Iklan

Tag Archive: penegakan hukum



PERLUNYA KRIMINALISASI TERHADAP KEJAHATAN

 PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA

Abstraksi:

Pada konteks kejahatan transnasional, penyelundupan manusia mcrupaka suatu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi yang potensial menimbulkan berbagai macam implikasi pada kejahatan lain. Penyelundupan manusia dapat menjadi takaran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan. Penyelundupan manusia di Indonesia belum dikenal sebagai sebuah kejahatan tetapi  lebih dikenal dengan pelanggaran keimigrasian. Dalam penegakan hukumnya dari penyidik kepolisian, penuntut umum sampai dengan hakim, mempunyai ambigu dalam menerapkan aturan pemidanaannya. Karenanya perlu kriminalisasi atas kejahatan penyelundupan manusia ini dalam suatu bentuk aturan perundang-undangan.

Kata kunci: Penyelundupan Manusia, Penegakan Hukum, Kriminalisasi

1.1 Latar Belakang Umum

Dalam arus pergerakan manusia, pada dasamya perpindahan yang dilakukan selalu bertujuan untuk mencari solusi dari segala permasalahan yang mereka temukan ditempat asalnya. Ketika manusia merasa tidak nyaman dengan kehidupannya karena masalah masalah seperti keamanan, ekonomi (tempat tinggal, sandang, pangan), ataupun kondsi politik, ras agama dan ideologi di tempat mereka tinggal sebelumnya, maka naluri untuk  mendapatkan tempat yang lebih baik pun akan muncul. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sejarah mencatat bahwa perpindahan selalu didasari karena ketidaknyaman di tempat sebelumnya seperti Canaan (yang saat ini disebut sebagai bangsa Palestina melakukan migrasi dari asia menuju ke Eropa, demikian juga yang dilakukan oleh Romawi dan bangsa-bangsa lainnya (Manning dalam Buku Petunjuk bagi Petugas dalam rangka penanganan kegiatan penyelundupan manusia), warga negara Vietnam yang masuk ke Thailand, warga negara Mexico yang masuk ke Amerikadan warga negara China yang masuk ke Indonesia.

Marc Rosenblum dari Universtias California, San Diego, dalam penelitiannya di tahun 2000 mengenai warga Mexico yang masuk ke Amerika sejak tahun 1977 sampai dengan 1999 menyatakan bahwa pada tahun 1996 ditemukan sedikitnya ada 86.000 warga asing ilegal yang masuk ke wilayah Amerika. Yun Hua Liu dalam tulisannya Labour Migration of China juga menyatakan bahwa dari 220.000 warga negara China yang pergi ke luar negeri untuk mencari ilmu, hingga tahun 1995 hanya 75.000 saja yang kembali ke China. Di sisi lain Liu juga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi target prioritas warga negara China untuk bertempat tinggal setelah keluar dari China, yang dibuktikan dengan data keberadaan orang China di Indonesia dari tahun 1980 sampai degan 1982 yaitu mencapai 6.150.000 orang.

Dengan data tersebut, terlihat jelas bahwa tidak ada satupun negara yang dapat membatasi keinginan warga negaranya untuk keluar dari negaranya. Hal ini disebabkan karena, mendapatkan hak hidup yang layak merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia, sehingga perbuatan melakukan migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain dianggap sebagai sebuah kegiatan yang normal. Di sisi lain, yang perlu diperhatikan dalam pergerakan migrasi ini adalah, bahwa setiap negara mempunyai sebuah kedaulatan bangsa, yaitu sebuah kondisi dimana negara itu merupakan negara merdeka yang mempunyai aturan hukum sendiri dan juga taat pada aturan hukum internasional. Dengan keadaan yang demikian maka ada perlindungan bagi sebuah negara dari serangan pihak luar negaranya, yang salah satu caranya adalah dengan menerapkan aturan mengenai hal-hal yang menyangkut keimigrasian dengan tujuan agar tidak setiap orang dapat keluar masuk sebuah negara tanpa izin. Apabila hal itu dilanggar maka orang akan dikenai sanksi oleh negara yang bersangkutan dengan berbagai tuduhan, seperti pelanggaran keimigrasian, atau kejahatan penyelundupan manusia.

Pada konteks kejahatan transnasional, penyelundupan manusia merupakan salah tsuatu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi[1]  yang potensial menimbulkan berbagai macam implikasi pada kejahatan lain. Penyelundupan manusia dapat menjadi takaran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan. Bentuk kejahatan lain dapat saja muncul sering dengan pembiaran praktek penyelundupan manusia seperti; kejahatan-kejahatan konvensional (penipuan, pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian), pelayaran, perdagangan orang, pencucian uang, kejahatan perbankan dan  tidak menutup kemungkinan adanya kejahatan terorisme.

Pada artian yang sebenarnya, penyelundupan manusia merupakan serangkaian kegiatan untuk memasukkan seseorang atau kelompok dari luar negeri ke dalam suatu negara secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Indonesia adalah suatu negara yang sering digunakan oleh para pelaku penyelundupan manusia untuk masuk  ke Australia. Sekalipun demikian tidak hanya Australia saja yang menjadi tujuan penyelundupan manusia, namun terdapat negara tujuan lain seperti; warga negara Mexico yang  masuk ke Amerika, warga negara China ke Amerika, warga negara  srilangka dan India ke Kanada atau negara-negara di Eropa, warga negara Vietnam ke Indonesia atau ke  Thailand serta Malaysia yang juga merupakan target dari warga negara Indonesia untuk dapat masuk menyelundup dalam rangka mcnjadi tenaga kerja Indonesia (TKI ) . Fenomena penyelundupan manusia ini menjadi penting bagi Indonesia karena letak geografis yang berdekatan dengan Australia dan Malaysia dengan akses keluar masuk  yang luas  schingga tidak terpantau secara keseluruhan serta undang-undang imigrasi  masih lemah, menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup sering dijadikan tempat  transit dan titik tolak pergerakan para pelaku penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia di Indonesia belum dikenal sebagai sebuah kejahatan tetapi lebih dikenal dengan pelanggaran keimigrasian oleh sebagian penegak hukum yang  pernah menangani kejahatan ini, karena penanganan kejahatannya yang menggunakan undang-undang keimigrasian. Di sisi lain penyelundupan manusia juga dikenal sebagai  kejahatan perdagangan orang karena mempunyai modus operandi yang mirip. Dalam  penegakan hukumnya, mulai dari penyidik kepolisian, pcnuntut umum sampi hakim, mempunyai ambigu dalam menerapkan aturan pemidanaannya. Penafsiran  yang tidak benar dan berbeda-beda menjadikan kejahatan penyelundupan manusia sebagai kegiatan yang tidak ada dasar hukumnya atau hanya dilihat sebagai sebuah fakta pelanggaran keimigrasian saja. Yurisprudensi yang dikeluarkan hakim terkait dengan kejahatan yang diproses dengan menggunakan undang-undang keimigrasian membuat kejahatan ini diidentikan sebagai pelanggaran yang ringan dengan resiko rendah dan tidak rnembahayakan. Padahal dengan jelas BB menyatakan dalam konvensi dan protokolnya[2] bahwa penyelundupan migran merupakan salah satu kejahatan transnasiona yang  terorganisir.

Indonesia memang tidak secara langsung menjadi sebuah negara tujuan dari kejahatan penyelundupan manusia yang teijadi. Seperti yang dikemukakan pada awal tulisan, bahwa setiap orang berpindah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tentunya dengan harapan mereka akan berada pada level negara yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Indonesia bukanlah negara maju yang dapat dijadikan tempat bernaungnya setiap migran yang mau merubah nasibnya. Keberadaannya yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) menjadikan Indonesia mempunyai peran dan posisi penting dalam menanggulangi masalah penyelundupan manusia sebagai negara yang selalu dijadikan negara transit.

Terkait dengan keberadaan Indonesia sebagai negara transit, maka setiap orang yang berhasil diselundupkan ke Indonesia, dapat diduga akan menjadikan Australia sebagai negara tujuan, karena letaknya yang sangat dekat dengan Indonesia. Hal ini didukung dengan minimnya pengawasan pemerintah Indonesia terhadap wilayah perbatasan, terutama dari pulau-pulau kccil yang tidak terpantau, untuk masuk ke dalam wilayah Australia, dimana hal ini merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi pelaku kejahatan penyelundupan manusia. Di sisi lain, negara ini memiliki kemampuan penjaminan perlindungan dan penghidupan kepada insan negaranya, sehingga hal ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada minat migran untuk masuk ke negara Australia dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik bagi diri dan keluarganya.

Permasalahan teijadi ketika orang-orang yang melakukan perpindahan ini tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara tempat mereka keluar. Begitu pula halnya terhadap aturan hukum yang berlaku di negara yang dimasukinya. Seperti telah dibahas sebelumnya konsekuensi dari terbentuknya konsep negara dalam kehidupan modern adalah segala proses yang menyangkut hak dan kewajiban manusia menjadi tidak sesederhana sebelum ada negara. Orang tidak bisa berpindah begitu saja tanpa mengikuti prosedur yang sudah diatur sebelumnya oleh masing-masing negara.

Selain masuk ke Indonesia tanpa menggunakan dokumen resmi (tanpa ada visa atau paspor), salah satu modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan manusia ini adalah masuk ke Indonesia dengan menggunakan dokumen resmi legal dan teregistrasi. Permasalahannya, adalah, setiap warga negara asing yang masuk secara legal, belum tentu akan keluar dari Indonesia secara legal untuk kembali ke negaranya. Hal ini diketahui ketika warga negara asing yang tertangkap oleh pihak negara tujuan, menunjukkan paspornya dengan stampel visa Indonesia (Hasil wawancara dengan Agen AFP, Stephen Cook, 8 November 2009).

Dalam perspektf imigrasi sebenarnya keadaan tersebut, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang nomor 9 Tahun 1992[3] dengan ancaman hukuman (maksimal 3 Tahun penjara). Ketcntuan ini merupakan salah  satu ketentuan yang disarankan untuk digunakan dalam buku petunjuk bagi petugas dalam menangani kejahatan penyelundupan manusia atau kejahatan yang berkaitan dengan penyelundupan manusia, untuk menangani permasalahan ini. Pada pelaksanaanya penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Swasta (PPNS) dari Ditjen Imigrasi dan  Departemen Hukum dan HAM sendiri termasuk jarang melakukan proses penyidikan  dengan menggunakan pasal yang ini. Terlalu banyaknya pelanggar dalam tindak pidana  ini dan sulit nya menjaga agar pelaku tidak melarikan diri saat proses penyidikan, membuat  penyidik menjadi enggan untuk menangani kasusnya. Walaupun demikian, kejahatan yang dirnaksud dalam pasal ini, yang merupakan sarana untuk melakukan proses hukum terkait dengan kejahatan penyelundupan manusia, bukanlah kejahatan penyelundupan manusia seperti apa yang dirnaksud dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol  Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara.

Persoalan penyelundupan manusia ini merupakan sesuatu yang serius  bagi Indonesia. Kenyataannya Indonesia memang memiliki suatu hambatan dalam  perang melawan penyelundupan manusia ini. Sampai saat ini memang belum ada tindak  lanjut upaya kriminalisasi sebagai komitmen pada Konvensi Perserikatan Bangsa bangsa  Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi dan Protokol menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara yang telah ditandatangani oleh  Indonesia di Palermo pada tahun 2000. Ketiadaan legislasi ini membuat pai penyelundupan manusia akhirnya hanya dijerat dengan hukum imigrasi dan tindak pidana  yang berhubungan dengan hukum keimigrasiaan Indonesia yang memiliki sanksi yang relatif tidak terlalu berat. Kelemahan ini merupakan suatu hal yang membuat Indonesia  mcnjadi tempat transit “favorit” para pelaku penyelundupan manusia. Kalau ini dibiarakan terjadi, maka Indonesia akan mendapat predikat buruk sebagai negara transit para  imigran gelap yang akan merugikan Indonesia secara langsung.

Dalam penanganan kejahatan penyelundupan manusia ini, pengantarjeraan sistem peradilan pidana Indonesia terhadap pclaku kejahatan penyclundupan manusia masih  belum memadai. Hal ini dikarenakan masih belum adanya kesatuan pandangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam memproses kasus hukumnya. Di sisi lain hakim juga mempunyai kecenderungan untuk tidak memproses secara hukum atau memberikan  jenis hukuman yang ringan kepada seorang terdakwa yang telah mengikuti jalanya persidangan. Semua permasalahan tersebut adalah karena tidak adanya sebuah perangkat  hukum guna menjerat pelaku kejahatan.

Kesimpulan

Permasalahan kejahatan penyelundupan manusia di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah mcnarik perhatian negara sahabat dan lembaga internasional seperti IOM dan UNHCRyang secara terus nienerus mendorong Indonesia untuk melakukan penanganan terhadap keberadaan imigran gelap yang ada di Indonesia. Di sisi lain dorongan juga datang dari Australia yang memang mempunyai kepentingan untuk melindungi negaranya dari masuknya arus migran melalui Indonesia.

Saat ini Indonesia hanya melakukan penanganan kejahatan penyelundupan manusia sebatas kemampuan yang dimiliki,dengan terus menerus dibantu baik oleh IOM maupun Australia sebagai pihak yang berkepentigan. Masyarakat maupun pemerintah Indonesia belum dapat merasakan keberadaan orang-orang asing yang masuk secara ilegal sebagai sebuah ancaman. Di sisi lain, dampak kerugian yang teijadi atas kejahatan ini memang tidak secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat ataupun pemerintah Indonesia.

Hal yang perlu diperhatikan adalah, bahwa dunia melalui PBB, telah menetapkan kejahatan ini sebagai suatu kejahatan transnasional yang terorganisir. Indonesia juga adalah salah satu pihak yang ikut menyatakan hal tersebut yang ditandai dengan pengakuan melalui sebuah undang-undang untuk berperan aktif dalam memerangi kejahatan ini. Hasil penelitian mengemukakan:

  1. Indonesia tidak serius dalam menangani permasalahan kejahatan penyelundupan manusia. Hal ini terlihat dari sekian banyak imigran gelap yang masuk ke Indonesia secara ilegal, tidak sampai 10 % dari pelaku kejahatan ini yang berhasil dimajukan ke persidangan untuk diadili.
  2. Penegak hukum banyak yang tidak mau menangani kejahatan ini karena tidak adanya aturan yang jelas dan tidak sepahamnya penyidik, penuntut umum serta hakim dalam menentukan penyelesaian permasalahan kejahatan penyelundupan manusia ini.
  3. Penyidik sering mengidentikan kejahatan penyelundupan manusia ini dengan pelanggaran keimigrasian yang tidak mempunyai bobot penting dalam penegakan hukumnya. Pada kenyataannya, kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat keji, dimana pelaku mengambil keuntungan dari orang yang sudah susah keadaannya di sebuah negara, yang tertekan karena kondisi perang atau sosialnya, dimana mereka tidak dapat hidup lagi di negaranya. Para migran ditipu dengan janji-janji akan difasilitasi dengan baik, yang pada kenyataannya mereka harus masuk ke kapal – kapal yang kondisinya memprihatinkan, bersama dengan anak-anak mereka yang masih kecil, atau kaum renta, dan terkadang masuk kontainer tanpa pendingin, hanya untuk menyeberang ke sebuah negara, bahkan ribuan dari mereka yang menyebrang mengalami kematian karena kondisi yang memprihatinkan tersebut. Dengan kondisi ini, sangat memprihatinkan ketika Indonesia masih tetap berpikiran kalau ini hanya sebatas pelanggaran keimigrasian saja.
  4. Selain dari keadaan tersebut, pembiaran yang dilakukan petugas terhadap imigrasi gelap yang ada di Indonesia, membuat mereka bebas bergerak melakukan apa saja. Bukan tidak mungkin apabila suatu saat kejahatan besar datang dari orang orang yang  diremehkan keberadaannya.
  5. Penyelundupan manusia merupakan sebuah kejahatan transnasional yang terorganisir yang diakui oleh dunia dalam bentuk konvensi dan protokol sedangkan indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan dalam menangani kejahatan yang  merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan5.
  6. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, masih memiliki keterbatasan  dalam hal penanganan penyelundupan manusia, sehingga menimbulkan peluang  bagi para pelaku kejahatan untuk masuk atau memasukkan warga negara asing ke  wilayah Indonesia secara ilegal atau megeluarkan baik warga negara Indonesia maupun  warga negara asing keluar dari Indonesia secara ilegal menuju negara lain.
  7. Tidak adanya kesatuan pandangan untuk menangani permasalahan kejahatan penyelundupan manusia dengan munculnya beragam penafsiran oleh penegak hukum dalam menangani kejahatan penyelundupan manusia terutama dalam penggunaan  undang-undang selain undang-undang keimigrasian, bila ada kejahatan lain terkait dengan kejahatan penyelundupan manusia.
  8. Pada umumnya penanganan kejahatan penyelundupan manusia selalu dikaitkan dengan tindak pelanggaran keimigrasian. Namun demikian, Imigrasi tidak memprioritaskan  kejahatan ini karena kejahatan ini hanya dianggap sebagai pelanggaran batas wilayah.  Sedangkan Polri yang sudah mengetahui bahaya dari kejahatan ini, tidak dapat berbuat banyak, karena merasa kejahatan ini adalah domain dari Imigrasi. Di sisi lain  POlri yang selama ini selalu menyerahkan kejahatan khusus yang mempunyai undang undang lex spesialis kepada PPNS, membuat Polri tidak mampu memberdayakan penyidiknya untuk menangani permasalahan ini dengan undang-undang yang ada. Kerancuan  kewenangan antara penyidik Polri dan PPNS dari imigrasi dalam menangani permasalahan penyelundupan manusia juga menjadi salah satu permasalahan penanganan permasalahan ini.
  9. Australia yang selama ini meminta Indonesia untuk pro aktif  dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan penyelundupan manusia, tidak p&rnah memberikan contoh konkret tentang bagaimana penanganan kejahatan penyelundupan manusia di negara Australia.
  10. Modus operandi yang terlalu umum dijelaskan kepada penegak hukum di Indonesia terkait dengan kejahatan penyelundupan manusia yang ada saat ini, membuat penegak hukum mempunyai kesulitan dalam penegakan hukum yang dilakukan.
  11. Ratifikasi konvensi dan protokol oleh Indonesia saat ini telah diwujudkan dalam sebuah undang-undang nomor 5 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2009. Namun demikian sampai saat ini salah satu kesepakatan untuk merevisi undang- undang yang ada atau membuat aturan perundang-undangan yang baru dalam rangka penanganan kejahatan penyelundupan manusia masih belum dilaksanakan.
  12. Banyaknya imigran gelap yang memanfaakan UNHCR dan IOM sebagai pelindung dari kejahatan penyelundupan manusia yang mereka lakukan serta adanya kerancuan antara pelaku dan korban  dalam kejahatan penyelundupan manusia ini ditinjau dari pandangan IOM dan UNHCR.

Saran

  1. Kriminalisasi yang menjadi komitmen Indonesia dalam ratifikasi konvensi dan protokol PBB, merpakan langkah awal Indonesia untuk memerangi kejahatan penyelundupan manusia. Kaitannya dengan hal tersebut, agar ketika aturan perundang-undangan mengenai penanganan kejahatan penyelundupan manusia ini sudah dibuat, para penegak hukum sudah tidak asing lagi dengan permasalahan ini sebaiknya pemerintah, secara gencar mensosialisasikan mengenai kejahatan penyelundupan manusia baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat.
  2. Selain sosialisasi, maka khusus untuk penegak hukum terutama Polri dan Imigrasi, diberikan pelatihan secara mendasar mengenai penanganan kejahatan peyelundupan manusia ini. Sehingga kesadaran akan bahaya dari kejahatan ini timbul dari masing- masing individu penegak hukum, dan nantinya akan secara aktif melakukan baik pencegahan maupun penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Harapan dari keaktifan tersebut adalah, munculnya kebutuhan akan legislasi yang jelas dalam penanaganan kejahatan penyelundupan manusia ini.
  3. Agar Indonesia segera mengkriminalisasi kejahatan penyelundupan manusia ini dalam suatu bentuk aturan perundang-undangan supaya tidak teijadi kekosongan hukum dan ada kepastian hukum atas kejahatan penyelundupan manusia ini.


Tindak pidana transnasional yang tcrorganisasi mcrupakan salah satu bcntuk kcjahatan yang mcngancam kchidupan sosia , ekonomi, politik, keamanan dan pcrdamaian dunia yang mempunyai kriteria: a. lcbih dari satu wilayah ncgara. b. di suatu negara, tctapi pcrsiapan, perencanaan, pcngarahan, atau pcngendalian atas kcjahatan tcrscbut dilakukan di wilayah negara lain. c. di suatu wilayah ncgara, tctapi mclibatkan suatu kelompok pclaku tindak pidana yang tcrorganisasi yang melakukan tindak pidana lcbih dari satu wilayah ncgara. d. di suatu wilayah negara tctapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tcrscbut dirasakan di ncgara lain (Pcnyusun, Buku Petunjuk Bagi Pctugas Dalam Rangka Pcnanganan kcgiatan Pcnyclundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Bcrkaitan dcngan Pcnyclundupan Manusia, Jakarta, 2009: Hal. 179,182)

[2]              Pada langgal 15 Desember 2000 Indonesia sebagai negara anggota Pcrserikatan Bangsa Bangsa telah turut  mcnandatangani United Nations Convention Against TramnasionaI Organized crime (Konvensi Pcrserikatan Bangsa-Bangsa Mcncntang Tindak pidana Transnasional yang Terorganisas) dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United  Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol mcncntang Penyelundupan Migran melalui darat Laut dan Udara Mekngkapi Konvcnsi Pcrscrikatan Bangsa-Bangsa Mcncntang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Penyusun, Buku Petunjuk bagi Pctugas Dalan Rangka Pcnanganan kegiatan. Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dcngan Penyelundupan Manusia, JakartaT 2009: HaL 179,193)

[3] Pasal 48 UU Nomor 9/ 1992 Tentang keimigrasian, “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indoenesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara jpaling lama 3(tiga) tahun atau denda rp 15.000.000

Iklan

MEMBANGUN CITRA POLRI

DENGAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS POLRI DALAM

PENEGAKAN HUKUM

BAB  I

P E N D A H U L U A N

 

Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik merupakan  alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan  pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat yang amat berpengaruh terhadap Citra Polri.

Salah satu hal yang menyebabkan turunnya kewibawaan penegakan hukum apabila ditinjau dari sudut penegaknya adalah kenyataan, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk  atau pluralistis. Ada kecenderungan kuat dari penegak hukum untuk .senantiasa mengusahakan keseragaman dalam penegakan hukum, yang kadang-kadang dilakukan tanpa memperhitungkan variasi-variasi prinsipiel yang merupakan kenyataan. Penegakan hukum di wilayah perkotaan sudah pasti lain dengan yang sifatnya dilakukan di pedesaan. Di wilayah per-kotaan karena sifatnya yang  sangat heterogen kadang-kadang  diperlukan variasi-variasi. Keseragaman memang memudahkan pekerjaan, akan tetapi keseragaman (misalnya dalam wujud kepastian hukum.) belum tentu menghasilkan keadilan. Padahal, keadilan merupakan inti penegakan hukum yang berwibawa (termasuk kewibawaan para penegaknya).

Kecenderungan lain yang tampak dalam kenyataan adalah, bahwa para penegak hukum lebih mementingkan kedudukan daripada peranannya. Kenyataan demikian menimbulkan kesulitan-kesulitan besar untuk menegakan hukum yang adil secara terpadu. Tekanan pada kedudukan disandang oleh para penegak hukum. Konsekuensinya adalah  pengaruh dan persepsi negatif (dari warga masyarakat terhadap pola perilaku penegak hukum).

Gambaran tentang keterpurukan citra Polisi, seakan membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehari-hari. Sebuah analisis dari seorang pakar kriminologi Amerika Serikat, Sutherland, dalam bukunya berjudul “Criminal Homicide, A Study of Culture and Conflict”  yang diterbitkan tahun1960 di California, membahas berbagai kasus perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama polisi. Menurut Suttherland, tugas dan pekerjaan polisi sehari-hari terlampau sering bergaul dengan dunia kejahatan dan pejahat, sehingga secara tidak disadari polisi menjadi sangat akrab dan tak asing lagi dengan kejahatan. Dampak negatif yang sering tak mengerti adalah polisi telah berada dalam lintasan kritis, seakan-akan ia tengah berdiri pada sebuah perbatasan yang sangat rawan antara tugasnya sebagai penegak hukum dan terhadap kejahatan yang tengah ditanganinya. Sekurang-kurangnya ada empat hal yang mempengaruhi mengapa oknum penegak hukum seperti polisi berperilaku menyimpang, yakni: (1) adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada dirinya; (2) kurangnya perasaan bersalah; (3) keberanian mengambil resiko; dan (4) sulitnya untuk mendapatkan keteladanan dari lingkungannya.[1]

Perilaku menyimpang yang demikian itu secara tidak langsung menggambarkan bahwa administrasi peradilan pidana serta perilaku para penyelenggaranya belum menunjukkan hasil yang maksimal yang diharapkan. Bahkan, sebaliknya penyelenggaraan peradilan pidana secara potensial menampakkan aspek-aspek yang bersifat kriminogen. Steven Box dalam tulisannya yang berjudul Power, Crime and Mystication mengidentifikasi bermacam-macam bentuk kebrutalan (kejahatan) polisi dalam proses penyelesaian perkara pidana antara lain: (1) membunuh atau menyiksa tersangka; (2) mengancam, menahan, mengintimidasi dan membuat “catatan hitam” bagi orang-orang yang tidak bersalah, dan (3) melakukan korupsi, antara lain dengan cara menerima suap supaya tidak melakukan atau menjalankan hukum, dan memalsukan data atau fakta atau keterangan dan menghentikan pengusutan perkara pidana baik secara langsung atau tidak langsung guna mendapatkan sesuatu keuntungan.[2]

Senada dengan Steven Box, dalam buku pedoman pelatihan untuk anggota Polri disebutkan pula, bahwa tindakan menutup-nutupi kejahatan dan melakukan korupsi dan menerima suap, tidak saja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, tetapi juga berarti melakukan tindakan melanggar hukum. Dengan demikian, ketika warga masyarakat mengetahui tindakan polisi yang melanggar hukum tersebut akan melihat polisi sebagai pelanggar hukum dan bukan sebagai penegak hukum. [3]

Perilaku polisi yang mengarah kepada perbuatan jahat dalam menjalankan tugasnya itu setidak-tidaknya merupakan tindakan pelanggaran etika jabatan. Menurut Abdul Wahid, tindakan yang demikian itu sebagai akibat dari kondisi psikologis atau kepribadian yang sedang dikolonisasi oleh ideologi Machiavelis yang dipopulerkan melalui prinsip “serba menghalalkan segala cara”. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa kebenaran yang berada di depan mata dan  sebagai manifestasi kewajiban untuk ditegakkan, direkayasa dan dianggap sebagai penghalang cita-cita. Sementara itu, kenaifan, kebejatan dan kejahatan dianggap sebagai terobosan logis untuk memperkaya diri, membangun kejayaan atau menarik kedudukan yang terhormat di mata publik. [4]

Orientasi penegakan hukum yang demikian itu, menurut Satjipto Rahardjo, dapat saja didorong masuk jalur lambat, dan dalam keadaan yang serba lambat seperti itu memberikan ruang yang luas untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok dan sekaligus menjadi lahan bisnis yang subur bagi kalangan tertentu. Keadaan seperti itu tak mustahil memunculkan pertanyaan dari masyarakat, bahwa apakah hukum kita ini memang diarahkan untuk menghasilkan keadilan ataukah sedang bekerja untuk menutup-nutupi sesuatu (cover-up)?. [5]

Gambaran yang dikemukakan di atas bukan mau menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan yang dijalankan oleh polisi adalah buruk, melainkan hanyalah sekedar mengingatkan bahwa praktik- praktik “kotor” seperti itu selalu saja ada dalam lingkaran pekerjaan polisi. Oleh sebab itu, adalah suatu kebohongan belaka bila Polri kemudian menilai dirinya sebagai institusi yang tak bercacat dan selalu berhasil dalam segala gerak langkahnya. Begitu pula adalah tidak terlalu benar apabila kita menilai bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dan diandalkan oleh Polri, karena seakan-akan Polri selama ini hanya berdiam diri saja. [6] Jend. Pol. (Purn) Kunarto mengingatkan pula, bahwa tindakan, perbuatan, karya, hasil kerja polisi yang baik itu masih sangat besar ketimbang yang bernilai negatif. Bukti dari pernyataan itu adalah bahwa pembangunan yang berhasil dijalankan  dewasa ini mustahil dapat dicapai tanpa kondisi aman, dan yang menjadi pilar utama dari kondisi aman tersebut adalah Polri. [7]

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  Penilaian seperti di atas memberikan makna yang sebenarnya tentang apa yang secara faktual telah dilakukan Polisi, tidak sekedar mengerti landasan normatif tugas mereka. Dengan demikian kualitas citra Polri amat ditentukan oleh evaluasi masyarakat terhadap kinerja Polri di lapangan. Kualitas citra Polri sebagaimana diuraikan di atas sangat dipengaruhi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sehari-hari.

BAB II

PERMASALAHAN

Uraian yang dipaparkan dalam latar belakang tersebut telah menunjukkan gambaran yang relatif lengkap mengenai kemerosotan citra Polri dalam penaggulangan tindak pidana, termasuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan raya. Dengan demikian, fokus utama dari kajian ini adalah terletak pada bagaimana membangun citra Polri di mata masyarakat. Bertolak dari fokus kajian yang demikian itu, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam studi adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Membangun Citra Polri Dengan Transparansi Dan Akuntabilitas Polri Dalam Penegakan Hukum?

BAB III

PEMBAHASAN

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Citra Polri di mata masyarakat juga dapat diperbaiki dengan melaksanakan praktik penegakan hukum secara transparan dan akuntabilitas. Di dalam Rencana Strategis Polri  (Renstra Polri)  secara tegas dinyatakan, bahwa strategi yang dipandang tepat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah dengan mengupayakan trans-paransi dan akuntabilitas dalam melakukan penegakan hukum. Transparansi penegakan hukum tersebut berorientasi pada masalah keterbukaan (openness), kepercayaan (trust), menghargai keragaman dan perbedaan (diversity), serta tidak diskri-minatif. Sedangkan, masalah akuntabilitas (accountable) Polri dalam melakukan penegakan hukum berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jalurnya secara logis (traceable), dan dapat diaudit dan diperbaiki (auditable) mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.[8]

Berbagai upaya yang telah diprogramkan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, antara lain: (1) menggalang komitmen Polri di semua tingkatan untuk menjalankan tugas  dan wewenangnya secara transparan, akuntabel dan profesional. Penegasan komitmen tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk kontrak sosial (social contract) antara Polri dengan publik; (2) membuat laporan kinerja (“rapor”) yang disampaikan secara rutin kepada lembaga publik (DPRD); (3) membuat open house secara rutin agar warga masyarakat dapat memberikan masukan demi perbaikan kinerja dan cara kerja Polri; (4) memenuhi laporan kekayaan pejabat Polri ke KPKN; (5) membuat sistem pengaduan (complaint management) yang baik dapat diakses, menciptakan sistem komunikasi secara efektif dengan warga, membuat komisi kepolisian di tingkat daerah dan lain sebagainya. [9]

Persoalan krusial yang cenderung memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum pada umumnya (termasuk Polri) adalah adanya kesan seolah-olah Polri bertindak diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum. Salah satu indikator yang sering dipakai oleh warga masyarakat untuk menilai tindakan diskriminatif aparat penegak hukum adalah tentang perlakuan terhadap warga masyarakat biasa dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan (power) yang diduga melakukan tindak kriminal. Warga masyarakat sering mempertanyakan, mengapa orang-orang yang memiliki  power  yang besar itu begitu sulit dijamah oleh hukum, sementara orang-orang kecil yang melakukan tindak kejahatan akan dengan mudah digelandang ke hadapan penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya?

Selain itu, adanya kewenangan yang demikian besar bagi Polri untuk melakukan diskresi juga dapat menjadi bumerang bagi Polri untuk tidak dipercaya oleh masyarakat. Situasi ketidakpercayaan itu bisa muncul andaikata tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari pihak Polri itu sendiri. Apalagi kalau kewenangan tersebut justru dimanfaatkan untuk menutup-nutupi kasus-kasus kriminal pelanggaran lalu lintas tertentu demi melindungi orang atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, masyarakat juga berhak tahu mengapa dalam kasus kriminal atau pelanggaran tersebut dilakukan diskresi dan kalau perlu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menelusuri kebenaran dari diskresi tersebut.

Tidak bisa diingkari bahwa penggunaan kekuasaan secara diskresi seperti itu memiliki kecenderungan yang sangat kuat dan peka dari penilaian-penilaian dan prasangka-prasangka yang negatif terhadap kepolisian. Oleh karena diskresi yang dilakukan oleh Polri itu lebih mengandalkan pertimbangan dan keputusan pribadi, maka tak mustahil akan muncul pertanyaan tentang apakah diskresi yang diambil itu tergolong “sah” atau “legitimate”, ataukah tergolong diskresi yang “tidak adil” dan “diskriminatif”. [10]

  Sekalipun ada nada-nada sumbang yang meragukan praktik-praktik diskresi yang dilakukan oleh Polri, namun Satjipto Rahardjo mengingatkan, bahwa oleh karena hukum itu dirumuskan secara umum dan abstrak sementara pemolisian bukanlah pekerjaan yang abstrak, sehingga wajar bila Polri kemudian diberi kewenangan untuk membuat penafsiran dan pilihan-pilihan hukum  in optima forma. Salah satu institusi untuk mewadahi perilaku memilih tersebut adalah kekuasaan untuk melakukan diskresi (discrecionary power). [11] Namun, langkah yang ditempuh oleh Polri tersebut harus ditunjang oleh adanya transparansi dan akuntabilitas agar tidak menyimpang menjadi sesuatu yang “tidak adil” atau diskriminatif.

BAB IV

PENUTUP

1.     Kesimpulan

Pentingnya akuntabilitas polisi dalam negara demokrasi telah disepakati para pakar dalam berbagai tulisan mereka sebagaimana dinyatakan oleh Bent,A.E. (1974) dalam tulisannya berjudul Police Accountability: Dilemmas of democratic control dalam buku The Politics of Law Enforcement:  …….It has long been argued that, without proper and adequate accountability mechanism in place, the police may be used as an arm of opression by the state, or may behave antisocially and illegally for their own ends….. ( …tanpa adanya mekanisme akuntabilitas, polisi dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan penindasan, atau berperilaku anti sosial dan ilegal untuk tujuan polisi sendiri…).

Akuntabilitas kepolisian meliputi dua aspek yaitu pertama, kegiatan operasional dan pelayanan kepolisian. Masyarakat menuntut agar layanan kepolisian diberikan secara efektif dan sumberdaya yang dialokasikan kepada kepolisian digunakan secara efisien.  Kedua, perilaku anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas. Masyarakat menuntut agar anggota kepolisian berperilaku baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perilaku anggota polisi sangat penting bagi warga yang berhubungan dengan polisi terutama warga yang tergolong kelompok rentan seperti para manula, warga miskin, dan perempuan. Akuntabilitas disini bukan saja menuntut agar polisi bertindak sesuai hukum, tetapi juga agar polisi memperlakukan warga secara manusiawi. [12]

Akuntabilitas kepolisian pada umumnya didasarkan pada keinginan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian, untuk melindungi hak-hak dan kebebasan masyarakat, agar polisi bekerja sesuai ketentuan hukum, dan bahwa terdapat pengawasan terhadap kegiatan kepolisian.

Transparansi dan akuntabilitas Polri dimasa lalu dapat dikatakan rendah yang antara lain disebabkan ketiadaan keterbukaan, masyarakat umum kurang mendapat informasi tentang penanganan berbagai kegiatan kepolisian dan penanganan atas laporan/keluhan masyarakat. Hal ini terutama disebabkan situasi politik pada waktu yang lalu.

Adanya  transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam peningkatan hubungan Polri dengan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan Polri. Hubungan polisi dengan masyarakat yang positif didasarkan pada kepercayaan (trust) akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Oleh sebab itu dalam rangka Reformasi Polri maka  pembangunan sistim akuntabilitas dan pembentukan lembaga pengawasan eksternal ( civilian oversight ) merupakan agenda yang penting.

2      Saran

Kunci penegakan hukum yang adil dan kewibawaannya, untuk Indonesia khususnya adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya, hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Apabila sikap tindaknya hukumnya juga kurang baik (walaupun, misalnya, perundang-undangannya sudah cukup lengkap dan baik). Sebaliknya, apabila sikap tindak petugas atau penegak hukum dianggap adil, maka dengan sendirinya juga berkembang suatu persepsi bahwa hukumnya sudah cukup baik (dan benar).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anton Tabah,  Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

Bruce, David and Neild, Rachel, The Police that we Want: A handbook for oversight of police in South Africa, (2005

Erlyn Indarti Erlyn Indarti, Diskresi Polisi. Semarang: Lembaga Penerbit Undip, 2000

Stevan Box., “Police Crime” dalam Power, Crime and Mystification. London & New York: Tavistok Publications, 1983

Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri, Jakarta: 2006

Abdul Wahid. Modus-Modus kejahatan Modern. Bandung: PT. Tarsito, 1993

JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL

Jend. Pol. (Purn) Kunarto, “Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Agar Tugas dan Tanggung Jawab Polisi Tidak Menjurus Kepada Tindakan Negatip”,  Makalah Seminar Nasional Polisi II tentang Pertanggungjawaban Polisi,  Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip di Semarang pada 15 Juli 1996

AKBP. Drs. A. Kamil Razak, M.H.,dalam artikelnya berjudul “Profesionalisme, Perwujudan Paradigma Baru Polri”, Harian Pikiran Rakyat, 3 Juli 2006

Satjipto Rahardjo dalam Karolus Medan dan Frans J. Rengka (Ed),  Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003

Satjipto Rahardjo, “Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan dengan Tugasnya: Penjelajahan terhadap Peta Permasalahan”,  Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia II,  diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, 15 Juli 1995

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri),

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategis Polri Menuju 2005-2025.


[1] (kf. Anton Tabah,  Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, halaman 151-153).

[2] Stevan Box., “Police Crime” dalam Power, Crime and Mystification. London & New York: Tavistok Publications, 1983, halaman 81-82

[3] Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri, Jakarta: 2006, halaman 71

[4] Abdul Wahid. Modus-Modus kejahatan Modern. Bandung: PT. Tarsito, 1993, halaman 34.

[5] Satjipto Rahardjo dalam Karolus Medan dan Frans J. Rengka (Ed),  Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003, halaman 173-177 & 168-172

[6] Pandangan yang demikian sebagaimana diungkapkan pula oleh AKBP. Drs. A. Kamil Razak, M.H.,dalam artikelnya berjudul “Profesionalisme, Perwujudan Paradigma Baru Polri”, Harian Pikiran Rakyat, 3 Juli 2006

[7] Jend. Pol. (Purn) Kunarto, “Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Agar Tugas dan Tanggung Jawab Polisi Tidak Menjurus Kepada Tindakan Negatip”,  Makalah Seminar Nasional Polisi II tentang Pertanggungjawaban Polisi,  Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip di Semarang pada 15 Juli 1996, halaman 7

[8] Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri), halaman 11.

[9]. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategis Polri Menuju 2005-2025.

[10]. Erlyn Indarti Erlyn Indarti, Diskresi Polisi. Semarang: Lembaga Penerbit Undip, 2000, halaman 61

[11]. Satjipto Rahardjo, “Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan dengan Tugasnya: Penjelajahan terhadap Peta Permasalahan”,  Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia II,  diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, 15 Juli 1995, halaman 9-10

[12] Bruce, David and Neild, Rachel, The Police that we Want: A handbook for oversight of police in South Africa, (2005), hal. 6