Iklan

Tag Archive: pasal karet



PASAL PASAL KARET  DALAM RUU KUHP TERKAIT DENGAN TUGAS  KEPOLISIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat mesti berhati-hati dalam merevisi Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang diajukan pemerintah.  Revisi KUHP itu dikritisi banyak kalangan karena dinilai mengandung “pasal-pasal karet” yang kontroversial dan ancaman bagi masyarakat. Pemerintah telah menyerahkan rancangan uu KUHP kepada DPR per 11 Desember 2012. Berkas revisi KUHP dengan surat R-88/pres/12/2012 itu memuat 766 pasal. Dibanding KUHP lama produk kolonialis Belanda ( wet boek van strafrecht ), revisi KUHP menambah 197 pasal. Namun rancangan  KUHP baru ini dikritisi sejumlah kalangan karena dinilai mengandung pasal kontroversial hingga pasal karet (hatzai artikelen ) yang dapat mengancam kebebasan. Beberapa pasal yang mendapat sorotan public antar lain  soal penghinaan kepada presiden (Pa­sal 265 dan 266), penyadapan (Pasal 300-303), soal komunisme (Pasal 212 dan 213), hingga soal santet (Pasal 293) dan hidup bersama (Pasal 485)[1] Pemerintah dan DPR diminta tidak memaksakan rekodifikasi secara menyeluruh terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pemaksaan terhadap rekodifikasi justru kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum. Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan, jika KUHP baru ber bentuk kodifikasi, hal itu dapat menimbulkan problem penyesuaian. “Nanti polisi, hakim, dan jaksa direpotkan dengan unsur yang berbeda-beda lagi,” ujarnya [2] Apabila RUU KUHP ini disahkan maka tentu saja juga akan menjadi tantangan tugas bagi Polri dalam penegakan hukum maupun proses penyidikan untuk menghadapi pasal pasal mandul atau pasal karet yang kadang menjadi bumerang bagi kepolisian. Kewenangan kepolisian tentu akan besar dengan bertambahnya sejumlah pasal dalam RUU KUHP sedangkan beberapa kewenangan yang ada sebelumnya masih banyak yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai tindakan kepolisian terhadap RUU KUHP pasal 293 tentang santet dan 485 tentang kumpul kebo.

1.2.   Permasalahan

a.         Bagaimana analisa hukum dari RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485  ?

b.         Bagaimana tindakan kepolisian dalam RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485  terkait dengan pelaksanaan tugas  ?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Tulisan ini disusun dengan maksud yaitu menjelaskan tentang analisa hukum terhadap RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485 dan kewenangan kepolisian terkait dengan pasal pasal tersebut sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi petugas kepolisian dalam bertindak.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Fakta – fakta

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

(1) Setiap orang yg menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberi batuan jasa kpd orang lain bhw karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

(2)       Jika pembuat tindak pidana sbgmn dimaksud pd ayat 1 melakukan perbuatan tersebur untuk mencari keuntungan atau menjadikan sgb mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3

Penjelasan :

Ketentuan ini dimaksud utk mengatasi keresahan masyarakat yg ditumbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yg  secara hukum menimbulkan kesulitan dlm pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main Hakim sendiri yg dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yg dituduh sebagai Dukun teluh (santet)

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

Penjelasan :

Ketentuan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah “kumpul kebo”

 

2.2       Analisa  hukum terhadap pasal RUU KUHP 293 dan psal 485

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

Usulan revisi KUHP yang memasukkan santet ke dalam kategori tindak kejahatan yang dapat dipidana telah memicu polemik dalam masyarakat. Undang-undang yang mengatur suatu hal berdimensi su­pernatural seperti santet memang selalu kontroversial. Dalam kajian antropologi, san­tet di indonesia merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena terkait cosmological belief masya­rakat, baik primitif maupun mo­dern. Kompleksitas makin tinggi bila santet dikaitkan dengan upaya pengaturan dalam undang-un­dang karena harus mendudukkan secara jelas dua hal: budaya dan tindak kejahatan (culture and criminal offense). Kejahatan terkait santet {wit­chcraft-related crime) harus dipahami dalam tiga kategori perbuatan. Pertama, perbuatan santet, terhadap orang lain yang menyebabkan luka, derita, nasib buruk, sakit, bahkan kematian. Kedua, syak wasangka/tuduhan terhadap seseorang sebagai dukun santet disebut witchcrqft accusations sebagai pelaku san­tet, acapkali memicu kemarahan massa yang berujung anarki. Ketiga. tindakan main hakim sendiri oleh kerumunan orang (taking the law into people’s hands) terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun santet yang sering berakibat kematian.

Para ahli antropologi menyebut santet sebagai penjelmaan psychic phenomenon sehingga ti­dak ada fakta keras (hard facts) yang dapat menjadi bukti konkret untuk mendukung sangkaan atas suatu tindak kejahatan san­tet. Untuk menguatkan tuduhan bahwa seseorang telah menyantet orang lain pun biasanya hanya merujuk pada circumstantial evi­dence bukan empirical eviden­ce yang tecermin pada sikap iri, dengki, cemburu, marah, dendam, atau permusuhan satu orang dengan orang lain. Ketiadaan bukti fisik membuat hukum positif tidak bisa menjangkau tin­dak kejahatan santet atau menerima sebagai suatu realitas sosial

Di sinilah letak komplikasi masalah santet sebagai tindak ke­jahatan berkonsekuensi hukum. Karena itu, apabila kejahatan santet hendak diatur di dalam KUHP, harus didefinisikan lebih dulu jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana dan dipilah per­buatan mana yang dapat disebut tindak kejahatan. Sesuai dengan pasal 293 RUU KUHP maka disebutkan orang yang hanya mengatakan bahwa dia bisa menyantet bisa di hukum, hal ini akan menjadi polemik apabila tidak dikategorikan dengan jelas unsur pidana perbuatanya.

            Dengan adanya pasal 293  RUU KUHP tentang santet maka nanti penerapanya harus mampu dapat dilakukan oleh penegak hukum, namun sejauh mana pasal ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh penyidik adalah terkait dengan bagaimana seorang pelaku yang dapat ditahan dan kategori perbuatan yang dilakukan apakah dilihat hanya dari segi formil saja atau juga akibatnya. Kemampuan petugas untuk menghadapi pasal ini juga harus dipertimbangkan apakah nanti para penegak hukum mampu memenuhi unsur dari pasal santet ini.

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Terkait kumpul kebo, itu merupakan semangat positif untuk meminimalisir adanya pemyalahgunaan seks atau perzinahan. Tetapi memang perlu dikonstruksikan dengan baik redaksinya sehingga tidak memunculkan multitafsir, disalahgunakan untuk menfitnah orang lain. Semangat RUU KUHP sesuatu yang perlu diapresiasi karena bagaimana pun, di budaya apa pun, adat apa pun di Indo­nesia ini, apalagi bicara norma agama semua sepakat tidak mengakui kumpul ke­bo, hubungan di luar pernikahan tidak dibenarkan. Dan masyarakat kita melihat itu bentuk kesalahan dan perbuatan terlarang dan itu harus diangkat menjadi norma hukum positif.

Perlu dipertegas, nikah siri itu syah sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang Pemikahan. Syarat syahnya pernikahan itu sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Walaupun ada komplikasinya di pasal 3 UU itu, harus tercatat di catatan negara. Jadi, kalau syahnya, nikah siri syah maka tercatat itu hanya tambahan sebagai persyaratan administratif. Oleh karena itu yang dilarang ini dalam kumpul kebo adalah orang yang berhubungan suami istri atau layaknya suami istri diluar ikatan pernikahan. Nikah siri itu ikatan pernikahan namun memang perlu mengkonstruksikan kalimatnva nanti di UU KUHP jangan sampai disa­lahgunakan untuk memfitnah orang lain tapi sebenaranya semangatnya sangat positif sekali.

Apabila kalau kita membahas pasal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:
1. Setiap orang, artinya setiap makhluk hidup yang bukan binatang dan bukan tumbuhan, bisa laki laki atau perempuan, tanpa disebutkan batasan umurnya, berarti bisa juga ABG atau bahkan anak – anak, bisa juga kakek nenek.

2. Melakukan hidup bersama sebagai suami istri, apakah yang dimaksud “hidup bersama sebagai suami istri” ? apakah satu rumah tidur bareng, atau dalam kamar hotel, kos kosan, siapa yang bisa mendefinisikan hidup bersama ?

3. Diluar Perkawinan yang Sah, dalam definisi UU perkawinan disebutkan perkawinan yang sah adalah apabila dicatatkan melalui lembaga resmi yaitu KUA atau Catatan Sipil, Perlu dipertegas, nikah siri itu syah sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang Pemikahan. Syarat syahnya pernikahan itu sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing.

2.3       Tindakan kepolisian  terhadap pasal RUU KUHP 293 dan psal 485

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

Santet adalah suatu fenomena yang penuh misteri dalam dua konteks. Pertama, santet melibatkan kekuatan gaib yang tidak bisa dideteksi indera manusia sehingga sangat sulit untuk melakukan obyektivikasi. Obyektivikasi adalah suatu proses mematerialkan (baca: membuktikan) suatu gejala sosial agar dapat diamati, diidentifikasi, dan dieksaminasi oleh banyak bukan hanya satu orang untuk diterima sebagai peristiwa faktual atau kenyataan obyektif. Kedua, perbuatan santet selalu tersembunyi dan dilakukan di suatu wilayah di luar jangkauan pengamatan langsung orang lain sehingga tidak ada yang dapat mengklaim tuduhan santet berdasarkan observasi dan bukti empiris. Dukun santet bekerja memanfaatkan kekuatan gaib atau memanipulasi magic power. Dalam konteks ini, hukum for­mal yang bersandar pada pembuktian empiris seolah tidak berdaya ketika ada tuntutan untuk memprosekusi tindak kejahatan santet. Bagi aparat penegak hukum yang mencoba melakukan penyidikan dan membuktikan tindak pidana santet akan mengalami kesulitan dikarenakan kedua hal tersebut diatas yaitu kesulitan dalam mendeteksi melalui panca indera manusia dan kedua santet dilakukan dimana saja dan tidak bisa kita ketahui.

Apabila terjadi tindak pidana Santet dan menimbulkan korban maka timbul pertanyaan bagaimana dan mulai dari mana dari pihak penyidik kepolisian akan mulai menyidik. Kepolisian pasti akan berusaha mencari pembuktian yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana Santet, namun timbul pertanyaan apakah korban mengetahui pelakunya yang melakukan tindak pidana Santet ? Adakah saksi yang mengetahui tentang tindak pidana Santet tersebut? Apakah  penyidik   memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana santet? Bagaimana proses pembuktikan tindak pidana santet tersebut hingga ke pengadilan ? Apabila seseorang yang menyatakan memiliki kemampuan gaib dan dengan kemampuanya dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan masyarakat yang menjadi korban santet apakah juga dapat dipidana ? Dalam RUU KUHP pasal 293 disebutkan setiap orang yg menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Apabila dengan disahkanya RUU KUHP pasal 293 apakah ada orang yang ingin melakukan santet akan menyatakan dirinya sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut ? tentu saja tidak karena para pelaku tersebut sadar bahwa apabila mereka menyatakan memiliki kemampuan gaib maka akan menjadi tersangka dan dapat dipidana dan diproses hukum. Dan para pelaku yang ingin memanfaatkan seseorang yang memiliki kekuatan Gaib untuk melakukan santet tentu sadar tidak akan berhubungan dengan orang yang sudah dikenal memiliki kekuatan gaib karena akan sangat mudah tercium dan terungkap apabila melakukan tindak pidana santet. Dalam perumusan pasal 293 RUU KUHP ini lebih kepada seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melakukan kejahatan tapi bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melawan kejahatan gaib tersebut. Dengan munculnya permasalahan tersebut maka pihak kepolisian kemudian akan kesulitan dalam penegakan hukum karena masih banyaknya presepsi serta belum jelas pendefinisian tindak pidana santet ini. Apakah juga masyarakat yang meminta tolong terhadap seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk menyembuhkan seseorang yang menjadi korban kejahatan gaib harus juga diproses hukum, apabila ini dilakukan maka polisi juga akan melakukan tindakan yang kontraproduktif sedangkan saat ini banyak aparat kepolisian di Indonesia sadar dan mengakui bahwa seseorang yang memiliki kekuatan gaib bisa melawan kuasa gelap dan mengusir roh jahat sehingga aparat pun akan ragu dan tidak mungkin melaksanakan penegakan hukum terhadap orang yang memiliki kemampuan gaib tersebut.  Selain itu pihak penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan dalam proses pembuktian dan  penyidikan dalam tindak pidana santet akan mulai timbul keraguan dalam proses pembuktian karena masalah yang dihadapi tidak dapat dibuktikan secara empiris dan logika manusia. Apabila keraguan ini sudah muncul maka akan timbul keenganan dari penyidik untuk menerima dan melanjutkan proses penyidikan santet tersebut.

Dilain pihak sebagian masyarakat bisa memaklumi kesulitan pembuktian tindak kejahatan santet dalam penegakan hukum. Bagi pihak lain, terlebih lagi korban santet, ketidakberdayaan aparat penegak hukum mengadili tindak kejahatan santet menjadi alasan menggerakkan mob justi­ce. Suatu bentuk peradilan ko- munal melalui mobilisasi massa dan digerakkan logika massa Mob justice cenderung eksesif karena ia merefleksikan public out­rage yang menjelma dalam aksi brutal, seperti membakar orang yang dituduh dukun santet. Hal ini juga menjadi permasalahan apabila pihak kepolisian tidak melakukan penegakan hukum akan muncul aksi main hakim sendiri oleh masyarakat.

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Kriminalisasi Kumpul kebo disebutkan dalam RUU KUHP dalam pasalnya yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak Rp 30 juta,” pasal 485 Rancangan KUHP. Dengan adanya Kriminalisasi pasal tersebut maka penulis memprediksikan  sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum “nakal” akan berpesta pora, mereka akan “menjebak” pasangan yang masuk kamar hotel berduaan, dan dengan mudahnya mereka akan menangkap setiap pasangan yang tidak dilengkapi surat nikah resmi.
2. Hotel akan menjadi sasaran “sweeping” aparat dan kita tidak menutup mata mereka dapat pemasukan dari pasangan yang belum menikah, demikian juga para pengusaha kos-kosan dan kontrakan.  Selain itu pengusaha tersebut akan mengeluarkan biaya ekstra kepada aparat agar tidak di “sweeping”.

3. Banyak orang akan merasa “tidak nyaman” dengan undang – undang ini karena menarik area paling “privacy” seseorang ke dalam ranah hukum.

            Pihak kepolisian juga akan menghadapi masalah yang sama yaitu adanya keraguan melakukan penegakan hukum terhadap pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo walaupun tujuanya positif namun akan bertentangan dengan adat dan budaya dibeberapa daerah di Indonesia yang mengakui adanya kumpul kebo. Tentu saja seperti di masyarakat yang memiliki budaya hidup bersama ( kumpul kebo ) akan menjadi kontraproduktif apabila pihak kepolisian melakukan penegakan hukum. Kemudian pasangan belum menikah yang tinggal serumah bagaimana pihak kepolisian dapat mengkategorikan kumpul kebo, dan  seandainya kedua  pasangan yang kumpul kebo tersebut sudah sepengetahuan dari keluarganya masing masing apakah juga dikategorikan kumpul kebo dan diproses pidana.

Dalam  mendefinisikan hidup bersama apakah pihak kepolisian memiliki definisi terhadap hidup bersama dan kategori melanggar hukumnya seperti apa sehingga hidup bersama ( kumpul kebo ) dapat diproses oleh hukum pidana. Kemudian untuk memproses tindak pidana kumpul kebo ini apakah ada yang melapor atau petugas yang langsung menangkap langsung juga masih menjadi masalah yang menjadi pertanyaan. Beberapa masalah ini tentu saja akan menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kumpul kebo. Kembali lagi adanya keraguan penyidik untuk mendefinisikan tindak pidana ini menjadi keraguan untuk bertindak sehingga menjadikan pasal ini sebagai pasal yang mandul.

 

BAB III

PENUTUP

 

 

Dengan adanya RUU KUHP mengenai pasal 293 ( santet ) dan pasal 485 ( kumpul kebo )  maka menimbulkan multi tafsir dan belum adanya definisi yang  jelas terhadap kedua pasal tersebut sehingga dalam proses penyidikan akan mengalami kesulitan dalam pembuktian sehingga akan mempengaruhi tindakan dan kewenangan penyidik untuk melakukan penegakan hukum. Apabila pihak kepolisian melakukan penegakan hukum  tentu akan menimbulkan kontra produktif dengan budaya masyarakat di Indonesia yang masih banyak memiliki kepercayaan terhadap ilmu gaib serta kumpul kebo yang dibeberapa daerah di Indonesia diakui oleh masyarakatnya.  Perlunya juga untuk mengawasi tindakan aparat kepolisian yang nantinya akan memanfaatkan pasal pasal tersebut untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya.


[1]              Koran kompas,Ancaman pasal karet, hari  senin tanggal 8 April 2013 hal.1

[2]              Koran kompas, RUU KUHP berpotensi timbulkan kekacauan hukum, hari  jumat 12 April 2012

Iklan

PASAL PASAL MANDUL DALAM RUU KUHP TERKAIT DENGAN TUGAS  KEPOLISIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat mesti berhati-hati dalam merevisi Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang diajukan pemerintah.  Revisi KUHP itu dikritisi banyak kalangan karena dinilai mengandung “pasal-pasal karet” yang kontroversial dan ancaman bagi masyarakat. Pemerintah telah menyerahkan rancangan uu KUHP kepada DPR per 11 Desember 2012. Berkas revisi KUHP dengan surat R-88/pres/12/2012 itu memuat 766 pasal. Dibanding KUHP lama produk kolonialis Belanda ( wet boek van strafrecht ), revisi KUHP menambah 197 pasal. Namun rancangan  KUHP baru ini dikritisi sejumlah kalangan karena dinilai mengandung pasal controversial hingga pasal karet (hatzai artikelen ) yang dapat mengancam kebebasan. Beberapa pasal yang mendapat sorotan public antar lain  soal penghinaan kepada presiden (Pa­sal 265 dan 266), penyadapan (Pasal 300-303), soal komunisme (Pasal 212 dan 213), hingga soal santet (Pasal 293) dan hidup bersama (Pasal 485)[1] Pemerintah dan DPR diminta tidak memaksakan rekodifikasi secara menyeluruh terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pemaksaan terhadap rekodifikasi justru kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum. Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan, jika KUHP baru ber bentuk kodifikasi, hal itu dapat menimbulkan problem penyesuaian. “Nanti polisi, hakim, dan jaksa direpotkan dengan unsur yang berbeda-beda lagi,” ujarnya [2] Apabila RUU KUHP ini disahkan maka tentu saja juga akan menjadi tantangan tugas bagi Polri dalam penegakan hukum maupun proses penyidikan untuk menghadapi pasal pasal mandul atau pasal karet yang kadang menjadi bumerang bagi kepolisian. Kewenangan kepolisian tentu akan besar dengan bertambahnya sejumlah pasal dalam RUU KUHP sedangkan beberapa kewenangan yang ada sebelumnya masih banyak yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai tindakan kepolisian terhadap RUU KUHP pasal 293 tentang santet dan 485 tentang kumpul kebo.

1.2.   Permasalahan

a.         Bagaimana analisa hukum secara sosiologis dari RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485  ?

b.         Bagaimana tindakan kepolisian dalam RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485  terkait dengan pelaksanaan tugas  ?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Tulisan ini disusun dengan maksud yaitu menjelaskan tentang analisa hukum terhadap RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485 dan kewenangan kepolisian terkait dengan pasal pasal tersebut sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi petugas kepolisian dalam bertindak.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Fakta – fakta

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

(1) Setiap orang yg menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberi batuan jasa kpd orang lain bhw karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

(2)       Jika pembuat tindak pidana sbgmn dimaksud pd ayat 1 melakukan perbuatan tersebur untuk mencari keuntungan atau menjadikan sgb mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3

Penjelasan :

Ketentuan ini dimaksud utk mengatasi keresahan masyarakat yg ditumbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yg  secara hukum menimbulkan kesulitan dlm pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main Hakim sendiri yg dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yg dituduh sebagai Dukun teluh (santet)

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

Penjelasan :

Ketentuan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah “kumpul kebo”

 

2.2       Analisa  hukum terhadap pasal RUU KUHP 293 dan psal 485

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

Usulan revisi KUHP yang memasukkan santet ke dalam kategori tindak kejahatan yang dapat dipidana telah memicu polemik dalam masyarakat. Undang-undang yang mengatur suatu hal berdimensi su­pernatural seperti santet memang selalu kontroversial. Dalam kajian antropologi, san­tet merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena terkait cosmological belief masya­rakat, baik primitif maupun mo­dern. Kompleksitas makin tinggi bila santet dikaitkan dengan upaya pengaturan dalam undang-un­dang karena harus mendudukkan secara jelas dua hal: budaya dan tindak kejahatan (culture and criminal offense). Kejahatan terkait santet {wit­chcraft-related crime) harus dipahami dalam tiga kategori perbuatan. Pertama, perbuatan santet, terhadap orang lain yang menyebabkan luka, derita, nasib buruk, sakit, bahkan kematian. Kedua, syak wasangka/tuduhan terhadap seseorang sebagai dukun santet disebut witchcrqft accusations sebagai pelaku san­tet, acapkali memicu kemarahan massa yang berujung anarki.

Ketiga. tindakan main hakim sendiri oleh kerumunan orang (taking the law into people’s hands) terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun santet yang sering berakibat kematian. Di sinilah letak komplikasi masalah santet sebagai tindak ke­jahatan berkonsekuensi hukum. Karena itu, apabila kejahatan santet hendak diatur di dalam KUHP, harus didefinisikan lebih dulu jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana dan dipilah per­buatan mana yang dapat disebut tindak kejahatan.

Para ahli antropologi menyebut santet sebagai penjelmaan psychic phenomenon sehingga ti­dak ada fakta keras (hard facts) yang dapat menjadi bukti konkret untuk mendukung sangkaan atas suatu tindak kejahatan san­tet. Untuk menguatkan tuduhan bahwa seseorang telah menyantet orang lain pun biasanya hanya merujuk pada circumstantial evi­dence bukan empirical eviden­ce yang tecermin pada sikap iri, dengki, cemburu, marah, dendam, atau permusuhan satu orang dengan orang lain. Ketiadaan bukti fisik membuat hukum positif tidak bisa menjangkau tin­dak kejahatan santet atau menerima sebagai suatu realitas sosial

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Terkait kumpul kebo, itu merupakan semangat positif untuk meminimalisir adanya pemyalahgunaan seks atau perzinahan. Tetapi memang perlu dikonstruksikan dengan baik redaksinya sehingga tidak memunculkan multitafsir, disalahgunakan untuk menfitnah orang lain. Semangat RUU KUHP sesuatu yang perlu diapresiasi karena bagaimana pun, di budaya apa pun, adat apa pun di Indo­nesia ini, apalagi bicara norma agama semua sepakat tidak mengakui kumpul ke­bo, hubungan di luar pernikahan tidak dibenarkan. Dan masyarakat kita melihat itu bentuk kesalahan dan perbuatan terlarang dan itu harus diangkat menjadi norma hukum positif.

Perlu dipertegas, nikah siri itu syah sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang Pemikahan. Syarat syahnya pernikahan itu sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Walaupun ada komplikasinya di pasal 3 UU itu, harus tercatat di catatan negara. Jadi, kalau syahnya, nikah siri syah maka tercatat itu hanya tambahan sebagai persyaratan administratif. Oleh karena itu yang dilarang ini dalam kumpul kebo adalah orang yang berhubungan suami istri atau layaknya suami istri diluar ikatan pernikahan. Nikah siri itu ikatan pernikahan namun memang perlu mengkonstruksikan kalimatnva nanti di UU KUHP jangan sampai disa­lahgunakan untuk memfitnah orang lain tapi sebenaranya semangatnya sangat positif sekali.

Apabila kalau kita membahas pasal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:
1. Setiap orang, artinya setiap makhluk hidup yang bukan binatang dan bukan tumbuhan, bisa laki laki atau perempuan, tanpa disebutkan batasan umurnya, berarti bisa juga ABG atau bahkan anak – anak, bisa juga kakek nenek.

2. Melakukan hidup bersama sebagai suami istri, apakah yang dimaksud “hidup bersama sebagai suami istri” ? apakah satu rumah tidur bareng, atau dalam kamar hotel, kos kosan, siapa yang bisa mendefinisikan hidup bersama ?

3. Diluar Perkawinan yang Sah, dalam definisi UU perkawinan disebutkan perkawinan yang sah adalah apabila dicatatkan melalui lembaga resmi yaitu KUA atau Catatan Sipil, Perlu dipertegas, nikah siri itu syah sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang Pemikahan. Syarat syahnya pernikahan itu sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Walaupun ada komplikasinya di pasal 3 UU itu, harus tercatat di catatan negara. Jadi, kalau syahnya, nikah siri syah maka tercatat itu hanya tambahan sebagai persyaratan administratif. Oleh karena itu yang dilarang ini dalam kumpul kebo adalah orang yang berhubungan suami istri atau layaknya suami istri diluar ikatan pernikahan. Nikah siri itu ikatan pernikahan namun memang perlu mengkonstruksikan kalimatnva nanti di UU KUHP jangan sampai disa­lahgunakan untuk memfitnah orang lain tapi sebenaranya semangatnya sangat positif sekali.

2.3       Tindakan kepolisian  terhadap pasal RUU KUHP 293 dan psal 485

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

Santet adalah suatu fenomena yang penuh misteri dalam dua konteks. Pertama, santet melibatkan kekuatan gaib yang tidak bisa dideteksi indera manusia sehingga sangat sulit untuk melakukan obyektivikasi. Obyektivikasi adalah suatu proses mematerialkan (baca: membuktikan) suatu gejala sosial agar dapat diamati, diidentifikasi, dan dieksaminasi oleh banyak bukan hanya satu orang untuk diterima sebagai peristiwa faktual atau kenyataan obyektif. Kedua, perbuatan santet selalu tersembunyi dan dilakukan di suatu wilayah di luar jangkauan pengamatan langsung orang lain sehingga tidak ada yang dapat mengklaim tuduhan santet berdasarkan observasi dan bukti empiris. Dukun santet bekerja memanfaatkan kekuatan gaib atau memanipulasi magic power. Dalam konteks ini, hukum for­mal yang bersandar pada pembuktian empiris seolah tidak berdaya ketika ada tuntutan untuk memprosekusi tindak kejahatan santet. Bagi aparat penegak hukum yang mencoba melakukan penyidikan dan membuktikan tindak pidana santet akan mengalami kesulitan dikarenakan kedua hal tersebut diatas yaitu kesulitan dalam mendeteksi melalui panca indera manusia dan kedua santet dilakukan dimana saja dan tidak bisa kita ketahui.

Apabila terjadi tindak pidana Santet dan menimbulkan korban maka timbul pertanyaan bagaimana dan mulai dari mana dari pihak penyidik kepolisian akan mulai menyidik. Kepolisian pasti akan berusaha mencari pembuktian yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana Santet, namun timbul pertanyaan apakah korban mengetahui pelakunya yang melakukan tindak pidana Santet ? Adakah saksi yang mengetahui tentang tindak pidana Santet tersebut? Apakah  penyidik   memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana santet? Bagaimana proses pembuktikan tindak pidana santet tersebut hingga ke pengadilan ? Apabila seseorang yang menyatakan memiliki kemampuan gaib dan dengan kemampuanya dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan masyarakat yang menjadi korban santet apakah juga dapat dipidana ? Dalam RUU KUHP pasal 293 disebutkan setiap orang yg menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Apabila dengan disahkanya RUU KUHP pasal 293 apakah ada orang yang ingin melakukan santet akan menyatakan dirinya sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut ? tentu saja tidak karena para pelaku tersebut sadar bahwa apabila mereka menyatakan memiliki kemampuan gaib maka akan menjadi tersangka dan dapat dipidana dan diproses hukum. Dan para pelaku yang ingin memanfaatkan seseorang yang memiliki kekuatan Gaib untuk melakukan santet tentu sadar tidak akan berhubungan dengan orang yang sudah dikenal memiliki kekuatan gaib karena akan sangat mudah tercium dan terungkap apabila melakukan tindak pidana santet. Dalam perumusan pasal 293 RUU KUHP ini lebih kepada seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melakukan kejahatan tapi bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melawan kejahatan gaib tersebut. Dengan munculnya permasalahan tersebut maka pihak kepolisian kemudian akan kesulitan dalam penegakan hukum karena masih banyaknya presepsi serta belum jelas pendefinisian tindak pidana santet ini. Apakah juga masyarakat yang meminta tolong terhadap seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk menyembuhkan seseorang yang menjadi korban kejahatan gaib harus juga diproses hukum, apabila ini dilakukan maka polisi juga akan melakukan tindakan yang kontraproduktif sedangkan saat ini banyak aparat kepolisian di Indonesia sadar dan mengakui bahwa seseorang yang memiliki kekuatan gaib bisa melawan kuasa gelap dan mengusir roh jahat sehingga aparat pun akan ragu dan tidak mungkin melaksanakan penegakan hukum terhadap orang yang memiliki kemampuan gaib tersebut.  Selain itu pihak penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan dalam proses pembuktian dan  penyidikan dalam tindak pidana santet akan mulai timbul keraguan dalam proses pembuktian karena masalah yang dihadapi tidak dapat dibuktikan secara empiris dan logika manusia. Apabila keraguan ini sudah muncul maka akan timbul keenganan dari penyidik untuk menerima dan melanjutkan proses penyidikan santet tersebut.

Dilain pihak sebagian masyarakat bisa memaklumi kesulitan pembuktian tindak kejahatan santet dalam penegakan hukum. Bagi pihak lain, terlebih lagi korban santet, ketidakberdayaan aparat penegak hukum mengadili tindak kejahatan santet menjadi alasan menggerakkan mob justi­ce. Suatu bentuk peradilan ko- munal melalui mobilisasi massa dan digerakkan logika massa Mob justice cenderung eksesif karena ia merefleksikan public out­rage yang menjelma dalam aksi brutal, seperti membakar orang yang dituduh dukun santet. Hal ini juga menjadi permasalahan apabila pihak kepolisian tidak melakukan penegakan hukum akan muncul aksi main hakim sendiri oleh masyarakat.

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Kriminalisasi Kumpul kebo disebutkan dalam RUU KUHP dalam pasalnya yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak Rp 30 juta,” pasal 485 Rancangan KUHP. Dengan adanya Kriminalisasi pasal tersebut maka penulis memprediksikan  sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum “nakal” akan berpesta pora, mereka akan “menjebak” pasangan yang masuk kamar hotel berduaan, dan dengan mudahnya mereka akan menangkap setiap pasangan yang tidak dilengkapi surat nikah resmi.
2. Hotel akan menjadi sasaran “sweeping” aparat dan kita tidak menutup mata mereka dapat pemasukan dari pasangan yang belum menikah, demikian juga para pengusaha kos-kosan dan kontrakan.  Selain itu pengusaha tersebut akan mengeluarkan biaya ekstra kepada aparat agar tidak di “sweeping”.

3. Banyak orang akan merasa “tidak nyaman” dengan undang – undang ini karena menarik area paling “privacy” seseorang ke dalam ranah hukum.

            Pihak kepolisian juga akan menghadapi masalah yang sama yaitu adanya keraguan melakukan penegakan hukum terhadap pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo walaupun tujuanya positif namun akan bertentangan dengan adat dan budaya dibeberapa daerah di Indonesia yang mengakui adanya kumpul kebo. Tentu saja seperti di masyarakat yang memiliki budaya hidup bersama ( kumpul kebo ) akan menjadi kontraproduktif apabila pihak kepolisian melakukan penegakan hukum. Kemudian pasangan belum menikah yang tinggal serumah bagaimana pihak kepolisian dapat mengkategorikan kumpul kebo, dan  seandainya kedua  pasangan yang kumpul kebo tersebut sudah sepengetahuan dari keluarganya masing masing apakah juga dikategorikan kumpul kebo dan diproses pidana. Dalam  mendefinisikan hidup bersama apakah pihak kepolisian memiliki definisi terhadap hidup bersama dan kategori melanggar hukumnya seperti apa sehingga hidup bersama ( kumpul kebo ) dapat diproses oleh hukum pidana. Kemudian untuk memproses tindak pidana kumpul kebo ini apakah ada yang melapor atau petugas yang langsung menangkap langsung juga masih menjadi masalah yang menjadi pertanyaan. Beberapa masalah ini tentu saja akan menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kumpul kebo. Kembali lagi adanya keraguan penyidik untuk mendefinisikan tindak pidana ini menjadi keraguan untuk bertindak sehingga menjadikan pasal ini sebagai pasal yang mandul.

BAB III

PENUTUP 

Dengan adanya RUU KUHP mengenai pasal 293 ( santet ) dan pasal 485 ( kumpul kebo )  maka menimbulkan multi tafsir dan belum adanya definisi yang  jelas terhadap kedua pasal tersebut sehingga dalam proses penyidikan akan mengalami kesulitan dalam pembuktian sehingga akan mempengaruhi tindakan dan kewenangan penyidik untuk melakukan penegakan hukum. Apabila pihak kepolisian melakukan penegakan hukum  tentu akan menimbulkan kontra produktif dengan budaya masyarakat di Indonesia yang masih banyak memiliki kepercayaan terhadap ilmu gaib serta kumpul kebo yang dibeberapa daerah di Indonesia diakui oleh masyarakatnya.  Perlunya juga untuk mengawasi tindakan aparat kepolisian yang nantinya akan memanfaatkan pasal pasal tersebut untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya.

 

 


[1]              Koran kompas,Ancaman pasal karet, hari  senin tanggal 8 April 2013 hal.1

[2]              Koran kompas, RUU KUHP berpotensi timbulkan kekacauan hukum, hari  jumat 12 April 2012