Tag Archive: kriminologi



Irwansyah baco, warga perumahan puri ginte, lingkungan larema, kelurahan simpasai, kecamatan wajo kabupaten Dompu NTB tewas di perumahan Puri Ginte senin 29 juni 2015 dan dia adalah korban dari kejahatanya sendiri. Irwansyah mencoba merampok seorang pelajar SMA dan kekasihnya katakanlah bagus dan ayu. Tapi karena perlawanan dari Bagus sehingga Irwansyah  kalah dalam duel berkelahi kemudian  meninggal, Tapi polisi  tetap menangkap bagus dan menjeratnya dengan pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan  kematian dan diancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.

Ada kisah serupa menimpa sebut saja jajang sopir angkut kota di daerah pacet, cianjur jawa barat, dia ditangkap polisi karena membunuh seorang preman, peristiwa ini terjadi karena pelaku membela diri saat dikeroyok kawanan preman oyot alias suherlan yang tewas setelah duel dengan jajang. Tapi polisi tetap menangkap dan menahan jajang diancam 7 tahun penjara dgn tuduhan melanggar pasal 351 KUHP ttg penganiayaan yang menyebabakan tewas seseorang.

Raju Andrian juga tidak beruntung karena pemuda 20 tahun di pekanbaru Riau ditangkap dengan jeratan pasal yang sama padahal dia berusaha mempertahankan sepeda motor yang akan dibegal olehpreman serta menyelematkan kekasihnya dari kemungkinan diperkosa.

Dalam KUHP dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena membela diri sendiri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2.

Berdasarkan pasal tersebut  seharusnya polisi tidak menangkap bagus, jajang dan Raju serta menjerat  mereka dengan pasal penganiayaan yang menyebabakan kematian. Tetapi masalahnya  selain KUHP ada KUHAP, dalam pasal 20 KUHAP yang membolehkan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Jadi secara hukum polisi tidak keliru menahan bagus, jajang dan raju. ketiganya harus tetap  menjalani proses hukum sampai ke pengadilan, Jika memang terbukti membela diri sesuai pasal 49 KUHP hakim mungkin akan  menyatakan mereka tidak bersalah dan membebaskan mereka  dari tuntutan jaksa. Sebab hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiil, polisi berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan.

SOSIOLOGI HUKUM


SOSIOLOGI HUKUM

Penduhuluan

            Perspektif hukum dalam konteks interaksi sosial dapat mengalami perubahan dalam pengaturan dan penerapan. Hukum yang diharapkan bisa memecahkan masalah secara adil dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, dalam kenyataan bisa berubah ke arah pengaturan dan penerapan hukuman bagi siapa yang kuat dialah yang menang. Inilah fenomena yang mewarnai penerapan hukum dalam konteks sosial.

            Perubahan dalam penerapan hukum itu merupakan fenomena yang berlangsung secara alami, karena itu perlu dipahami apa yang sesungghnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana penerapan hukum itu berlangsung. Diskursus tentang penerapan hukum dalam masyarakat merupakan topik yang menarik karena sering bersifat kontroversial. Terdapat pakar yang berpendapat bahwa secara konseptual perangkat hukum merupakan instrumen yang inhernt dalam kehidupan sosial, tetapi dalam kenyataan hal itu terkesampingkan. Karena itulah masyarakat menuntut perlunya “tatanan hukum baru” dalam rangka menjaga ketertiban sosial.

Studi tentang perubahan hukum sangat lekat dengan cara mengarahkan peran manusia sebagaimana yang diharapkan. Di sini posisi hukum menjadi multi dimensi dalam kehidupan manusia, oleh karena itu dalam perubahan hukum juga menyangkut secara langsung terhadap keperluan ketertiban sosial yang meliputi nilai dan norma sosial, sistem kemasyarakatan, kebiasaan dan relasi sosial yang belum maupun yang sudah mapan, dan sistem kelembagaan sehingga meskipun ada pergeseran tetapi pranata hukum diharapkan tetap terjaga.

            Perubahan hukum dalam kehidupan sosial merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam usaha manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Perubahan hukum itu bisa berbentuk evolusi, transformasi ataupun revolusi, tergantung dari dinamikanya. Perubahan hukum juga bisa terjadi secara sepotong-sepotong (graduil) atau serempak (radical). Perubahan hukum dan akibatnya terhadap kondisi masyarakat telah menjadi fakta dalam kehidupan manusia, sebagai reaksi atas rangsangan dari luar maupun dari dalam masyarakat sendiri. Akibat dari perubahan itu terhadap kehidupan manusia menimbulkan efek positif ataupun negatif.

            Selain perubahan hukum (law change), dikenal juga perkembangan hukum (law development), yaitu suatu perubahan yang ditujukan untuk mencapai kemajuan atau perbaikan keadaan hidup masyarakat. Dengan perkataan lain perkembangan hukum berkaitan dengan rekayasa yang dapat dicapai melalui penggunaan ilmu pengetahuan untuk memperbaiki tatanan sosial agar dengan perbaikan itu manusia dapat hidup lebih layak sesuai dengan martabatnya.

            Dengn demikian dalam rangka perkembangan hukum (setelah menjadi kenyataan) selalu menuntut penyesuaian diri dari anggota masyarakat yang ada di dalamnya. Tetapi menyesuaikan saja tidaklah cukup, memahami dan menghayati peraturan baru adalah lebih penting untuk menghindari kekacauan di dalam masyarakat akibat dari kemajuan yang telah dicapai. Pemikiran ini berdasarkan argumen bahwa pada hakikatnya keberadaan hukum adalah untuk menyelesaikan benturan kepentingan antar sesama manusia (conflict of human interests) yang terjadi di masyarakat melalui proses distribusi keadilan (dispensing justices).

            Bagi masyarakat tertentu perkembangan hukum bisa dianggap sebagai pemicu terjadinya kontradiksi yang menajam dan keras bahkan menjadi penyebab timbulnya kerusuhan sosial karena implementasinya yang tidak adil. Pandangan ini didasarkan pada fakta yang terjadi disekitar kehidupan manusia bahwa, instrumen hukum tidak bekerja secara memuaskan dan justru memicu konflik yang membesar dan distruktif. Masyarakat sering dikecewakan oleh tindakan dari aparat yang tidak adil, tidak tegas, bertele-tele, tidak tuntas dan cenderung mencari-cari kesalahan orang (extra yudicial crime). Bahkan masyarakat sering melihat dan merasakan kolusi antar preman (lawer maupun high) dengan aparat penegak hukum, sehingga muncul istilah seperti mafia pengadilan atapun mafia penyidikan.

Melalui sosiologi hukum, perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat bisa dikenali efek-efek sosial dari penerapan suatu hukum. Selain itu untuk memecahkan masalah hukum, teknik-teknik sosiologi dan metode-metode evaluasinya memiliki nilai cognitif sebagai penuntun jika fenomena hukum didasarkan pada asumsi-asumsi teori yang sudah diketahui. Hal ini untuk menghindari arah yang berbeda-beda dari suatu penelitian hukum sehingga hasil penelitian hanya memiliki sedikit nilai tambah atau bahkan terfragmentasi bagi perkembangan disiplin ilmu hukum maupun disiplin ilmu sosial lainnya. Inilah yang dimaksud dengan paradigma sosiologi hukum sebagai suatu pandangan tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subyect-matter) dalam penerapan hukum di masyarakat. Paradigma dengan demikian merumuskan tentang apa yang seharusnya menjadi obyek studi sosiologi hukum.

 

Pendekatan Sosiologi Hukum

Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan karena upaya pembangunan, hukum juga akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masya­rakat. Karena itu hukum tidak dapat di­lepaskan dari pengetahuan tentang kemasyarakatan dan kenegaraan. Dengan landasan pemikiran ini, untuk memahami hukum tidak cukup hanya mempelajaari hukum dari aspek yang tertulis saja, melinkan juga perlu mempelajari hukum dalam kon­teks penerapan dalam kehidupan masyarakat dan situasi negara yang menghasilkan hukum tertulis itu.

Hukum memiliki potensi untuk membangun masyarakat yang harmoni dan masyarakat yang konflik. Melalui hukum, kekuatan‑kekuatan yang mendorong timbulnya ketidakadilan, penindasan, immoral, dan irasionalitas lebih mudah untuk dikendalikan daripada di bawah politik yang otoriter. Namun demikian tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum tidak otomatis lalu terwujudkan. Masih terdapat faktor lain yang perlu diperhitungkan, yaitu dalam hal kelembagaannya termasuk baik prasarana maupun sarana hukum juga para penegak hukumnya sendiri ikut menentukan. Dalam kaitan inilah rasionalitas penerapan hukum dapat dikaji melalui sosiologi hukum yang dipelopori oleh Max Weber, Roscoe Pound, Cardoso, maupun Philip Selznick, karena perkembangan hukum memiliki patologi sendiri, dan hukum dalam kondisi tertentu dapat menjadi sumber irasionalitas.

            Dalam hal ini sosiologi hukum bukan merupakan bidang ilmu tersendiri dengan materi yang dirumuskan secara ketat. Belum ada kesatuan pendapat mengenai bagaimana sosiologi hukum harus dipraktekkan untuk menghadapi masalah praktis. Perbedaan pendapat tentang sosiologi hukum perlu dibedakan sebagai suatu ilmu sosial empiris dengan studi hukum yang legal normatif. Dari segi filsafat hukum, sosiologi hukum harus dilihat dari bidang‑bidang studi yang ada hubungannya dengan ilmu po­litik, ilmu administrasi negara, kriminologi, antropologi hukum, dan studi yang baru muncul yakni psikologi hukum. Pandangan yang dianut bahwa, jauh lebih berguna untuk tidak membedakan sosiologi hukurn sebagai suatu subdisiplin khusus dari bidang akademis lainnya, melainkan lebih baik melihatnya sebagai suatu bidang studi di mana dilakukan usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai problem hukum dalam  kehidupan masyarakat dengan menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya. Dengan pemikiran ini, kebajikan hukum dapat ditarik dari kombinasi (1) sosiologi empiris yang berorientasikan fakta, (2) ilmu hukum normatif yang berorientasi­kan nilai, dan (3) orientasi pragmatis dari analisis kebijaksanaan. Di sini sosiologi hukurn dipahami sebagai studi tentang mun­culnya nilai‑nilai hukurn dan dari realisasinya dalarn kehidupan sosial. Secara khusus sebagai studi empiris, sumbangan­ yang bisa diberikan oleh sosiologi hukum kepada masyarakat adalah model pemecahan sosial secara harmoni, berperikernanusiaan dan adil.

Seperti telah dijelaskan bahwa, tidak terdapat suatu konsensus ilmiah mengenai wilayah yang ketat mengenai bidang sosiologi hukum. Pendekatan yang berbeda‑be­da atas peranan hukum dalam masyarakat menjadikan dapat diklasifikasikannya sosiologi hukum dalam empat tipe yaitu :

1)         Sosiologi hukum dipelajari sebagai metode social control. Dalam hal ini penekanannya pada sum­bangan hukum dalam penyelesaian pertikaian, pemeliharaan tata tertib, perlindungan terhadap kejahatan dan delikuensi. Terdapat fokus atas mekanisme sosial dari konformisme.

2)         Sosiologi hukum dipelajari sebagai sarana social engineering. Dalam hal ini penekanan pada tin­dakan pemerintah dalam pembangunan. Fokusnya adalah instrumentasi kebijaksanaan dlam mempolakan perilaku masyarakat (contoh, kebijakan keluarga berencana). Pada dasarnya hal ini dilakukan sebagai bentuk teknokrasi tentang hukum.

3)         Sosiologi hukum dipelajari sebagai wahana eman­sipasi yang potensial. Studi dengan menggunakan perspektif ini secara tipikal menyibukkan diri pada isu-­isu tentang keadilan kelas, pola‑pola diskriminasi rasial atau bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. Hukum dalam upaya memecahkan masalah sosial, seperti kedudukan sosial orang miskin, kelas pekerja, wanita, anak-anak, manula, dan golongan minoritas­minoritas yang ditindas.

4)         Sosiologi hukum dipelajari sebagai institusi hukum yang independen dengan nilai‑nilai, prinsip‑prinsip, doktrin‑doktrin, dan pendidikan profesional dalam kaitan dengan infrastruktur organisasi, manajemen, pembiayan, dan personalnya.

Melalui keempat tipe ini perspektif sosiologi digunakan untuk menganalis penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Suatu kenyataan yang sulit dihindari adalah timbulnya kontradiksi dalam penerapan hukum di masyarakat, melalui sosiologi hukum kontradiksi tersebut diperlakukan secara komplementer untuk menegaskan dimensi hukum yang berbeda dalam hal : 1) Hukum dan evolusi moralitas sosial; 2) Hukum dan keadilan sosial; 3) Hukum dan rasionalitas; 4) Hukum dan kebudayaan; serta 5) Hukum dan kekuasaan.

Hukum dan Moralitas

Di dalam hukum dijumpai moralitas dalam berbagai jenis. Pertama, sebagai larangan atas kelakuan yang immoral. Kelakuan seperti itu terdiri atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang‑orang atau masyarakat umum. Misalnya, pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Kadang‑kadang kelakuan immoral yang dilarang itu terdiri atas kegiatan yang tidak menimbulkan kerugian, atau yang sifatnya merugikan tetapi tidak begitu jelas, misalnya dalam hal pelacuran dan pelanggaran‑pelanggaran lain dalam bidang moralitas seksual dan kesusilaan umum.

Kedua, sebagai larangan bagi kelakuan tidak wajar dalam hubungan sosial atau fungsi sosial. Misalnya, hubungan kontrak yang mengharuskan cara‑cara berkelakuan tertentu bagi pihak‑pihak yang terikat dalam hubungan tersebut. Demikian pula dalam hal hukum keluarga yang berisi berbagai peraturan moral bagi interaksi antara orang tua dan anak, dan hukum perburuhan bagi interaksi antara majikan dan buruh. Terdapat juga peraturan tentang disiplin bagi berbagai profesi, seperti profesi dokter, ahli hukum, dan wartawan.

Ketiga, terdapat moralitas hukum spesifik yang bukan hanya merupakan pencerminan pendapat moral dalam masyarakat, melainkan juga yang telah dikembangkan dalam praktek di bidang hukum dan yang terikat dalam lembaga maupun ajaran hukum. Moralitas hukum ini merupakan bidang khusus bagi para ahli hukum, lebih-lebih para hakim dan penegak hukum lainnya. Moralitas ini harus dilindungi dari pendapat mayoritas dan kepentingan‑kepentingan politik. Misalnya, proses hukum yang wajar dalam pengadilan terhadap kaum oposan po­litik. Dalam hal ini dapat dijumpai peraturan atau asas hukurn yang spesifik bagi pemakaian dan pelaksanaan ­peraturan, seperti asas bahwa tidak seorang pun boleh di­hukurn kecuali jika ia terbukti bersalah karena melanggar pera­turan yang diketahui sebelumnya, atau ke­cuali jika ia telah diberi kesempatan untuk didengar keterangan dalam membela dirinya.

Keempat, hukum sebagai keseluruhan dapat dilihat sebagai penggabungan moralitas sosial, terhadap mana individu‑individu, kelompok‑kelompok dan organisasi‑organisasi harus mengorien­tasikan kelakuannya. Karena masyarakat berbeda-beda dan bisa beru­bah-ubah maka konsep‑konsep mengenai ke­wajaran sosial, politik, ekonomi dan khususnya kewajaran hukum, seperti yang tercantum dalam hukum juga dapat berbeda dan ber­ubah. Secara komprehensif hal ini terkait dalam hubungan antara masyarakat, moralitas sosial dan hukum. Dalam hal ini Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber meninjau masalah tersebut berdasarkan krisis  yang dialami oleh masyara­kat modern. Krisis ini bukan dalam satu masyarakat melainkan krisis yang dialami seluruh masyarakat mo­dern dalam menghadapi rasionalisme, industrialisme dan individualisme (Bellah, 1973 : XVIII).

Hubungan antara Masyarakat, Moralitas, dan Hukum

            Karya Durkheim yang pertama adalah Pernbagian Kerja Dalam Masyarakat (1893). Dalam buku tersebut Durkheim menanyakan : Apa sesungguhnya yang mengikat masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan sosial ? dan Apa unsur pengintegrasi antar individu di dalam masyarakat ? Untuk menjawab pertanyaan ini, Durkheim membuat perbedaan antara dua tipe masyarakat dan organisasi sosial. Tipe pertama, masyarakat yang dinamakan solidaritas mekanis yang di­dasarkan atas keserupaan, kesamaan dan konsensus antara individu‑individu yang merupakan masyarakat, dan tipe kedua masyarakat yang disebut sebagai solidaritas organis yang didasarkan pada spe­sialisasi, perbedaan, dan saling ketergantungan.

Dur­kheim menggunakan istilah mekanis atas dasar analogi dengan kohesi zat anorganis, dan istilah organis atas dasar analogi dengan kohesi antara bagian‑bagian suatu benda hidup. Masyara­kat sederhana atau primitif dan bentuk or­ganisasi sosial bercirikan solidaritas mekanis. Individu‑in­dividu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sama, karena itu cara bertindak, berpikir, dan merasa di antara mereka sama pula. Perilaku menyimpang mengancam hidup kelompok, karena kelompok diikat oleh kenyataan bahwa cara‑cara bertindak tertentu adalah sama. Tetapi karena kesamaan anta­ra individu‑individu dan antara berbagai subkelompok satu sama lain tidak saling ketergantungan, membuat kohesi sosial ini mudah goyah atau pecah.

Sebaliknya, masyarakat industri modern dan bentuk organi­sasi yang lebih kompleks bercirikan solidaritas organis. Ini adalah akibat perubahan sosial melalui spesialisasi fungsional dan diferensiasi struktural yang diakibatkan oleh pernbagian kerja sosial. Solidaritas mekanis tergantung dari konformisme sosial dan mendapatkan pernyataan dalam sifat melarang yang diatur dalam hokum, dan sifat represif yang diatur dalam sanksi hu­kum. Solidaritas organis didasarkan atas kerja sama, dan menda­patkan pernyataan hukumnya yang paling spesifik di dalam hu­kum kontrak sebagai perwujudan asas dan pera­turan bagi pertukaran barang dan jasa, dengan sanksi hukum yang ditujukan bukannya untuk menekan, melainkan untuk memulihkan atau membuat jera guna memudahkan interkasi selanjutnya.

Masyarakat bukanlah sekedar wadah bagi terwujudnya integrasi sosial yang akan mendukung solidaritas sosial, melainkan juga merupakan pangkal dari kesadaran kolektif dan sasaran utama dari perbuatan moral. Durkheim menjelaskan perbuatan moral yang terlepas dari ikatan sosial. Manusia dalam kesendiriannya terlepas dari masalah moralitas. Karena itu moralitas bukan sekedar kategori imperatif, melainkan juga merupakan keinginan yang rasional (saya mau berbuat moral karena akal saya mengatakan demikian). Perbuatan moral bukanlah sekedar kewajiban yang tumbuh dari dalam diri manusia melainkan juga kebaikan ketika diri manusia telah dihadapkan dengan dunia sosial.

Sejalan dengan pemikiran Durkheim yang ingin memisahkan pemikiran metafisis dan kecenderungan psikologis dalam sosiologi, moralitas baginya terikat erat dengan keteraturan perbuatan dan otoritas. Suatu tindakan bisa disebut moral, jika tindakan itu tidak menyalahi kebiasaan yang diterima dan didukung oleh sistem kewenangan otoritas sosial yang berlaku. Sedangkan tujuan dari tindakan moral adalah demi kepentingan kolektif dan demi keterikatan pada kelompok. Inilah yang membedakan moralitas dengan keperluan yang bersifat individual. Jika moralitas adalah suatu perbuatan tanpa pamrih, maka keperluan individual adalah suatu dorongan yang bersifat egoistis.

            Karena itu moralitas erat pula kaitannya dengan disiplin. Di satu fihak disiplin menjaga keteraturan tindakan, di pihak lain juga mempertahankan sistem otoritas dan kolektivitas. Bahkan bisa dikatakan bahwa keduanya tidak lain merupakan dua aspek dari disiplin. Dengan demikian disiplin harus dianggap bukan saja sebagai alat untuk mendapatkan tujuan moral, melainkan juga tujuan pada dirinya. Dengan disiplin otonomi manusia dinetralisir sehingga tindakannya akan bercorak keterikatan pada kelompok.

            Otonomi adalah putusan pribadi yang menyadari sepenuhnya akibat yang dapat ditimbulkan oleh berbagai jenis tindakan. Berhadapan dengan disiplin yang bersifat kolektif, otonomi berarti suatu kebebasan individual. Kemungkinan konflik yang akan timbul dari keduanya haruslah diselesaikan dengan pengetahuan yang bisa dipercaya. Jadi, pemecahannya harus dicari pada pengetahuan induktif. Dengan demikian jelas pula peranan ilmu moral yang positif.

Seperti halnya corak solidaritas sosial yang sesuai dengan corak masyarakat, demikian pula dengan disiplin. Jika dalam masyarakat sederhana corak disiplin adalah takluk yang total, dalam masyarakat yang berdiferensiasi, disiplin tidaklah berarti penyerahan diri yang pasif. Disiplin justru berfungsi sebagai pengikat rasa persekutuan dan kesetiaan. Dari sini dikatakan bahwa manusia, bagi Durkheim adalah homo duplex – mahluk yang didorong oleh dua corak motif yang berbeda dan berlawanan. Yang satu hasrat nafsu pribadi dan yang lain keharusan moral yang altruistis Yang satu individu dengan segala hasratnya dan yang lain manusia sosial.

Moralitas merupakan refleksi dari masyarakat. Dalam hal ini ma­syarakat bukan saja merupakan suasana (milieu) yang melahirkan morafitas, melainkan juga tujuan dari tindakan moral itu. Sebab itulah dalam. proses perubahan sosial makin diperlukan adanya pendidikan moral. Pendidikan bukan saja berarti mengajarkan nilai‑nilal kepada anak‑anik, melainkan juga adalah alat untuk menjinakkan hasrat dan dorongan pribadi atau dengan kata lain, alat untuk mendapatkan tum­puan penguasaan diri. Lebih dari itu, kata Durkheim, tujuan utama dari pendidikan moral adalah untuk melekatkan pada anak-­anak perasaan akan harkat manusia. Dalam ucapannya yang sering dikutip ia juga mengatakan bahwa “Elle cree dans l’homme un etre nouveau.”. Pendidikan menciptakan dalam diri manusia sesuatu yang baru.

Selanjutnya dengan pendidikan moral juga bisa diperlihatkan bahwa hukuman fisik adalah suatu tantangan yang berlanjut dari suasana ini. Yang penting, dalam pendidikan moral bisa diajarkan bahwa yang salah tidak harus menderita, tetapi harus dibina sehingga menyadari dan menghayati sifat keramat dari aturan-­aturan moral dari sudut kemasyarakatan. Demikian teori moralitas Durkheim sebagai pengetahuan positivistis untuk memperbaiki masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Max Weber, bidang masyarakat yang dibahas Durkheim relatif terbatas. Weber menjelajahi masyarakat dari bidang agama, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Sedangkan Durkheim, di bidang moralitas, integrasi sosial, dan metode ilmu sosial. Gagasan teoretisnya yang sangat berpengaruh adalah sosiologi agama. Namun terdapat anggapan yang sering diajukan oleh para ahli dalam menghadapi pikiran atau teori Durkheim bahwa pemikiran mengenai harus ada kaitan yang erat antara ilmu dengan tindakan, dapatkah tindakan diukur melalui ilmu ilmiah rasional. Anggapan kedua, untuk membangunmoralitas yang sekuler dapat terlepas dari aspek agama. Anggapan ini merupakan skeptisisme dari jaman pencerahan atas kekuasaan Gereja dan terhadap nilai‑nilai yang diajarkan Gereja.

Durkheim dengan semangat positi­vistisnya ingin melawan kecenderungan yang serba negatif dari pen­cerahan, kepercayaannya akan keunggulan ilmu pengetahuan menye­babkan ia tidak merasa memerlukan wahyu. Wahyu adalah sesuatu yang bukan berasal dari  pengamatan il­miah tentang realitas sosial, menurutnya moralitas telah kehilangan kemam­puannya sebagai pengikat solidaritas sosial dalarn proses munculnya masyarakat modern.

 

Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial

Secara sosiologis perkembangan hukum bisa dikaji melalui dua keruntuhan peradaban, yaitu keruntuhan pada abad ke-14 (jaman pertengahan) dan keruntuhan struktur masyarakat setelah Perang Dunia II (akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sering dikatakan sebagai hasil Revolusi Industri I, sedangkan industrialisasi sekitar Perang Dunia II dikatakan sebagai Revolusi Industri II. Sebagaimana diketahui, setiap kemajuan membawa dan mengakibatkan perubahan mental yang besar. Hal ini terbuktikan dari hasil Revolusi Industri I, dari hasil penyelidikan, terutama menyelidiki impact (akibat) perubahan terhadap masyarakat dalam hubungan dengan usaha pembangunan yang dilakukan.

Perubahan secara signifikan dalam konteks perkembangan hukum di Eropa adalah munculnya revolusi industri. Hal ini merupakan implikasi dari : (1) Lahirnya mata uang; (2) Lahirnya kota-kota merdeka dan susunan kota di sekitar pasar (sampai sekarang masih terlihat, di negara-negara, kota-kota Eropa Barat dengan gedung-gedung Kota Praja, Pengadilan dan kantor Pajak yang ada di sekitar pasar); (3) Majunya pelayaran dengan diketemukan kompas; (4) Majunya perdagangan laut; (5) Ditemukan sumber perak dan tembaga yang besar; dan (6) Bertambahnya jumlah dan kekayaan golongan middle class.

Secara ekonomi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa revolusi industri telah mendorong lahirnya liberalisme sebagai acuan berkembangnya masyarakat baru berdasarkan ekonomi pasar bebas. Kemajuan pesat yang dicapai pada masa Revolusi Industri terutama dengan diketemukannya teknik penggunaan atom, penerbangan dan alat komunikasi (radar dan satelit), hal itu telah mengubah secara total susunan masyarakat meskipun masa kini tampak ada kencenderungan mengalami erosi di mana para pakar mulai mencari pola baru untuk membangun peradaban masyarakat yang sudah mengalami erosi.

            Mengkaji masyarakat melalui dua proses perubahan itu dapat mengenal dua macam masyarakat dalam kehidupan. Dua macam masyarakat tersebut ada yang telah, sedang maupun belum menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru sebagai akibat dari perubahan jaman. Dengan mengambil ukuran perkembangan yang dialami masyarakat pada abad ke-14 hingga abad ke-20 sampailah pada suatu bangsa yang membagi negara menjadi Metropolis atau Negara Pusat, yaitu negara inti industri, dan Periphery atau Negara Pinggir, yaitu negara yang sedang berkembang, yang baru mengalami industrialisasi sebagai pengaruh atau penetrasi dari negara Metropolis.

Untuk negara-negara Metropolis, industrialisasi pada abad ke-20 yang dijalankan hingga sekarang merupakan revolusi industri yang kedua, sedangkan negara-negara Periphery perkembangannya baru merupakan revolusi industri pertama, di mana dalam revolusi ini negara Periphery sekaligus mengalami revolusi industri pertama dan kedua beserta akibatnya. Hingga Perang Dunia II, negara-negara Periphery memang telah mengalami industrialisasi, tetapi hanya sekedar rembesan saja, yaitu dalam perdagangan dengan dunia luar atau karena pengaruh negara penjajahan.

            Di Indonesia sejak 1915 hingga 1930 sesungguhnya telah mengalami industrialisasi, yaitu masuknya industri perkebunan yang hasilnya untuk dieksport ke luar negeri dan tentunya dengan menggunakan alat-alat teknologi modern (ukuran pada masa itu) demi peningkatan produksi. Namun setelah dunia mengalami depresi sekitar 1930, industrialisasi di Indonesia macet dan tidak sempat ditingkatkan kembali hingga pecah Perang Dunia II.

            Penghentian secara mendadak suatu perkembangan, pengaruh negatifnya antara lain ialah timbulnya banyak pengangguran, sedangkan tuntutan masyarakat sudah mulai meningkat karena orang telah berkenalan dengan kemajuan. Karena itu tidak mengherankan apabila pada masa itu kesadaran hukum masyarakat menurun seperti ditunjukkan setelah abad ke-14 di Eropa perubahan dari Liberalisme ke Laissez-fair.

            Menghadapi tuntutan jaman modern, tidak dapat dihindari banyak nilai lama yang harus ditinggalkan. Kesukaran yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang adalah nilai lama telah dibuang sebelum menemukan nilai baru sebagai penggantinya (anomi). Hal itu berbeda dengan pengalaman masyarakat di Eropa, di mana ketika Revolusi Industri-I mencapai titik puncaknya di sana sudah terdapat meddle class yang telah memilik nilai baru yang dapat menampung tantangan jaman untuk melakukan perubahan. Di negara sedang berkembang, karena perkembangan sejarah bangsanya dikuasai oleh orang asing dapat dikatakan belum cukup memiliki golongan middle class yang sadar dan mampu mengubah kondisi sosial. Termasuk di Indonesia di mana golongan middle class dari keturunan asing seperti Belanda, Arab dan Cina nasionalismenya tentu berbeda dengan orang Indonesia asli.

            Di sini terjadi interaksi antara “perubahan hukum” dengan “pelapisan sosial” yang bisa menimbulkan dampak berupa konflik horizontal maupun konflik vertikal, yang jika hal itu tidak terkendali sampai pada kondisi hukum tidak berfungsi menjadi semacam api dalam sekam, dan merebaklah main hakim sendiri (eigen richting). Dalam penumpukan rasa tertekan masyarakat yang cukup lama kondisi tersebut berubah menjadi rasa fanatisme sempit dan hal ini potensial untuk timbulnya tindakan anarkis hingga chaos.

Chaos abad ke-20

            Apabila pada abad ke-14, Revolusi Industri melepaskan manusia dari ikatan-ikatan kolektif menuju ke individualisme dengan mengunggulkan hak individual, pada abad ke-20 Revolusi Industri justru membawa orang dari alam individualisme ke alam kolektivisme. Masa kini orang mulai kembali meminta penghargaan pada hak-hak individual. Untuk mengetahui abad ke-20 sebagai jaman manusia massa (mass society) dapat dilihat dari : (1) Bertambahnya jumlah penduduk yang sangat tinggi (population explosion); (2) Bertambahnya tuntutan akan kemerdekaan dan meningkatnya kebutuhan; (3) Bertambahnya polarisasi kekuasaan ketangan eksekutif; (4) Perlunya spesialisasi sebagai akibat dari berkembangnya organisasi dan oligarchie; (5) Bertambah dalam dan lebar jurang pemisah antara yang berspesialisasi dan yang tidak; (6) Bertambah lebar dan dalam jurang pemisah antara yang diperintah dan yang memerintah; (7) Hilangnya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan judiceel.

Masalah penting yang berkaitan dengan manusia massa adalah krisis yang dialami oleh kekuasaan judiceel dalam perubahan hukum. Suatu ciri khas dari mass society, bahwa kekuasaan judiceel makin menjadi lemah, pada hal pada masa itu seharus kuat. Lemahnya kekuasaan judiceel disebabkan oleh jumlah golongan yang makin membesar jumlahnya dan makin kuat, masing-masing berusaha merebut kekuasaan dalam masyarakat demi social control. Dengan kata lain, lemahnya kekuasaan judiceel adalah sebagai akibat dari bertambahnya penduduk, bertambahnya tuntutan serta harapan dari setiap manusia dan golongan karena proses perundang-undangan lambat mengantisipasi sehingga demi legalisasi tuntunan, kekuasaan judiceel dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat, antara lain dari elit politik, pengusaha, akademisi, militer maupun ahli hukum.

Di Indonesia gejala itu sudah nampak sejak jaman Kolonial Belanda, bahkan memiliki akibat dalam perkembangan politik selanjutnya yang sangat parah, yang mana kekuasaan judiceel diletakkan di bawah kekuasaan eksekutif, atau telah terjadi politisasi kekuasaan judiceel demi kepentingan golongan tertentu. Dalam kondisi ini, kekuasaan judiceel yang seharusnya menjadi penjaga perubahan agar tetap pada arah yang dituju sekaligus sebagai pelindung hak azasi manusia dan kemerdekaan masyarakat tidak mampu memenuhi fungsinya secara optimal.

Berkaitan dengan masalah tersebut, negara yang telah mengalami revolusi industri pertama, umumnya telah berhasil menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah melalui ide welfare-state, dengan mengadakan re-planning yang berpegang teguh pada prinsip free society, atau dengan mejalankan politik checks-and-balances antara kekuasaan judiceel, eksekutif dan legislatif, bahkan dengan memberikan tempat tertinggi kepada Undang-undang Dasar (di atas kepala negara ataupun di sampingnya), juga kekuasaan judiceel sesuai dengan filsafat hukum modern.

Di Jerman dapat dilihat adanya Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgericht) sesuai dengan fasal 97 Grundgzets, mahkamah ini diberi tempat tertinggi dalam negara. Di Inggris persoalan ini lebih mudah diatasi, karena di sana sesuai dengan perkembangan demokrasinya, pengadilan selalu mengambil peranan penting sebagai pembela dan pelindung keadilan; tanpa pengadilan dan hakim-hakim yang bijaksana seperti John Seiden dan Edwar Cooks demokrasi di Inggris tidak mungkin sempurna bahkan kedudukan Lord Chief Justice sebagai Hakim Agung adalah setelah keluarga raja yang tidak dapat diremehkan masyarakat. Di samping kedudukan formal, tidak bisa dikesampingkan bahwa parlemen Inggris (yang terdiri dari house of command dan house of lords) terkenal sebagai High court of Justice. Pada jaman di mana parlemen Inggris belum sebaik sekarang, pada abad ke-18 dan 19 anggota-anggotanya juga masih banyak yang mau menerima uang sogok. Pengadilan Inggris memiliki peranan penting, yaitu hak impeachment yang berlaku bukan saja terhadap anggota parlemen maupun para menteri, melainkan juga untuk raja dan keluarganya (fungsi pengadilan di parlemen).

          Jelaslah bahwa dari contoh tersebut, jalan untuk menjamin hak-hak azasi manusia selalu terbuka yaitu melalui pengadilan, dan jaminan ini tidak hanya terbatas pada jaminan formal dari hak-hak politisnya melainkan juga dari hak-hak pribadinya. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar Jerman Barat, yang pada pasal 1 ayat 1 dan 3 memperlihatkan bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu-gugat. Tugas dari semua alat kekuasaan negara adalah melindungi dan menjaganya, dan hak-hak azasi manusia mengikat ketiga kekuasaan dalam negara, yaitu kekuasaan judiceel, kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian sesuai filsafat hukum di Jerman terdapat empat macam mahkamah (selain Mahkamah Konstitusi), sesuai dengan materi yang diperiksa, yaitu : (1) Finanzgericht; (2) Arbeitsgericht; (3) Verwaltungsgericht; dan (4) Sozialgerich.

Keempat macam mahkamah itu memberi kesempatan kepada setiap warga masyarakat untuk menuntut ganti rugi apabila ia merasa dirugikan oleh pihak atasan. Di samping itu atas biaya pemerintah (offentliche gelder), setiap warga masyarakat dapat mendapat pertolongan nasehat hukum dalam persoalan-persoalan menuntut ganti kerugian oleh atasan. Demikian pula masih mengenal declaration of human rights yang tidak perlu dibahas lebih lanjut di sini. Melihat semua itu dan membandingkannya dengan keadaan hukum di Indonesia saat ini, maka tidak terjaminnya hak-hak azasi manusia sebagai akibat keadaan politis yang terlalu dominan.

 

Kerangka Teori

            Secara umum teori-teori sosiologi hukum berorientasi pada : (1) pembuatan hukum; (2) faktor‑faktor yang berkaitan dengan produk hukum; (3) pelanggaran hukum yang meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi beserta faktor‑faktor yang mempengaruhinya; dan (4) reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan dan reaksi masyarakat.

Terdapat tiga perspektif teori yang berkembang dalam sosiologi hukum, yaitu (1) perspektif teori makro (macro theories). Dalarn klasifikasi ini mendes­kripsikan korelasi antara hukum dengan struktur masyarakat. Termasuk dalam perspektif ini adalah teori fungsional, teori konflik, teori interaksionisme simbolik, teori anomie, teori pertukaran; (2) perspektif teori meso, untuk mendeskripsikan tentang struktur sosial berserta akibatnya dalam masyarakat sehingga seseorang menjadi jahat. Termasuk dalam teori ini antara lain adalah sistem hukum dan sistem peradilan, teori subculture, teori differential opportunity; dan (3) perspektif teori mikro (micro theories) yang lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat melakukan penyimpangan atau kejahatan.. Konkretnya teori‑teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis, termasuk dalam teori­ ini adalah Social Control Theory dan Social Learning Theory.

Sementara itu dalam kaitan kohesi sosial di lingkungan masyarakat yang luas dibatasi dalam hal : (1) Struktural berarti dalam pergaulan hidup ada kohesi sosial (saling keterkaitan) jika pergaulan hidup itu mempunyai struktur sosial dan kultural; (2) Fungsionalisme berarti dalam pergaulan hidup ada pengelom­pokan intermedier lembaga kemasyarakatan, seperti gereja, sekolah, tentara, polisi, dan lain lain yang mempertahankan dan menegakkan struktur serta menjalankan fungsi‑fungsi tertentu. Hobbes sebagai orang pertama yang mencermati problema kohesi sosial pada abad ke XVII di Inggris, pertanyaan yang ingin dijawabannya ialah: “Bagaimana manusia dapat hidup damai dan tenteram di dalam masyarakat yang penuh dengan gejolak” (dalam Ultee, Arts dan Flap, 1996 : 79).

Setelah Hobbes beberapa ilmuwan pun menekuni masalah tersebut, seperti J. Locke (1632 ‑ 1704), Tocqueville (1805 ‑ 1859) dan Comte (1798 ‑ 1857). Mereka mendalami masalah tersebut karena mereka hidup dalam suatu periode yang sarat dengan kekerasan dan kerawanan sosial. Auguste Comte diilhami oleh Revolusi Perancis tahun 1789 dan Tocqueville oleh perang kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776. Saat itu senantiasa didengungkan pertanyaan bagaimana caranya untuk dapat mengembalikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat ? Dari situlah permasalahan kohesi sosial disebut sebagai problematik ketertiban.

Masalah kohesi sosial dapat didekati melalui dua cara. Pertama‑tama melalui pertanyaan, bagaimana pergaulan hidup di masyarakat tidak pecah berkeping‑keping dalam pengelompokan yang saling benturan ? Kedua, melalui pertanyaan, mengapa dalam pergaulan hidup di masyarakat tampak pihak‑pihak terus-menerus bertarung satu sama lain ? Dengan formulasi demikian, dapat dibandingkan perseteruan antara buruh dengan pemilik modal. Pemikiran pokok di sini ialah bahwa sebuah pergaulan hidup ditandai dan diwarnai oleh keberadaan berbagai pihak yang saling bermusuhan Jadi dengan demikian tidak hidup bersama dengan damai dan tenteram. Dapat juga diajukan pertanyaan, mengapa sebuah pergaulan hidup tidak terdiri atas individu‑ individu yang terisolasi, artinya orang hanya mengarahkan sesuatu pada dirinya dan tidak memiliki ikatan yang erat ? Pertanyaan ini adalah untuk memahami masalah kohesi sosial (E. Durkheim, 1858 – 1917).

Durkheim menyatakan bahwa di dalam masyarakat yang di dalamnya tidak dijumpai kohesi sosial atau ada kohesi sosialnya tetapi terbatas, masyarakat demikian tidak sekedar ditandai oleh kekerasan dari kelompok tertentu terhadap orang-­orang dari kelompok yang lain, melainkan juga kekerasan dari orang‑orang terhadap dirinya sendiri yang menjurus ke arah bunuh-diri (Suicide). Teori yang dikaji lebih lanjut oleh Durkheim dinamakan fungsionalisme struktural.

Teori Fungsional dan Teori Konflik

Teori Fungsional menggunakan asumsi dasar bahwa masys­rakat terjadi karena adanya konsensus/persetujuan di antara warganya melalui nilai‑ nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang‑ orang berpegang pada nilai pertentangan. Kedua perspektif tersebut merupakan grand theory, sedangkan dalam konteks lower theory terdapat pemikiran dari John Hagan yang mengkla­sifikasikan teori menjadi :

I .         Teori‑teori Under Control atau teori‑teori untuk mengkaji perilaku jahat seperti teori Disorganisasi Sosial, teori Netralisasi dan teori Kontrol Sosial. Teori ini secara umum mem­bahas mengapa ada orang melanggar hukum meskipun kebanyakan orang tidak demikian.

2.         Teori‑teori Kultur, Status dan Opportunity seperti teori Status Frustasi, teori Kultur Kelas dan teori Opportunity yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat di mana mereka tinggal.

3.         Teori Over Control yang terdiri dari teori Labeling, teori Konflik Kelompok dan teori Marxis. Teori ini lebih menekankan kepada masalah mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan.

Dari klasifikasi di atas, dapat ditarik konklusi bahwa antara satu klasifikasi dengan klasifikasi yang lain tidak identik tergantung pada teoritisi (dramatis personal) yang mencetuskan. Selain itu, pengklasifikasian teori juga dipengaruhi oleh subyektivitas orang yang melakukan klasifikasi sehingga secara relatif menimbulkan dikotomi dan bersifat artifisial.

Fungsinalisme Struktural

Pikiran Durkheim berkenaan dengan masalah kohesi sosial dalam masyarakat ialah : (1) Di setiap masyarakat senantiasa dijumpai suatu keterkaitan (kohesi). Dalam masyarakat seperti itu terdapat pengelompokan intermedier atas lembaga‑lembaga kemasyarakatan, sehingga di dalam masyarakat ada semacam suatu struktur tertentu; dan (2) Jika dalam pengelompokan membagi nilai dengan norma‑norma yang sama, maka masyarakat itu memiliki aturan dalam pergaulan hidup, di mana orang‑orang mempunyai ikatan-ikatan erat dalam pengelompokan intermedier, sehingga mereka mengindahkan nilai‑nilai dan ­norma pergaulan hidup tersebut.

Hal-hal tersebut membawa kohesi sosial lebih besar dalam masyarakat. Teori Durkheim berbicara tentang nilai‑nilai dan norma‑norma yang dianut bersama dalam masyarakat, sedangkan August Comte berbicara mengenai persamaan umum dalam pergaulan hidup, tanpa hal itu menurutnya tidak mungkin terdapat ketertiban dalam masyarakat (dalam Ultee, Arts dan Flap, 1996). Ide Durkheim mengenai perlunya kelompok‑kelompok intermedier dalam pergaulan hidup, dijumpai pula dalam benak Tocqueville. Menurutnya hal itu penting bagi antar hubungan dalam pergaulan agar orang dapat menggabungkan diri dengan berbagai perkumpulan atau partai politik. Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam undang‑undang adanya kebebasan bersekutu dan mengemukakan pendapat, sebab jika orang diberi kebebasan untuk bergabung dalam perkumpulan, maka masyarakat akan tetap beradab dan tertib.

Kebebasan orang untuk bergabung dalam suatu perkumpulan intermedier, misalnya dalam persekutuan gereja, perkumpulan olah-raga, atau perhimpunan warga rukun tetangga. Pengelompokan‑pengelompokan seperti ini merupakan fenomena pengakhiran atas kehidupan manusia secara sendiri-sendiri. Jalan pikiran Durkheim menggambarkan bahwa suatu pergaulan hidup ditandai oleh keterikatan yang kokoh antar warganya, jika tidak indikasinya adalah nampak pada angka bunuh diri akan meningkat. Pengelompokan‑pengelompokan intermedier menganut dan menerapkan norma‑norma dan nilai‑ nilai tertentu. Orang mencela bunuh diri dalam masyarakat yang terintegrasi secara ketat dan akrab di mana mereka lebih taat pada norma yang telah disepakati, dalam hal ini pencelaan terhadap pengakhiran kehidupan diri sendiri (bunuh diri). Akibatnya ialah peluang, bahwa orang‑orang yang hidup di dalam masyarakat seperti itu melakukan tindakan bunuh diri, kecil sekali.

Permasalahan bunuh diri itu tetap aktual. Drion adalah nama seorang Senator di Belanda yang pada tahun 2000 menelan pil untuk mengakhiri kehidupannya (euthanasia). Motifnya ialah ia tidak mempunyai keinginan untuk hidup lebih lama, ia sudah tua dan mengalami kesepian bahkan kehidupannya tidak memberi perspektif lagi bagi dirinya. Pengakhiran hidup Drion terselenggara melalui bantuan seorang dokter yang memberi pil kepadanya. Namun undang-undang tidak memperkenankan hal tersebut. Sementara itu di Belanda berlangsung diskusi yang mempertanyakan hal tersebut, sejauhmana orang boleh bertindak mengakhiri kehidupannya sendiri ? Dan sejauhmana pula para dokter boleh memainkan peranan dalam peristiwa ini ? Orang mau mati sendiri aja kok dilarang ?

Apa yang sesungguhnya menggerakkan pikiran Durkheim untuk mengkaitkan kohesi sosial dengan pengakhiran kehidupan itu ? dan prediksi‑prediksi apa saja yang dapat dijabarkan dari teorinya ? Durkheim menguji teorinya pada data dan informasi yang tersedia tentang pengakhiran hidup. Dari penelitiannya ia menemukan hal‑hal yang menunjukkan bahwa di Eropa pada akhir Abad ke XIX di antara orang‑orang Katolik terjadi lebih sedikit bunuh diri daripada orang‑orang Protestan. Kehidupan masyarakat pada waktu itu menunjukkan kondisi “involusi”, di mana peradaban setelah mengalami kemajuan pesat dengan berkembangnya revolusi industri terjadi kontradiksi dan dekadensi moral yang amat parah.

Durkheim menyatakan bahwa, orang‑orang yang kaitan integratifnya lebih kokoh dalam suatu pengelompokan keagamaan maka peluang untuk bunuh diri pada orang‑orang ini lebih kecil. Para penganut Katolik pada akhir Abad ke XIX di Eropa lebih kokoh terintegrasi dalam pengelompokan keagamaan daripada kaum Protestan, maka angka rata-rata tindakan bunuh diri antara orang Katolik lebih sedikit daripada orang Protestan. Dalil Durkheim bahwa kaum Katholik merupakan pengelompokan keagamaan yang lebih kokoh daripada kaum Protestan didasarkannya antara lain pada petunjuk per 1000 orang penganut Protestan lebih sedikit jumlah Pendetanya daripada jumlah Pastor per 1000 orang Katolik.

Pertanyaan yang selanjutnya dilontarkan oleh Durkheim ialah, apakah peluang pengakhiran hidup lebih kecil dalarn hal semakin kokohnya pengintegrasian dalam sebuah pengelompokan keagamaan ? Untuk menjawab pertanyaan ini Durkheim melakukan pengujian pada realita pergaulan hidup mereka. Semakin kokoh orang- orang terintegrasi dalam sebuah kelompok keagamaan, semakin kecil peluang untuk melakukan pengakhiran hidup sendiri. Orang Katolik yang tidak banyak menikmati pendidikan lebih kokoh terintegrasi dalam pengelompokan keagamaan daripada kaum Protestan yang lebih banyak menikmati pendidikan. Dugaan ini menjurus ke arah asumsi bahwa, kaum Katolik yang tidak banyak menikmati pendidikan pada hakikatnya punya peluang yang lebih kecil untuk melakukan bunuh diri ketimbang kaum Katolik yang lebih banyak menikmati pendidikan.

Bertolak dari kesimpulan tersebut bahwa, orang‑orang yang telah menikmati pendidikan lebih banyak, telah belajar untuk berfikir mandiri dan tidak begitu cepat untuk menelan begitu saja ajaran agama. Orang‑orang yang menikmati pendidikan yang layak sangat kritis terhadap pendapat orang lain. Dari penelitian yang dilakukan ternyata orang‑orang Katolik yang telah menikmati pendidikan yang layak ternyata juga memiliki peluang besar untuk melakukan bunuh diri.

Penelitian ini dilakukan Durkheim atas fenomena pengakhiran kehidupan sendiri di antara orang‑orang yang telah kawin dan yang belum kawin. Jalan pikiran itu adalah jika orang‑orang lebih kokoh terintegrasi ke dalam ikatan keluarga, maka peluang untuk melakukan tindakan pengakhiran kehidupan sendiri lebih kecil. Orang‑orang yang telah kawin lebih kokoh integrasinya dalam ikatan keluarga dari pada orang‑orang yang belum kawin. Maka dari itu peluang orang‑orang yang telah kawin untuk melakukan tindakan bunuh diri lebih kecil daripada orang‑orang yang belum kawin.

Asumsi itu diuji oleh Durkheim terhadap kenyataan hidup sehari‑hari di mana dalam suatu keluarga peluang untuk melakukan tindakan bunuh diri itu lebih kecil. Orang‑orang yang telah kawin dan punya anak lebih kokoh terintegrasi dalam ikatan keluarga daripada orang‑orang yang telah kawin tanpa anak. Karena itu orang yang telah kawin dan punya anak memiliki peluang melakukan tindakan bunuh diri lebih kecil daripada orang‑orang yang telah kawin tanpa anak. Dari studi statistik tentang pengakhiran kehidupan sendiri ternyata bahwa prediksi‑prediksi Durkheim cocok dengan apa yang ada dalam kenyataan, memang benar bahwa orang‑orang yang telah kawin dan tidak mempunyai anak lebih sering melakukan bunuh diri daripada orang‑ orang yang telah kawin memiliki anak.

Dari contoh yang diberikan di atas terdapat dua pengelompokan intermedier, yakni sebuah pengelompokan gerejawi dan pengelompokan keluarga. Di samping itu Durkheim juga meneliti relasi antara pengakhiran kehidupan sendiri dengan lain‑lain jenis pengelompokan, antara lain keanggotaan sebuah partai politik. Dalam hal ini ramalannya adalah sesuai dengan realita : “semakin orang-orang kokoh terintegrasi dalam suatu ikatan politik, maka semakin kecil pula peluang untuk melakukan bunuh diri”. Atas dasar temuan hasil penelitiannya, Durkheim tiba pada sebuah premis yang menyatakan : “Semakin orang-­orang lebih kokoh terintegrasi dalam pengelompokan intermedier apapun, maka peluang mereka akan melakukan bunuh diri lebih kecil”.

Dari premis itu dapat diajukan pertanyaan : Sebenarnya apa yang merupakan ciri dari pengelompokan‑pengelompokan intermedier ? Kesamaan apa yang dimiliki oleh sebuah kelompok keagamaan, sebuah keluarga maupun sebuah partai politik ? Persoalannya ialah, pengelompokan‑pengelompokan itu semuanya mempergunakan dan menerapkan nilai‑nilai dan norma‑norma tertentu. Salah satu dari nilai‑nilai dan norma‑norma ini adalah bahwa pengakhiran kehidupan sendiri itu tercela. Jadi semakin kokoh seseorang terintegrasi dalam pengelompokan itermedier, semakin kuat norma pengakhiran kehidupan sendiri tidak diperkenankan, lebih ketat ditaati.

Teori Durkheim tersebut terkenal sebagai teori “integrasi”. Penting untuk dipahami bahwa teori‑teori harus dapat diuji dengan realita (empiri). Oleh karena itu di dalam ilmu pengetahuan kita berbicara juga tentang pengujian empiris. Lain‑lain contoh bunuh diri yang lebih ekstrim dilakukan oleh orang‑orang yang merupakan anggota sebuah pengelompokan yang di dalamnya pengakhiran kehidupan sendiri tidak merupakan perbuatan tercela, hal ini bisa dijumpai pada organisasi‑organisasi teroris, seperti IRA di Irlandia Utara dan Rote Armee Fraktion di Jeman, yang paling mutakhir adalah peristiwa kelabu 11 September 2001, ditabrakannya gedung kembar World  Trade Centre  di New York oleh teroris dengan pesawat terbang komersial.

Persons pada awal Abad ke XX mengkritisi teori Durkheim. Pendapatnya ialah apabila sebuah pengelompokan memaksakan kepada anggotanya nilai-nilai tertentu dengan lebih ketat, dan jika anggota-anggota kelompok ini lebih menghayati nilai-nilai tersebut, maka naggota-anggota ini lebih menaati pula nilai-nilai itu. Proses pertama yakni memaksakan dengan lebih ketat nilai-nilai tersebut, disebut Parsons sebagai “proses sosialisasi”. Semakin pengelompokan lebih menjelaskan nilai-nilai tertentu kepada anggota-anggotanya dan meletakkan nilai-nilai itu kepada anggota-anggotanya secara ketat, maka semakin anggota-anggota ini lebih mensosialisasikan nilai-nilai tersebut dengan lebih ketat lagi. Proses kedua disebut Persons “proses internalisasi”. Dalam hal ini yang menjadi soal ialah anggota‑anggota kelompok yang menghayati nilai‑nilai dan mengamalkannya. Kritik Persons pada hakikatnya adalah semakin anggota‑anggota pergaulan hidup lebih ketat disosialisasikan norma‑norma dan nilai‑nilai ke dalam dirinya dan bahkan mereka telah lebih meresapi internalisasi nilai‑nilai tersebut, anggota‑anggota pergaulan hidup ini semakin mematuhi norma‑ norma dan nilai‑nilai tersebut dengan lebih ketat lagi (Talcot Persons, 1966).

Telah dijelaskan bahwa pengelompokan intermedier menjalankan beberapa fungsi tertentu di masyarakat. Terkait dengan fungsionalisme suatu lembaga pra-syarat bagi kohesi sosial ialah di dalam masyarakat harus memiliki struktur dan kultur sosial, yang mana komponen itu ditegakkan oleh kelompok-kelompok intermedier. Institusi-­institusi kemasyarakatan tersebut melakukan fungsi‑fungsi tertentu di dalam masyarakat. Misalnya bagaimana fungsionalisme lembaga pendidikan dan pengajaran memberi sumbangan bagi pembinaan anak­-anak. Pendidikan secara sadar dimaksud untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, begitu pula keluarga melakukan suatu fungsi dalam pergaulan hidup, yakni mengasuh dan mendidik anak‑anak. Sejalan dengan hal itu adanya pelayanan kesehatan adalah untuk tersedianya sarana  untuk memberantas penyakit yang berjangkit di masyrakat. Dalam hal ini perlu relevansi dari fungsi‑ fungsi institusi kemasyarakatan untuk melayani masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh institusi tertentu.

Namun betapa pun baiknya struktur sosial dan kultural dari sebuah pergaulan hidup dapat pula membawa akibat‑akibat yang tidak dipersangkakan bagi pergaulan manusia, yaitu pengelompokan intermedier atau institusi kemasyarakatan misalnya tidak mengedepankan tujuan untuk memperkecil kebodohan atau berkembangnya suatu penyakit dalam masyrakat. Meskipun demikian masih tampak integrasi yang kokoh dari para anggota pengelompokan intermedier, sehingga kemanfaatan institusi itu masih terasa. Namun jika kemanfaatan institusi semakin kecil. Maka akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemanfaatannya. Dalam hal inilah terjadi disfungsi dari suatu lembaga (institusi).

Teori Anomi Durkheim

Teori anomi lahir dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (social heritage) hasil revolusi industri yang memunculkan great depression di Prancis dan sebagian besar daerah Eropa pada tahun 1930‑an berupa deregulasi tradisi sosial, sebagai efek dari reaksi individu dan lembaga sosial. Di sini menunjukkan betapa pentingnya analisis struktur sosial yang melatarbelakangi usaha social reform dengan fokus penyusunan kembali masyarakat.

            Untuk pertama kali istilah anomi diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness). Kemudian dalam buku The Division of Labor in Society (1893) Durkheim mempergunakan istilah anomi untuk mendeskripsikan keadaan deregulation dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan‑aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini mengakibatkan deviasi atau kegalauan.

            Menurut Durkheim, teori anomi mengandung tiga unsur, yaitu : (1)  Manusia adalah mahluk sosial (man is social animal); (2) Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial (human being is a social animal), dan (3) Manusia cenderung hidup bermasyarakat dan kebera­daannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (tending to live in colonies, and hislher survival dependent upon moral conextions). Istilah anomi kemudian dikemukakan Durkheim dalam bukunya yang terkenal berjudul Suicide (1897) yang mengemukakan asumsi bunuh diri di masyarakat sebagai akhir puncak dari anomi karena keadaan sosial berupa social integration dan social regulatiom. Skema asumsi Durkheim tersebut adalah sebagai berikut :

Social Conditions

High

Low

Social integration

Altruism

Egoism

Social regulation

Fatalism

Anorni

 

Selanjutnya Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (stress), yaitu: (1) deregulasi kebutuhan atau anomi; (2) regulasi yang keterlaluan atau fatalism; dan (3) kurangnya integrasi struktural atau egoisme. Fenomena suicide tersebut menunjuk bahwa proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai budaya altruistic mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan bunuh diri. Hal ini berbeda dengan fenomena stress.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa, apabila peluang untuk mengakhiri kehidupan sendiri dalam pergaulan menjadi lebih kecil, maka semakin erat pula pergaulan hidup warga masyarakat itu terintegrasi dalam struktur sosial. Demikian pula bahwa peluang untuk melakukan tindakan pengakhiran kehidupan sendiri akan menjadi lebih kecil, jika berbagai unsur kebudayaan saling menggabungkan diri secara lebih dekat satu sama lain. Unsur-­unsur kebudayaan itu terdiri dari norma‑ norma dan nilai‑nilai. Nilai‑nilai merupakan tujuan yang telah ditentukan, sedangkan norma‑norma sebagai sarana tertentu yang dimiliki untuk mencapai tujuan.

Sebagai contoh, polisi menetapkan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berlalu‑lintas. Pokok persoalan yang melatarbelakangi hal tersebut ialah keselamatan manusia itu merupakan suatu kenyataan penting yang hanya bisa dicapai bila keamanan lalu-lintas ditingkatkan. Polisi mencoba mencapai tujuan tersebut agar sesedikit mungkin nyawa manusia menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Untuk meningkatkan keamanan perlu adanya sarana dan prasarana, uang diperlukan untuk membangun jalan‑jalan yang aman dan memasang rambu‑rambu lalu‑lintas. Dalam kenyataan bisa dilihat betapa kurang tersedia sarana dan prasarana secara memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Sudah barang tentu tidak dapat dihindarkan akan jatuhnya korban manusia. Yang penting ialah semua anggota masyarakat sama‑sama sepakat dengan visi penguasa bahwa setiap orang menghendaki sesedikit mungkin hilangnya nyawa manusia dalam berlalu‑lintas? Bahkan semua anggota masyarakat sepakat agar penguasa mempergunakan sebagian uang pajak yang dipungut untuk memperbaiki jalan‑jalan.

Namun dalam kenyataan juga bisa dilihat bahwa ada anggota masyarakat yang tidak menyetujui kesepakatan tersebut. Dengan demikian di dalam masyarakat selalu ada kelompok manusia yang menentang pendirian pemerintah. Jika sejumlah besar manusia tidak menerima atau menolak kebijakan penguasa, maka seringkali hal ini berlanjut dengan bentuk demonstrasi atau protes. Dapat pula terjadi bahwa maksud dan tujuan anggota masyarakat tidak seimbang dengan alat‑alat yang tersedia. Dalam situasi seperti ini Durkheim berbicara tentang anomi yang digambarkan dalam benak kita situasi‑situasi yang di dalamnya tidak terdapat norma‑norma yang memadai, sehingga menyebabkan orang‑orang membuat target‑target tertentu, di samping itu tidak tersedia alat‑alat dan perlengkapan yang memadai untuk menerapkan norma-norma tadi. Di sini Durkheim membedakan bentuk-bentuk anomi, antara lain anomi ekonomi dan anomi yang bertalian dengan masalah perkawinan. Sebagai contoh bentuk pertama bisa dilihat pada angka bunuh diri yang membengkak setelah terjadi kehancuran bursa keuangan. Pengakhiran kehidupan sendiri pada anomi ekonomi terutama muncul pada kaum pemilik modal (dalam Ultee, Arts dan Flap, 1996 : 89). Contoh gejala anomi yang bertalian dengan masalah ikatan perkawinan ialah bunuh diri di antara para suami dan isteri yang putus perkawinan karena perceraian lebih besar terdeteksi daripada di antara para duda dan janda.

Teori Anomi Robert K. Merton

Pada tahun 1938, Robert K. Merton mengadopsi konsep anomi Durkheim untuk menjelaskan deviasi di Amerika Serikat. Konsepsi Merton tersebut sebenarnya dipengaruhi intelectual heritage Pitirin A. Sorokin (1928) dalarn bukunya Contemporary Sociological Theories dan Talcot Parsons (1937) dalam buku The Structure of Social Action.

Di Amerika Serikat, Merton memperluas teori anomi Durkheim berlangsung sekitar pertengahan Abad ke-20, dia mengamati bahwa di Amerika Serikat lebih banyak kejahatan‑kejahatan yang dilakukan orang daripada di Eropa. Apa sebabnya ? Merton mencoba memberikan klarifikasi tentang hal itu berdasarkan teori anomi dengan melontarkan pertanyaan apa sebabnya orang‑orang memperlihatkan perilaku menyimpang ? Jauh sebelum Merton sesungguhnya para ilmuwan lain telah mengkaji masalah tersebut, termasuk para filsuf. Mereka menyatakan bahwa, manusia menurut kodratnya adalah egoistis, bahkan cenderung ingin mengguntungkan dirinya sendiri sebesar-­besarnya. Menghadapi perilaku seperti ini hanya dapat diatasi dengan jalan mengancam manusia dengan hukuman melalui perundang‑undangan. Ini nampak dari frekuensi kejahatan di Amerika Serikat yang tinggi karena hukuman terhadap pelanggaran undang‑undang lebih ringan daripada di Eropa, sehingga bisa dikatakan bahwa di Amerika Serikat lebih banyak para pelanggar undang-undang.

Merton memunculkan pernyataan yang sama sekali berbeda. Menurutnya di Amerika Serikat terjadi lebih banyak pelanggaran undang‑undang, satu dan lain hal karena bukan saja adanya hukuman, melainkan ada pula ganjaran yang tersedia. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut ? Di Amerika Serikat terdapat sifat positif seperti semangat usaha dan ambisi mendapat dorongan besar. Untuk mencapai keberhasilan orang harus belajar dengan sungguh‑sungguh, kerja keras dan banyak rnenabung. Namun ada sisi lain yang tidak menyenangkan bahwa sifat positif seperti ini bisa pula menjurus ke arah perilaku kriminal.

Dari kondisi tersebut Merton melihat ada relasi antara bunuh diri, pelanggaran norma dan kriminalitas. Bertolak dari teori anomi Durkheim, Merton mendalilkan sebagai berikut: (1)  Anomi menyebabkan angka pengakhiran kehidupan sendiri yang lebih tinggi. Pengakhiran kehidupan sendiri, oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap norma pergaulan hidup. Namun jalan pikiran Merton berbeda, mengapa anomi semata-mata menjurus kepada pengakhiran kehidupan sendiri ? Menurutnya anomi umumnya dapat menyebabkan pelanggaran setiap norma apa pun juga. (dalam Ultee, Arts clan Flap, 1996: 96); dan (2) Di dalam banyak pergaulan hidup telah diatur dengan undang‑undang bahwa orang yang menggunakan atau mencuri hak milik orang lain, dihukum. Akibat hal tersebut dalam pergaulan hidup bisa berlangsung anomi, maka tindak kriminalitas meningkat. Dalam pikiran Merton, problema pengakhiran kehidupan dan permasalahan kriminalitas dipandang sebagai persoalan pelanggaran norma. Pelanggaran norma seperti bunuh diri, pembunuhan, pencurian dan lain-lain mengungkapkan adanya “kohesi sosial” yang lemah di dalam sebuah masyarakat. Dengan memperluas teori anomi Durkheim yang membatasi diri pada problema pengakhiran hidup lewat pelanggaran norma pada umumnya, Merton memberikan ruang lingkup lebih besar bagi teori ini. Dengan demikian nampaknya Merton memperoleh pengertian yang lebih layak lagi dalam membahas problematik kohesi, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh paham fungsionalisme struktural.

Dalam pendekatan Durkheim mengenai pengertian anomi, ia mendasarkan terutama pada pandangan psikologi dan biologi. Mengapa banyak pemilik modal melakukan tindakan bunuh diri setelah ada krisis keuangan ? Ini disebabkan karena orang‑orang tersebut telah melakukan tindakan‑tindakan spekulasi dengan uang dan telah kehilangan segala‑galanya. Menurut Durkheim, kodrat manusia itu senantiasa berusaha untuk mempunyai hak milik yang lebih banyak, prestise yang mulia dan kekuasaan yang besar. Mereka tidak puas dengan apa yang telah ada. Target‑target yang mereka ingin capai adalah ambisius, sedangkan mereka tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mencapai target‑target tersebut.

Robert K Merton juga ingin mencari latar belakang untuk mengklarifikasi hal itu. Kemudian ia mengemukakan bahwa kesenjangan antara tujuan dan alat tidak dapat diterangkan dari sudut psikologi atau biologi, tetapi adalah akibat dari kultur dan struktur pergaulan hidup. Merton mencari sebuah sudut masuk sosiologis dan mengembangkannya dalam suatu kebudayaan. Menurutnya setiap orang dapat mencapai cita-cita melalui kerja keras, memiliki ambisi, menabung dan mencari ilmu dengan tekun. Seperti diuangkapkan di dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana hal‑hal apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk mencapai tujuan. Tentu saja orang bisa mendapat uang dengan cepat dengan cara merampok sebuah bank, namun undang‑undang tidak memperkenankannya.

Merton memastikan bahwa, terdapat jurang pemisah antara di satu sisi ambisi‑ ambisi atau tujuan‑tujuan yang ditetapkan oleh kebudayaan (mencapai sukses), di sisi lain kemungkinan‑kemungkinan untuk mencapai hal itu (puncak). Bagi sejumlah besar warga hal tersebut tidak mungkin mencapai puncak, mereka yang tinggal di daerah kumuh atau yang dibesarkan di dalam gubuk tidak memperoleh pendidikan yang baik, karenanya tidak mempunyai pekerjaan yang layak, bahkan tidak mampu menabung uang untuk membuka usaha sendiri. Orang seperti ini tidak punya cukup dana dan sarana untuk mewujudkan tujuannya. Sebuah situasi yang di dalamnya terjadi “gap” antara tujuan dengan dana serta sarana yang tersedia, atau gap antara tujuan dengan cara untuk mencapainya disebut oleh R. K. Merton sebagai anomi.

Dalam kenyataan orang‑orang yang berada di jenjang paling bawah juga ingin mencapai puncak meskipun tanpa memiliki dana dan sarana untuk itu, karena itu  mereka hanya dapat melakukannya melalui satu cara, yakni dengan jalan kriminalitas. Yang penting ialah, bahwa internalisasi nilai‑nilai positif (berhasil mencapai puncak) pada orang‑orang yang berada di jenjang paling bawah meresap lebih kuat daripada pemberitahuan bahwa beberapa tindakan tertentu dilarang undang‑undang.

Dalam kebudayaan negara‑negara di Eropa, hal tersebut tidak digarisbawahi bahwa peluang dan kesempatan tidak terbatas adanya. Tidak sia-sia orang berbicara soal impian, namun tidak mudah untuk menyatakannya. Mengenai jurang pemisah, dikonstatir oleh Merton bahwa antara tujuan, dana dan sarana pada hakikatnya tidak banyak dijumpai. Di masyarakat pun bermunculan kejahatan yang terus meningkat sebagai akibat sulitnya mencari peluang.

Pokok pikiran Robert K Merton menyebabkan pengadaptasian teori fungsionalisme struktural. Di bagian awal telah dijelaskan bahwa Durkheim telah merumuskan teorinya tentang fungsionalisme struktural terhadap kaitannya dengan permasalahan kohesi sebagai berikut semakin anggota-anggota masyarakat lebih kokoh terintegrasi dalam masyarakat, semakin kuat mereka mematuhi nilai-nilai dan norma‑norma masyarakat yang bersangkutan. Di dalam pendekatan Merton, pertanyaan tersebut diformulasikan sebagai berikut apabila dalam sebuah pergaulan hidup norma‑ norma dan nilai‑nilai tentang tujuan-tujuan yang harus dicapai untuk para anggota pergaulan hidup tidak bisa diseimbangkan dengan dana dan sarana yang perlu disediakan untuk mencapai tujuan, maka peluang orang‑orang melakukan tindakan kriminal lebih besar. Di sini Merton menumbuh  kembangkan teori Durkeheim lebih lanjut.

Durkheim dapat meyakinkan orang bahwa anomi dapat memberikan peluang untuk bunuh diri, namun belum dapat memberi jawaban atas pertanyaan apakah hal ini berlaku bagi semua anggota masyarakat secara sama dan merata. Seperti diketahui Merton telah memperluas teori Durkheim dengan mengemukakan, bahwa anomi hanya mengakibatkan peluang yang lebih besar untuk tindakan pengakhiran hidup sendiri, namun anomi menjurus ke arah pelanggaran norma pada umumnya. Hal ini menggarisbawahi bahwa kriminalitas merupakan pelanggaran. Selanjutnya Merton mengajukan pertanyaan : orang-orang manakah yang akan mencoba merealisasikan ambisinya (mencapai puncak) melalui dana dan sarana, dan orang‑orang manakah yang tidak akan melakukan ? dan orang‑orang manakah akan mencoba mewujudkan ambisi‑ambisinya melalui dana dan sarana illegal, artinya melalui perilaku kriminal ?

Dalam hubungan ini perlu disimak hal‑hal sebagai berikut : (1) dalam sebuah masyarakat dapat membedakan beraneka-ragam pengelompokan‑pengelompokan atau kelas manusia (misalnya manusia yang termasuk golongan kelas menengah ke atas dan manusia yang berada di jenjang paling bawah tangga masyarakat); dan (2). kita harus membedakan di sini antara tujuan‑tujuan yang ingin dicapai serta dana dan sarana yang diperlukan untuk itu.

Dari uaraian di atas dapat dikatakan bahwa Merton meredifinisi konsep anomi sebagai ketidak­sesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara cultural goals dan institutional means, akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) dengan pembagian kelas. John Hagan menilai, teori anomi Merton ber­orientasi pada kelas (“Merton is in exploring variations in crime and deviance by social class”).

Teori anomi Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan, dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural. Konkretnya, unsur kultur melahirkan goals dan unsur struktural melahirkan means. Secara sederhana, goals diartikan sebagai tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspuasi dasar manusia. Sedangkan means diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan.

            Karena itu, Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (sociatae goals) dan sarana‑sarana yang tersedia (acceptable means) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkernbangan berikutnya, pengertian anomi mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan dan sarana dalam masya­rakat yang terstruktur. Dalam pencapaian tujuan, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana yang tersedia, tetapi ada juga yang menggunakan cara tidak sesuai dengan yang telah ditetap­kan.

Aspek ini dikarenakan, menurut Merton, struktur sosial ber­bentuk kelas‑kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan­perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah (lower class) mernpunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (uper class). Kemudia Merton menyampaikan lima cara untuk mengatasi anomi dalam setiap anggota kelompok masyarakat dengan tujuan membudaya (goals) dan cara melembaga (means), seperti pada tabel di bawah ini.

Model of Adaptation

Adjustment/adaptationforms Cultural goals Institutionalized means
  1. Conformity

+

+

2. Innovation

3. Ritualism

4. Retreatism

+

+

5. Rebelion

+/-

+/-

 

Keterangan:

+     acceptances (penerimaan)

 –     ellimination (penolakan)

+/-    rejection and subtitution of new goals and means (penolakan dan penggantian tujuan  dan cara baru)

            Kelima bentuk penyesuaian diri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Conformity (menyetujui) adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana‑sarana sah (legitimate mean) yang terdapat di dalarn masyarakat karena adanya tekanan moral. Meskipun mereka memiliki sarana yang terbatas tetapi tidak melakukan penyimpangan, mereka melanjutkan pencapaian tujuan budaya dan percaya atas legitimasi sarana-sarana konvensional dengan mana kesusksesan akan dicapai.

2. Innovation (pembaharuan) adalah keadaan di mana tujuan dalam masyrakat diakui dan dipelihara, akan tetapi rnengubah sarana­-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka tetap meyakini sukses yang dianggap berharga, namun beralih menggunakan sarana jika menemui halangan terhadap sarana yang digunakan untuk mencapai kesusksesan.

3.    Ritualism (tatacara keagamaan) yaitu keadaan di mana warga rnasya­rakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun sarana­-sarana yang telah ditentukan tetap dipilih. Dengan demikian mereka meredakan ketegangan dengan menurunkan skala aspirasi sampai pada batas yang bisa mereka capai daripada mengejar tujuan budaya kesuksesan.

4.    Retreatism (penarikan diri) yaitu keadaan di mana warga masyarakat melepaskan tujuan budaya sukses dan sarana-sarana sah yang telah disediakan masyarakat. Mereka melarikan diri dari syarat-syarat masyarakat dengan cara menyimpang, misalnya mabok-mabokan, pecandu narkoba hingga puncaknya bunuh diri.

  1. 5.      Rebellion (pemberontakan) yaitu keadaan di rnana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak, berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya. Meraka juga menginginkan untuk mengubah sistem melalui social disobidien (pembangkangan sosial).

Dari skema penyesuaian diri Merton tersebut : inovasi, ritualisme, penarikan diri dan rebellion adalah bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma‑norma yang berlaku. Karena itu, pengadaptasian yang gagal pada struktur sosial merupakan fokus dari teori Merton (Problems of acces to legitimate means ofachieving the goals are thefocus of Anonde Theory). Sebagai suatu teori, anomi merupakan kelompok teori abstrak/ macro theoriess dalam klasifikasi teori positif Frank P. William dan Marilyn McShane, atau dari pendekatan secara sociological (Frank Hagan). Teori anomi Merton diperbaiki oleh Cloward & Ohlin (1959) dengan menyampaikan teori differential opportunity. Cloward & Ohlin mengatakan bahwa sebenarnya ada cara‑cara untuk mencapai sukses, yaitu cara yang disebutnya legitimate dan illegitimate. Sedangkan Merton hanya mengakui cara yang pertarna.

Teori Kontrol

Teori kontrol sering disebut juga sebagai teori Kontrol Sosial, yang berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk melakukan perbuatan yang baik ataupun yang jahat. Dengan kata lain, baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik jika masyarakatnya membuatnya baik, ia pun bisa menjadi jahat jika masyarakat membuatnya menjadi jahat. Oleh karena itu teori Kontrol Sosial tidak menanyakan : “Mengapa seseorang melakukan kejahatan, tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum”.

Ditinjau dari segi akibat, munculnya teori Kontrol Sosial dilatarbelakangi oleh tiga aspek perkembangan dalarn masyarakat : (1) Adanya reaksi dari teori labeling dan konflik yang menyelidiki tingkah laku kriminal. Sebagaimana orientasi teori ini kurang menganalisis masalah kriminal dan hendak kembali kepada subyek perilaku menyimpang; (2) Munculnya studi tentang criminal justice di mana sebagai suatu ilmu telah mempengaruhi hukum menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem; dan (3) Teori Kontrol Sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku remaja, yakni selfreport survey.

Beberapa pakar mempergunakan pendekatan teori ini untuk mengkaji masalah kena­kalan remaja. Pada tahun 1951 dalam suatu penelitian ilmiah, Albert J. Reiss, Jr menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian aliran Chicago menghasilkan teori Kontrol Sosial. Menurut Reiss, terdapat tiga komponen kontrol sosial untuk menjelaskan kenakalan remaja, yaitu: (1) A lack of proper internal controls developed during child­hood (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak‑anak); (2) A breakdown of those internal controls (hilangnya kofitrol internal); dan (3)An absence of or conflict in social rules provided by important social group (the family, close other, the school) (tidak adanya norma‑norma sosial atau konflik antara norma‑norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah).

Selanjutnya, Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan sosial control. Personal control adalah kemarnpuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma‑norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control ialah kemampuan kelompok sosial atau lembaga di masyarakat melak­sanakan norma‑norma atau peraturan‑ peraturan menjadi efektif

            Kemudian pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian Commitment Individu sebagai kekuatan yang menentukan dalam membentuk kontrol sosial. Sedangkan Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa : “peningkatan komitmen individu dan penyesuaian diri mernegang peranan dalam mengu­rangi penyimpangan sosial”.

Pendekatan lain digunakan Walter Reckless (1961) dengan bantuan rekannya Simon Dinitz. Reckless menyampaikan Contai­ment Theory yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja meru­pakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (inner) dan eksternal (outer). Menurut Reckless, contai­ment internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial (socialpult) lingkungan dan dorongan dari dalam individu.

F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul Family Relation­ship and Delinquent Behavior (1958), mengemukakan teori sosial kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistis. Ivan Nye tidak menolak adanya unsur‑unsur psikologis di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kaum delinkuen, menutut Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang fidak efektif

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, intemalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila intemal dan ekstemal kontrol lemah, altematif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi.

Menurut Nye, manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adequat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melaku­kan pengekangan keinginan (impulse). Selain itu, faktor intemal dan ekstemal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (law‑abiding).

Premis teori Kontrol Sosial yang dikemukakan Nye terdiri dari:

1Harus ada kontrol intemal maupun ekstemal.

2 . Manusia diberikan kaidah‑kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.

3.  Pentinpya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang ade quat (memadai), akan engurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.

4Diharapkan remaja mentami hukum (7aw abiding).

Menurut Nye ada empat tipe Kontrol Sosial, yaitu: (1) Direct control imposedfi‑om without by means of restriction and punishment (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum); (2) Internalized control exercised ftom within through cons­cience (kontrol intemalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar); (3) Indirect control related to affectional identification with parent and other non‑criminal persons, (kontrol fidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang‑orang yang bqan pelaku kriminal lainnya); dan (4) Availability of alternative to goal and values (ketersediaan sarana‑sarana dan nilai‑nilai altematifuntuk mencapai tuiuan).

Konsep kontrol eksternal menjadi dominan setelah David Matza & Gresham Sykes melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah, namun terikat pula pada sistem nilai dominan di dalam masyarakat.

Kemudian, Matza dan Sykes mengemukakan konsep atau teori yang dikenal dengan technique of netralization, yaitu suatu teknik yang memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterikatannya dengan sistem nilai‑nilai yang dominan sehingga bebas untuk melakukan kenakalan.

Teknik netralisasi ini dirinci Matza dan Sykes, adalah sebagai berikut:

1. Teknik yang disebut denial of responsibility, menunjuk pada anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa diriya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan buruk atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh (slum).

  1. Teknik denial of injwy, menunjuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguh­nya tidak merupakan suatu bahaya yang  berarti. Sehing­ga mereka beranggapan bahwa vandalisme merupakan kela­laian semata dan mencuri mobil sesungguhnya meminjam mobil, perkelahian antara gang merupakan pertengkaran biasa.
  2. Teknik denial ofthe victim, menunjuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.

4. Teknik yang disebut condemnation of the comdemners, menunjuk pada suatu anggapan bahwa Polisi sebagai hipokrit, munafik, atau pelaku kejahatan terselubung yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Pengaruh teknik ini ialah mengubah subyek menjadi perbuatan kejahatan pusat perhatian, berpaling dari perbuatan yang telah dilakukannya.

5. Teknik appeal to higher loyalties, menunjuk pada anggapan di kalangan remaja nakal bahwa mereka tertangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok mereka.

Kelima teknik netralisasi tersebut kemudian menurut Matza disebut sebagai penyimpangan atau bond to moral order, yang mengakibatkan seseorang terjeru­mus ke dalam keadaan di mana kenakalan remaja atau penyimpangan tingkah laku sebagai sesuatu yang diperbolehkan.

Versi teori sosial yang paling andal dan sangat populer dikemuka­kan Travis Hirschi (1969). Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-­teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep social bond

Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkahlaku seseorang itu mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan morality. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi juga menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) individu terhadap masyarakat.

Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur‑unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat (utamanya para remaja), yaitu “mengapa kita patuh dan taat pada norma‑ norma masya­rakat atau  mengapa kita tidak melakukan penyimpangan ?” Menurut Travis Hirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial (social hond) mengapa individu-individu patuh dan taat pada norma‑norma di dalam masyarakat.

Pertama, Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, pera­saan, dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyim­pangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Attachment sering diartikan secara bebas dengan keterikatan. lkatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru), dan keterikatan dengan teman sebaya.

Kedua, Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem ko~vensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti sekolah, pekedaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya.

Keliga, Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka keeil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif di segala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal‑hal yang berten­tangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Keempat, Beliefmerupakan aspek moral yang terdapat dalam atan sosial, dan tentunya berbeda dengan ketiga, aspek di atas. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai‑nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma‑norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut.

Kepatuhan. terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuh i norma­norma maka lebih besar k‑emungkinan melakukan pelanggaran.

Hubungan antara Attachment dan Commitment seringkali dinyatakan cenderung, berubah‑ubah secaraterbalik. Menurut riset tentang delinkuen, salah satu “masalah” anak remaja dari kelas bawah adalah bahwa dia tidak mampu memutuskan keterikatan dengan orang tua dan kawan sebaya. Keterikatan yang mencegahnya mencurahUn waktu dan energi yang cukup bagi aspirasi pendidikan dan pekerjaan. Menurut riset stratifikasi, anak letakiyang terbebas dari keterikatan ini lebih memungkinkan untuk berpindah‑pindah ke kelas atas.

Kedua tradisi riset demikian menyatakan bahwa orang‑orang yang terikat pada conformity (persesuaian) karena alasan‑alasan instrumental kurang mungkin untuk terikat persesuaian berdasarkan alasan emosional yang lainnya. Apabila mereka yang tidak terikat dikompensasikan atas kekurangan keterikatan berdasarkan komitmen untuk berprestasi, dan apabila yang tidak melakukannya berubah menjadi terikat dengan orang‑orang, kita bisa menyim­pulkan bahwa.baik attachment maupun commitment tidak akan dihubungkan dengan kejahatan.

Pertautan paling jelas antara unsur/elemen commitment dan involvement nampak dalam kornitmen di bidang pendidikan dan pekerjaan serta keterlibatan dalam aktivitas‑aktivitas konvensional. Kita dapat berusaha memperlihatkan bagaimana komitmen mem­batasi kesempatan seseorang untuk melakukan keja.hatan dan dengan demikian dijauhkan dari anggapan (asumsi) banyak teori kontrol bahwa kesempatan‑kesempatan seperti itu secara seder­hana dan aeak.disebarkan melatui populasi yang diperlukan.

Hubungan elemen terakhir dari teori kontrol sosial adalah antara Attachment dan Belief, terdapat hubungan yang kurang lebih berbanding lurus antara keterikatan dengan yang lain dan kepercayaan dalarn keabsahan moral dari peraturan yang ada.

Teori kontrol mempunyai sejumlah kelemahan maupun kelebihan. Adapun kelemahannya adalah : (1) Teori ini hanya berusaha menjelaskan kenakalan remaja, bukan kejahatan orang dewasa; (2) Teori ini menaruh perhatian cukup besar kepada sikap, keinginan, dan tingkah laku yang meskipun menyimpang sering merupakan tingkah laku orang dewasa; (3) Unsur ikatan sosial (social bond) dalarn teori Hirschi seperti values, belief, norm, dan attitudes tidak pemah secara jelas didefinisikan; dan (4) Kegagalan dalam menjelaskan peluang kejadian yang menghasil­kan lebih tidaknya social bond

Sedangkan kekuatan dari teori Kontrol Sosial terletak pada aspek : (1) Teori ini dapat diuji secara empiris oleh banyak sarjana seperti Wiatrowski, Griswold; dan (2) Menurut Roberts, teori Kontrol Sosial merupakan salah satu teori kontemporer yang memiliki daya tarik kuat dalam hal mendorong penelitian yang berarti.

Teori Labelling Micholowsky, Edwin Lemert

Teori Labeling banyak di­pegaruhi oleh aliran Chicago, muncul pada awal tahun 1960‑an. Pada dasarnya teori Labeling digali dari buku Crime and the Community, Frank Tannenbaum (1938), kemudian dikembangkan oleh Howard Becker (The Outsider, 1963), Kai T. Erikson (Notes on the Sociology of Deviance; 1964), Edwin Lemert (Human Deviance Social Problem and Social Control, 1967) dan Edwin Schur (Labeling Deviant Behavioer, 1971).

Teori ini menggunakan metode baru untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan self report study, berupa interviu terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui polisi. Secara yuridis yang disebut penjahat adalah orang yang melanggar hukum dan dinyatakan oleh Hakim melakukan tindak pidana. Namun di dalam masyarakat ada pandangan yang bisa terbentuk pada diri seseorang yang belum tentu bersalah tetapi sudah dicap buruk atau bersalah. Dengan kata lain, seseorang menjadi salah karena proses pemberian julukan, cap, label atau merek oleh masyarakat.

Micholowsky menjelaskan premis-premis teori Labeling sebagai berikut : (1) Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas tingkah laku seseorang; (2) Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai penjahat; (3) Umumnya tingkah laku seseorang yang dicap jahat menyebabkan orangnya juga diperlakukan sebagai penjahat; (4) Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi dalam proses interaksi, di mana interaksi tersebut diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok dan antar individu dan kelompok; (5) Terdapat kecenderungan di mana seseorang atau kelompok yang dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang disandangnya.

Teori Labeling perspektif Howard S. Becker menekankan dua aspek, yaitu: (1) Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang‑orang tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat; dan (2) Pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Dengan demikian reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang bisa menimbulkan perilaku jahat jika orang itu di cap jahat. Terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan.

Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan, yaitu: (1) Individual deviation, di mana timbuInya penyimpangan diaki­batkan oleh karena tekanan psikis dari dalam; (2)Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan; dan (3) Systematic deviation, sebagai pola‑pola perilaku kejahatan terorganisir dalarn sub‑sub kultur atau sistem tingkah laku.

Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (primary deviance) dan penyimpangan sekunder (secondary deviance). Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan fisikologi yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada asasnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada sikap diri dan peran sosial. Penyimpangan sekunder merupakan perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer.

Para ahli teori labeling mengemukakan bahwa penyimpangan sekunder adalah paling penting, karena merupakan proses interaksi antara orang yang dicap dengan pelabelan, dan pendekatan ini sering disebut teori interaksi. Menurut Becker, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggar hukum itu merupakan perilaku, sedangkan kejahatan adalah reaksi orang lain terhadap perilaku itu. Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat ketika melakukan aksi, siapa yang melakukan, siapa korbannya dan persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya.

     Apabila diurai secara gradual premis dasar teori labeling meliputi: (1) Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal; (2) Perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang dominan atau kelompok penguasa; (3) Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa; (4) Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa; dan (5) Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat kategori orang jahat dan orang tidak jahat.

Teori Differential Association (Asosiasi Diferensial)

Teori Differential Association berkembang dari kondisi sosial (social heritage) pada tahun 1920 dan 1930, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago (Chicqgo School) dan data statistik, bahwa kejahatan merupakan dampak dari kondisi sosial, di samping dari faktor biologi atau psikologi. Pada waktu itu di dalam masyarakat AS terjadi depresi, di mana kejahatan timbul sebagai dari “product of situation, opportunity andofcourse values ” (produk situasi, kesempatan dan nilai). Untuk pertama kali seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, (1934) menjelaskan dalam bukunya berjudul Principles of Criminology tentang teori Differential Association. Asumsi dasar teori ini dipengaruhi oleh William I. Thomas, dari aliran Symbolic Interactionism, George Berbert Mead, Park dan Burgess dan aliran ekologi dari Clifford R. Shaw, Henry D. McKay, dan Culture Conflict dari Thorsten Sellin.

Teori Differential Association berlandaskan kepada : “Ecological and Cultural Transmission Theory, Sym­bolic Interactionism dan Culture Conflict Theory”, dan teori ini terbagi ke dalam dua versi. Versi pertama dikemukakan pada tahun 1939, versi kedua tahun 1947. Versi pertama terdapat dalam buku Principle of Criminology edisi ketiga yang menegaskan premis-premisnya sebagai berikut : First, any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute. (Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola‑pola prilaku yang dapat dilaksanakan). Second, failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual. (Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistens dan ketidakharmonisan). Third, the conflict of cultures is therefore the fundamenta principle in the explanation of crime. (Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan).

Selanjutnya, Edwin H. Sutherland mengartikan Differentia Association sebagai “the contens of the patterns presented in association”. Ini tidak berarti bahwa hanya karena pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan orang berperilaku kriminal, akan tetapi yang penting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Kemudian tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua teori Differential Association yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Dangan kata lain, perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin H. Sutherland menjelaskan terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) premis sebaga berikut :

1.   Criminal behaviour is learned Negatively, this means thacri . minal behaviour is not inherited (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan warisan).

2.   Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This commu­nication is verbal in many respects but includes also the communication of gesture. (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komu­nikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh).

3.   The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unim­portant part in the genesis of criminal behaviour. (Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak berperanan penting dalam terjadinya kejahatan).

4. When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are some­times very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes. (Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk: (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-­motif, dorongan‑dorongan, alasan‑alasan pembenar dan sikap‑sikap tertentu).

5.    The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on un­favorable. In some societies and individual is surrounded by persons who inveriably define the legal codes as rules to be observed while in other he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of legal codes. (Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-­definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang‑orang yang secara bersa­maan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang‑orang yang melihat aturan hukurn sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.

6.    A person becomes delinquent because of on excess of defivmdi­tion favorable to violation of law over definitions unfavor­able to violation oflaw. (Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola‑pola pikir yang lebih melihat aturan hukurn sebagai pernberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukurn sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi)

7.    Differention Association may vary in ftequency, duration, priority and intensity. (Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya).

8.    The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anticriminal patterns incloves all of the mechanism that are involved in any other learning. (Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola‑pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara urnum).

9.    While criminal is an expressions of general need and values, it is not explained by those general needs and values since non‑criminal behaviour is an expression of the same needs and values. (Sernentara perilaku jahat meru­pakan ekspresi dari kebutuhan nilai urnurn, namun tidak dijelas­kan bahwa perilaku yang bukan jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai‑nilai urnurn yang sama).

Selanjutnya Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab‑sebab terjadinya kejahatan. Untuk itu ia melakukan studi tentang White Collar Crime agar teorinya bisa menjelaskan sebab‑sebab kejahatan baik dalam hal kejahatan konvensial maupun kejahatan non konvensional. Dari usaha tersebut hingga kini teori Differential Association mempunyai kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan teori Differential Association bertumpu pada aspek :

1.    Masih relevan untuk menjelaskan sebab‑sebab tim­bulnya kejahatan akibat dari penyakit sosial.

2.    Mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.

3.    Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

       Adapun kelemahan teori Differential Association terletak pada aspek :

1. Tidak setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih bertingkah laku kriminal. Ini terbukti dari beberapa golongan orang seperti polisi, sipir penjara ataupun krimi­nolog yang telah berhubungan dengan penjahat secara ekstensif nyatanya tidak menjadi penjahat.

2.    Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.

3.    Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang lebih suka melanggar daripada mentaati undang‑undang dan masih belum mampu menjelaskan causa kejahatan yang lahir karena spontanitas.

  1. Dari segi praktis teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.
Teori Social Reality of Crime Richard Quinney

            Teori ini terdiri dari enam premis dan sejumlah pernyataan yang terdapat di dalam teori tersebut. Premis pertama mendifinisikan kejahatan atau perilaku yang melanggar hukum. Premis kedua sampai kelima merupakan bagian penjelasan. Sedangkan premis yang terakhir atau ke enam merupakan gabungan dari premis pertama sampai dengan premis kelima yang mendiskrepsikan tentang realitas sosial menjadi teori tentang tindak kejahatan. Dengan demikian teori ini bersifat linear.

            Inti maksud dari teori ini ialah di dalam masyarakat itu penuh dengan konflik, kelompok dominan ialah kelompok yang mampu menguasahi agen-agen pemerintah. Dalam penerapan hukum meskipun mereka itu minoritas, mereka bisa merumuskan dan menerapkan aturan untuk melindungi kepentingannya, mengalahkan kelompok yang melawan atau menentang kepentingannya. Adapun premis teori Social Reality of Crime adalah sebagai berikut :

 

Premis 1, definisi dari kejahatan (perilaku yang melanggar hukum)

Tindak kejahatan adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik atau kualifikasi terhadap perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga‑warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang.

Premis ini merupakan titik tolak yang penting karena apa yang dirumuskan sebagai perilaku yang melanggar hukum dibuat oleh warga‑warga tertentu sebagai takaran terhadap perilaku dari warga‑warga lainnya atau tindak kejahatan merupakan sebuah definisi perilaku yang diberikan kepada orang tertentu oleh orang lain. Kejahatan, misalnya tidaklah inheren di dalarn perilaku tetapi merupakan penilaian yang diberikan orang terhadap perilaku pihak‑pihak yang lain. Maka, semakin banyak dirumuskan tentang perilaku melanggar hukum (definisi kejahatan) merupakan suatu indikator bahwa dalarn masyarakat yang bersangkutan banyak terjadi kejahatan.

Premis 2, formulasi definisi kejahatan

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang rnemiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak‑pihak yang menjadi perumus. Hal ini dapat dimengerti karena perumusan tadi dari golongan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan kekuasaan dan wewenang. Akibatnya, semakin banyak terjadi pertentangan antara bagian‑bagian dalam masyarakat semakin besar kecenderungan untuk merumuskan patokan‑patokan perilaku melanggar hukum.

Kemungkinan definisi tindak kejahatan akan meningkat karena faktor­-faktor lain yang menunjang pendefinisian atau perumusan tersebut, yaitu antara lain:

1. Perubahan sosial.

2. Timbulnya kepentingan yang baru.

3. Bertambahnya kepentingan yang perlu dilindungi.

4. Berubahnya pandangan tentang konsepsi kepentingan umum.

Premis 3, penerapan dari definisi tindak kejahatan

Definisi tindak kejahatan diterapkan oleh bagian‑bagian di dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk pelaksanaan dan administrasi hukum pidana.Kepentingan yang berkuasa untuk mencampuri di dalam semua tahap dimana definisi‑defirfisi tindak kejahatan diciptakan. Dengan demikian kepentingan mereka yang berkuasa beroperasi dalam menerapkan definisi tindak kejahatan. Akibatnya difinisi kejahatan manjadi perilaku politik dan tindak kejahatan menjadi perilaku dari kelompok minoritas tanpa dukungan yang memadai untuk mendominasi kontrol kekuasaan dari kekuasaan politik negara.

Tentu saja hukum pidana tidak dilaksanakan langsung oleh kelompok yang berkuasa. Mereka mendelegasikan pelaksanaan dan pengadministrasian dari hukum ke agen hukum yang mendapat otorisasi, yang bagaimanapun mewakili kepentingan mereka. Penetapan perilaku yang melanggar hukum senantiasa disertai pembentukan organ‑organ penegaknya. Akan tetapi penegakannya akan berjalan efektif atau tidak sangat tergantung pada faktor‑faktor sebagai berikut:

1.     Harapan masyarakat atas pelaksanaan dan administrasi hukum dalam arti apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai‑nilai masyarakat

2.     Adanya motivasi dari warga masyarakat untuk melaporkan tejadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ‑organ penegak hukum tersebut

3.    Kemampuan dan kewibawaan daripada organ‑organ penegak hukum.

Dengan demikian, definisi tindak kejahatan (perilaku melanggar hukum) akan tergantung pada tindakan lembaga hukum atau tergantung pada evaluasi seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi mengenai definisi tindak kejahatan.

Premis 4, pengembangan pola perilaku dalam hubungannya dengan tindak kejahatan

Pola‑pola perilaku terstruktur secara kelompok sehubungan dengan definisi kejahatan, dan di dalam konteks ini mereka terlibat di dalam tindakan itu memiliki kemungkinan relatif didefinisikan sebagai kriminal.

Pola‑pola perilaku yang biasa dilakukan dalam masyarakat dalam hubungan dengan perumusan mengenai perbuatan melanggar hukum, dan di dalam konteks itulah warga masyarakat berperilaku yang kemungkinan besar dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum. Biasanya warga masyarakat berperilaku menurut sistem normatif yang dipelajari di dalam kerangka sosial dan budayanya. Oleh karena bukan kualitas perilaku yang dinilai tetapi perbuatan yang berlawanan dengan perilaku yang dianggap melanggar hukum maka apa yang dirumuskan sebagai perbuatan melanggar hukum (definisi tindak kejahatan) adalah secara relatif merupakan pola perilaku warga msyarakat yang merumuskan perbuatan melanggar hukum.

Konsekuensinya adalah warga yang tidak ikut serta merumuskan perbuatan melanggar hukum, pola perilakunya lebih mudah untuk dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum. Kemudian apakah pola aksi tersebut bersifat melanggar hukum atau tidak tergantung pada faktor‑faktor : (1) struktur kesempatan dalarn masyarakat; (2) pengalarnan belajar; (3) identifikasi pada pihak‑pihak lain; (4) konsepsi diri.

Premis 5, pembentukan konsep penjahat

Konsepsi‑konsepsi tentang tindak kejahatan dibentuk dan diserap ke dalam kelompok-­kelompok masyarakat lewat sarana komunikasi.

Dunia nyata atau realitas ditata sesuai dengan jenis pengetahuan yang mereka kembangkan, ide yang dimunculkan, cara bagaimana mereka menyeleksi informasi yang cocok dengan dunia yang mereka bentuk, dan dengan cara bagaimana mereka menginterpretasikan konsepsi tersebut. Dari bentuk‑bentuk yang berkembang di dalarn masyarakat adalah termasuk apa yang dinyatakan sebagai sebuah tindakan kejahatan. Di mana diternukan konsep tentang tindak kejahatan, di situ diternukan konsep tentang relevansi dari tindak kejahatan, karakteristik dari para pejabat dan hubungan tindak kejahatan dengan tatanan sosial. Konsepsi tentang pebuatan melanggar hukum (tindak kejahatan) kernudian disebarluaskan dengan berbagai alat komunikasi. Hal ini disebabkan karena secara sosiologis penggunaan alat kornunikasi dapat dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan antara lain, patokan-­patokan mengenai apa yang dianggap baik atau buruk.

Sebenarnya konsepsi‑konsepsi tentang perbuatan‑perbuatan melanggar hukum melembaga, karena penanaman gambaran tentang perbuatan tersebut melalui alat komunikasi yang efisien.

Premis 6, Realitas Sosial dari Tindak kejahatan

Realitas sosial dari tindak kejahatan dibentuk oleh aplikasi dan perumusan dari definisi tindak kejahatan, pengembangan dari pola perilaku yang bertalian dengan definisi kejahatan, dan pembentukan dari konsepsi tindak kejahatan (perikelakuan yang melanggar hukum).

Kelima premis tersebut di atas dirangkum membentuk premis ke‑6 (enarn) di mana antara premis‑premis tersebut saling berkaitan membentuk sebuah sistem teori yaitu The Social Reality Of Crime (secara harfiah berarti “realitas sosial dari tindak kejahatan”).

Lower Class Cultur Theory  Walter B Miller

Dalam menganalisa kejahatan budaya kelas bawah, teori yang dapat digunakan adalah Lower Class Culture Theory dari Walter B Miller. Menurutnya, ada enam premis yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisa kejahatan budaya kelas bawah, di mana ke 6 premis tersebut bersifat alternatif serta tidak berkesinambungan (linier). Keenam premis tersebut adalah sebagai berikut :

1.          Kesulitan (Trouble)

Kesulitan merupakan ciri utama kebudayaan kelas bawah. Konsep ini punya aneka makna. Kesulitan merupakan suatu situasi atau sejenis perilaku yang disukai untuk membingungkan petugas atau agen dari kelas menengah. Mendapatkan kesulitan dan keluar dari kesulitan mewakili isu utama bagi pria wanita, dewasa dan anak.

Dalan hal ini ada kebiasaan di mana kelompok mencari gara‑gara melakukan kejahatan sebagai upaya untuk mendapat prestasi dari kelompok, karena pengakuan statusnya dalam kelompok diukur oleh kualitas pelanggaran hukurn yang dilakukan. Perilaku ini merupakan ciri khas dari klas bawah karena dengan cara‑cara yang wajar mereka tidak mampu untuk mendapatkan apa yang dikehendaki karena mereka tidak memiliki sarana. Bagi golongan ini taat kepada hukum atau tidak taat kepada hukum merupakan hal yang sama saja, mereka tidak takut akan sanksi hukuman yang akan dikenakan sebagai akibat dari perbuatannya.

2.         Ketegaran (Touchness)

Konsep ketegaran pada kebudayaan kelas bawah digambarkan dengan memiliki ketangguhan dan keberanian yang diukur dengan berani melawan petugas. Ketegaran pada kebudayaan ini merupakan kombinasi paduan dari beberapa kualitas, antara lain yang penting adalah ketegaran fisik yang dibuktikan dengan menmiliki kekuatan dan daya tahan dan lambang keperkasaan yang digambarkan dengan tato pada tubuh, tega, dingin, tidak peduli, berani menghadapi ancaman fisik. Sedangkan keperkasaan digambarkan sebagai sosok yang keras, brutal, tanpa takut, tidak pamer dan mahir berantem (berkelahi).

 

3.         Keuletan (Smartness)

Keuletan dikonseptualisasikan pada kebudayaan kelas bawah sebagai, kecerdikan, kelicikan dalam mengungguli dan mengerjai pihak yang lain dan mampu untuk tidak dikerjain. Anak‑anak kelas bawah mempelajari praktek dan penggunaan kemahiran ini dalam situasi di jalanan. Individu‑ individu terus melakukan tindakan mengerjain yang lain melalui aneka bentuk permainan dan perjudian, saling tukar cemoohan, penghinaan dan saling unjuk kekuatan. Kemahiran itu dipelajari dan dipraktekkan dalam konteks kelompok jalanan dan berkembang menjadi budaya.

4.         Gairah yang berlebihan (Exitment).

Ciri karakteristik kehidupan kelas bawah bertalian pula dengan gairah penggunaan alkohol, aneka jenis permainan judi, taruhan angka, taruhan pacuan kuda dan sebagainya. Ekspresi paling nyata yaitu bergadang pada malam hari di keramaian kota. Biasanya setelah mereka minum alkohol, main kartu dengan taruhan kemudian main perempuan. Kegembiraan itu terlihat dari cara bermain bersendau gurau sambil bemyanyi-nyanyi dan tertawa keras yang berkepanjangan.

5.         Nasib/Takdir (Faith)

Kelompok yang merasa kehidupannya dikuasai oleh sutu kekuatan besar merasa bahwa kehidupan ini sudah ditakdirkan, sudah diatur kita tinggal menjalankannya saja. Nasib sial atau mujur bagi individu kelas bawah tidak langsung disamakan dengan kekuatan supernatural atau agarna yang diorganisasikan secara formal. Pemikirannya lebih banyak bertalian dengan kekuatan magis. Bahwa bila sedang bernasib mujur maka memang demikianlah adanya.

6.         Otonomi (Authonomy)

            Kontrol terhadap perilaku individu merupakan suatu yang penting dalam kebudayaan. Bagi kebudayaan kelas bawah memiliki ciri khas tersendiri dengan pola yang berbeda‑beda. Kesenjangan antara apa yang dinilai secara terbuka dengan apa yang diusahakan secara tertutup sering menonjol dibidang ini. Pada tingkat terbuka ada cara penyelesaian yang digunakan melalui kontrol eksternal, sebagai pembatasan perilaku terhadap otoritas yang tidak adil. Pada tingkat yang tertutup keinginan akan kebebasan pribadi dikendalikan melalui kelembagaan. Hal ini menunjukkan disatu pihak mereka menghendaki kebebasan pribadi, dilain pihak mencari lingkungan sosial restriktif di mana ada kontrol ektemal yang tetap terhadap perilaku mereka. Suatu kesenjangan yang sama antara apa yang diinginkan secara terbuka dan tertutup ditemukan dalam bidang dependensi dan independensi.

            Kerisauan otonomi dependensi terurai dengan kesulitan yang dikontrol oleh kekuatan yang sering memaksa, sementara mereka itu berhadapan dengan kekuatan penentu untuk menghambat, sehingga mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dengan bersikap acuh terhadap segala sesuatu yang ingin membatasi perilakunya. Solusinya adalah menata perilaku sedemikian rupa oleh seperangkat kontrol yang kuat untuk menghindari perlawanan.

 

Teori Sub‑Culture

Pada dasarnya, teori sub‑culture membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan dari berbagai tipe gang anak-anak remaja. Sebagai social heritage, teori ini dimulai tahun 1950‑an dengan bangkitnya perilaku konsurntif kelas menengah Amerika.

Kondisi masyarakat Amerika Serikat pada saat itu di bidang pendidikan, kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak‑anak mereka. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di AS. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau-balau dan ini merupakan problem perkotaan yang sangat pelik waktu itu, sehingga kenakalan menjadi problem kelas bawah dan gang merupakan bentuk paling nyata dari dampak masalah tersebut.

Teori sub‑culture sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi intelektual (intelectual heritage) aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara gang jalanan dengan laki‑laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (lower class). Hasil pengujiannya menunjukkan ada ikatan antara hierarki politis dan kejahatan teroganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat sehingga Kobrin mengacu pada “kelompok pengontrol tunggal” (single controlling group) yang melahirkan konsep komunitas integrasi.

Dalam kepustakaan dikenal dua teori sub‑culture yaitu:

1.          Teori Delinquent Sub‑Culture

            Teori ini dikemukakan Albert K. Cohen dalarn bukunya Delinquent Boys (1955) yang berusaha memecahkan masalah kenakalan remaja bagaimana sub‑culture dimulai dengan meggabungkan perspektif teori Disorganivasi Sosial dari Shaw dan McKay, teori Differential Association Edwin H. Sutherland, dan teori Anomie Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen kalangan remaja di daerah kumuh (slum). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidak puasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.

Kondisi tersebut mendorong adanya konflik budaya yang oleh Cohen disebut sebagai Status Frustration. Akibatnya timbul keterlibatan lebih lanjut anak‑anak kelas bawah dalam gang‑gang dan berperilaku menyimpang yang bersifat nonutilitarian, malicius and negativistic (tidak berfaedah, dengki, dan jahat). Konsekuensi logis dari konteks di atas karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial pada struktur sosial maka para remaja kelas bawah mengalami problem status di kalangan remaja.

            Albert K. Cohen dan James Short melakukan klasifikasi sub‑sub budaya delinkuen, menjadi: (1) A parent male sub‑culture the negativistic sub culture originally identified to delinquent boys; (2) The conflict oriented sub‑culture the culture of a large gang that engages in collective violence; (3) The drug addict sub‑culture groups of youth whose lives revolve around the Purchase sale, use of narcotics; (4)   Semi Profesional theft‑youths who engage in the theft or robbery of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain; and (5) Afiddle‑class sub culture‑definquent group that rise because of the pressures Of living in middle‑class environments.

 

2.         Teori Differential Opportunity

Teori perbedaan kesernpatan (differential opportunity) dikernuka­kan oleh Richard A.Cloward dan Leyod E. Ohlin dalarn bukunya Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang (1960) yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (gang) di Arnerika dengan perspektif Shaw dan McKay serta Sutherland. Menurut Cloward, terdapat struktur kesernpatan kedua yang tidak dibahas oleh teori anomi Robert K. Merton yaitu adanya kesern­patan yang tidak sah (the illegitimate opportunity structure). Pada dasarnya, teori Differential Opportunity berorientasi dan membahas masalah penyimpangan di wilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi dari  perbedaan kesernpatan yang dimiliki anak‑anak untuk mencapai tujuan legal maupun illegal. Untuk itu, Cloward dan Ohlin mengernukakan tiga tipe gang kenakalan Sub‑culture, yaitu: (1)         Criminal Sub‑culture, yaitu bilarnana masyarakat secara penuh berintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelornpok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Kriminal sub‑culture menekan­kan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari peng:gunaan ke­kerasan; (2) Retreatist Sub‑culture, di rnana remaja tidak merniliki struktur kesernpatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyim­pang (mabuk‑mabukan, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya); (3) Conflict Sub‑culture, terdapat dalarn suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Gang sub‑culture dernikian cenderung menunjukkan perilaku yang bebas. Ciri khas gang ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda, dan perilaku menyim­pang lainnya.

 

Teori Konflik

Teori konflik memandang bahwa, setiap masyarakat di dalamnya terkandung elemen penyumbang sebagai unsur pemecah (disintegrasi) baik yang dilandasi oleh paksaan maupun ajakan. Teori konflik sosial telah dijumpai sejak abad ke-19. Dalam perjalanannya telah melahirkan teori seperti yang dikemukakan oleh Darwinisme (the struggle for life and survival of the pittest), Hobbes (Struggle for Life),  Marx (Dialectica), W.G. Sumner (materialisme), Vilfredo Pareto (the Lions anf the Foxes) bahkan pakar-pakar setelah itu seperti George Simmel dan Max Weber, Galtung, Habermas masih tertarik pada masalah konflik.

Kini teori konflik berkembang dengan nada positif, teori ini banyak menyumbangkan konsep-konsep baru untuk kelestarian kelompok dalam mempererat hubungan antar manusia maupun masyarakat. Tokoh-tokohnya antara lain Karl Marx, Gerhard Lenski, Randal Collins, C.W. Mills (1956), Lewis A. Coser (1956), J. Bernard (1957), R. Dahrendorf (1956), T.B. Botemore (1956), G. Lenski (1975), R. Collins (1975), Jurgen Habermas (1976), Johan Galtung (1975), R.F. Appelbaum (1978), Anthony Giddens (1987) dan S.N Eisenstadt (1986).

Pengertian konflik sosial menurut Lewis A. Coser (1956) adalah :

 “Konflik sosial merupakan perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya terbatas, di mana pihak-pihak yang berselisihan tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan bahkan menghancurkan lawan mereka”. (dalam K.J. Veeger, 1985 : 211).

Rumusan tersebut senada dengan pemikiran Vander Zanden (1963), yaitu :

“Within social life there are some things defined as ‘good’ that are scarce and divisible, so that the more there is for one party, the less there is for the other. Wealth, power, status and the control of territory are example of this. People typically seek to improve their out come with regard to those things that they define as wortwhile and desireable. Where two groups of people both view themselves as having exclusive and legitimate claim to certain good things, so that each can be realize what it defines as rightful out come only at the expense of the other, conflict usually result”.

            Teori konflik menyangkut bidang makro yang biasa disebut sebagai grand theory hingga bidang mikro. Teori tersebut telah menyusup di berbagai aspek kehidupan baik di aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum dan lain. Demikian pula tidak lepas dalam kehidupan rumah tangga, organisasi, perusahaan, manajemen dan lain-lain.

Teori Konflik Karl Marx

            Karl Marx berpendapat vahwa bentul-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. Sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai menggantikan pemilihan komunal atas kekuatan-kekuatan produksi. Dengan demikian masyarakat akan terpecah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki alat-alat produksi dan yang tidak memiliki alat-alat produksi menjadi kelas sosial. Dalam masyarakat yang telah terbagi-bagi berdasarkan kelas, kelas sosial yang memiliki alat-alat produksi dapat mensub-ordinasikan kelas sosial yang lain dan memaksa kelompok tersebut untuk bekerja memenuhi kepentingan mereka. Dari sini terjadi kelas dominan menjalin hubungan dengan kelas-kelas yang tersub-ordinasi dalam sebuah proses eksploitasi ekonomi.

Teori Konflik Lewis A. Coser.

            Lewis A. Coser mengembangkan proposisi untuk menguji fungsi konflik bagi kelompok sosial dengan berpijak pada sudut pandang G. Simmel, meskipun teori yang dirumuaskannya adalah parsial. Tujuannya untuk menjelaskan bahwa, kondisi-kondisi di mana konflik itu terjadi membantu dalam mempertahankan struktur sosial. Konflik sebagai proses sosial (salah satu bentuk interaksi sosial) merupakan mekanisme melalui mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya terbentuk dan dipertahankan. Konflik juga dapat menyatukan para anggotanya melalui pengukuhan kembali identitas kelompoknya. Apakah konflik merupakan sumber kohensi ataukah perpecahan kelompok, akan tergantung pada asal mula terjadinya ketegangan isu tentang konflik, atau pada bagaimana cara ketegangan itu ditangani, dan yang paling penting tergantung kepada tipe struktur di mana konflik itu berkembang.

            L. Coser membedakan konflik kelompok dalam (in-group) dan kelompok luar (out-group); antara nilai inti dan masalah yang lebih bersifat pinggiran; antara konflik yang menghasilkan perubahan-perubahan struktural lawan konflik yang disalurkan melalui lembaga-lembaga penyelamat (safety valves), yaitu suatu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial; antara konflik yang terjadi pada struktur berjaringan longgar dengan yang berjaringan ketat; dan dibedakannya antara konflik realitas dan konflik tidak realitas.

 

Teori Konflik Ralp Dahrendorf.

            Ralp Dahrendorf menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelasnya dalam masyarakat industri kontemporer. Baginya kelas tidak berarti pemilikan sarana-sarana produksi, tetapi lebih merupakan pemilikan kekuasaan yang mencakup hak yang absah untuk menguasai orang lain. Kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) lahir dari kepentingan-kepentingan para individu yang mampu berorganisasi. Prosesnya berjalan dari perubahan semu (quasi group), yaitu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kesadaran kelas (latent) menjadi kelompok kepentingan (manifest), yang mampu memberikan dampak kepada struktur sosial. Lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari kelompok kepentingan itu merupakan jembatan di atas mana perubahan sosial terjadi. Menurut Dahrendorf untuk mengatur pertentangan-pertentangan harus melalui institusionalisasi yang efektif dari pada melalui penekanan pertentangan. Jika usaha yang terakhir ini dilakukan, pertentangan yang terpendam bisa meledak dan akan menghancurkan kelompok, atau setidak-tidaknya terjadi desintegrasi.

Teori Konflik Gerhard Lenski.

            Lenski berusaha mempersatukan teori Fungsional dengan teori Konflik ke dalam satu kesatuan teori dalam kerangka evolusioner melalui teori Pelapisan. Dari teori Konflik diperolehnya postulat bahwa konflik sosial melahirkan perbedaan penggunaan kekuasaan dalam sistem stratifikasi dan tingkatannya. Dari teori Fungsional diambilnya pandangan mengenai hakekat manusia serta keharusan tentang adanya perbedaan; kemudian dicobanya menyatukan aspek-aspek posisi konservatif dan radikal tentang bagaimana hak serta privilege diperoleh, serta peranan negara dalam sistem stratifikasi.

            Studi yang dilakukan G. Lenski tentang sistem distribusi dari totalitas masyarakat menunjukkan hubungan sebab-akibat antara teknologi dan struktur sosial yang dihasilkan, serta kelakuan sistem pelapisan yang ada. Dalam masyarakat primitif pelapisan ekonomi agak sedikit karena kurangnya surplus; tetapi masyarakat trsebut memiliki sistem terbuka yang berdasarkan prestise personal. Dalam masyarakat demikian konflik dan paksaan sangat minim. Jika masyarakat mulai berkembang ke tingkat teknologi yang lebih tinggi dan struktur yang lebih kompleks, maka surplus barang-brang ekonomi akan jatuh ke tangan para pemenang persaingan. Di dalam sistem pelapisan konflik dan paksaan, baik di dalam maupun di antara masyarakat memainkan peranan penting. Tetapi perbedaan sosial dalam masyarakat-masyarakat dengan teknologi yang sudah berkembang menunjukkan tanda-tanda menurun sebagai akibat dari pertambahan surplus barang-barang yang tersedia. Menurut Lenski susunan masyarakat atau stratifikasi masyarakat industri yang sudah kompleks kurang kaku jika dibandingkan dengan masyarakat agraris.

 

Teori Konflik Randal Collins.

            R. Collins mensintesiskan antara analisis mikro dan analisis makro Pandangannya yang umum mengenai struktur sosial, termasuk stratifikasi, bahwa struktur itu terdiri dari definisi-definisi subyektif yang dikembangkan melalui proses interaksi. Sumber-sumber material yang digunakan dalam mengembangkan definisi ini dan meyakinkan yang lainnya untuk menerimanya tersebar secara tidak merata. Tingkat keberhasilannya yang berbeda yang diakibatkan oleh kemampuan individu untuk mengklaim superioritas sosial tercermin dalam tingkat interpersonal dalam gaya penampilannya. Orang yang menguasai sumber- sumber mampu bertindak menguasai dalam pertemuan antar pribadi. Mereka yang kurang menguasai sumber-sumber mungkin terpaksa tunduk, walaupun sikap demikian tidak menunjukkan keihlasan dalam menerima posisi bawahan. R. Collins menganggap penting tentang memberikan dan mematuhi perintah dalam hubungan pekerjaan sebagai suatu faktor yang mempengaruhi orientasi individu pada dirinya sendiri dan pada orang lain, serta terhadap pola-pola normatif sistem sosial itu. Selain itu ia mengakui pentingnya ritus-ritus yang diungkapkan dalam memperkuat komitmen individu terhadap nilai-nilai bersama. Ini dilihat sebagai strategi di mana individu berusaha mempengaruhi satu sama lain untuk memastikan kesetiaan satu sama lain, tetapi motivasi riil yang mendasari nilai bersama dari individu adalah keinginan untuk mempertahankan atau menyempurnakan posisi ekonomis, status atau kekuasaan politik.

 

Teori Culture Conflict

Teori ini dikemukakan oleh Thorsten Sellin dalam bukunya Culture Conflict and Crime (1938). Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran/sikap. Thorsten Sellin menyetujui bahwa maksud norma‑norma mengatur kehidupan manusia setiap hari, karena norma adalah aturan yang merefieksi­kan sikap yang berbeda dari kelompok satu dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok akan memiliki norma dan setiap norma dari setiap kelompok memungkinkan untuk bertentangan dengan yang lain. Setiap individu bisa saja berperan sebagai penjahat melalui norma yang disetujui kelompoknya, jika norma kelompoknya bertentangan dengan norma yang dominan dalarn masyarakat, persetujuan pada tindakan tersebut sebagai bagian terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan non-kriminal di mana yang satu menghormati perbedaan kehendak/tabiat norma yang lain namun hal itu akan menimbulkan konflik antar budaya.

Secara gradual dan substansial menurut Sellin, semua culture conflict merupakan konflik dalam nilai, kepentingan dan norma. Oleh karena itu konflik kadang‑kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, atau acapkali sebagai hasil berpindahnya norma perilaku budaya satu ke budaya lain, dan mengakibatkan terjadinya konflik mental. Konflik norma tingkah laku dapat timbul karena adanya perbe­daan cara dan nilai yang berlaku di antara kelom­pok. Demikian pula, konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota. Konflik norma dalam aturan‑aturan budaya yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan tiga aspek, yaitu:

a.         Bertemunya dua budaya besar.

Konflik budaya dapat terjadi apabila ada benturan aturan pada batas daerah budaya yang berdampingan. Pertemuan tersebut mengakibatkan terjadinya kontak budaya diantara mereka baik dalam kaitan agama, orientasi kerja, cara berdagang dan budaya minum-minuman keras, judi dan lain-lain yang dapat mernperlemah budaya kedua belah fihak.

b.         Budaya besar menguasai budaya kecil.

Konflik budaya dapat juga terjadi apabila satu budaya mem­perluas daerah berlakunya budaya tersebut terhadap budaya lain. Hal ini terjadi biasanya dengan menggunakan norma hukum di mana undang­-undang dari suatu kelompok budaya diperlakukan untuk daerah lain.

c.         Apabila anggota dari suatu budaya pindah kebudaya lain.

Konflik budaya timbul karena orang‑orang yang hidup dalam budaya tertentu kemudian pindah ke lain budaya yang berbeda.

Berdasar asumsi di atas Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi manakala norma dari dua kultur saling bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas areal kultur yang dimiliki masing‑masing; ketika hukum dari kelompok lain muncul ke permukaan daerah/teritorial lain atau ketika orang‑orang dari satu kelompok pindah pada kultur yang lain. Konflik sekunder timbul ketika sebuah kultur kemu­dian terjadi varietas kultur, salah satunya dibentuk dari penor­maan sikap/tabiat. Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan kultur pada masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang kompleks.

Teori Culture Conflict atau konflik kebudayaan dapat dikaji dari perspektif social heritage, intellectual heritage,leori serta asumsi dasarnya sehingga diharapkan relatif memadai untuk memahami teori culture conflik. Berangkat dari polarisasi pemikiran di atas maka lebih lanjut dikaji mengenai:

Social Heritage

Banyak kajian dilakukan tentang konflik budaya dan kenakalan. Asumsinya, bahwa keberadaan conduct norm yang legal maupun tidak, berada dalam konflik satu sarna lain. Konflik budaya yang menyertai conduct norm merupakan akibat dari migrasi (perpindahan conduct norm dari satu budaya atau wilayah yang kornpleks ke budaya lainnya). Selain itu dapat terjadi karena kekecewaan masyarakat atas kondisi sosial yang bersifat involusi (kemerosotan peradaban) tanpa ada jalan penyelesaian untuk mencari acuan baru bagi pedoman perilaku.

Masalah ini bisa disebabkan karena urbanisasi dan industrialisasi yang telah menciptakan masyarakat memiliki variasi budaya bersaing dan berpeluang terpecah sebagai ulah dari masing‑masing keluarga, kelornpok persahabatan, dan kelornpok sosial yang menjadi lebih individual, hubungan sosial bersifat renggang, benturan kepentingan bersifat menajam sehingga tidak bisa dihindari timbul konflik diantara warga masyarakat. Perilaku menyimpang pada umumnya terjadi tatkala seseorang berperilaku menurut kemauannya sendiri yang tidak sesuai dengan tatanan budaya yang dominan.

Intellectual Heritage

Teori konflik budaya dipengaruhi oleh kondisi intelektual (intellectual heritage) dari beberapa kaum intelektual, yaitu: (1) Frank Speek menyatakan bahwa konflik budaya dapat terjadi ikibat dari perturnbuhan peradaban; (2) Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa culture conflict merupakan dasar terjadinya kejahatan; (3) Taft menyatakan crime is product of culture; (4) Louis With menyatakan bahwa culture conflict merupakan faktor penting daru timbulnya kejahatan; (5) Clifford Shaw menunjukkan bahwa daerah perkotaan ditandai adanya kemiskinan yang amat sangat, perumahan kumuh tidak layak huni, pengaruh tetangga yang kurang menguntungkan, adanya kelompok gang anak‑anak nakal, menjadi pemicu terjadinya konflik perilaku.

Berangkat dari pemikiran tersebut, konflik budaya menganut prinsip‑prinsip sebagai berikut : (1) masyarakat terdiri dari kelompok‑kelompok yang berbeda; (2)  terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok‑kelompok tentang baik dan buruk; (3) konflik antara kelompok budaya mencerminkan kekuasaan politik; (4) hukum dibuat untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan politik; (5) kepentingan utama dari pemegang kekuasaan politik untuk menegakkan hukum adalah guna menjaga dan memelihara kekuasaannya.

 

 

KONFIGURASI TEORI KONFLIK

NO

TOKOH

BATASAN KONFLIK

PIHAK YG TERLIBAT

KONSEP PENTING

TUJUAN

UPAYA PENYELE

SAIAN

1.

Hobbes Usaha mempertahankan diri agar fihak lain tidak merampas kekuasaan yang dimiliki. Individu versus

IndividuPerjuangan

Persaingan

Pertahanan diri

SuperioritasMempertahan-kan eksistensi diri

Berjuang dengan sgl

cara hgg men-

capai kematian

2.

GaltungKetidakseimbangan dalam

 

Pemenuhan syarat hidup

(living condition).Kelompok versus

kelompokKesenjangan kesejahteraan

KekerasanPerjuangan menyamakan taraf

kehidupanMenghilangkan kesenjangan

Hidup

3.

MarxPertentangan antara pemilik kapital dengan buruh akibat munculnya kesadaran kelas.Borjuis versus

 

ProletarEkonomi

Kapital/modal

Alat produksi

Kesadaran kelasMasyarakat  tanpa

pemilikan atau

pemilikan di

tangan negaraRevolusi

4.

DahrendorfPertentangan antara

 

penguasa dengan yang

dikuasai akibat distribusi

kekuasaan tidak merata.Kelompok semu

(quasi group)

versus kelompok

kepentingan (interes group)Kekuasaan

Otoritas

PosisiMobilisasi wewenang dan

PosisiInstitusionalisasi

5.

SimmelProses memperasatukan

 

kehidupan sosial, bukan

sekedar lawan dari

persatuanKelompok superordinat

versus kelompok sub-ordinatSuperordinat

Subordinat

Sosiasi

Interaksi timbal-

balikMendekatkan

Identitas/hubungan

antar etnikMempertebal

keyakinan akan

kebenaran prinsip-

prinsip umum

6.

CoserUsaha menghilangkan

 

Unsur yang memisahkan

Antarhubungan sosial dan

Membangun kesatuan

kembaliKelompok realistis versus

Kelompok ilusifIdentitas kelompok

Katup penyelamat (Savety valve)Konflik untuk

membangun ulang atau

memelihara

strukturMenumbuhkan kasih sayang

lewat hubungan

sosial

7.

SlotkinIntersosialisasi yang

 

disebabkan oleh suatu

kelompok atau lebih

menyisihkan kelompok yang

lainAntarkelompok

versus inter-

kelompok

Interaksi minimum

& maksimun

Oposisi

Harmoni

Akomodasi

Fusi

Dominasi &

SubordinasiMengembangkan

Hubungan persamaan atau

Dominasi subordinasiMeningkatkan

saling pengertian

antar kelompok

 

 

Dielaborasi oleh Bambang Widodo Umar, 1999.

 

 P e  n  u  t  u  p

Paradigma hukum dalam konteks sosiologi tidak lepas dari faktor struktural maupun personal penerapan hukum. Perkembangan hukum akan memperlihatkan keadaan seperti yang dikatakan Hans Kohn yaitu menjadi kekuatan kearah terbentuknya negara demokrasi yang tidak merdeka, jika dalam penerapannya tidak dikaji secara empiris. Melalui sosiologi hukum dampak penerapan hukum dapat dipahami secara mendalam guna perbaikan dalam perumusan hukum maupun perbaikan prasarana dan sarana hukum. Tanpa landasan pemikiran demikian, dalam penerapan hukum hak-hak individu akan terlampaui. Pengalaman pahit perlu terus dikaji ulang untuk menemukan paradigma baru hukum bagi kehidupan bangsa Indonesia. Di sinilah pentingnya teori sosiologi hukum khususnya bagi para penegak hukum bukan saja sebagai alat polarisasi kekuasaan tetapi juga untuk mengkaji masalah penerapan hukum dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu kehidupan manusia seutuhnya.

Daftar Bacaan :

1.   Bottomore and Robert Nisbet. 1978. Emile Dirkheim : A History of Sociological Abalysis, New York: Basic Books.

2.  Edwin H. Sutherland, Criminology Tenth Ed, J.13. Lippincot Company. 1978, hlm. 80‑82 vide pula; Stuarth. Trauband Craig B. Little, Theories aj Deviance, Third Edition, USA: F.E.Peacock Publishers Inc., 1985, hlm. 179‑181.

3.    Frank E. Hagan, Introduction to Criminology Theories, Alethodes, and Criminal Behavior, Chicago: Nelson Hall, 1989, hlm. 443‑444; Frank P. William III dan Marilyn McShane, Op. Cit., him. 52; dan Freda Adla dkk, Criminology: The Shorter Version, Second Edition, USA: Me Graw Hill Inc, 1995, hlm. 124.

4.   George Ritzer, Douglas J. Goodman. Modern Sociological Theory. Sixth Edition by McGraw-Hill. 2003.

5.  Hurst, James. 1956. Law and the Conditions of Freedom in the Nineteenth Century United State. University of Wisconsin Press.


B A B  I

MENCARI FAKTOR-FAKTOR SEBAB KEJAHATAN

(Suatu Uraian Selayang Pandang)

Sebab-sebab Kriminalitas dan Sistem Pembinaan

Hubungan antara mencari “sebab kejahatan” dengan mencari “sistim pembinaan yang efektif” dapat diterangkan sebagai berikut :

– Seorang individu yang melanggar suatu norma (hukum) mempunyai suatu sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma tersebut. Sikap tertentu yang mana membuat dia tidak merasa perlu untuk menaati norma yang bersangkutan.

– Didasarkan pada asumsi bahwa sikap tersebut (yang merupakan hasil dari proses sosialisasi individu) dapat dirubah asalkan kita dapat mengerti sebab-sebab timbulnya sikap “melanggar norma” tersebut.

– Maka pembinaan si pelanggar hukum / narapidana ditujukan kepada perubahan sikap tersebut ( perubahan pada kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma yang bersangkutan).

Oleh karena itu pengertian akan “sebab” orang melanggar akan sangat membantu untuk menemukan cara terbaik untuk “pembinaan” (dalam arti usaha untuk melakukan perubahan sikap).

Penekanan pada istilah “pencegahan kejahatan” untuk menggantikan istilah “pemberantasan kejahatan” (yang berarti pemusnahan), didasarkan pada pendapat Emile Durkheim bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dimusnahkan habis.

Mencari sebab-sebab Kriminalitas

Pengetahuan kriminologi dewasa ini belum dapat secara tegas menentukan sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum), tetapi masih pada taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

v  Pengertian sebab dalam ilmu-ilmu sosial tidak sama dengan dalam ilmu alam;

v  Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli kriminologi mengenai luasnya pengertian kejahatan sebagai obyek kriminologi;

v  Perlu dicegah kesalahan akibat  “evil – causes – evil fallacy.

Maka untuk mencari sebab-sebab kejahatan yang dicari adalah faktor-faktor yang dalam kaitan dengan faktor lain akan menghasilkan kejahatan / multi factor theory (faktor-faktor necessary but not sufficient).

Kemudian untuk pengumpulan data  dalam penelitian terdapat dua macam pendekatan :

  1. pendekatan dengan teori umum dahulu, misalnya : Sutherland
  2. pendekatan dengan pengumpulan data secara langsung, tanpa suatu teori umum, misal : Sheldon Glueck.

Teori-teori sosiologis utama yang disusun untuk mencoba menerangkan sebab-sebab kejahatan dan sekaligus merupakan dasar pengumpulan data melalui penelititan, adalah sbb :

  1. teori ‘conflict of conduct norms’ dari Thorsten Sellin 1928
  2. teori ‘differential association’ dari Edwin H Sutherland 1934
  3. teori ‘ cultural transmission’ dari Clifford R Shaw dan Henry D, McKay 1942
  4. teori ‘ anomie’ dari Robert K Merton 1938
  5. teori ‘ criminal sub-culture’ dari Alberth K Cohen – 1955
  6. teori ‘ differential opportunity structure’ dari Richard A Cloward dan Lloyd E Ohlin – 1960

Penggunaan teori-teori tersebut bila diterapkan bagi masyarakat Indonesia harus disesuaikan dan dilakukan dengan hati-hati, serta memperhatikan kritik-kritik terhadap teori-teori tersebut.

Faktor-faktor yang necessary but not sufficient sebagai sebab kejahatan yaitu faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu kejahatan bersama-sama dengan faktor-faktor lain. Beberapa faktor penting untuk diperhatikan antara lain :

v  dalam teori-teori ekologis (misalnya Sha &McKay) :

  • kepadatan penduduk dan mobilitas sosial (horisontal dan vertikal)
  • kota dan pedesaan
  • urbanisasi dan urbanism
  • deliquency areas dan perumahan
  • distribusi menurut umur dan kelamin

v  teori-teori konflik kebudayaan (misalnya Sellin) : masalah suku, agama, kelompok minoritas.

v  Teori-teori ekonomis (Bonger) : pengaruh kemiskinan dan kemakmuran

v  Teori differential association (sutherland) :pengaruh mass media

v  Teori anomie dan sub-culture (Merton, Cohen, Cloward & Ohlin) ;

  • Perbedaan nilai dan norma antara middle class dan lower class;
  • Ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.

v  Faktor peranan keluarga khususnya untuk masalah kelikuensi anak (pengecualian faktor broken home : suatu konsep yang luas dan samar dan perlu diteliti lebih jauh).

Salah satu premise yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bahwa kriminalitas merupakan yang pasti dari perkembangan sosial (sosial change) yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi (pada umumnya di negara berkembang).

B A B   I I

STATISTIK KEJAHATAN DI INDONESIA

(Analisa dan Usul)

 

Pelaksanaan usaha pencegahan kejahatan yang efektif dan efisien harus didasarkan kepada pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, oleh karena itu suatu sistim penyusunan statistik kejahatan sebagai alat untuk mengukur keadaan kriminalitas dalam masyarakat harus secara jelas merumuskan :

  1. kegunaan umum dari statisitik tersebut;
  2. batas-batas kemampuannya sebagai alat pengukur;
  3. cara-cara interpretasi daripada angka-angka yang disusun dala m statistik tersebut;
  4. cara-cara pengumpulan dari berbagai sumber data yang dibutuhkan;
  5. kebulatan dari sistim tersebut, sehingga dapat dilakukan cross-reference angka-angka dari berbagai tabel dalam statistik kejahatan.

Di samping itu juga diperlukan suatu pusat pengumpulan, penyusunan, penganalisaan dan penerbitan data statistik kejahatan, serta peraturan yang memberikan landasan hukum bagi keharusan dan kewajiban untuk menyampaikan data statistik yang diperlukan oleh pusat tersebut.

Dalam pembuatan suatu sistim penyusunan statistik kejahatan maka ada beberapa masalah umum yang perlu diperhatikan :

  1. statistik kejahatan disusun berdasarkan kejahatan-kejahatan yang diketahui dan dicatat, sehingga dapat dianggap sebagai sample yang tepat dari keseluruhan kejahatan yang terjadi.
  2. bagaimana kejahatan yang tercatat dianalisa dengan pengetahuan yang cukup dan pengertian yang tepat, sehingga memberikan hasil yang optimal.
  3. bagaimana penyusunan sistim statistik kriminal yang baik sehingga dapat dianalisa dan diinterpretasikan bersama-sama dengan data statistik lainnya yang disusun dalam lapangan ekonomi dan sosial lainnya.

Di samping itu juga memperhatikan  :

v  sampai dimanakah angka-angka kejahatan yang tidak diketahui pelakunya ini dapat dipergunakan ?

v  pencatatan data pelaku kejahatan yang diketahui dan tertangkap secara lengkap a.l : umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan dan sebagainya.

v  Apakah sumber data untuk pengukuraan kriminalitas harus diambil dari salah satu instansi penegak hukum ataukah dari semua instansi tersebut (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LP) ?

v  Data apasajakah yang perlu diambil dari catatan-catatan instansi tersebut ? yang hendaknya tidak saja menunjukan perbandingan kuantitatif tetapi juga kualitatif dari pada kejahatan menurut waktu dan tempat.

  1. Keperluannya dibuat suatu sistim untuk penyusunan (dan penerbitan) data statistik kejahatan yang dapat dipercaya dan sah.

Penyusunan laporan mengenai pengukuran dan perbandingan keadaan kriminalitas menurut tempat dan waktu digunakan untuk menilai apakah usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan ada manfaatnya.

Laporan tersebut juga dapat digunakan perumusan kebijakan kriminal (criminal policy) serta penghitungan, pengukuran dan peramalan kerugian-kerugian yang telah dan masih akan mungkin diderita masyarakat sebagai akibat dari kejahatan. Juga laporan yang tepat akan membantu para ahli perencana pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan nasional yang telah memperhitungkan pula akibat-akibat dan hambatan-hambatan yang mungkin timbul dari kenaikan kriminalitas.

Penyusunan laporan tersebut dapat dilakukan melalui pengumpulan angka-angka statistik kejahatan yang terjamin validity dan reliability.

  1. Beberapa masalah umum yang perlu mendapat perhatian

q Kejahatan yang dicatat merupakan sample

Kejahatan yang tercatat sebagai cermin untuk melihat fluktuasi keadaan seluruh kejahatan didasarkan pada asumsi bahwa hubungan antara ‘jumlah seluruh kejahatan’ dengan ‘yang tercatat’ adalah konstan/tetap. Tetapi asumsi ini tidak pernah terbukti (bahwa ratio angka tercatat dengan angka gelap adalah tetap).

Besar – kecilnya angka gelap digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jenis kejahatan tercatat manakah yang relilable sebagai cermin dari pada fluktuasi kejahatan. Misalnya Amerika Serikat hanya memilih 7 (tujuh) macam kejahatan sebagai cermin pengukuran kriminalitas dalam masyarakat.

q Kejahatan yang tidak dapat diselesaikan

Tidak semua kejahatan yang dicatat terselesaikan sebab adanya penyusutan perkara kejahatan (criminal case mortality). Oleh karena itu ada dua pertanyaan yang dapat diajukan yaitu :

  1. sampai seberapa jauhkah diperoleh kepastian bahwa perkara-perkara kejahatan yang tidak dapat diselesaikan polisi memenag adalah laporan dari kejahatan yang sebenarnya terjadi ?
  2. sampai seberapa jauhkah dapat diperoleh kepastian bahwa perkara-perkara kejahatan-kejahatan yang tidak diteruskan ke pengadilan koleh kejaksaan dan atau yang sampai pada pengadilan tetapi diputuskan tidak terbukti oleh pengadilan adalah memang perkara-perkara dari kejahatan yang sebenarnya terjadi ?

q Angka perimbangan (rate)

Angka perimbangan (rate) ini menyatakan besarnya frekuensi dari kejahatan tercatat di dalam penduduk dengan jumlah tertentu (per 10.000 atau 100.000 penduduk). Namun agar lebih cermat, maka perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan dalam komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur dan sebagainya, demikian pula status ekonomi, tingkat pendidikan dan lain-lain.

q Memperbandingkan angka perimbangan

Memperbandingkan angka perimbangan menurut waktu dan tempat yang menitikberatkan pada perbandingan jumlah kejahatan, hendaknya juga turut diperhitungkan derajat keseriusan dari jumlah kejahatan tersebut sehingga diperoleh hasil analisa yang komprehensif.

Sedangkan perbandingan angka kejahatan antar negara, agar dibentuk suatu sistim perbandingan antara statistik kejahatan yang valid dan reliable di berbagai negara.

q Sumber data

Dewasa ini penyusunan data statistik bersumber pada angka-angka dari kepolisian, tetapi juga perlu diperhatikan data dari sumber lain sehingga diperoleh pengertian yang menyeluruh tentang masalah kejahatan dan upaya penanggulangannya. Oleh kartena itu penyusunan statistik kejahtan harus memperhatikan pertama-tama kegunaan daripada statistik tersebut.

q Pilihan data

Perumusan mengenai data apakah yang dikumpulkan  dari sumber-sumber tersebut serta mana dan bagaimana harus disusun dalam statistik kejahatan ke dalam sistim tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu :

–          harus dapat dibedakan antara angka-angka yang berhubungan dengan kejadian kejahatan dan yang berhubungan dengan si pelaku pelanggar hukum

–          harus dapat diikuti perkembangan angka-angka tersebut dari instansi-instansi kepolisian-kejaksaan-pengadilan hingga ke pembinaan tuna warga.

–          Harus dapat diperoleh data mengenai jumlah kejadian kejahatan : yang dilaporkan tetapi tidak beralasan (palsu) – diselesaikan polisi – diserahkan kepada kejaksaan – diteruskan kepada pengadilan – dinyatakan terbukti oleh pengadilan

–          Harus dapat diperoleh data mengenai jumlah orang yg ditangkap untuk pemeriksaan – dilepaskan karena tidak terbukti – diserahkan ke kejaksaan – diteruskan ke pengadilan – dinyatakan bersalah oleh pengadilan – macam pidana yang dijatuhkan pengadilan yang diterima oleh LP dan oleh bagian bimbingan masyarakat (pidana bersyarat).

–          Data mengenai kerugian korban : hilangnya nyawa – hilang / berkurangnya kemampuan mempergunakan anggota badan – kerugian rohaniah lainnya – kerugian keuangan dll.

–          Harus dapat diperoleh data baik dari pelanggar hukum maupun korban mengenai umu – kelamin – suku – pekerjaan dsb.

–          Khusus mengenai anak delikuensi harus diperoleh data minimal mengenai : nama-umum-alamat-pendidikan sekolah/kejuruan-aktifitas kelompok-peristiwa delikuensi-kerugian/luka korban-tuduhan pokok dan tambahan-lingkungan tempat tinggal-keluarga-bagaimana perkara sampai ke Polisi-keputusan mengenai perkara tersebut dll.

  1. Keadaan di Indonesia

Pada dasarnya instansi-instansi kepolisian – kejaksaan – pengadilan – lembaga pemasyarakatan telah melakukan pengumpulan data untuk pengolahan statistik, namun lebih ditekankan lagi mengenai hubungan dan kerja sama antar isntansi tersebut maupun dengan pihak lain untuk mengusahakan data dalam menganalisa keadaan kriminalitas yang sebenarnya menurut waktu dan tempat. Di samping itu disusun suatu standart agar data tersebut adalah valid dan reliable dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, yang pada akhirnya usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat direncakan atas dasar data  empiris yang reliable dan valid tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut agar diingat betapa besar kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat.

Namun demikian suatu keseragaman sistem pengumpulan. Penyusunan dan pengolahan statistik kriminal di Indonesia harus dilakukan secara adaptif dan transparan berdasarkan sumber data valid dan reliable pada instansi tersebut di atas agar pada akhirnya statistik kejahatan tersebut dapat dipercaya dan sah menjadi alat pengukur keadaan kriminalitas di Indonesia.

B A B  III

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TEORITIK

TENTANG

KAUSA KEJAHATAN DI INDONESIA

Usaha untuk melihat perkembangan pemikiran kriminologi di Indonesia lebih merupakan suatu analisis subyektif yang harus dianggap sebagai suatu penjajakan (eksplorasi) saja daripada suatu penelusuran bahan pustaka yang obyektif.

Mengapa “Kausa Kejahatan”.

Dapat digolongkan menjadi tiga bagian besar / mashab tentang kausa kejahatan yang mempengaruhi perkembangan pemikiran teoritik kriminologi, yaitu :

1. mashab klasik, dengan tokohnya Cesare bonesana, Marchese de Beccaria (1738 – 1794), yang kemudian pemikirannya dimodifikasi oleh mashab neo-klasik melalui Code Penal Perancis 1819 (code penal pertama : 1791 dan yang kedua : 1810);

menurut mashab klasik/neoklasik bahwa manusia memiliki kebebasan memilih perilaku (free will) dan selalu bersikap rasional dan hedonistik.

Dengan pendekatan ini kausa kejahatan (dalam arti luas) dilihat sebagai tidak berimbangnya cost/hukuman dan benefit/hasil kejahatan.

Ketidakseimbangan ini perlu diperbaiki melalui sistem peradilan pidana (termasuk sistem pemidanaan) yang akan mengurangi kejahatan.

Caranya melalui studi tentang efektifitas hukum pidana (termasuk efektifitas kerja penegak hukum serta beratnya pidana yang diancamkan dan dijatuhkan).

Oleh karena itu manurut mashab klasik/neoklasik, pemidanaan sebagai cara untuk menanggulangi kejahatan (control of crime) dapat dibenarkan (sebagai pembenaran terhadap hukum pidana dan sistim peradilan pidana yang berlaku di dunia kita sekarang ini).

 2. mashab positivis, dengan pelopornya Cesare Lombroso (1835 – 1909), yang dianggap sebagai awal pemikiran ilmiah kriminologi tentang sebab-musabab kejahatan (crime causation;

menurut mashab ini bahwa perilaku manusia ditentukan sebagian oleh faktor-faktor biologis, tetapi sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia sosial-kultural di mana manusia hidup.

Oleh karena itu maka menurut mashab ini penanggulangan kejahatan bukan hanya melalui penjatuhan pidana saja, melainkan harus dilakukan  dengan menyelesaikan kausa-nya terlebih dahulu.

 3. mashab kritikal (critical criminology), yang dimulai dengan masuknya perpektif interaksionis, misalnya Howard S Becker dengan labeling approach to crime (1963) dan kemudian mengembangkan pendekatan sociology of conflict misalnya oleh Richard Quinney (1970) dan Wiliian J Chambliss & Robert B Seidman (1971).

Pendekatan mashab ini ditujukan pada proses-proses sosial yang mendasari dan membentuk dunia di mana manusia ini hidup. Jumlah kejahatan yang terjadi maupun karakteristik para pelaku kejahatannya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu dirumuskan dan dilaksanakan  (pelaksanaan penegakan hukum).

Bila pendekatan interaksionisme dalam mashab ini mengupas bagaimana proses diberikannya ‘label kejahatan’ dan penjahat oleh masyarakat.

Maka pendekatan konflik menitik beratkan pada aspek ‘kuasa’ (power) dalam perumusan kejahatan, dalam pengertian bahwa mereka yang mempunyai kuasa yang lebih besar akan lebih mudah menentukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingannya sebagai kejahatan, juga akan mampu mempengaruhi pelaksanaan (penegakan) hukum pidana.

Kausa kejahatan (dalam arti yang luas) di sini ada di dalam masyarakat sendiri, oleh karena itu penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan membangun masyarakat yang lebih demokratis  (mengurangi prosses konflik kuasa yang tidak wajar dan mengurangi proses diskriminasi terhadap mereka yang kurang kuasa) dan dengan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar hukum pemula (mengurangi “labeling” yang menimbulkan krisis jati diri dan “secondary deviance”).

Bagaimanakah di Indonesia ?

Pada dasarnya kriminologi di Indonesia  masih bertitik tolak pada pengertian kausa kejahatan dalam arti sempit (dalam arti mashab positivis). Tokoh kriminologi aliran positivis antara lain seperti Bonger cukup mempengaruhi terutama terlihat dalam pengertian kejahatan (yang digambarkan dengan dua lingkaran bertitik pusat satu ‘immoral and illegal dan illegal but not immoral); dan keyakinan akan kuatnya pengaruh lingkungan khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor ekonomi.

Dengan pendekatan differential association-nya Sutherland, maka pengertian faktor pengaruh lingkungan diperluas dengan adanya aspek “proses belajar” dalam berkenalan dengan kejahatan dan pemahaman terhadap kaitan penegakan hukum pidana dalam mempelajari kausa kejahatan.

Kemudian pemikiran Sellin (culture conflict), Merton (anomie), Cohen (deliquent subculture), Cloward dan Ahlin (illegitimate opportunity structure), Matza (deliquency and drift) dll turut juga mempengaruhi pemikiran kriminologi di Indonesia.

Pendekatan tersebut di atas menyebabkan bertumbuhnya pemikiran kriminologi sosiological theories yang menekankan pada social relations bukan pada karakteristik individu (abnormality or individual deviance).

Selanjutnya berkembang pemikiran untuk mencari hubungan antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas didasarkan adanya hubungan negatif (inverse relationship) : bila keadaan ekonomi buruk, maka kejahatan meningkat dan sebaliknya. Serta pendekatan dengan hubungan positif (direct relationship) : kriminalitas sebagai suatu kelanjutan dari kegiatan ekonomi, yang jarang dibicarakan.

Dalam pembahasan tema-tema tersebut di atas, hendaklah perlu diperhatikan juga mengenai analisa statistik kriminal resmi baik dari kepolisian maupun dari Biro Pusat Statistik, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan juga perhitungan tidak resmi (melalui penelitian khusus seperti self-report studies atau victim surveys) sehingga dapat dianalisis penyebaran perilaku menyimpang di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum.

Beberapa kenyataan di masyarakat dewasa ini, menunjukkan adanya tuntutan agar memperberat ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan untuk menekan meningkatnya kejahatan. Keyakinan bahwa ancaman yang berat dan tindakan-tindakan yang tidak membeda-bedakan serta kepastian dalam penyelenggaraan peradilan pidana dapat menanggulangi meningkatnya kriminalitas, di mana hal ini mencerminkan pemikiran mashab klasik yang lebih mengutamakan perbaikan “administration of justice” sebagai upaya penangkalan (deterence) kejahatan. Namun demikian sejak tahun 1960-an telah ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan yaitu sebagai pembinaan narapidana (treatment approach, yang merupakan pemikiran dalam mashab positivis) dalam proses re-integrasi sosial.

Hal tersebut di atas mengindikasikan ambivalensi  pemikiran antara pemidanaan (mashab klasik) dengan pembinaan (mashab positivis)  yang menunjuk pula bahwa   politik kriminal (criminal policy) tentang hal tersebut belumlah jelas.

Perkembangan selanjutnya yang didorong oleh kesadaran dalam kriminologi Indonesia bahwa kausa kejahatan tidak cukup dengan perbuatannya (mashab klasik) dan atau pelakunya (mashab positivis) yaitu berupa pemahaman tentang proses kriminalisasi (the process of defining spesific people and actions as criminals), yang merupakan pemikiran mashab kritikal, ditandai dengan pengkajian literatur tulisan dari Schur (crimes without victims : deviant behaviour and public policy, 1965); Becker (outsiders – studies in the sociology of deviance, 1963); Quinney (the social reality of crime, 1970); Chambliss & Seidman (Law, Order and Power, 1971).

Dalam pendekatan interaksionis ini dicoba untuk dimengerti arti perbuatannya oleh pelaku kejahatan sendiri mulai dari non-criminal self image hingga criminal image yang disebabkan oleh tekanan status degradation ceremony.

Pendekatan ini juga menerangkan timbulnya secondary deviance yaitu suatu keadaan di mana si- pelaku sebagai reaksi terhadap tekanan-tekanan di atas menempatkan dirinya di sekitar suatu “deviant identity” dan karena itu kemudian menjadi seorang residivis. Dengan pendekatan ini diusahakan juga memahami arti dari peristiwa kejahatan itu baik bagi para aprat penegak hukum, bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat tersebut, sehingga kita akan dapat menjelaskan reaksi sosial terhadap kejahatan tersebut.

Pendekatan ketiga mashab tersebut pada realitanya sama-sama dipergunakan dalam masyarakat.


Bab 12

Perkembangan Manusia dan Karir Kriminal

David P. Farrington

 

            Tujuan bab ini adalah meninjau apa yang dikenal sebagai perkembangan manusia dan karir kriminal. “Karir kriminal” didefinisikan sebagai rangkaian longitudinal pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hukum. Kejahatan dalam bab ini didefinisikan sebagai jenis kejahatan yang paling umum yang mendominasi dalam data statistika resmi, termasuk pencurian, perampokan, kekerasan, vandalisme, dan penggunaan obat-obatan. Kejahatan kerah putih tidak dimasukkan di sini, karena  hanya terdapat sedikit usaha untuk mempelajarinya dari sudut pandan karir krimnal dan pengembangan manusia.

            Suatu karir kriminal mempunyai permulaan (awal) dan akhir (berhenti) dan panjang karir di antaranya (durasi). Hanya proporsi tertentu populasi (prevalensi) yang mempunyai karir kriminal dan melakukan kejahatan. Selama karir mereka, para pelaku kejahatan melakukan kejahatan pada taraf tertentu (frekuensi) sambil berisiko ketika melakukan kejahatan dalam komunitas (misalnya ditahan atau dirumahsakitkan). Terhadap para pelaku kejahatan yang melakukan beberapa kejahatan, adalah mungkin untuk menyelidiki seberapa jauh mereka mengkhususkan diri dalam jenis tertentu kejahatan dan seberapa jauh keseriusan kejahatan mereka menghebat dari waktu ke waktu.

            Pendekatan karir kriminal secara esensial berkaitan dengan pengembangan manusia dari waktu ke waktu. Namun, perilaku kriminal biasanya tidak muncul tanpa peringatan, hal itu biasanya didahului oleh perilaku anti-sosial masa kanak-kanak (seperti mengancam, berbohong, membolos, dan kekejaman terhadap hewan) dan diikuti oleh perilaku anti sosial dewasa (seperti penyerangan pasangan, pengabaian dan perlakuan kasar terhadap anak, minum berlebihan, dan pergaulan bebas). Kata “anti-sosial” tentu saja menyangkut penetapan nilai, tapi tampaknya terdapat kesepakatan umum antara sebagian besar anggota demokrasi barat bahwa jenis tindakan ini antipatetik (merusak) kelangsungan yang lancar dalam masyarakat barat.

            Diargumentasikan bahwa kejahatan adalah bagian dari sindrome perilaku anti sosial yang lebih besar yang muncul dalam masa kanak-kanak dan cenderung bertahan pada masa dewasa. Tampaknya terdapat kelanjutan dari waktu ke waktu, karena anak-anak yang anti sosial cenderung menjadi remaja yang anti-sosial dan kemudian orang dewasa yang anti sosial, seperti hanya orang dewasa yang anti sosial cenderung menghasilkan anak anti-sosial yang lain.

            Untuk memahami dan menjelaskan pengembangan kejahatan dan perilaku anti-sosial dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, adalah penting untuk membawa pengetahuan dari bidang psikopatologi dan riset karir kriminal yang berbeda, dan hal ini merupakan tujuan bab ini (Untuk usaha lain untuk menyatukan kedua bidang ini, lihat Loeber dan LeBlanc 1990: Tonry dll, 1991). Seperti hanya adalah mungkin untuk menyelidiki permulaan, akhir, frekuensi (kekerapan), dan lamanya jenis perilaku ini didefinisikan sebagai melanggar hukum, adalah juga mungkin untuk mempelajari awal, akhir, kekerapan, dan lamanya jenis tindakan anti sosial yang lain. Bab ini meninjau pengetahuan tentang awal dan bentuk karir lain dalam kejahatan dan perilaku anti sosial.

            Dalam mempelajari pengembangan, adalah penting untuk menyelidiki rangkaian perkembangan dari waktu ke waktu, sebagai contoh ketika satu perilaku mendukung atau bertindak sebagai sejenis batu loncatan ke tindakan yang lain. Kita diharapkan untuk mengidentifikasi perilaku nonkriminal yang mengarah ke perilaku kriminal, dan rangkaian perkembangan jangka panjang termasuk jenis-jenis pelanggaran hukum. Sebagai contoh, hiperaktifitas pada umur dua tahun bisa mengarah ke kekejaman pada hewan pada usia 6 tahun, mencuri di toko pada umur 20, dan akhirnya penyerangan pasangan, pengabaian dan perlakuan kejam terhadap anak, penyalahgunaan alkohol, dan masalah tenaga kerja dan akomodasi dalam waktu hidup kemudian. Secara khusus, suatu karir dalam perilaku anti-sosial masa kanak-kanak menimbulkan karir kriminal, yang sering berimpitan dengan karir perilaku anti-sosial remaja dan menimbulkan karir perilaku anti-sosial dewasa. Karir kriminal adalah sesuatu yang terpisah yang didefinisikan secara legal dari karir anti-sosial yang lebih berjangka panjang dan merentang lebih luas. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap perkembangan karir kriminal membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap karir anti-sosial yang lebih luas.

            Bab ini juga meninjau faktor-faktor resiko yang mempengaruhi pengembangan karir antissosial dan kriminal. Untungnya atau malangnya, tidak ada kekurangan faktor yang secara signifikan berkorelasi dengan kejahatan dan perilaku anti-sosial. Memang secara harfiah ribuan variabel berbeda secara signifikan antara pelaku kejahatan resmi dan nonpelaku kejahatan dan berkorelasi secara signifikan dengan laporan perilaku anti-sosial oleh remaja, rekan, orangtua, dan guru. Dalam bab ini, adalah mungkin untuk meninjau secara ringkas beberapa dari faktor resiko yang paling penting untuk kejahatan dan perilaku anti-sosial, yaitu faktor perbedaan individual seperti mengasuh anak dengan buruk dan orang tua anti-sosial, kehilangan secara sosial dan ekonomi. Pengaruh teman seperti mempunyai teman yang jahat, faktor sekolah, karakteristik komunitas seperti kekacauan sosial, dan faktor situasional. Karena fokus bab ini ada pada perkembangan manusia, variabel yang tidak berubah seperti seks dan ras tidak ditinjau.

            Bab ini berakhir dengan tinjauan singkat implikasi teoritis dan kebijakan dari riset tentang perkembangan manusia dan karir kriminal. Suatu usaha telah dibuat untuk mengajukan teori sederhana yang mencakup sebanyak mungkin realitas kompleks, dan implikasi untuk pencegahan kejahatan dan kontrol kejahatan dibahas. Tekanannya ada pada perilaku anti-sosial oleh pria. Sebagian besar riset tentang kejahatan dan perilaku anti-sosial telah berkonsentrasi pada pria, karena mereka melakukan sebagian besar kejahatan kejam dan ganas yang serius. Tinjauan ini terbatas pada riset yang dilangsungkan di Inggris, AS, dan beberapa negara demokrasi barat lain.  Sesuai dengan cakupan buku ini, sebagian besar riset yang dikutip di sini adalah tentang kejahatan bukannya tentang jenis perilaku anti-sosial.

            Dalam satu bab tunggal, jelas mustahil untuk meninjau segala sesuatu yang diketahui tentang perkembangan kejahatan dan perilaku anti-sosial (Untuk tinjauan yang lebih mendetail tentang faktor resiko, lihat Rutter dan Giller, 1983, Wilson dan Hernstein 1985). Penulis akan sangat selektif dalam berfokus pada beberapa penemuan yang lebih serius dan dapat ditiru yang diperoleh dalam beberapa studi lebih memadai secara metodologi, khususnya studi longitudinal terhadap sampel-sampel komunitas yang besar.

            Dalam mempelajari perkembangan manusia, adalah sangat penting untuk melakukan survei longitudinal prospektif. Penulis terutama akan mengacu pada pengetahuan yang diperoleh dalam Studi Cambridge tentang Perkembangan Kejahatan, yang merupakan survei longitudional terhadap 400 pria London dari umur 8 sampai 32 (Farrington dan West 1990). Namun, hasil yang serupa telah diperoleh dalam proyek-proyek serupa di Inggris (misalnya Kolvin dan lain-lain pada tahun 1988, 1990), di AS (misalnya oleh McCord 1979; Robins 1979), di negara-negara Skandinavia (misalnya Wikstrom 1987; Pulkkinen 1988) dan di Selandia Baru (misalnya Moffitt dan Silva 1988a). Sementara sebagian besar  survei longitudinal tentang kejahatan dan perilaku anti-sosial terutama berfokus pada sampel perkotaan dan kelas rendah, beberapa yang lain berdasarkan pada sampel perwakilan besar dari keseluruhan populasi (misalnya Wikstrom 1987: Moffitt dan Silva 1988a).

ISU METODOLOGIS DAN KONSEPTUAL

Sindrom Anti-sosial

Sementara tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan berbeda-beda. Namun, menyelidiki karakteristik pelaku kejahatan adalah hal yang dapat dimengerti. Hal ini adalah karena pelaku kejahatan terutama adalah serba bisa bukan terspesialisasi (Klein 1984; Farrington, Snyder, dan Finnegan 1988). Dengan kata lain, orang-orang yang melakukan satu jenis kejahatan mempunyai kecenderungan yang signifikan untuk juga melakukan bentuk kejahatan yang lain. Sebagai contoh, 86 persen pelaku kejahatan kekerasan yang dihukum dalam Studi Cambridge juga telah dihukum atas kejahatan non-kekerasan (Farrington 1991b).

            Seperti halnya  para kejahatan cenderung serba bisa dalam jenis kejahatan mereka, mereka juga cenderung serba bisa dalan perilaku anti-sosial secara umum. dalam Studi Cambridge, pelaku kejahatan sering bermasalah dan tidak jujur dalam sekolah dasar mereka, cenderung agresif dan sering berbohong pada umur 12-14, dan cenderung untuk mengancam pada umur 14. pada umur 18, pelaku kejahatan cenderung anti-sosial dalam berbagai jenis hal, termasuk minum minuman keras, merokok berat, menggunakan obat-obatan terlarang, dan berjudi berat. Sebagai tambahan, mereka sendiri berhubungan seks bebas, sering memulai hubungan seks di bawah umur 15, mempunyai beberapa rekan seksual pada umur 18,d an biasanya mempunyai hubungan seksual yang tidak terlindungi (Farrington 1992, d).

            West dan Farrington (1977) berargumen bahwa perbuatan jahat (yang didominasi oleh kejahatan ketidakjujuran) adalah hanya satu unsur dari sindrom yang lebih besar dari perilaku anti-sosial yang muncul dalam masa kanak-kanak dan biasanya bertahan sampai masa dewasa. Mereka mengembangkan satu skala “kecenderungan anti-sosial” pada umur 18, berdasarkan faktor-faktor  seperti catatan kerja yang tidak kerja, judi berat, merokok berat, penyalahgunaan obat-obatan, mengemudi sambil mabuk, seks bebas, menghabiskan waktu berkeluyuran di jalanan, kegiatan kelompok anti sosial, kekerasan, dan sikap anti-kemantapan. Tujuan mereka adalah menggunakan suatu skala yang tidak berdasarkan pada jenis tindakan (pencurian dan perampokan) yang umumnya mengarah pada penghukuman, dan mereka memperlihatkan bahwa pria yang dihukum biasanya anti-sosial dalam beberapa hal lain. Sebagai contoh, dua pertiga (67 persen) dari orang yang terhukum sampai umur 18 mempunyai empat lebih atau bentuk perilaku anti-sosial dalam umur tesebut, dibandingkan hanya 15 persen dari pria yang tidak dihukum.

            Farrington (1991a) mengembangkan skala yang lebih komprehensif tentang “kepribadian anti-sosial” pada umur 10, 14, 18, dan 32 berdasarkan kejahatan dan pada jenis perilaku anti-sosial yang lainnya. Sebagai contoh, skala pada umur 14 mencakup  penghukuman,  kejahatan dilaporkan-sendiri yang tinggi, mencuri diluar rumah, merokok secara teratur, mempunyai hubungan seks, mengancam, sering berbohong, sering tidak patuh, permusuhan terhadap polisi, mangkir,  nekad, dan konsentrasi yang buruk/kegelisahan. Semua tindakan ini cenderung saling berkaitan. Namun, dua tindakan terakhir, menyangkut impulsifitas,  diargumenkan sebagai penyebab perilaku anti-sosial daripada indikator darinya. Keduanya dimasukkan karena konsistensi dengan kriteria psikiatrik dari kekacauan kepribadian anti-sosial, tapi impulsifitas akan ditinjau kemudian dalam bab ini sebagai faktor resiko untuk perilaku anti-sosial. Sering sulit untuk membedakan antara penyebab, konsekuensi, dan indikator kepribadian anti-sosial.

            Hubungan antara kejahatan dan jenis perilaku anti-sosial yang lain telah ditemukan dalam berbagai studi yang lain. Sebagai contoh, dalam survei Saint Louis tentang pria kulit hitam, Robins dan Ratcliff (1980) melaporkan bahwa kenakalan ermaja cenderung dengan dikaitkan dengan bolos, seks dini, minum, dan penyalahgunaan obat-obatan. Dalam dua studi Amerika yang berbeda 13 tahun, Donovan dkk (1988) menyimpulkan bahaw suatu faktor umum tunggal yang membentuk korelasi positif di antara sejumlah perilaku anti-sosial anak remaja, termasuk minum-minum bermasalah, penggunaan mariyuana, hubungan seks dini, dan perilaku jahat. Dengan demikian, seperti yang dinyatakan oleh Jessor dan Jessor (1977), tidak ada sindrom masalah perilaku pada remaja.

            Dalam literatur psikopatologi kanak-kanak, adalah suatu yang umum untuk menemukan sindrom tunggal termasuk mencuri, berbohong, curang, vandalisme, pelanggaran norma,  kabur dari rumah, dan bolos (Achenbach, dll, 1987). Suatu isu kunci adalah seberapa jauh tindakan-tindakan agresif mejadi bagian dari sindrom ini.  Kekacauan perilaku kadang-kadang dibagi ke dalam jenis agresif atau terbuka dan jenis non-agresif atau tertutup (Loeber dan Schmaling, 1985). Karena individu yang agresif cenderung serius dan serba bisa dalam perilaku anti-sosial mereka, tampaknya bahwa perbedaan antara individual terbuka dan tertutup dapat merupakan perbedaan dalam tingkat daripada jenis. Perbedaan ini juga dapat mencerminkan tahap-tahap perkembangan. Anak-anak yang tidak agresif pada usia awal dapat meningkat ke agresi kemudian.

Pendekatan Karir Kriminal

Pendekatan karir kriminal tidak merupakan teori kriminologi tapi merupakan kerangka dalam mana teori-teori dapat diajukan dan dites (lihat Blumstein dan lain-lan 1986; Blumstein dan Cohen 1987).  Definisi kamus tentang istilah “karir” merinci dua konsep yang berbeda: suatu arah atau kemajuan sepanjang hidup, dan cara untuk mencari nafkah. Istilah tersebut digunakan dalam pengertian pertama di sana. Suatu “karir kriminal” menjelaskan rangkaian kejahatan yang dilakukan suatu bagian dari kehidupan seorang individu, tanpa keharusan sugesti bahwa para pelaku kejahatan menggunakan kegiatan kriminal mereka sebagai sarana penting untuk mencari nafkah.

            Pendekatan karir kriminal menekankan kebutuhan untuk menyelidiki pertanyaan seperti kenapa orang-orang memulai kejahatan (awal), kenapa mereka meneruskan kejahatan (keberlanjutan), kenapa kejahatan menjadi sering atau lebih serius (eskalasi), dan kenapa orang-orang berhenti menghentikan kejahatan (penghentian). Faktor-faktor yang mempengaruhi awal mungkin berbeda dari yang mempengaruhi segi-segi karir kriminal yang lain seperti keberlanjutan, eskalasi,  dan penghentian, mungkin karena proses yang berbeda ternjadi pada umur yang berbeda. Memang, Farrington dan Hawkins (1991) dalam Studi Cambridge tersebut menemukan bahwa tidak ada hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi (pelaku kejahatan resmi versus nonpelaku),  faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan awal versi kemudian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian sesudah umur 21, dan Loeber dkk (1991) dalam Pittsburgh Youth Study melaporkan tidak ada hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi awal dan yang mempengaruhi eskalasi/peningkatan.

            Untuk memahami sebab-sebab kejahatan, adalah penting untuk mempelajari proses perkembangan seperti awal, persistensi/keberlanjutan, peningkatan, dan penghentian. Namun, adalah juga penting untuk tidak membatasi studi ini secara sempit terhadap kejahatan, tapi juga mempelajari awal, keberlanjutan, peningkatan, dan penghentian jenis lain perilaku anti-sosial. Loeber dan LeBlanc (1999) menggunakan banyak konsep lain untuk menjelaskan proses perkembangan dalam karir anti-sosial, termasuk  percepatan dan perlambatan, diversifikasi, pergantian, stabilisasi, dan penurunan. Sebagai contoh, “retensi”/tetap melakukan (meningkat ke tindakan serius sambil tetap melakukan tindakan yang sepele) lebih umum daripada “inovasi” (meningkat dan menghentikant tindakan sepele).

            Pendekatan karir kriminal pada hakekatnya peduli dengan perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Sebagian besar teori kriminilogi berfokus pada perbedaan segera atau lintas-bagian antara pelaku kejahatan resmi dan nonpelaku kejahatan. Lebih lanjut, sebagian besar teori kriminologi bertujuan untuk menjelaskan kejahatan ketika ada dalam aliran penuh (full flow), dalam tahun-tahun remaja. Namum pendekatan karir kriminal berfokus pada perubahan dalam individu dari waktu ke waktu dan pada prediktor proses-proses longitudinal seperti awal dan penghentian,  dengan mengakui bahwa orang yang sama dapat menjadi pelaku kejahatan aktif pada satu umur dan seorang nonpelaku kejahatan pada umur yang lain.  Hal itu juga bertujuan untuk menjelaskan perkembangan kejahatan pada semua umur.

            Riset karir kriminal berusaha untuk menyelidiki apakah segi-segi karir kumpulan adalah sama seperti atau berbeda dari segi-segi individual (Blumstein dll 1988). Sebagai contoh, kurva usia kriminal pada semua individual memperlihatkan bahwa taraf kumpulan kejahatan meningkat menuju puncak dalam tahun remaja dan kemudian berkurang. Bentuk kurva ini mungkin mencerminkan perubahan-perubahan dalam prevalensi para pelaku ifx pada masing-masing usia (proporsi individual yang melakukan kejahatan dari populasi total), atau perubahan dalam kekerapan kejahatan (oleh orang yang merupakan pelaku kejahatan pada masing-masing umur), atau beberapa kombinasi dari hal-hal ini. Sebagian besar bukti di Inggris dan Amerika menyimpulkan bahwa umur puncak kumpulan dari kejahatan pada pokoknya mencerminkan variasi dalam prevalensi, dan bahwa para pelaku kejahatan individual melakukan kejahatan pada frekuensi konstant yang dapat ditoleran selama karir kriminal mereka (Farrington 1986a). Pada model ini, seorang pelaku kejahatan berumur 30 tahun melakukan kejahatan secara kasar pada taraf yang sama seperti pelaku kejahatan berumur 18 tahun, biarpun para pelaku kejahatan lebih prevalen dalam populasi-18 tahun daripada populasi-30 tahun. Karena itu, distribusi  umur kejahata yang datar untuk frekuensi kejahatan individual sangat berbeda dari distribusi memuncak untuk prevalensi dari kurva umur-kejahatan kumpulan/agregat yang memuncak.

            Dinyatakan dengan cara yang agak berbeda, suatu persoalan kunci dalam riset karir kriminal adalah menentukan berapa jauh kumpulan/agregat berubah menurut umur atau selama bentuk karir kriminal mencerminkan perubahan dengan pelaku kejahatan individual  yang berlawanan dengan perubahan dalam komposisi populasi yang melakukan kejahatan. Sebagai contoh, pelaku kejahatan remaja pada pokoknya melakukan kejahatan mereka sendiri (Reiss dan Farrington, 1991). Apakah penemuan ini berarti bahwa para pelaku kejahatan mengubah metode mereka untuk melakukan kejahatan ketika mereka makin tua berganti dari melakukan kejahatan bersama ke melakukan kejahatan sendirian? Apakah hal ini berarti bahwa satu populasi  para pelaku kejahatan berhenti (keluar) dan digantikan oleh populasi baru para pelaku kejahatan sendirian? Jawaban dari jenis pertanyaan ini, yang tumbuh sangat sering, mempunyai implikasi teoritis dan kebijakan. Pada umumnya, bukti membuktikan bahwa perubahan-perubahan terjadi dalam satu populasi pelaku kejahatan pada umur-umur yang berbeda,  bukannya beberapa pelaku kejahatan berhenti dan diganti oleh populasi pelaku kejahatan yang lebih tua.

            Begitu juga, para periste karir kriminal menekankan bahwa segi-segi karir yang berbeda dapat berbeda berkaitan dengan umur. Telah dinyatakan bahwa prevalensi berpuncak pada umur remaja tapi bahwa  frekuensi kejahatan individual mungkin tidak. Blumstein dll (1982) menemukan bahwa panjang residual karir kriminal (waktu yang ada  sampai titik penghentian) berpuncak antara 30 dan 40. sementara para pelaku kejahatan remaja sangat prevalen (lazim terdapat) dalam populasi remaja, pelaku kejahatan remaja rata-rata tidak melaukan kejahatan pada frekuensi yang sangat tinggi dan cenderung hanya mempunyai sisa karir kriminal yang relatif pendek. Dengan demikian, prevalensi (kelaziman) puncak dalam umur-umur remaja tidak berarti bahwa tindakan peradilan kriminal seperti pencabutan kapasitas (incapacitation) hendaknya secara khusus ditargetkan pada para remaja. Sebaliknya, para pelaku kejahatan berumur 30 tahun jauh kurang lazim dalam populasi 30-an, tapi rata-rata pelaku kejahatan berumur 30 tahun cenderung mempunyai karir kriminal yang relatif panjang yang tersisa. Dilihat secara perkembangan, para pelaku kejahatan 30 tahun, cenderung terpisah dari para pelaku kejahatan remaja. Sebagian besar pelaku kejahatan remaja berhenti dari melakukan kejahatan sebelum umur 30.

                        Segi kunci dari pendekatan karir kriminal adalah penekanannya terhadap perkembangan model matematika eksplisit dan pengujian prediksi kuantitatif (untuk detail yang lebih lanjut, lihat Farrington 1992a).  Prediksi ini biasanya lebih bersifat probabilistik (kemungkinan) daripada deteministik (kepastian).  Tujuannya adalah untuk mengajukan model-model yang merupakan penyederhanaan realitas tapi yang menjelaskan data kompleks. Sebagai contoh, adalah tidak mungkin bahwa frekuensi kejahatan individual konstan secara tepat dari waktu ke waktu, tapi adalah mungkin untuk mencocokkan data karir kriminal pada asumsi sederhana ini. Sebagian besar model bersifat stochastic, dengan mengasumsikan bahwa kejadian kejahatan yang terukur (misalnya hukuman) tergantung dalam suatu tingkat pada proses kesempatan.

Definisi dan Pengukuran

Perilaku anti-sosial mencakup berbagai dosa. Hal itu mencakup tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum kriminal, seperti pencurian, perampokan,  kekerasan, vandalisme, dan penyalahgunaan obat-obatan. Seperti yang sudah dijelaskan, definisi “kejahatan” dalam bab ini berfokus pada jenis tindakan ini. Definisi ini jgua menyangkut tindakan penyimpangan yang jelas seperti mengancam, mengemudi sembrono, minum-minum, dan seks bebas, dan tindakan yang lebih marginal dan  dapat diperdebatkan sebagai menyimpang seperti merokok berat, judi berat, kestabilan kerja, dan konflik dengan orang tua. Semua tindakan ini sering saling berkaitan, dalam pengertian bahwa orang-orang yang melakukan salah satu dari hal-hal tersebut mempunyai resiko yang cukup makin besar untuk melakukan yang lainnya (West dan Farrington, 1977).

            Beberapa tipe perilaku anti-sosial digunakan sebagai kriteria diagnotis untuk kategori psikiatrik “gangguan perilaku” dalam Klasifikasi Penyakit Internasinal Organisasi Kesehatan Dunia, ICD-10 dan dalam Manual Diagnostik dan Statistik Asosiasi Psikiatrik Amerika, DSM-IIIR (lihat Robins 1991). Tipe-tipe pokoknya adalah mencuri, kabur dari rumah, berbohong, pembakaran rumah, perampokan, vandalisme, seks yang dibuat-buat, perkelahian, pencurian, dan kekejaman terhadap orang dan hewan. Gangguan perilaku sering didiagnosis ketika perilaku menganggu itu berlanjut selama setidaknya enam bulan dan mencakup setidaknya dua (ICD-10) atau tiga (DSM-111R) dari perilaku yang dispesifikasikan. Biarpun hal ini biasanya sering disebut gangguan perilaku masa kanak-kanak, diagnosis ini dapat dibentuk sampai umur 17 dan dengan demikian sering mencerminkan perilaku anti-sosial remaja.

            Kategori psikiatrik “gangguan kepribadian anti-sosial” dalam DSN-IIIR (Asosiasi Psikiatrik Amerika pada tahun 1987) dipengaruhi oleh tulisan Robins

(al 1979) dan diaplikasikan kepada orang dewasa yang gagal untuk mempertahankan hubungan pribadi yang dekat dengan orang lain, berkinerja buruk dalam pekerjaan mereka, terlibat dalam kejahatan, gagal mendukung diri mereka sendri dan orang-orang yang tergantung pada mereka  tanpa bantuan luar, mengemudi sembrono, dan cenderung untuk mengubah rencana mereka secara impulsif, dan kehilangan kesabaran mereka dalam menanggapi frustasi kecil. Menurut DSM-IIIR, gangguan kepribadian anti-sosial dewasa didiagnosis jika orang dewasa anti-sosial-tersebut  menampilkan empat dari 10 gejal yang dirinci tersebut dan telah memperlihatkan gangguan perilaku sebelum umur 15. persyaratan terakhir ini dimasukkan karena riset Robin memperlihatkan bahwa, biarpun tidak lebih dari separih anak yang bergangguan perilalu menjadi orang dewasa anti-sosial, hampir semua orang dewasa anti-sosial sebelumnya memperlihatkan setidaknya satu gejala gangguan perilaku. Untuk orang dewasa anti-sosial, umur rata-rata gejala kanak-kanak pertama adalah 8 (Robin dll, 1991).

            Kategori gangguan kepribadian anti-sosial dewasa sangat berkaitan dengan konsepsi psikopati. Ukuran psikometrik yang paling baik diketahui dari konsepsi yang terakhri ini adalah “Psychopaty Checklist (PC)” dari Hare (1980. 1986). Hal ini agak lebih berfokus pada indikator-indikator perilaku anti-sosial.  PC mencakup kriteria seperti daya tarik yang dibuat-buat (superficial charm), ego yang membumbung, kebosanan, mengambil resiko (nekad), dan mencari kegemparan, bohong secara patologis, kurangnya penyesalan yang mendalam, dingin, kurangnya emosi dan kurangnya empati, gaya hidup parasit, mudah menjadi marah dan agresif, perilaku seks serampangan, masalah perilau anak-anak dan kejahatan/kenakalan; impulsifitas dan kegagalan untuk menghormati komitmen keluarga dan finansial, kegagalan untuk menerima tanggungjawab atas tindakan, dan berbagai kejahatan yang dilakukan. Biarpun penekanan yang agak berbeda, skor PC pada orang dewasa  sangat berkorelasi dengan diagnosis tentang gangguan kepribadian anti-sosial (misalnya korelasi titik-duaserial sebesar 0,67 dilaporkan oleh Hare, 1985).

            Di Inggris, definisi psikopati adalah lebih subyektif daripada di Amerika Utara, dan kriteria checklist diagnotis yang eksplisit belum dikembangkan. Pada Undang-undang Kesehatan Mental tahun 1959 dan 1983, gangguan psikopatik didefinisikan sebagai gangguan yang berkelanjutan “yang menghasilkan perilaku yang tidak bertanggung jawab secara serius atau agresif secara tidak normal”. Menurut Walker (1985), para psikiater Inggris memberikan label “psikopat” untuk orang-orang yang memperlihatkan impuls (dorongan) yang tidak biasa (misalnya sadistis, kompulsif) atau yang mempunyai kontrol diri yang lemah dan tidak biasa, atau melakukan kejahatan tanpa penyesalan atau kecemasan tentang akibatnya.

            Apakah gangguan perilaku, gangguan kepribadian anti-sosial, dan psikopat dinilai sebagai penyakit dapat diperdebatkan. Robins dll (1991) berpikir bahwa ketiga hal itu seharusnya dianggap penyakit, karena gejala-gejalanya sangat saling berkorelasi, karena ketiga hal itu dikenali dalam waktu dan tempat yang berbeda dan ketiga mempunyai komponen genetik. Namun, Blackburn (1988) berargumen bahwa karakteristik kepribadian dan perilaku anti-sosial adalah berbeda dan hendaknya dibedakan secara cermat. Tentu adalah benar bahwa interkorelasi antara gejala dan reliabilitas antarpenaraf (interrater reliabilities) adalah tinggi (antara lain Hare 1985: Klinteberg dll, 1992). Juga, struktur faktor gejala-gejala tersebut bertahan dengan baik dalam perbandingan lintas-negara (al Raine 1985; Achenbach dll, 1987; Harpur dll, 1988). Namun, adalah sulit untuk mengklaim bahwa penyebab genetik, fisika, atau biologis dari sindrom-sindrom tersebut telah dibentuk secara meyakinkan.

            Perilaku anti-sosial biasanya diukur dengan melangsungkan wawancara dengan atau mendapatkan rating dari orang tua, rekan, gurum atau subyek itu sendiri. Diagnosis psikiatrik seperti gangguan perilaku atau kepribadian anti-sosial biasanya  dibentuk berdasarkan wawancara klinis. Namun, gangguan perilaku juga dapat diukur dengan menjadikan orangtua, guru, atau remaja melengkapi checklist dari gejala-gejala tertentu (misalnya Achenbach dan Edelbrock 1984). Wawancara psikiatrik terstruktur yang dapat dikelola oleh nondokterklinij, seperti Jadwal Wawancara Diagnostik dan Jadwal Wawancara Diagnostik untuk Anak-anak, dan rating (pemeringkatan) berdasarkan pengamatan sistematis juga digunakan. Biasanya terhadap kesepakatan yang sangat tinggi di antara metode pengukuran  yang berbeda dalam mengidentifikasi para individual yang terganggu  (misalnya Boyle dll, 1987; Edelrock dan Costello 1988).

            Kejahatan biasanya diukur dengan menggunakan catatan resmi penahanan atau penghukuman, atau laporan-sendiri (self-reports) kejahatan. Kelebihan dan kelemahan cataan resmi laporan sendiri dan pada suatu tingkat saling melengkapi. Secara umum. catatan resmi mencakup pelaku of yang paling buruk dan kejahatan yang paling buruk, sementara laporan-sendiri mencakup rentang normal kegiatan kejahatan. Melapor sendiri mempunyai kelebihan berupa mencakup kejahatan yang tidak terdeteksi, tapi kerugian berupa penyembuyian dan keterlupaan. Persoalan kuncinya adalah apakah hasil yang sama diperoleh dengan kedua metode. Sebagai contoh, jika catatan resmi dan laporan sendiri sama-sama memperlihatkan hubungan antara pengawasan orang tua dan kejahatan, adalah mungkin bahwa pengawasan adalah berkaitan dengan perilaku jahat (bukannya dengan prasangka apapun dalam pengukuran). Bab ini berfokuspada hasil-hasil yang dapat ditiru demikian.

            Secara umum, pelaku kejahatan terburuk (dengan memperhatikan frekuensi dan keseriusan) menurup laporan-sendiri juga cenderung menjadi pelaku kejahatan terburuk menurut laporan resmi (al. Farrington 1973; Huizinga dan Elliott 1986). Sebagai contoh, dalam Studi Cambridge, 11 persen pria antara 15 dan 18 mengakui melakukan pencurian, dan 62 persen dari pria ini dihukum atas pencurian (West dan Farrington 1977). Prediksi dan korelasi antara pencurian resmi dan yang dilaporkan-sendiri sangat serupa (Farrington 1992c).

            Hasil-hasil yang diperoelh dalam riset karir kriminal tergantung kepada metode mendefinisikan dan mengukur kejahatan yang digunakan. Sebagai besar periset karir kriminal berfokus pada catatan resmi penahanan atau hukuman untuk kejahatan yang relatif serius daripada pada laporan-sendiri terhadap pelanggaran yang relatif remeh. Dengan catatan resmi tentang kejahatan yang relatif serius, prevalensi dan frekuensi yang diukur terhadap kejahatan lebih rendah dan umur awal kejahatan adalah lebih tua. Secara prinsip, tidak ada alasan kenapa pendekatan karir kriminal tidak dapat diterapkan pada laporan-sendiri terhadap kejahatan yang relatif remeh. Hal itu dapat diperluas (sebagai pendekatan “karir anti-sosial) untuk mencakup tindakan-tindakan anti-sosial tapi perilaku nonkriminal seperti curang, berbohong, mangkir, mengemudi sembrono, dan mabuk.  Dalam membandingkan catatan resmi dan laporan-sendiri dari perilaku yang sama, parameter karir kriminal yang mendasari (seperti frekuensi kejahatan individual) mungkin tetap sama dalam masing-masing analisis, tapi hubungan antara parameter-parameter ini dan perilaku yang diamati  (misalnya hukuman atau laporan-sendiri) akan bervariasi.

            Riset karir kriminal membutuhkan informasi yang tepat tentang penetapan waktu kejahatan. Hal ini tersedia dalam catatan resmi (misalnya hukuman), tapi biasanya tidak dalam laporan sendiri. Akan memadai untuk periset karir kriminal jika para pelaku kejahatan menyimpan buku harian teratur yang menuliskan semua kejahatan mereka, tapi hal ini adalah sulit untuk memperoleh data valid dalam skala besar yang dapat didemonstrasikan dengan menggunakan metode ini. Adalah jelas bahwa bahwa laporan sendiri yang retrospektif (berhubungan dengan masa lalu) yang  mencakup periode panjang selama 10 tahun atau lebih adalah tidak akurat (lihat Yarroe dan lain-lain 1970). Sebagai contoh, dalam perbandingan sistematis  laporan-sendiri prospektif yang diulang dan laporan-sendiri retrospektif jangka panjang kejahatan oleh pria-pria yang sama, Farrington (1989c) menemukan bahwa rata-rata 46 persen dari semua kejahatan yang diakui secara prospektif (mungkin) antara 10 dan 25 ditolak secara restrospektif (dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan  “pernah”) pada umur 32. Para pelaku kejahatan yang paling sering tampaknya mempunyai kesulitan yang paling besar dalam menghasilkan laporan retrospektif yang valid dalam karir kejahatan mereka, khususnya jika mereka mempunyai kecerdasan yang rendah dan merupa penyalah guna obat-obatan atau alkohol. Dengan demikian, data longitudinal prospektif dibutuhkan.

Prevalensi pada Umur yang Berlainan

Salah satu kontribusi yang tersendiri dari riset karir kriminal adalah mendemonstrasikan prevalensi (kelaziman) tinggi kumulatif  dari penahanan dan penghukuman terhadap para pria (untuk tinjauan, lihat Visher dan Roth 1986). Sebagai contoh, di Philadelphia, Wolfgang dkk (1987) menemukan bahwa 47 persen pria ditahan atas kejahatan non-lalu lintas (non traffic) sampai umur 30 tahun, termasuk 38 persen orang kulit putuh dan 69 persen non kulit putih. Di Londong, Farrington dan West (1990) melaporkan bahwa 37 persen pria dihukum atas kejahatan kriminal sampai umur 32, ketika  kejahatan ini dibatasi dalam kejahatan yang biasanya dicatat dalam Dinas Catatan Kriminal. Di Swedia, Sttatin dll, (1989) menemukan bahwa 1/3 pria (dan 7 persen wanita) secara resmi terdaftar dalam kejahatan non lalulintas pada umur 30. Kurva-kurva tersebut memperlihatkan prevalensi kumulatif sampai umur 25 dalam kejahatan oleh para pria kelas pekerja di London dan Stockholm sangat mirip (Farrington dan Wikstrom, 1993).

            Prevalensi kumulatif dari kejahatan yang dilaporkan sendiri bahkan lebih tinggi. Di Studi Cambridge, Farrington (1989c) memperlihatkan bahwa 96 persen pria telah melakukan satu dari 10 kejahatan yang dirinci (termasuk pencurian, perampokan, penyerangan, vandalisme, dan penyalahgunaan obat-obatan) pada usia 32. Banyak pria melakukan tindakan minor/kecil, khususnya dalam usia remaja, yang mungkin secara tegas digolongkan sebagai kejahatan. Untuk membandingkan  pelaku kejahatan dan non pelaku kejahatan, adalah perlu untuk menetapakan kriteria yang cukup tinggi untuk “kejahatan” (misalnya dalam hal frekuensi, keseriusan, atau jangka waktu, atau dalam segi penahanan atau hukuman) sehingga mayoritas luas dari populasi pria tidak digolongkan sebagai pelaku kejahatan. Sebagai alternatif, para pelaku yang lebih dan kurang serius dapat dibandingkan.

            Suatu fokus yang penting dalam karir kriminal adalah hubungan antara umur dan kejahatan. Biasanya “prevalensi titik” dari kejahatan pada masing-masing umur meningkat ke suatu puncak dalam umur remaja dan kemudian berkurang. Kurva umur-kejahatan yang diperoleh dengan mem-follow up/mengikuti sekelompok orang dari waktu ke waktu  (orang yang sama pada berbagai usia) sering berbeda dari kurva lintas-bidang yang terlihat dalam data statistika resmi (yang mencerminkan orang berbeda pada umur berbeda. Lihat Farrington 1990a). Farrington (1986a)  mengajukan suatu model matematikan untuk kurva umur-kejahatan, dengan tiga parameter. Yang pertama menentukan kecepatan kenaikan kurva ke puncak, yang kedua menentukan kecepatan penguranga kurva dari puncak, dan yang ketiga menentukan tinggi puncak.

            Dalam studi Cambridge, umur puncak untuk prevalensi hukuman adalah 17 (Farrington 1992b). umur rata-rata hukuman untuk sebagian besar jenis kejahatan (perampokan, pencurian, pencurian terhadap dan dari kendaraan, mencuri di toko) adalah 17, sementara untuk kekerasan adalah 20 dan untuk penipuan 21. Begitu juga, dalam studi kelompok Philadelphia oleh Wolfgang dkk (1987), taraf penahanan bertambah menuju puncak pada umur 16 dan kemudian berkurang. Dalam studi Cambridge, umur puncak dari pertambahan dalam prevalensi kejahatan adalah pada 14, sementara umur puncak pengurangan adalah 23. Kedua waktu percepatan dan pelambatan maksimal dalam prevalensi menarik perhatian kita terhadap waktu-waktu  dalam kehidupan orang-orang ketika peristiwa-peristiwa hidup yang penting mungkin terjadi sehingga mempengaruhi kejahatan. Waktu-waktu ini juga mengindikasikan bahwa umur awal kejahatan mungkin sekali adalah 14 dan umur penghentian mungkin sekali adalah 23.

            Studi laporan sendiri memperlihatkan bahwa jenis kejahatan yang paling umum berkurang dari usia remaja ke umur 20-an. Dalam Studi Cambridge, prevalensi pencurian, pencurian di toko, pencurian terhadap dan dari kendaraan, pencurian dari mesin slot, dan vandalisme semua berkurang dari usia remaja ke usia 20-an, tapi pengurangan yang sama tidak terlihat untuk pencurian dari pekerjaan, penyerangan, penyalahgunaan obat-obatan, dan penipuan (Farrington, 1989c). Sebagai contoh, pencurian (sejak wawancara terakhir) diakui oleh 13 persen pada umur 14, 11 persen pada umur 18, 5 persen pada umur 21, dan 2 persen pada umur 25 dan umur 32. dalam Survei Pemuda Nasional Amerika, Elliot dan kawan-kawan (1989) menemukan bahwa laporan sendiri prevalensi kejahatan meningkat dari 11-13 menuju puncak pada 15-17 dan kemudian berkurang pada umur 19-21.

            Prevalensi tipe-tipe lain perilaku anti-sosial juga bervariasi menurut definisi dan metode pengukuran. Menurut manual DSM-IIIR, sekitar 9 persen pria warga Amerika dan 2 persen wanita warga Amerika di bawah umur 18 memenuhi kriteria diagnostis untuk gangguan perilaku. Informasi yang paling luas tentang prevalensi gangguan psikiatrik dalam anak-anak dan remaja  dikumpulkan di Studi Kesehatan Anak Ontario berskala besar di Kanada (Offord dll, 1989). Hal ini merupakan survei tentang 3.000 anak. Sekitar 7 persen pria dan 3 persen wanita berumur 12016 mengalami gangguan perilaku dalam enam bulan sebelumnya, menurut laporan oleh guru dan oleh remaja itu sendiri.

            Angka-angka yang terinci untuk gejala individual dihasilkan oleh Offord dkk. (1986). Sebagai contoh, untuk 12-16 tahun, 10 persen pria dan 9 persen wanita mengakui kekejaman kepada hewan, sementara 14 persen pria dan 8 persen wanita mengakui menghancurkan barang orang lain. Dalam survai yang sama, Boyle dan Offord (1986) menghasilkan angka-angka yang rinci untuk prevalensi merokok, minum-minum, dan penyalahgunaan obat-obatan. Informasi meluas/ekstensif tentang prevalensi gejala-gejala anti-sosial yang berbeda pada umur-umur yang berbeda antara 4-5 dan 15-16 dapat ditemukandalam tulisan Sheperd dkk (1971) untuk anak-anak Inggris dan di Achenbachdan Edelbrick (1983) dan Loeber dkk (1989) untuk anak-anak warga Amerika.

            Menurut manual DSM-IIIR, sekitar 3 persen pria warga Amerika dan kurang dari 1 persen wanita Amerika memenuhi kriteria diagnostis untuk gangguan kepribadian anti-sosial dewasa. Namun, prevalensinya jauh lebih besar dalam hal ini Proyek Area Penampungan Epidemiologis yang dilaksanakan di lima lokasi di AS. Prevalensi seumur hidup adalah 7,3 persen untuk pria dan 1,0 persen untuk wanita (Robins dkk, 1991).

Frekuensi Kejahatan Individual

Sejak riset perintis oleh Blumstein dan Cohen (1979), banyak riset karir kriminal telah dilakukan untuk memperkirakan frekuensi kejahatan individual dari para pelaku kejahatan aktif selama karir kriminal mereka (untuk tinjauan, lihat Cohen, 1986). Sebagai contoh, berdasarkan riset Amerika, Blumstein dan Cohen menyimpulkan bahwa pelaku kejahatan Indek (lebih serius) aktif rata-rata melakukan sekitara 10 kejahatan Indeks per tahun bebas, dan bahwa frekuensi kejahatan individual secara esensi tidak bervariasi menuru umur. Lebih lanjut, pelaku kejahatan Indeks aktif rata-rata mengakumulasikan sekitar satu penahanan per tahun bebas.

            Studi Inggris dan Amerika yang ditinaju oleh Farrington (1986a) mengindikasikan bahwa frekuensi kejahatan individual tidak sangat bervariasi menuru umur atau selama karir kriminal. Namun, kemudian Loeber dan Snyder (1990) menyimpulkan bahwa hal itu meningkat selama tahun-tahun remaja sampai tahun-tahun dewasa, dan Haapanen (1990) menemukan bahwa hal itu meningkat selama tahun-tahun dewasa. Lebih lanjut, di Stockholm Project Metropolitan, Wikstron (1990) memperlihatkan bahwa  frekuensi memuncak pada umur 15-17 dan dalam riset melapor-sendiri retrospektif  dengan para tahanan Nebraskan Honey dan Marshall menyimpulkan bahwa hal itu bervariasi dari waktu ke waktu dalam para individu. Karena terdapat beberapa studi yang mengindikasi secara sebaliknya bahwa frekuensinya stabil dengan umur (al. Home Office 1987; LeBlanc dan Frechette 1989), lebih banyak riset jelas dibutuhkan untuk membentuk kondisi-kondisi dimana hal itu relatif stabik atau bervariasi menurut umur.

            Jika periode percepatan atau perlambatan dalam frekuensi kejahatan individual dapat diidentifikasi, dan jika prediktor-prediktor percepatan atau perlambatan dapat dibentuk, seperti yang dianjurkan oleh Farrington (1987b), hal ini dapat mempunyai implikasi yang penting untuk teori dan kebijaan. Barnett dan Lofaso (1985) menemukan bahwa prediktor terbaik untuk frekuensi kejahatan masa depan di studi kelompok Philadelphia adalah frekuensi kejahatan masa lalu.

            Banyak kondisi atau kejadian hidup yang mungkin menyebabkan kenaikan kejahatan individual. Sebagai contoh, dengan menggunakan, laporan sendiri yang retrospektif, Ball dkk (1981) menemukan bahwa orang-orang yang ketagihan heroin di Baltimore melakuan  kejahatan non-obat-obatan pada taraf yang lebih tinggi selama periode ketagihan daripada selama periode ketika mereka tidak ketagihan, sehingga menyimpulkan bahwa ketagihan menyebabkan kenaikan dalam kejahatan. Dengan menggunakan catatan resmi, Farrington dkk (1986b) memperlihatkan bahwa para pria London melakukan kejahatan pada taraf yang lebih tinggi selama periode pengangguran daripada selama periode bekerja. Perbedaan ini terbatas pada kejahatan yang melibatkan peroleh material, sehingga menyimpulkan bahwa kepengangguran menyebabkan kekurangan uang, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan dalam kejahatan untuk mendapatkan uang. Namun,  tidak satu pun dari studi-studi ini yang secara memadai menguraikan perbedaan dalam prevalensi dari perbedaan dalam frekuensi.

            Frekuensi kejahatan individual tidak dapat diperkirakan dari data agregat/kumpulan hanya dengan membagi jumlah kejahatan pada masing-masing umur dengan jumlah orang yang ditahan atau dihukum pada masing-masing umur, karena beberapa orang yang memulai karir kriminal mungkin tidak menyimpan catatan resmi pada umur tertenu. Barnett dkk (1987) menguji beberapa model matematik dari karir kriminal dari pria-pria Studi Cambridge, dengan membatasi analisis tersebut terhadap orang-orang dua atau lebih hukuman. Mereka menemukan bahwa model-model yang mengasumsikan bahwa semua pelaku kejahatan mempunyai frekuensi kejahatan yang sama adalah tidak memadai. Dengan demikian, mereka mengasumsikan bahwa terdapat dua kategori pelaku kejahatan, “yang sering” dan “yang kadang-kadang”. Data tersebut memperlihatkan bahwa kedua kategori menimbulkan hukuman pada taraf yang konstan (tapi berbeda) selama karir kriminal aktif mereka. Barnett dkk tidak menyimpulkan bahwa dalam kenyataan hanya ada dua kategori pelaku kejahatanm tapi bahwa adalah mungkin untuk mencocokkan data sebenarnya dengan model sederhana yang mengasumsikan hanya dua kategori.

            Interval “waktu jalanan” rata-rata antara kejahatan adalah bersifat timbal balik dengan frekuensi kejahatan individual. Secara umum, interval waktu ini berkurang menurut masing-masing kejahatan yang berturut-turut dalam suatu karir kriminal (misalnya Hamparian dkk, 1987; Tracy dkk, 1985). Penguranngan ini berarti bahwa frekuensi kejahatan individual makin cepat menurut masing-masing kejahatan yang berturut-turut atau bahwa para pelaku kejahatan dengan frekuensi rendah secara bertahap keluar dari populasi yang melakukan kejahatan, sehingga populasi ini makin terdiri dari para pelaku kejahatan berfrekuensi tinggi apa masing-masing transisi kejahatan yang berturut-turut. Dengan data kelompok Philadephia, Barnett dan Lofaso (1985) menyimpulkan bahwa para pelaku kejahatan tidak makin cepat. Frekuensi kejahatan tetap relatif konstan dari waktu ke waktu, dan interval waktu yang berkurang mencerminkan populasi pelaku kejahatan yang berubah.

            Sebagian besar studi sebelumnya tentang residivisme telah menggunakan penghumuman ulang atau tanpa penghukuman ulang (atau penahanan ulang atau tanpa penahanan ulang) dalam periode follow-up yang pendek selama dua atau tiga tahun sebagai variabel dependen kuncu untuk dipredikisi. Namun, hal ini merupakan ukuran yang agak tidak sensitif. Frekuensi kejahatan individual dan interval (rentang) waktu yang berkaitan (timbal balik) antara kejahatan-kejahatan merupakan ukuran yang lebih sensitif, dan dapat memberikan periset kesempatan yang lebih baik untuk mendeteksi pengaruh pemberian hukuman atau perlakuan hukum tentang residivisme.

Permulaan

Riset karir kriminal pada permulaan yang menggunakan data resmi biasanya memperlihatkan umur puncak permulaan antara 13 dan 15. Sebagai contoh, di AS, Blumstein dan Graddy (1982) menemukan bahwa umur kurva permulaan untuk penahanan pria berkulit putih dan nonkulit putih memuncak pada umur 15.  Dalam Swedish Project Metropolitan, Fry (1985) melaporkan bahwa umur puncak  penahanan pertama untuk pria dan wanita adalah 13. Dalam Studi Cambridge, usia puncak permulaan adalah 14. 4,6 persen pria pertama kali di hukum pada umur tersebut (Farrington 1992b). Kurva permulaan tersebut naik sampai umtu 25 pada pria kelas-pekerja di London dan Stockholm adalah sangat mirip (Farrington dan Wikstrom 1993).

            Bukannya menampilkan taraf permulan dengan semua orang dalam suatu kelompok yang masih sebagai angka penyebut  (denominator), adalah lebih untuk menampilkan taraf  “bahaya”. Hal ini menghubungkan angka para perlaku kejahatan pertama dengan jumlah orang yang tetap berisiko melakukan kejahatan pertama, tidak termasuk orang-orang dengan permulaan sebelumnya. Farrington, Loeber, Elliot, dkk. (1980) menampilkan taraf bahaya dan taraf permulaan untuk hukuman di Studi Cambridege. Taraf bahaya memperlihatkan puncak kemudian pada umur 17. 5,5 persen pria yang masih berisiko  pertama kali dihukum pada umur tersebut. Pada dasarnya, taraf bahaya puncak adalah lebih kemudian dan lebih besar daripada tarak permulaan puncak karena berkurangnya jumlah pria yang tetap berisko terhadap hukuman pertama dengan umur yang meningkat (denominator). McCord (1990) memperlihatkan bagaimana taraf  bahaya bervariasi menurut variabel latar belakang sosial. Di Studi Cambridge, Farrington dan Hawkins (1991) menemukan bahwa prediktor masa kanak-kanak terbaik pada permulaan dini versus kemudian dalam kejahatan adalah: jarang menghabiskan waktu luang dengan bapak, sangat suka membuat masalah, dan impulsifitas psikomotor yang tinggi.

            Dalam kenyataannya, dan dalam model matematika, umur sebenarnya permulaan kejahatan akan mendahului umur hukuman pertama. Dengan mengetahui frekuensi kejahatan individual yang sebenarnya (yang dapat diperkirakan dari interval waktu di antara kejahatan-kejahatan, adalah mungkin untuk memperkirakan umur permulaan yang sebenarnya dari umur permulaan yang diukur. Sebagai contoh, jika frekuensi kejahatan individual yang sebenarnya adalah dua per tahun, dan umur permulaan yang diukur (kejahatan pertama yang dicatat) adalah 13,0 tahun, umur permulaan yang sebenarnya adalah 12,5 tahun (karena waktu rata-rata  terhadap kejahatan pertama adalah 0,5 tahun).

            Kita juga diharapkan untuk mempelajari rangkaian permulaan, untuk menyelidiki seberapa jauh  permulaan satu jenis kejahatan diikuti oleh permulaan jenis yang lain. Umur permulaan bervariasi menurut berbagai jenis kejahatan yang berbeda. Dalam studi tentang pelaku kejahatan Montreal, LeBlanc dan Frechette (1989) menemukan bahwa pencurian di toko dan vandalisme cenderung terjadi sebelum umur permulaan rata-rata remaja (11), pencurian dan pencurian kendaraan motor dalam permulaan rata-rata remaja (14-15), dan kejahatan seks dan perdagangan obat-obatan dalam tahun remaja akhir (permulaan rata-rata 17-19). Juga dikembangkan dengan baik bahwa penyalah gunaan substansi tertentu memprediksikan penggunakan obat-obatan yang serius kemudian. Sebagai contoh, Yamaguchi dan Kandel (1984) memperlihatkan bahwa penggunaan alkohol mendahului merokok, yang pada gilirannya mendahului penggunaan mariyuana, yang pada gilirannya mendahului penggunaan obat-obatan terlaran yang lainnya.

            Dengan menilai dari umur rata-rata permulaan, permulaan mencuri di toko dan vandalisme mungkin menghasilkan kesempatan awal untuk mendeteksi para pelaku kejahatan kriminal serius. Namun, permulaan perilaku anti-sosial masa kanak-kanak seperti kekejaman terhadap hewan mungkin memberikan indikasi yang bahkan lebih awal. Berdasarkan laporan retrospektif oleh orang-tua tentang anak-anak yang sering berhubungan dengan klinik, Loeber dan kawan-kawan (1992) menemukan bahwa pelanggaran aturan di rumah cenderung terjadi pada umur rata-rata permulaan 4,5 tahun, kemudian kekejaman terhadap hewan (5,0), mengancam (5,5), berbohong, mencuri,  berkelahi (6,0), vandalisme (6,5) dan akhirnya pencurian (10,0), Kita diharapkan untuk menyelidiki apakah rangkaian permulaan ini terjadi dalam para individu. Rangkaian permulaan mungkin menyimpulkan adanya tahap-tahap ketika intervensi dapat diperkenalkan untuk mencegah peningkatan ke perilaku yang lebih serius.

            Dalam Studi Cambridge, umur rata-rata hukuman pertama adalah 17,5. Para pria yang pertama kali dihukum pada umur yang paling dini (10-13) cenderung menjadi para pelaku kejahatan yang paling bertahan, melakukan rata-rata 8,1 kejahatan yang mengarah ke hukuman dalam suatu karir kriminal yang bertahan 9,9 tahun (Farrington 1992b). Begitu juga,  Farrington dan Wikstrom (1993), dengan menggunakan laporan resmi di Stockholm, dan LeBlanc dan Frechette (1989( menggunakan laporan-sendiri dan laporan resmi di Montreal memperlihatkan bahwa lamanya karir kriminal berkurang dengan meningkatnya umur permulaan. Biasanya adalah benar bahwa permulaan dini oax memprediksikan karir anti-sosial yang serius dan panjang (Loeber dan LeBlanc 1990). Reitsma-Street dan kawan-kawan (1985) menemukan bahwa para remaja anti-sosial di Ontario telah memulai merokok, minum-minum, penggunaan obat-obatan, dan perilaku seksual pada rata-rata lebih dari dua tahun sebelum saudara kandung mereka yang non-anti-sosial.

            Jelas, umur awal permulaan mendahului karir kriminal panjang (lihat juga Home Office 1987). Apakah hal itu juga mendahului frekuensi kejahatan yang tinggi adalah kurang jelas. Hamparian dkk (1978) dalam suatu studi tentang remaja pelaku kekerasan di Ohio, melaporkan bahwa terdapat hubungan linier (negatif) antara umur permulaan dan jumlah kejahatan. Dengan mengabaikan kemungkinan penghentian, hal ini menyimpulkan bahwa frekuensi kejahatan mungkin konstan secara yang dapat ditoleran antara permulai dan ulang tahun ke-18. Namun,  Tolan (1987) menemukan bahwa frekuensi kejahatan yang dilaporkan-sendiri waktu itu adalah paling besar untuk orang-orang dengan masa permulaan yang paling dini.

            Adalah penting untuk mengetahui kenapa umur dini permulaan mempredikisi karir kriminal yang panjang dan kejahatan yang banyak. Menurut Gottfredson dan Hirschi (1986), satu kemungkinan adalah bahwa umur dini permulaan hanya merupakan satu gejala dari satu potensi kriminal yang tinggi, yang kemudian memperlihatkan dirinya sendiri dalam kejahatan yang bertahan lama dan serius.  Menurut teori ini, suatu umur dini permulaaan tidak mempunyai pengaruh terhadap konsepsi-konsepsi teoritis mendasar. Kemungkinan lain adalah bahwa umur dini permulaan dengan suatu cara mendukung kejahatan kemudian, mungkin karena pengaruh pengukuhan dari kejahatan dini yang berhasil atau efek penodaan oleh hukuman. Dengan kata lain, suatu permulaan dini menimbulkan perubahan dalam konsepsi teoritis  mendasar seperti probabilitas persistensi. Nagin dan Frrington (1992a) menyimpulkan bahwa hubungan terbalik antara umur permulaan dan persistensi (keberlanjutan) dalam Studi Cambridge dapat secara keseluruhan diakibatkan oleh keberlanjutan potensi kriminal yang ada sebelumnya, dan bahwa umur awal permulaan tidak mempunyai dampak tambahan terhadap keberlanjutan.

            Suatu kejahatan awal berjenis tertenu mungkin memprediksikan frekuensi yang tinggi kemudian atau karir kriminal yang serius. Sebagai contoh, studi  Home Office (1987) memperlihatkan bahwa kejahatan pencurian atau pencurian dengan pembongkaran permulaan secara khusus prediktif terhadap keberlanjutan dalam kejahatan. Jenis informasi ini mungkin berguna dalam mengidentifikasikan pada hukumana atau penahanan pertama orang-orang yang berisko tinggi meningkat menjadi seorang karir kriminal yang serius dan berlanjut.

Desistensi (Penghentian)

Umur sebenarnya penghentian dari kejahatan hanya dapat ditentukan dengan kepastian sesudah para pelaku kejahatan. Dalam Studi Cambridge sampai umur 32, umur rata-rata kejahatan terakhir,  menurut catatan resmi adalah 23, 3. Karena umur rata-rata kejahatan pertama adalah 17,5, panjang rata-rata karir kriminal yang dicatat adalah 5,8 tahun, dengan rata-rata  4,5 hukuman yang dicatat per pelaku kejahatan selama periode ini (Farrington 1992b).

            Dalam studi kelompok Philadelhia, Wolfgang dkk (1972) memperlihatkan bahwa probabilitas kembali melakukan kejahatan (persistensi dibandingkan dengan desistensi) meningkat sesudah kejahatan yang berturut-turut. Probabilitas ini adalah 0,54 sesudah kejahatan pertama, 0,65 setelah kejahatan kedua, 0,72 sesudah ketiga, dan mencapai asimtot sebesar 0,80 sesudah enam atau lebih penahanan. Dengan mengasumsikan suatu proses probabilitas dengan probabilitas rho  keberlanjutan sesudah setiap kejahatan, dan sebaliknya suatu probabilitas (1 – rho) penghentian, jumlah kejahatan masa depan yang diharapkan sesudah kejahatan tertentu adalah rho/(1 – rho), yang pada asimtot (rho + 0,80) adalah 4. Beberapa periset lain telah meniru hasil-hasil ini dengan memperlihatkan pertumbuhan dalam probabilitas residivisme setelah masing-masing kejahatan yang berturut-turut (lihat Blumstein dkk, 1985; Farrington dan Wikstrom, 1993).

            Barnet dll (1987) mengajukan  model matematika yang lebih rumit untuk data Studi Cambridge, yang bertujuan untuk menjelaskan interval waktu antara hukuman begitu juga probabilitas residivisme. Mereka membedakan “yang sering” dan “yang jarang” yang berbeda dalam taraf kejahatan dan probabilitas keduanya untuk berhenti sesudah masing-masing hukuman. Rangkaian longitudinal hukuman paling dicocokkan dengan mengasumsikan probabilitas persistensi sesudah masing-masing hukuman adalah 0,90 untuk pelaku yang sering dan 0.67 untuk pelaku kadang-kadang.

            Model-model ini mengasumsikan bahwa penghentian/desistensi terjadi atau tidak terjadi segera sesudah setiap  penghukuman. Dengan demikian terdapat asumsi tersirat yang sesuatu yang berkaitan dengan penghukuman (misalnya hukuman) mempunyai suatu pengaruh, dengan probabilitas tertentu.  Model alternatif adalah bahwa sesudah permulaan, penghentian terjadi secara berturut-turut sebagai proses tahunan. Dengan asumsi ini dalam data London, taraf tahunan penghentian untuk yang sering (0.11) tidak secara signifikan berbeda dari yang jarang (0,14). Adalah sulit untuk membedakan antara model-model alternatif ini berdasarkan rangkaian penghukuman saja. Namun, model-model ini mempunyai implikasi kebijakan dan teoritis yang sangat berbeda.

            Barnett dll (1989) juga melangsungkan tes prediktif model mereka dengan data Studi Cambridge. Model ini dikembangkan pada data penghukuman antara ulang tahun ke-10 dan ke-25 dan menguji data penghukuman ulang antara ulang tahun ke-25 dan 30. Secara umum, model ini tampil dengan baik, tapi tampaknya adalah perlu untuk mengasumsikan bahwa terdapat suatu  keadaan sebentar-sebentar/intermitensi (berhenti dan kemudian memulai kembali) dalam karir kriminal. Beberapa pelaku yang sering berhenti melakukan kejahatan pada umur rata-rata 19 dan kemudian memulai kembali sesudah periode sepanjang 7-10 tahun dengan tanpa penghukuman. Adalah penting untuk mengetahui kenapa pengawalan kembali ini muncul.

            Beberapa proyek telah secara eksplisit menyelidiki kenapa para pelaku kejahatan berhenti. Sebagai contoh, dalam Studi Cambridge, menikah dan pindah keluar London keduanya mendukung penghentian (Osborn 1980; West 1982). Shover secara eksplisit mengajukan perntanyaan eksplisit tentang penghentian kepada orang-orang yang lebih tua yang berhenti melakukan kejahatan. Alasan utama yang diajukan untuk penghentian berfokus pada meningkatnya biaya kejahatan (hukuman penjara yang lama), pentingnya hubungan yang intim dengan wanita, kepuasan yang meningkat dengan pekerjaan, dan menjadi lebihmatang, bertanggung jawab, dan tenang karena usia. Beberapa implikasi kebijakan dari riset penghentian adalah bahwa para pelaku kejahatan hendanya dibantu untuk tenang dalam hubungan pernikahan yang stabil dan dalam pekerjaan yang stabil, dan membantu untuk memisahkannya dari rekan-rekan kriminalnya.

Para Pelaku Kejahatan Kronis

Dalam studi kelompok Philadelphia, Wolfgang dkk (1972) memperlihatkan bahwa 6 persen pria (18 persen pelaku kejahatan) membentuk 52 persen dari semua tahanan remaja, dan menyebut ke 6 persen “pelaku kejahatan kronis”. Para orang kronis bahkan membentuk proprossi yang lebih tinggi dalam kejahatan serius: 69 persen dari semua penyerangan yang menjengkelkan, 71 persen pembunuhan, 73 persen pemerkosaan dengan kekerasan, 82 persen perampokan. Frekuensi dan keseriusan kejahatan biasanya berhubungan. Para periset lain telah secara esensial meniru hasil-hasil ini. Sebagai contoh, dalam Studi Cambridge, Farrington (1983a) menemukan bahwa sekitar 6 persen dari pria membentuk setengah dari semua penghukuman. Lebih lanjut, ketika penghukuman dari semua anggota keluarga (bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan) ditambahkan bersama. Ditemuka bahwa kurang dari 5 persen keluarga membentu separuh dari semua penghukuman (West dan Farrington 1977).  Di Stockholm. Wikstrom (1987) memperlihatkan bahwa hanya 1 persen dari para anggota kelompok Project Metrolpolitan (8 persen dari semua pelaku kejahatan) yang menimbulkan separuh dari semua kejahatan, sementara Pulkkinen (1988) di Finlandia menemukan bahwa 4 persen dari semua pria dan 1 persen wanita menyebabkan separuh dari semua penghukuman.

            Para pelaku kejahatan kronis yang menimbulkan jumlah yang tidak proporsional dari semua kejahatan jelas merupakan target utama untuk kontrol dan pencegahan kejahatan. Namun, banyak hal tergantung pada seberapa jauh mereka dapat diidentifkasikan sebelumnya. Blumstein dkk (1985) menyatakan bahwa Wolfgang dkk (1972) mengidentifikasikan para pelaku kronis itu secara retrospektif.  Bahkan jika  remaja-remja yang ditahan benar-benar homogen dalam potensi kriminal mendasar mereka, faktor kesempatan saja akan menyebabkan sebagian dari mereka mendapatkan penahanan yang lebih sering dan yang lain mendapatkan yang lebih sedikit. Karena proses-proses probalistik ini, orang-orang dengan penahanan paling banyak – didefinisikan sebagai fakta tersebut sebagai orang-orang kronis – akan membentuk  fraksi yang tidak seimbang dari jumlah total orang yang ditahan. Sebagai contoh, jika suatu dadu dilemparkan 30 kali dan lima skor yang paling tinggi ditambahkan, hal ini akan membentuk fraksi yang tidak seimbang dari skor total yang diperoleh dalam ke-30 lemparan (30 dari dari 105, berdasarkan rata-rata. 16, 7 persen dari lemparan membentuk 28,6 persen dari skor total.

            Suatu pertanyaan kunci adalah apakah para pelaku kejahatan kronis berbeda secara prospektif dari para pelaku non-kronis dalam frekuensi kejahatan individual mereka. Blumstein dll (1985) menyelidiki hal ini dalam Studi Cambridge. Mereka menggunakan skala variabel tujuh point yang diukur pada umur 8-10, yang mencerminkan perilaku anti-sosial anak, kehilangan secara ekonomi, orang tua yang dihukum, kecerdasan yang rendah, dan perilaku pengasuhan anak yang buruk. Dari 55 orang anak yang mencetak angka 4 atau lebih, 14 adalah pelaku kejahatan yang  kronis (dari total 23 pelaku kronis), 22 dihukum, dan hanya 18 yang tidak sedang dihukum. Dengan demikian, disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku kronis telah diprediksi di muka berdasarkan informasi yang tersedia pada umur 10. Adalah benar bahwa hanya minoritas orang yang mencetak skor tinggi yang menjadi kronis. Namun, seperti yang akan dijelaskan di bawah, sisanya tidak semua dinilai sebagai “positif palsu”  atau kesalahan dalam prediksi.

            Blumstein dkk (1985) mengembangkan model matematik dimana semua pria Londin diklasifikasikan sebagai “tidak berdosa”,  “pelaku yang berhenti (desisters)”, “pelaku yang berlanjut (persisters)”.  Hasil yang cocok dengan probabilitas residivisme dalam survei diperoleh dengan mengasumsikan bahaw probabilitas keberlanjutan sesudah setiap penghukuman adalah 0,87 untuk pelaku yang berlanjut dan 0,57 untuk pelaku yang berhenti. Proporsi para pelaku kejahatan pertama yang adalah pelaku yang berlanjut adalah 28 persen. Pelaku yang berlanjut dan yang berhenti berbeda dalam kemungkinan a priori (sebelumnya) untuk berlanjut, tidak dalam dalam jumlah penghukuman             a posteori/sesudahnya (seperti pada pelaku kronis).

            Yang menarik, jumlah pelaku kronis yang diprediksi di antara para pelaku kejahatan (37 mencetak empat atau lebih dari skala tujuh poin) adalah serupa dengan jumlah pelaku yang berlanjut yang dihipotesiskan menurut model matematika.  Lebih lanjut, proses individual keluar dari kejahatan pada pelaku kronis yang diprediksi sangat cocok dengan proses keluar agregat/himpunan dari para pelaku yang berlanjut yang diprediksikan oleh model matematika dengan parameter-parameter yang diperkirakan dari data residivisme agregat. Dengan demikian, pelaku kronis yang diprediksikan dapat dipandang sebagai ekuivalen dengan para pelaku yang berlanjut. Menurut model matematika, karena proses probabilistis, 18,3 dari 36,7 pelaku yang berlanjut akan terus berlanjut untuk mendapatkan tujuh atau lebih penghukuman pada umur 25 (dan dengan demikian diklasifikasikan sebagai kronis). Kenyataannya, 15 dari 37 kejahatan yang diprediksikan menjadi kronis menjadi pelaku kronis sebenarnya. Model matematika tersebut memperlihatkan bahwa adalah tidak tepat untuk melihat ke 23 pelaku kejahatan sebagai “positif palsu” karena konsep ini mencerminkan prediksi yang deteministis. Sebagian besar ketidakcocokan antara pelaku kronis yang diprediksikan dan yang sebenarnya (18,4 dalam model, dari ketidakcocokan sebenarnya sebesar 22) mencerminkan proses penghentian probabilistis bukannya kesalahan dalam identifikasi.

Durasi (Jangka Waktu)

Terdapat lebih sedikit riset tentang riset karir kriminal, Farrington dan Wikstrom (1993) menemukan bahwa, sampai umur 25, anak-anak kelas pekerja mempunyai panjang karir rata-rata di London (3,9 tahun) dan di Stockholm (3,5 tahun). Seperti yang telah disebutkan, anak-anak pria yang pertama kali dihukum pada umur paling dini (10-13) di Studi Cambridge cenderung menjadi para pelaku kejahatan yang paling bertahan/berlanjut, dengan panjang karir rata-rata mendekati 10 tahun sampai umur 32. Orang-orang yang pertama kali pertama kali dihukum pada umur 10-11 mempunyai panjang karir rata-rata selama 11,5 tahun (Farrington 1992b).  Lebih dari seperempat dari semua pria yang dihukum mempunyai karir kriminal yang bertahan lebih lama dari 10 tahun. Jangka waktu rata-rata karir kriminal berkurang secara mencolok dari umur 16 (7, 9 tahun) ke umur 17 (2,9 tahun), menyimpulkan bahwa para pria yang pertama kali dihukum ketika remaja ini merupakan pelaku kejahatan yang jauh lebih berlanjut daripada orang yang pertama kali dihukum sebagai orang dewasa.

            Barnett dkk (1987) memperkirakan panjang karir di Studi Cambridge dengan menggunakan model matematika mereka. Secara rata-rata, para pelaku yang sering mempunyai jangka waktu (durasi) 8,8 tahun dan pelaku kadang-kadang mempunyai jangka waktu 7,4 tahun (Kedua kelompok mencakup hanya pria denagn dua atau lebih hukuman). Dengan demikian, pelaku yang sering dan kadang-kadang tidak berbeda jauh dalam panjang karir mereka, biarpun mereka cukup besar dalam frekuensi  kejahatan individual mereka. Hanya sedikit yang diketahui tentang prediktor dan korelasi dalam durasi karir kriminal.

            Konsep penting lainnya adalah panjang sisa/residual dari karir kriminal pada waktu tertentu. Blumstein dll (1982) menggunakan metode tabel-hidup (life-table) untukmemperkirakan panjang karir residual (sisa), dan seperti yang telah dijelaskan, menemukan bahwa hal itu memuncak antara umur 30 dan 40. Satu area dimana pengetahuan tentang panjang karir sisa adalah penting adalah dalam memperkirakan pengaruh penahanan yang menghilangkan-kapasitas. Jika  waktu penahanan rata-rata melebihi panjang karir sisa, orang-orang akan dipenjara melebihi titik dimana mereka akan berhenti melakukan kejahatan. Dengan demikian, ruang penjang yang berharga mungkin disia-siakan dengan memenjarakan orang-orang yang telah berhenti melakukan kejahatan.

Kontinuitas

Secara umum. terdapat kontuinas (keberlanjutan) antara melakukan kejatan dalam satu rentang umum dan melakukan kejahatan pada umur yang lain. Dalam Studi Cambridge, hampir tiga perempat (73 persen) dari orang yang dihukum sebagai remaja pada umur 10-16 dihukum lagi paa umur 17-24, dibandingkan dengan hanya 16 persen dari orang yang tidak dihukum sebagai remaja (Farrington 1992b).  Hampir setengah (45 persen) dari orang yang dihukum sebagai remaja dihukum ulang pada umur 25-32, dibandingkan dengan hanya 8 persen dari orang-orang yang tidak dihukum sebagai remaja. Lebih lanjut, kontinuitas dari waktu ke waktu ini tidak sekedar mencerminkan kontinuitas dalam reaksi polisi terhadap kejahatan. Farrington (1989c), memperlihatkan bahwa, untuk 10 kejahatan yang dispesifikasi, kontinuitas yang signifikan antara melakukan kejahatan di satu rentang umur dan melakukan kejahatan rentang umur kemudian berlaku untuk laporan sendiri begitu jgua penghukuman resmi.

            Studi-studi lain (al. McCord 1991) memperlihatkan kontinuitas yang serupa. Sebagai contoh di Swedia, Stattin, dan Magnusson (1991) melaporkan bahwa hampir 70 persen pria yang didaftarkan atas kejahatan sebelum umur 15 didaftarkan kembali antara umur 15 dan 20, dan hampir 60 persen terdaftar antara 21 dan 29. Juga, jumlah kejahatan remaja adalah prediktor yang efektif dari jumlah kejahatan dewasa (Wolfgang dkk, 1987). Farrington dan Wikstrom (1993) memperlihatkan bahwa terdapat kontinuitas yang cukup besar dalam melakukan kejahatan antara umur 10 dan 25 di kota London dan Stickhom.

            Tidak selalu disadari bahwa kontinuitas relatif adalah sangat dapat kompatibel dengan perubahan mutlak. Dengan kata lain, penatan relatif orang-orang pada suatu konsepsi yang mendasar seperti potensi kriminal dapat tetap stabil secara signifikan dari waktu ke waktu, biarpun tingkat potensi kriminal mutlak berkurang secara rata-rata untuk semua orang. Sebagai contoh, Farrington  (1990a) di Studi Cambridge memperlihatkan bahwa prevalensi kejahatan yang dilaporkan sendiri berkurang secara signifikan antara 18 dan 32, tapi bahwa terdapa kecenderungan signifikan untuk antara umur 18 dan 32, tapi bahwa terdapat kecenderungan signifkan untuk pelaku kejahatan terburuk pada umur 18 untuk juga menjadi pelaku kejahatan terburuk pada umur 32.

            Terdapat dua alasan alternatif untuk kelanjutan antara kejahatan masa depan dan masa lalu (Nagin dan Farrington 1992b). Salah satunya adalah bahwa hal itu mencerminkan konsepsi mendasar yang stabil seperti potensi kriminal. Hal ini disebut sebagai penjelasan “heterogenitas persisten”. Yang kedua adalah bahwa  dilakukannya satu kejahatan menimbulkan kenaikan dalam probabilitas dalam dilakukan dari kejahatan masa depan, mungkin karena pengukuhan ulang atau penodaan/stigmatisasi. Hal ini disebut sebagai penjelasan “depedensi keadaan”. Dalam memprediksi penghukuman selama masing-masing rentang umur di Studi Cambridge, model yang terbaik mencakup umur, kecerdasan, kenekadan, orang tua yang dihukum, dan pengasuhan anak yang buruk, tapi tidak mencakup penghukuman sebelumnya. Dengan demikian, penghukuman sebelumnya tidak mempredisi hukuman masa depan secara independen dari faktor-faktor latar belakang dan umur, sehingga bahwa penjelasan heterogenitas yang persisten mendapat dukungan. Dengan kata lain, kontinuitas antara hukuman masa lalu dan depan mencerminkan kontinuitas dalam potensi kriminal yang mendasar.

            Hasil-hasil ini sesuai dengan gagasan bahwa terdapat kecenderungan untuk keberlanjutan dari “kepribadian anti sosial’ yang mendasari dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan menuju usia dewasa. Robin (eg, 1986) telah secara konsisten memperlihatkan bagaimana suatu konstelasi indikator perilaku antis-sosial memprediksikan konstelasi indikator-indikator  perilau anti sosial dewasa. Dalam beberapa studi longitudinal, jumlah gejala masa kanak-kanak yang berbeda memprediksikan jumlah gejala dewasa yang berbeda, bukannya ada kaitan antara gejala anak-anak dan dewasa tertentu (Robins dan Wish 1977, Robins dan Ratcliff 1987, 1980). Berbagai studi yang lain juga memperlihatkan bahwa masalah perilaku masa kanak-kanak memprediksi perilaku anti-sosial dan kejahatan kemudian (al Loeber dan LeBlanc, 1990). Sebagai contoh, Spivack dkk (1996) di Philadelphia menemukan bahwa  perilaku bermasalah di taman kanak-kanak (umur 3-4) memprediksikan kontak poliso pada masa kemudian, dan Ensminger dkk (1983) di Chicago dan Tremblay dkk (1988) di Montreal memperlihatkan bahwa pemeringkatan keagresifan oleh guru dan teman di kelas satu (umur  6-7) memprediksikan kejahatan melapor sendiri pada umur 14-15.

            Begitu juga, dalan Studi Cambridge terdapat bukti kontinuitas dalam perilaku sosial dari masa kanak-kanak sampai umur remaja. Skala kepribadian anti-sosial pada umur 10 berkorelasi 0,50 dengan skala yang berhubungan pada umur 14 dan 0,38 dengan skala pada umur 18 (Farrington 1991a). Prediktor terbaik kedua dari skala kecenderungan anti-sosial pada umur  18 adalah masalah masalah suka menganggu pada masa kanak-kanak (membuat gangguan di sekolah, al perilaku buruk atau kemalasan) pada umur 8-10, diperingkatkan oleh teman dan guru (Farrington 1993b), prediktor terbaik kedua adalah mempunyai orang tua yang dihukum pada umur 10. berkaitan dengan tipe khusus perilaku anti-sosial, sifat suka menganggu/bermasalah adalah satu-satunya faktor yang diukur pada umur 8-10 yang secara signifikan memprediksikan pengancaman pada umur 14 dan 18 (Farrington 1993d). Lagi, sifat bermasalah pada umur 8-10 adalah prediktor terbaik dari mangkin dan agresi pada umur 12-14 di SLTP (Farrington 1980, 1989a).

            Juga terdapat kontinuitas dalam perilaku anti sosial dalam usia-usia yang lebih mudah. Sebagai contoh, Rose dkk (1989) di New York City menemukanb ahwa skor ekstenalisasi (minggat) pada Checklist Perilaku Anak Achenbacah (menggambarkan sindrom anti-sosial menyeluruh/broadband. Lihat Achenbach dan Edelbrock 1983) secara signifikan berkorelasi (r karir kriminal 0,57) antara umur 2 dan 5.  Lebih lanjut, pemeringkatan ibu terhadap temparamen sulit anak laki-lakinya pada umur 6 bulan secara signifikan memprediksikan (rkarir kriminal0,31) skor ekstenalisasinya pada umur 8 tahun dalam survei longitudinal Bloomington (Bates dkk, 1991). Bisa diperdebatkan bahwa jenis hubungan ini mencerminkan stabilitas kepribadian orang tua daripada perilaku anak, tapi hasil-hasil yang serupa diperoleh bahkan dengan sumber data yang berbeda (orang tua pada umur yang lebih awal dan guru-guru kemudian). Dalam London luar, Richman dkk. (1985) melaporkan bahwa masalah perilaku cenderung bertahan antara 3 dan 8, dan di Selandia Baru White dkk (1990) memperlihatkan bahwa skor eksternalisasi dan sulit untuk diatur pada umur 3 memprediksi perilaku anti-sosial pada umur 11.

            Juga terdapat kontinuitas dalam perilaku anti-sosial dari remaja sampai dewasa. Dalam Studi Cambridge, suatu ukuran disfungsi sosial dewasa pada umur 32 dikembangkan berdasarkan penghukuman (dalam lima tahun sebelumnya), kejahatan yang dilaporkan sendiri, kondisi rumah yang buruk, sejarah pekerjaan yang buruk, penyalahgunaan zat tertentu, kekerasan, dan kesehatann mental yang buruk (skor yang tinggi pada Kuesioner Kesehatan Umum, lihat Farrington dkk 1988a, b, dan Farrington 1989b). Ukuran disfungsi sosial dewasa pada umur 32 secara signifikan diprediksi oleh ukuran kecenderungan anti-sosial pada umur 18 (Farrington 1993b). Begitu juga, ukuran kepribadian anti-sosial pada umur 32 dikembangkan dan dapat dibandingkan dengan ukuran kepribadian anti-sosial  untuk masa-masa lebih awal. Kepribadian anti-sosial pada 18 berkorelasi 0,33 dengan kepribadian anti-sosial pada umur 32 (Farrington 1991a).

            Dinyatakan dengan cara lain, 60 persen dari sebagian pria anti-sosial pada umur 18 tetap dalam perilaku anti-sosial kemudian pada umur 32. Dengan memperhatikan perubahan lingkungan yang sangat besar antara 18 dan 32, ketika para pria tersebut meninggalakan rumah orang tua mereka, menuju periode pengaturan hidup yang tidak stabil, dan akhirnya menetap dalam rumah tangga, konsistensi dari waktu ke waktu ini tampaknya mencerminkan konsitensi dalam kepribadian individual daripada konsistensi lingkungan. Sering ditemukan bahwa hampir separuh sampel anak-anak anti-sosial berlanjut menjadi orang dewasa yang anti-sosial. Dengan membandingkan korelasi 0,55 antara umru 18 dan 32 dengan  korelasi 0,38 antara umur 10 dan 18, adalah menarik bahwa terdapat stabilisasi yang meningkat dari kepribadian anti-sosial menurut umur.

            Zoccolillo dkk (1992) dalam studi lanjutan terhadap anak-anak yang sedang diasuh, juga memperlihatkan kontinuitas antara gangguan perilaku masa kanak-kanak (pada umur 9-12) dan disfungsi sosial dewasa (pada umur 26) dalam bidang pekerjaan dan hubungan sosial dan seksual. Sebagai contoh, 81 persen orang-orang dengan tiga atau lebih gejala gangguan perilaku memperlihatkan disfungsi dalam dua atau lebih bidang dibandingkan dengan hanya 21 persen orang-orang dengan 0-2 gejala gangguan perilaku. Mendekati separuh (40 persen) dari pria dengan tiga atau lebih gejala gangguan perilaku memperlihatkan perilaku anti sosial yang persisten sesudah 18 dan memenuhi kriteria psikiatrik untuk gangguan kepribadian anti-sosial dewasa.

Kontinuitas dalam perilaku anti-sosial tidak berarti bahwa kita ingin mempelajari pengaruh pada segi-segi karir kriminal seperti awal dan penghentian. Tidak seperti Gottfredson dan Hirschi (1990), saya tidak akan berargumen bahwa semua segi karir krimnal hanya mencerminkan satu konsepsi mendasar potensi kriminal. Juga, persistensi perilaku anti-sosial tidak berarti bahwa tidak ada cakupan untuk perubahan. Korelasi antara tindakan kepribadian anti-sosial pada umur-umur yang berbeda (misalnya korelasi 0,55 antara 18 dan 32), dan fakta bahwa hanya sekitar setengah anak anti-sosial menjadi orang dewasa anti-sosial, memperlihatkan bahwa sejumlah besar perubahan relatif terjadi. Hal ini menjadikan mungkin untuk menyelidiki faktor-faktor yang mungkin mendorong anak-anak anti-sosial untuk menjadi kurang anti-sosial ketika mereka menjadi makin tua, sehingga mungkin mendorong penghentian awal.

            Terdapat kontinuitas spesifik dan umum dalam perilaku anti-sosial dari umur remaja sampai dewasa. Dalam Studi Cambridge, Farrington  (1990a) mengembangkan ukuran perubahan mutlak dan konsistensi relatif antara 18 dan 32. Sebagai contoh, prevalensi penggunaan mariyuana berkurang secara signifikan, dari 29 persen pada umur 18 menjadi 19 persen pada umur 32. namun, terdapat kecenderungan signifikan untuk para pengguna pada umur 18 untuk juga menjadi pengguna pada umur 32 (44 persen pengguna pada umur 18 adalah pengguna pada umru 32, sementara hanya 8 persen dari nonpengguna pada 18 menjadi pengguna pada umur 32). Para periset lain (misalnya Ghodsian dan Power 1987) juga telah melaporkan konsistensi signifikan dalam penyalahgunaan zat antara remaja dan dewasa.

            Sebaliknya, prevalensi minum-minum dan mengendarai sambil mabuk bertambah secara signifikan antara 18 dan 32, tapi terdapat lagi konsistensi yang signifikan dari waktu ke waktu. Prevalensi  merokok berat tidak berubah secara signifikan antara 18 dann 32, tapi terhadap lagi konsistensi signifikan dari waktu ke waktu. Karena itu, konsistensi relatif dapat berdampingan dengan kenaikan mutlak, pengurangan, atau keadaan konstan dalam perilaku anti-sosial dalam Studi Cambridge. Di Belanda, Verhulst dkk (1990) juga melaporkan stabilitas relatif dan perubahan mutlak dalam perilaku anti-sosial masa kanak-kanak.

            Biasanya terdapat kontinuitas spesifik dan umur dalam agresi dan kekerasan dari tahun-tahun remaja sampai dewasa. Pada Studi Cambridge, agresi pada umru 16-18 adalah prediktor terbaik dari berkelahi pada umur 32 (Farrington 1989a). Penyerangan pasangan pada umur 32 secara signifikan diprediks oleh agresi terhadap guru pada umur 12-14, dan oleh kepribadian anti-sosial pada umur 14 dan 18, tapi tidak (secara mengejutkan) oleh agresi pada umur 18 (Farrington 1993a). Mengancam pada umur 32 secara spesifik diprediksikan oleh perilaku mengancam pada umur 14 dan 18 secara independen dari kontinuitas antara ageri pada 14 dan 18 dan agresi pada umru 32 (Farrington 1993d). Lebih lanjut, tindakan mengancam pada umur 14 dan 18 memprediksikan tindakan mengancam oleh anaknya ketika dia berusia 32 tahun, memperlihatkan bahwa terhadap kelanjutan antargenerasi dalam perbuatan mengancam (bullying). Dalam studi mereka di New York, Eron dan Huesmann (1990) juga menemukan bahwa agresi seorang anak laki-laki pada  umru 8 memprediksi tidak hanya agresi dan penyerangan pasangannya pada umur 30 tapi juga keagresifan anaknya.

Spesialisasi dan Peningkatan

Pada Studi Cambridge, Farrington (1991b) menginvestigasi sejauh mana pelanggar tindak kejahatan terspesialisasi. Kurang lebih 1/3 dari pria yang dituduh (50 dari 153) adalah dituduh tindakan kekerasan (penyerangan, perampokan, atau tindak pengancaman). Mereka melakukan tindakan dengan total 85 tindak pelanggaran dengan kekerasan (rata-rata 1,7 per orangnya), tetapi mereka juga terbukti melakukan 263 tindak pelanggaran bukan kekerasan (rata-rata 5,3 per orangnya). Hanya 7 dari 50 pelanggar tindak kejahatan tidak terbukti melakukan tindak pelanggaran bukan kekerasan. Peneliti lain(contoh Hamparian dkk, 1978; Snyder 1988) juga menemukan bahwa mayoritas pelanggar tindak kejahatan adalah bukan tidak kekerasan. Farrington (1991b) menguji sebuah model yang diasumsikan bahwa pelanggaran tindak kejahatan terjadi secara random pada karir kriminal. Karena data tersebut sesuai dengan model ini, dapat disimpulkan bahwa pelanggar tidak memiliki spesialisasi dalam tindak pelanggaran. Selain itu, pelanggar tindak kejahatan dan bukan tidak kejahatan/kekerasan bukan pelanggar yang terus menerus adalah nampaknya mempunyai ciri yang sama pada masa kanak-kanak, remaja dan dewasa. Karena itu, pelanggar tidak kejahatan adalah biasanya pelanggar yang sering melakukan pelanggaran.

            Menggunakan data karir kriminal yang dikumpulan di South East Prison Survey, Stander dkk (1989) meneliti spesialisasi dengan acuan/susunan pada perubahan dari satu tindak pelanggaran ke tindak pelanggaran lain. Biasanya, susunan ini tidak berubah (stabil/konstan) selama karir kriminal. Stander dkk., mempelajari apakah kejadian pelanggaran dapat dilihat sebagai rantai urutaan pertama Markov (contoh apakah kemungkinan dari pelanggaran yang mengikuti pelanggaran lain tidak dipengaruhi oleh catatan pelanggaran sebelumnya), tetapi disimpulkan bahwa mereka tidak dapat. Dimana terdapat sejumlah hal yang umum dalam pelanggaran, terdapat beberapa spesialisasi yang berhubungan dengan hal itu. Mereka menemukan bahwa pelanggar tindak kejahatan seks adalah yang paling terspesialisasi, dan bahwa spesialisasi dalam penipuan adalah terutama dicirikan untuk pelanggar kontinyu. Penelitian karir kriminal lain juga menyatakan bahwa terdapat tingkat kecil dari spesifikitas terdapat pada sejumlah besar keumuman atau fleksibilitas dalam melakukan pelanggaran (lihat Farrington, Snyder dan Finnegan, 1988). Juga terdapat beberapa indikasi dari peningkatan spesialisasi (penurunan diversifikasi) dengan umur.

            Terdapat penelitian yang lebih sedikit tentang peningkatan (eskalasi), sebagian karena asumsi dominan dalam fleksibilitas dan pada fakta bahwa tipe yang berbeda dari pelanggar nampaknya terbukti melakukan pelanggaran hampir secara random selama karir kriminal. Pada studi kelompok Philadelphia, Tracy dkk.., (1990) menemukan bahwa rata-rata keseriusan dari pelanggaran meningkat sejalan dengan pelanggar bertambah usia dan dengan setiap tindak pelanggaran yang berhasil. Informasi lain tentang peningkatan, dan terutama tentang perkiraan dari peningkatan, adalah dibutuhkan..

Pelanggaran pendukung dan Motifnya

Penelitian karir kriminal sebelumnya terutama hanya memfokuskap pada kelaziman, frekuensi, permulaan, penghentian, durasi, dan spesialisasi. Meskipun demikian, terdapat banyak bentuk pelanggaran lain yang dapat dipelajari dalam penelitian karir kriminal. Ini mencakup apakah seseorang melakukan suatu pelanggaran sendiri atau dengan orang lain; lokasi dari pelanggaran, dan jarak yang ditempuh oleh pelanggar untuk melakukan pelanggaran tersebut; motif untuk melakukan pelanggaran; metoda dalam melakukan pelanggaran, termasuk penggunaan kekuatan psikologis atau fisik; kemungkinan pelanggar untuk tertangkap oleh polisi, terbukti bersalah, dan dimasukkan kedalam penjara; dan penggunaan pelanggar akan biaya dan keuntungan dari tindak pelanggaran. Sebelum tulisan LeBlanc dan Frechette (1989), hanya terdapat sedikit penelitian tentang topik ini dalam perspektif karir kriminal, mengabaikan hubungan yang potensial mereka. Banyak bentuk pelanggaran dapat membantu dalam mendeteksi pelanggar, sebagai contoh melalui “melihat riwayat pelanggar” (Contoh Canter 1989), tetapi disini saya akan memfokuskan pada pelanggaraan pendukung dan motifnya.

            Pada Studi Cambridge, Reiss dan Farrington (1991) menemukan bahwa kira-kira setengah dari semua pelanggar yang terbukti bersalah dengan (biasanya satu atau dua orang) lainnya, dan bahwa kejadian dari pelanggaran pendukung adalah paling besar untuk pembongkaran dan perampokan. Pelanggaran pendukung menurun secara konstan sesuai dengan umur dari 10 hingga 32. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini bukan disebabkan karena pelanggaran pendukung menurun tetapi karena pria berubah dari mendukung pelanggaran pada usia remaja mereka hingga sendiri dalam melakukan pelanggaran di usia 20-an dari pelanggar. Pria yang melakukan tindak pelanggaran pertama mereka dengan orang/pelanggar lain cenderung memiliki karir kriminal yang lebih panjang daripada pelanggar yang melakukan tindak pelanggaran mereka sendiri, tetapi ini terutama karena tindak pelanggaran pertama dengan yang lain telah melakukan pelanggaran pada usia yang lebih muda daripada tindak pelanggaran pertama yang sendiri, dan tentu saja pelanggar yang memiliki usia lebih awal dalam mengawali pelanggaran cenderung untuk lebih konsisten dalam melakukan pelanggaran pendukung atau pelanggaran sendiri antara satu pelanggaran ke pelanggaran lain.

            Pembongkaran, perampokan, dan pencurian dari kendaraan terutama adalah cenderung untuk melibatkan pendukung (partner) pelanggar. Biasanya, pendukung pelanggar adalah sama dalam usia, jenis kelamin dan ras dengan pihak pria pelanggar, dan tinggal berdekatan dengan tempat tinggal pria dan lokasi dari tindak pelanggaran. Meskipun demikian, kesamaan antara pria dan pendukung mereka, dan kedekatan tempat tinggal mereka, menurun sejalan dengan usia. Hubungan pendukung pelanggar cenderung untuk tidak bertahan lama; jarang sekali lebih dari satu tahun. Kira-kira 1/3 dari pelanggar yang paling kontinyu secara terus menerus melakukan pelanggaran dengan pendukung pelanggar yang kurang memiliki pengalaman, dan karena itu nampaknya cenderung untuk terus berulang dalam merekrut orang lain menjadi suatu kehidupan tindak kriminal. Perekrutan adalah sangat umum untuk tindak pelanggaran perampokan. (Untuk suatu review dari penelitian pada pendukung pelanggar, lihat Reiss, 1988.)

            West dan Farrington (1977) menemukan bahwa motif yang paling umum yang ada untuk pelanggaran properti (46% dari pelanggaran yang dilaporkan sendiri, 43% pelanggaran mengarah pada pengakuan) adalah pelanggaran yang efektif, rasional dan ekonomis; pelanggaran dilakukan untuk kebutuhan materi. Motif yang paling umum berikutnya (31% pelanggaran yang dilaporkan sendiri, 22% pelanggaran pengakuan) dapat dimasukkan dalam kategori hanya mencari kesenangan/kepuasan saja; pelanggaran yang dilakukan untuk kepuasan, kesenangan, atau untuk melepaskan kebosanan. Secara umum, motif yang bermanfaat mendominasi hampir semua jenis pelanggaran properti seperti perampokan dan pencurian, kecuali vandalisme dan pencurian motor yang dilakukan terutama untuk alasan kesenangan semata, dan pengutilan adalah sebagian bermotifkan kebutuhan dan sebagian untuk kesenangan. Pelanggaran diusia lebih muda (dibawah 17 tahun) adalah relatif cenderung untuk dilakukan untuk alasan hedonistik (kesenangan semata), sedangkan pelanggaran diusia yang lebih tua (17 tahun atau lebih) adalah relatif cenderunt untuk dilakukan karena alasan kebutuhan.

            Data ini adalah sama dengan yang dilaporkan oleh Petersilia dkk (1978) dalam survey tinjauan ulang tentang kurang lebih 50 perampok bersenjata yang ditahan di penjara California. Motif utama untuk tindak kriminal yang dilakukan mereka diusia muda adalah untuk kesenangan dan pengaruh teman, tetapi motif utama untuk tindak kriminal mereka diusia dewasa adalah untuk mendapatkan uang – untuk obat-obatan atau alkohol atau untuk menghidupi mereka sendiri atau keluarga mereka. Penemuan yang sama dilakukan oleh LeBlanc dan Frechette (1989) di Montreal. (Untuk review dari penelitian motivasii, lihat Farrington 1993c.)

            Pada Studi Cambridge, Farrington dkk (1982) juga mempelajari motif untuk tindak agresif (perkelahian fisik). Mereka menemukan bahwa kunci dimensi (pandangan) adalah apakah pria berkelahi sendiri atau dalam kelompok. Pada perkelahian individu, pria biasanya terprovokasi, menjadi marah, dan memukul dengan tujuan untuk melukai lawannya dan untuk melampiaskan ketegangan internalnya. Dalam perkelahian kelompok, pria seringkali berkata bahwa ia terlibat karena untuk menolong temannya atau karena ia diserang, dan jarang sekali ia berkata bahwa ia marah. Perkelahian kelompok adalah lebih serius, terjadi di bar atau jalanan, dan mengarah kepada keterlibatan polisi. Perkelahian seringkali terjadi ketika kejadian skala kecil meningkat, karena kedua sisi ingin mendemonstrasikan kekuatan dan kemaskulinan mereka dan tidak mau untuk bereaksi dalam cara yang lebih damai. Hal yang sama, Berkowitz (1978) menginterview beberapa pelanggar yang terbukti bersalah dan menemukan bahwa hampir semua kejadian muncul dari argumen (cekcok) dan luapan kemarahan terutama ditujukan untuk melukai korban; kasus yang paling sering kedua adalah kebutuhan seorang teman akan bantuan.

            Di masa mendatang, penelitian karir kriminal harus diperluas untuk mempelajari kisaran yang lebih luas tentang fitur karir. Sebagai contoh, jika motif praktis meningkat dan motif kesenangan berhenti menyerang (dan jika begitu mengapa ?) atau karena orang-orang yang termotivasi demi kesenangan berubah menjadi bermotif praktis (dan jika begitu mengapa ?)? Penelitian yang sejalan/ sejajar (longitudinal) yang prospektif akan dibutuhkan untuk mengatasi hal tentang masalah karir kriminal ini.

PENGARUH PADA KARIR KRIMINAL

Faktor Resiko

Faktor resiko adalah merupakan faktor awal yang meningkatkan resiko munculnya kejadian seperti awal, sering/frekuensi, terus menerus, atau durasi dari tingkah laku anti-sosial. Untuk mendirikan penentuan faktor resiko dan fitur karir kriminal, data longitudinal dibutuhkan. Fokus dalam bab ini adalah pada faktor resiko untuk awal atau kemerataan/kelaziman dari penyerangan dan tingkah laku anti-sosial. Beberapa studi telah mengamati faktor resiko untuk terus menerus atau durasi. Meskipun demikian, di Cambridge Study, Farrington dan Hawkins (1991) menginvesitigasi faktor yang memprediksi faktor yang diperkirakan apakah pelanggar yang terbukti berusia dibawah 21 terus atau berhenti antara usia 21 dan 32 tahun. Prediktor yang paling independen dari persistensi mencakupkan anak itu jarang menghabiskan waktu luang mereka dengan ayah mereka di usia 11-12 tahun, intelejensia yang rendah di usia 8-10 tahun, bekerja tidak tetap di usia 16 tahun, dan peminum berat di usia 18 tahun. Memang, hampir 90% dari pria tertuduh yang secara sering menganggur dan peminum berat ketika remaja berlanjut kembali menjadi tertuduh setelah usia 21 tahun.

            Juga sulit untuk menentukan apakah setiap faktor resiko yang ada adalah suatu indikator (gejala) atau suatu penyebab yang mungkin dari tingkah laku anti-sosial. Masalah yang diangkat oleh dorongan tiba-tiba telah disebutkan sebelumnya. Pada contoh lain, apakah mabuk-mabukan, membolos, menganggur, dan perceraian merupakan kecenderungan menuju anti-sosial, atau apakah mereka yang menyebabkan (suatu peningkatan) dari hal itu ? Adalah penting untuk tidak memasukkan suatu ukuran dari variable dependen sebagai variable independen dalam analisis kausal, karena ini akan mengarah kepada kesimpulan yang salah (berulang) dan kesalahan interpretasi dari kekuatan penjelasan atau perkiraan (lihat contoh Amdur 1989).

            Adalah tidak masuk akal untuk membantah bahwa beberapa faktor adalah merupakan indikasi juga penyebab. Sebagai contoh, variasi jangka pendek antara individu dalam kecenderungan anti-sosial dapat direfleksikan dalam variasi dalam konsumsi alkohol, pada saat variasi jangka pendek dalam individu konsumsi alkohol dapat menyebabkan tingkah laku anti-sosial selama periode jumlah minum yang makin banyak. Interpretasi dari faktor lain mungkin lebih jelas. Sebagai contoh, diekspos sebagai teknik anak hingga orang tua yang memiliki latar belakang miskin dapat menyebabkan kecenderugnan anti-sosial tetapi bukan merupakan suatu indikator dari hal itu; dan merampok sebuah rumah merupakan suatu indikator dari kecenderungan anti-sosial tetapi cenderung untuk menjadi penyebab dari hal itu (meskipun itu dapat dibantah bahwa, ketika seuatu tindakan anti-sosial adalah berhasil dalam mendasari kecenderungan anti-sosial)..

Studi lintas-bagian menjadikan tidak mungkin untuk membedakan antara indikator dan penyebab, karena keduanya dapat hanya memperlihatkan korelasi antara level yang tinggi pada satu faktor (misalnya pengangguran) dan selama beberapa periode (msalanya pekerjaan). Karena studi-studi dalam individu mempunyai korntrol yang lebih besar dibandingkan pengaruh dari luar daripada studi antara individual, studi longitudinal dapat memperlihatkan bahwa perubahan-perubahan dalam individual menyebabkan dengan validitas internal yang tinggi dalam analisi percobaan-semu (quasi-experimental) (Farrington, 1988b; Farrington, Gallagher, Morley, dkk, 1986). Studi-studi longitudinal juga dapat menentukan apakah faktor-faktor seperti pengangguran mempunyai efek yang sama atau berbeda terhadap kejahatan ketika faktor-faktor tersebut bervariasi dalam antara indvidual. Implikasi untuk pencegahan dan perlakuan, yang membutuhkan perubahan dalam individual, tidak dapat harus selalu ditarik dari efek-efek yang hanya diperlihatkan hanya antara riset antara-individual (lintas bagian).

            Sayangnya,  model statis hubungan antara variabel independen dan dependen telah mendominasi riset dan teori kejahatan dan perilaku anti-sosial. Model ini mungkin masuk akal dalam studi lintas-bagian, setidaknya jima masalah-masalah tatanan sebab akibat diabaikan. Namun, hal itu tidak mudah diterapkan dalam karir longitudinal atau kriminal, dimana semua konsepsi penjelas yang diduga dan semua tindakan perilaku anti-sosial dan segi-segi karir kriminal berubah secara kontinyu dalam individual pada umur-umur yang berbeda. Hubungan antara faktor penjelasan dalam satu rentang umut dan suatu tindakan perilaku anti-sosial dalam rentang umur yang lain mungkin sangat bervariasi menurut rentang umur tertentu, dan hal ini  perlu secara sistematis diselidiki oleh para periste.

            Faktor resiko utama untuk kejahatan dan perilaku anti-sosial yang ditinjau dalam bab ini adalah faktor yang berbeda secara individual dalam impulsifitas dan kecerdasarn, dan faktor keluarga, sosio-ekonomi, teman, sekolah,  komunitas, dan situasi. Faktor-faktor ini sering mempunyai efek ketagihan, interaktif, atau berangkai dan akan diperhatikan satu per satu.

Impulsifitas.

Dalam Studi Cambridge, para anak pria yang dinominasikan oleh guru sebagai kurang konsentrasi atau gelisah, yang dinominasikan oleh orangtua, tema, atau guru, sebagai paling nekad dan orang-orang yang paling impulsif pada tes psikomotor semuanya cenderung merupakan pelaku kejahatan (pelanggaran) remaja dan bukan orang dewasa (Farrington 1992c). Ukuran kuesioner melapor-sendiri kemudia tentang impulsifitas (termasuk item-item seperti “saya biasanya melakukan dan mengatakan hal-hal secara cepat tanpa berhenti untuk berpikir) dikaitkan dengan kejahatan remaja dan orang dewasa. Nekat, konsentrasi yang birik, dan kegelisahan semuanya berkaitan dengn kejahatan resmi dan yang dilaporkan sendiri (Farrington 1992d). Nekad pada umur  8-10 adalah prediktor independen yang penting terhadap kecenderungan anti-sosial pada umur 18 (Farrington 1993b) dan terhadap kekerangan dan penyerangan pasangan pada umur 32 (Farrington 1989a, 1993a). Konsentrasi yang jelek atau kegelisahan pada umur 8-10 adalah prediktor independen yang penting terhadap disfungsi sosial dewasa pada umur 32 (Farrington 1993b).

            Banyak periset yang telah melaporkan suatu hubungan antara konstelasi faktor-faktor kepribadian yang diistilahkan sebagai “defisit hiperaktifitas-impulsifitas-perhatian” atau HIA (Loeber 1987) dan kejahatan. Sebagai contoh, Satterfield (1987) menelusuri HIA dan mencocokkan anak-anak kontrol di Los Angeles antara 9 dan 17, dan memperlihatkan bahwa 6 kali dari jumlah anak-anak HIA ditahan karena kejahatan serius. Hasil-hasil yang serupa dilaporkan oleh Gittelman dkk (1985) di new York. Studi-studi lain telah memperlihatkan bahwa hiperaktifitas  masa kanak-kanak memprediksikan perilaku antitsosial remaja dan dewasa dan penggunaan zat tertentu (misalnya Barkley dkk 1990).

            Suatu persoalan kunci adalah seberapa jauh HIA  adalah penyebab atau indikator dari perilaku anti-sosial, dan secara lebih spesifik apakah HIA dan gangguan perilaku  mencerminkan konsepnsi mendasar yang sama atau berbeda (Taylor 1986). Farrington, Lober, dan Van Kammen (1990) dalam Studi Cambridge mengembangkan ukuran kombinasi HIA pada umur 8-10 dan memperlihatkan bahwa hal itu secara signifikan memprediksikan  penghukuman remaja secara independen atas masalah-masalah perilaku pada  umur 8-10. Dengan demikian,  bisa disimpulkan bahwa HIA tidak hanya sekedar ukuran kepribadian anti-sosial lain, tapi hal  itu adalah penyebab yang mungkin atau tahap awal dalam rangkaian perkembangan. Richman dkk (1985) menemukan bahwa kegelisahan pada umur 3 tahun memprediksikan gangguan perilaku pada umur  8, sementara McGee dkk (1991) memperlihatkan bahwa hiperaktifitas pada umur 3 tahun memprediksikan  berbagai perilaku kacau anak pada umur 15. Studi-studi lain juga telah menyimpulkan bahwa hiperaktifitas dan gangguan perilaku pada konsepsi yang berbeda (misalnya McGee dkk, 1985). Beberapa konsepsi yang serupa dengan HIA, seperti mencari sensasi, juga merupakan faktor resiko untuk kejahatan (misalnya White, dkk, 1985), dan  Gottfredson dan Hirschi (1990) berargumen bahwa kecenderungan individual untuk melakukan kejahatan dan tindakan anti-sosial lainnya berasal dari konsepsi yang serupa atau kontrol-diri yang kurang.

            Telah disimpulkan bahwa HIA mungkin merupakan konsekuensi perilaku dari rangsangan psikologis level rendah. Para pelaku kejahatan mempunyai rangsangan tingkat rendah menurut gelombang alfa rendah (otak) pada EEG, atau menurut indikator sistem syarat otonomi seperti detak jantung, tekanan darah, atau kondisi kulit, atau mereka memperlihatkan reaktifitas otonomi yang rendah (misalnya Venables dan Raine 1987). Dalam survei longitudinalnya di Swedia, Magnusson (1988) memperlihatkan bahwa level adrenalin rendah pada umur 13, yang mencerminkan reaktifitas otonomi yang rendah, berkaitan dengan agresifitas dan kegelisihan pada umur tersebut dan kepada kejahatan (pelanggaran) dewasa kemudian. Olweus (1987) juga menemukan bahwa remaja yang agresif di Swedia cenderung mempunyai level adrenalin yang rendah. Hubungan sebab akibat antara rangsangan otonom, pencarian sensasi lanjutannya, dan kejahatan ditampilkan secara jelas  dalam teori Mawson (1987) tentang kriminalitas sementara.

            Taraf detak jantung yang diukur di Studi Cambridge pada umur 18. Sementara taraf detak jantung yang rendah berkorelasi secara signifikan dengan penghukuman atas tindak kekerasan, (Farrington 1987a), hal itu tidak secara signifikan berkorelasi dengan kejahatan pada umumnya. Sebagai tambahan, ditato sangat berkaitan dengan kejahatan yang dilaporkan-sendiri dan resmi di Studi Cambridge (Farrington 1992d). Biarpun arti dari hasil ini tidak jelas secara keseluruhan, pentatoan mungkin mencerminkan faktor resiko, nekad, dan mencari kesenangan.

Kecerdasan

Loeber dan Dishion (1983) dan Loeber dan Stouthamer-Lober (1987) secara ekstensif meninjau prediktor kejahatan pria. Mereka menyimpulkan bahwa teknik pengurusan anak oleh orang tua yang buruk,  pelanggaran oleh orang tua dan saudara kandung, kecerdasan yang rendah dan pencapaian pendidikan, dan pemisahan dari orang tua semuanya adalah prediktor yang penting. Survei longitudinal (dan lintas-bagian) telah secara konsisten memperlihatkan bahwa anak-anak dengan kecerdasan yang rendah secara tidak proporsional mungkin menjadi para pelaku kejahatan. Kecerdasan yang rendah dan pencapaian yang rendah juga berkaitan dengan perilaku anti-sosial masa kanak-kanak (misalnya Rutter dkk, 1970).

            Dalam Studi Cambridge, satu pertiga anak-anak yang mencetak 90 atau kurang pada tes kecerdasan non-verbal (Matriks-matriks Progresif Raven) pada 8-10 tahun dihukum ketika remaja. Dua kali lebih banyak dibandingkan sisanya (Farrington 1992d).  Kecerdasan non-verbal yang rendah sangat berkaitan dengan kecerdasan verbal yang rendah (perbendaharaan kata, pemahaman kata, penalaran verbal) dan dengan pencapaian sekolah yang rendah pada umur 11, dan semua ukuran ini memprediksikan penghukuman remaja pada tingkat yang sangat sama. Sebagai tambahan dari kinerja sekolah mereka yang buruk, para pelaku pelanggaran cenderung menjadi pembolos yang sering, meninggalkan sekolahpada usia paling muda yang mungkin (yang kemudian adalah 15) dan tidak mengikuti ujian sekolah.

            Kecerdasan non-verbal yang rendah terutama merupakan karakteristik residivis remaja (yang mempunyai IQ rata-rata 89) dan orang-orang yang pertama kali dihukum pada umur yang termuda (10-13). Lebih lanjut, kecerdasan yang rendah dan pencapaian yang rendah memprediksikan kejahatan yang dilaporkan sendiri begitu juga penghukuman (Farrington,  1992d), sehingga disimpulkan bahwa hubungan antara kecerdasan yang rendah dan kejahatan tidak disebabkan oleh anak-anak kurang cerdas mempunyai probabilitas yang lebih besar untuk tertangkap.  Hasil-hasil yang serupa telah diperoleh dalam proyek-proyek yang lain (misalnya Moffitt dan Silva 1988a; Wilson dan Herrnstein 1985).  Kecerdasan yang rendah dan pencapaian yang rendah memprediksikan agresi dan pengancaman pada umur 14, dan kemampuan membaca yang rendah pada umur 18 adalah prediktor terbaik dalam menjadikan seorang anak kelak melakukan pengancaman pada umur 32 (Farrington 1989a, 1993d).

            Faktor penjelas kunci yang mendasari hubungan antara kecerdasan dan kejahatan mungkin merupakan kemampuan untuk memanipulasi (mengolah) konsep-konsep abstrak. Orang-orang yang buruk dalam hal ini cenderung berkinerja buruk dalam tes kecerdasan seperti Matriks-matriks tersebut dan dalam pencapaian sekolah, dan mereka cenderung untuk melakukan kejahatan, mungkin karena kemampuan mereka yang buruk untuk memperkirakan akibat kejahatan mereka dan untuk menghargai perasaan korban (empati mereka yang rendah). Latar belakang keluarga yang tertentu kurang mendukung daripada latar yang lain terhadap perkembangan penalaran abstrak. Sebagai contoh,  para orang tua dari kelas yang rendah dan lebih miskin cenderung berbicara dalam hal yang konkret daripada yang abstrak dan cenderung hidup untuk masa sekarang, dengan sedikit pemikiran untuk masa depan, seperti yang dinyatakan oleh Cohen (1995:96) beberapa tahun yang lalu. Kurangnya  kepedulian terhadap konsekuensi masa depan, yang merupakan segi sentral dalam teori Wilson dan Herrnstein juga dikaitkan dengan konsep impulsifitas.

            Riset modern dalam mempelajari tidak hanya kecerdasan tapi juga pola mendetail defisit kognitif dan psikologisyaraf (neurophyschological). Sebagai contoh, dalam studi longitudinal di New Zealand terhadap lebih dari 1.00 anak sejak lahir sampai umur 15, Moffitt dan Silva (1986b) menemukan bahwa kejahatan yang dilaporkan sendiri berkaitan dengan penderitaan keluarga dan kelas sosial yang rendah. Riset psikologi syaraf mungkin mengarah ke kemajuan yang penting dalam pengetahuan tentang hubungan antara fungsi otak dan kejahatan (pelanggaran). Sebagai contoh, “fungsi eksekutif otak” yang terletak di cuping depan, mencakup perhatian dan konsentrasi yang bertahan, penalaran abstrak, dan pembentukan konsep, antisipasi dan perencanaan, memonitor sendiri perilaku, dan pencegahan perilaku yang tidak tepat atau impulsif (Moffitt, 1990). Defisit dalam fungsi-fungsi eksekutif ini mendukung kecerdasan yang terukru rendah dan kejahatan. Moffitt dan Henry (1989) menemukan defisit dalam fungsi-fungsi eksekutif terutama bagi pelaku kejahatan yang anti-sosial dan hiperaktif.

Faktor-faktor keluarga

Loeber dan Stouthamer-Lober (1986)  menyelesaikan suatu tinjauan mendalam terhadap faktor-faktor keluarga sebagai korelasi dan prediktor terhadap masalah perilaku remaja dan pelanggaran. Mereka menemukan bahwa pengawasan atau pemantauan orangtua yang buruk, disiplin orang tua yang keras atau tidak menentu, ketidakharmonisan orang tua, penolakan orang tua terhadap sang anak, dan keterlibatan orang tua yang rendah dengan anak tersebut (begitu juga orang tua yang anti-sosial dan ukuran keluarga yang besar) semuanya adalah prediktor yang penting.

            Dalam studi Cambridge-Somerville di Boston, McCord (1979) melaporkan bahwa pengawasan orangtua yang buruk adalah prediktor yang baik dari para pelaku kejahatan properti. Keagresifan orang tua (yang mencakup disiplin yang keras sampai kekerasan terhadap anak pada tingkat ekstrim) dan konflik orangtua adalah tanda yang signifikan dari  pelaku kejahatan kekerasan, sementara sikap ibu (pasif atau menolak)  adalah tanda  signifikan para pelaku kejahatab properti. Robins (1979), dalam studi penelusuran (follow-up) jangka panjangg di St Louis, juga menemukan bahwa pengawasan dan disiplin yang buruk secara konsisten berkaitan dengan kejahatan pada waktu kemudian, dan Shedler dan Block (1990) di San Francisco melaporkan bahwa ibu yang bermusuhan dan menolak ketika anak-anak berumur 5 memprediksikan  penyalahgunaan obat-obatan yang sering pada umur 18.

            Studi-studi lain juga memperlihatkan kaitan antara faktor keluarga dan kejahatan. Dalam survei di Birmingham. Wilson (1980) menyimpulkan bahwa pengawasan orang tua yang buruk adalah korelasi yang paling penting terhadap penghukuman, peringatan, dan kejahatan yang dilaporkan sendiri. Dalam survai nasional terhadap remaja di Inggris berusia 14-15 dan para ibu mereka, Riley dan Shaw (1985) menemukan bahwa pengawasan orang tua yang buruk adalah korelasi yang paling penting dari kejahatan yang dilaporkan-sendiri untuk para gadis, dan  kedua paling penting bagi remaja pria (sesudah teman yang jahat). Begitu juga, disfungsi keluarga berkaitan dengan gangguan perilaku (misalnya, Offord dkk, 1989).

            Di Studi Cambridge, West dan Farrington (1973) menemukan bahwa disiplin  orang tua yang keras atau tidak karuan, perilaku orang tua yang kejam, pasif, atau mengabaikan, pengawasan yang buruk, dan konflik orang tua, semua yang diukur pada umur 8, semua memprediksikan penghukuman pada waktu remaja kemudian. Farrington (1992d) melaporkan bahwa perilaku pengawasan anak yang buruk (kombinasi disiplin, sikap, dan konflik), pengawasan orang tua yang buruk, dan minat orang tua  yang rendah terhadap pendidikan semua memprediksikan penghukuman dan kejahatan yang dilaporkan-sendiri. Perilaku pengasuhan anak yang buruk oleh orangtua berkaitan dengan kejahatan awal daripada kejahatan akhir (Farrington 1986b), dan bukan merupakan karakteristik dari orang-orang yang pertama kali dihukum sebagai orang dewasa. (West dan Farrington, 1977). Dengan demikian, perilaku pengawasan anak yang buruk oleh orangtua mungkin berkaitan dengan permulaan tapi bukan persistensi (keberlangsungan).  Pengawasan orang tua yang birik berkaitan dengan penghukuman pada masa dewasa dan anak-anak (Farrington 1992c), dan merupakan korelasi terkuat dari kepribadian antissosial pada umur 10 (Farrington 1992e).

            Para pelaku kejahatan cenderung mempunyai kesulitan dalam hubungan personal mereka. Para pria Studi Cambridge yang berkonflik dengan orang tua mereka pada umur 18 cenderung menjadi pelaku kejahatan remaja. Baik pelaku kejahatan remaja dan dewasa cenderung mempunyai hubungan yang buruk dengan istri atau sesama penghuni tempat tinggal mereka pada umur 32, atau menyerang mereka, dan mereka cenderung untuk cerai dan terpisah dari anak-anak mereka  (Farrington 1992c).

            Sesuai dengan hipotesis bahwa secara fisik diperlakukan secara kekerasan sebagai anak mendahului kejahatan kekerasan kemudian (Widom 1989), disiplin orang tua yang kasar dan sikap pada umur 8 tahun secara signifikan memprediksikan kekerasan kemuidan berbeda dengan pada para pelaku non-kekerasan di Studi Cambridge (Farrington, 1978). Namun, riset yang lebih baru memperlihatkan bahwa hal itu sama-sama prediktif terhadap kejahatan kekerasan dan yang sering (Farrington 1991b).

            Keluarga yang berantakan dan pemisahan dini juga merupakan faktor resiko untuk kejahatan. Dalam Studi 1000 Keluarga Newcastle, Kolvin dkk (1990) melaporkan bahwa perceraian orang tua atau perpisahan sampai umur 5 memprediksikan penghukuman kemudian sampai umur 33. McCord (1982) melaksanakan studi yang menarik tentang hubungan antara keluarga berantakan karena kehilangan bapak dan kejahatan serius kemudian. Dia menemukan bahwa prevalensi (kelaziman) odx adalah tinggi untuk anak-anak yang diasuh dalam keluarga berantakan tanpa ibu yang menyayangi (62 persen) dan untuk yang diasuh dalam rumah yang bersatu yang ditandai oleh orang tua yang berkonflik (52 persen) terlepas dari apakah mereka mempunyai ibu yang menyayangi. Prevalensi kejahatan adalah rendah untuk yang dibesarka dalam rumah yang bersatu tanpa konflik  (26 persen) atau dalam keluarga berantakan dengan ibu yang menyayangi (22 persen).

            Hasil-hasil ini menyimpulkan bahwa rumah tangga berantakan (atau rumah tangga yang dikepalai orang tua wanita tunggal) tidak begitu menjadi faktor penyebab kejahatan seperti konflik orang tua yang menyebabkannya. Begitu juga, Fergusson dkk (1992) dalam Studi Perkembangan Anak di Christchurch (Selandia Baru), menemukan bahwa perpisahan orang tua sebelum anak berumur 10 tahun tidak memprediksikan kejahatan yang dilaporkan-sendiri terlepas dari konflik orang tua, yang merupakan faktor yang lebih penting. Namun, memiliki anak pada usia remaja dikombinasikan dengan  rumah tangga yang dikepalai orang tua wanita tunggal tampaknya mendukung/kondusif terhadap perkembangan kejahatan pada anak-anak (Morash dan Rucker, 1989).  Keluarga orang-tua tunggal cenderung mempunyai anak-anak yang bergangguan perilaku dan menyalahgunakan zat tertentu di Studi Kesehatan Anak Ontario, biarpun keluarga demikian cenderung bertumpang tindih dan sulit untuk dilepaskan dari keluarga dengan pendapatan yang rendah (Blum dkk, 1988; Boyle dan Offord 1096).

            Pentingnya penyebab rumah tangga berantakan juga tampak dalam survei longitudinal nasional Inggris terhadap 5.000 anak yang lahir dalam satu minggu pada tahun 1946 (Wadsworth, 1979). Anak-anak dari keluarga berantakan karena perceraian atau perpisahan menaikkan kemungkinan dihukum atau diperingatkan secara resmi sampai umur 21 dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga berantakan (broken home)   karena kematian atau dari keluarga bukan broken home. Pernikahan ulang (yang lebih sering terjadi daripada perceraian dan perpusahan daripada sesudah kematian) juga dikaitkan dengan meningkatkan resiko kejahatan.

            Di Studi Cambridge, perpisahan permanen atau sementara (lebih dari satu bulan) sebelum umur 10 memprediksikan penghukuman dan kejahatan yang dilaporkan sendiri, asal keduanya tidak disebabkan oleh kematian dan masuk rumah sakit (Farrington 1992d). Namun, keluarga berantakan, pada usia awal (dibawah umur 5) merupakan penyebab kriminalitas yang tidak biasa (West dan Farrington, 1973). Perpisahan dari orang tua sebelum umur 10 memprediksikan penghukuman waktu remaja dan dewasa (Farrington 1992d), dan merupakan prediktor independen yang penting terhadap disfungsi sosial dewasa dan penyerangan pasangan pada umur 32 (Farrington 1993a,b). Sesudah kepribadian anti-sosial pada umur 10, hal itu merupakan prediktor dari kepribadian anti sosial pada umur 14 (Farrington 1992e).

            Orang tua yang kriminal, anti-sosial dan alkoholik juga cenderung mempunyai anak yang melakukan pelanggaran, seperti yang ditemukan Robins (1979). Sebagai contoh, dalam studi penelusurannya terhadap 200 pria berkulit hitam di St Louis (Robins dkk, 1975), orang tua yang ditahan cenderung mempunyai anak yang ditahan, dan catatan remaja orang tua dan anak-anak memperlihatkan taraf dan jenis kejahatan. McCord (1977) pada studi follow-up (penelusuran) 30 tahun terhadap 250 anak dalam kelompok perlakuan pada studi Cambridge-Somerville, melaporkan bahwa bapak yang ditahan cenderung mempunyai putra yang ditahan. Apakah terdapat hubungan spesifik dalam studinya antara jenis-jenis penghukuman terhadap orang tua dan anak adalah tidak jelas. McCord menemukan bahwa 29 persen bapak yang dihukum atas kekerasan mempunyai anak yang dihukum atas kekerasan, dibandingkan dengan 12 persen bapak yang lain, tapi hal ini mungkin mencerminkan kecenderungan umum untuk para bapak yang dihukum untuk mempunyai anak yang dihukum daripada kecenderungan tertentu untuk para bapak yang melakukan kekerasan untuk mempunyai anak yang melakukan kekerasan. Craig dan Glick (1968) di New York City juga memperlihatkan bahwa mayoritas remaja putra  menjadi pelaku kejahatan serius atau berkelanjutan (84 persen) mempunyai orang tua atau saudara kandung yang kriminal, dibandingkan  24 persen sisanya. Orang tua kriminal cenderung mempunyai anak yang bergangguan perilaku di Studi Kesehatan Anak Ontario (Offord dkk, 1989) dan penggunaan zat terlarang oleh orang tua memprediksikan penggunaan zat terlarang oleh anak-anak dalam proyek Perkembangan Manusia dan Kesehatan Rutgers (antara lain Johnson dan Pandina, 1991) dan studi longitudinal sebelah barat Skotlandia (Green dkk, 1991).

            Di Studi Cambridge, konsentrasi kejahatan dalam sejumlah kecil keluarga adalah nyata. Seperti yang diumumkan, West dan Farrington (1977) menemukan bahwa kurang dari 5 persen keluarga bertanggung jawab atas separuh penghukuman kriminak dari semua anggota keluarga (bapak, ibu, putra, dan putri). West dan Farrington (1973) memperlihatkan bahwa mempunyai ibu, bapak, atau saudara pria  yang dihukum pada ulang tahun ke 10 seorang anak pria  secara signifikian memprediksikan hukuman atas dirinya kemudian. Lebih lanjut,  orang tua yang dihukum dan saudara kandung yang melakukan kejahatan memprediksikan kejahatan yang dilaporkan sendiri dan yang resmi (Farrington 1992e). Karena itu, terdapat kontinuitas antargenerasi dalam kejahatan.

            Tidak seperti sebagian besar tanda/pendahulu yang paling awal, orang tua yang dihukum kurang berkaitan dengan kejahatan pada permulaan dini (umur 10-13) daripada kejahatan kemudian (Farrington 1986b). mempunyai orang tua yang dihukum memprediksikan para pelaku kejahatan remaja yang kemudian menjadi pelaku kriminal dewasa dan para residivis pada umur 19 yang meneruskan kejahatan (Wst dan Farrington 1977). Dengan demikian, seorang orang tua yang dihukum tampaknya merupakan faktor resiko untuk keberlanjutan bukan permulaan. Mempunyai orang tua yang dihukum adalah prediktor terbaik dari kecenderungan antissosial pada umur 18 dan penyerangan pasangan pada umur 32, dan juga merupakan prediktor independen penting  dari perilaku mengancam pada umur 14 dan disfungsi sosial dewasa pada umur 32 (Farrington 1993a, b, d). Sesudah ukuran-ukuran yang lebih awal  terhadap perilaku anti-sosial, seorang orang tua yang terhukum adalah prediktor terbaik perilaku anti-sosial pada umur 18 dan 32 (Farrington 1992e). hasil-hasil ini sesuai dengan teori psikologi (misalnya Trasler 1962) bahwa perilaku antisosial berkembang ketika proses belajar sosial yang normal, berdasarkan imbalan dan hukuman dari orang tua, diganggu oleh disiplin yang tidak menentu, pengawasan yang buruk, ketidakharmonisan orang tua, dan model orang tua yang tidak sesuai (anti-sosial atau kriminal). Namun, beberapa bagian dari kaitan antara orang tua anti-sosial dan anak-anak anti-sosial muntkin mencerminkan transmisi genetik (lihat misalnya Wilson dan Herrntein 1985; Eysenck dan Gudjonsson 1989).

            Seperti halnya faktor keluarga memprediksi  permulaan dini atau prevalensi kejahatan, faktor-faktor keluarga kemudian memprediksi penghentian kemudian. Sebagai contoh, sering diyakini bahwa kejahatan pria berkurang sesudah menikah, dan terdapat suatu bukti yang mendukung hal ini (misalnya  Bachman dkk, 1978). Dalam Studi Cambridge, terdapat kecenderungan yang jelas untuk para pria yang terhukum yang menikah pada umur 22 atau lebih dini untuk dihukum lebih sedikit dalam dua tahun berikutnya daripada pria terhukum yang dibandingkan yang belum menikah (West, 1982). Namun, dalam kasus pria dan bapak mereka, pria yang pernah dihukum cenderung untuk menikah dengan wanita yang dihukum, dan  pria yang pernah dihukum yang menikah wanita yang pernah dihukum cenderung untuk melakukan kejahatan pada taraf yang sama sesudah pernikahan seperti pria yang belum menikah yang diperbandingkan. Para pelaku kejahatan yang menikahi wanita yang pernah dihukum menjalani lebih banyak hukuman daripada yang menikahi wanita yang tidak dihukum, terlepas dari catatan hukuman mereka sebelum menikah. Dengan demikian, disimpulkan bahwa  efek reformatif pernikahan dikurangi oleh kencenderungan  para pelaku kejahatan pria untuk menikahi wanita  yang juga pelaku kejahatan. Rutter (1989) telah menarik perhatian ke arah pentingnya mempelajari titik-titik balik, seperti pernikahan, dalam kehidupan seseorang.

Kekurangan (Deprivasi) Sosial Ekonomi.

Sebagian besar teori kejahatan mengasumsikan bahwa para pelaku kejahatan berasal secara tidak proporsional dari latar belakang sosial kelas rendah, dan bertujuan untuk menjelaskan kenapa hal ini demikian. Sebagai contoh, Cohen (1995) mengajukan bahwa anak-anak kelas bawah merasa sulit untuk sukes menurut sekolah-sekolah dengan standar kelas-menengah, sebagian karena para orang tua kelas rendah cenderung tidak mengajar anak-anak meerka untuk menunda  kesenangan segera dalam mendukung sasasaran jangka panjang. Sebagai akibatnya, anak-anak kelas bawah bergabung subkultur kejahatan/pelanggaran yang lewat standar-standarnya mereka bisa sukses. Cloward dan Ohlin (1960) berargumen bahwa anak-anak kelas bawah tidak dapat mencapai sasaran universal status dan kemakmuran material dengan  cara-cara yang sah dan sebagai akibatnya terpaksa melakukan cara yang tidak sah.

            Secara umum, kelas sosial atau atau sosial ekonomi  (SES) dari suatu keluarga telah diukur terutama menurut peringkat  prestise pekerjaan dari pencari nafkah keluarga.  Orang-orang  dengan peringkat profesional atau manajerial diperingkatkan dengan kelas tertinggi, sementara orang-orang dengan  pekerjaan manual yang tidak membutuhkan kecakapan diperingkatkan paling rendah. Namun,  skala prestise pekerjaan ini mungkin tidak sangat berkorelasi sangat tinggi dengan  perbedaan yang sebenarnya antara keluarga-keluarga dalam berbagai keadaan sosio-ekonomi. Skala ini sering berasal bertahun-tahun yang lalu, ketika adalah umum bagi bapak untuk menjadi pencari nafkah keluarga dan untuk ibu untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena hal ini, mungkin adalah sulit untuk mendapatkan ukuran yang realistis tentang SES untuk suatu keluarga dengan orang tua tunggal atau dua orang tua yang bekerja (Mueller dan Parcel, 1981).

            Selama bertahun-tahun, banyak ukuran kelas sosial lain telah menjadi populer, termasuk pendapatan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, jenis perumahan, kebanyakan penghuni dalam rumah, harta, ketergantungan  pada tunjangan kesejahteraan, dan ukuran keluarga, semua ini mungkin mencerminkan perbedaan yang lebih bermakna antara keluarga-keluarga dalam kehilangan/kekurangan sosial ekonomi daripada prestis pekerjaan. Sebagai contoh, dalam, surveinya tentang laporan-sendiri di California terhadap lebih dari 4.000 anak, Hirschi (1969) menyimpulkan bahwa kejahatan berkaitan dengan keluarga dalam hal kesejahteraan dan sang bapak yang menganggur, tapi tidak terhadap starus pekerjaan atau pendidikan sanga bapak. Ukuran keluarga, sangat berkorelasi dengan indeks-indeks lain kekurangan sosial-eknonomi, biarpun hubungannya dengan kejahatan mungkin  mencerminkan  faktor-faktor pengasuhan anak (misalnya kurangnya perhatian yang diberikan kepada masing-masing anak) bukannya pengaruh sosio-ekonomi.

            Dalam banyak proyek riset kriminologi, pelaku kejahatan dan nonpelaku kejahatan dicocokkan berdasarkaan SES atau SES dikontrol pertama kali dalam analisis regresi. Hal ini mencerminkan keyakinan yang menyebar luas dalam pentingnya SES, tapi tentu hal itu sering mencegah pengujian kepercayaan ini. Sayangnya, seperti yang dinyatakan oleh Thornberru dan Farnworth (1982), banyak literatur  hubungan antara SES dan kejahatan ditandai oleh ketidakkonsistenan dan kontradiksi, dan beberapa peninjau  (misalnya Hindelang dkk, 1981) telah menyimpulkan bahwa tidak terdapat antara SER dan kejahatan yang dilaporkan-sendiri dan yang resmi.

            Mulai dengan riset laporan-sendiri perintis oleh Short dan Nye (1957), adalah umum di AS untuk berargumen bahwa kelas sosial yang rendah berkaitan dengan  kejahatan resmi tapi tidak kejahatan yang dilaporkan sendiri, dan dengan demikian bahwa pengolahan resmi para pelaku kejahatan dilakukan dengan kecenderungan prasangka  terhadap pemuda kelas-bawah. Namun, studi-studi di Inggris telah melaporkan  hubungan yang lebih konsisten  antara kelas sosial yang rendah dan kejahatan. Dalam suatu survei nasional Inggris, Douglas dkk (1966) memperlihatkan bahwa prevalensi/kelazoman kejahatan remaja resmi pada pria bervariasi cukup besar menurut prestis pekerjaan dan latar belakang pendidikan orang tua mereka, dari 3 persen pada kategori tertinggi menjadi 19 persen pada yang terendah.  Juga, Wadsworth (1979) melaporkan bahwa kejahatan meningkat secara signifikan dengan ukuran keluarga dalam survei ini. Hubungan yang serupa antara ukuran keluarga dan perilaku anti-sosial dilaporkan oleh Kolvin dkk (1988( dalam studi follow-up mereka terhadap  anak-anak Newcastle sejak lahir dan  sampai umur 33, oleh Rutter dan kawan-kawan (1970) dalam suatu survei di Isle of Wight, dan oleh Ouston (1984) dalam survei di London dalam.

            Berbagai indikator SES diukur di Studi Cambridge, baik untuk keluarga asal sang pria dan untuk pria itu sendiri sebagai orang dewasa, termasuk prestise pekerjaan, pendapatan keluarga, perumahan, instabilitas pekerjaan, dan ukuran keluarga. Sebagian besar ukuran prestise pekerjaan (berdasarkan skala Registrat-General) tidak secara signifikan berhubungan dengan kejahatan. Namun, dalam hasil di Amerika yang sebaliknya, SES yang rendah pada keluarga ketika sang pria berumur 8-10 secara signifikan memprediksikan melapor-sendiri-nya, tapi tidak kejahatan resminya.  Apakah karena itu kita hendaknya menyimpulkan bahwa pengolahan resmi  berprasangka pada pemuda kelas-bawah?

            Secara lebih konsisten, pendapat keluarga yang rendah, perumahan yang buruk, dan ukuran keluarga yang lebih besar memprediksikan  kejahatan resmi dan yang dilaporkan sendiri, remaja dan dewasa (Farrington  1992c, d). Ukuran keluarga besar pada umur 10 adalah  prediktor independen penting dari kecenderungan anti-sosial pada umur 18 dan kekerasan remaja, sementara pendapatan keluarga yang rendah pada umur 8 adalah prediktor independen terbaik dari disfungsi sosial dewasa  (Farrington 1989a, 1993b). Keluarga dengan penghasilan rendah juga cenderung mempunyai anak-anak dengan gangguan perilaku pada Studi Kesehatan Anak Ontario (Offord dkk, 1989).

            Kekurangan sosial-ekonomi keluarga biaanya dibandingkan dengan kejahatan oleh anak. Namun, ketika anak-anak tersebut menjadi dewasa, kekurangan sosial-ekonomi mereka sendiri dapat dihubungkan dengan kejahatan mereka sendiri. Pada Studi Cambridge, pelaku kejahatan resmi dan yang melapor-sendiri  cenderung mempunyai pekerjaan manual yang tidak perlu ketrampilan dan catatan pekerjaan yang tidak stabil pada umur 18.  Seperti halnya pekerjaan ayah yang tidak menentu memprediksikan kejahatan kemudian pada pria dalam studi tersebut, catatan pekerjaan yang tidak stabil pada pria pada umur 18 merupakan salah satu dari prediktor independen terbaik dari penghukumannya antara umur 21 dan 25 (Farrington 1986b). Juga, mempunyai pekerjaan manual tanpa ketrampilan pada umur 18 adalah prediktor independen penting  dari disfungsi sosial dewasa dan kepribadian anti-sosial pada umur 32 (Farrington 1992e, 1993b). Juga seperti yang telah disebut, pria dalam studi tersebut dihukum pada taraf yang lebih tinggi ketika mereka tidak bekerja daripada ketika mereka bekerja (Farrington dkk, 1986b), sehingga disimpulkan bahwa penggangguran dalam suatu cara menyebabkan kejahatan, dan sebaliknya pekerjaan dapat menimbulkan penghentian dari kejahatan.

            Tampaknya jelas bahwa kehilangan sosio-ekonomi adalah faktor resiko yang penting untuk kejahatan dan perilaku antisosial. Namun, pendapatan kelaurga yang rendah, perumahan yang  buruk, dan ukuran keluarga yang besar merupakan ukuran yang lebih baik dan memberikan hasil yang lebih terpercaya daripada prestis pekerjaan yang rendah.

Pengaruh Teman

Tinjauan oleh Zimring (1981) dan Reiss (1988) memperlihatkan bahwa tindakan kejahatan cenderung dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil (biasanya dua atau tiga orang) bukannya sendiri. Pada Studi Cambridge, seperti yang sudah disebutkan,  sebagian besar kejahatan remaja yang dilaporkan secara resmi berkurang secara mantap menurut umur dari 10 tahun dan seterusnya (Reiss dan Farrington 1991). Jika para pria pada studi tersebut mempunyai saudara dengan umur yang serupa, mereka cenderung melakukan kejahatan dengan saudara mereka. Di Ontario, Jones dan kawan-kawan (1980) menemukan bahwa  pelaku kejahatan pria cenderung untuk mempunyai banyak saudara laki-laki, dan mengajukan bahwa terdapat potensi pria terhadap perilaku anti-sosial.

            Persoalan pokok terhadap penafsiran adlaah apakah orang-orang muda lebih mungkin melakukan kejahatan ketika mereka dalam kelompok-kelompok daripada ketika mereka sendiri, atau apakah prevalensi kejahatan/pelanggaran bersama hanya mencerminkan fakta bahwa, kapanpun para pemuda keluar, mereka cenderung  untuk keluar dalam kelompok. Apakah teman cenderung mendorong  dan mendukung pelanggaran, atau apakah hal itu hanya tanda bahwa sebagian besar kegiatan diluar rumah (baik kejahatan atau bukan) cenderung dilakukan dalam kelompok? Kemungkinan lain adalah perbuatan kejahatan mendorong keterkaitan dengan para penjahat lain, mungkin karena “burung dengan jenis bulu yang sama berkumpul bersama” atau karena efek pencelaan/stigmatisasi dan isolasi dari kemunculan di depan pengadilan dan “pelembagaan”. . Sangat sulit untuk menentukan salah satu di antara berbagai kemungkinan ini, biarpun sebagian besar periset berargumen bahwa pengaruh teman adalah faktor yang penting. Sebagai contoh, konsepsi kunci dalam teori Sutherlan dan Cressey (1974) adalah jumlah orang dalam lingkungan sosial seorang anak dengan norma dan sikap yang mendukung kejahatan.

            Jelas terdapat hubungan yang jelas antara kegiatan kejahatan seorang pemuda dan kegiatan kejahatan teman-temannya. Baik di AS (Hirschi, 1969) dan di Inggris (West dan Farrington, 1973), telah ditemukan bahwa laporang seorang pemuda tentang kejahatannya sendiri  secara siginifikan berkorelasi dengan laporan kejahatan teman-temannya. Dalam Survei Pemuda Nasional Amerika oleh Elliot  dkk (1985), mempunyai teman-teman penjahat adalah prediktor paling independen  dari kejahatan yang dilaporkan sendirid dalam suatu analisis multivariabel.  Dalam studi  yang sama, Agnew (1991) memperlihatkan bahwa hubungan ini paling besar di antara para remaja yang paling kuat terkait dengan teman-teman mereka dan merasakan tekanan teman yang paling besar.

            Sayangnya, jika kejahatan adalah kegiatan kelompok, orang jahat sebagian besar akan secara tidak terhindarkan mempunyai teman-teman yang jahat, dan hasil ini tidak  selalu harus memperlihatkan bahwa teman-teman yang jahat menyebabkan kejahatan. Dengan kata lain, teman-teman yang jahat bisa merupakan indikator daripada suatu sebab. Riset longitudinal diperlukan untuk  membentuk tatanan (order) sebab  akibat antara teman yang jahat dan kejahatan. Pada Survei Pemuda Nasional Amerika, Elliot dan Menard (1988) menyimpulkan bahwa mempunyai teman yang jahat meningkatkan kejahtan seseorang itu sendiri dan bahwa kejahatan seseorang juga meningkatkan kemungkinannya untuk mempunyai teman-teman yang jahat. Dengan demikian,  kedua efek tampaknya beroperasi.

            Dalam Studi Cambridge, asosiasi dengan teman-teman yang jahat tidak diukur sampai umur 14, dan dengan demikian hal ini tidak diselidiki sebagai tanda/pendahulu  kejahatan (yang dimulai pada umur 10). Namun, hal itu adalah prediktor independen yang signifikan terhadap hukuman pada umir dewasa muda (Farrington, 1986b) dan terhadap  kekerasan remaja pada umur 16-18 (Farrington 1989a).  Seperti yang sudah disebutkan, para residivis pada umur 19 yang menghentikan kejahatan berbeda dari yang bertahan, dalam hal bahwa mereka yang berhenti lebih mungkin untuk berhenti untuk berkeluyuran dalam suatu kelompok teman laki-laki. Lebih lanjut, komentar spontan oleh para pemuda tersebut mengindikasikan bahwa penarikan dari kelompok teman penjahat dilihat sebagai pengaruh pentin untuk berhentik melakukan pelanggaran (West dan Farrington 1977). Karena itu, terus bergaul dengan teman-teman yang jahat mungkin menjadi faktor yang penting dalam menentukan apakah para penjahat remaja terus melanjutkan kejahatannya sebagai pemuda dewasa atau berhenti.

            Teman-teman yang jahat mungkin paling berpengaruh dimana mereka mempunyai status tinggi dalam kelompok remaja atau populer. Namun, studi-studi di AS (Rof dan Wirt 1094) dan di Inggris (West dan Farrington 1973) memperlihatkan bahwa para penjahat biasanya tidak populer dengan teman-teman mereka. Tampaknya adalah paradoks bagi kejahatan sebagai suatu gejala kelompok yang didukung oleh pengaruh teman, tetapi para pelaku kejahatan dan terutama pemuda agresif pada umumnya ditolak oleh remaja-remaja yang lain (Parker dan Asher 1987). Namun, mungkin para pelanggar populer dalam kelompok anti-sosial dan tidak populer dalam kelompok-kelompok pro-sosial, atau bahwa para anak yang ditolak berkumpul bersama untuk membentuk kelompok penjahat remaja (Hartup 1983).

Faktor-faktor Sekolah

Adalah jelas bahwa prevalensi kejahatan bervariasi secara dramatis di antara sekolah-sekolah lanjutan yang berbeda, seperti Power dkk (1967) memperlihatkan lebih dari 20 tahun lalu di London. Namun, apa yang jauh kurang jelas adalah berapa banyak variasi yang hendaknya diterapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam iklim dan praktek sekolah, dan berapa banyak terhadap perbedaaan dalam komposisi siswa.

            Dalam Studi Cambridge, Farrington (1972) menyelidiki pengaruh sekolah lanjutan pada kejahatann dengan mengikuti anak-anak dari sekolah dasar mereka sampai sekolah lanjutan. Prediktor sekolah dasar terbaik dari kejahatan adalah peringkat membuat-masalah pada umur 8-10 oleh teman dan guru. Sekolah lanjutan berbeda secara dramatis dalam taraf kejahatan resmi mereka, dari satu sekolah dengan 20,9 pemunculan di depan pengadilan per 100 per tahun sampai sekolah lain dengan angka berkaitan hanya 0,3. Namun, sangat mencolok bahwa sebagian besar anak yang  suka mengganggu cenderung untuk masuk ke sekolah dengan kejahatan yang tinggi, sementara anak-anak dengan sifat suka mengganggu yang rendah cenderung memasuki sekolah dengan pelanggaran yang terkecil.

            Semua sekolah mempunyai area penampungan yang berbeda. Sekolah lanjutan dengan pelanggaran yang rendah menampung sangat benayak, karena para orang tua yang sangat tertarik pada pendidikan anak-anak mereka, yang cenderung merupaka anak-anak berperilaku baik dengan pencapaian tinggi,   sangat peduli bahwa anak-anak mereka harus masuk sekolah ini. Dengan memperhatikan laporang dari sekolah dasar, para  guru kepala dari sekolah lanjutan dapat mengambil dan memilih anak yang terbaik dari semua pelamat, dan meninggalkan sekolah dengan angka kejahatan yang tinggi dengan anak yang berpencapaian yang rendah dan berperilaku buruk. Dengan demikian, adalah jelas bahwa sebagian besar variasi dalam taraf kejahatan di antara sekolah dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam pengambilan anak-anak yang bermasalah. Sekolah lanjutan itu sendiri hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kejahatan anak-anak tersebut.

            Studi yang paling dikenal tentang pengaruh sekolah terhadap kejahatan dilangsungkan, juga di London, oleh Rutter dkk (1979). Mereka mempelajari 12 sekolah komprehensifm dan kembali menemukan perbedaan-perbedaan besar dalam taraf kejahatan resmi di antara sekolah-sekolah itu. Sekolah dengan taraf kejahatan tinggi cenderung mempunyai taraf bolos yang tinggi, murid dengan kemampuan yang rendah, dan orang-tua dengan kelas-sosial yang rendah. Namun, perbedaan dalam taraf kejahatan di antara sekolah tidak dapat secara keseluruhan dijelaskan oleh perbedaab dalam kelas sosial dan skor penalaran verbal dari para siswa ketika masuk (umur 11). Karena itu, Rutter dkk berargumen, perbedaan taraf kejahatan tersebut disebabkan oleh suatu aspek dalam sekolah itu sendiri atau oleh faktor-faktor lain yang tidak terukur.

            Dalam berusaha menemukan aspek sekolah yang mana yang mungkin mendorong atau menghamabt kejahatan, Rutter dkk (1979) mengembangkan ukuran ‘proses sekolah’ berdasarkan struktur sekolah, organisasi, dan fugnsi. Hal ini berkaitan dengan perilaku salah sekolah, pencapaian akademis, dan kemangkiran terlepas dalam faktor-faktor ketika masuk (pemasukan). Namun, hal itu tidak secara signifikan berkaitan dengan kejahatan yang terlepas dari faktor-faktor pemasukan (intake). Banyak aspek sekolah tidak berkaitan dengan taraf kejahatannya: umur bangunan, jumlah siswa,  banyak ruang per siswa, rasio staf/siswa, tekanan akademis (misalnya jumlah pekerjaan rumah atau penggunaan sekolah), taraf pergantian guru, jumlah piknik sekolah, perawatan bangunan sekolah, dan seterusnya. Faktor-faktor sekolah utama yang berkaitan dengan kejahatan adalah jumlah hukuman yang tinggi dan rendahnya jumlah pujian yang diberikan oleh guru di kelas. Namun, adalah sulit untuk mengetahui apakan banyak hukuman dan sedikit pujian adalah penyebab atau akibat dari perilaku sekolah anti-sosial, yang pada gilirannya mungkin berkaitan dengan melakukan pelanggaran di luar sekolah.

            Riset Rutter dkk. (1979) tidak memperlihatkan secara tidak mendua bahwa faktor-faktor sekolah mempengaruhi kejahatan. Hal ini sebagian karena sedikitnya jumlah sekolah yang terlinat dalam studi tersebut (hanya 9 yang berisi siswa pria), dan sebagian karena jauh lebih banyak yang diketahui tentang faktor resiko level-individual untuk kejahatan daripada tenang faktor resiko level-sekolah. Karena hal ini adalah studi perintis, faktor-faktor resiko level sekolah mungkin belum diukur. Untuk memajukan pengetahuan tentang pengaruh sekolah yang mungkin terhadap kejahatan, riset longitudinal diperlukan dimana banyak faktor diukur untuk anak-anak sekolah dasar, yang kemudian disusul (di-follow-up) ke sejumlah besar sekolah lanjutan. Hal ini menjadikan mungkin secara meyakinkan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor sekolah yang menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam taraf kejahatan terlepas dari faktor-faktor level individual yang ada ketika masuk sekolah

Pengaruh Komunitas

Taraf kejahatan bervariasi secara sistematis dengan wilayah tempah tinggal. Sebagai contoh,  Clark dan Wenninger (1962) membandingkan empat wilayah di Illinois dan menyimpulkan bahwa taraf kejahatan yang dilaporkan-sendiri adalah paling tinggi di kota dalam, lebih rendah di wilayah perkotaaan kelas-rendah, lebih rendah lagi di area perkotaan menengah ke-atas, dan yang  paling rendah dari semuanya dalam area peternakan pedesaan, dalam survei nasional mereka terhadap remaja-remaja Ameriks, Gold dan Reimer (1975) juga menemukan bahwa kejahatan yang dilaporkan sendiri adalah paling tinggi untuk pria yang tinggal di pusat kota dan paling rendah untuk yang tinggal di area pedesaan. Kemudian, Shannon (1988) mendokumentasikan bagaimana taraf kontak dengan polisi selama periode yang panjang adalah paling tinggi dalam kota dalam (di Racine, Wisconsin) dan paling rendah dalam area yang lebih pinggiran.

            Studi-studi klasik oleh Shaw dan McKay (1942, 1969)  di Chicago dan kota-kota Amerika yang lain juga memperlihatkan bahwa taraf kejahatan remaja (berdasarkan dimana para pelanggar tinggal) adalah paling tinggi di area kota-dalam yang ditandai oleh kemerosotan fisik, disorganisasi lingkungan tempat tinggal, dan mobilitas tempat tinggal yang tinggi. Suatu proporsi besar dari semua pelanggar berasal dari proporsi kecil wilayah, yang cenderung paling kekurangan. Lebih lanjut, taraf kejahatan yang relatif tinggi ini bertahan dari waktu ke waktu, biarpun terdapat efek gelombang berturut-turut imigrasi dan emigrasi dari kelompok etnis dan negara dalam wilayah-wilayah yang berbeda. Shaw dan McKay menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang memproduksi kejahatan melekat (inheren) dalam komunitas: wilayah- yang mempunyai taraf kejahatan tinggi yang bertahan sebagian karena transmisi budaya nilai dan norma anti-sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya dan sebagian karena proses sosialisasi tidak efektif terhadap mana anak-anak terpapar dalam area-area yang kekurangan. Kedua faktor inti merupakan konsekuensi dari disorganisasi sosial dari suatu area, atau kemampuan buruk lembaga lokal untuk mengontrol perilaku penduduk lokal (Bursik, 1988).

            Jonassen (1949) mengkritik kesimpulan Shaw dan McKay tentang tidak pentingnya asal enis dan negara. Dia menyatakan bahwa diharapkan untuk tidak hanya membandingkan taraf kejahatan pada kelompok etnis yang sama dalam wilayah-wilayah yang berbeda (seperti yang dilakukan oleh Shaw dan McKay) tapi juga membandingkan wilayah-wilayah dengan kelompok etnis yang berlainan  dalam area yang sama. Jonassen berargumen bahwa data publikasi Shaw dan McKay memperlihatkan bahwa warga Eropa utara dan barat mempunyai taraf kejahatan yang lebih rendah daripada warga Eropa selatan dan timur yang tinggal di area-area Chicago yang sama. Jonassen juga memperhatikan bahwa Shaw dan McKay telah menemukan bahwa orang-orang timur mempunyai taraf kejahatan yang rendah bahkan ketika mereka tinggal dalam area kota yang paling buruk, sementara orang-orang kulit hitam mempunyai taraf kejahatan yang tinggi di semua area dimana mereka tinggal (lihat juga Gold 1987).

            Karya ilmiah kemudian cenderung  untuk menangani keraguan tentang konsistensi taraf kejahatan dari waktu ke waktu. Bursik dan Webb (1988) menguji hipotesis transmisi budaya Shaw dan McKay menggunakan data yang lebih baru di Chicago dan metode kuantitatif yang lebih canggih. Mereka menyimpulkan bahwa tatanan taraf kejahatan area tidak stabil sesudah 1950, tapi mencerminkan perubahan demografis. Variasi dalam taraf kejahatan dalam wilayah yang berlainan secara signifikan berkorelasi dengan variasi dalam persentase orang non-kulit putih, orang kulit putih yang dilahirkan di negara lain, dan rumah tangga yang terlalu padat. Kenaikan terbesar dalam kejahatan dalam suatu area terjadi ketika orang kulit hitam pindah dari minoritas menjadi mayoritas, seperti yang memang diperhatikan oleh Jonassen (1949) dan Short (1969). Hasil-hasil ini menyimpulkan bahwa gagasan-gagasan Shaw dan McKay, tentang nilai-nilai komunitas yang bertahan terlepas dari gelembang imigrasi dan emigrasi yang berturut-turut, adalah tidak benar. Adalah perlu untuk memperhatikan jenis wilayah dan jenis individu yang tinggal dalam area itu (al. Simcha-Fagan dan Schwartz, 1986).

            Stud-studi ekologi yang serupa telah dilaksanakan di Inggris (untuk tinjauan, lihat Baldwin 1979). Sebagai contoh, Wallis dan Maliphant (1967) memperlihatkan bahwa di London taraf pelaku kejahatan resmi berkorelasi dengan taraf renting (penyewaan) otoritas lokal,  kepadatan penduduk, rumah tangga yang berdesakan, proporsi imigran yang tidak berkulit putih, dan proporsi penduduk di bawah 21 tahun. Namun, taraf pelaku kejahatan secara negatif berkaitan dengan bunuh diri dan taraf pekerjaan dan tidak berkaitan dengan taraf pelanggaran hukum atau sakit jiwa. Power dkk (1972) melaksanakakan studi yang serupa dalam wilayah London kelas-rendah dan menemukan bahwa taraf kejahatan resmi bervariasi menurut taraf kebanyakan penduduk dan kesuburuan dan dengan kelas sosial dan jenis perumahan suatu area.

            Dalam proyek Wallis dan Maliphant, biasanya adalah benar bahwa taraf kejahatan adalah lebih tinggi di kota dalam, dan adalah penting untuk menyelidiki kenapa demikian. Salah satu studi yang paling signifikan tentang kota-dalam dan wilayah pedesaan adalah perbandingan oleh Rutter dan rekan-rekan (Rutter, Cox, dkk, 1975) terhadap anak-anak berumur 10 tahun dalam London dalam dan Isle of Wight. Mereka menemukan insiden gangguan perilaku yang jauh lebih tinggi dalam sampel London mereka. Namun, mereka juga memperlihatkanbahwa perbedaan antara  kota-dalam dan area pedesaan mereka menghilang setelah mereka mengatur/membatasi  dalam hal kesengsaraan keluarga (berdasarkan konflik orang tua, perpecahan keluarga, orang tua kriminal, dan ukuran keluarga yang besar). Rutter (1981) menyimpulkan bahwa taraf gangguan perilaku adalah lebih tinggi pada London dalam murni karena kesengsaraan/masalah keluarga lebih umum di sana. Setiap pengaruh masalah tempat tinggal kota-dalam terhadap perilaku anti-sosial anak bersifat tidak langsung dan bersifat rangkaian: komunitas mempengaruhi keluarga, yang pada gilirannya mempengaruhi anak-anak.

            Tidak selalu benar bahwa taraf pelanggaran hukum adalah paling tinggi di area kota-dalam. Baldwin dan Bottoms (1976) menemukan bahwa di Sheffield faktor kunci yang mempengaruhi dimana para pelaku kejahatan tinggal adalah jenis perumahan. Taraf pelaku kejahatan adalah paling rendah dalam area yang dihuni pemiliknya dan paling tinggi dalam area perumahan pemerintah dan penyewaan swasta, dan wilayah-wilayah berkejahatan tinggi tidak semuanya di dekat pusat kota. Mereka menyimpulkan bahwa kebijakan alokasi perumahan pemerintah memainkan peran dalam menciptakan area dengan taraf pelaku kejahatan yang tinggi. Hal ini kembali memunculkan persoalan tentang seberapa jauh taraf pelaku kejahatan mencerminkan pengaruh wilayah tersebut atau jenis individual yang kebetulan tinggal di sana.

            Reiss (1986) menyatakan bahwa suatu pertanyaan kunci adalah kenapa taraf kejahatan pada komunitas-komunitas berubah dari waktu ke waktu, dan pada tingkat apa hal ini merupakan fungsi dari perubahan dalam komunitas atau dalam individu-individu yang tinggal di dalamnya. Menjawab pertanyaan ini memerlukan riset longitudinal dimana komunitas dan individual di-follow-up (ditelusuri). Cara terbaik untuk menetapkan dampat lingkungan adalah menelusuri orang-orang yang pindah wilayah, dengan demikian menggunakan setiap orang sebagai kontrolnya sendiri. Sebagai contoh, Osborn (1980) di Cambridge Study menemukan bahwa pindah keluar London menimbulkan pengurangan yang signifikan dalam penghukuman dan kejahatan yang dilaporkan sendiri. Pengurangan ini mungkin terjadi karena pindah memecahkan kelompok pelaku kejahatan bersama, atau karena terhadap kesempatan yang lebih sedikit untuk kejahatan di luar London. Rutter (1981) juga memperlihatkan bahwa perbedaan antara London dalam dan Isle of Wight berlaku bahkan ketika analisisnya dibatasi pada anak-anak yang diasuh dalam wilayah yang asma oleh orang tua dalam area yang sama. Hasil ini menyimpulkan bahwa perpindahan dari keluarga masalah menjadi wilayah masalah tidak dapat menjadi penjelasan penuh terhadap perbedaan wilayah dalam kejahatan.

            Jelas, terdapat interaksi antara individual dan komunitas dimana mereka tinggal. Beberapa aspel lingkungan tempat tinggi kota-dalam mungkin mendukung (kondusif) terhadap kejahatan, mungkin karena kota-dalam menimbulkan putusnya ikatan komunitas atau pola lingkungan tempat tinggal yang berbentuk saling mendukung secara menguntungkan, atau mungkin karena kepadatan penduduk yang tinggi menghasilkan tegangan, frustasi, atau ketidakdikenalan (anonimitas). Mungkin ada banyak faktor yang saling berkaitan. Seperti yang diargumenkan oleh Reiss (1986), wilayah-wilayah kejahatan tinggi sering mempunyai konsentrasi tinggi rumah tangga yang dikepalai orang tua tunggal wanita dengan penghasilan yang rendah, tinggal dalam perumahan yang murah dan buruk. Kontrol orang tua yang melemah dalam keluarga-keluarga ini, sebagian karena fakta bahwa sang ibu harus bekerja dan meninggalkan anak-anaknya tidak terawasi – berarti bahwa anak-anak itu cenderung untuk berkeluyuran di jalanan. Akibatnya, mereka dipengaruhi oleh subbudaya teman yang sering mendorong dan mengukuhkan tindak kejahatan. Interaksi antara faktor individu, keluarga, teman, dan lingkungan tempat tinggal mungkin merupakan aturannya bukan perkecualiannya.

Faktor-faktor Situasional

Adalah masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kejahatan dan perilaku anti-sosial dihasilkan oleh interaksi seorang individu (dengan tingkat tertentu kecenderungan anti-sosial) dan lingkungan (yang menghasilkan kesempatan kriminal). Dengan lingkungan yang sama, beberapa individual mungkin lebih mungkin melakukan kejahatan daripda yang lainnya, dan sebaliknya individual yang sama lebih mungkin melakukan kejahatan dalam beberapa lingkungan daripada lingkungan yang lainnya. Riset kriminologi secara khusus berkonsentrasi pada perkembangan individu kriminal atau kejadian kriminal, tapi jarang pada keduanya.

            Seperti yang sudah disebut, pelaku kejahatan  umumnya serba bisa bukannya terspesialisasi. Dengan demikian, dalam mempelajari pelaku kejahatan tampak tidak perlu mengembangkan teori yang berbeda untuk jenis pelaku kejahatan yang berbeda. Sebaliknya, dalam usaha menjelaskan kenapa kejahatan terjadi, situasinya begitu beragam dan spesifik terhadap kejahatan tertentu sehingga mungkin sekali perlu untuk membentuk penjelasan yang berbeda untuk jenis kejahatan yang berbeda.

            Teori paling populer dalam peristiwa kejahatan menyimpulkan bahwa kejahatan  terjadi dalam menanggapi kesempatan spesifik, ketika keuntungan yang diharapkan (misalnya barang yang dicuri, persetujuan rekan) melebihi biaya yang diduga (misalnya hukuman legal, ketidaksetujuan orang tua). Sebagai contoh, Clark dan Cornish (1985) menguraikan teori pencurian pada tempat tinggal yang mencakup faktor-faktor pengaruh seperti apakah suatu rumah dihuni, apakah rumah itu tampak makmur, apakah ada semak untuk bersembunyi, apakah ada tetangga yang mencampuri, apakah rumah itu punya alarm maling, dan apakah rumah itu berisi anjing. Beberapa periset yang lain juga telah mengajukan bahwa kejahatan melibatkan keputusan rasional dimana keuntungan yang diharapkan lebih besar daripada biaya yang diduga (misalnya Farrington dan Kidd 1977).

            Biarpun jelas bahwa kejahatan memerlukan kesempatan, juga mungkin sekali bahwa beberapa individu lebih mungkin daripada yang lain untuk mencari dan menciptakan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan memilih korban yang cocok. Teori “kegiatan” rutin milik Cohen dan Feison (1979) berusaha untuk menjelaskan  bagaimana kesempatan untuk kejahatan muncul dan berubah dari waktu ke waktu. Mereka berargumen bahwa kesempatan kriminal bervariasi menurut kegiatan rutin yang menghasilkan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Sebagai contoh,  kenaikan dalam jumlah pekerja wanita, berpasangan dengan kenaikan rumah-tangga yang dikepalai orang tua tunggal wanita, telah menciptakan jumlah rumah yang ditinggalkan tanpa dihuni selama siang hari, sehingga menghasilkan lebih banyak kesempatan untuk aksi maling.

            Dalam Studi Cambridge, seperti yang sudah disebut, motif paling umum untuk kejahatan adalah bersifat rasional atau kegunaan, sehingga disimpulkan bahwa  sebagian besar kejahatan properti dilakukan karena para pelaku kejahatan menginginkan barang-barang curian itu (West dan Farrington 1977). Selain itu, sejumlah survei  lintas-bagian telah memperlihatkan bahwa perkiraan yang rendah terhadap resiko ditangkap berkorelasi dengan taraf kejahatan yang dilaporkan sendiri yang tinggi (al. Erickson dkk, 1977). Sayangnya, arah pengaruh sebab akibat tidak jelas dalam riset lintas-bagian, karena melakukan tindakan kejahatan dapat menyebabkan perkiraan yang rendah terhadap kemungkinan deteksi dan begitu juga sebaliknya. Sejumlah studi yang dilaksanakan oleh Farrington dan Knight (1980), menggunakan metode percobaan, survei, dan pengamatan, menyimpulkan bahwa mencuri menyangkut pembuatan keputusan yang beresiko. Dengan demikian, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kesempatan untuk kejahatan, biaya dan keuntungan langsung kejahatan, dan kemungkinan hasilnya, semua mempengaruhi apakan orang-orang melakukan kejahatan dalam situasi apapun.

PERSOALAN KEBIJAKAN DAN TEORITIS

Menjelaskan Perkembangan Kejahatan

Dalam menjelaskan perkembangan perbuatan kejahatan, masalah utama adalah bahwa sebagian besar faktor resiko cenderung berimpitan dan cenderung saling berkaitan. Sebagai contoh, remaja yang tinggal dalam lingkungan yang buruk secara fisik dan kacau secara sosial cenderung secara tidak proporsional untuk juga berasal dari keluarga dengan pengawasan orang tua yang buruk dan disiplin orang tua yang tidak menentu dan juga cenderung  untuk mempunyai impulsifitas yang tinggi dan kecerdasan yang rendah. Konsentrasi dan kejadian-bersama kemalangan-kemalangan ini menjadikan sulit untuk membentuk pengaruh independen, interaktif, dan berangkai dari hal-hal ini terhadap tindak kejahatan dan perilaku anti-sosial. Dengan demikian, setiap teori perkembangan tindak kejahatan dalam kondisi pengetahuan yang sekarang adalah spekulatif.

            Langkah pertama adalah menetapkan faktor apa yang memprediksi tindak kejahatan terlepas (independen) dari faktor-faktor lain. Dalam Studi Cambridge, biasanya adalah benar bahwa ukuran dalam masing-masing kategori variabel (impulsifitas, kecerdasan, pengasuhan orang tua, keluarga anti-sosial, kekurangan sosio-ekonomi, perilaku anti-sosial anak) memprediksikan tindak kejahatan terlepas dari ukuran-ukuran satu sama lain (Farrington 1990b). sebagai contoh, Farrington dan Hawkins (1991) melaporkan bahwa prediktor independen hukuman antara umru 10 dan 20 mencakup kenekatan yang tinggi, prestasi sekolah yang tinggi, pengasuhan anak oleh orang tua yang buruk, orang tua yang pernah dihukum, perumahan yang buruk,  dan sifat suka membuat masalah. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa impulsifitas,  kecerdasan rendah, pengasuhan buruk oleh orang tua, keluarga anti-sosial, dan kekurangan sosio-ekonomi, terlepas dari kesalingterkaitannya, semuanya berkontribusi secara independen terhadap perkembangan kejahatan. Setiap teori perlu memberikan prioritas untuk menjelaskan hasil-hasil ini.

            Sebagian dari teori kejahatan yang paling penting telah dijelaskan dalam bab ini. Hal ini termasuk teori subkultur frustasi status-kejahatan dari Cohen (1955), teori kesempatan-keturunan Cloward dan Ohlin, teori pembelajaran sosial Trasler (1962), teori kontrol-ikatan sosial Hirschi (1969), teori asosiasi diferensial Sutherland dan Cressey, teori mengabaikan konsekuensi masa depan Wilson dan Herrnstein, teori pembuatan keputusan situasional Clarke dan Cornish (1985), dan teori kontrol-diri Gottfredson dan Hirschi. Kecenderungan  modern adalah mencoba untuk mencapai daya penjelasan yang bertambah dengan mengintegrasikan dalil yang berasal dari beberapa teori sebelumnya (misalnya Elliot dkk, 1985; Hawkins dan Weis 1985; Pearson dan Weiner 1985). Teori kejahatan dan perilaku anti-sosial penulis sendiri (Farrington, 1986b, 1992c, 1993c) juga integratif, dan teori itu membedakan secara jelas antara perkembangan anti-sosial dan kejadian tindakan anti-sosial. Teori ini menyimpulkan bahwa tindak kejahatan adalah hasil akhir dari suatu proses empat-tahap: pengenergian, pengarahan, penghambatan, dan pembuatan keputusan.

            Faktor-faktor pengenergian jangka panjang utama yang akhirnya menimbulkan  berbagai kecenderungan anti-sosial adalah hasrat terhadap barang material, status di antara teman intim, dan kesenangan. Faktor penergian jangka pendek utama  yang menimbulkan berbagai kecenderungan anti-sosial adalah kebosanan, frustasi, kemarahan, dan konsumsi alkohol. Hasrat terhadap kesenangan mungkin lebih besar di antara anak-anak dari keluarga yang lebih miskin – mungkin karena kesenangan lebih tinggi dinilai oleh orang-orang kelas bawah daripada kelas menengah, yang pada gilirannya menyebabkan anak-anak miskin berpikir mereka menjalani hidup yang membosankan, atau karena  anak-anak miskin kurang mampu untuk menunda kegembiraan segera untuk mendukung sasaran jangka panjang (yang dapat dikaitkan dengan penekanan dalam budaya kelas bawah terhadap hal konkret dan masa kini bukan hal abstrak dan masa depan).

            Dalam tahap pengarahan, motifasi-motifasi ini menghasilkan kecenderungan antisosial jika metode yang tidak disetujui secara sosial untuk memuaskannya dipilih karena kebiasaan. Metode yang dipilih tergantung kepada kecakapan perilaku dan kematangan. Sebagai contoh, anak 5 tahun akan sulit mencuri mobil. Beberapa orang  (misalnya anak keluarga miskin) kurang mampu memuaskan hasrat mereka untuk barang material, kesenangan, dan status sosial lewat metode yang disetujui secara sosial atau hukum, dan dengan demikian cenderung memilih metode yang ilegal atau tidak disetujui secara sosial. Ketidakmampuan relatif bagi anak-anak miskin untuk mencapai sasaran lewat metode yang absah dapat disebabkan oleh kecenderungan mereka untuk gagal di sekolah dan mempunyai sejarah pekerjaan berstatus rendah dan tidak menentu. Kegagalan sekolah pada gilirannya sering merupakan akibat lingkungan intelektual yang tidak mendukung yang cenderung dihasilkan orang tua kelas rendah untuk anak mereka, dan kurangnya penekanan mereka pada konsep abstrak.

            Dalam tahap penghambatan, tendensi anti-sosial dapat dihambat oleh keyakinan dan sikap yang ditanamkan yang telah terbentuk dalam proses pembelajaran sosial sebagai akibat dari sejarah hukuman dan imbalan. Keyakinan bahwa kejahatan salah, atau akal sehat yang kuat, cenderung untuk dibentuk jika orang tua mendukung norma hukum, jika mereka menerapkan pengawasan yang cermat kepada anak mereka, dan jika mereka menghukum perilaku yang tidak disetujui secara sosial dengan menggunakan disiplin berorientasi cinta. Tendensi anti-sosial juga dapat dihambat lewat empati, yang bisa berkembang sebagai hasil hubungan cinta dan kehangatan orang tua. Kepercayaan  bahwa kejahatan adalah absah, dan perilaku anti-otoritas secara umum, cenderung untuk dibangun jika anak-anak telah terpapar terhadap sikap dan perilaku yang mendukung kejahatan (misalnya dalam proses peniruan), khususnya lewat anggota keluarga mereka, lewat teman mereka, dan dalam kelompok mereka.

            Dalam tahap pembuatan keputusan, yang merinci interaksi antara individu dan lingkungan, apakah seseorang dengan tingkat tendensi anti-sosial tertentu melakukan tindakan anti-sosial dalam situasi tertentu  tergantung pada kesempatan, biaya, dan keuntungan, dan pada kemungkinan subyektif terhadap hasil yang berlainan. Biaya dan keuntungan mencakup faktor situasional yang segera seperti barang material yang dapat dicuri dan kemungkinan dan konsekuensi ditangkap oleh polisi, ketidaksetujuan yang mungkin dari orang tua atau pasangan, dan dorongan atau pengukuhan dari teman. Pada umumnya, orang-orang cenderung membuat keputusan rasional. Namun, orang-orang yang lebih impulsif  kurang mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin dari tindakan mereka, khususnya konsekuensi yang mungkin tertunda lama.

            Dengan menerapkan teori ini untuk menjelaskan beberapa hasil yang ditinjau di sini, anak-anak dari keluarga miskin untuk melakukan kejahatan karena mereka kurang mampu untuk mencapai sasaran mereka secara legal dan karena mereka menilai beberapa sasaran (misalnya kesenangan) sangat tinggi.Anak-anak dengan kecerdasan rendah lebih mungkin untuk melakukan kejahatan karena mereka cenderung gagal di sekolah dan dengan demikian tidak dapat mencapai tujuan mereka secara legal. Anak-anak impulsif, dan yang memiliki kemampuan yang rendah untuk mengolah konsep abstrak, lebih mungkin untuk melakukan kejahatan karena mereka tidak memberikan pertimbangan dan bobot yang memadai  terhadap akibat yang mungkin dari tindak kejahatan. Anak-anak yang terpapar terhadap perilaku pengasuhan anak yang buruk, ketidakharmonisan, atau pemisahan pada pihak orang tua mereka mungkin untuk melakukan kejahatan karena mereka tidak membentuk kontrol internal terhadap perilaku yang tidak disetujui secara sosial, sementara anak-anak keluarga kriminal dan yang mempunyai teman yang jahat cenderung membangun sikap anti-otoritas dan kepercayaan bahwa tindak kejahatan dapat diabsahkan. Keseluruhan proses tersebut melestarikan-sendiri, dalam hal bahwa kemiskinan, kecerdasan yang rendah, dan kegagalan sekolah yang awal menimbulkan kemangkiran dan kurangnya kualifikasi pendidikan, yang pada gilirannya menimbulkan pekerjaan dengan status rendah dan masa pengangguran, yang keduanya menjadikan makin sulit untuk mencapai tujuan secara absah.

            Permulaan tindak kejahatan mungkin disebabkan oleh meningkatnya motifasi jangka panjang (kebutuhan yang bertambah terhadap benda materi, status, dan kesenangan), meningkatkan kemungkinan untuk memilihi metoda yang tidak disetujui secara sosial (mungkin sekali berkaitan dengan perubahan dalam pengaruh sosial yang dominan  dari orang tua ke teman),  meningkatnya kesempatan (karena kebebasan yang bertambah dari kontrol orang tua dan bertambahnya waktu yang dihabiskan dengan teman), atau meningkatnya  kegunaan yang diharapkan dari tindak kejahatan (karena makin pentingnya persetujuan teman dan makin kurang pentingnya persetujuan orang tua). Penghentian dari tindak kejahatan dapat dikaitkan meningkatkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan  lewat cara yang legal (al mendapatkan benda materi lewat pekerjaan, mendapatkan kepuasan seksual lewat pernikahan), meningkatnya pengaruh yang bersifat melarang  dari pasangan dan teman satu tempat tinggal,  berkurangnya kesempatan (karena berkurangnya waktu yang dihabiskan dengan teman), dan berkurangnya  kegunaan yang diharapkan dari kejahatan (karena makin kurang pentingnya persetujuan teman dan makin pentingnya ketidaksetujuan dari pasangan dan tempat satu tempat tinggal).

            Kelaziman tindak kejahatan mungkin memuncak antara umur 14 dan 20 karena remaja pria (khususnya yang gagal pada sekolah kelas rendah) mempunyai impulsifitas tinggi, hasrat yang tinggi terhadap kesenangan, benda material, dan status sosial antara umur-umur ini, kesempatan yang kecil untuk mencapai hasrat mereka secara legal, dan kerugian yang sedikit (karena hukuman yang bersifat hukum lunak dan teman akrab mereka – teman pria – sering menyetujui tindak kejahatan). Sebaliknya, setelah umur 20, hasrat lebih lemah atau lebih realistis, terdapat kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai sasaran yang lebih terbatas secara legal, dan biaya tindak kejahatan adalah lebih besar (karena hukuman yang bersifat hukum lebih keras dan teman intim mereka – istri atau pacar – tidak menyetujui tindak kejahatan).

Faktor Resiko dan Pencegahan

Metode-metode pencegahan atau perlakuan terhadap perilaku anti-sosial hendaknya didasarkan pada teori yang diabsahkan secara pengalaman tentang sebab-sebabnya. Dalam bagian ini, implikasi tentang pencegahan dan perlakuan ditarik dari beberapa faktor resiko dan sebab yang mungkin dair perilaku anti-sosial yang ditulis di atas. Fokus utamanya adalah pencegahan sosial yang awal terhadap tindak kejahatan (Untuk tinjauan yang lebih luas terhadap topik ini, lihat Kazdin 1985; Gordon dan Arbuthnot 1987; McCord dan Tremblay 1992). Implikasi yang ditinjau di sini adalah yang mempunyai pengabsahan empiris (pengalaman), khususnya dalam percobaan acak.  Pengaruh setiap intervensi terhadap pelanggaran hukum dapat diperlihatkan secara paling meyakinkan dalam percobaan-percobaan tersebut (Farrington 1983b; Farrington, Ohlin, dan Wilson 1986).

            Sulit untuk mengetahui bagaimana dan kapan mengintervensi secara paling balik, karena kurangnya pengetahuan tentang rangkaian perkembangan, umur-umur dimana faktor penyebab paling penting, dan pengaruh pada permulaan, keberlanjutan, dan penghentian. Sebagai contoh, jika bolos menyebabkan kejahatan dalam rangkaian perkembangan, mengintervensi secara berhasil untuk mengurangi bolos akan mengurangi kejahatan. Pada pihak lain, jika bolos dan kejahatan hanya merupakan perwujudan perilaku yang berbeda dari konsepsi mendasar yang sama, menggasak satu gejala tidak selalu berarti mengubah konsepsi mendasar tersebut. Pengalaman adalah berguna dalam membedakan antara rangkaian perkembangan dan perwujudan (manisfestasi) yang berbeda, dan memang Berg dkk (1979) menemukan lewat pengalaman bahwa turunya kemangkiran diikuti oleh berkurangnya kejahatan/pelanggaran hukum.

            Gagasan intervensi awal dan perlakuan pencegahan memunculkan banyak persoalan teoritis, praktis, etis, dan legal. Sebagai contoh, apakah teknik pencegahan hendaknya ditargetkan secara sempit pada anak-anak yang diidentifikasikan sebagai pelaku kejahatan potensial atau lebih luas pada semua anak yang tinggal dalam area berisoko tinggi (misalnya perumahan yang kekurangan)? Akan paling efisien untuk menargetkan anak-anak yang paling membutuhkan perlakuan tersebut. Juga, beberapa perlakuan dapat tidak efektif jika ditargetkan secara luas, jika perlakuan ini tergantung pada meningkatkan level orang yang ada pada dasar kumpulan dibandingkan semua orang yang lain. Namun, kelompok yang paling ekstrem mungkin juga merupakan kelompok yang paling menentang  perlakuan atau sulit untuk dilibatkan, sehingga mungkin terdapat pay-off (kompensasi) yang lebih besar dari menargetkan orang-orang yang tidak benar-benar paling membutuhkan. Juga, mungkin bisa diargumenkan bahwa identifikasi awal dapat memiliki efek pencelaan atau pemberian julukan yang tidak diinginkan, biarpun kasus yang paling ekstrim bagaimanapun cenderung dicela dan tidak ada bukti bahwa identifikasi untuk perlakuan pencegahan itu sendiri menimbukan akibat merusak. Tingkat pencelaan, jika ada, mungkin tergantung hakekat perlakuan tersebut. Untuk mendapatkan persetujuan politik, mungkin yang paling baik adalah menargetkan area bukannya individu.

            Persoalan etis yang muncul lewat intervensi awal tergantung pada level akurasi prediktif dan mungkin bisa diselesaikan dengan membebani biaya sosial terhadap tunjangan sosial. Sebagai contoh, Farrington dkk (1988a, b) menemukan bahwa tiga perempat anak-anak rentan yang diidentifikasikan pada umur 10 dihukum. Bisa diargumenkan bahwa,  jika perlakuan pencegahan telah diterapkan pada anak-anak ini, satu perempat yang “positif palsu” akan mendapat perlakuan secara tidak perlu. Namun, jika perlakuan terdiri dari tunjangan kesejahteraan tambahan untuk keluarga, dan jika hal itu efektif dalam mengurangi kejahatan dari ke-3/4-nya, tunjangan ini mungkin melebihi biayanya dan identifikasi awal mungkin bisa diabsahkan. Sebenarnya, anak-anak rentan yang tidak dihukum mempunyai masalah sosial lain, termasuk hanya sedikit atau tidak ada teman pada umur 8 dan tinggal sendiri dalam kondisi rumah yang buruk pada umur 32. karena itu, bahkan pria yang tidak dihukum dalam survei tersebut mungkin sudah membutuhkan dan mendapatkan keuntungan dari sejenis perlakuan pencegahan yang dirancang untuk menghindari masalah-masalah mereka.

            Impulsifitas dan karakteristik kepribadian lainnya dari para pelaku kejahatan mungkin bisa diubah dengan menggunakan seperangkat teknik yang disebut latihan kecakapan antarpersonal kognitif-perilaku, yang telah terbukti sangat berhasil (misalnya Michelseon 1987). Misalnya, metode-metode yang digunakan oleh Ross untuk memperlakukan para pelaku kejahatan remaja (lihat Ross dkk, 1988, Ross dan Ross 1988) secara mantap didasarkan pada karakteristik individual yang diketahui dari para pelaku, yaitu impulsifitas, pemikiran konkret bukan abstrak, empati yang rendah, dan egosentrisitas.

            Ross percaya bahwa para pelaku kejahatan dapat diajarkan kecakapan kognitif dimana mereka  kekurangan, dan bahwa hal ini dapat menyebabkan berkurangnya tindak kejahatan mereka. Tinjauannya terhadap program rehabiliasi kejahatan (Gendreau dan Ross, 1979, 1987) memperlihatkan bahwa orang-orang yang telah berhasil mengurangi tindak kejahatan bisanya mencoba untuk mengubah pemikiran pelaku kejahatan tersebut. Ross menjalankan program “Penalaran dan Rehabilitasi” sendiri di Kanda, yang bertujuan untuk memodifikasi pemikiran impulsif, egosentris para pelaku kejahatan, untuk mengajarkan mereka untuk berhenti dan berpikir sebelum bertindak, untuk mempertimbangkan konsekuensi perilaku mereka, untuk membuat konsep cara-cara alternatif untuk menyelesaikan masalah interpersonal, dan mempertimbangkan dampak perilaku mereka pada orang-orang lain, terutama korban mereka. Dia menemukan (dalam suatu percobaan acak) bahwa hal itu menyebabkan penurunan signifikan dalam melakukan kembali tindakan kejahatan untuk suatu sampel kecil dalam periode follow-up selama sembilan bulan.

            Jika kecerdasan yang rendah dan kegagalan sekolah adalah penyebab tindak kejahatan, maka setiap program yang menimbulkan peningkatan sukses sekolah akan menimbulkan pengurangan dalam tindak kejahatan. Salah satu pencegahan kejahatan yang paling sukses adalah proyek pra-sekolah Perry yang dilaksanakan di Michigan oleg Schweinhart dan Weikart (1980). Hal ini pada esensinya adalah program ”Awal Kepala” yang ditargetkan pada anak-anak kulit hitam yang bernasib buruk, yang ditempatkan (kira-kira secara acak) untuk kelompok percobaan dan kontrol. Anak-anak yang menjalani percobaan menghadiri program pra-sekolah setiap hari, didukung oleh kunjungan ke ruma mingguan, biasanya selama dua tahun (mencakup umur 3-4). Tujuan program ini adalah memberikan rangsangan intelektual, untuk meningkatkan kemampuan kognitif, dan untuk meningkatkan prestasi sekolah kemudian.

            Anak-anak pra-sekolah tersebut secara signifikan lebihbaik dalam motifasi sekolah dasar, prestasi sekolah pada umur 14,  peringkat guru dalam hal perilaku di kelas pada umur 6-9, laporan sendiri  atas perilaku di kelas pada umur 15, dan laporan sendiri atas tindak kejahatan pada umur 15. Lebih lanjut, studi follow-up kemudian terhadap sampel ini oleh Berrueta-Clement dkk (1984) memperlihatkan bahwa, pada umur 19, kelompok percobaan lebih mungkin untuk dipekerjakan, lebih mungkin untuk lulus dari sekolah tinggi, lebih mungkin untuk menerima pelatihan ketrampilan atau perguruan tinggi dan lebih kecil kemungkinannya untuk ditahan. Dengan demikian, program pengayaan intelektual pra-sekolah ini menyebabkan berkurangnya kegagalan sekolah dan berkurangnya kejahatan.

            Jika pengawasan orang tua yang buruk dan perilaku pengasuhan anak yang tidak menentu adalah penyebab kejahatan, tampaknya mungkin pelatihan orang tua dapat berhasil mengurangi kejahatan. Banyak jenis terapi keluarga telah digunakan (lihat misalnya Kazdin 1987), tapi latihan perilaku manajemen-orangtua yang dikembangkan oleh Patterson (1982) di Oregon adalah salah satu pendekatan yang paling menimbulkan harapan. Pengamatannya yang cermat terhadap interaksi orang tua-anak memperlihatkan bahwa orang tua dari anak-anak anti-sosial tidak memadai dalam metode pengasuhan anak mereka. Para orang tua ini gagal untuk mengatakan kepada anak-anakmerka bagaimana mereka diharapkan untuk bertindak, gagal untuk memantau perilaku untuk memastikan bahwa hal itu diharapkan, dan gagal untuk memaksakan aturan secara layak dan tidak mendua dengan imbalan dan hukuman yang tepat.  Para orang tua dari anak anti-sosial menggunakan lebih banyak hukuman (seperti  mencela, berteriak, atau mengancam), tapi gagal untuk menjadikannya bergantung pada perilaku anak. Patterson berusaha untuk melatih para orang tua ini dalam metoda pengasuhan anak yang efektif, yaitu memperhatikan apa yang dilakukan oleh seorang anak, memantau perilaku selama periode yang panjang, dengan jelas menyatakan aturan rumah, membuat hukuman dan imbalan bergantung pada perilaku,  dan menegosiasikan ketidaksepakatan sehingga konflik dan krisis tidak meningkat. Perlakuannya telah tampak efektif dalam mengurangi pencurian dan perilaku anti-sosial oleh anak-anal selama periode pendek dalam studi skala kecil (Dishion dkk, 1992; Patterson dkk, 1982, 1992).

            Jika mempunyai teman yang jahat menyebabkan kejahatan, maka setiap program yang mengurangi pengaruh mereka atau meningkatkan pengaruh teman pro-sosial dapat mempunyai efek mengurangi pada tindak kejahatan. Beberapa studi memperlihatkan bahwa anak-anak sekolah dapat diajarkan untuk menentang pengaruh teman yang mendorong merokok, minum-minum, dan penggunaan mariyuana (Untuk tinjauan mendetail dari program-program ini, lihat Botvon 1990, Hawkins dkk, 1992). Sebagai contoh, Telch dkk (1982) di California menggunakan siswa sekolah tinggi yang lebih tua untuk mengajar yang lebih mudah untuk mengembangkan kecakapan argumen-tandingan untuk menentang tekanan teman untuk merokok, menggunakan praktek pemodelan (peniruan) dan terbimbing.  Pendekatan ini sukses dalam mengurangi merokok pada siswa yang lebih muda, dan hasil yang serupa dilaporkan oleh Botvin dan Eng (1982) di New York City. Murray dkk (1984) di Minnesota menggunakan pemimpin teman pada usia yang sama untuk mengajar para siswa cara untuk menentang tekanan teman untuk mulai merokok, dan Evans dkk (1981) di Houston menggunakan film dengan tujuan yang sama.

            Dengan menggunakan pemimpin teman yang berstatus tinggi, penggunaan mariyuana dan alkhol dapat dikurangi begitu juga merokok (misalnya Klepp dkk, 1986l McAlister dkk, 1980). Botvin dkk (1984) di New York membandingkan penerapan  program pencegahan zat terlarang oleh guru dan pemimpin teman. Program ini bertujuan untuk membantu perkembangan kecakapan sosial dan mengajarkan para siswa cara untuk menolah tekanan teman untuk mengguanakn zat terlarang ini. Mereka menemuan bahwa pemimpin teman efektif dalam mengurangi merokok, mabuk, dan penggunaan mariyuana, tapi guru tidalk Analisis meta berskala besar oleh Tobler (1986) terhadap program pencegahan penggunaan zat terlarang menyimpulkan bahwa program-program yang menggunakan pemimpin teman adalah paling efektif dalam mengurangi merokok, minum-minum, dan penyalahgunaan obat-obatan. Teknik-teknik ini, yang dirancang untuk menandingi tekanan teman anti-sosial, dapat juga membantu mengurangi tindak kejahatan.

Karir Kriminal dan Kontrol Kejahatan

Implikasi riset karir kriminal terutama berkaitan dengan kontrol kejahatan. Berkaitan dengan prevalensi (kelaziman), jika tindak kejahatan berkembang luas  di keseluruhan komunitas, tindakan pencegahan primer yang menargetkan “sebab-sebab akar” kejahatan seperti, yang dijelaskan di atas, mungkin adalah yang paling tepat. Pada pihak lain, jika tindakan kejahatan secara sempit berkonsentrasi antara beberapa saja keluarga yang bermasalah, maka tindakan  peradilan kriminal seperti rehabilitas, pencegahan  individual,  dan pencabutan kapasitas (inkapasitasi) mungkin lebih efektif. Terdapat suatu pengabsahan untuk kedua pendekatan ini dalam riset karir kriminal, karena  kelaziman/prevalensi keseluruhan yang tinggi dari tindak kejahatan berdampingan dengan minoritas kecil para pelaku kejahatan “kronis” yang membentuk proporsi substansial dari masalah kejahatan.

            Penaksiran terhadap besarnya segi-segi karir kriminal seperti durasi karir dan frekuensi tindak kejahatan individual diperlukan untuk memperkirakan kebijakan peradilan seperti inkapasitasi selektif (Blumstein dkk, 1988). Semua studi frekuensi kejahatan individual telah menyimpulkan bahwa hal itu berbeda  secara mencolok di antara individu. Perbedaan ini tampak secara paling grafis dalam riset Rand tentang laporan-sendiri oleh para tahanan di California, Michigan, dan Texas (Greenwoo dan Abrahamse, 1982). Biarpun mayoritas pelaku kejahatan melaporkan taraf kejahatan yang relatif rendah, sejumlah kecil melaporkan taraf yang sangat tinggi. Sebagai contoh, terhadap semua pelaku kejahatan aktif, frekuensi kejahatan rata-rata  untuk tindakan maling adalah lima kejahatan per tahun, tapi 10 persen teratas dari maling rata-rata setidaknya 232 per tahun, dan sementara frekuensi kejahatan rata-rata untuk perampokan adalah lima per tahun, 10 persen teratas perampokan rata-rata melakukan setidaknya 87 per tahun. Greenwood dan Abrahamse (1982) mengembangkan  skala tujuh poin untuk menyelidiki seberapa jauh adalah mungkin untuk memprediksi para pelaku kejahatan bertaraf tinggi, berdasarkan hukuman dan penahanan sebelumnya. Skala ini terbukti sangat efisien dalam membedakan antara para pelaku kejahatan. Sebagai contoh, untuk para para maling California, taraf maling rata-rata tahunan adalah 1,4 untuk yang mencetak skor 0-1 pada skala, 6,0 pada orang yang mencetak 2-3, dan 92,9 untuk yang mencetak skor 4-7. hasil-hasil mereka ditiru di New Orleans oleh Miranne dan Geerken (1991).

            Greenwood dan Abrahamse (1982) melanjutkan untuk menaksir nilai kebijakan pemberian hukuman berupa inkapasitasi selektif yang menyangkut pemanjangan waktu yang dialami oleh para pelaku kejahatan bertaraf tinggi, dan pemendekan waktu yang dijalani para pelaku kejahatan bertaraf rendah. Untuk para perampok California, mereka memperkirakan bahwa kebijakan tersebut mungkinmencapai pengurangan 15 persen dalam taraf perampokan bersama dengan pengurangan 5 persen dalam populasi yang ditahan untuk perampokan. Untuk para maling California, kebijakan inkapasitasi selektif terbaik membutuhkan pengurangan 7 persen pengurangan dalam populasi penjara untuk mencapai pengurangan 15 persen dalam kejahatan. Kesimpulan tentang keuntungan inkapasitasi untuk para perampok California sangat direplikasi (ditiru) dalam analisis ulang oleh Vishler (1986), tapi dia menyimpulkan bahwa pengurangan 13 persen dalam kejahatan mungkin dicapai dengan tanpa kenaikan dalam populasi penjara. Hasil-hasil di Texas kurang mengesankan, karena frekuensi kejahatan yang lebih rendah.

            Rekomendasi tentang inkapasitasi selektif berdasarkan riset karir kriminal telah terbukti sangat kontroversial. Beberapa keberata diajukan (lihat Visher 1986), beberapa berfokus pada etika penerapan hukuman menurut perilaku yang telah diprediksi. Juga, dinyatakan bahwa semua informasi berasal dari laporang sendiri, dan bahwa para pelaku kejahatan tidak mungkin menghasilkan laporan sendiri yang benar jika panjang hukuman atau waktu yang dijalani tergantung kepada mereka. Lebih lanjut,  efisiensi prediktif mungkin telah diperkirakan secara berlebihan dalam riset ini, karena instrumen prediksinya tidak dibangun dalam satu sampel dan diterapkan ke sampel yang berbeda (validasi).

            Chaiken dan Chaiken (1984) menganalisis data yang sama tersebut tapi sampai pada kesimpulan yang berbeda. Mereka berargumen bahwa para pelaku kejahatan bertaraf rendah dapat diidentifikasikan secara lebih akurat daripada yang bertaraf tinggi. Dengan demikian, mereka mendukung bahwa pelaku kejahatan bertaraf rendah hendaknya dialihkan dari penjara menuju program komunitas, dan hal ini dapat dilakukan dengan resiko minimal terhadap publik. Juga, Rolph dan Chaiken (1987) memperlihatkan bahwa kesimpulan yang optimistis  tentang inkapasitasi selektif tidak dibenarkan  ketika catatan resmi digunakan untuk mengidentifikasikan pelaku kejahatan serius bertaraf tinggi, karena ketidak memadaian dalam catatan tersebut. Satu masalah adalah bahwa frekuensi kejahatan berdasarkan penahanan tidak pernah dapat dinyatakan tidak dengan sebenarnya seperti yang berdasarkan laporan sendiri. Sebagai contoh, Grenwood dan Turner memperlihatkan bahwa, dalam laporan sendiri, frekuensi tindak kejahatan pada 10 persen teratas pelaku kejahatan adalah lebih 15 kali frekuensi rata-rata, tapi dalam data penahanan frekuensi tindakan kejahatan dari 10 persen teratas tersebut kurang dari empat kali frekuensi rata-rata. Frekuensi melapor sendiri tampaknya lebihh dekat ke kenyataan.

            Dua implikasi kebijakan penting mungkin bisa ditarik dari pertumbuhan kemungkinan keberlanjutan sesudah masing-masih kejahatan yang berturut-turut. Yang pertama adalah bahwa karena proporsi tinggi pelaku kejahatan berhenti setelah kejahatan pertama atau kedua, intervensi sistem peradilan kriminal yang signifikan mungkin ditunda sampai kejahatan ketiga (Wolfgang dkk, 1972).  Tindakan yang bersifat mengalihkan mungkin cocok sesudah kejahatan pertama atau kedua. Yang kedua adalah bahwa penghentian adalah tidak umum sesudah enam atau lebih penahanan, setidaknya untuk remaja. Memang, Barnett dan Lofaso (1985) berargumen bahwa sebenarnya semua penghentian yang jelas dari para pelaku kejahatan di Philadelphia adalah ilusi, disebabkan oleh terpotongnya data pada ulang tahun ke-18. kemungkinan yang tinggi dari kejahatan yang diulangi oleh pelaku kejahatan yang berkelanjutan memperlihatkan bahwa mereka adalah target penting untuk tindakan kontrol kejahatan.

            Suatu implikasi penting dari spesialisasi yang biasanya bertingkat rendah oleh para pelaku adalah bahwa akan sulit untuk mencegah kejahatan jenis tertentu dengan menargetkan jeni pelaku kejahatan tertentu. Sebagai contoh, hukuman inkapasitatif khusus, pencegahan (deterrent) individual, atau rehabilitasi yang diterapkan pada orang-orang yang dihukum karena kekerasan tidak akan selalu mempunyai efek yang tidak proporsional dalam mengurangi kejahatan kekerasan, karena para pelaku kejahatan yang sering yang sedang ditahan atas kejahatan non kekerasan akan mungkin untuk melakukan kejahatan kekerasan pada masa depan seperti orang yang sedang dihukum atas kejahatan kekeraan. Adalah lebih efektif untuk menargetkan pelaku yang sering/kerap atau kronis daripada jenis pelaku kejahatan tertentu manapun.

            Kejahatan bersama mempunyai implikasi penting untuk kontrol kejahatan. Jika suatu kejahatan dilakukan oleh kelompok, tindakan peradilan kriminal yang ditargetkan pada satu anggota kelompok itu tidak akan selalu mencegah kejahatan tersebut. Adalah penting untuk menyelidiki pada keadaan apa usaha-usaha kontrol yang berfokus pada individu mencegah atau tidak mencegah kejahatan. Sebagai contoh, tindakan yang ditargetkan pada pemimpin kelompok mungkin mencegah kejahatan kelompok. Para perekrut adalah target utama untuk tindakan kontrol, dan lebih banyak riset yang dibutuhkan untuk menetapkan seberapa jauh para perekrut dapat diidentifikasi pada umur awal dan apa saja karakteristik mereka.  Sepanjang para perekrut orang-orang yang tadinya tidak berdosa ke dalam karir kriminal, tindakan kontrol kejahatan yang berhasil yang ditargetkan pada para perekrut dapa mempunyai dampak yang tidak proporsional terhadap prevalensi atau kelaziman tindak kejahatan.

            LeBlanc dan Frechette (1989) berargumen bahwa terdapa dua jenis pelaku kejahatan, situasional dan kronis, yang membutuhkan dua jenis strategi intervensi. kejahatan situasional  tidak sering, oportunistis, dan minor/kecil, sementara kejahatan kronis adalah bagian dari gaya hidup anti-sosial. Mereka mendalilkan bahwa pelaku kejahatan situasional hendaknya diperlakukan dengan toleransi, pengalihan, konsiliasi/pendamaian, perlindungan dan dukungan, sementara para penjahat kronis perlu kontrol peradilan/hukum, pengawasan intensif, dan pendidikan ulang sosial. Dengan mengikuti model dua jenis karir kriminal mereka, dapat diajukan bahwa tindakan pencegahan sosial dini hendaknya digunakan terhadap pelaku kejahatan situasional (atau kadang-kadang), dan tindakan peradilah kriminal hendaknya digunakan pada para pelaku kejahatan kronis (atau sering). Riset lebih lanjut, diperlukan tentang kapan dan bagaimana adalah mungkin untuk membuktikan di antara kedua kategori ini.

KESIMPULAN

Penelitian dari karir kriminal telah secara banyak sekali meningkatkan pengetahuan tentang kelaziman/kemerataan, frekuensi, awal, kontinyuitas, dan penghentian, dari individu yang melakukan tindak pelanggaran. Sebagai contoh, usia puncak dalam melakukan tindak pelanggaran di usia remaja terutama menunjukkan puncak dalam kelaziman/kemerataan; frekuensi tindak pelanggaran individu adalah relatif konstan pada usia yang berbeda, dan panjang karir sisanya mencapai puncaak pada usia 30-40 tahun. Tingkat awal puncak adalah pada usia 13-15 tahun, sedangkan tingkat penghentian puncak adalah pada usia 21-25.

            Pada awal permulaan dari tindak pelanggaran memperkirakan karir kriminal yang panjang dan serius karena kontinyuitas dari potensi kriminal yang mendasari (menjadi dasar). Pada Studi Cambridge, lebih dari setengah dari semua pria yang terbukti bersalah memiliki suatu karir kriminal yang tercatat lebih dari 10 tahun. Sekelompok kecil dari pelanggara berat dapat diidentifikasikan dengan cukup tepat pada usia 10 tahun. Sebagian besar pelanggar adalah fleksibel, tetapi terdapat suatu tingkat kecil/rendah dari spesialisasi yang terdapat pada sejumlah besar kefleksibelannya. Motif pendukung (partner) pelanggar dan hedonistik (untuk kesenangan saja) menurun dari remaja ke usia 20-an, sedangkan motif pelanggar tunggal/sendiri dan karena kebutuhan adalah meningkat.

            Pendekatan karir kriminal juga memiliki pengaruh penting untuk teori kriminologi, yang harus dialamatkan pada proses perkembangan. Teori yang diajukan / dikemukakan disini telah menyarankan bahwa pelanggaran bergantung pada proses pemberian tenaga, penyerahaan, penghambatan/penghalangan, dan proses pembuatan keputusan. Sebagai tambahan pada penjelasan perbedaan antar individu adalam kelaziman atau frekuensi dari tindak pelanggaran, teori harus menjelaskan perubahan dalam individu, mengapa orang memulai tindak pelanggaran, mengapa mereka berlanjut / meningkatkan tindak pelanggaran mereka, dan mengapa mereka berhenti melakukan tindak pelanggaran. Sebagai contoh, pemulaian dapat bergantung terutama pada tingkah laku pengasuhan anak yang buruk oleh orang tua, kontinyuitas dapat bergantung pada orang tua dan kriminal dan teman-temannya yang nakal, penghentian dapat bergantung pada tinggal menetap dengan  pasangan mereka dan pasangan berlainan jenis mereka.

            Terdapat sejumlah cara dimana penelitian karir kriminal dapat diperluas dan ditingkatkan. Penelitian yang ada adalah terutama berdasarkan pada data ofisial dari tindak pelanggaran. Proyek selanjutnya adalah dibutuhkan dimana mendapatkan informasi tentang pelanggaran, termasuk data akurat, dengan metoda pelaporan sendiri dalam survey longitudinal yang prospektif. Penelitian yang ada cenderung untuk menyatukan semua jenis tindak pelanggaran, terutama karena fleksibilitas dari tindak pelanggaran; penelitian lebih lanjut harus mencurahkan lebih banyak perhatian untuk mempelajari berbagai jenis tindak kriminal secara terpisah. Hal ini leibih mungkin (dapat dilakukan) dengan pelaporan sendiri daripada dengan data ofisial (karena kelaziman dan frekuensi yang rendah dari setiap jenis pelanggaran yang ada dalam data ofisial). Penelitian yang ada memfokuskan terutama pada pria. Studi lain yang dibutuhkan yang secara sistematis membandingkan pola karir kriminal yang berbeda dari kategori yang berbeda (Contoh pria vs wanita, kulit putih vs hitam, kelas yang lebih rendah vs kelas menengah). Penelitian memfokuskan pada individu, tetapi dapat juga merupakan studi dari karir kriminal dari unit yang lebih besar/luas, seperti keluarga, geng, komunitas (masyarakat), dan tempat.

            Tindak pelanggaran adalah salah satu dari elemen dari suatu gejala yang lebih besar tentang tingkah laku anti-sosial yang muncul dimasa kanak-kanak dan cenderung untuk berlanjut hingga dewasa, dengan sejumlah manifestasi (penampakan) tingkah laku yang berbeda. Meskipun demikian, ketika terdapat kontinyuitas terus menerus dalam tingkah laku anti-sosial, perubahan dapat juga terjadi. Hal itu biasa ditemukan bahwa kira-kira setengah dari sampel anak-anak anti-sosial tumbuh menjadi remaja anti-sosial, dan kira-kira setengah sampel remaja tumbuh menjadi orang dewasa anti-sosial. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan pada faktor yang bervariasi dalam individu dan yang memprediksi perubahan ini selama kurun waktu tertentu. Penelitian adalah terutama dibutuhkan pada perubahan manifestasi tingkah laku dan urutan kejadian yang berkembang pada usia yang berbeda. Dalam hal tertentu, usaha lain harus dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor yang melindungi anak-anak yang rentan/rawan terhadap perkembangan menjadi remaja anti-sosial.

            Sejumlah besar hal telah dipelajari selama 20 tahun terakhir, terutama dari survey longitudinal, tentang faktor resiko untuk tindak pelanggaran dan tingkah laku anti-sosial jenis lain. Pelanggar berbeda secara signifikan (dengan jelas) dengan orang bukan pelanggar dalam banyak hal, termasuk impuls (dorongan emosi), kepintaran (intelejensia), latar belakang keluarga, pengaruh teman-temannya, dan perampasan sosio-ekonomi. Perbedaan ini dapat nampak sebelum, selama, dan setelah karir kriminal. Karena sebagian besar adalah diketahui tentang faktof resiko untuk kelaziman dan awal, penelitian lebih lanjut dibutuhkan pada faktor resiko untuk frekuensi, durasi (jangka waktu), peningkatan dan penghentian. Sedangkan rantai penyebab yang tepat yang menghubungkan faktor-faktor ini dengan tingkah laku anti-sosial, dan hal dimana memiliki pengaruh yang independen, interaktif, dan berulang, adalah tidak diketahui, adalah jelas bahwa individu yang memiliki resiko dapat diidentifikasikan dengan keakuratan yang cukup.

            Penelitian dibutuhkan pada metoda pencegahan dan perlakuan sindrom (gejala) kepribadian anti-sosial ini. Beberapa teknik yang menjanjikan direview dalam bab ini: pelatihan skil antar personal tingkah laku kognitif, program penambahan wawsan intelektual pra-sekolah, pelatihan tingkah laku manajemen orang tua, dan program pengaruh teman. Meskipun demikian pengaruh pencegahan pada tindak pelanggaran adalah seringkali kecil dalam ukuran, yang ditunjukkan dengan sampel yang kecil, dan terbukti tidak bertahan lama. Pengujian skala besar dari teknik ini, menggunakan eksperimen random dan periode kelanjutan jangka panjang, adalah benar-benar dijamin dan dibutuhkan. Penelitian yang lebih sistematis adalah dibutuhkan untuk dibangun dengan sampel apa dan teknik kondisi yang berbeda apa yang efektif secara optimal.

            Pengaruh kebijakan utama dari penelitian karir kriminal memfokuskan pada alat peradilan kriminal seperti inkapasitasi (menjadikan tidak mampu), penangkapan individu, dan rehabilitasi. Adalah penting untuk pembuat keputusan peradilan kriminal untuk mengetahui kecenderungan arah kedepan dari karir kriminal untuk kategori yang berbeda dari pelanggar, dan untuk mengetahui sejahu mana karir ini dapat diperkirakan. Perhatian khusus dapat dilakukan pada kategori dari pelanggar yang nampaknya cenderung untuk melakukan kembali pelanggaran dengan cepat, yang cenderung untuk melakukan pelanggaran serius di masa depan, dan yang cenderung untuk memiliki karir kriminal masa depan yang panjang. Sebaliknya, kategori dari pelanggar yang cenderunt untuk berhenti, yang cenderung untuk memiliki inteval (masa berhenti) yang panjang sebelum melakukan pelanggaran selanjutnya, dapat diperlakukan secara berbeda.

            Hal yang sama, adalah penting untuk pemberi pernyataan untuk mengetahui pengaruh relatif dari pernyataan yang berbeda pada aspek dari karir kriminal masa depan/selanjutnya, setelah mengontrol aspek dari karir kriminal sebelumnya. Informasi ini akan dapat membantu hakim dalam memilih pernyataan optimal  untuk kategori yang berbeda dari pelanggar. Sangat sedikit studi telah dilakukan untukk menghubungkan pernyataan yang mengarah pada kemungkinan resdivisme dengan kontrol minimal untuk variable karir kriminal lain (satu contohnya adalah Walker dkk, 1981). Juga sedikit studi telah menginvestigasi pengaruh dari pemrosesan ofisial sebagai lawan dari tindakan yang bukan ofisial, tetapi Farrington (1977) menemukan suatu peningkatan dalam frekuensi tindak pelanggaran setelah keterbuktian pertama. Hal ini kembali menyarankan bahwa pelanggar pertama dapat lebih baik diarahkan daripada dibuktikan bersalah.

            Untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan manusia dan karir kriminal, Farrington (1988a) menyatakan bahwa suatu generasi baru dari studi longitudinal berbagai kelompok adalah dibutuhkan. Sebagai contoh, Tonry dkk (1991) merekomendasikan bahwa 7 kelompok harus berlanjut hingga 8 tahun, dimulai selama periode pre-natal (dengan sebuah sampel dari wanita hamil) dan pada usia, 3, 6, 8, 12, 15, dan 18 tahun. Proyek semacam ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan dari tindak pelanggaran dan tingkah laku anti-sosial jenis lain dari sebelum kelahiran hingga usia pertengahan 20-an, yang mencakup periode utama dari awal/pemulaian, kontinyuitas, dan penghentian dari karir kriminal. Satu hal yang menarik dari rancangan ini adalah bahwa, dengan menggabungkan data dari kelompok pembatas, kesimpulan tentang perkembangan di usia kira-kira 25 tahun dapat digambarkan dalam suatu proyek yang hanya mengambil usia 10 tahun sebagai awal hingga selesai (termasuk persiapan, analisis, dan penulisan/pencatatan). Memang, kesimpulan preliminari/awal tentang perkembangan dari sebelum lahir hingga usia 21 tahun dapat digambarkan pada 5 tahun pertama dari proyek. Adalah juga penting untuk mencakupkan pengaruh/intervensi pengalaman dalam studi longitudinal, untuk membedakan antara penyebab dan indikator untuk menginvestigasi pengaruh dari usaha/alat pencegahan atau perlakuan pada fitur karir kriminal (Farrington 1992f).

            Kantor Pusat biasanya memfokuskan pada penelitian yang memiliki orientasi kebijakan jangka pendek secara sempit dan nampaknya segan untuk mendukung/mensponsori penelitian fundamental jangka panjang  tentang perkembangan dan peneybab dari tindak pelanggaran. Yang mengasumsikan bahwa tindak pelanggaran dan tingkah laku anti-sosial adalah indikator dari masalah kesehatan mental, adalah sangat diharapkan untuk suatu badan pendonor yang sehat untuk mengambil alih sebagai pemimpin dalam mensponsori penelitian jenis ini. Ini adalah jelas-jelas sangat dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan studi tindak pelanggaran, yang secara jelas suatu masalah kesehatan masyarakat (Shepherd dan Farrington 1993). Seperti dalam tindak pelanggaran dan tingkah laku anti-sosial, investigasi dari penyebab dan pencegahan dari penyakit kanker dan jantung seringkali membutuhkan studi longitudinal yang prospektif, identifikasi dari faktor resiko dan urutan kejadian perkembangan, dan pengujian klinis secara random untuk mengevaluasi keberhasilan dari metoda pencegahan dan perlakuan.

            Bab ini menunjukkan bahwa banyak yang telah dipelajari dalam dua dekadi terakhir tentagn perkembangan manusia dan karir kriminal. Dengan suatu investasi besar dalam studi longitudinal yang baru, akan terdapat kemajuan yang relatif banyak dikemudian hari dalam pengetahuan dan teori, dan peningkatan hasil dalam pencegahan dan kontrol tindak kriminal. Karena hubungan antara tindak pelanggaran dan sejumlah masalah sosial lain, setiap usaha yang berhasil dalam mengurangi tindak pelanggaran akan memiliki keuntungan yang dapat mengarahkan kepada hal yang melampaui hal ini. Setiap usaha yang mengurangi tindak pelanggaran mungkin juga akan mengurangi penyalahgunaan alkohol, mengemudi sambil mabuk, penyalahgunaan obat-obatan, seks bebas, tindak pelanggaran keluarga, pembolosan sekolah, kegagalan sekolah, pengangguran, ketidakharmonisan keluarga, dan perceraian. Adalah jelas bahwa masalah anak-anak cenderung tumbuh menjadi masalah pada orang dewasa, dan masalah pada orang dewasa itu cenderung untuk menghasilkan lebih banyak masalah pada anak-anak. Usaha utama untuk meningkatkan pengetahunan tentang dan mengurangi tindak pelanggaran dan tingkah laku anti-sosial adalah dibutuhkan secara mendesak.