Tag Archive: kejahatan



BAB SEBELAS

SOSIOLOGI KRIMINALITAS

11.1.    PENDAHULUAN

Sebagian besar penjelasan mengenai kejahatan yang telah dibahas sejauh ini telah memfokuskan pada karakteristik biologis dan psikologis sebagai penyebab kriminalitas. Jelasnya, teori-teori yang mengikuti meminimasi faktor-faktor ini dan sebagai gantinya mengkonsentrasikan pada pengaruh-pengaruh ekstra seperti lingkungan, kemiskinan dan pengangguran. Sejumlah teori yang menghubungkan kriminalitas dengan faktor-faktor sosial ini memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan vagrancy, pengangguran, kontrol sosial, nilai-nilai kultural dan kemiskinan dan keputusasaan umum. Cerita mereka membuka kembali cerita berabad-abad yang lalu, tetapi koleksi yang akurat dan penyimpanan data mengenai kriminalitas dan faktor-faktor sosial yang kaitannya masih diperdebatkan yang berasal dari abad ke-19. Konsekuensinya, hanya pada periode ini minat yang akan kita pelajari. Banyak karya awal pada bidang ini dipublikasikan oleh reformis sosial dan politik, seringnya sebagai bagian kecil dari treatises yang jauh lebih besar. Pada abad ini pandangan mereka sesungguhnya mulai dipublikasikan setelah industrialisasi membuat perubahan yang drastis terhadap penyebaran penduduk, perubahan masyarakat dari suatu kultur yang esensial. Satu aspek dari perubahan ini adalah suatu pergeseran dari kecil, masyarakat yang berhubungan dekat, yang tujuannya untuk menumbuhkan produksi untuk mendukung mereka sendiri melalui konsumsi dan penjualan. Perubahan tersebut menghasilkan masyarakat urban yang besar yang memiliki tujuan yang luas dan bermacam-macam. Banyak, baik waktu maupun sejaknya, telah merasakan bahwa gaya hidup yang bermacam-macam membuat perubahan yang berarti pada praktek kriminal, yang menyebabkan masalah baru tidak adanya hukum. Kejahatan pada masyarakat pra-industri lebih menyebar dan oleh karenanya sekarang cenderung terasakan seperti tidak akut, meskipun sebenarnya demikian. Konsentrasi penduduk pada daerah-daerah urban merupakan permulaan masyarakat modern kita dan merupakan awal penjelasan sosiologi kejahatan modern.

  Masalah utama tercipta oleh fakta bahwa sistem kontrol belum benar-benar berubah, meskipun ada masa transisi dari masyarakat agraris ke suatu masyarakat industri. Kontrol lama membuktikan tidak menjadi efektif pada situasi sosial yang baru. Kesulitan dalam membuat kebijakan membuat banyak penulis, termasuk Chadwick (1839) memperdebatkan angkatan kepolisian yang profesional, khususnya pada konurbasi yang lebih besar dan paling cepat seperti Manchester. Migrasi, pertumbuhan populasi, urbanisasi yang cepat dan emergensi tempat tinggal yang besar membuat para komentator abad ke-19 takut akan formasi sub-kelompok yang berbahaya, yang umumnya dirujuk sebagai ‘residuum’ (Lihat Phillips, 1977); Tobias (1972); dan Jones (1982).

  Ukuran masalah adalah kesulitan untuk memastikan kepastian apapun. Ada banyak masalah dengan statistik tersebut. Meskipun demikian, upaya dilakukan untuk memperkirakan ukuran masalah kejahatan dan menjelaskan alasannya. Pada pembahasan awal yang mengandung pembhasan signifikan mengenai kriminalitas dan masyarakat dipublikasikan oleh Frederick Engles pada tahun 1844. Engles, seorang industrialis kelahiran Jerman yang keluarganya separuh memiliki pabrik tekstil di Manchester, menghabiskan masa dewasanya bekerja di Inggris dan, dengan Karl Max, merupakan bapak ideologi komunis. Konsep materialisme dialektital menjadi filosofi komunis. Engles menggunakan sejumlah angka cerita dari statistik resmi Inggris dan Wales untuk memperlihatkan bahwa jumlah yangditangkap karena kejahatan meningkat secara tetap pada sebagian pertama abad tersebut dari 4,605 pada tahun 1805 menjadi 31.309 pada tahun 1842, lipat tujuh meningkat dalam 37 tahun. Sebagaian besar peningkatan ini terjadi pada daerah industri urban yang sedang tumbuh dengan cepat di Utara. Liverpool dan Manchester sendiri menghitung 14% dari total keseluruhan. London, yang penduduk abad pertengahannya mungkin lebih besar dari semua kota utama lainnya, terhitung 13 persen dari total jumlah yang ditangkap. Daerah industri Scotland memperlihatkan trend yang sama. Pada Lanarshire, populasinya berlipat ganda setiap 30 tahun dimana tingkat kriminal berlipat ganda setiap lima setengah tahun (misalnya, hampir enam kali cepatnya).

  Engles (1971) mengungkapkan hal demikian tidak mengejutkan dan tidak menyulitkan untuk dijelaskan. Dia mendokumentasikan perluasan perbedaan kelas dan eksploitasi yang meningkat kelas yang berbeda dengan bourgeoisie, yang memberikan kemakmuran di bawah persaingan bebas. Dalam pandangannya, para pekerja menjadi lebih brutal, tereksploitasi dan demoralisasi; karena mereka kehilangan kontrol nyata mereka atas kehidupannya sendiri, antipati mereka tumbuh. Dia mengkalim bahwa pertumbuhan konflik kelas yang berjalan sangat kuat dan tak dapat dihindarkan, dan sehingga kriminalitas menjadi hasil yang nyata. Dia mengatakan:

  Jika demoralisasi pekerja melewati titik tertentu, maka hal demikian sebagai hal lumrah sehingga dia akan menjadi kriminal-sebagai hal yang tak terhindarkan seperti air yang berubah menjadi uap pada saat titik didih (Engles (1944), dari 1971 terjemah, hal 145).

Dia memprediksikan bahwa konflik kelas ini akan menjadi perang (misalnya, perang sipil) borjuis telah gagal memahami point utamanya. Hal demikian tidak pernah terjadi di Inggris. Meskipun ada banyak konflik industri yang lebih pahit, peningkatan bersenjata lampau melawan negara, Chartist march di Newport pada tahun 1839, telah terjadi sebelum Engles menulis.

  Gagasan konflik sosial sebagai penjelasan kriminalitas akan tetapi merupakan diambil dan diperhalus oleh proponent “Kriminologi Baru” menjadi teori penuh konflik (lihat Bab 15). Engles berpikir jawaban untuk masalah kriminal terletak pada perubahan politik yang ideal, khususnya perusakan sistem eksploitasi. Hal ini akan melibatkan perubahan masyarakat secara keseluruhan, menggantikan struktur ekonomi dan sosialnya. Hingga saat ini, allokasi pusat kesalahan keseluruhan dan solusi dramatik seperti ini pada umumnya tidak biasa di antara para penulis kriminolog British. Bahkan orang-orang yang melihat alasan masyarakat kriminalitas pada umumnya cenderung menganjurkan bahwa hal demikian disebabkan oleh elemen yang lebih spesifik, dan mengusulkan penyembuhan yang lebih terbatas daripada orang-orang diungkap oleh Engles.

  Salah sdatu kriminal yang paling umum pada abad ke-19 adalah vagrancy. Pada jaman itu ia hampir menjadi sinonim dengan istilah “kelas berbahaya”. Vagrancy menyebabkan sebagian besar alarm pada periode 1815-19, akhir tahun 1840-an, akhir tahun 1860-an dan pertengah tahun 1890-an. Vagrancy terlihat sebagai ancaman struktur masyarakat, karena gaya hidup vagrant tidak mendukung etika kerja Protestant, dan dirasakan menjadi perusak atas penghormatan dan agama. Vagran dianggap sebagai pembawa penyakit, dan kriminal yang sering mengorbankan pedagang yang yang dihormati. Terakhir, tetapi yang paling penting, pada distress ekonomi yang akut pada akhir tahun 1830-an dan awal 1840-an, mereka dianggap membentuk bahaya potensial terhadap kestabilan pada saat ketegangan politik. Chadwick Reportes (1839) penuh dengan ketidakadilan vagran. Penting bagi kita untuk mengingat, meskipun sering kehilangan pandangan pada waktu itu, bahwa tidak semua vagran adalah kriminal; sejumlah diantaranya para pekerja mirgan yang mengikuti pekerjaan musiman; atau mereka adalah pelaut yang berpindah karena pekerjaan mereka, atau showmen dan hawkers; atau seperti kasus dengan banyak wanita vagran, mereka telah kehilangan pekerjaan mereka dan berkelana untuk mencari pekerjaan, atau mereka terlalu terlalu miskin untuk mendapat rumah atau terlalu tua untuk bekerja. Meskipun permukaan vagrancy demikian dapat diterima, vagrancy pada umumnya yang pertama kali dicurigai atas kejahatan apapun yang terjadi pada suatu lokasi: mereka diyajini menjadi kelas kriminal dan diperlakukan seperti hal ini.

             Pandangan mengenai vagran ini tetap begitu meskipun faktanya mereka jarang diyakini atas kejahatan yang benar-benar serius—yang sebagian besar peminum dan tidak karuan, meminta-minta, tidur di luar dan mencuri barang-barang seperti baju dan makanan. Karena vagran dipandang sebagai ancaman sosial mereka dikontrol secara ketat, secara garis besar oleh cara-cara Akta Vagrancy tahun 1824dan 1838, yang diberikan interpretasi luas agar dapat mencakup bidang yang luas atas gaya hidup mereka. Vagrant dengan demikian dikontrol di hadapan kejahatan sebenarnya yang telah dikomitkan. Dengan cara ini, British berusaha mengontrol vagrancy yang terlihat turut andil pada masalah kejahatan, daripada mencari jalan keluar atas pemecahan masalah. Pendekatan pragmatis ini mewakili banyak perubahan hukum waktu ini: pemikiran berbobot untuk hal-hak properti yang bertindak atau memperkuat hukum melawan banyak kegiatan si miskin, seperti mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan batu bara, dan menggunakan tanah pastur secara umum. Tujuannya adalah untuk mengontrol orang-orang yang terlihat kemungkinan besar menyebabkan masalah yang sebenarnya, khususnya kesulitan yang dikaitkan dengan kejahatan, sebelum mereka menjadi terlalu sulit.

            Dengan cara demikian, kriminologi British lebih praktis daripada teoritis, dan bahkan ringan di hadapan Lombroso (lihat 6.3), tetapi tentunya setelah dia, is mengadopsi pandangan positivist yang menentukan faktor-faktor tertentu, yang pada umumnya di luar kontrol individu, menentukan perilaku (misalnyabahwa terdapat kendala besar atas operasi keinginan bebas). Memungkinkan secara per bagian karena pendekatan  karya Lombrosso tidak memiliki pengaruh pada kriminologi British karena ia memiliki kontinent. Di Inggris pendekatan pragmatis masih tetap, dan orang-orang dihukum untuk dua hal untuk dirinya sendiri dan barang kolektifnya. Tradisi kriminologi British telah dipelajari dan kadang-kadang menjelaskan status quo daripada mempertanyakannya (untuk kritik mengenai posisi, lihat Bab 15).

            Contoh pendekatan pragmatis ini dapat dilihat di Studi abad pertengahan Henry Mayhew, London. Mayhew (1861-2) cenderung melihat kejahatan sebagai fenomena ekologi, tetapi seseorang yang terikat dengan  kelas kerja yang berbeda dengan masalah sosial. Dia tidak melihat kriminal secara terpisah, kelas berbahaya berbeda dengan kelas bekerja. Cenderung, dia mengenali bahwa banyak orang didorong menjadi miskin: beberapa karena mereka tidak mampu, tetapi berkeinginan untuk bekerja, yang lainnya karena mereka sakit atau sebaliknya tidak memiliki kapasitas. Apapun posisi ini dapat menyebabkan kriminalitas karena kebutuhan. Dalam mengenali faktor-faktor sosial sebagai penyebab kriminalitas, dia tidak menyalahkan struktur sosial dengan cara yang sama seperti Engles. Dia tidak memperdebatkan pemulihan sosial yang dramatis. Dia melihat perubahan sosial yang luas tertentu, seperti gerakan dari dari desa ke kehidupan kota, merupakan penyebab latent kriminalitas yang diperlukan. Dari perspektif ini, tak ada kesalahan yang dapat dilemparkan baik pada kelas property atau pada kriminalnya itu sendiri. Mereka melihat sebagai perbuatan dengan cara yang menetukan yang mengurangi keinginan bebas. Jika kesalahan tidak dilemparkan pada urbanisasi, maka ia akan dijatuhkan pada penyebab lainnya seperti immigrasi. Pada abad pertengahan 19, imigran Irlandia tiba dalam 20 atau bertahuntahun setelah krisis kentang pada tahun 1846 sehingga terlihat sebagai penyebab masalah (lihat Pike (1876).

            Pentingnya pendekatan deterministik cukup dapat ditekankan. Ia prevalent dalam teori sebagian besar kriminolog British dan Amerika hingga tahun 1970, dan dapat ditemukan di banyak teori sekarang. Hal ini dengan jelas diilustrasikan oleh Hermann Manheim bahwa setiap masyarakat memiliki jenis kejahatan dan kriminal yang cocok dengan kultur, moral, sosial, dan kondisi agama serta ekonominya (Manheim (1965), hal 422). Secara mirip, inersia dimana suatu titik dapat menghasilkan dapat didemonstrasikan oleh sikap di belakan Home Office White Paper tahun 1959. Pada paragrap pembukaan, White Paper mencatat bahwa meskipun ada peningkatan standar sosial di Inggris sejak Perang Dunia Kedua, masih tetap tidak ada penurunan kejahatan, yang telah terus meningkat. Ia terus dikatakan bahwa kejahatan tidak berkaitan dengan penyebab kriminalitas ‘deep-seated’ tetapi lebih pada menetapkan fakta-fakta dan cara pemerintah harus menanganinya atau meresponnya. Pengaruhnya, pendekatan ini memilih untuk menerima masalah kejahatan dan hanya mencoba meminimasi pengaruhnya. Gagasan ini bahwa suatu respon dapat dilakukan untuk melakukan kejahatan tanpa memahami ia salah satu yang telah menunjukkan kriminologi British untuk jangka waktu yang lama.

            Meskipun demikian, sejumlah kriminolog telah berupaya memberikan penjelasan kriminalitas secara sosiologis, meskipun dalam fashion determinan yang berkelajutan dan dengan tujuan yang jelas menjaga suatu pendekatan pragmatis terhadap resolusi masalah.

11.2.    EKOLOGI KEJAHATAN

Dalam konteks ini, ekologi merupakan studi mengenai orang-orang dan institusi dalam kaitannya dengan lingkungan. Sekolah kriminologi ekologi memiliki sejarah yang panjang. Banyak pekerjaannya yang telah dilakukan pada abad lampau mempelajari hubungan antara kriminalitas, kemiskinan dan kepadatan atau tipe penduduk. Studi ini sering menggunakan peta dan bagan untuk menggambarkan distribusi kriminalitas yang kuantitative. Henry Mayhew secara esensial mempelajari ekologi kejahatan di London pada abad pertengahan 19 (Mayhew (1862)). Mungkin karena studi awal ini kekurangan penjelasan teoritis yang jelas untuk distribusi yang mereka temukan, mereka menjadi tertutupi oleh penjelasan secara individu yang lebih banyak.

            Pada abad ke-20 telah ada, dari waktu ke waktu, minat pada teori ekologi, yang mempengaruhi tendensi umum untuk mengikat kriminalitas dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan begitu juga dengan kepdatan kota. Permulaan dari satu period ini diasosiasikan dengan Sekolah Ekologi Manusia Chicago (juga dirujuk sebagai Sekolah Chicago). Sekolah ini memiliki akarnya di departemen sosiologi pada universitas Chicago, dan yang paling berpengatruh pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an. Chicago tumbuh dari kota dengan 10.000 penghuni pada tahun 1860 menjadi sebuah kota besar dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa pada tahun 1910. Sebagian besar peningkatan adalah karena imigran, banyak yang berasal dari Eropa. Oleh karena itu, kota ini menjadi kota yang penuh buah bagi pekerjaan sosiologi dan Sekolah Chicago yang mempelajari setiap aspek kehidupan. Semua informasi dicatat dalam catatan rinci, dan digunakan untuk menguji dan memformulasikan teori-teori sosiologi. Banyak pelerjaan ini merupakan kriminologi, tetapi sebelum kembali ke aspek-aspek tersebut, adalah penting untuk menetapkan adegan dengan memperkenalkan sejumlah gagasan-gagasan dasar sosiologi dimana banyak penjelasan kejahatan itu didasarkan.

            Sekolah Chicago merupakan anak otak Robert Park, yang melihat kota bukan sebagai seperangkat bangunan, tetapi sebagai lingkungan ekologi yang hidup atau sebagai sejenis organisme sosial. Dengan cara ini, dia mengartikan bahwa mereka cenderung berinteraksi  secara keseluruhan. Sebagai komunitas ekologi, terdapat daerah dimana penduduknya bertipe khusus atau dengan tipe-tipe: rasial atau masyarakat etnik; masyarakat imigran; income yang serupa dan pengelompokan pekerjaan, dan sebagainya. Di dalam setiap komunitas terdapat hubungan simbiotik: tukang sayur memerlukan pelanggan dan begitu sebaliknya, sedangkan penduduk dengan daerah geografis yang berbeda memerlukan satu sama lainnya untuk melakukan penawaran dan permintaan pekerjaan dan sebagainya. Ada bentuk fisik kota khusus yang penting bagi para penghuninya, yang paling menonjol adalah Lake Michigan. Kota tersebut terlihat sebagai organisme yang saling menumbuhkan yang membuat orang-orang bergerak di dalamnya (Park (1952)).

            Anggota Sekolah Chicago yang lain, Burgess, mengelaborasikan pada model inin. Dia melihat kota sebagai suatu organisme yang tumbuh besar dari pusat suatu lingkaran konsentrik secara berseri. Daerah centralnya dia namakan Zone I atau ‘Loop’. Ia mewadahi daerah business dengan bank-bank utama, departemen store yang besar, toko-toko mahal, dan bangunan administrasi kota utama. Ini merupakan daerah dimana hanya sedikit orang tinggal. Zone II adalah apa yang Burgessmenyebut zona transisional. Zone ini merupakan bagian kota yang paling tua dan merupakan perumahan luas, tetapi perumahannya sudah tua dan tidak mungkin untuk direnovasi dan pasti akan diambil alih atau dirubuhkan untuk bisnis, yang pada gilirannya akan merubah karakter daerah tersebut. Perumahan paling jelek di kota ini terdapat di sektor ini, banyak rumah yang disekat-sekat menjadi kamar agar dapat disewakan. Tempat ini menjadi daerah ghetto kota dan warga paling miskin tinggal di sana. Sangat sering, penghuni ghetto yang paling miskin merupakan imigran terbaru. Zona III terdiri rumah-rumah para pekerja, rumah orang yang berskill atau semi-skill. Banayk dari para penghuninya ini berasalah dari Zona II tetapi sejak mengalami kemajuan menjadi perumahan yang sedikit lebih baik dari Zona III; ini merupakan tempat berikutnya dimana para imigran yang sukses akan selesai. Zona IV memiliki rumah yang lebih menarik dan mahal, dan Zona V merupakan zona komuter atau suburbia. Di Chicago setiap zona dikalkulasi pada saat itu agar mendekati 2 miles keluasannya (Burgess (1928)).

            Jelasnya, tidak ada kota yang dapat dikategorikan secara persis dengan cara seperti ini. Selalu ada kantong-kantong perumahan yang kurang menarik di dekat area industri dan stasiun kereta api, tetapi Burgess mengklaim bahwa pola umum tersebut sangat jelas. Tak ada dari pola ini yang secara langsung bekerja dengan kriminilogi, tetapi ia meletakkan dasar-dasar untuk teori kriminologi.

11.2.2. Shaw dan McKay

Di awal abad ini  Chicago menderita masalah kriminal yang meningkat, dan mencari penjelasan terhadap masalah ini menjadi pra-pekerjaan Sekolah Chicago. Shaw mulai bekerja di daerah ini, tetapi pekerjaannya yang paling terkenal dilakukan dalam kaitannya dengan McKay ketika mereka mempelajari tingkat kejahatan para remaja di Chicago (Shaw dan McKay (1942) dan (1969). Mereka merekam sejumlah remaja (para pemuda berusia 10 hingga 16 tahun) yang muncul di depan pengadilan anak-anak, mempetakan daerah tersebut dari mana mereka berasal dan kemudian mengkalkulasikan daerah yang memiliki tingkat kenakalan remaja paling tinggi, menentukan jumlah kejahatan remaja per seratus kejahatan dalam daerah tersebut.

            Oleh karena itu, mereka mengukur tingkat kejahatan remaja dan mencatat area mana para remaja yang melakukan kejahatan tersebut tinggal,  dan bukan daerah mana kejahatan tersebut dijalankan. Dengan pengukuran ini, ketetanggaan dengan tingkat kejahatan yang paling tinggi adalah orang-orang yang terdapat di pusat kota tersebut, paling dekat dengan konsentrasi industri. Tempat ini jarang dihuni dan maka populasinya berkurang seperti halnya tanah yang diambil alih oleh industri. Tingkat kejahatan menurun seperti halnya ketetanggaan yang jauh dari pusat: pada peta zona, Zona I atau Loop memiliki tingkat kejahatan tertinggi, dan tingkat tersebut menurun sesuai dengan zona yang mengarah ke luar dari pusat.

            Kemudian mereka mengukur jumlah laki-laki dari area khusus yang telah dikirim ke institutusi koreksi dan jumlah laki-laki yang muncnul dalam catatan kepolisian, dan terungkap bahwa mereka mengikuti pola yang sama. Lebih jauh, mereka mengklaim bahwa tingkat kejahatan dari area khusus selama waktu berjalan tetap konstan, meskipun terdapat perubhan pada penghuni dareah tersebut. Zona sentral tetap menjaga tingkat kejahatan tinggi bahkan ketika asal etnik para penghuninya seluruhnya berganti. Implikasinya tampaknya menjadi individual yang tinggal pada zona tingkat kejahatan tinggi menjadi melahirkan hukum lebih banyak seperti halnya mereka menjauh dari pusat. Dari semua ini mereka menyimpulkan bahwa tingkat kejahatan remaja lebih merupakan akibat posisi ekonomi dan lingkungan hidup daripada karakteristik rasial atau etnik. Lebih umum, Shaw dan McKay mengkalim bahwa tingkat resmi kenakalan dan kejahatan remaja tertinggi di pusat kota; menurun dengan gerakan keluar dari pusat; dan tidak tergantung pada orang yang tinggal di daerah tersebut. Dalam membuat klaim tersebut mereka tidak mengatakan bahwa kriminalitas disebabkan oleh lokasi, tetapi cenderung terjadi pada jenis-jenis daerah atau ketetanggaan tertentu. Mereka tentunya tidak mengklaim bahwa semua anggota ketetanggaan akan menjadi kriminal, dan menyadari bahwa faktor-faktor yang lain daripada daerah mempengaruhi keputusan individu tentang partisipasi dalam kejahatan. Teori mereka adalah positivist, sehingga individu terlihat sebagai inert dan perilaku mereka banyak ditentukan oleh lingkungan atau tingkat disorganisasi sosial.

            Mereka juga mencatat bahwa masalah kriminal daerah khusus berkaitan dengan masalah-masalah sosial demikian: tingkat bunuh diri dan penghilangan nyawa tinggi; penurunan populasi yang terkonsentrasi menjadi ruang kehidupan yang kecil; mortalitas bayi, tbc dan kelainan mental. Ini juga dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi seperti: jumlah keluarga yang hidup dalam tanggungan negara  atau orang yang tergantung pada charity (bantuan); tingkat kepemilikan rumah rendah; dan tingkat penyewaan properti yang rendah. Mereka tidak mengaitkan kriminalitas dengan kemiskinan, dengan dasar bahwa tingkat kriminalitas tidak meningkat dengan signifikan selama depresi ketika kemiskinan berada di puncaknya. Mereka menunjuk sebagai ganti disorganisasi sosial, atau apa yang kadang-kadang diistilahkan organisasi sosial yang berbeda (lihat juga teori Sutherland mengenai asosiasi yang erbeda (10.2), dan teori-teori kontrol pada Bab 13). Pada daerah-daerah sentral kota atau daerah-daerah sekitar industri atau bisnis, terdapat perubahan populasi yang sangat cepat, yang berarti bahwa para penghuninya tidak ambil perduli dengan lingkungannya. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai transien dan tidak dengan cepat mengenal satu sama lainnya. Disorganisasi sosial berarti bahwa kontrol sekolah sosial yang normal, gereja dan keluarga juga dapat kurang berdaya (lihat juga Bab 13). Anak-anak tidak boleh menghabiskan banyak waktu di satu sekolah dan ketidakstabilannya mengganggu belajar dan disiplin mereka. Karena perilaku kriminal lebih umum di daerah-daerah ini, maka nilai kriminal kemungkinan menjadi lebih umum, dan begitu juga setiap individu kemungkinan lebih banyak mengadakan kontak dengan mereka dan kemungkinan lebih banyak lagi mempelajari lebih lanjut dengan cara yang tidak legitimate daripada dengan metoda-metoda yang legitimate (Shaw dan McKay (1969)).

            Shaw menerbitkan sejumlah buku mengenai sejarah kehidupan (misalnya the Jackroller (1930) dan Brother in Crime (1938)yang dia telah klaim mendukung pandangan-pandangan ini. Misalnya, mereka menganjurkan bahwa tidak ada perbedaan fisik atau personal ada kriminal dan non-kriminal; tetapi ada perbedaan sikap dan kesempatan dalam berketetanggaan. Orang-orang di daerah kriminal tampak lebih mentolerir tindakan kriminalitas, dan kontrol sosialnya kurang berdaya. Ada ‘pagar’ dan faktor-faktor lainnya yang memfasilitasi kriminalitas, dan oleh karena itu menyebabkan jenis gaya hidup ini lebih mudah daripada daerah-daerah yang lebih taat hukum.

            Shaw dan McKay mengkalim bahwa semua faktor ini menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi di daerah-daerah tertentu di kota itu, daerah-daerah di pusat atau dekat dengan pusat-pusat industri lebih buruk lagi.

11.2.3. Evaluasi

Karya Shaw dan McKay telah dikritisi secara meluas. Salah satu yang paling penting dan dan serangan yang paling sering berkaitan dengan metodologinya. Dakam menggunakan kriminalitas yang terekam secara resmi, diklaim bahwa mereka mendasarkan seluruh thesisinya pada data yang bias dan tidak tepat. Seperti yang terlihat pada Bab 4 statistik kriminal resmi tidak tepat. Lebih banyak kejahatan yang terjadi daripada yang pernah direkam. Tentunya kebnyak studi laporan sendiri (lihat 4.3.1) menganjurkan bahwa kejahatan secxara merata terbagi ke seluruh kelas (lihat Empey (1982)), membuat kalim yang dipertanyakan bahwa masalah ini terpusat pada sektor kecil. Lebih jauh, kejahatan dari sejumlah bagian masyarakat kemungkinan kurang terungkap, atau kemungkinan tidak ditentukan sebagai kriminal yang membuat kriminalitas mereka terdeteksi dan bila terdeteksi, kemungkinan besar menghadapi biaya kriminal. Serangan ini menjadi kurang berdaya jika seseorang membatasi riset pada kriminal yang sebagian besar sampai pada penuntutan, biasanya dikenal sebagai kejahatan jalanan. Apabila dibatasi di sisni, studi laporan sendiri lebih banyak memperlihatkan jenis kriminalitas dalam kelas yang lebih rendah, menghilangkan sejumlah bias (lihat Hindelang, Hisrchi dan Wiss (1981)).

            Banyak dari kerjaan sekarang ini telah terkonsentrasi pada pengaruh kebersihan dan masalah perumahan yang sulit yang sering terletak  di luar kota. Wilson (1963) menemukan bahwa tingkat kejahatan si Bristol  lebih tinggi pada sejumlah perumahan yang di bangun dengan tujuan baru, biasanya perumahan dewan, di luar kota dari pada perumahan yang lebih kumuh di pusat kota. Meskipun tidak menyetujui hal ini baik shaw dan Mckay dan Wilson menunjuk dis organisasi sosial sebagai penyebab kejahatan. Klaim sid organisasi sosial ini sebagai penyebab kriminalitas telah ditentang oleh sains burry (1955) yang mengatakan bahwa di London  di antara yang bunuh diri di kaitkan dengan daerah-daerah di organisasi sosial, kriminalitas dikaitkan dengan daerah-daerah kemiskinan. Jelaslah di sejumlah kota, seperti Cicago  pada awal abad ini, dua hal ini ( kemiskinan dan dis organisasi soaial) memiliki kebetulan yang membuat lebih sulit untuk menolak di mana merupakan faktor yang lebih penting terhadap komit kejahatan.

            Moris (1957) di salah satu bidang yang penuh ekologi atau studi area, menyerang bukasn hanya teori yang melingkar secara memusat tetapi gagasan sentral bahwa saerah menggerakan tingkat kriminalitas yang tinggi bahkan jika memperbaiki perubahan para penghuninya. Dia menemukan bahwa daerah-daerah tertentu Croyden di Surrey, biasanya bagian dari perumahan dewan, mengandung lebih banyak kejahatan, atau dia merujuk kepadanya, kejahatan potensial daripada daerah-daerah lainnya. Tetapi dia percaya bahwa situasi ini secara artifisial dibentuk oleh para penguasa, yang cenderung merumahkan semua “keluarga bermasalah” pada tempat yang sama. Daerah tersebut hampir terikat dengan kriminal yang lebih banyak, orang-orang yang telah memperlihatkan potensi kejahatan atau perilaku yang tidak diinginkan lainnya dipaksakan untuk tinggal bersama. Dalam interpretasinya ini merupakan posisi sosio ekonomi keluarga ini, prosedur administrasi dan perbedaan kelas dan  bukan menyederhanakan daerah ini, yang menyebabkan kriminalitas yang tinggi mengikuti karya ini sejumlah krminolog kritis mempelajari alokasi rumah dewan  dan daerah perumahan terbatas secara umum. Banyak orang menkonfirmasikan temuan Cicago bahwa tingkat kejahatan yang tinggi berada di pusat-pusat kota (lihat Bald win dan Bottons untuk shaeffild (1976) dan Davidson untuk hull (1981)). Susan smith (1986), pada studi Birmingham terakhir yang luas, menemukan konsentrasi kriminal yang menempatkan pada daerah dalam kota. Dia memperdebatkan bahwa akar ini berasal dari distribusi kemakmuran dan kesempatan yang tidak merata, yang memaksakan daerah ini untuk ditinggali, dan pada saat yang sama memberikan tingkat kejahatan yang tinggi kriminalitas, di mengklaim tidak menyeserhanakan refleksi daerah terttentu sejumlah faktor ini akan dibahas di bab ini dan bab kemudia. Shaw dan Mckay mengklaim bahwa semua kelompok rasial dan etnik memiliki tingkat kejahatan yang serupa juga meningkatkan kritik. Mereka sendiri telah menemukan (1942) bahwa daerah dengan jumlah penduduk timur memiliki tingkat kejahatan yang terlihat lebih rendah dari pada yang diharapkan. Sesungguhnya Jonasen (1949) menggunakan data mereka untuk membuktikan perbedaan etnik yang terlihat pada tingklat kejahatan di dalam daerah tersebut. Khususnya tingkat kejahatan yang rendah diantara keluarga timur biasanya telah dijelaskan oleh kontrol keluarga yang kuat dan organisasi sosial yang ditemukan dalam kelompok ini (Chambrisk (1974)). Hal ini tampaknya mendukung sejumlah argumen Shaw dan McKay yang berkaitan dengan kontrol sosial, atau seperti yang mereka istilahkan, disorganisasi sosial.

Dukungan serta kritikan juga berasal dari studi oleh Bursik dan Webb (1982). Mereka berupaya untuk menguji apakah daerah yang tingkat kejahatannya tetap meskipun hampir seluruh penghuninya berubah. Kesimpulan mereka bahwa semua daerah yang mengalami perubahan rasial, apakah sejarah sebelumnya, mengalami tingkat kejahatan yang tinggi. Dalam ketetanggaan ini, suku yang baru secara umum kulit hitam, dan pada saat kedatangan mereka semua orang kulit putih pergi, sehingga perubahan seluruhnya di daerah tersebut dan sangat cepat. Oleh karena itu, disorganisasi sosial menjadi sangat tinggi. Tetapi pada saat daerah ini menjadi lebih stabil dan lebih terorganisir, tingkat kejahatan menurun mendekati angka sebelumny, yang menganjurkan bahwa faktor penting ini adalah bukan etnisitas, tetapi tingkat organisasi sosial.

            Suterlan dan Cressay (1978) menganjurkan bahwa pola kultur yang berbeda menyebakan jenis kejahatan yang berbeda pula. Studi Boston, USA (Euwies (1959)) telah mempelrlihatkan bahwa pada daerah yang tingkat kejahatannya rendah dan tinggi terdapat tingkat kejahatan properti yang lebih tinggi daripada kejahatan terhadap perorangan. Euwies menjelaskan hal demikian sebagai peningkatan karena orang-orang di sana melihat kemiskinan sebagai sumber masalah mereka, jadi kejahatan properti merupakan solusi paling cepat. Sebaliknya, di Kairo, Mesir, dokatakan bahwa posisi ini justru sebaliknya (tingkat kriminal terhadap perorangan dan tingkat kejahatan properti lebih rendah). Anjuran di sini adalah bahwa orang-orang lebih penting daripada properti. Anjuran di sini bahwa baik tingkat maupun jenis kriminalitas dipengaruhi oleh kultur daerah.

Tidak ada satupun dari kritik ini yang final, dan tidak ada satupun yang berakar pada penelitian Shawa and McKay yang, dimana akan dibahas pada Bab 12, memiliki suatu pengaruh penting dalam hal studi kriminologi sekarang ini. Mungkin pertanyaan yang paling penting yang dikemukakan oleh sekolah ini adalah baik kriminal harus dilihat sebagai hal yang berdasarkan secara sosial, daripada hanya berdasarkan secara individual.

11.2.4. Penerapan praktis dari teori ekologi

Penelitian Shaw dan McKay terutama menekankan disorganisasi sosial sebagai alasan utama untuk kriminalitas. Itu mengarahkan mereka untuk meyakini bahwa perlakuan atau hukuman yang berat untuk individu yang jahat akan sedikitnya dapat meringankan masalah. Untuk hal itu, solusinya adalah ditemukan dalam organisasi dan stabilitas sosial. Dalam suatu usaha untuk menangkal masalah yang dihadapi di daerah ini, Shaw mendirikan apa yang ia sebut sebagai Proyek Area Chicago (1932). Ia men-set-up 22 pusat di pemukiman yang pada  dasarnya menjalankan dan berstaf-kan penduduk lokal, dan dirangsang dan dibantu organisasi lain di komunitas tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi kriminalitas dengan meningkatkan perasaan organisasi dan komunitas sosial. Proyek tersebut telah berjalan selam 25 tahun dan nampaknya untuk membantu penduduk dalam berbagai cara, tetapi pengaruhnya dalam anak muda berandalan/ nakal tidak pernah tercapai. Ketika Miller (!962) mempelajari pengaruh pada kriminalitas dari proyek yang sama di Boston, ia menemukan bahwa itu hampir tidak memiliki pengaruh yang nyata. Proyek Area Chicago tidak berusaha untuk merubah status quo secara politis, tidak juga menyerang pembagian kekuatan. Itu hanya berusaha untuk membantu orang-orang menanganinya, dan menghadapinya, situasi yang sudah ada. Untuk alasan ini beberapa (untuk contoh Heidonsohn (1989)) membantah bahwa itu tidak akan pernah berhasil.

            Di Inggris, proyek lain telah melakukan pendekatan yang sama tetapi dengan cara yang sedikit berbeda dalam memecahkan masalah. Sebagai contoh, Alice Coleman(1985) melakukan pendekatan ekologis dalam mempelajari desain masalah dalam perumahan sektor publik. Colemen menyatakan bahwa desain area dapat menimbulkan tingkah laku buruk yang mungkin dapat melibatkan kriminalitas. Karena itu, sampai pada hal yang lebih jauh dari Shaw dan McKay, ia menyatakan bahwa lingkungan menentukan kriminalitas, dan idenya adalah sangat positif. Ia menerima 3 desain faktof yang memfasilitasi kriminalitas – anonimitas; kekurangan pengawasan; dan pelarian yang mudah (yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Newman (1982)). Ia menyatakan bahwa desain, terutama dalam perumahan sektor publk dan perumahan real estate, harus peduli untuk memberikan karakter/ciri area dan memperbolehkan pengawasan yang mudah. Ia dan tim penelitinya dari King’s College London membuat rekomendasi tertentu yang lebih spesifik tentang perumahan sektor publik:

(a)   Tidak ada lagi rumah susun yang harus dibangun.

Ini nampaknya penting karena studi memiliki hubungan dengan berbagai faktor buruk, termasuk tingkah laku yang buruk dan tindak kriminal tertentu, dengan jumlah penduduk per pemukiman, jumlah penduduk per blok, dan jumlah per tingkat.

(b)   Desain harus memiliki penampilan yang jauh lebih stabil.

Ini adalah dianjurkan karena item seperti trotoar diatas dan penggunaan tempat yang tidak berguna memiliki hubungan dengan tingkah laku yang buruk dan tindak kriminal. Setiap penduduk atau setiap blok dari flat/rumah susun harus memiliki kebun/taman tertutup tersendiri daripada membiarkannya sebagai tempat kosong yang terbuka.

(c) Setiap rumah susun dan perumahan real estate yang ada harus diubah untuk menghilangkan penampilan desain yang terburuk dan menghilangkan pengaruh buruk mereka.

Coleman menarik perhatian tertentu pada pengaruh yang kuat dari desain faktof ini dimana terdapat anak-anak yang tinggal di area. Hasil pekerjaannya telah diterima secara luas, dan ia telah menghasilkan sejumlah divisi/distrik (pembagian wilayah) di Inggris dan di kepolisian Metropolitan, merancang area perumahan baru dan mendesain ulang blok dari rumah susun untuk mengurangi pengaruh mereka pada kriminalitas. Ia telah berhasil dengan baik pada sejumlah proyeknya. Di perumahan estate Lisson Green, penghilangan trotoar diikuti dengan penurunan 50% tingkat kriminal, dan penurunan itu tetap dipertahankan sampai minimal satu tahun (Coleman (1988)). Keberhasilan yang paling menonjol terdapat pada Lea View estate, dimana tingkat kriminal turun dari tingkat yang sangat tinggi sampai hampir mencapai nol ketika saran desainnya diterapkan. Mereka tetap bebas kriminal selam 4 tahun. Dalam hal yang sama di Wigan House estate, dimana peningkatan ini tidak ada, tidak terdapat penurunan drastis semacam itu dalam hal tingkat kriminal (Coleman (1988)).

11.2.5. Menilai pendekatan ekologis

Pendekatan ekologis nampaknya memiliki ketertarikan yang populer. Orang-orang yang tinggal di setiap kita biasanya menghubungkan area tertentu dengan kriminalitas. Tempat tinggal di area yang tinggi tingkat kriminalitasnya, terutama rawan atau yang merasa paling rawan (seringkali orang tua dan wanita), memahami kriminal sebagai suatu faktor utama yang mempengaruhi hidup mereka dan menguasai aktivitas mereka. Hampir semua tulisan autobiografi yang ditulis oleh kriminal pria menyebutkan satu bagian tentang area yang mereka jadikan dasar, dan cenderung untuk menghubungkan itu dengan kriminalitas mereka sendiri. Ide ekologis juga memberikan pengakuan ofisial/resmi. Lord Scarman menyebutkan lingkungan, perumahan dan lokasi kota bagian dalam sebagai bagian dari alasan untuk kerusuhan Brixton pada tahun 1981. Fakta ini, bersamaan dengan beberapa bukti statistik, secara kuat menyarankan bahwa terdapat pengetahuan yang dapat diperoleh dengan mempelajari area dengan tingkat kriminal yang tinggi untuk melihat apakah faktor dapat diidentifikasikan yang mempengaruhi tingkat kriminalitas.

            Ini tidak secara langsung untuk menerima bahwa studi ekologi adalah benar dalam pendekatan atau pada hasil mereka. Batas kegunaan dari penelitian ini harus selalu diketahui. Itu hanya benar-benar studi kriminalitas jalanan atau kriminalitas publik, dan tidak pernah dialamatkan pada kriminalitas yang lebih rahasia atau pribadi tentang pelecehan anak atau kejahatan domestik. Tidak juga mengalamatkan kriminal yang dilakukan oleh atau terhadap bisnis komersial dalam area ini. Itu juga hampir secara eksklusif mempelajari kesadaran akan batasan ini: mereka mungkin menerima bahwa mereka sebagian besar hanya berhubungan dengan kriminalitas anak muda, tetapi sedikit yang menyadari bahwa mereka mempelajari kriminalitas pria. Karena itu hal gender (perbedaan jenis kelamin) atau dasar kekuatan mungkin terlibat adalah tidak dialamatkan. Beberapa cara yang berbeda nampak terlihat ketika melihat autobiografi dari kriminal wanita dimana, bukannya atau sama halnya dalam melibatkan lingkungan dan pengaruhnya pada aktivitas mereka, secara umum melibatkan acuan kepada keluarga.

            Studi ekologis adalah kemudian terikat oleh yang mendasari hampir secara eksklusif pada statistik ofisial. Juga, konsekuensi dari ini adalah jarang memberikan penjelasan yang eksplisit/jelas. Ketiadaan usaha apapun untuk menilai tingkat kebenaran dari kriminalitas, karena itu studi ini terbuka akan usulan bahwa mereka hanya mengukur persepsi dan reaksi ofisial untuk aktivitas pada area tertentu; mereka tidak secara langsung mengukur atau menghubungkan pada aktivitas kriminal oleh mereka sendiri (lihat penjudulan pada Bab 14).

            Jika kita berusaha untuk menilai kontribusi pada pemahaman kriminologis yang dibuat oleh pendekatan ini, batasan ini harus diketahui. Dan juga diharuskan pada kemungkinan perubahan dalam kondisi yang lebih luas dimana banyak dari pekerjaan yang telah menjadi dasar. Sebagai contoh, ikatan tertutup pada anak muda di berbagai studi ini mungkin membuat mereka makin dan makin berkurang pentingnya sebagai usaha yang berarti dari peningkatan populasi, tetapi ini dapat dikatakan dari berbagai teori dari buku ini. Juga, pada saat regenerasi kota bagian dalam terjadi, terdapat suatu perubahan pada lokasi area dengan tingkat kriminalitas tinggi, meskipun alasan untuk keberadaan mereka mungkin tetap sama. Teknologi baru, perubahan metoda produksi industrial, dapat mengurangi konsentrasi dari populasi di kota. Perubahan demografik semacam itu telah dimulai, contohnya populasi London telah berkurang sejak tahun-tahun sulit, dan populasi dari area yang paling keras di Inggris dan Wales telah meningkat selama tahun 1980-an, seringkali membalikkan kecenderungan yang telah telah bertahan selama lebih dari satu abad. Meskipun demikian, kota mungkin tetap mempertahankan segala jenis konflik sosial – kerusuhan, kriminal, dan masalah rasial, juga pada sebagian besar konflik dan demonstrasi buruh. Penelitian dalam tingkat kriminal dari area kota adalah karena itu mungkin tetap mempertahankan lingkaran yang penting tentang studi di masa depan.

            Ide yang dijelaskan dalam studi ekologi telah mengarah kepada berbagai perubahan praktis. Bagian terakhir berhubungan dengan sedikit dari hal ini, tetapi itu juga penting untuk menyebutkan skema pengawasan lingkungan perumahan yang digunakan secara luas dan kebijakan komunitas, yang sebagian motif dan rasionalitas mereka telah diambil dari pendekatan ekologis. Mengabaikan beberapa keberhasilan dalam hal perubahan skema atau desain semacam itu memiliki, dalam kasus tertentu, mengurangi tingkat kriminalitas, terlalu banyak menekankan pada tipe faktor ini mungkin memiliki beberapa tampilan yang tidak mengenakkan. Ini terutama adalah dalam kasus dimana itu mengarahkan kepada suatu bentuk penyalahan korban – katakanlah kriminal adalah terjadi karena korban adalah ceroboh (lihat 5.6). Dengan keraguan ini, beberapa perubahan telah menjadi cukup berhasil.

            Mungkin implikasi yang paling penting dari pekerjaan Shaw dan McKay berdasarkan tidak sebagian besar hanya pada area ekologis saja, tetapi cenderung pada fakta bahwa mereka memperkenalkan atau memperkuat dua ide dalam pengetahuan kriminologi yang diterima: dimana yang menghubungkan kontrol sosial dan kriminalitas; dan bahwa dukungan budaya untuk tingkah laku. Hal pertama dari ide ini adalah sebagian diperkenalkan oleh Durkheim, yang pekerjaannya akan dibahas dalam bab berikut, tetapi secara lengkap dijelaskan oleh para teoritis kontrol yang pekerjaannya akan dibahas dalam Bab 13. Ide kedua adalah suatu kombinasi dari teori pembelajaran sosial, yang dibahas dalam Bab 10, dan teori budaya dan sub-budaya, yang akan dibahas dalam bagian berikutnya dan Bab 12.

11.3.    KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

 

11.3.1. Kemiskinan dan ketidakseimbagnan ekonomi atau pendapatan

Para teoritis menyebutkan pada bagian terakhir menghubungkan kriminalitas dengan disorganisasi/ketidakteraturan sosial. Secara umum, area dimana mereka menemukan disorganisasi sosial juga adalah yang paling miskin, tetapi mereka gagal untuk membuktikan bahwa itu adalah lebih pada disorganisasi daripada kemiskinan yang menyebabkan kriminalitas. Pada kenyataannya, mereka tidak berusaha untuk memisahkan dua faktor itu. Seperti yang disebutkan diatas, pada saat Saisbury (1955) telah memisahkan elemen ini ia menemukan kriminal berhubungan lebih dekat dengan kemiskinan daripada disorganisasi sosial.

            Hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas tidak se-simple penemuan Sainsbury anjurkan. Jelasnya, kemiskinan saja tidak merupakan penyebab kriminalitas, dimana terdapat banyak suku dan orang-orang yang secara materi sangat miskin tetapi tidak memiliki tingkat kriminal yang tinggi. Satu hipotesis yang mungkin adalah bahwa kemiskinan adalah hanya suatu faktor utama dalam kriminalitas jika kemakmuran dianggap status tinggi dalam lingkungan masyarakat, dan/atau jika itu mengarah kepada beberapa kelompok atau individu yang kehilangan kebutuhan hidup. Terikat dengan ini terdapat dua faktor yang behubungan – keseimbangan ekonomi atau pendapatan, dan dalam hal serba kekurangan. Ketidakseimbangan ekonomi atau pendapatan muncul dimana terdapat suatu perbedaan substansial/penting antara tingkat materi atau pendapatan dari orang yang minimal dalam suatu lingkungan dan yang berasal dari kelompok lain. Itu adalah gap/jarak antara yang kaya dan miskin dimana itu adalah penting: itu tidak secara langsung dimana terdapat kemiskinan yang mutlak (jika kita dapat definisikan hal semacam itu) dalam lingkungan masyarakat. Implikasinya adalah bahwa dalam suatu lingkungan dengan distribusi yang relatif seimbang, meskipun jika setiap anggotanya lebih miskin, tingkat kriminal akan lebih rendah. Beberapa penulis (seperti Stack (1984)) berusaha untuk menjelaskan hubungan yang lebih dekat dengan menyatakan bahwa itu tidak hanya ketidakseimbangan itu sendiri yang mempengaruhi tingkat kriminalitas, tetapi perasaan dimana ketidakseimbangan semacam itu adalah tidak adil (contoh, serba kekurangan). Ini terutama adalah mungkin meningkatkan dalam lingkungan masyarakat dimana keberhasilan secara materi adalah dikedepankan sebagai tujuan yang dapat diterima dan masyarakat adalah secara ofisial diberitahukan bahwa individu adalah sama. Kebingungan muncul dimana asumsi kemiskinan adalah dibahas tanpa mempertimbangkan aspek semacam ketidakseimbangan pendapatan dan dalam hal serba kekurangan.

            Sebagian besar dari teori yang dianggap suatu penghubung yang simple antara kriminal dan kemiskinan adalah lebih tua dan telah secara umum di-diskreditkan (diabaikan). Sekarang teori yang mungkin adalah hubungan yang mungkin antara kriminal dan ketidakseimbangan ekonomi atau pendapatan. Box (1987) menyatakan 16 studi yang dilaksanakan antara tahun 1974 dan 1985. 11 dari studi itu menemukan suatu hubungan statistik yang dekat antara ketidakseimbangan pendapatan dan kriminal. 5 lainnya yang tidak semuanya berhubungan dengan bunuh diri. Box menyimpulkan bahwa untuk kriminal selain bunuh diri nampaknya merupakan suatu hubungan yang sangat kuat, yang mungkin bahkan merupakan hubungan sebab-akibat, dengan keseimbangan. Selain itu, ia mengutip pernyataan Carroll dan Jackson:

Ketidakseimbangan memiliki pengaruh sebab-akibat yang kuat pada tingkat kriminal … (meskipun) … pengaruh dari ketidakseimbangan dari kriminal terhadap orang tidak sedekat dengan pengaruh pada perampokan. (Box (1987) h. 88, mengutip Carroll dan Jackson (1983), h.186).

Bahkan pengecualian dari bunuh diri telah dipertanyakan. Vold dan Bernard (1986) mengacu pada 6 studi yang menunjukkan suatu hubungan yang jelas antara ketidakseimbangan sosial dan bunuh diri, tetapi lebih lemah daripada hubungan dalam hal pelanggaran properti (kepemilikan).

            Bukti dari studi ini menyatakan bahwa sebagian besar kriminal adalah berhubungan dengan ketidakseimbangan ekonomi dan pendapatan. Studi tersebut tidak secara umum menyatakan bahwa hubungan statistik yang dekat adalah hasil dari perasaan ketidakadilan atau dalam hal serba kekurangan, tetapi nampaknya mengacu langsung pada kemungkinan ini. Karena itu kondisi serba kekurangan akan dibahwas dalam bab berikut (bagian 12.2) dimana teori pembatas disebutkan.

11.3.2. Pengangguran

Pengangguran juga adalah berhubungan dengan kemakmuran atau kekurangan dari hal itu. Pengangguran adalah suatu indikator dari keberadaan ekonomi umu di suatu Negara, dan juga keseimbangan distribusi dari kemakmuran. Pengangguran biasanya meningkat dalam masa depresi, dan berkurang dalam masa kemakmuran dan pertumbuhan. Jika kriminal meningkat sejalan dengan pengangguran, ini mungkin menunjukkan suatu perasaan perlakuan ketidakadilan (‘mengapa saya harus kehilangan pekerjaan saya?’), tetapi itu juga mungkin menunjukkan bahwa hasil ketidakseimbangan dalam posisi ekonomi, fakta yang benar-benar tentang kemiskinan, atau pembedaan dan waktu luang yang mungkin menjadi faktor dalam penilaian. Apakah terdapat suatu hubungan antara kriminal dan pengangguran?

            Adalah tidak mengejutkan, tidak terdapat jawaban yang simple dari pertanyaan ini. Studi yang mencari data penangkapan atau pengakuan dan hubungan mereka dengan pengangguran seringkali menemukan suatu hubungan yang relatif dekat. Glaser dan Rice (1959), sebagai contoh, menemukan bahwa pada masa tingkat pengangguran yang tinggi yang dicatat dari kriminal dewasa, (antara usia 20 dan 45 tahun), terutama untuk pelanggaran properti, meningkat. Mereka kemudian menemukan bahwa kriminal usia muda dikurangi selama periode ini, suatu penemuan yang mereka hubungkan dengan keberadaan orangtua dirumah untuk mengontrol anak-anak mereka. Studi lain telah menolak kesimpulan terakhir itu, dan tentu saja menunjukkan bahwa itu adalah dalam kelompok anak muda dimana kriminal adalah sangat dekat berhubungan dengan pengangguran. Diantara anak muda dan dewasa yang baik pengangguran dan kriminal adalah nampaknya tidak memiliki pengalaman kerja dan karena itu prospek mereka adalah rendah; tanpa ada kesalahan dari mereka sendiri mereka mungkin merasa tidak berguna dan merasakan kemarahan yang besar pada posisi semacam itu dimana mereka adalah lebih mungkin untuk mengalami penangkapan, penuduhan dan pendakwaan. Beberapa ketidaksetujuan dari ini bahwa hubungan menyebutkan lebih tentang agen/hal kontrol daripada tentang kriminal (lihat Box (1987)); itu menyebutkan lebih mengapa orang-orang ditangkap daripada tentang mengapa orang melakukan kriminal.

            Studi lain adalah tidak konklusif. Beberapa, seperti Danziger dan Wheeler (1975), menemukan bahwa kriminal (mereka mempelajari berbagai penyerangan, perampokan dan pencurian yang mengganggu/membahayakan) tidak berhubungan dengan pengangguran. Lainnya, seperti peneliti Inggris Brenner (1978), melaporkan suatu hubungan yang signifikan antara kriminal dan pengangguran. Meskipun demikian, dalam menganalisa studi ini, Crow dkk., (1989), Box (1987), Vold dan Bernard (1986) dan Long dan Witte (1981) semuanya menyimpulkan bahwa dalam hal kriminal dan pengangguran adalah berhubungan; dimana hubungan ini adalah tidak secara konsisten kuat; dan bahwa itu mungkin yang paling kuat dan paling konsisten dalam kasus pria/anak muda.

 

11.3.3. Evaluasi dari teori tentang kemiskinan dan pengangguran

Sekarang terdapat penerimaan yang luas dimana terdapat hubungan yang kuat antara kriminalitas dan ketidakseimbangan ekonomi atau pendapatan; dimana terdapat kemungkinan suatu hubungan antara kriminal dan pengangguran; dan dimana hubungan ini adalah yang paling kuat pada kasus pria/anak muda. Semua dari hal ini menuju penjelasan mengapa proyek komunitas yang dilaksanakan oleh Shaw dan McKay di Chicago tidak berhasil dalam mengurangi kriminal (lihat 11.2.4) – itu tidak berusaha untuk merubah kondisi sosial dan ekonomi, tetapi hanya berusaha untuk mengajari orang-orang untuk menghadapi masalah ini. Jika kesimpulan yang disebutkan diatas adalah benar, Proyek Area Chicago adalah menuju kegagalan karena itu tidak berusaha untuk mengalamtakan kebutuhan akan distribusi yang lebih dan lebih adil lagi dalam hal kemakmuran dan kesempatan (dalam pekerjaan tertentu). Beberapa akan mendebat bahwa statistik secara jelas menyatakan bahwa dalam suatu lingkungan masyarakat yang relatif ramah/bersahabat kriminal akan dapat dikurangi, dan bahwa ini tidak berhubungan dengan tingkat mutlak dari kemiskinan atau kemakmuran dari orang-orang dalam suatu lingkungan semacam itu.

11.4   KELAS BUDAYA YANG LEBIH RENDAH

11.4.1. Pendahuluan

Teori psikologis sebelumnya dalam bab ini menjelaskan beberapa pandangan dalam hubungan antara kriminal dan faktor sosial dalam dua sisi yang sangat berbeda – ekologi (terutama disorganisasi sosial), dan distribusi/pemerataan kemakmuran. Bagian ini mengamati beberapa teori dalam hal kriminal adalah berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungan masyarakat, tidak sebagai individu tetapi sebagai kelompok kolektif, dan dalam hal kehidupaan dari kelas-kelas tertentu, terutama kelas yang lebih rendah atau pekerja. Pada pendekatan semacam itu, adalah kelas budaya yang lebih rendah saja yang menyebabkan kriminalitas. Alasannya adalah bahwa, dengan membandingkan dengan nilai kelas yang lebih rendah, individu akan melanggar hukum. Hasil kerja tiga kriminolog, satu Amerika, dua Inggris, akaan secara singkat dibahas.

11.4.2. Miller

Walter Miller, seorang penulis Amerika, menunjukkan bahwa ide dimana nilai kelas pekerja melibatkan subbudaya anak muda. Ia menyatakan bahwa terdapat nilai pekerja atau kelas yang lebih rendah yang berbeda, beberapa diantaranya adalah cukup berbeda dari nilai kelas menengah berdasarkan dimana sistem legal kita adalah dijadikan dasar. Hubungan dnegan nilai kelas yang lebih rendah dalam beberapa contoh kurang lebih secara langsung menuju untuk pelanggaran hukum. Siapa saja yang dibesarkan dan tingkahlaku dalam norma kelas yang lebih rendah adalah sangat mungkin untuk mengarah untuk melanggar beberapa aspek dari hukum (Miller (1985)).

            Miller menyebutkan konsep 6 kunci, atau ia sebut sebagai ‘masalah loka’, seperti ringkasan dari kelas yang lebih rendah. Keenam hal ini membutuhkan keterlibatan emosi tingkat tinggi dari kelas yang lebih rendah. Mereka dapat diurutkan sebagai berikut:

  1. Masalah – suatu keinginan untuk mengindari masalah tetapi suatu penghargaan bagi siapa saja yang berani mengambil resiko untuk masuk kedalam masalah.
  2. Maskulitas atau menjadi berani – termasuk konfrontasi atau konflik fisik yang seringkali ilegal.
  3. Menjadi cerdik atau mampu untuk tetap didepan secara mental dari orang lain dalam mendapatkan status tanpa membutuhkan konfrontasi fisik.
  4. Kepuasan – dapat mencakup mengambil resiko dalam melakukan kriminal.
  5. Kekuatan akan nasib – merasakan bahwa mereka kekurangan kontrol terhadap hidup mereka.
  6. Otonomi/wewenang – suatu keingingan untuk mandiri dari kontrol eksternal seperti boss, orangtua dll.

Miller tidak memberikan penjelasan mengenai asal nilai sosial ini. Semua yang dia kerjakan adalah untuk menandai eksistensinya dan menjelaskan bahwa dengan mengkonfirmasikan kepada mereka akan menyebabkan kriminalitas. Dia jugamerujuk pada faktor-faktor lainnya. Dia mencatat, misalnya, hal ini lumrah pada rumah tangga yang berkelas rendah ayahnya tidak ada, sering dia telah melanggar hukum kriminal. Kehidupan di rumah merupakan lingkungan yang didominasi perempuan yang, dia katakan, menuntun anak-anak kelas rendah mencari model peranan laki-laki di luar rumah. Mereka sering menemukannya di geng-geng jalanan yang Miller sebut ‘one sex peer unit’. Geng-geng ini mengambil bagian dalam kegiatan yang  mendukung ‘konsen penting’ kelas rendah dan memberikan pemuda rasa memiliki dan status.

11.4.3. Mays

Dari sudut pandang yang serupa, Mays (1954, 1968 dan 1975) seoarang analis British di bidang ini, meperdebatkan bahwa pada daerah-daerah tertentu, khususnya daerah urban yang lebih lama, para penghuninya memberikan andil sejumlah sikap dan cara berperilaku yang mempredisposisikan mereka dengan kriminalitas. Oleh karena itu, kultur kelas yang lebih rendah bukan merupakan kriminal yang disengaja; hal ini hanya suatu sosialisasi yang berbeda yang, pada saatnya, terjadi menjadi berlawanan dengan aturan hukum. Dia melihatnya bukan sebagai gejala ketidakteraturan tetapi lebih sebagai subkultur yang sangat sesuai. Masalah ini muncul karena subkultur berada dalam konflik dengan aspek kultur negara secara keseluruhan, khususnya yang dilindungi dalam sistem yang legal. Kriminalitas, khususnya kejahatan anak-anak,oleh karena itu tidak terlihat sebagai pemberontakan kesadaran melawan nilai-nilai kelas menengah. Kejahatan muncul dari subkultur kelas kerja alternatif yang telah diadopsi  dan diganti selama bertahun-tahun dengan cara tertentu kekuatan yang bergerak tidak pernah melanggar aturan kriminal tetapi kadang-kadang hasilnya memang demikian. Dia mengatakan :

Tampaknya bagi saya waktu luang yang berlebihan, tidak adanya model orang tua yang memadai  dan perawatan, adanya   kriminal dewasa yang diketahui didaerah tersebut dengan anak-anak sendiri yang berkeinginan untuk menguji dirinya sendiri dengan tindakan keberanian, keberania bertindak dan berbahaya, merupakan penjelasan yang memadai untuk prilaku kejahatan yang terdapat pada anak-anak setelah meninggalkan sekolah dan hampir pasti terbentuk dalam karakter Meys 1975 hal 63 juga lihat mays 1968 dan 1975.

Seperti Miller. Mays tidak dapat membahas asal nilai sosial kecuali dalam pengertian negatif yang dikatakan bahwa ia bukan merupakan reaksi atas nilai-nilai kelas menengah. Atau secara lebih positif hal ini merupakan seperangkat nilai yang paling cocok dengan kebutuhan sosial dari sektor masyarakat tersebut.

11.4.4. Moris

            Ahli teori yang ketiga adalah Terence moris (1957) yang pada dasarnya adalah seorang ekologi. Dia memeperdebatkan bahwa kejahatan sosial terkait dengan kelas yang lebih rendah, dan hal ini merupakan karakteristik kelas yang kriminalitas. Perilaku anti sosial terdapat di seluruh masyarakat dan terdapat di semua kelas, tetapi dengan cara diekspresikan berbeda dan tergantung pada keanggotaan kelas khusus. Kriminalitas, dia melihat sebagai ekspresi kelas rendah secara umum (Moris 1957)

            Hal ini karena seluruh proses sosialisasi di kelas rendah banyak kemungkinan menghasilkan kriminalitas dari pada proses yang sama pada kelas menengah bawaan rumah pada kelas menengah dikontrol oleh keluarga tersebut sangnat teratur,dan hampir semua aktifitas dipusatkan di seputar rumah dan keluarga. Pada kelas yang lebih rendah bawaan anak dari usia muda, sekitar 3 atau 4 tahun dipisah antara keluarga dan rumah  di satu pihak dan kelompok bermain dan  kenalan jalanan di lain pihak. Anak-anak kelas kerja kemungkinan memiliki  bawaan yang teratur dan diantar keluar untuk bermain di jalan. Oleh karena itu kelompok bermain berpengaruh sangat kuat dari  usia lebih awal. Seperti Miller dan Mays si mengungkapkan kultur kelas yang lebih rendah sebagai pendorong keinginan untuk memperoleh dengan cepat kebutuhan materi dan fisik: kontrol diri dan tujuan menjadi kurang umum. Sepontanitas dan agresi merupakan elemen signifikan dalam hidup ini lebih jauh dia memperdebatkan bahwa kehidupan rumah pada kelas-kelas pekerja kemungkinan lebih berat karena masalah ekonomi. Jika orang-orang tua menyelesaikan kesulitan-kesulitan ini maka masalahnya mereka menyebabkan anak-anak menjadi minimal, tetapi orang tua sering tidak bisa menyesuaikan dengan baik hal ini memberikan peningkatan terhadap peran orang tua yang dapat menjadi berbahaya bagi anak-anak dan akan mendukung mereka  lebih jauh untuk melarikan diri kejalanan di mana kelompok bermain memiliki pengaruh yang lebih besar kontrol atas anak-anak muda ini didalam masyarakat mereka sendiri terabaikan: mereka hanya datang untuk dikontrol ketika mereka melakukan kejahatan dan sistem kontrol resmi masuk  pesan utama Moris adalah  bahwa seluruh etos kelas pekerja lebih berorientasi kearah kriminalitan dan perilaku  anti sosial.

11.4.5. Evaluasi

            Setiap teori dari ketiga teori ini mengalami cacat umum. Mereka memprediksi terlalu banyak kriminalitas dan tidak dapat memperhitungkan perilaku ketaatann hukum  di dalam kelas rendah.   Juga terdapat prediksiimplisit bahwa individu akan terus melakukan tindak kriminal, atau setidak-tidaknya dukungan mereka atas tindakan demikian adalah  diseluruh kehidupan mereka. Hal berkonflik dengan temuan luas bahwa sebagian besar kejahatan orang-orang berkurang pada usia diatas 20 tahun. Pendekatan ini menbawa asumsi implisit bahwa seseorang yang tersosialisasi dan secara firtual tidak mampu berfikir di luar kendala sosialnya: jika kelompok sosial kejahatan menerima kejahatan sebagai normal dan alami  individu berparsitipasi secara pasif. Kritik berlawan dengan argumen ini dan dikatakan bahwa individu biasanya memerlukan alasan atau motifasi untuk bertindak.

            Mays berupaya untuk menjawab kriitik dengan menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup di kelas rendah adalah non kriminal, atau orang-orang yang berkeinginan untuk melindungi anak-anaknya mereka dari kejahatan, tidak membiarkan anak mereka memiliki nilai kelas rendah penuh atau setidak –tidaknya tidak menjadi orang-orang yang menjadi kriminal. Ini merupakan konsesi yang meninggalkan penjelasan asal. Mays terus menjelaskan bahwa orang-orang yang memegang nilai- nilai kelas rendah penuh, mungkin melakukan yang paling banyak komit terhadap tindakan kriminal, tetapi hanya terdapat sejumlah kecil. Dia tampaknya mengatakan bahwa jenis pertahanan tertentu merupakan pemikiran yang normal meskipun mereka dapat dengan mudah mendeteksi, mereka tidak menarik perhatian dari sebagian kecil masyarakat  dan begitu pula kemungkinannya seperti yang dilaporkan.

            Jika pertahan yang ditawarkan oleh Mays memberikan sedikit perlindungan pemikiran dasar yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kultur kelas yang rendah, ada sejumlah dukungan terhadap pandangan bahwa kelas pekerja terbentuk atas dua kelompok yang luas, salah satu tetap berada pada nilai kelas menengah sedangkan yang lainnya tidak. Studi britis yang dilalukan oleh Universitas Notingham dan dipublikasikan sesara internal pada tahun 1954 dengan judul The Sosial Background of Delinquency mempelajari kota pertambangan di Midlands di mana para periset menyebutnya Radby. Mereka menemukan bahwa jalanan dan rumah dengan bentuk ekonomi dan sosial memiliki tingkat kejahatan yang sangat berbeda. Mereka mendokunentasikan dua jenis keluarga  yang terdapat pada kelas pekerja di kota ini. Pertama menerima kejahatan dan sering anggota kelompok ini memiliki catatan kriminal; mereka menerima nilai kelas rendah (keluarga ini ditemukan hidup di kedyke ). Ke dua tidak menerima kejahatan dan sacara firtual tidak menjadi anggota kejahatan; mereka tidak menerima nilai-nilai kelas rendah. (Keluarga ini tinggal di jalan gladstone).  Meskipun elemen-elemen ini terdapat pada jalan yang terpisah seperti yang terjadi di radby, Mays beragumen bahwa mereka juga dapat saling berdampingan di jalan yang sama, dan hal ini dia melihat kemungkinan secara khusus terjadi di kota-kota besar.

            Semua pendekatan ini mengalami minimalnya dua keraguan. Pertama terdapat kebingungan antara daerah dan kelas yang sering digunakan sebagai istilah yang dapat dipertukarkan lebih banyak atau lebih sedikit. Kedua secara lebih fundamental terdapat kebingungan yang muncul atas perlakuan implisit kelas pekerja yang membentuk kelompok yang lebih besar atau kurang homogen. Bahkan pada abad kesembilan belas ahli sejarah telah mengenali eksistensi aristrokrasi tenaga kerja,  misalnya keinginan yang kuat adalah untuk penghormatan. Terkini seluruh konsep nilai kelas pekerja sering dipertanyakan. Tapi untuk tujuan kami, kami hanya memerlukan catatan bahwa bahaya memasuki homogenitas merupakan sesuatu yang umum. Untuk memasukannya dengan cara yang lain:

            Tidak setiap orang di negara katolik  adalah religius, bahkan tidak pula religius selalu berada pada masa atau pengakuan, (Heidenson 1989 hal 21).

Tentunya pada kelas kriminal (jika memang terdapat demikian) tidak setiap orang perlu menjadi kriminal, tidak pula  kriminal secara konstan terlibat dalam kejahatan.

11.5.    Kesimpulan

            Yang pertama dari dua teori dalam bab ini, (ekologi dan kemiskinan dan pengangguran) berkaitan dengan kriminalitas fakta sosial dan ekonomi objektif. Mereka mengklaim untuk membuktikan bahwa kejahatan secara statistik berkaitan dengan kemiskinan atau distribusi kekayaan, atau dengan disorganisani sosial. Insiden mengenai kaitan statistik ini berkaitan dengan tentu saja sangat penting, tetapi  berarti bahwa  terdapat kaitan kausal yang langsung. Satu keberatan muncul kelemahan dasar statistik khususnya yang akan datang mengenai statistik resmi kejahatan. Yang lainnya adalah bahwa kaitan statistik tidak memadai untuk manetapkan apakah kaitan kaosal yang sebenarnya dengan kemiskinan, dengan ketimpangan relatif atau dengan sejumlah faktor lainnya. Bagian dari hubungan kaosal ini dapat diikat dengan perasaan yang tidak fair  yang dapat menetapkan individu pada posisi tertekan kendala akan dibahas pada bab berikutnya ( bagian 12.2 ). Terdapat keberatan yang serupa terhadap penerimaan umum klaim sekolah cicago bahwa terdapat kaitan yang erat antara misorganisasi sosial dan kriminalitas. Perangkat teori final terlatak  pada kaitan antar kriminalitas dan nilai kelas rendah. Klaim disini asalah bahwa sektor-sektor masyarakat uang berbeda hidup dengan aturan yang berbeda pula, dan sejumlah nilai dari sejumlah sektor adalah kriminal. Dimanapun dari aturan-aturan ini didefinisikan dengan tepat atau dibuktikan ada.

            Dari ketiga bidang ini bahkan dimana terdapat koneksi statistik yang kuat, bahwa tidak mungkin membuktikan suatu hubungan kausal. Untuk melakukan demikian, pada permulaannya akan memerlukan sejumlah alasan mengapa pengaruh-pengaruh ini menyebabkan orang ke arah kriminalitas. Teori-teori ini sedang membangun penghalang dari struktur yang lebih elaborasi yang dapat dibentuk.

–oo0oo–


PERKEMBANGAN MODUS OPERANDI PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) SEBAGAI TREND PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI MASYARAKAT

BAB  I

P E N D A H U L U A N

Latar Belakang

Kehadiran teknologi telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia yang menyentuh semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya dimana pun berada. Teknologi selain membawa keuntungan seperti memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan kerugian-kerugian seperti maraknya kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman  sampai sekarang dan teori ethicalmasa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang adapun semakin hari semakin bervariasi. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapapun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terdapat pada masyarakat yang sedang berkemang, tetapi ada pula dalam masyarakat yang telah maju tentunya dengan peralatan dan modus operandi yang lebih canggih. Kecanggihan teknologi seperti Hand Phone misalnya telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam membantu pekerjaan manusia terutama dalam kecepatan penyampaian informasi.  Saat ini kecanggihan teknologi hand phone banyak disalahgunakan oleh oknum masyarakat untuk melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan hand phone adalah Perjudian Toto Gelap. Perjudian Toto Gelap yang lazim disebut Togel bagi sebagian besar masyarakat, Denpasar Bali misalnya, saat ini bukanlah merupakan hal yang baru tetapi sudah ada sejak dulu. Yang menjadi pertanyaan “apakah perjudian toto gelap yang beredar saat ini dimasyarakat merupakan trend perkembangan kejahatan”. Pertanyaan tersebut akan penulis bahas dalam ulasan tulisan berikut dibawah ini.

BAB II 

PERMASALAHAN

Perjudian Toto Gelap (Togel)  sudah ada sejak jaman dahulu. Cara atau modus operandi yang digunakan masih sangat sederhana (konvensional) yaitu dengan menggunakan fasilitas buku tafsir mimpi, lembar paito (angka-angka rumus), buku catatan pemasang dan alat tulis atau kupon togel. Pelaku penjual togel mendatangi langsung para penggemar togel, pembayaran pemasangan angka togel langsung dilakukan saat itu juga. Dengan modus yang sederhana sedemikian rupa pengungkapannya pun lebih mudah karena bukti-bukti permulaan sudah ada. Saat ini seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, perkembangan modus perjudian togel pun tidak mau melewatkan kecanggihan teknologi tersebut. Para pelaku togel (pengecer) menjual angka-angka togel dengan modus operandi menggunakan pesan singkat (SMS) melalui handphone kepada pembeli, atau pembeli memesan angka-angka togel melalui sms kepada penjual togel tanpa harus bertemu antar pembeli dan penjual. Pembayarannya dapat dilakukan pada waktu berikutnya. Pesan yang diterima oleh pelaku togel ditingkat pengecer langsung ditransfer ke pelaku yang tingkatannya lebih tinggi (pengepul) melalui sms. Mereka tidak pernah melaksanakan transaksi langsung. Ibarat jaringan terputus seperti jaringan narkoba. Dengan modus operandi menggunakan sms bukti-bukti pemasangan mudah dihapus. Kondisi seperti ini menyulitkan aparat penegak hukum Polri untuk melakukan pengungkapan secara tuntas perjudian toto gelap ini. Beranjak dari latar belakang dan permasalahan tersebut, pokok permasalahan dalam penulisan ini”Apakah perkembangan modus operandi perjudian toto gelap merupakan trend perkembangan kejahatan dalam masyarakat ?”

Dari pokok permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk merumuskan kedalam sub-sub permasalahan sebagai berikut :

1)          Bagaimana perkembangan modus operandi perjudian toto gelap yang beredar dalam masyarakat?

2)          Apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perjudian toto gelap ?

3)          Apa kendala yang dihadapi aparat penegak hukum Polri dalam melakukan pemberantasan perjudian toto gelap ?

BAB III

TEORI DAN KONSEP, FAKTA-FAKTA

TEORI DAN KONSEP

1.         Strain Theory

Menurut Robert K. Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori Anomi dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu: (1) cultural aspiration atau cultural goals yang diyakini berharga untuk diperjuangkan; dan (2) institutionalised means atau accepted ways untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi; dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Disparity between goals and means fosters frustration, which leads to strain.  Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut a structural axplanation). Strain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat  hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan; disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberi tekanan tadi[1].

2.         Teori Ethical Egoism, Teori ini hanya melihat diri pelaku sendiri, yang mengajarkan bahwa benar atau salah dari suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, diukur dari apakah hal tersebut mempunyai dampak yang baik atau buruk terhadap orang itu sendiri. Apa dampak perbuatan tersebut bagi orang lain, tidak relevan, kecuali jika akibat terhadap orang lain tersebut akan mengubah dampak terhadap pelaku yang bersangkutan[2].

3.         Konsep hukum Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., M.A. tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum meliputi faktor hukumnya, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan[3]

FAKTA-FAKTA

Trend perkembangan Modus Operandi peredaran judi toto gelap dimasyarakat sebelum tahun 2000 dan sesudah tahun 2000 (uji petik di Polsek Denpasar Barat Polresta Denpasar Bali)

No

Tahun

Modus Operandi

pelaku

Tingkat keberhasilan pengungkapan

1. Sebelum tahun 2000 –     menggunakan kupon angka pasangan berkedok undian sosial-     dicatat dalam buku rekapan

–     dijual dor to dor

–     pembayaran pd saat membeli angka

–     (bersifat konvensional)

–     Pengundian kupon dilaksanakan seminggu 1x

–   Pada umumnya laki-laki-   Tidak memiliki matapencaharian tetap

 

Lebih mudah karena bukti-bukti masih ada saat tertangkap tangan dan lebih mudah mengungkap jaringannya.
2. Setelah tahun 2000 –     Menggunakan pesan singkat (sms) melalui HP-     Pembayaran dpt dilakukan pd wkt berikutnya (hari lain sesuai kesepakatan)

–     Memanfaatkan kecanggihan teknologi

–     Pengundian dilaksanakan hampir setiap hari (kecuali selasa dan jumat)

–   Laki-laki dan perempuan-   Menyambi menjual togel (PNS, pedagang, petani, buruh, ibu rumah tangga, dll) –     Lebih sulit karena bukti mudah dihapus-     jaringan terputus

 

BAB IV

PEMBAHASAN

1.         Perkembangan modus operandi perjudian toto gelap yang beredar dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa peredaran perjudian toto gelap di kalangan masyarakat sudah ada sejak dulu, kala itu perjudian toto gelap masih berkedok kupon undian sumbangan sosial berhadiah. Para pelaku penjual kupon toto gelap menjual kupon dengan cara mendatangi langsung pembeli angka-angka tafsir mimpi baik di rumahnya maupun ditempat-tempat berkumpul lainnya. Bila ada pembeli angka yang membeli kupon angka kemudian dicatat dalam buku rekapan. Bila angka-angka sudah terkumpul kemudian direkap selanjutnya disetorkan kepada bosnya (atasan pengecer disebut pengepul). Cara yang digunakan (modus operandi) masih sangat sederhana atau konvensional. Kala itu pelaku penjual toto gelap pada umumnya dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Seiring dengan perkembangan jaman dan peradaban manusia, saat ini dunia serba modern dan canggih. Perjudian toto gelap pun modusnya mengikuti perkembangan jaman. Saat ini modus operandi perjudian toto gelap yang digelar adalah menggunakan sarana yang lebih canggih yaitu menggunakan sarana handphone. Angka-angka dipesan oleh pembeli melalui pesan singkat (SMS) kepada penjual. Para pembeli dan penjual tidak bertemu langsung saat transaksi. Pembayarannya dapat dilakukan waktu berikutnya sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pelakunya tidak hanya laki-laki saja tetapi kaum perempuan pun saat ini ikut menjalankan aktivitas tersebut. Mereka (para pelaku penjual togel) tahu bahwa perbuatannya itu merupakan pelanggaran hukum. Tetapi karena aktivitas menjual togel tersebut dapat mendatangkan untung yang besar dan cepat, para pelaku tidak peduli dengan ancaman hukum yang ada. Bahkan ada yang pernah keluar masuk penjara dalam kasus yang sama mengulangi perbuatan yang sama.  Tetapi pelaku tidak jera dengan perbuatannya. Hal ini disebabkan oleh faktor pendorong yang menyebabkan pelaku mengulangi perbuatannya. Hasil pemeriksaan dalam BAP pelaku bahwa keuntungan yang pelaku peroleh dari menjual togel untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bila dilihat dari perbandingan fakta tersebut diatas menurut pandangan penulis bahwa “modus operandi perjudian togel mengalami trend perkembangan kejahatan di masyarakat”. Bila dikaji dengan pendekatan teori Starin dari Robert K. Merton, yang dikutif oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa yang intinya bahwa pada dasarnya masyarakat penggemar perjudian togel terutama pelaku penjual adalah masyarakat yang patuh hukum. Mereka tidak mau melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Mereka tahu jika mereka melakukan pelanggaran hukum, maka mereka akan terkena sanksi hukum itu sendiri. Namun karena kondisi yang mendesak akibat kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi, sementara kesempatan untuk berusaha yang legal tidak ada peluang/kesempatan atau tidak memungkinkan sehingga mereka terpaksa melakukan perbuatan yang menyimpang. Dalam kasus ini, kondisi masyarakat berada dalam posisi yang tidak stabil dimana tidak ada keseimbangan antara tujuan dengan sarana yang ada. Dalam artian bahwa masyarakat menginginkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yaitu pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya secara berkesinambungan, tetapi lapangan pekerjaan itu tidak mencukupi untuk semua masyarakat yang ada sehingga terjadilah penyimpangan yang terpaksa. Keadaanlah yang memaksa masyarakat melakukan penyimpangan tersebut.

Dalam hukum bisnis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penjual togel dapat diasumsikan sebagai Ethical Egoism, perbuatannya hanya melihat diri pelaku sendiri, yang mengajarkan bahwa benar atau salah dari suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, diukur dari apakah hal tersebut mempunyai dampak yang baik atau buruk terhadap orang itu sendiri. Apa dampak perbuatan tersebut bagi orang lain, tidak relevan, kecuali jika akibat terhadap orang lain tersebut akan mengubah dampak terhadap pelaku yang bersangkutan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penjual togel tersebut menimbulkan dampak hukum terhadap dirinya sendiri.

2.         Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perjudian toto gelap.

Dari hasil penelusuran bahwa aktivitas penjualan togel  merupakan aktivitas bisnis yang menguntungkan. Kenapa dikatakan demikian karena para pelaku tanpa modal mereka sudah mendapatkan keuntungan 30 % dari omset penjualan. Contoh seorang pelaku penjual togel yang omsetnya setiap hari mencapai 1 juta rupiah, 30 % dari 1 juta rupiah tersebut sudah menjadi haknya pelaku. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi sebagian masyarakat tergiur ingin menekuni bisnis penjualan togel. Termasuk masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan tetap seperti PNS, pedagang, petani ikut tergiur melihat keuntungan dari penjualan togel. Padahal itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat tidak takut menekuni bisnis penjualan togel adalah vonis hukuman yang dijatuhkan hakim sangatlah ringan. Rata-rata kasus yang sudah divonis para pelaku penjual togel divonis berkisar 3 – 4 bulan penjara. Padahal ancaman hukum bagi para pelaku perjudian sudah diatur dalam pasal 303 KUHP dengan ancaman hukum 10 tahun penjara. Rendahnya vonis hakim tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku penjual togel sehingga mereka ingin mengulangi dan mengulangi lagi perbuatannya.

Disamping faktor tersebut masih ada faktor pendukung yang mempengaruhi masyarakat menjalankan bisnis togel ini yaitu masih ada masyarakat yang gemar membeli angka-angka tafsir mimpi tersebut. Masyarakat penggemar angka yang disebut pembeli, juga berharap ingin mendapatkan keuntungan dari pemasangan angka tersebut. Dalam arti kata lain bahwa sebagian masyarakat melegalkan perbuatan perjudian togel tersebut.

Dari uraian faktor-faktor yang mempengaruhi bila dikaji dengan konsep yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., M.A. tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum meliputi faktor hukumnya bahwa masih beredarnya perjudian togel dalam masyarakat karena asas-asa hukum yang ada dalam undang-undang belum dilaksanakan secara maksimal, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yaitu vonis hakim yang terlalu ringan tidak memberi efek jera kepada pelaku, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu masih ada sebagian masyarakat yang mempunyai harapan mendapatkan keuntungan mudah dan cepat dengan cara membeli nomor togel, dan faktor kebudayaan yaitu hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak apa yang dianggap baik dan buruk. Sebagian masyarakat terutama pelaku penjual togel menganggap nilai-nilai tersebut sudah tidak berlaku sehingga mereka menganggap perbuatan menjual togel merupakan perbuatan yang dilegalkan oleh sebagian masyarakat.

3.         Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum Polri dalam melakukan pemberantasan perjudian toto gelap.

Saat ini untuk dapat mengungkap tuntas perjudian togel dengan modus operandi menggunakan sms memang sebuah tantangan yang cukup sulit. Selain buktinya sulit didapat karena gampang dihapus, sebagian dari penyidik ada yang belum memiliki kemampuan memanfaatkan kecanggihan alat yang digunakan pelaku. Pelaku yang sudah tertangkap tidak mau menyebutkan siapa bosnya (pengepulnya) dengan dalih tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Penyidik sudah melakukan upaya pengungkapan dengan menggunakan kecanggihan teknologi yaitu melalui cyber, tetap saja belum dapat mengungkap tuntas. Karena kartu yang digunakan oleh pelaku identitasnya tidak jelas saat registrasi. Hal ini memang masih menjadi tantangan bagi penyidik untuk dapat mengungkap tuntas perjudian toto gelap yang sampai saat ini masih ada di masyarakat.

Untuk mencegah perjudian toto gelap (togel) tidak terus berkembang menjadi trend kejahatan, harus dipahami bahwa penanganan masalah perjudian dalam bentuk apapun dan dimanapun harus ada komitmen bersama antar penegak hukum untuk menciptakan efek jera. Selain itu perlu ada kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan perjudian tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan akan menimbulkan dampak sosial yang negatif yaitu masyarakat menjadi malas dan akan terus berhayal yang tidak pasti.

BAB IV

PENUTUP

1.     Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang perkembangan modus operandi perjudian toto gelap (togel) merupakan trend perkembangan kejahatan di masyarakat di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

a)      Bahwa modus operandi perjudian toto gelap yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang merupakan trend perkembangan kejahatan. Karena modus operandi yang digunakan mengalami perkembangan seiring perkembangan peradaban manusia. Jika dulu modusnya masih sangat konvensional dengan menulis manual dalam sebuah catatan sehingga pengungkapannya lebih mudah karena bukti-bukti masih ada pada pelaku. Sedangkan sekarang pengungkapannya lebih sulit karena sudah memanfaatkan kecanggihan perkembangan teknologi melalui pesan singkat (sms) menggunajan sarana HP dimana bukti-bukti gampang dihapus.

b)     Bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perjudian toto gelap adanya harapan keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut baik sebagai penjual maupun pembeli. Selain itu rendahnya vonis hakim tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.

c)      Bahwa kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam mengungkap perjudian toto gelap yang menggunapan fasilitas handphone adalah minimnya alat bukti yang didapat dari pelaku karena bukti gampang dihapus. Selain itu masih ada penyidik yang belum bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi alat yang digunakan pelaku.

2      Saran

a)      Untuk mencegah berkembangnya modus operandi perjudian togel menjdi trend perkembangan kejahatan di masyarakat harus ada komitmen moral dalam masyarakat bahwa perbuatan perjudian itu adalah melanggar hukum dan perlu ada sanksi sosial dari masyarakat itu sendiri sebagai sarana kontrol sosial.

b)     Untuk  dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku perjudian togel, hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku kiranya mempedomani peraturan yang sudah ada, jangan membuat polecy yang tidak populer yang berimplikasi pada timbulnya dampak sosial yang negatif dalam masyarakat.

c)      Untuk dapat mengungkap tuntas pelaku perjudian togel dalam masyarakat, Polri harus meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik untuk dapat mengikuti trend perkembangan Informasi dan Teknologi. Dengan kata lain bahwa yang perlu dibenahi adalah aspek instrumental yang meliputi filosofi dan doktrin kepolisian, kompetensi, kemampuan dan iptek yang diperlukan untuk mampu memberi perlindungan (to protect) dan pelayanan (to serve) kepada masyarakat sehingga kita tidak menjadi polisi yang keder, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi jadilah Polri yang mengedepankan profesionalisme yang memiliki keahlian yang didasarkan atas pendidikan atau pelatihan jangka panjang untuk dapat mengimbangi trend perkembangan kejahatan. Disamping itu pelaksanaan tugas penyidikan juga harus didukung dengan kecanggihan alat yang dimiliki untuk dapat mendeteksi trend perkembangan kejahatan yang berkembang dalam masyarakat.


KEJAHATAN NARKOBA SEBAGAI FENOMENA  DARI

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia mulai dari zaman  primitif hingga modern saat ini. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas  adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi  yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi sumber kejahatan baru. Era digital saat ini telah memunculkan suatu fenomena yang disebut  global village ( Mc Luhan) dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideology, politik, sosial, budaya dan hukum.[1] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap pentingnya upaya untuk meningkatkan kerjasama di wilayah Asia Pacifik dan Timur Tengah terutama dalam memberantas kejahatan lintas negara atau transnational crime. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi, kemudahan transportasi dan perkembangan ekonomi dunia, kejahatan lintas negara yang terorganisasi telah berkembang dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Jaringan kejahatan lintas negara telah melengkapi dirinya dengan teknologi yang makin canggih dan menerapkan organisasi sistem sel yang makin sulit dilacak. Adanya jaringan kejahatan lintas negara yang telah membuktikan memiliki hubungan erat antara pendanaan kelompok teroris dan separatis dengan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan narkotika.

Fenomena semacam ini tentu amat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia yang lebih aman, tenteram, damai dan sejahtera di masa depan. Indonesia juga dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan warga bangsa dari mata rantai kejahatan lintas negara. Pemerintah dihadapkan pada kejahatan peredaran gelap narkotika, perdagangan dan penyelundupan manusia atau human trafficking, terorisme, korupsi serta kejahatan terorganisasi yang dikendalikan aktor bukan negara (non state actors). Fenomena ragam kejahatan khususnya kejahatan lintas negara yang terorganisasi dapat berdampak besar pada penurunan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan ini juga merongrong keamanan dalam negeri, berpotensi mengganggu kedaulatan negara, serta ikut mengancam stabilitas pembangunan ekonomi[2] Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memprediksi empat jenis kejahatan transnasional atau tindak pidana yang melintasi batas negara masih akan terjadi di Indonesia pada 2013. Empat kejahatan tersebut yaitu terorisme, peredaran gelap narkoba, perdagangan manusia, imigran gelap, serta penyelundupan senjata api. Kapolri  menjelaskan kejahatan tanpa batas dan wilayah bahkan antar lintas negara diperkirakan akan semakin marak dan meningkat. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya mobilitas warga antar negara yang akan berdampak pada meningkatnya mobilitas maupun modus kejahatan lintas negara.[3]

1.2.   Permasalahan

Transnational crime merupakan kejahatan yang melibatkan organisasi kejahatan Internasional dimana akibat yang ditimbulkan  sangat merusak dan luas dan permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia namun juga oleh seluruh bangsa di dunia ini. Pemerintah berusaha untuk melakukan penanggulangan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain dan tentu saja kepolisian berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk menanggulani kejahatan ini. Oleh karena itu, penulis menentukan masalah dalam tulisan ini adalah “ Bagaimana fenomena kejahatan narkoba sebagai salah satu bentuk transnational organized crime di Indonesia? “.

1.3.   Maksud dan Tujuan

Tulisan ini disusun dengan maksud yaitu mendeskripsikan fenomena kejahatan narkoba di Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat  memberikan gambaran yang jelas mengenai kejahatan narkoba sebagai transnational organized crime di Indonesia sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan upaya penanggulangan transnational organized crime di Indonesia dalam bidang  kejahatan narkoba.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

 

2.1.   Organized Criminal Group

Organized Criminal Group berarti suatu  kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam suatu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan menurut konvensi ini, untuk  mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan atau materi lainya.[4]

2.2    Transnational crime

Pengertian transnational crime menurut Neil Boister adalah Fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain  sedangkan menurut GOW miller  pengertian transnational crime adalah Kriminologi bukan istilah hukum, diciptakan oleh PBB bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam rangka untuk mengidentifikasi fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan international, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain[5]

2.3       Karakteristik Transnational Organized Crime[6]

–           Terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan

–           Memperoleh keuntungan lewat kejahatan

–           Menggunakan kekerasan dan ancaman

–           Melibatkan korupsi untuk memelihara imunitas ( dari hokum )

–           Melayani permintaan masyarakat umum

–           Memonopoli pasar tertentu

–           Keanggotaan tertutup

–           Bersifat non ideologis

–           Pembagian kerja terspesialisasi

–           Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan

–           Terencana secara luas

2.4       Soerjono Soekanto (2004), dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut yaitu:  “(a) Faktor hukumnya sendiri; (b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup” [7].

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

3.1    Perkembangan Transnational Organized Crime

            Fenomena kejahatan terorganisasi mengacu pada suatu organisasi rahasia seperti mafia yang kemudian bernamaa La Cosa Noctra,Yakuza,Triad,Kartel dan sebagaianya. Di Amerika serikat mual-mula dilaporkan oleh panitia Kefauver pada tahun 1951 selanjutnya ditindak lanjuti oleh suatu komisi presiden tahun 1967. Pada tahun 1980 pemerintah Amerika serikat mengeluarkan dua undang-undang baru untuk memerangi kejahatan terorgansir khusunya kejahatan narkotika yaitu RICO ( racketeer-it qiuenced and corrupt organization act) dan CCE ( continuing criminal enterprises act). Pada umumnya kejahatan terorganisir ini dikaitkan dengan luasnya kegiatan illegal mereka dan cara cara melakukan kegiatanya.  FBI mempunyai definisi sebgai berikut “ any group having some manner of formalized structure whose primary obyective is to obtain money through illegal activities. Such groups maintain their position through the use of threat of violence, corrupt public affairs, graft or extortion and generally havea significant impact on the people in their locals or region or country as a whole. One mayor crime group epitoinizes this definitions-La Costa Nostra”.[8]

Organisasi kejahatan saat ini telah memasuki berbagai kegiatan bisnis diantaranya kegiatan industri yang sah, kegiatan yang tidak sah, pemerasan buruh dan pemerasan dengan penipuan. Bentuk kegiatan transnational organized crime  adalah sebagi berikut : [9]

 

No

Jenis kegiatan

Bentuk Kejahatan

harm

1 Penyediaan barang terlarang Perjudian, jasa peminjaman/riba,seks,narkotika dan pencurian barang -Kegiatan konsensual

-tidak bersifat kekerasan

-Economic harm

2 Penyediaan layanan/jasa terlarang
3 Inflitrasi ke dalam bisnis yang sah Secara koersif menggunakan bisnis yang sah untuk tujuan eksploitasi – Kegiatan non konsensual

-Ancaman, kekerasan dan pemerasan

-Economic harm

 

Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di Asia khususnya di wilayah Asean yang menjadi jalur atau pusat kegiatan dari transnational crime dengan melibatkan organisasi kejahatan internasional. Ada beberapa kategori kejahatan transnasional crime  menurut perspektif Asean antara lain  Terorisme, Narkotika, Penyelundupan manusia, Pencucian uang , Perampokan bersenjata di laut, Penyelundupan senjata, Kejahatan dunia maya dan Kejahatan Ekonomi International. Narkoba di Indonesia merupakan masalah yang saat ini menjadi permasalahan nasional dimana hampir para penguna Narkoba merata dari kalangan muda sampai yang tua baik perempuan dan laki-laki.

 

3.2    Fenomena  kejahatan Narkoba di Indonesia

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataanya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (organized crime). Kejahatan narkoba di Indonesia memang cukup memprihatinkan, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan narkoba ini,namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Trend peningkatan kejahatan narkoba bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba. Dari data statistika yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran shabu (methamphetamine) terus meningkat sejak tahun 2006, hal tersebut digambarkan dari bertambahnya jumlah kasus dan tersangka jenis shabu dan mencapai level tertinggi pada tahun 2009 (10.742 kasus dan 10.183 tersangka). Demikian pula dengan jumlah penyitaan shabu oleh Ditjen Bea dan Cukai tahun 2009 juga menunjukkan adanya peningkatan . Hasil survey BNN tahun 2009 menyimpulkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% atau sekitar 921.695 orang. Jumlah tersebut sebanyak 61% menggunakan narkoba jenis analgesik, dan 39% menggunakan jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan lem . Hasil penanganan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh BNN dan Polri sampai dengan November 2011, diperoleh data sebagai berikut :[10]

Jumlah kasus yang diungkap adalah sebanyak 26.560 kasus, dengan rincian:

  1. Narkotika : 17.383 kasus
  2. Psikotropika : 1.478 kasus
  3. Bahan Berbahaya :  7.639 kasus

Jumlah tersangka yang ditangkap adalah sebanyak 32.763 orang, dengan perincian terdiri dari 32.648 tersangka WNI dan 115 tersangka WNA. Pelaku tindak pidana Narkoba yang memperoleh vonis hukuman mati di Indonesia berjumlah 58 orang terdiri dari :  WN Indonesia : 17 orang;   WNA : 41 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Vonis Mati Terhadap Pelaku Narkoba

 

No. Urut

Kewarganegaraan

Jumlah

1

WNI

17

2

Nigeria

12

No. Urut

Kewarganegaraan

Jumlah

3

RRC

6

4

Belanda

3

5

Australia

3

6

Pakistan

2

7

Brasil

2

8

Malaysia

2

9

Malawi

2

10

Afrika Selatan

2

11

Thailand

1

12

Ghana

1

13

Senegal

1

14

Zimbabwe

1

15

India

1

16

Nepal

1

17

Perancis

1

 

 

Tabel 2

Jumlah Napi dan Tahanan Narkoba

Dan Kapasitas LAPAS

(Per Februari 2012)

No. Urut Kanwil Bandar Pengguna % tingkat hunian
1 Kanwil Bali

272

66

188

2 Kanwil Bangka Belitung

316

91

132

3 Kanwil Banten

1.559

979

192

4 Kanwil Bengkulu

40

123

205

5 Kanwil D.I. Yogyakarta

187

135

79

6 Kanwil DKI Jaya

4.653

2.104

237

7 Kanwil Jambi

211

371

216

8 Kanwil Jawa Barat

3.324

2.241

195

9 Kanwil Jawa Tengah

514

793

93

10 Kanwil Jawa Timur

596

2.213

157

11 Kanwil Kalimantan Barat

140

569

111

12 Kanwil Kalimantan Selatan

833

1.077

264

13 Kanwil Kalimantan Tengah

97

330

143

14 Kanwil Kalimantan Timur

39

581

200

15 Kanwil Kepulauan Riau

487

48

124

16 Lampung

632

180

139

17 Kanwil Maluku

15

54

66

18 Kanwil Maluku Utara

25

23

38

19 Kanwil Nangroe Aceh Darussalam

872

1.129

178

20 Kanwil Nusa Tenggara Barat

286

78

153

21 Kanwil Nusa Tenggara Timur

0

31

114

22 Kanwil Papua

7

21

68

23 Kanwil Papua Barat

1

4

93

24 Kanwil Riau

426

1.322

247

25 Kanwil Sulawesi Barat

1

66

76

26 Kanwil Sulawesi Selatan

280

754

93

27 Kanwil Sulawesi Tengah

32

131

116

28 Kanwil Sulawesi Tenggara

60

61

94

29 Kanwil Sulawesi Utara

33

10

101

30 Kanwil Sumatera Barat

267

691

139

31 Kanwil Sumatera Selatan

363

252

138

32 Kanwil Sumatera Utara

623

3.272

183

 Jumlah Total

17.191

19.800

 

Sumber: http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly > diakses pada tanggal 1 Februari 2013

 

Data selanjutnya yang juga cukup memberikan fakta yang menunjukkan semakin naikknya trend penggunaan/penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah mengenai jumlah laboratorium gelap narkoba yang berhasil diungkap baik dari pihak BNN maupun dari pihak Kepolisian. Hal ini benar-benar menunjukan bahwa Indonesia bukan sekedar negara tempat pemasaran semata namun juga telah menjadi negara yang mampu memproduksi sendiri Narkoba, tentu hal ini bukanlah sebuah peningkatan yang patut dibanggakan. Data tersebut membagi jenis laboratorium gelap tersebut menjadi dua yaitu dalam skala besar dan skala kecil. Skala besar berarti produksi dari Narkoba yang dihasilkan dengan menggunakan peralatan canggih dan kapasitas produksinya cukup besar, sedangkan laboratorium gelap skala kecil berarti produksinya menggunakan peralatan yang tradisional dan kapasitas produksinya dapat dikatakan rendah.

Diantara pabrik-pabrik yang telah berhasil digulung oleh aparat yang berwenang ada beberapa kasus pengungkapan pabrik yang harus kita cermati karena merupakan salah satu pabrik besar dengan produksi yang tinggi serta melibatkan warga negara asing dan diduga memiliki keterlibatan dengan jaringan kejahatan terorganisir dalam skala Internasional, kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

1)         Pengungkapan pabrik shabu disalah satu apartemen di Jakarta Utara dengan 2 (dua) lokasi, pengungkapan terhadap home industry/clandestein lab ini dilakukan oleh Satgas Narkoba Dit IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri pada tanggal 14 Januari 2009 dengan tersangka 1 (satu ) orang tertangkap dan 4 (empat) orang lainnya masih buron hingga sekarang. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah sebanyak :[11]

– Peralatan pembuat / produksi shabu
– 17 kg shabu
– 31.199 tablet ekstasi siap edar
– 3 kg Ketamin
– 25 tablet erimin happy five

2)         Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah mengungkap pabrik (home industry) shabu yang berlokasi di Perumahan Duri Kosambi Blok E-4 No. 12, kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil penggerebekan dan olah TKP, didapat barang bukti (sitaan) untuk produksi shabu, berupa: 4 buah pemanas tabung, 3 buah tabung destilasi, berbagai macam botol kimia, kulkas pendingin, mesin penjernih air, pemanas listrik, tabung pirex endapan efidrin, red fosfor 30 Kg, toren (isi bahan kimia campuran), efidrin 7 Kg, bong (alat penghisap) dan sedotan siap pakai, plastic klip, alumunium foil, dan yang terakhir 2 Handphone. Selain itu, ada beberapa ruang terpisah yang berbeda fungsi dan biasa digunakan. Di antaranya, ruang untuk produksi shabu, ruang pencampur bahan kimia, dan toren yang dijadikan sebagai wadah yang berisi bahan kimia campuran. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka AWO alias AC. Diperoleh pula keterangan bahwa kegiatan produksi shabu sudah dilakukan tersangka selama 3 bulan lebih. Dari keterangannya mengaku hasil shabu siap edar lalu dipasarkan di wilayah Jakarta dan antar propinsi. Kapasitas produksi shabu yang dilakukan tersangka AWO alias AC mampu menghasilkan 2 Kg shabu siap edar dalam dua hari, dan untuk hitungan satu bulan maka sebanyak 15 Kg shabu siap diedarkan.
Harga untuk satu gram shabu mencapai 2 juta rupiah. Jika dalam sebulan home industry shabu ini dapat memproduksi 15 kg, berarti ada sekitar 30 milyar rupiah yang akan dihasilkan dari bisnis haram ini.[12]

3)         Pengungkapan Kitchen lab atau tempat pembuatan sabu kelas sedang, terungkap di Apartemen Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat. Sindikat pembuat dan pengedar sabu ini masuk dalam jaringan dari Cina. Modus yang digunakan, menyelundupkan shabu dari China ke Indonesia via Hongkong melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pengungkapan diawali dengan menangkap pengedar shabu yang merupakan seorang wanita berinisial S, di depan RS Husada, Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, dengan barang bukti 500 gram sabu. Setelah itu terungkaplah pabrik pembuatan sabu kelas menengah ini. Dari pengungkapan itu berhasil disita sabu kering 1 Kg dan sabu cair 5 Kg.[13]

4)         Pada tanggal 19 Maret 2008, Satgas Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap tersangka pengedar / penyelundup Psikotropika jenis Shabu di Perumahan Pantai Indah Kapuk, Jl. Camar Permai Raya No. 3 Rt.03/06 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Tersangka: Zhang Chunwei (WN China), Huang Rulian (WN China).Barang Bukti disita dari tersangka Zhang Chunwai 600 Kg Shabu, sebuah mobil Suzuki Futura putih No.Pol. B 9824 PJ, Dokumen catatan tukisan tangan dan dokumen sewa/ kontrak rumah. Yang disita idari Huang Rulian adalah sebuah mobil Daihatzu Zenia No. Pol. : B 8013 ZO, GPS Garmin.
Berdasarkan analisa terhadap barang bukti berupa GPS dan catatan-catatan titik koordinat maka diperkirakan bahwa Shabu 600 (enamratus) Kg dimasukkan secara illegal dari Guangdhong China menggunakan kapal laut, kemudian di tengah laut dipindahkan ke Speed Boad ukuran 5 (lima) meter kemudian dibawa ke muara sungai Cengkareng Green Pantai Indah Kapuk, setelah tida di samping RS Pantai Indah Kapuk diturunkan dan dipundahkan ke mobil Box kemudian dibawa ke rumah di Jl. Camar Permai Raya No. 3 Pantai Indah Kapuk, dalam penggerebekan yang dilakukan berhasil ditangkap tersangka Zhang Chunwei.Dari hasil pengembangan berhasil ditangkap di Bandara Soekarno Hatta atas nama tersangka Huang Rulian. Penyelundupan Shabu dikendalikan oleh Mr. Lim warga negara China yang berada di Hongkong[14]

5)         Pada tanggal 18 -19 September 2008 Satgas Narkoba Polda Metro Jaya berhadil menangkap pengedar Psikotropika jenis Ekstasy dan Shabu di Depan Hotel Mustika, Jl. Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Pusat dan di Jl. Kemenangan III No. 12 A Glodok, Taman Sari, Jakarta Pusat. Tersangka: Sarta, Mulyawati alias memey, Yunalisa alias Lisa,.Keng Ciong alias Asiong (WNI Napi LP Salemba), Mirke (WN Nigeria Napi LP salemba). Barang Bukti: 22.000 tbl XTC, 200 gr Shabu. Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka (Sarta, Memey dan Yunalisa) bahwa peredaran Psikotropika jenis Ekstasy dan Shabu tersebut dikendalikan oleh Asiong (WNI) dan Mirke (WN Nigeria) yang keduanya adalah Napi LP Salemba.[15]

6)         Pada tanggal 30 Nopember 2008 Satgas Narkoba Polda Kepri telah berhasil menangkap 4 tersangka pelaku pengedar Psikotropika jenis XTC di Perumahan Taman Putri Indah Blok A No. 36 Kota batam . Tersangka: Karun alias Ahong, Cai Thiam alias A Thiam,. Edi alias Aria, David Kurniawan. Barang bukti : 43.606 tbl XTC, 4 tbl Happy Five, 1 gr Shabu, Buku rekapitulasi penjualan XTC, Buku tabungan dan ATM, 2 bh kalkulator, 2 bh timbangan, 1 bh alat press plastik, dan lainnya. Tersangka mengambil langsung dari Mr. Ong WN Malaysia di Johor Malaysia setiap minggu rata-rata 2000 tabklet dengan cara XTC dililitkan di pahanya, masuk ke Batam melalui Pelabuhan Laut Internasional Batam Centre, pembayaran dilakukan secara tunai, karena berjalan lancar kemudian tersangka Karun dan Mr. Ong melakukan kerja sama pada 3 bin terakhir pengambilan XTC rata-rata 20.000 – 40.000 tbl yang diantar langsung oleh kurirnya Mr. Ong bernama Achonh WN Malaysia ke TKP di Perumahan Taman Putri Indah Blok A No. 36 Kota Batam, diduga XTC tersebut dicetak di Malaysia kemudian diselundupkan ke Batam)

7)         Pada tanggal 29 januari 2013 telah diungkap 16 tersangka pengedar Narkotika berjaring Internasional. Tiga dari antara para tersangka adalah warga negara asing dan merupakan   penghuni LP Nusakambangan dan LP cipinang karena kasus perdagangan narkoba juga dan kedua diantaranya  adalah terpidana mati. Ketiga warga asing tersebut Lee che Hen ( wn Malaysia) , Adam Wilson ( wn Nigeria ) dan  Tan swe Kon ( wn  singapura ) .[16]

            Ketua mahkamah kontitusi Mahfud MD mengatakan bahwa mafia bisa masuk melalui orang orang yang punya jabatan penting. Mafia biasanya melibatkan uang besar, berapapun  biaya yang yang dibutuhkan untuk keluar dari jeratan hukum pasti dibeli mafia tidak tertutup kemungkinan melibatkan pejabat penting. Narkoba lebih jahat daripada terorisme  karena korban barang terlarang ini berkelanjutan dan jarang diketahui.[17]

Selain dari para warga asing dan warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan  narkoba terdapat juga para aparat hukum yang terlibat baik secara langsung dan tidak langsung diantaranya :

1)         Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Polres Bogor telah menangkap Brigadir satu inisial AK yaitu anggota Polres sukabumi yang menjadi pengedar shabu di kota Bogor dengan barang bukti paket shabu seberat 1,6 gram.[18]

2)         Dari data yang dihimpun Kompas.com, Peredaran Narkoba di Polda Sulawesi selatan melibatkan beberapa oknum aparat kepolisian yang tertangkap menjadi pengedar dan pemakai narkoba antara lain Ajun Komisaris Polisi (AKP) Aulia Nasution (perwira di Polda Sulsel), Briptu Saddam (mantan anggota Satuan Samapta Polda Sulsel), Brigadir Polisi Sudarmansya (anggota Polsekta Tallo), dan Bripka Ir  (anggota Polsek Nuha). AKP Aulia Nasution yang merupakan mantan kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Sidrap ditangkap di ruang kerjanya oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel yang bekerjasama dengan Direktorat Narkoba Polda Sulsel. Briptu Saddam dipecat dari kesatuan di Samapta Polda Sulsel karena terlibat narkoba. Bahkan Saddam saat ditahan masih berusaha mengedarakan sabu di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar. Brigadir Polisi Sudarmansyah, anggota Polsekta Tallo, juga diringkus karena berupaya menyelundupkan sabu ke rumah tahanan dengan berpura-pura sebagai pembesuk dan Brigadir Kepala Ir, anggota Polsek Nuha, akhir September kemarin digrebek langsung oleh atasannya Kapolsek Nuha Komisaris Polisi Kaprawi Husain, sedang pesta sabu di rumahnya. [19]

3)         Pada tanggal 28 Januari 2013 Personel Direktorat Narkoba Polda Aceh menangkap Iskandar Agung (32 tahun), hakim yang bertugas di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.  polisi juga mengamankan barang bukti 24,1 gram sabu-sabu.[20]

4)         Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi akan menyelidiki seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU), P. Siallagan, yang dituding kuasa hukum terdakwa kasus Narkoba, Yossy Dany Haryanto (38), telah meminta uang kepada keluarga terdakwa. Seorang oknum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi, dituding berusaha meminta uang Rp15-Rp20 juta kepada keluarga yang tersangkut kasus kejahatan narkotika jenis ganja, agar dituntut ringan. Tudingan itu disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa, Taruli Simanjuntak kepada Jaksa Penuntut Umum bernama P. Siallagan dalam sidang ketiga di Pengadilan Negeri Bekasi, dengan agenda pledoi yang dipimpin Ketua Majelis.[21]

5)         Hakim agung Ahmad Yamani terpaksa mundur setelah ketahuan memalsukan putusan peninjauan kembali ( PK ) terhdap perkara gembong narkoba bernama Hengky Gunawan, sebelumnya Yamani bersama imron anwari dan hakim Nyak Pha melalui putusan peninjauan kemabli ( PK) membatalkan hukuman mati yang dijatuhkan majelis kasasi kepada pemilik pabrik narkoba tersebut.[22]

6)         Pemberian grasi oleh presiden kepada Ola dan Corby telah menjadi kegaduhan politik. Ola terpidana mati penyelundup  narkoba sejumlah 3,5 kilogram heroin dan 3 kilogran kokain menerima grasi presiden SBY melalui keppres No. 35/G/20122 yang ditandatangani presiden tanggal 26 september 2011. Ola adalah isteri tak resmi seorang anggota sindikat narkotika asal Nigeria. Ola sendiri walaupun sebagai status sebagai narapidana dan penerima grasi masih  menjadi actor  intelektual dari penjualan narkoba setelah pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh BNN terhadap Nur yang ditangkap pada 4 Oktober 2012.[23]

Data dari  Survei Nasional penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (2012) bahwa  nilai transaksi Narkoba di Indonesia mencapai 42,8 triliun per tahun, adapun  jumlah kasus Narkoba dan tersangka sebagai berikut :[24]

Kasus

Jumlah kasus Narkonba

Tersangka Narkoba

Narkotika

17.702

23.425

Psikotropika

1.605

1.928

Bahan berbahaya

7.254

7.539

 

Hugh D. Barlow memaparkan adanya beberapa karakteristik dari kejahatan terorganisasi, yaitu: pertama, organisasi tersebut secara eksplisit mempunyai tujuan untuk memperoleh uang. Bagi kejahatan ini, uang adalah segalanya; kedua, inti dari aktivitas yang dilakukan adalah menyediakan  jasa atau barang yang bersifat illegal bagi mereka yang membutuhkan; ketiga, organisasi ini memiliki hubungan dengan pemerintah dan para politikus, guna melancarkan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, kekhawatiran dari berkembangnya organized crime ini adalah bahwa kejahatan ini mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menimbulkan korupsi di kalangan para pejabat; keempat, untuk melanggengkan eksistensi mereka, kejahatan ini selalu melakukan regenerasi. Dengan demikian, kejahatan ini cukup sulit untuk diberantas secara tuntas.[25]         Karakteristik kejahatan Narkoba sebagai kejahatan terorganisir yang ada diindonesia antara lain :

–           Terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan

Dalam lingkaran dunia Narkoba maka ada yang disebut sebagai distributor, Bandar, pengedar dan penjual dimana antara masing masing peran tersebut kadang meiliki jaringan terputus dan tidak saling mengenal. Para pengedar yang tertangkap bukan hanya dari warga negara Indonesia tapi juga melibatkan dari warga negara asing. Banyak para kelompok mafia maupun kartel yang merupakan oragnisasi kejahatan internasional terlibat dalam peredaran Narkoba di Indonesia. Dan lebih sangat mengkhawatirkan bahwa para organisasi kejahatan internasional tersebut telah menggunakan Indonesia sebagai tempat produksi agar mudah melakukan pejualanya.

–           Memperoleh keuntungan lewat kejahatan

Hasil penjualan Narkoba tentu saja sudah sangat merugikan bangsa Indonesia seperti daerah kampung Ambon yang terkenal sebagai daerah pengedar Narkoba wlaupun sudah sering di grebek oleh kepolisian namun eksistensi dari para penjual Narkoba tidak pernah berhenti karena hasil penjulan Narkoba sangat menguntungkan. Diperkirakan peredaran uang dari Narkoba mencapai miliaran rupiah setiap tahunya.

–           Menggunakan kekerasan dan ancaman

Munculnya para kelompok pengedar Narkoba juga telah menumbuhkan persaingan dan tindakan kekerasan dalam memperebutkan daerah kekuasaan penjualan dan para bandar Narkoba ini juga tidak segan segan secara langsung menggunakan kekerasan dan intimidasi bagi seseorang untuk mengedarkan dan menggunakan Narkoba.

–           Melibatkan korupsi untuk memelihara imunitas ( dari hukum )

Para pelaku Narkoba memiliki  kemampuan untuk mempengaruhi petugas hukum  dengan memberikan sejumlah imbalan  sehingga mereka terlindungi dan bebas untuk melakukan penjualan Narkoba.

–           Melayani permintaan masyarakat umum

Peredaran Narkoba tidak hanya dikonsumsi orang tertentu saja tapi juga meliputi  semua orang yang menjadi sasaran baik dia laki-laki maupun wanita dan melibatkan kalangan muda sampai dewasa.

–           Keanggotaan tertutup

Para pengedar yang telah ditangkap tidak mengetahui siapa sponsornya nya karena adanya system terputus dan tidak saling mengenal. Sehingga kebanyakan petugas hukum lebih banyak menangkap para pengedar dan pelaku sebagai pemakai.

–           Pembagian kerja terspesialisasi

Para Sponsor, Distributor, kurir dan bandar Narkoba memiliki keahlian dalam menjalankan peredaran Narkoba. Masing-masing pelaku memiliki keahlian dalam mendanani, memproduksi hingga melakukan penjualan.  . Begitu pula dengan modus operandi produksi narkoba, dimana antara pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi (peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas dan kurir distributor barang) memiliki pola yang semakin sulit diantisipasi oleh petugas di lapangan. Dengan adanya modus baru ini tentu saja semakin menyulitkan peranan petugas dalam mengungkap dan memberantas kejahatan Narkoba dari Indonesia.

–           Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan

Dalam rangka mengelabui petugas hukum maka kegiatan para pelaku kejahatan Narkoba mereka sangat rahasia dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran Narkoba tersebut. Trend perkembangan modus operandi kejahatan Narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Pada mulanya, perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembangan menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual maupun pembeli Narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan nyaris tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain.

–           Terencana secara luas

Para pelaku memiliki perencanaan bagaimana mereka melakukan operasinya dan tehnik dan taktik yang digunakan mereka juga sudah dipelajari sehingga kegiatan mereka yang rahasia tersebut dapat lepas dari pengamatan dan sasaran petugas hukum.

Dalam melihat perkembangan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkoba maka perlu diperhatikan bahwa hukum yang ada dapat memiliki efek dan dampak terhadap tindak kejahatan Narkoba. Dan apabila hukum tersebut sudah dibuat maka perlunya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dalam proses penegakan hukum tersebut sehingga hukum dapat ditegakkan. Faktor lain yang menyebabkan sulitnya memberantas Narkoba di Indonesia adalah masyarakat Indonesia mudah terpengaruh dan tidak mengetahui efek dan kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba tersebut.

                       

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

            Kejahatan Narkoba di Indonesia merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang dilakukan oleh para pelaku yang professional dan terorganisir melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kejahatan narkoba menjadi salah satu sarana untuk dapat cepat memiliki keuntungan dengan cara yang illegal dan bertentangan hukum dimana dalam kegiatan tersebut ada sponsor serta para pelaku yang sudah terlatih untuk menjalankan kegiatan bisnis Narkoba tersebut. Para penegak hukum juga sudah banyak yang terpengaruh dan malah menjadi pelaku kejahatan narkoba tersebut. Selain itu dengan adanya mafia sistem peradilan pidana sehingga para pelaku seakan-akan kebal akan hukum dan merasa terlindungi. Disini pihak penegak hukum memiliki pengaruh terhadap masih bebas dan  maraknya peredaran narkoba saat ini yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu dalam menangani permasalahan kejahatan Narkoba ini tidak hanya pihak pemerintah saja yang berperan namun juga melibatkan unsur elemen masyarakat agar dapat membantu dan mendukung dalam perang melawan narkoba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hugh D. Barlow, Introduction to Criminology, Little, Brown and Company, Canada, 1984

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardjono reksodiputro, jurnal polisi Indonesia, edisi 2 , April-september 2000

Ilham Prisgunanto, Komunikasi dan polisi, Cet. 1,  Jakarta, C.V.Prisani cendekia, 2012

MAJALAH

Mahkamah agung, Majalah forum, edisi 31 November  2012,

Bayangan sindikat narkoba di istana, Majalah forum, edisi 29 , November  2012

Narkoba semakin mengancam, Harian Kompas hari Rabu 30 Januari 2013

Polisi bahkan terlibat pengedaran Shabu, Harian Kompas hari Sabtu 2  Februari 2013

Narkoba kian merajalela, Harian Kompas hari Selasa 29 Januari 2013

INTERNET

Kejari selidiki jaksa suap kasus narkoba, http://www.radar-bekasi.com/?p=31662 diakses tangga l2 februari 2013

oknum polisi yang terlibat narkoba, http://regional.kompas.com /read/2012/10/04/18194880 /Inilah.4.Oknum.Polisi.yang.Terlibat.Narkoba diakses tanggal 2 Februari 2013

[1]Polisi tangkap hakim terlibat Narkoba, http:// www.hukumonline.com/ berita/baca/ lt51064dbdd9e4c/ polisi-tangkap-hakim-terlibat-narkoba.

http://nasional.inilah.com/read/detail/649931/URLTEENAGE#.UREDUx1hPU0 diakses tanggal 2 februari 2013

http://komisikepolisianindonesia.com/sekilas/read/666/sejumlah-penangkapan-narkoba-di-berbagai-daerah-di-indonesia.html diakses tanggal 2 Februari 2013

Pabrik narkoba di komunitas, http://ezudeen1985.blogspot.com/2010/09/pabrik-narkoba-di-komunitas.html diakses tanggal 2 Februari 2013.

Trend perkembangan narkotika, http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia diakses tanggal 2 Februari 2013

Kejahatan lintas negara semakin mengkhawatirkan, http://www.tempo.co /read/news /2011/03/17/063320902/Presiden-SBY-Kejahatan-Lintas-Negara-Makin-Mengkhawatirkan, 17 maret 2011, diakses tanggal 31 Januari 2013

Polri waspadai empat kejahatan transnational paa tahun 2013, http:// www.tribunnews.com /2012/12/29/polri-waspadai-empat-kejahatan-transnasional-pada-2013 , 29 Desember 2012,diakses tanggal 31 Januari 2013

BAHAN PERKULIAHAN

Petrus Reinhard Golose, Kejahatan transnasional yang terorganisir, materi kuliah s2 STIK-PTIK angkatan II, tanggal 23 Januari 2013

Petrus Reinhard Golose, Kejahatan transnasional dan radicalism , materi kuliah s2 STIK-PTIK angkatan II, tanggal 16 Januari 2013


[1]              Ilham Prisgunanto, Komunikasi dan polisi, Cet. 1,  Jakarta, C.V.Prisani cendekia, 2012, hal. 17

[2]              Kejahatan lintas negara semakin mengkhawatirkan, http://www.tempo.co /read/news /2011/03/17/063320902/Presiden-SBY-Kejahatan-Lintas-Negara-Makin-Mengkhawatirkan, 17 maret 2011, diakses tanggal 31 Januari 2013

[3]              Polri waspadai empat kejahatan transnational paa tahun 2013, http:// www.tribunnews.com /2012/12/29/polri-waspadai-empat-kejahatan-transnasional-pada-2013 , 29 Desember 2012,diakses tanggal 31 Januari 2013

[4]               Petrus Reinhard Golose, Kejahatan transnasional yang terorganisir, materi kuliah s2 STIK-PTIK angkatan II, tanggal 23 Januari 2013

[5]              Petrus Reinhard Golose, Kejahatan transnasional dan radicalism , materi kuliah s2 STIK-PTIK angkatan II, tanggal 16 Januari 2013

[6]               Opcit, Petrus Reinhard Golose

[7]               Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8.

[8]               Mardjono reksodiputro, jurnal polisi Indonesia, edisi 2 , April-september 2000

[9]               Opcit, Petrus Reinhard Golose

[10]             Press Realease Akhir Tahun 2011 BNN

[11]             Trend perkembangan narkotika, http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia diakses tanggal 2 Februari 2013

[12]             Pabrik narkoba di komunitas, http://ezudeen1985.blogspot.com/2010/09/pabrik-narkoba-di-komunitas.html diakses tanggal 2 Februari 2013

[13]             http://nasional.inilah.com/read/detail/649931/URLTEENAGE#.UREDUx1hPU0 diakses tanggal 2 februari 2013

[15]             ibid

[16]             Narkoba kian merajalela, Harian Kompas hari Selasa 29 Januari 2013 hal. 15

[17]             ibid

[18]             Polisibahka terlibat pengedaran Shabu, Harian Kompas hari Sabtu 2  Februari 2013 hal. 1

[19]             4 oknum polisi yang terlibat narkoba, http://regional.kompas.com /read/2012/10/04/18194880 /Inilah.4.Oknum.Polisi.yang.Terlibat.Narkoba diakses tanggal 2 Februari 2013

[20]             Polisi tangkap hakim terlibat Narkoba, http:// www.hukumonline.com/ berita/baca/ lt51064dbdd9e4c/ polisi-tangkap-hakim-terlibat-narkoba.

[21]             Kejari selidiki jaksa suap kasus narkoba, http://www.radar-bekasi.com/?p=31662 diakses tangga l2 februari 2013

[22]             Mahkamah agung, Majalah forum, edisi 31 November  2012, hal.11

[23]             Bayangan sindikat narkoba di istana, Majalah forum, edisi 29 , November  2012, hal.14

[24]             Narkoba semakin mengancam, Harian Kompas hari Rabu 30 Januari 2013 hal. 1

[25]             Hugh D. Barlow, Introduction to Criminology, Little, Brown and Company, Canada, 1984, hlm. 295


 

FUNCTIONALISM THEORY

TOKOH : EMILE DURKHEIM, DENTLER, ERICSON, DLL

 

Pencegahan kejahatan adalah pelajaran yg tidak kongkrit,

dr pandangan kriminologi kejahatan tdk bisa dibrantas memang tidak bisa dicegah hanya bisa dikurangi.

 

Tidak ada masy tanpa kejahatan ,tanpa kejahatan adlah masy yg abnormal, pertanyanya adalah mengapa demikian? Kejahatan itu adlah fungsional artinya mempunyai fungsi ,arti , makna. Inilah yg disebutkan oleh Durkheim.

Fungsi fungsi kejahatan :

1.           Kejahatan itu sbg alat kohesi social ( alat untuk mempersatukan warga )

Adanya isu kejahatan di lingkungan sehingga masyarakat bersatu , co : ada poskamling

2.       Fungsi sebagai pengendalian social

Suatu pihak atau golongan tidak berani berbuat kejahatan krn menduga kelompok kejahatan lain memiliki kekuatan yg lebih besar lagi.

Contoh : Kelompok  FBR dan Pok lainya.

Adanya saling menunjukkan kekuatan sehingga kejahatan itu tak terjadi,

contoh lainya kejhtan supernatural : seorang minta kepada dukun untuk serang lawanya dan lawanya ternyata dukun yg lebih hebat sehingga dukun tersebut tidak jadi menyerang.

Contoh : Negara irak dan amerika yg saling tunjukkan kekuatan sehingga tidak jadi menyerang

3.       Sebagai alat keseimbangan

Partisipan observer = terlibat langsung dlm penelitian

Adanya formal leader di lingkungan pelacuran sehingga sudah dibubarkan, adanya pelacuran memberikan sumbangan pekerjaan bagi masyarakatsekitar(adanya saling menguntungkan)

4.       Sebagai garis batas (kejahtan dan bukan kejahatan, kl tdk ada kejahatan sulit menemukan batasnya)

5.       Dalam hal tertentu sbg sarana akan menimbulkan reward/penghargaan

Kejahatan dapat menimbulkan org org tertentu mendapat penghargaan

 

Inilah knp fungsi fungsi kejahatan diperlukan

 

Teori keseimbangan dari dentler dan Ericson :

PREMISE-PREMISE:

1.       KELOMPOK AWALNYA MENDUKUNG, MERESTUI, MENTOLERIR  ANGGOTANYA YG MENYIMPANG.

2.       FUNGSI DARI PENYIMPANGAN, KEJAHATAN ITU UTK MEMBERI KESEIMBANGAN BAGI KELOMPOKNYA. BISA BERUPA MORIL, MATERIIL, ATAU PRESTIGE.

Ini mengembangkan khususnya mengenai kejahatan menimbulkan keseimbangan, ia ciptakan premis/dalil , ini lah premis yg disusun utk menganalisis situasi penyimpangan dan juga analisis kejahatan kelas atas ( co : kasus Angelina, wa ode, ana urbaningrum ) .

Kelompok bisa partai,institusi pada awalnya akan mendukung,tolerir terjadinya penyimpangan, ini premis pertama meningkat pd yg kedua yaitu fungsi penyimpangan itu memberi keseimbangan bagi kelompoknya berupa morill,materiil atau prestige. Pada premis ketiga

 

3.       KELOMPOK AWALNYA AKAN MENOLAK SETIAP TINDAKAN UTK MENGISOLIR ATAU MENINDAK ATAU MENJATUHKAN SANKSI BAGI SIPELAKU SAMPAI TITIK BATAS TERTENTU SAMPAI ORANG TSB SAH DIANGGAP BERBAHAYA BAGI KEUTUHAN KELOMPOK

 

Dalam analisis kasus tertentu yaitu di white collar crime ada banyak kasus akan terhenti dan ada juga kasus yang lanjut selesai sempurna ( co : kasus nazarudin), jd teori ini bisa prediksi bgm akhir dr suatu peristiwa kejahatan.

Kasus yuzril sampai di premis yang kedua saja

Sekarang kasus anaz sudah sampai di premis mana?

 

Budaya hukum ada pd institusi hakim,jaksa , polri punya budaya hukum sendiri , Kita harus perhatikan budaya hukum KPK sekarang berbeda, dimana ada perubahan drastis pd ketua KPK skg.

 

 


FUNCTIONALISM THEORY

TOKOH : EMILE DURKHEIM, DENTLER, ERICSON, DLL

 

Pencegahan kejahatan adalah pelajaran yg tidak kongkrit,

dr pandangan kriminologi kejahatan tdk bisa dibrantas memang tidak bisa dicegah hanya bisa dikurangi.

Tidak ada masy tanpa kejahatan ,tanpa kejahatan adlah masy yg abnormal, pertanyanya adalah mengapa demikian? Kejahatan itu adlah fungsional artinya mempunyai fungsi ,arti , makna. Inilah yg disebutkan oleh Durkheim.

Fungsi fungsi kejahatan :

  1. 1.           Kejahatan itu sbg alat kohesi social ( alat untuk mempersatukan warga )

Adanya isu kejahatan di lingkungan sehingga masyarakat bersatu , co : ada poskamling

2.       Fungsi sebagai pengendalian social

Suatu pihak atau golongan tidak berani berbuat kejahatan krn menduga kelompok kejahatan lain memiliki kekuatan yg lebih besar lagi.

Contoh : Kelompok  FBR dan Pok lainya.

Adanya saling menunjukkan kekuatan sehingga kejahatan itu tak terjadi,

contoh lainya kejhtan supernatural : seorang minta kepada dukun untuk serang lawanya dan lawanya ternyata dukun yg lebih hebat sehingga dukun tersebut tidak jadi menyerang.

Contoh : Negara irak dan amerika yg saling tunjukkan kekuatan sehingga tidak jadi menyerang

3.       Sebagai alat keseimbangan

Partisipan observer = terlibat langsung dlm penelitian

Adanya formal leader di lingkungan pelacuran sehingga sudah dibubarkan, adanya pelacuran memberikan sumbangan pekerjaan bagi masyarakatsekitar(adanya saling menguntungkan)

4.       Sebagai garis batas (kejahtan dan bukan kejahatan, kl tdk ada kejahatan sulit menemukan batasnya)

5.       Dalam hal tertentu sbg sarana akan menimbulkan reward/penghargaan

Kejahatan dapat menimbulkan org org tertentu mendapat penghargaan

Inilah knp fungsi fungsi kejahatan diperlukan

Teori keseimbangan dari dentler dan Ericson :

PREMISE-PREMISE:

1.       KELOMPOK AWALNYA MENDUKUNG, MERESTUI, MENTOLERIR  ANGGOTANYA YG MENYIMPANG.

2.       FUNGSI DARI PENYIMPANGAN, KEJAHATAN ITU UTK MEMBERI KESEIMBANGAN BAGI KELOMPOKNYA. BISA BERUPA MORIL, MATERIIL, ATAU PRESTIGE.

Ini mengembangkan khususnya mengenai kejahatan menimbulkan keseimbangan, ia ciptakan premis/dalil , ini lah premis yg disusun utk menganalisis situasi penyimpangan dan juga analisis kejahatan kelas atas ( co : kasus Angelina, wa ode, ana urbaningrum ) .

Kelompok bisa partai,institusi pada awalnya akan mendukung,tolerir terjadinya penyimpangan, ini premis pertama meningkat pd yg kedua yaitu fungsi penyimpangan itu memberi keseimbangan bagi kelompoknya berupa morill,materiil atau prestige. Pada premis ketiga

3.       KELOMPOK AWALNYA AKAN MENOLAK SETIAP TINDAKAN UTK MENGISOLIR ATAU MENINDAK ATAU MENJATUHKAN SANKSI BAGI SIPELAKU SAMPAI TITIK BATAS TERTENTU SAMPAI ORANG TSB SAH DIANGGAP BERBAHAYA BAGI KEUTUHAN KELOMPOK

Dalam analisis kasus tertentu yaitu di white collar crime ada banyak kasus akan terhenti dan ada juga kasus yang lanjut selesai sempurna ( co : kasus nazarudin), jd teori ini bisa prediksi bgm akhir dr suatu peristiwa kejahatan.

Kasus yuzril sampai di premis yang kedua saja

Sekarang kasus anaz sudah sampai di premis mana?

Budaya hukum ada pd institusi hakim,jaksa , polri punya budaya hukum sendiri , Kita harus perhatikan budaya hukum KPK sekarang berbeda, dimana ada perubahan drastis pd ketua KPK skg.