Iklan

Tag Archive: hukum



Hukum sebagai Rekayasa Sosial, Kesalahan Pemahaman atas Pemikiran Roscoe Pound

oleh: Fokky Fuad, S.H., M.Hum

Roscoe Pound dalam sebuah pernyataannya menyatakan bahwa fungsi hukum adalah social engineering atau rekayasa sosial. Dalam pemikirannya ia menyatakan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Pendapat Roscoe Pound tersebut benar ketika ia memandang hukum sebagai sebuah putusan-putusan hakim dalam sistem hukum anglo saxon atau common law.

Pernyataan Roscoe Pound tersebut pada awal orde baru dibawa ke Indonesia oleh pakar-pakar hukum saat itu dengan pemikiran bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Dalam sistem hukum sipil (civil law system) yang diterapkan di Indonesia, yang menganut model hukum Eropa, hukum adalah sebuah aturan Undang-undang yang notabene merupakan produk kekuasaan penguasa. Dalam konteks ini, maka hukum diterapkan oleh penguasa yang memiliki kewenangan membentuk hukum, dan demi hukum siapapun harus tunduk terhadap aturan hukum tersebut.

Pada kondisi yang demikian maka hukum menjadi alat pengendali penguasa terhadap rakyatnya. Hukum menjadi alat legitimasi penguasa untuk berbuat terhadap rakyatnya. Ketika kekuasaan  berada di tangan orang-orang yang zalim maka hukum akan begitu ditakuti. Penguasa yang zalim akan menggunakan hukum untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya nyaris tanpa kendali, hal ini terjadi di banyak negara berkembang yang mengadopsi teori Roscoe Pound tersebut. Ketika fenomena Reformasi menyeruak di Indonesia, maka teori ini dijadikan sebagai salah satu kesalahan besar bidang hukum yang telah melahirkan penguasa yang out of control. Pertanyaan sederhana adalah apakah Roscoe Pound begitu gegabah mengeluarkan teori yang melahirkan penguasa yang sangat otoriter?

Dalam hal ini rupanya telah terjadi kesalahpahaman atas konsep berfikir Roscoe Pound tersebut. Teori Roscoe Pound yang sangat fenomenal tersebut lahir dari sebuah sistem yang berbeda dengan sistem yang kita anut. Ia lahir dari sebuah sistem hukum common law yang menganggap bahwa hukum adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim (Hukumnya Hakim). Roscoe Pound lahir dalam dunia hukum yang menganggap bahwa hukum itu dibentuk oleh kekuasaan hakim, bukan penguasa eksekutif!

Hukum dalam sistem common law, dibentuk oleh hakim, para pihak yang mengajukan masalah kepada pengadilan memohon keadilan agar diputuskan mana yang benar dan adil oleh para hakim. Hakim kemudian akan memeriksa kasus tersebut dan kemudian akan memutuskan apa yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak. Hakim membentuk hukum berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya tidak mengetahui yang benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta berperilaku menurut hukum. Sehingga hukum mendidik ia untuk faham akan hukum.

Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tersebut (law) diharapkan telah mampu merekayasa atau merubah perilaku (engineering) masyarakat. Dalam hal ini tidak ada unsur power penguasa untuk menekan kehendaknya terhadap rakyat, melainkan hakim yang faham hukum mendidik masyarakat bagaimana berperilaku yang sepatutnya. Hakim mendidik para pihak untuk berperilaku yang awalnya diluar hukum menjadi manusia yang sadar hukum di tengah masyarakat.

Konsep pemikiran Roscoe Pound ini menjadi salah kaprah ketika dimasukkan dalam siistem hukum yang berbeda yaitu sistem civil law yang memandang hukum yang utama adalah putusan penguasa dan bukan putusan hakim dalam sidang pengadilan! Ketika diterapkan dalam sistem yang berbeda ternyata menghasilkan makna yang sangat berbeda dari makna penerapan hukum yang dimaksud oleh Roscoe Pound! Roscoe Pound tentunya tidak pernah membayangkan bahwa teorinya akan melahirkan penguasa yang absolut, karena ia hanya berfikir bahwa hukum itu hakim bukan penguasa.

Secara sederhana dapat saya ilustrasikan seperti halnya orang yang hendak meletakkan ikan di kolam yang berbeda, ikan yang hidup di “kolam” common law ketika letakkan di “kolam” civil law yang tentu saja air, suhu, serta cuacanya sama sekali berbeda. Bukan ikan dan kolam itu yang salah tetapi orqang yang meletakkan ikan itu yang salah.

Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial

Hukum dalam pengertian Pound dimaknai sebagai sarana untuk melakukan pembaruan di masyarakat. Tool tidak diterjemahkan menjadi ’’alat’’, tetapi ’’sarana’’. Sebab, hukum berkelindan dengan konteks kemasyarakatan: faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan budayanya.MAZHAB ini berkembang di Amerika Serikat sebagai reaksi atas mazhab positivisme hukum yang diprakarsai John Austin (1790-1859) dan Hans Kelsen (1881-1973) pada abad ke-19.Oleh A.P. Edi Atmaja (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)
Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) kali pertama dikemukakan Roscoe Pound (1870-1964), pemikir yang jadi pentolan mazhab hukum anthro-sociological jurisprudence.

Penerjemahan tool sebagai alat memiliki konotasi mekanistik kaku, yang mengabaikan aspek-aspek kemasyarakatan. Pandangan Pound tersebut agaknya bertolak dari pendekatan instrumentalisme hukum yang selalu berkutat pada proposisi.

Pertama, hukum memuat sumber doktrinal yang berupa nilai dan asas-asas di mana memberikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum. Kedua, hukum selalu bersifat dinamis, tidak statis, dan secara alamiah selalu dalam keadaan berkembang.

Ketiga, hukum senantiasa berkembang secara teratur dalam suatu sistem untuk menghadapi tuntutan (ke)manusia(an). Keempat, tugas hukum untuk memelihara dan menjaga agar proses perkembangan hukum dapat teratur dan bekerja secara bebas (Atmasasmita, 2012: 71).

Di Indonesia, gagasan Pound diadopsi secara genius oleh Mochtar Kusumaatmadja. Guru besar hukum internasional dari Universitas Padjadjaran itu mengemukakan satu teori yang juga berangkat dari gagasan bahwa hukum mesti difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial, yang disebutnya Teori Hukum Pembangunan. Tulisan berikut berupaya menjelas-jabarkan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan relevansinya di masa kini.

Perubahan Teratur

Teori Hukum Pembangunan kali pertama diwacanakan kala Mochtar Kusumaatmadja menjadi pembicara dalam seminar hukum nasional pada 1973. Padahal, teori itu jauh-jauh hari sudah dimasukkan dalam materi hukum dalam Pelita I (1970-1975) ketika ia menjabat menteri kehakiman. Ada dua ide utama dalam teori tersebut. Yakni soal pendidikan hukum dan perubahan-perubahan di masyarakat.

Dalam teorinya, Mochtar Kusumaatmadja menggugat sistem pendidikan hukum nasional yang merupakan tinggalan dari pendidikan hukum Belanda. Pendidikan hukum nasional hanya mendidik mahasiswa menjadi tukang (craftsmanship), tetapi tidak mampu menganalisis perubahan-perubahan di masyarakat dan menemukan solusi atas masalah penerapan hukum di masyarakat (Kusumaatmadja, tanpa tahun: 6-8 dalam Ibid.: 63).

Untuk mencapai kemampuan analisis tersebut, diperlukan metode pengajaran ke metode Socrates yang telah berhasil diterapkan dalam sistem hukum berbasis common law. Mochtar menghendaki lulusan hukum, selain memiliki keahlian (legal skilled), perlu diikuti pula dengan etika dan tanggung jawab profesi (Kusumaatmadja, 2006: 60 dalam Loc. cit.).

Mochtar menganjurkan agar setiap lulusan hukum tidak hanya menguasai ilmu hukum an sich, melainkan juga ilmu-ilmu sosial yang non-hukum seperti ekonomi, politik, dan sosiologi. Pendapat ini sebenarnya telah lama dikemukakan oleh Pound, Eugen Ehrlich, Richard A. Posner, Robert Cooter, dan Thomas Ulen.

Teori hukum pembangunan kemudian mengemukakan premis bahwa perubahan, sebagai konsekuensi dari suatu masyarakat yang tengah membangun, mesti dilakukan secara teratur. Perubahan yang teratur, menurut Mochtar, dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau kombinasi keduanya. Perubahan yang tidak teratur melalui kekerasan, dengan demikian, harus ditolak.

Fungsi hukum adalah mempertahankan ketertiban dan keteraturan –tujuan dari masyarakat yang sedang membangun– melalui kepastian hukum. Hukum harus dapat membantu, syukur-syukur mempercepat, proses perubahan dalam masyarakat. Hukum yang baik mesti sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) di masyarakat. Implementasi fungsi hukum tersebut hanya dapat diwujudkan oleh suatu kekuasaan yang bekerja dalam rambu-rambu yang ditentukan hukum.

Komponen Penting

Kendati di masa lalu teori hukum pembangunan amat mewarnai corak kebijakan pemerintah Orde Baru (program keluarga berencana bisa disebut sebagai salah satu contoh). Kini, teori itu bisa dibilang telah diabaikan pemerintah pascareformasi sekarang ini. Betapa tidak, teori tersebut tidak dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2009-2014. Sudah tak relevankah teori hukum pembangunan sehingga pemerintah mengambil sikap demikian?

Romli Atmasasmita (2012: 76-77) menyebutkan beberapa hambatan Teori Hukum Pembangunan dalam praktik pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, kebiasaan kurang terpuji selama 50 tahun Indonesia merdeka, yakni bahwa pembuat kebijakan sering memanfaatkan celah untuk menggunakan hukum sebagai alat dengan tujuan mendahulukan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan rakyat. Misalnya, perampasan hak masyarakat adat atas tanah dengan dalih pembangunan gedung pemerintah dan jalan raya tanpa kompensasi yang proporsional.

Kedua, sukarnya menentukan tujuan pembaruan hukum. Ketiga, sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif. Keempat, sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil atau tidaknya usaha pembaruan hukum.

Kelima, para ahli hukum Indonesia menderita kebingungan soal corak hukum yang dipandang cocok untuk dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi seperti saat ini.

Oleh karena itu, Romli Atmasasmita mengajukan evaluasi mendasar yang disebutnya reorientasi pembangunan hukum nasional. Reorientasi ini meliputi, reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan lokal (hukum adat) ke dalam sistem hukum nasional dan penataan ulang kelembagaan aparatur hukum yang masih mengedepankan egoisme sektoral.

Selain itu, masalah pemberdayaan masyarakat secara khusus yang menitikberatkan pada partisipasi publik terhadap kinerja birokrasi. Kemudian, masalah pemberdayaan birokrasi (bureaucratic engineering) dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan. Pemberdayaan birokrasi, menurut Romli, diharapkan dapat mengisi kelemahan Teori Hukum Pembangunan. Selain itu, pemberdayaan birokrasi juga merupakan komponen penting dari sistem hukum, di samping substansi, struktur, dan budaya hukum menurut tesis Lawrence M. Friedman. (*)

Rekaya sosial (Social engineering) adalah campur tangan gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial.Rekaya sosial merupakan sebuah jalan mencapai sebuah perubahan sosial secara terencana.

Gerakan ilmiah yang dimaksudkan disini adalah sebuah gagasan atas perubahan tingkat/taraf kehidupan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian.

Masyarakat pada umumnya menginginkan adanya perubahan sosial kearah yang lebih baik sehingga perubahan sosial harus dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terencana

Menurut Dr Jalaludin Rakhmat rekayasa sosial terjadi karena terdapat beberapa kesalahan pemikiran manusia dalam memperlakukan masalah sosial yang disebut para ilmuwan dengan sebutan intellectual cul-de-sac yang menggambarkan kebuntuan berpikir.Salah satu bentuk kesalahan pemikiran lainnya adalah permasalahan sosial yang kerap dikait-kaitkan dengan mitos ataupun kepercayaan manusia akan suatu gerakan abtrak ‘ilusi’ yang tanpa disadari dapat merubah tatanan kehidupan bermasyaratnya.Untuk itu perlu diadakannya rekayasa sosial agar kesalahan-kesalahan berpikir seperti ini dapat diatasi sehingga masyarakat dapat melihat permaslahan yang dihadapinya sebagai sesuatu yang konkrit.

Rekayasa sosial timbul akibat adanya sentimen atas kondisi manusia.Untuk itu perlu adanya perombakan yang dimulai dari cara pandang/paradigma manusia atas sebuah perubahan.

REKAYASA SOSIAL SEBAGAI ALAT KONTROL SOSIAL

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa pola atau cara penyelesaian konflik yang berujung pada terciptanya konflik yang lain, entah itu konflik psikologial , emosional maupun kontak fisik antar sesama individu ataupun kelompok masyarakat.Hal inilah yang menjadi objek kajian dari rekayasa sosial ini dimana campur tangan sebuah gerakan ilmiah lebih dimaksudkan untuk menggeser cara pandang masyarakat kearah yang ‘benar’ demi tercapainya tujuan tertentu.

Masyarakat pada umumnya mempercayai sesuatu apabila mayoritas persepsi yang berkembangkan merujuk pada pembenaran hal tersebut sehingga kelompok masyarakat intelektual sering kali terlibat dalam perang cara pandang maupun gagasan yang terkesan ‘ego’ demi sebuah pengakuan atas cara berpikir dari masing-masing pihak.

Disinilah peran rekayasa sosial dalam merubah gaya bermasyarakat seperti ini.Adanya gagasan atas perubahan sosial kearah yang lebih baik dengan cara yang benar dan lebih realistis dapat mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam misi atas perubahan sosial tersebut.

Pada dasarnya pola-pola kontrol sosial tidak dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat tetapi lebih kepada cara untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk beraktualisasi sehingga dapat terlihat jelas peran dari masyarakat tersebut dalam proses perubahan sosial.

Lawrence M. Friedman seorang adalah yang pertama mengemukakan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang kemudian dijadikan dasar atas kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti halnya Lawrence , William Dahl seorang penulis asal Austria juga pernah menyebut perubahan sosial dengan sebutan “changed of law” atau perubahan hukum/aturan.Perubahan yang dimaksudkan disini adalah efek dari perubahan sosial yang dihasilkan dari rekayasa sosial itu sendiri.Hukum merupakan alat utama dari hasil rekayasa sosial yang kemudian dijadikan dasar terbentuknya suatu masyarakat yang sejahtera karena aturan-aturan yang diterapkan ditujukan untuk terciptanya sebuah keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

REKAYASA SOSIAL SEBAGAI ALAT P0LITIK

Politik dan Rekayasa sosial adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan meskipun pada dasarnya keduanya hampir tidak berbeda satu sama lainnya karena keduanya bertujuan mengorganisir masyarakat untuk tujuan tertentu , hanya saja rekayasa sosial punya ruang lingkup yang lebih luas serta tidak terbatas pada permasalahan kekuasan semata.Dalam dinamika politik , rekayasa sosial kerap digunakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Politik mampu memicu adanya perubahan sosial apabila masyarakat ikut berpartisipasi sebagai eksekutor dari perubahan itu tetapi tidak hanya pemerintah , masyarakat pada pada umumnya mempunyai pola yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam menginpresentasekan jalan kepada perubahan sosial ini.sehingga keseragaman pemikiran akan hal ini perlu dilakukan agar perubahan sosial ini dapat lebih mudah direalisasikan.

Dalam dinamika politik , William Dahl menganggap bahwa pemahaman terhadap perubahan sosial dapat lebih mudah apabila membagi masyarakat menjadi dua kelompok , yaitu masyarakat yang satu sebagai pihak konservatif dan lainnya sebagai pihak yang radikal.Perbedaan pandangan dapat dilihat dari konfrontasi dua kubu ini sehingga permasalahan paling substansif dari konflik inilah yang kemudian dijadikan referensi atas perubahan sosial tersebut.

Dahl mengambil beberapa contoh negara yang pemimpinnya menggunakan strategi ‘battle ideology’ atau perang ideologi lewat jalur konsolidasi “bawah tanah” untuk menciptakan konflik , cara seperti ini digunakan oleh beberapa pesohor seperti Khomeini ketika Revolusi Iran , dan Fidel Castro serta Che Guevara pada Revolusi Kuba.Menurut Dahl perencanaan konflik melalui doktrin progresif kepada masyarakat merupakan suatu syarat utama terciptanya perubahan sosial secara cepat , konflik harus ada tetapi jalan keluarnya juga telah dipersiapkan dan itulah titik utama dari sasaran perubahan sosial.Doktrinasi yang dilakukan bukan semata-mata timbul akibat kesenjangan antara pemimpin dan masyarakat tetapi tuntutan atas perubahan sistem yang tidak stabil dan tidak mampu meng-integrasi-kan masyarakat sehingga hasil dari konflik ini tidak hanya berujung pada perubahan sistem politik (Reformasi) tetapi juga perubahan yang lebih luas dan dalam (Revolusi).

Hal serupa pada dasarnya pernah terjadi juga saat Nazi melakukan upaya pembinasaan kaum yahudi pada perang dunia II.Tetapi pada dasarnya tujuan Nazi bukan semata-mata melenyapkan kaum yahudi dari Jerman tetapi semua penentang Nazi meskipun polemik yang kemudian berkembang adalah upaya genocide yang dilakukan Nazi , hal inilah yang kemudian menjadi subjek dari rekayasa sosial dimana hasil dari hal itu adalah peperangan yang pada sadarnya sebagai jalan kebebasan berpolitik bagi seluruh kaum semit di dunia.

REKAYASA SOSIAL SEBAGAI ALAT PEMERSATU BANGSA.

Rekaya sosial merupakan alat yang mampu mengintegrasikan masyarakat , hal ini dikarenakan adanya tujuan yaitu perubahan ataupun mengendalikan stagnasi akibat keadaan yang telah memenui syarat sebagai masyarakat yang sejahtera.

Sebagaimana kita tahu dalam sejarah indonesia bahwa kemerdekaan diraih atas keinginan melepaskan diri dari penjajahan , keinginan yang timbul disebabkan oleh keadaan yang sama dan perasaan sepenanggunan pun timbul karena hal tersebut.

Tetapi tentu pemaparan atas hal ini lebih kompleks apabila kita coba mengkaji makna dari sistem yang telah dibentuk pasca kemedekaan.

Ir.Soekarno maupun Moh.Hatta sadar betul bahwa mengincar kemenangan lewat jalur peperangan tidak mampu membawa indonesia pada gerbang kemerdekaan selain adanya korban jiwa dan harta benda peperangan bisa saja berlangsung bertahun-tahun lamanya tanpa ada solusi atas permasalahan tersebut , oleh karena itu perlu adanya konversi lewat jalur persuasif yaitu diplomasi.

Tidak dapat disangkal bahwa apabila perang berkepanjangan tanpa adanya diplomasi maka kemerdekaan tidaklah dapat tercapai , meskipun bila nantinya indonesia mampu memerdekakan diri lewat hal ini maka hanya sebagian besar pulau jawalah yang akan disebut ‘indonesia’.

konsolidasi untuk merampungkan seluruh pulau-pulau di nusantara menjadi satu kesatuan adalah senjata utama untuk meraih kemerdekaan secara de jure maupun de facto.

Disinilah rekayasa sosial digunakan , beberapa wacana atas kemerdekaan digunakan untuk mengintegrasikan masyarakat.Salah satu contoh adalah paham nasionalisme hingga patriotik yang menjadi landasan suatu perjuangan atas kemerdekaan yang diimpi-impikan.Bentuk-bentuk lainnya bisa kita temukan dalam beberapa slogan kenegaraan maupun dasar ideologi kita , pancasila.

Ir.Soekarno menyadari hal ini sebagai proses menuju perubahan , tetapi proses ini tidaklah mudah untuk dijalani . Maka perlu adanya kesepahaman dari masing-masing delegasi atas apa yang disebut kemerdekaan.Sebagai alat utama para pelopor kemerdekaan mengambil bahasa melayu dan mengkonversinya menjadi bahasa nasional sehingga penggunaan bahasa ini dilegalkan sebelum indonesia merdeka.

Peran kaum intelektual pada detik-detik kemerdekaan pun tidak lepas dari proses perubahan sosial yang telah direncanakan jauh sebelumnya.Konsep perubahan sosial banyak diwarnai dengan isu-isu sensitif seperti pendidikan hingga sandang pangan yang memadai sehinga Keinginan kemerdekaan tidak hanya timbul akibat adanya penjajahan tetapi pula karena keinginan untuk bersatu dalam satu payung.Meskipun isu politik pada saat itu tidak digemborkan secara gamblang namun pada dasarnya tujuan utama proses perubahan sosial di indonesia pada saat itu adalah perubahan sistem politik dan pengambil alihan kekuasaan dari pemerintahaan kolonial kekaisaran jepang.

Disisi lain , rekaya sosial kerap menjadi alat utama untuk mengembangkan isu-isu lainnya.Seperti tindakan preventif terhadap ancaman seperti yang terjadi ketika perang dunia I dan II dimana pemerintahan blok Timur menganggap adanya expansi politik besar-besaran yang dilakukan pihak Amerika dan hal ini blok barat sehingga mencari celah peperangan , meskipun isu adanya westernisasi ini tidak diakui pada sidang PBB di jenewa namun bila menilik dari masing-masing pihak maka yang akan ditemukan adalah keragaman yang satu dengan yang lain , yaitu keragaman ideologi.Terpecahnya kedua blok dan rampungnya negara-negara di masing-masing blok ini merupakan hasil dari rekayasa sosial dimana dari masing-masing pihak berusaha mengintegrasikan diri bersama anggotanya

Fungsi Hukum sebagai Rekayasa Sosial

Berbicara tentang fungsi hukum, maka yang menjadi pokok kajian adalah sejauhmana hukum dapat memberikan peranan  yang  positif dalam masyarakat, baik dalam arti terhadap  setiap individu, maupun dalam arti masyarakat secara keseluruhan. Hukum sebagai kaidah, atau hukum sebagai teori.

Dalam hubungan ini, banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya, seperti Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soleman B. Taneko (1992: 37) yang menyatakan bahwa “Fungsi Hukum itu meliputi :

1. Pengawasan/Pengendalian Sosial (Social Control).

2. Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement).

3. Rekayasa  Sosial (Social Engineering, Redistributive, atau Innovation)”.

Disini nampak bahwa menurut ahli tersebut di atas, pada dasarnya hukum mempunyai tiga fungsi yang  harus diperankan dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, juga oleh Soerjono Soekanto (1992) mengemukakan fungsi hukum yang terdiri dari :

  1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap  dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyengkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
  2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
  3. Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial (Social Control)“.

Jika kita menelaah kedua pendapat yang dikemukakan di atas mengenai fungsi hukum, maka pada dasarnya kedua pendapat tersebut adalah sama, kendatipun dalam formulasi yang berbeda.
Secara kuantitatif fungsi hukum yang terdiri tiga seperti tersebut di atas, oleh Soleman B. Taneko (1992), justru mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis seperti ungkapannya yang menyatakan bahwa “Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan ialah antara lain meliputi:

  1. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
  2. Pengawasan/Pengendalian Sosial (Social Control).
  3. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlement).
  4. Rekayasa Sosial (Social Engineering)“.

Kendatipun dalam pendapat yang terakhir menyebutkan empat fungsi hukum, namun fungsi hukum yang disebutkan terakhir, yaitu sebagai rekayasa sosial, pada dasarnya tercakup atau inklusif pada fungsi hukum lainnya. Dikatakan demikian, karena fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarahan masyarakat, akan berdampak pula sebagai upaya untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, sebagaimana makna fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Dengan demikian, kiranya dapat dimaklumi, bahwa hukum di tengah-tengah masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dilihat dari segi fungsi yang diembannya, dan diarahkan kepada terciptanya suatu kondisi yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya.

Fungsi Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Dalam uraian terdahulu, telah dikemukakan beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang jenis fungsi hukum di dalam masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang akan dibahas secara singkat disini adalah fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Walaupun tidak semua ahli yang dikemukakan pendapatnya secara langsung menyebut alat rekayasa sosial sebagai salah satu fungsi hukum, namun dapat dimaklumi, jika fungsi ini juga tercakup dalam rumusan yang dikemukakan para ahli dimaksud.

Untuk lebih meyakinkan akan adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ini,  perlu diketengahkan pendapat Rusli Effendi (1991: 81), yang menegaskan bahwa “Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai a tool of engineering, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, sangat berarti”.

Penegasan Rusli Effendy tersebut di atas, menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat.

Fungsi Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai a tool of engineering yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.

Perubahan lainnya dimaksud, antara lain menghilangkan suatu kebiasaan yang memang sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maupun dalam membentuk kebiasaan baru yang dianggap lebih sesuai, atau dapat mengarahkan masyarakat ke arah tertentu yang dianggap lebih baik dari sebelumnya.

Sejalan dengan ini, Soleman B. Taneko mengutip pendapat Satjipto Rahardjo (1993) menyatakan bahwa “Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, innovasi, sosial engineering, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya”.

Dalam kaitan ini, dapat dimaklumi bahwa ditinjau dari segi eksistensi perubahan yang merupakan sesuatu yang harus terjadi, maka fungsi hukum menjadi semakin penting dan menentukan, terutama lagi dalam era reformasi yang digulirkan dewasa ini, atau era pembangunan yang berkesinambungan.

Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan tersebut, ditegaskan oleh Muchtar Kusumaatmadja seperti yang dikutip oleh Soleman B. Taneko (1993: 36) mengemukakan bahwa “Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial”.

Ini berarti bahwa disamping fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, juga salah satu fungsi lainnya yang sangat penting dan bahkan justru harus dilaksanakan dalam era pembangunan, adalah fungsinya sebagai alat rekayasa sosial. Tentu saja sebagai alat rekayasa harus diarahkan kepada hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya.

Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya. Terhadap tanggapan dimaksud, seperti dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Achmad Ali (1996: 104), dengan menyatakan bahwa “membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah. Kita selalu menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang netral, padahal dipakainya istilah itu sebenarnya tidak netral. Istilah itu dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga  dipakai  untuk  tujuan yang buruk. Istilah itu sendiri mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat, dan yang kedua yang teramat penting adalah secara materiil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya macam masyarakat apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat”.

Pandangan yang dikemukakan terakhir di atas, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif, dan bahkan dapat diartikan negatif, terutama karena ketidakjelasan arah yang akan dituju oleh hukum dalam merekayasa masyarakat yang bersangkutan.

Dengan mengemukakan sejumlah contoh, Achmad Ali (1996)   menyatakan adanya kerugian dan keuntungan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, seperti yang diungkapkannya bahwa “Contoh dampak positif penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial antara lain :

  • Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih.
  • Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain mengenai lingkungan hidup.
  • dan sebagainya.

Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia,  justru merugikan sebagian besar warga masyarakat lainnya”.

Dengan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa fungsi hukum sebagai sarana atau alat rekayasa sosial dalam aplikasinya perlu dilakukan secara ektra hati-hati, sehingga sejauh mungkin tidak membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan, dan bahkan jika perlu dalam pelaksanaannya benar-benar tidak akan melahirkan dampak seperti tersebut.

Belajar pada pengalaman dan dari sejumlah contoh yang dianggap negatif kaitannya dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, maka memang masih ada upaya yang dilakukan agar implikasi fungsi hukum tersebut tidak terarah kepada hal-hal yang negatif.

Dalam bukunya, Achmad Ali mengemukakan pandangan Daniel S. Lev yang pada dasarnya memberikan sejumlah pertimbangan, jika akan melaksanakan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dengan kata lain, agar rekayasa sosial tidak mengarah kepada sesuatu yang dinilai  negatif, perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti yang dikemukakan dalam tulisan dimaksud.

Namun yang paling penting dalam kaitan ini adalah perlunya semua pihak yang terkait dengan aplikasi hukum di tengah masyarakat, benar-benar konsisten, baik dalam arti kejujuran, kesamaan pandangan, kerjasama, dan berbagai prinsip efektivitas lainnya.

Iklan

HUKUM PROGRESIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK
MEWUJUDKAN ILMU HUKUM SEBAGAI SEBENAR ILMU

Sebagaimana diuraikan oleh Phippe Nonet dan Philip Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial,
kejahatan,kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan dikota-kota serta abuse of power pada tahun 1960-an,masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut.3 1 Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “Critical Legal Studies Movement”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolah dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum,yaitu hukum represif; hukum otonom; dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keimuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang.
Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul
pada sekitar tahun 2002. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengah tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.3 2 Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical jurisprudence, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya –
sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif–tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status ‘law in the making’ (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).
Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang
menggunakan sarana analytical jurisprudence yang bertolak dari premis
peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (genuine science).
Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam
hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.34 Dalam tipe yang demikian itu, hukum selaludikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atausebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S.Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.
Terkait dengan Legal Realism dan Freirechtslehre, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan Sociological Jurisprudence36 dari Roscoe Pound, yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.37 Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.38
Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam, yakni pada
kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut ‘meta-juridical’. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut ‘logika dan peraturan’. Meski hampir mirip dengan Critical Legal Studies Movement yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977,39 tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada aras non-formal. Oleh sebab Hukum Progresif bersumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa ‘law as a great
36 Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa
asalnya disebut the Sociological Jurisprudence adalah suatu aliran pemikiran dalam jurisprudence yang berkembang di
Amerika Seikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut sociological karena dikembangkan dari
pemikiran dasar seorang hakim bernama Oliver Wendel Holmes, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang
mengatakan” bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang
dapat dipertanggungjawabkan menurut imperative-imperatif logika, namun the life of law has not been logic, it is
experience. Yang dimaksud dengan experience oleh Holmes adalah the sosial atau mungkin the socio psychological
experience. Oleh karena itu dalam sociological jurisprudence, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positive
berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur-prosedur
aplikasinya guna kepentingan praktik professional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistis (walaupun tidak selalu
harus secara normative-positif) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian.
37 Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, hal. 20 yang dimuat dalam Majalah
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro” Masalah-masalah Hukum” menyatakan bahwa modernisasi kebanyakan
dikaitkan dengan pembuatan banyak peraturan baru mengenai ekonomi, sosial, industri.Tetapi yang lebih utama
adalah:apakah yang selanjutnya akan terjadi?disini mulai memasuki masalah efektivitas dari sistem hukum yang
sementara itu telah dimodernisir. Selanjutnya dalam hal.26 beliau mengatakan bahwa Indonesia sekarang ini mewarisi
pemakaian sistem hukum yang boleh dikategorikan ke dalam hukum modern, menurut klafisikasi weber. Dalam istilah
Friedman, maka modernitas ini meliputi unsur struktur dan substansinya. Tetapi sayangnya kita belum juga dapat
mengatakan, bahwa pemakaian sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang
sesuai.
38 Dikutip oleh Satjipto Rahardjo (2005) Op.Cit. hal. 7-8, dari Wolgang Friedmann (1953) Legal Theory. Stevens and Sons
Ltd, London; dan Roscoe Pound (1912) Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. Havard Law Review. Vol. 25,
Desember 1912.
39 Ibid. hal 9, sebagaimana dikutip dari Andrew Altman (1990) Critical Legal Studies – a Liberal Critique.
Pricenton Univ. Press, Pricenton, N.J.
http://www.legalitas.org
http://www.legalitas.org
anthropological document.40 Dengan pengertiab tersebut, maka Hukum Progresif
menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia”, yang saling melengkapi
satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia
maupun masyarakat yang lebih luas.
Bagi Hukum Progresif, hukum adalah realitas yang ada dan hadir dalam
kehidupan manusia. Hukum, sebagaimana halnya dengan alam dan kehidupan,
bahkan sebelumnya lagi yakni Allah SWT, merupakan realitas yang telah ada
lebih dulu daripada ilmu. Realitas itu merupakan basis ilmu. Kebenaran adalah
jalan yang melalui itu ilmu digali dan disajikan kepada publik. Kebenaran
merupakan moral dari ilmu. Tidak ada jalan lain yang dapat digunakan oleh ilmu
dalam menghadapi hukum kecuali berdasarkan kebenaran.41
Agar ilmu hukum dapat tampil sebagai sebenar ilmu, maka pemahaman,
penggarapan, dan penyelenggaraan hukum dilakukan dengan secara holistik.
Untuk mencapai tujuan seperti itu, maka hukum harus diterima sebagai realitas
yang utuh, tanpa ada reduksi. Untuk itu cara pandang, pemikiran ataupun
pendekatan yang bersifat linier-mekanistik-rasional, perlu direkonstruksi secara
menyeluruh, bukan saja pada tataran normatif, melainkan juga pada tataran
paradigmatis. Paradigma baru yang dibutuhkan adalah paradigma holistik.42
Pendekatan holistik dalam ilmu hukum ini merupakan pendekatan baru
yang berbeda bahkan berseberangan dengan pendekatan konvensional yang
positivistik. Pendekatan ini penting untuk digunakan sebab saat ini dalam tataran
teoritis maupun praktis telah terjadi krisis hukum yang begitu kompleks dan
multidimensional dalam skala lokal, nasional maupun global. Krisis hukum
tersebut apabila dicermati identik dengan pemikiran Newtonian, hukum positif
atau sering disebut sebagai hukum modern43 adalah karya manusia yang
40 Satjipto Rahardjo (2000) Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan (Teaching Order Finding Disorder)
Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan. Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar
Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 15 Desember 2000, hal. 4.
41 Satjipto Rahardjo (2004) Op.Cit. hal. 2-18.
42 Sudjito (2005) Ringkasan Disertasi, Hukum Pengelolaan Irigasi: Suatu Percobaan untuk Melakukan Pengaturan Secara
Holistik. Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 10.
43 Satjipto Rahardjo dalam Makalah yang disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977)
menguraikan Marc Galanter yang menyebut tidak kurang dari 11 (sebelas) karakteristik hukum modern.Beberapa
diantaranya: hukum itu lebih bersifat territorial daripada personal, dalam arti penerapannya tidak terikat pada kasta,
agama atau ras tertentu;sistem diorganisir secara hierarkis dan birokratis; sistem itu juga rasional, artinya, teknikteknisnya
dapat dipelajari dengan menggunakan logika dari bahan-bahan hukum yang tersedia dan di samping itu hukum
http://www.legalitas.org
http://www.legalitas.org
purposeful, sistematis, logis-rasional, sehingga segala hal yang serba metafisis
dan teologis dipandang sebagai “abberational data”, dan oleh karenanya mesti
ditolak. “Positivisme”, berolah ilmu dengan cara-cara atomisasi, yaitu memecahmecah,
memilah-milah, dan menggolong-golongkan obyek yang dipelajarinya
secara rasional. Hasil berolah ilmu positivisme yang demikian itu menghasilkan
ilmu hukum sebagai building blocks – ibarat bangunan yang tersusun atas batubatu,
di mana masing-masing batu itu merupakan entitas yang terpisah dan
mandiri. Dengan mendasarkan diri pada tertib berfikir Cartesian (Cogito ergo
sum), maka terlihat bahwa “berpikir” adalah kategori tersendiri, sementara obyek
yang dipelajari pun merupakan kategori tersendiri pula, yang masing-masing
terlepas. Di sana, ada pemisahan antara mind dan matter. Pikiran, memiliki
otoritas penuh, dan pikiranlah yang menentukan identitas dari obyek yang
dipelajari itu. Dalam posisi mind determined the matter itulah, berbagai
manipulasi terhadap obyek dapat dan sering terjadi. Manipulasi itu antara lain
berujud pembuangan data yang dianggap tidak dapat dimasukkan dalam tubuh
teorinya, akan dipandang sebagai ”aberrational data”, dan oleh karena itu harus
dibuang. Hal demikian dilakukan demi menjaga, menyelamatkan dan
mempertahankan teorinya. Lebih lanjut ketika tertib berpikir Newtonian yang
mekanistik juga dimasukkan dalam berolah ilmu, maka keutuhan realitas menjadi semakin tereduksi. Realitas yang dapat diterima dan dipandang rasional serta dijadikan obyek kajian, hanyalah realitas yang diperoleh melalui cara-cara kerja yang atomistik-linier-mekanistik.
Dalam suasana rationality above else dan tertib berpikir yang atomistiklinier- mekanistik itu, perkembangan ilmu hukum seakan-akan telah menemukan bentuknya, yaitu hukum yang diperlukan bagi manusia modern. Apa yang ingin dicapai dengan “hukum” bukanlah “keadilan dan kebahagiaan”, melainkan
“cukup” membuat, menjalankan dan menerapkan hukum secara rasional.
Artinya, hukum sudah diyakini sebagai cermin kebenaran apabila orang sudah
dinilai dari sudut kegunaannya sebagai sarana untuk menggarap masyarakat, tidak dari kualitas formalnya; hukum itu
bias diubah-ubah dan bukan merupakan sesuatu yang keramat-kaku; eksistensi hukum dikaitkan pada (kedaulatan)
Negara.
http://www.legalitas.org
http://www.legalitas.org
berpegangan pada rasionalitas itu. Hukum tidak untuk tujuan yang lebih besar
daripada sekedar rasionalitas. Akibatnya, hukum menjadi kering.44
Perkembangan ilmu dan teori-teori hukum mutakhir, seperti teori
relativitas, teori kuantum maupun chaos theory of law, tidak dapat menerima
tertib berpikir yang atomistik-linier-mekanistis tersebut. Bagi ilmuwan-ilmuwan
pengikut teori-teori mutakhir tersebut, hukum bukanlah statis, melainkan dinamis.
Hukum tidak dapat direduksi ke dalam partikel-partikel yang terlepas dan
mandiri. Hukum yang utuh adalah kesatuan jaringan dari entitas-entitas, yang
terhubungkan dalam suatu proses interaksi, interkoneksi dan indeterminasi.
Dalam kesatuan jaringan dan proses yang demikian itu, akan terlihat bahwa
hukum penuh dengan ketidakpastian (uncertainty), dan ada yang bersifat
metafisis dan teologis. Untuk berbicara ilmu hukum sebagai genuine science,
realitas keteraturan maupun ketidakteraturan itu harus diterima secara utuh, tidak
boleh ada reduksi sebagaimana dilakukan positivisme.45
Cara yang lebih tepat untuk berolah ilmu terhadap realitas yang
kompleks adalah dengan teori hukum yang bertolak dari realitas hukum yang
tidak teratur atau kacau (chaos), dan sekaligus menempatkan keteraturan dan
ketidakteraturan hukum tersebut sebagai satu kesatuan utuh. Di sinilah
kehadiran paradigma holistik menjadi keniscayaan.
Dalam perspektif paradigma holistik, tujuan saintifik (termasuk ilmu
hukum) adalah pengungkapan kesatuan yang mendasari semua alam
ciptaanNya. Di sini, beragam disiplin ilmu dipahami, digarap dan diselenggarakan
secara holistik, untuk memberikan gambaran alam dan kehidupan yang utuh.
Ilmu hukum dapat dikategorikan sebagai sebenar ilmu, apabila segenap aktivitas
keilmuannya dapat mendekatkan orientasi manusia kepada Tuhan, berporos
pada Tuhan dan dimaksudkan untuk menuju kepada keridhaan Allah swt, baik
secara teoritis maupun praktis. Tidaklah berlebihan, kalau rumusan-rumusan
44 Satjipto Rahardjo (2000) Op.Cit., hal. 19.
45Hal tersebut sangat berseberangan dengan pendapat Mulyana W. Kusumah dan Paul S Baut, dalam bukunya Hukum,
Politik dan Perubahan Sosial,hal.21 yang menguraikan bahwa dengan konsep hukum responsip, kesempatan untuk
berpartisipasi dalam pembentukan hukum lebih terbuka. Dalam pengertian ini, arena hukum menjadi semacam forum
politik, dan partisipasi hukum mengandung dimensi politik. Dengan perkataan lain, aksi hukum merupakan wahana bagi
kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum
http://www.legalitas.org
http://www.legalitas.org
paradigma holistik dipandang sebagai escape into total order. Paradigma holistik
merupakan upaya untuk mengetahui alam dengan norma-norma sains-sakral,
yaitu sains yang terbingkai dalam pandangan dunia yang teistik. Paradigma
holistik merupakan upaya untuk menuju dan memperoleh kebenaran absolut
yang memberikan pencerahan rohani, berakar pada kalbu dan akal, berpegang
pada pandangan kesatuan alam, dan perhatiannya luas pada perikemanusiaan.
Paradigma inilah yang dapat menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu yang
bermanfaat. Hanya dengan bantuan ilmu hukum yang demikian itulah manusia
dapat hidup serasi dengan dirinya, dengan alam, dan dengan Tuhan.46
Bagaimana pun ilmu hukum tidak dapat mengisolasi diri terhadap ilmu
lain,karena pada dasarnya semua ilmu merupakan satu kesatuan, yang terjalin
dalam hubungan saling mempengaruhi. Ilmu hukum tidak dapat menutup diri dari hal-hal yang metafisis dan teologis. Oleh sebab itu akan lebih tepat kalau ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang tatanan (order). Order di sini dalam pengertiannya yang utuh merupakan substansi yang paling luas dan kompleks, daripada segala yang biasa tampil sebagai obyek ilmu hukum konvensional.
Order, adalah suatu keadaan yang ada begitu saja dan tidak normatif. Order, adalah “hukum” yang lebih utuh.
Mengkonsepkan hukum sebagai order membawa konsekuensi bahwa
teori yang dapat memberi penjelasan dengan baik terhadap realitas hukum yang kompleks adalah chaos theory of law. Ketertiban dan kekacauan bukanlah dua hal yang berseberangan, bukan sesuatu yang dikotomi, hitam atau putih, melainkan sebagai realitas yang saling berhubungan, saling mengisi, dan berkelindan dalam suatu proses perubahan secara terus-menerus, tanpa henti.
Chaos, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dapat diubah
menjdai sebuah peluang masa depan. Syaratnya adalah kesediaan untuk
melihat hukum sebagai “tumbuhan merambat” (rhizome) yang bersifat chaotic,
dengan menerapkan prinsip-prinsip hubungan (connection), musyawarahdialogis,
adaptasi (adaptability), dan keutuhan (wholenessity). Dengan prinsipprinsip
tersebut, hukum dipahami sebagai realitas yang tak henti-hentinya
46 Sudjito. Op.Cit. hal. 14.
http://www.legalitas.org
http://www.legalitas.org
menghubungkan dirinya dengan realitas lain dalam pola chaotic. Nilai-nilai keadilan hukum yang relatif dan plural dikomunikasikan terhadap pihak lain melalui musyawarah-dialogis. Penilaian etis terjalin dengan penalaran, dan dalam bernalar/berpikir mencakup pula mawas diri dengan jujur, sampai pada andaian-andaian dasarnya (Begruendungs-verfahren). Lebih lanjut, hasil-hasil musyawarah-dialog dirangkum (integrated) ke dalam kerangka kefilsafatan yang lebih luas, demi “Bildung” individual. Dengan demikian, tatkala dua sistem hukum atau lebih bertemu, maka terjadi hubungan timbal balik yang saling mengisi, dan bukan tolak-menolak. Segala bentuk pemahaman, penggarapan dan penyelenggaraan hukum dilakukan secara simultan konsisten dan terpadu.47