KAPITA SELEKTA

HUKUM PIDANA TERTENTU

 

  1. Jelaskan Perkembangan Subyek hukum pidana yang dulu hanya manusia, tetapi sekarang korporasi pun dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana!

 

Jawab :

→      Sejauh ini dalam KUHP, hanya Manusia / orang yang dianggap sebagai subyek hukum pidana, artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu tindak pidana. Dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh kumpulan orang-orang, maka orang-orang dalam kumpulan itulah yang menjadi subyek pemidanaan bukan kumpulannya.1  Di dalam hukum pidana berlaku asas kesalahan bagi seorang manusia pribadi (Vos 1950: 36). Juga dalam KUHP dikenal istilah “Barang siapa…, Melakukan…, diancam dengan pidana…, dan seterusnya”, Kalimat “barang siapa” adalah suatu terminologi undang-undang untuk menandakan siapa yang menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat dipidana. Dan pada Pasal 77 KUHP tentang gugurnya tuntutan pidana bila tertuduh meningal, artinya bahwa manusia pribadi lah yang menjadi subyek hukum pidana. Bila kita menghayati Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat dikatakan bahwa adanya suatu kesatuan lahir dan batin dari subyek hukum pidana yang hanya dimiliki oleh manusia.

→      Dalam perkembangannya dapat dijelaskan bahwa di Inggris telah lama dikenal korporasi dapat dipertangung jawabkan secara pidana, yakni pada “Penal Code 1872” dan pada “The General Ordinance V of 1889”, dimana disebutkan bahwa “The word ‘person’ include any company or association or body or persons, whether incorporated or not”

→      Di beberapa negara antara lain Belanda, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura Korporasi sudah masuk sebagai subyek hukum pidana dalam perundang-undangannya.

→      Di Indonesia sebenarnya secara tidak tegas sudah dapat disimpulkan bahwa Korporasi (badan hukum) merupakan suatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Hukum Pidana Ekonomi. Selain itu dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa korporasi merupakan subyek hukum pidana.

►       Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 46 ayat 1 yang memuat Badan hukum sebagai subyek yang dapat dikenakan pidana. Meskipun demikian sejauh ini menurut pengamatan, belum pernah ada kasus di pengadilan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum/korporasi. Dan perkem-bangannya dalam rancangan KUHP baru sudah memuat badan hukum (recht persoon) sebagai subyek hukum di samping manusia.

 

 

 

  1. Jelaskan penambahan pemidanaan dalam hukum Pidana!

 

Jawab :

Dalam Pasal 10 KUHP memuat jenis-jenis pidana yaitu hukuman pokok yang terdiri dari:

1.Pidana mati

2.Pidana Penjara

3.Pidana Kurungan

4.Pidana denda

dan Hukuman tambahan yang terdiri dari :

1.Pencabutan hak-hak tertentu

2.Perampasan barang-barang tertentu

3.Pengumuman putusan hakim.

►       Suatu perkembangan yang erat hubungannya dengan pidana terhadap korporasi adalah jenis pidana Ganti Kerugian. Selama ini di Indonesia dikenal bahwa ganti rugi termasuk di dalam bidang hukum perdata. Pada perkembangannya Ganti kerugian menjadi suatu jenis pidana baru, yang dalam penjatuhannya bisa berbentuk ganti rugi kepada korban, atau ganti kerusakan yang telah ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.2 

►       Dan dalam rancangan KUHP Baru, Pidana Ganti Kerugian termasuk kedalam jenis pidana tambahan. Sehingga terelihat disini bahwa ganti kerugian sudah dimasukan dalam sanksi hukum pidana. Selama ini ganti kerugian merupakan aspek hukum perdata,. Dengan demikian ganti kerugian dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam peradilan pidana. 3

►       Menurut pendapat Prof Dr. Loebby Loqman, SH, MH bahwa selama ini negara menganggap penjara merupakan hukuman yang paling ampuh dan efektik bagi pelaku tindak pidana, tetapi dalam perkembangannya negara masih dirugikan sehingga perlu diberikan hukuman lain yang lebih setimpal dengan perbuatannya. Hal ini lah dapat dijadikan dasar perlunya penambahan pemidanaan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana.

 

 

  1. Jelaskan berlaku surutnya hukum pidana atas pelanggaran HAM berat?

Jawab :

►       Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa ada pengecualian pelanggaran berat Hak Asasi Manusia terhadap asas hukum pidana tidak berlaku surut. Artinya bahwa pelanggaran HAM  berat dapat berlaku surut. Hal ini merupakan suatu penyimpangan dari Asas legalitas pada hukum pidana. Tetapi kita harus mengetahui mengapa jal itu terjadi?

►       Prof Dr Loebby Loqman MH mengatakan bahwa suatu asas pada hukum pidana bisa berubah dengan suatu alasan apabila asas yang lama sebelum perubahan tersebut diterapkan justru menimbulkan ketidakadilan atau belum memberikan keadilan.

►       Dalam Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia terjadi pengecualian asas legalitas, dimana demi kepentingan kedaulatan bangsa, kemungkinan  akan dipergunakan asas retroaktif yang nyata-nyata akan melanggar asas legalitas yang secara prinsip dgunakan dalam hukum pidana secara umum. 4

 

  1. Jelaskan hubungan diantara Undang-undang tindak Pidana Ekonomi dengan ketentuan-ketentuan pidana di bidang perekonomian!

Jawab :

►       Tindak Pidana Ekonomi dalam arti sempit adalah tindak pidana yang termuat dalam Undang-undang No. 7 / DRT /1955,  memuat kaidah-kaidah antara lain:

  1. Pelangaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam pasal 1 sub 1e, yaitu meliputi pelanggaran sesuatu ketentuan berdasarkan yang tersebut dalam ayat itu, dimuali dari a sampai o (sebagian telah dicabut).
  2. Pelanggaran terhadap pasal 26, 32 dan 33 Undang-undang tersebut.
  3. Pelanggaran ketentuan dalam perundang-undangan lain sepanjang undang-undang tersebut menyatakan sebagai Tundak Pidana Ekonomi.

►       Tindak Pidana Ekonomi dalam arti luas adalah seluruh tindak pidana di bidang perekonomian di luar Undang-undang No. 7/DRT/1955, dan ketentuan perundang-undangan non hukum pidana di bidang perkonomian yang memuat aturan pidana di dalamnya. Seperti Undang-undang Perpajakan. 5

       Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hubungan tindak Pidana Ekonomi meliputi tindak pidana yang dimuat dalam ketentuan UU No. 7/DRT/1955 dan ketentuan perundang-undangan di luar Undang-undang tersebut dan diluar KUHP dimana undang-undang tertentu  mengatur bidang perekonomian dan memuat aturan pidananya. 

 

  1. Jelaskan bahwa :

► Tugas Kepolisian dalam sistem peradilan pidana Merupakan pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana!

►  Diskresi kepolisian berdasarkan kepada Clear Present Danger!

Jawab :

►       Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistematik dari subsiste-subsistem pendukungnya yaitu; Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan dan suatu kesatuan berusaha mentrans-formasikan masukan menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, kejahatan dan kesejahteraan sosial. Dan dalam pelaksanaannya harus tercipta keterpaduan gerak sistematik dari subsistem-subsistem yang ada.6

 

 

►       Di dalam proses Peradilan Pidana, fungsi Kepolisian adalah sebagai pintu gerbang. Dimana pada hakekatnya Kepolisian mengantar seseorang apakah akan menjadi seorang narapidana ataukah tidak.7      

►       Pendapat Siswa Dapat diartikan pula bahwa fungsi Kepolisian menen-tukan suatu masukan (input) untuk ditransformasikan ke dalam suatu proses peradilan pidana dan akan menghasilkan keluaran (output) berupa hasil putusan hakim.

►       Dalam Pelaksanaan tugasnya polisi memiliki kewenangan yang sangat penting yaitu Diskresi yang berdasarkan kepada Clear and Present Danger, yang artinya bahwa ancaman itu memang nyata-nyata  ada dapat membahayakan.

 

 

PERKEMBANGAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA

 

Sebagai pengantar ulasan mengenai perkembangan pemidanan dalam hukum pidana, penulis mengartikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pemidanaan dengan hukum pidana tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana mempunyai unsur pokok yaitu Norma dan Sanksi. Menurut pendapat Vos memang tidak disangkal adanya kaitan antar tujuan hukum pidana dengan tujuan hukuman atau pemidanaannya.

Berbicara tentang pemidanaan dalam hukum pidana perlu difahami hal-hal yang menyangkut pengertian, dasar dan tujuan pemidanaan tersebut. Dan untuk mengetahui perkembangan pemidanaan tersebut tentunya berkaitan dengan suatu kepentingan dan tujuan pemidanaan. Untuk itulah penulis akan mencoba mengulas perkembangan pemidanaan dengan berdasarkan existensi dari pemidanaan itu sendiri.

  1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan asal kata dari pidana atau hukuman (straf) yang secara obyektif isinya merupakan gangguan yang normaliter, dan secara subyektif merupakan suatu penderitaan yang dialami (malum pasionis). Maksudnya adalah isi dari pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang dijatuhkan setelah mempertimbangkan secara mantap, dan penderitaan tersebut diterapkan dengan sengaja. Pemidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsider. Yakni pemidanaan hanya diperbolehkan apabila didasarkan pada perundang-undangan, itupun hanya akan dilaksanakan apabila secara faktual upaya-upaya lainnya tidak membawa hasil dalam mencapai tujuan prevensi umum maupun khusus.

  1. Dasar Pemidanaan

Ungkapan “Tiada kesalahan tanpa hukuman”,  menunjukan bahwa pemidanaan adalah suatu ganjaran bagi perilaku tertentu. Dan perilaku tersebut dilegitimasikan sebagai suatu kesalahan. Maka dapat diartikan bahwa pemidanaan merupakan pengesahan kesalahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan tidak akan mungkin dilakukan tanpa kesalahan. Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan itu sendiri adalah suatu perilaku yang secara obyektif bertentangan dengan hukum, dan dalam suatu negara hukum, perilaku tersebut sebelumnya sudah harus diatur dalam perundang-undangan; walaupun hal itu bukanlah merupakan suatu postulat/dalil yang sepenuhnya berlaku. (D. Van Eck 1971 : 107)

  1. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan berkaitan dengan dasar dari pemidanaan yang berupa kesalahan yang dilegitimasikan. Yaitu sejauhmana  dan bilamana suatu kesalahan tersebut dapat disahkan? Jonkers berpendapat bahwa secara umum dapat dikatakan tujuan pemidanaan mempunyai dasar legitimasi kalau berkaitan dengan pencegahan kejahatan (criminaliteits preventie)

Tujuan Pemidanaan  antara lain :

 

  1. Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat (prevensi);
  2. Memasyarakatakan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna (resosialisasi);
  3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  4. Membebaskan rasa bersalah para narapidana.
  5. Jenis Pemidanaan

Dalam Pasal 10 KUHP telah diatur jenis pidana atau pemidanaan yaitu :

Hukuman pokok yang terdiri dari :

  1. Pidana Mati
  2. Pidana Penjara
  3. Pidana Kurungan
  4. Pidana Denda

Hukuman Tambahan yang terdiri dari :

  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 1946, diintrodusir jenis pidana baru, yaitu “Pidana Tutupan”, yakni hilangnya kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana yang mempunyai motivasi yangperlu dihormati, umpamanya pelaku kejahatan politik, dan sebagainya. Akan tetapi sejauh ini Pengadilan di Indonesia belum pernah menjatuhkan jenis pidana tersebut, dan sampai sekarang pun belum ditentukan secara rinci tentang jenis pidana tutupan tersebut.

  1. Perkembangan Pemidanaan

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Perkembangan pemidanaan pada awalnya banyak  dipengaruhi oleh efektifitas pencapaian tujuan pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan dianggap efektif apabila narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana setelah dia selesai melaksanakan konsep klasik mengenaiTeori Pemidanaan yaitu :

  1. Teori Pembalasan :

Teori ini menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lain untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Masyarakat tidak rela dengan dilanggarnya norma dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat  masyarakat menghendaki pelaku tindak pidana diberikan sanksi. Dalam kontek penerapannya di KUHP sudah ditetapkan suatu jenis pidana pokok yaitu pidana mati, yang semata-mata untuk tujuan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam masyarakat timbul kelompok yang tidak menyetujui pidana mati tersebut, akan tetapi terdapat pula kelompok yang asih menginginkan dipertahankannya pidana mati. Masing-masing kelompok sama-sama mempunyai argumentsi yag kuat. Sehingga akhirnya apakah pidana mati masih dipertahankan atau aka dihapus dalam Hukum Pidana Indonesia adalah merupakan Politik hukum pemerintah.

Suatu perkembangan dalam rancangan KUHP baru, pidana mati masih dicantumkan. Klasifikasinya bukan merupakan pidana pokok lagi, akan tetapi dianggap sebagai pidana yang khusus sifatnya.

  1. Teori Tujuan

Dalam teori ini yang diutamakan adalah melihat tujuan pemidanaan, yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Akan tetapi dapat juga bertujuan untuk mengasingkan narapidana dari masyarakat.

 

 

►        Menurut pendapat Prof Dr. Loebby Loqman, SH, MH bahwa selama ini negara menganggap penjara merupakan hukuman yang paling ampuh dan efektik bagi pelaku tindak pidana, tetapi dalam perkembangannya negara masih dirugikan sehingga perlu diberikan hukuman lain yang lebih setimpal dengan perbuatannya. Hal ini lah dapat dijadikan dasar perlunya penambahan pemidanaan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana.

►        Dan dalam rancangan KUHP Baru, Pidana Ganti Kerugian termasuk kedalam jenis pidana tambahan. Sehingga terlihat disini bahwa ganti kerugian sudah dimasukan dalam sanksi hukum pidana. Selama ini ganti kerugian merupakan aspek hukum perdata,. Dengan demikian ganti kerugian dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam peradilan pidana. 3

 

 

KEBERADAAN HAKIM KOMISARIS

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

 

  1. Latar Belakang Konsep

Yang dimaksud dengan Hakim Komisaris adalah lembaga hakim yang berkedudukan di kantor polisi setempat (Kantor penyidik) yang telah aktif dalam pemeriksaan pendahuluan yakni pada tahap penyidikan dan penuntutan. Ide dasar pembentukan Hakim Komisaris tersebut mengacu kepada Rechter Commisaris yang terdapat di Belanda sebagai lembaga hakim yang bertugas menentukan kapan dilakukannya upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan baik tempat maupun badan, penyitaan barang terhadap tersangka maupun terdakwa.

Ide dasar keberadaan hakim komisaris tersebut merupakan jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Hakim Komisaris dapat membedakan antara seorang “diduga” telah melakukan tindak pidana serta “diduga keras” telah melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu hakim yang menjabat sebagai hakim komisaris haruslah hakim yang senior serta mempunyai kredibilitas tinggi sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan upaya paksa.

Salah tafsir tentang ide dasar hakim komisaris adalah karena seperti di Belanda disebut Rechter Commisaris, sehingga diterjemaahkan oleh tim penyusun rancangan KUHAP dengan hakim komisaris dimana akhirnya ditafsirkan sebagai hakim yang mengadili sebagaimana hakim di pengadilan negeri. Dengan demikian hakim komisaris bukanlah “hakim palu” seperti di pengadilan meskipun memang hakim komisaris tersebut dijabat oleh hakim dari pengadilan. Hal ini menyebabkan adanya praperadilan yang berada di pengadilan negeri dan memang bertindak sebagai hakim palu, seperti termuat dalam KUHAP dengan wewenang mengadili, meskipun dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Yaitu memeriksa keabsahan penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, memberikan rehabilitasi dan ganti rugi. Hakim komisaris seperti juga di Belanda bukan berkantor di Pengadilan, akan tetapi berkantor di tempat pengawai penyidik. Sehingga dapat secara langsung melakukan pelaksanaan perintah upaya paksa. Upaya paksa merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena itu harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang penggunaan upaya paksa.

Timbul permasalahan apakah Hakim Komisaris bisa diterapkan di ndonesia? Hal ini akan kita coba analisa dengan melihat faktor-faktor yang menguntungkan maupun yag merugikan.

 

  1. Peluang Penerapan Hakim Komisaris di Indonesia

Seperti yang telah diulas di muka bahwa ide dasar keberadaan Hakim Komisaris adalah untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan. Yakni untuk memastikan keabsahan secara formil dan materil dari upaya paksa sebagaimana tersebut datas. Oleh karena itu keberadaanya tersebut dapat dikatakan sangat membantu terutama dalam upaya pemantapan profesionalisme peradilan yang dapat dipertangungjawabkan secara hukum. Peluang lainnya dari keberadaan Hakim Komisaris akan lebih mengontrol dan mengendalikan terhadap penyimpangan ataupun kesalahan prosedur yang dilakukan petugas penyidik di lapangan. Meskipun sebenarnya faktor prilaku individu untuk berbuat menyimpang belum bisa sepenuhnya dapat dikontrol.

Disamping itu bila ditinjau dari konsepsi Sistem Peradilan Pidana, yang merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat gerak sistematik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasi-kan masukan (input) menjadi keluaran (output), yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana berupa Resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam gerak operasionalnya diperlukan adanya persamaan persepsi dan keterpaduan yang harmonis dalam melakukan fungsinya sebagai sarana penegakan hukum. Sehingga keberadaan Hakim Komisaris yang tugasnya melekat pada kantor polisi bukan merupakan suatu hal yang istimewa, tetapi dapat dilihat sebagai suatu wujud keterpaduan sistem penegakan hukum, demi tercapainya tujuan Sistem Peradilan pidana.

Bila kita bandingkan dengan wewenang Praperadilan yang hanya memeriksa dan memutus mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan serta ganti rugi dan rehabilitasi. Sedangkan Hakim Komisaris bertugas menentukan keabsah-an penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jika hal ini diarahkan kepada perwujudan perlindungan Hak Asasi Manusia,  menunjukkan adanya saling melengkapi sehingga dapat lebih mencermin-kan perlindungan HAM yang lebih luas. Tentunya bila kewenangan tersebut digabungkan menjadi suatu konsep baru perlunya Hakim Komisaris dan lembaga Praperadilan. Tetapi bila salah satu yang hanya diberlakukan masih belum bisa menjamin perlindungan HAM secara lebih luas, khususnya dalam hal upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.

 

  1. Kendala Dalam Penerapan Hakim Komisaris.

Setelah kita melihat peluang-peluang atau keuntungan dengan diberlakukannya Hakim Komisaris tersebut di atas, masih ditemukan kendala-kendala yang perlu dipertimbangkan. Kendala-kendala ini lebih bersifat realitas di lapangan yang antara lain:

  1. Efektifitas Waktu

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Polri di mulai dari satuan terendah (Polsek) sampai dengan yang tertingi (Mabes polri), dalam kenyataannya dihadapkan kepada tuntutan untuk bertindak di samping memerlukan ketepatan juga perlu kecepatan. Hal ini didasarkan kepada kepentingan pelayanan dan kepentingan suksesnya penyidikan.

 

Apabila dikaitkan dengan rencana pembentukan lembaga hakim komisaris, hal ini akan menimbulkan hal-hal yang menjadikan kendala dalam proses penyidikan, diantaranya :

  • Akan menimbulkan birokrasi dan prosedur yang relatif rumit dalam melakukan upaya paksa, sehingga dikhawatirkan akan memper-lambat tindakan petugas untuk melakukan upaya paksa.
  • Dikaitkan dengan satuan terkecil (Polsek) yang terkadang berada jauh dan terpencar dari satuan Polres, yang juga memiliki kewenangan penyidikan, khususnya dalam upaya paksa, yang nota-bene bekerja 24 jam, sehingga Hakim Komisaris pun harus mampu menyesuaikan waktu operasional penyidik di lapangan.
  1. Efektifitas dan Efisiensi Sumber daya manusia.

Syarat untuk menjadi Hakim Komisaris adalah ditunjuk dari hakim senior yang memiliki kredibilitas tinggi sehingga dapat menganalisa dan tidak boleh salah dalam merekomendasikan keabsahan upaya paksa yang dilakukan penyidik.

Maka timbul persoalan, apakah personil sebagaimana disyaratkan tersebut sudah tersedia untuk meng-cover seluruh satuan penyidikan dari tingkat tertingi (Mabes Polri) sampai ke tingkat terendah (Polsek)? Tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekosongan hakim di pengadilan karena hakim-hakim yang kredibel dan senior banyak terlibat dalam lembaga Hakim Komisaris.

Hal ini menjadi situasi yang dilematis bila lembaga hakim komisaris diberlakukan tanpa mempertimbangkan jumlah sumber daya manusianya yang tersedia. Karena di satu pihak hakim tersebut harus konsentrasi dengan “Meja Hijau” dan palunya, di pihak lain harus melaksanakan tugas sebagai hakim komisaris yang melekat di kantor penyidik.

  1. Tanggung Jawab Tugas

Dengan diberlakukannya lembaga Hakim Komisaris yang secara operasional berada dalam lingkup tugas dan area penyidikan, akan menimbulkan persoalan kepada siapa Hakim Komisaris bertanggung jawab? Hal ini sangat penting, mengingat kemungkinan timbulnya kepentingan sektoral yang tidak diharapkan yang mengintervensi terhadap pelaksanaan tugas Hakim Komisaris.

Dalam rangka akuntabilitas publik terhadap tugas penyidikan khususnya bidang upaya paksa, misalnya bila dalam upaya paksa terjadi kekeliruan syarat formilnya, padahal sudah melalui rekomendasi Hakim Komisaris, yang menjadi permasalahan siapa yang akan mempertanggung-jawabkan kesalahan tersebut. Baragkali ini pun menjadi bahan kajian dalam mengamandemen undang-undang.

 

  1. Kesimpulan

Dengan melihat peluang dan kendala dalam pemberlakuan Hakim Komisaris dalam sistem peradilan Pidana, penulis menyimpulkan bahwa:

  1. Perlunya kesiapan personil yang memadai jumlahnya sesuai kebutuhan organ/satuan penyidik dari tingak tertinggi sampai terendah dan memenuhi persyaratan personal sebagai Hakim Komisaris.
  2. Perlu penegasan aturan (instrumen) yang mengharuskan kesiapan hakim komisaris dalam mengimbangi dinamika pelaksanaan tugas penyidik di lapangan dengan pendekatan waktu.
  3. Dalam perancangan KUHAP baru tentunya banyak pasal-pasal yang perlu diamandemen sesuai dengan keperluan, dan perlu pemikiran serta penelaahan yang dalam, sehingga perlu waktu yang relatif lama dan tentunya biaya yang relatif besar.

Bila konsep-konsep tersebut belum bisa terpenuhi, maka penulis tidak setuju dengan adanya Hakim Komisaris tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan Inefisiensi dan Inefektifitas pelaksanaan tugas di lapangan. Akan tetapi masih  terdapat peluang yang memungkinkan untuk lebih memperhatikan perlindungan Hak Asasi Manusia adalah dengan lebih mengefektikan Lembaga Praperadilan sebagai lembaga kontrol bagi pelaksanaan upaya paksa dengan menambah obyek kewenangannya yang lebih mencerminkan keadilan.

Demikianlah sekilas uraian mengenai keberadaan Hakim Komisaris dalam Sistem peradilan Pidana di Indonesia yang dihadapkan dengan peluang dan kendalanya. Penulis menyadari keterbatasan wawasan terhadap pembahasan materi. Yang menjadi tujuan utama dalam penulisan ini adalah untuk melatih kemampuan olah fikir dan analisa penulis selaku siswa terhadap kemungkinan-kemungkinan suatu produk hukum yang akan diberlakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Dikutip dari Buku Kapita Selekta Tindak Pidana Bidang Perekonomian Karangan Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH, MH

 

2Buku Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang perekonomian; Prof Loebby Loqman, SH, MH

 

3 Dikutip dari Buku Pidana dan Pemidanaan  Bab IV hal 68; Prof Dr Loebby Loqman, SH.  MH.

 

4Buku HAM Dalam HAP hal 96 ; Prof Dr Loebby Loqman, SH, MH

 

5Buku Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian hal 2,3 ; Prof Dr Loebby Loqman, SH, MH

 

6Dikutip dari Buku Kapita Selekta SistemPeradilan Pidana Bab Pendahuluan ; Prof Dr H Muladi, SH

 

7 Buku Pidana dan Pemidanaan hal 27 ; Prof. Dr Loebby Loqman, SH, MH

 

3 Dikutip dari Buku Pidana dan Pemidanaan  Bab IV hal 68; Prof Dr Loebby Loqman, SH.  MH.

 

Iklan