HUKUM PROGRESIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK
MEWUJUDKAN ILMU HUKUM SEBAGAI SEBENAR ILMU

Sebagaimana diuraikan oleh Phippe Nonet dan Philip Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial,
kejahatan,kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan dikota-kota serta abuse of power pada tahun 1960-an,masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut.3 1 Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “Critical Legal Studies Movement”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolah dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum,yaitu hukum represif; hukum otonom; dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keimuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang.
Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul
pada sekitar tahun 2002. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengah tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.3 2 Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical jurisprudence, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya –
sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif–tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status ‘law in the making’ (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).
Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang
menggunakan sarana analytical jurisprudence yang bertolak dari premis
peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (genuine science).
Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam
hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.34 Dalam tipe yang demikian itu, hukum selaludikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atausebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S.Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.
Terkait dengan Legal Realism dan Freirechtslehre, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan Sociological Jurisprudence36 dari Roscoe Pound, yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.37 Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.38
Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam, yakni pada
kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut ‘meta-juridical’. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut ‘logika dan peraturan’. Meski hampir mirip dengan Critical Legal Studies Movement yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977,39 tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada aras non-formal. Oleh sebab Hukum Progresif bersumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa ‘law as a great
36 Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa
asalnya disebut the Sociological Jurisprudence adalah suatu aliran pemikiran dalam jurisprudence yang berkembang di
Amerika Seikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut sociological karena dikembangkan dari
pemikiran dasar seorang hakim bernama Oliver Wendel Holmes, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang
mengatakan” bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang
dapat dipertanggungjawabkan menurut imperative-imperatif logika, namun the life of law has not been logic, it is
experience. Yang dimaksud dengan experience oleh Holmes adalah the sosial atau mungkin the socio psychological
experience. Oleh karena itu dalam sociological jurisprudence, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positive
berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur-prosedur
aplikasinya guna kepentingan praktik professional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistis (walaupun tidak selalu
harus secara normative-positif) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian.
37 Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, hal. 20 yang dimuat dalam Majalah
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro” Masalah-masalah Hukum” menyatakan bahwa modernisasi kebanyakan
dikaitkan dengan pembuatan banyak peraturan baru mengenai ekonomi, sosial, industri.Tetapi yang lebih utama
adalah:apakah yang selanjutnya akan terjadi?disini mulai memasuki masalah efektivitas dari sistem hukum yang
sementara itu telah dimodernisir. Selanjutnya dalam hal.26 beliau mengatakan bahwa Indonesia sekarang ini mewarisi
pemakaian sistem hukum yang boleh dikategorikan ke dalam hukum modern, menurut klafisikasi weber. Dalam istilah
Friedman, maka modernitas ini meliputi unsur struktur dan substansinya. Tetapi sayangnya kita belum juga dapat
mengatakan, bahwa pemakaian sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang
sesuai.
38 Dikutip oleh Satjipto Rahardjo (2005) Op.Cit. hal. 7-8, dari Wolgang Friedmann (1953) Legal Theory. Stevens and Sons
Ltd, London; dan Roscoe Pound (1912) Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. Havard Law Review. Vol. 25,
Desember 1912.
39 Ibid. hal 9, sebagaimana dikutip dari Andrew Altman (1990) Critical Legal Studies – a Liberal Critique.
Pricenton Univ. Press, Pricenton, N.J.anthropological document.40

Dengan pengertiab tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia”, yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.
Bagi Hukum Progresif, hukum adalah realitas yang ada dan hadir dalam
kehidupan manusia. Hukum, sebagaimana halnya dengan alam dan kehidupan, bahkan sebelumnya lagi yakni Allah SWT, merupakan realitas yang telah ada lebih dulu daripada ilmu. Realitas itu merupakan basis ilmu. Kebenaran adalah jalan yang melalui itu ilmu digali dan disajikan kepada publik. Kebenaran merupakan moral dari ilmu. Tidak ada jalan lain yang dapat digunakan oleh ilmu
dalam menghadapi hukum kecuali berdasarkan kebenaran.41
Agar ilmu hukum dapat tampil sebagai sebenar ilmu, maka pemahaman,
penggarapan, dan penyelenggaraan hukum dilakukan dengan secara holistik.
Untuk mencapai tujuan seperti itu, maka hukum harus diterima sebagai realitas
yang utuh, tanpa ada reduksi. Untuk itu cara pandang, pemikiran ataupun
pendekatan yang bersifat linier-mekanistik-rasional, perlu direkonstruksi secara
menyeluruh, bukan saja pada tataran normatif, melainkan juga pada tataran
paradigmatis. Paradigma baru yang dibutuhkan adalah paradigma holistik.42
Pendekatan holistik dalam ilmu hukum ini merupakan pendekatan baru
yang berbeda bahkan berseberangan dengan pendekatan konvensional yang positivistik. Pendekatan ini penting untuk digunakan sebab saat ini dalam tataran teoritis maupun praktis telah terjadi krisis hukum yang begitu kompleks dan multidimensional dalam skala lokal, nasional maupun global. Krisis hukum tersebut apabila dicermati identik dengan pemikiran Newtonian, hukum positif atau sering disebut sebagai hukum modern43 adalah karya manusia yang
40 Satjipto Rahardjo (2000) Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan (Teaching Order Finding Disorder)
Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan. Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar
Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 15 Desember 2000, hal. 4.
41 Satjipto Rahardjo (2004) Op.Cit. hal. 2-18.
42 Sudjito (2005) Ringkasan Disertasi, Hukum Pengelolaan Irigasi: Suatu Percobaan untuk Melakukan Pengaturan Secara
Holistik. Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 10.
43 Satjipto Rahardjo dalam Makalah yang disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977)
menguraikan Marc Galanter yang menyebut tidak kurang dari 11 (sebelas) karakteristik hukum modern.Beberapa
diantaranya: hukum itu lebih bersifat territorial daripada personal, dalam arti penerapannya tidak terikat pada kasta,
agama atau ras tertentu;sistem diorganisir secara hierarkis dan birokratis; sistem itu juga rasional, artinya, teknikteknisnya
dapat dipelajari dengan menggunakan logika dari bahan-bahan hukum yang tersedia dan di samping itu hukum purposeful, sistematis, logis-rasional, sehingga segala hal yang serba metafisis dan teologis dipandang sebagai “abberational data”, dan oleh karenanya mesti ditolak. “Positivisme”, berolah ilmu dengan cara-cara atomisasi, yaitu memecahmecah, memilah-milah, dan menggolong-golongkan obyek yang dipelajarinya secara rasional. Hasil berolah ilmu positivisme yang demikian itu menghasilkan ilmu hukum sebagai building blocks – ibarat bangunan yang tersusun atas batubatu, di mana masing-masing batu itu merupakan entitas yang terpisah dan mandiri. Dengan mendasarkan diri pada tertib berfikir Cartesian (Cogito ergosum), maka terlihat bahwa “berpikir” adalah kategori tersendiri, sementara obyek yang dipelajari pun merupakan kategori tersendiri pula, yang masing-masing terlepas. Di sana, ada pemisahan antara mind dan matter. Pikiran, memiliki otoritas penuh, dan pikiranlah yang menentukan identitas dari obyek yang dipelajari itu. Dalam posisi mind determined the matter itulah, berbagai manipulasi terhadap obyek dapat dan sering terjadi. Manipulasi itu antara lain berujud pembuangan data yang dianggap tidak dapat dimasukkan dalam tubuh teorinya, akan dipandang sebagai ”aberrational data”, dan oleh karena itu harus dibuang. Hal demikian dilakukan demi menjaga, menyelamatkan dan mempertahankan teorinya. Lebih lanjut ketika tertib berpikir Newtonian yang mekanistik juga dimasukkan dalam berolah ilmu, maka keutuhan realitas menjadi semakin tereduksi. Realitas yang dapat diterima dan dipandang rasional serta dijadikan obyek kajian, hanyalah realitas yang diperoleh melalui cara-cara kerja yang atomistik-linier-mekanistik.
Dalam suasana rationality above else dan tertib berpikir yang atomistiklinier- mekanistik itu, perkembangan ilmu hukum seakan-akan telah menemukan bentuknya, yaitu hukum yang diperlukan bagi manusia modern. Apa yang ingin dicapai dengan “hukum” bukanlah “keadilan dan kebahagiaan”, melainkan “cukup” membuat, menjalankan dan menerapkan hukum secara rasional. Artinya, hukum sudah diyakini sebagai cermin kebenaran apabila orang sudah dinilai dari sudut kegunaannya sebagai sarana untuk menggarap masyarakat, tidak dari kualitas formalnya; hukum itu bias diubah-ubah dan bukan merupakan sesuatu yang keramat-kaku; eksistensi hukum dikaitkan pada (kedaulatan)
Negara. berpegangan pada rasionalitas itu. Hukum tidak untuk tujuan yang lebih besar daripada sekedar rasionalitas. Akibatnya, hukum menjadi kering.44 Perkembangan ilmu dan teori-teori hukum mutakhir, seperti teori relativitas, teori kuantum maupun chaos theory of law, tidak dapat menerima tertib berpikir yang atomistik-linier-mekanistis tersebut. Bagi ilmuwan-ilmuwan pengikut teori-teori mutakhir tersebut, hukum bukanlah statis, melainkan dinamis.
Hukum tidak dapat direduksi ke dalam partikel-partikel yang terlepas dan
mandiri. Hukum yang utuh adalah kesatuan jaringan dari entitas-entitas, yang terhubungkan dalam suatu proses interaksi, interkoneksi dan indeterminasi. Dalam kesatuan jaringan dan proses yang demikian itu, akan terlihat bahwa hukum penuh dengan ketidakpastian (uncertainty), dan ada yang bersifat metafisis dan teologis. Untuk berbicara ilmu hukum sebagai genuine science, realitas keteraturan maupun ketidakteraturan itu harus diterima secara utuh, tidak boleh ada reduksi sebagaimana dilakukan positivisme.45 Cara yang lebih tepat untuk berolah ilmu terhadap realitas yang kompleks adalah dengan teori hukum yang bertolak dari realitas hukum yang tidak teratur atau kacau (chaos), dan sekaligus menempatkan keteraturan dan ketidakteraturan hukum tersebut sebagai satu kesatuan utuh. Di sinilah kehadiran paradigma holistik menjadi keniscayaan. Dalam perspektif paradigma holistik, tujuan saintifik (termasuk ilmu hukum) adalah pengungkapan kesatuan yang mendasari semua alam ciptaanNya. Di sini, beragam disiplin ilmu dipahami, digarap dan diselenggarakan secara holistik, untuk memberikan gambaran alam dan kehidupan yang utuh. Ilmu hukum dapat dikategorikan sebagai sebenar ilmu, apabila segenap aktivitas keilmuannya dapat mendekatkan orientasi manusia kepada Tuhan, berporos pada Tuhan dan dimaksudkan untuk menuju kepada keridhaan Allah swt, baik secara teoritis maupun praktis. Tidaklah berlebihan, kalau rumusan-rumusan
44 Satjipto Rahardjo (2000) Op.Cit., hal. 19.
45Hal tersebut sangat berseberangan dengan pendapat Mulyana W. Kusumah dan Paul S Baut, dalam bukunya Hukum,
Politik dan Perubahan Sosial,hal.21 yang menguraikan bahwa dengan konsep hukum responsip, kesempatan untuk
berpartisipasi dalam pembentukan hukum lebih terbuka. Dalam pengertian ini, arena hukum menjadi semacam forum
politik, dan partisipasi hukum mengandung dimensi politik. Dengan perkataan lain, aksi hukum merupakan wahana bagi
kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum paradigma holistik dipandang sebagai escape into total order. Paradigma holistik merupakan upaya untuk mengetahui alam dengan norma-norma sains-sakral, yaitu sains yang terbingkai dalam pandangan dunia yang teistik. Paradigma
holistik merupakan upaya untuk menuju dan memperoleh kebenaran absolut yang memberikan pencerahan rohani, berakar pada kalbu dan akal, berpegang pada pandangan kesatuan alam, dan perhatiannya luas pada perikemanusiaan.
Paradigma inilah yang dapat menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu yang
bermanfaat. Hanya dengan bantuan ilmu hukum yang demikian itulah manusia dapat hidup serasi dengan dirinya, dengan alam, dan dengan Tuhan.46
Bagaimana pun ilmu hukum tidak dapat mengisolasi diri terhadap ilmu
lain,karena pada dasarnya semua ilmu merupakan satu kesatuan, yang terjalin
dalam hubungan saling mempengaruhi. Ilmu hukum tidak dapat menutup diri dari hal-hal yang metafisis dan teologis. Oleh sebab itu akan lebih tepat kalau ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang tatanan (order). Order di sini dalam pengertiannya yang utuh merupakan substansi yang paling luas dan kompleks, daripada segala yang biasa tampil sebagai obyek ilmu hukum konvensional.
Order, adalah suatu keadaan yang ada begitu saja dan tidak normatif. Order, adalah “hukum” yang lebih utuh.
Mengkonsepkan hukum sebagai order membawa konsekuensi bahwa
teori yang dapat memberi penjelasan dengan baik terhadap realitas hukum yang kompleks adalah chaos theory of law. Ketertiban dan kekacauan bukanlah dua hal yang berseberangan, bukan sesuatu yang dikotomi, hitam atau putih, melainkan sebagai realitas yang saling berhubungan, saling mengisi, dan berkelindan dalam suatu proses perubahan secara terus-menerus, tanpa henti.
Chaos, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dapat diubah
menjdai sebuah peluang masa depan. Syaratnya adalah kesediaan untuk
melihat hukum sebagai “tumbuhan merambat” (rhizome) yang bersifat chaotic,
dengan menerapkan prinsip-prinsip hubungan (connection), musyawarahdialogis,
adaptasi (adaptability), dan keutuhan (wholenessity). Dengan prinsipprinsip
tersebut, hukum dipahami sebagai realitas yang tak henti-hentinya
46 Sudjito. Op.Cit. hal. 14.

menghubungkan dirinya dengan realitas lain dalam pola chaotic. Nilai-nilai keadilan hukum yang relatif dan plural dikomunikasikan terhadap pihak lain melalui musyawarah-dialogis. Penilaian etis terjalin dengan penalaran, dan dalam bernalar/berpikir mencakup pula mawas diri dengan jujur, sampai pada andaian-andaian dasarnya (Begruendungs-verfahren). Lebih lanjut, hasil-hasil musyawarah-dialog dirangkum (integrated) ke dalam kerangka kefilsafatan yang lebih luas, demi “Bildung” individual. Dengan demikian, tatkala dua sistem hukum atau lebih bertemu, maka terjadi hubungan timbal balik yang saling mengisi, dan bukan tolak-menolak. Segala bentuk pemahaman, penggarapan dan penyelenggaraan hukum dilakukan secara simultan konsisten dan terpadu.47

Iklan