Garofalo (1977) melakukan survei yang menunjukkan bahwa sejumlah besar orang takut (fear) terhadap viktimisasi kriminal dan cukup besar dalam mempengaruhi kualitas hidup. Dalam rangka mengurangi resiko menjadi korban kejahatan, banyak orang mengambil langkah pencegahan seperti menghindari tempat tertentu atau sekedar di rumah saja. Ketika terpaksa keluar malam, lebih banyak yang memilih mengendarai kendaraan sendiri dari pada berjalan kaki, keluar hanya ketika ada yang menemani atau membawa senjata atau peluit.

Ketakutan terhadap viktimisasi kriminal terjadi baik di rumah maupun di jalan. Untuk melindungi diri sendiri dari pembobolan rumah, mereka membeli sistem alarm yang cukup mahal, anjing, senjata atau bahkan menyewa penjaga pribadi.

Dari kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara fear dan viktimisasi cukup kuat alias saling mempengaruhi dimana adanya viktimisasi akan menimbulkan fear, meningkatnya viktimisasi juga akan meningkatkan fear vice versa.

 

  1. Hubungan antara state victimitation dan structural victimitation

Dalam perpektif viktimologi, pada prinsipnya negara berkewajiban menjamin rasa aman dan perlindungan bagi warganya dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana peran negara dalam penyelenggaraan negara melalui proses dalam suatu sistem yang ada, apakah negara berperan atau mempunyai andil dalam menimbulkan viktimisasi?

Berbagai kebijakan/peraturan/keputusan presiden tercermin pada kebijakan negara pusat maupun lokal yang keliru, akibatnya menimbulkan viktimisasi atau juga yang mendiskriminasi kelompok sipil tertentu sehingga terjadi viktimisasi. Pada berbagai kekerasan oleh negara telah terjadi abuse of public power, hal itu juga dapat dikategorikan sebagai state victimitation.

Viktimisasi struktural meliputi politically, socially, legally, economically dan   power abuse.Viktimisasi struktural merupakan bentuk kejahatan non-kekerasan dengan ciri hampir selalu impersonal, random. Korban massif, kolektif. Bisa berbentuk derita fisik atau pun non-fisik. Viktimisasi berlangsung prosesual, tidak kasat mata dan tidak langsung. Implikasinya pada berbagai sistem di masyarakat.

Ciri korban kejahatan non-kekerasan meliputi perasaan ketakutan terhadap kejahatan tidak berkembang, tidak merasa diancam/terancam secara fisik, tidak acuh/mengerti/sadar bahwa telah terviktimisasi dan indikasi kondisi ‘ketergantungan’ dan sikap ‘pasrah’.

Jika melihat kedua penjelasan di atas, dapat dipastikan adanya hubungan antara state victimitation dan structural victimitation. Hubungan itu dapat dilihat dalam kasus-kasus viktimisasi struktural yang umumnya dilakukan negara seperti status tahanan politik dimana negara telah melakukan viktimisasi dalam bidang politik sehingga seseorang yang telah mendapat status tahanan politik, sudah tidak bebas lagi mengekspresikan dirinya.

Dalam socially structural victimitation, peran negara juga dapat dilihat ketika menaikkan tarif tol atau kasus yang terbaru menaikkan BBM. Dalam hal ini, negara dengan sendirinya telah melakukan viktimisasi terhadap korban yang tidak mampu. Hukuman mati yang dijatuhkan negara juga merupakan contoh kasus legally structural victimitation dimana negara mengambil hak hidup warga negara yang seharusnya dilindungi konstitusi.

Economically structural victimitation melibatkan negara dalam kasus pelarangan pasar dan digantikan dengan banyaknya supermarket yang mematikan pasar rakyat. Terakhir, mungkin merupakan victimitation caused by power abuse yang jelas domain negara seperti dalam kasus-kasus pemilu atau pilkada. Kecurangan yang terjadi dalam kasus-kasus seperti itu kelihatannya tidak menimbulkan korban, padahal yang terjadi adalah kasus seperti itulah yang banyak menimbulkan korban karena dilakukan secara sistematis.

 

  1. Coping the grief lebih baik dari pada denying the grief

Dalam konteks membantu korban, coping the grief atau dengan kata lain beradaptasi dengan kesedihan tentu lebih baik dari denying the grief atau menyangkal bahwa peristiwa itu telah terjadi. Kenapa hal itu lebih baik? Karena seorang korban adalah orang yang menderita baik secara fisik maupun emosi atau bahkan kehilangan finansial akibat terjadinya kejahatan. Seringkali, kejahatan mempengaruhi tidak saja korban itu sendiri, tapi juga keluarganya. Efeknya bisa bervariasi, mulai dari sang korban, keluarganya, teman termasuk juga lingkungannya.

Korban biasanya mengalami perasaan tidak percaya bahwa kejahatan telah terjadi padanya. Hal ini merupakan reaksi umum. Hal itu akan berlangsung terus, mulai dari gejala fisik sampai perasaan yang campur aduk. Pentingnya hal ini diketahui korban karena merupakan gejala yang umum terjadi dan sekaligus proses mengatasi peristiwa trauma. Dengan adanya dukungan keluarga dan teman, perasaan ini biasanya akan berangsur menghilang. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari bantuan dari orang lain. Disinilah coping the grief merupakan elemen penting dalam peristiwa kejahatan yang akan membantu korban mengatasi perasaannya.

 

  1. Meningkatkan kinerja LPSK-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan namanya dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan saksi dan korban dimana selama ini, kedua elemen itu seringkali diabaikan dalam sistem peradilan pidana.

Adanya UU No.13 Tahun 2006 memberi landasan hukum yang cukup kuat terhadap keberadaan lembaga ini. Dalam konteks viktimologi, sayangnya, UU tersebut juga belum memberikan banyak kontribusi terhadap korban .

Dalam pasal 7 ayat 1 misalnya, korban melalui LPSK dapat menuntut hak mereka atas kompensasi untuk pelanggaran HAM berat dan restitusi atau ganti rugi dalam tindak pidana. Definisi ini sesungguhnya tak sesuai dengan peraturan yang terlebih dahulu ada, yakni PP No. 3 Tahun 2002. Walau berkonteks pelanggaran HAM berat, PP itu menjabarkan hak-hak korban selain kompensasi dan restitusi, juga rehabilitasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja LPSK sehingga mampu menolong korban secara komprehensif menurut penulis sebaiknya PP yang mengatur tentang hal ini segera diterbitkan.

LPSK sendiri, sampai tulisan ini dibuat, belum terbentuk secara formal karena calon anggota yang sudah terpilih belum disahkan oleh presiden. Jadi, alangkah lebih baik jika anggota yang nantinya akan duduk dalam lembaga ini diberikan sosialisasi mendalam tentang korban dan peranannya dalam suatu kejahatan sehingga tidak ada lagi salah pengertian atau perlakuan terhadap korban yang terlibat dalam suatu peristiwa kejahatan.

 

Realitas sosial yang ada disetiap Negara ketika maraknya terjadi kejahatan maka yang akan muncul berbarengan dengan kejahatan tersebut adalah penjahat (pelaku kejahatan), reaksi sosial (dapat berupa pengucilan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan) dan korban. Dunia akademik dalam menghadapi tantangan tersebut maka perlu secara mendalam menjawab realitas sosial tersebut dengan pendekatan keilmuan, dalam hal mencari tahu tentang kejahatan maka diperlukan pendekatan keilmuan Kriminologi, sementara untuk mencari tahu jawaban mengenai korban maka diperlukan pendekatan keilmuan viktimologi.

Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft, and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators”

Bertolak dari pendapat Frank R. Prassel diatas maka dapat kita lihat bahwa betapa korban pada kenyataannya harus merasakan kembali penderitaannya setelah menjadi korban secara langsung dari perbuatan pelaku, kini harus mengalami menjadi korban kedua kalinya (second victimisation) bahkan hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak maupun unsur-unsur sistem yang seharusnya menjadi harapan bagi korban dalam memberikan perlindungan.

 

Masyarakat luas dalam mencari tahu jawaban fenomena kejahatan yang belum dipahami maka perlu untuk bertanya pada pakar yang ahli di bidangnya, Indonesia bisa cukup bangga memiliki pakar Kriminologi (Kriminolog/criminologist) seperti Adrianus Meliala, yang kerap kita lihat diberbagai media masa dalam menjawab fenomena/kasus kejahatan yang baru saja terjadi dengan menggunakan perspektif kriminologi, namun jarang sekali kita lihat munculnya pakar viktimologi (Viktimolog/victimologist) yang memberikan penjelasan, pendekatan viktimologis dan bagaimana pola perlindungan terbaik bagi korban yang muncul sebagai konsekuensi langsung dari kejahatan yang terjadi. Meskipun Kriminolog sekelas Adrianus Meliala terkadang menyisipkan pandangannya terhadap korban namun hal tersebut menjadi perhatian terkecilnya saja, hal ini menjadi tidak adil bagi korban mengingat pihak yang mengalami kerugian terbesar adalah korban. Korban bisa saja menderita kerugian fisik, mental, seksual, ekonomi bahkan ada kemungkinan hak-haknya sebagai Warga Negara terampas dari satu kejadian kejahatan saja.

Iklan