POLEMIK ANDI NURPATI DARI KOMUNIKASI POLITIK

Tentang “bagaimana pandangan saudara mengenai isu-isu yang menjadi perbincangan masyarakat terkait 1. Masalah surat palsu Andi Nurpati/gugatan ketua MK atas surat palsu Andi Nurpati; 2. Simpang siur menyangkut penanganan kasus Nazarudin, sebagai rujukan saran untuk pengambilan keputusan khususnya di Polri”

Fenomena tersebut berawal dari Kasus surat palsu MK berawal dari sengketa Pemilu 2009 di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. KPU menetapkan calon dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat berdasar putusan MK Nomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009. Padahal sebelumnya, MK memenangkan calon legislator dari Partai Gerindra, Mestariani Habie, yang saat ini kasusnya masih bergulir ditangani oleh penyidik Polri dan adanya kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin yang saat ini kasusnya masih ditangani leh penyidik KPK.

……“Mengapa Polri tak mampu menemukan tersangka pengguna dan penyuruh pembuatan surat palsu tersebut? apakah Polri takut atau merasa tertekan secara politis, karena pengguna surat palsu itu disebut-sebut elite politik Partai Demokrat?, DPR didesak untuk membentuk panitia khusus (pansus) skandal korupsi mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Desakan ini disampaikan untuk menyikapi lambannya proses pengusutan hukum oleh KPK atas kasus yang juga menyeret nama sejumlah elite Partai Demokrat ini. Juru bicara Barisan Rakyat Sikat Koruptor (BRSK), Rudi Chaerudin mengaku, pihaknya melihat proses penanganan kasus korupsi Nazaruddin oleh KPK berjalan lamban. “Terbukti sejumlah elite Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus ‘mega’ korupsi Nazaruddin belum tersentuh oleh KPK,” ungkapnya. Untuk itu, lanjutnya, DPR harus turun tangan membentuk pansus mega korupsi Nazaruddin. Harapannya agar proses hukum kasus Nazaruddin dapat segera dituntaskan, termasuk siapa-siapa elite Partai Demokrat yang terlibat…..” , (REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rabu (14/9).

          Ungkapan-ungkapan tersebut adalah sebagian dari isu-isu atau tanggapan masyarakat (opini publik) yang berkembang terhadap bergulirnya kasus surat palsu Andi Nurpati terkait hasil pemilu dari sengketa Pemilu 2009 di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I yang ditangani penyidik Polri dan kasus korupsi Wisma Atlet yang melibatkan mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin yang ditangani Penidik KPK.

Bila dilihat dari kaca mata masyarakat umum dan kacamata penyidikan secara formil, memang penanganan kedua kasus yang menjadi fenomena publik tersebut terkesan lamban dan seolah-olah ada yang ditutup-tutupi. Tetapi kita sebagai masyarakat beradab dan cerdas, tidak usah ikut-ikutan menghujat atau memberikan komentar negatif terhadap proses penyidikan kasus yang sudah ditangani oleh pihak yang berwenang (penyidik Polri dan KPK-red).  “Kita kan tidak tahu kebenarannya seperti apa, karena sampai saat ini kita (masyarakat) tidak pernah melihat bagaimana isi dan bentuk surat asli yang katanya ada oleh ketua MK. Dan kita juga tidak tahu bukti-bukti pendukung apa saja yang ada terkait kasus korupsi yang dilakukan M. Nazarudin untuk dapat menyeret orang-orang yang terkait untuk dapat dijadikan tersangka. Berikan kesempatan dan ruang yang tenang bagi penyidik bekerja secara profesional untuk mengungkap kebenaran yang ada”.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh para penyidik bersangkutan dalam menangani kasus tersebut adalah bekerja secara profesional, transparan, sehingga tidak terkesan bahwa penyidik takut akan penguasa atau diintervensi oleh elit-elit penguasa yang berkepentingan. Dalam hal ini penyidik jangan mempertaruhkan profesionalisme dan kredibilitas organisasinya. Penyidik tidak perlu menanggapi dengan emosi segala tanggapan atau opini masyarakat yang berkembang. Adalah wajar munculnya opini publik dalam setiap pemberitaan yang dikemas sedemikian rupa oleh media. Opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesa dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan, atau berita yang mendapat respon dari masyarakat / publik dan ada feed back dari masyarakat tersebut[1]. Dalam proses penyidikan jangan terlalu banyak melibatkan media dalam teknis penyidikan yang dilakukan. Karena media bisa saja akan memelintir (mengkemas) informasi yang diperoleh agar menarik untuk disimak oleh publik. Para penyidik tidak perlu lagi membuat agenda satting karena bola panas (informasi) sudah menggelinding. Agenda setting adalah upaya media untuk membuat pemberitaannya tidak semata-mata menjadi saluran isu dan peristiwa. Ada strategi, ada kerangka yang dimainkan media sehingga pemberitaan mempunyai nilai lebih terhadap persoalan yang muncul. Idealnya, media tak sekedar menjadi sumber informasi bagi publik. Namun juga memerankan fungsi untuk mampu membangun opini publik secara kontinyu tentang persoalan tertentu, menggerakkan publik untuk memikirkan satu persoalan secara serius, serta mempengaruhi keputusan para pengambil kebijakan. Di sinilah kita membayangkan fungsi media sebagai institusi sosial yang tidak melihat publik semata-mata sebagai konsumen[2].

Dalam fenomena tersebut sudah terjadi komunikasi politik.  Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Atau komunikasi politik adalah pesan yang disampaikan elite politik kepada masyarakat, kemudian pesan tersebut diterima oleh masyarakat sesuai yang diharapkan dan ada respon (feedback) terhadap pesan tersebut.[3] Dalam penyampaian pesan kepada masyarakat, elite politik menggunakan media massa sebagai sarana untuk membentuk opini publik. Makna dari komunikasi politik yaitu 1) kemampuan elit berkomunikasi (communicator capacity); 2) mengemas pesan politik (preparing messages); 3) memahami khalayak/konstituen (analysis target audience); 4) umpan balik yang diharapkan (feedback effect).[4] Terjadinya komunikasi politik ini ditandai dengan adanya komunikasi antara elit politik (communicator capacity) dalam hal ini Partai Demokrat, Mahkamah Konstitusi dan parpol-parpol lainnya. Pesan politik (preparing messages) yang disampaikan  ditujukan kepada masyarakat terkait keberadaan Partai Demokrat dan Penegakan Hukum oleh Polri. Dari pesan-pesan politik yang disampaikan, masyarakat memberikan feedback dari pesan itu melalui media massa. Tujuan akhir dari pesan yang disampaikan elit politik ini (setelah terbentuk opini) adalah momentum pemilu 2014 mendatang. Tujuannya untuk menjatuhkan partai Demokrat oleh parpol-parpol diluar partai Demokrat.

Polri sebagai aparat pemerintah terkena imbas dari blunder politik dari kasus pemalsuan surat Andi Nurpati Partai Demokrat. Kewenangan penyidikan yang dimiliki Polri menyebabkan Polri menerima  dampak dari kekesalan-kekesalan elit politik yang tidak puas. Dari kilasan sejarah yang menunjukkan Polri dekat dengan penguasa, tak heran jika Polri dianggap membela kepentingan penguasa. Polri dinilai lamban dalam memproses kasus pemalsuan surat yang dilaporkan MK. Dari penanganan kasus Andi Nurpati yang dilakukan Polri, terbentuk opini publik bahwa; 1) Polri takut dalam menetapkan Andi Nurpati sebagai tersangka. Pemberitaan yang berulang-ulang mengenai kasus Andi Nurpati, menciptakan opini publik bahwa Andi Nurpati bersalah. Masyarakat menganggap Andi Nurpati adalah tersangka dalam pemalsuan surat, namun Polri sampai saat ini belum menentapkannya sebagai tersangka. Masyarakat menilai ada intervensi dari penguasa sehingga menganggap Polri tidak berani menetapkan Andi Nurpati sebagai tersangka.; 2) Polri memiliki track record jelek dalam penanganan perkara. Banyaknya kasus-kasus yang tidak tuntas yang ditangani oleh Polri, menciptakan opini dalam masyarakat bahwa Polri tidak bisa dipercaya. Pesan yang disampaikan dalam hal ini adalah “wajar kalo perkara tidak selesai karena yang menangani adalah Polri”, menciptakan ketidakpercayaan kepada Polri dalam penangan kasus.

Untuk menghindari adanya kepentingan-kepentingan politik dalam proses hukum, Polri harus tetap berpatokan pada aturan yang ada. Tidak mengikuti kepentingan penguasa atau politik. Jika alat bukti cukup untuk menjerat Andi Nurpati sebagai tersangka maka proses hukum harus berlaku bagi Andi Nurpati. Sebaliknya jika alat bukti tidak mencukupi, Polri harus tegas untuk tidak mengikuti kepentingan dan opini publik yang menghendaki Andi Nurpati sebagia tersangka. Dalam hal ini Polri harus transparan dalam melakukan proses hukum terhadap Andi Nurpati.

Adanya opini yang berkembang, Polri harus bisa mengimbangi dengan melakukan pemberitaan-pemberitaan di media massa. Pemberitaan tersebut selain dilaksanakan oleh Humas, juga ada orang-orang diluar Polri yang bisa menyampaikan ke media mengenai apa yang telah dilakukan oleh Polri. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas dalam masyarakat. Misalkan orang yang ahli komunikasi, ahli kriminologi, ahli hukum atau ahli-ahli lainnya yang ada kaitannya untuk memberikan komentar positif terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan. Mereka diharapkan dapat memberikan pendapatnya melalui retorikanya masing-masing. Retorika adalah sebuah teknik pembujuk-rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional atau argumen, atau kesenian untuk berbicara baik[5]. Hal ini dimaksudkan adalah (jika orang lain yang berbicara, berkomentar dll) untuk mencairkan opini yang sudah terbentuk dalam masyarakat bahwa proses penyidikan dalam kasus atau fenomena tersebut tidak semudah dalam menangani kasus-kasus biasa. Selain itu, diperlukan juga untuk membentuk sebuah tim independen yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kredibilitas baik diluar Polri. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi pemberitaan yang negatif terhadap Polri.

            Semoga masalah ini ada jalan keluar yang terbaik, sehingga masing-masing dapat menjalankan profesionalnya dengan baik demi kemajuan dan pembangunan Bangsa Indonesia kearah yang lebih maksimal.

Daftar Pustaka

  1. Catatan kuliah komunikasi sosial, tanggal 16 Agustus 2011 tentang perkembangan ilmu komunikasi
  2. Catatan kuliah komunikasi sosial, tanggal 7 Agustus 2011 tentang pemahaman komunikasi masa.
  3. Penjelasan Prof. Dr. Bachtiar Aly dalam mata kuliah Komunikasi Sosial pada program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta. Tanggal 10 Agustus 2011.
  4. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA, Bahan ajaran mata kuliah Komunikasi Sosial, Slide ke-2
  5. Dori Wuwur Hendrikus, Retorika Terampil berpidati, Berdiskusi, Beragumentasi, Bernegosiasi, kanisius 1991.
  6. http://jurnalistikuinsgd.wordpress.com/2007/05/04/materi-perkuliahan-“komunikasi-politik”/

Iklan