IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM DENGAN MENGGUNAKAN

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIFE DISPUTE RESOLUTION

Kepustakaan Konseptual

2.2.1       Konsep Restorative Justice.

Dalam penelitian ini yang menjadi kepustakaan konseptual adalah pendapat pakar hukum mengenai Restorative Justice, yaitu menurut pendapat Adrianus E. Meliala dalam makalahnya sebagai narasumber pada acara diskusi kelompok “Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri Tahun 2011, yang dikutip oleh Zakarias Poerba pada Jurnal Studi Kepolisian, mengatakan bahwa ;

“Bagaimana pelaksanaan Restorative Justice dalam konteks Sistem Peradilan Pidana ?  Restorative Justice dalam konteks Sistem Peradilan Pidana, harus dimengerti sebagai : (1) Kehadiran kelembagaan baru yang melengkapi lembaga yang sudah ada : (2) Cara pandang, semangat, motivasi yang tumbuh di kalangan pelaksana peradilan (termasuk Polri) ; (3) Peraturan, regulasi atau manual yang baru atau khusus (termasuk bagi Polri)[1][1]

Pelaksanaan Restoratif Justice oleh penyidik sebagai program Polri yaitu dengan seperangkat pilihan mekanisme resolusi sengketa pidana (termasuk Alternative Dispute Resolution) sangat rentan dengan terhadap pertanggungjawaban penyidik, seperti : penerbitan SP3 tetapi unsur pasal pidananya terpenuhi, SPDP terlanjur sudah dikirim ke Penuntut Umum sehingga menjadi beban bagi penyidik, adanya pemeriksaan oleh Tim Pengawas masalah penyidikan, dan sebagainya.

Selain itu, Pelaksanaan Program Restoratif Justice (dengan Alternative Dispute Resolution) oleh penyidik juga rentan terhadap penyimpangan oleh oknum. Ada dua hal yang dapat terjadi, yang pertama yaitu adanya salah pengertian oleh pihak- pihak berperkara terhadap penyidik bahwa penyidik bermaksud meminta imbalan. Yang kedua, yaitu adanya keinginan dari penyidik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maka pengawasan ketat perlu dilakukan bilamana Program Restoratif Justice (dengan Alternative Dispute Resolution) dilakukan dalam proses penyidikan.

2.2.2       Konsep Permasalahan sosial (Sengketa Pidana).

Mengenai konsep sengketa pidana dalam penelitian ini akan dijelaskan melalui konsep permasalahan sosial karena sengketa pidana merupakan bagian dari permasalahan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dalam bukunya berjudul Sosiologi (Suatu Pengantar) mengatakan bahwa ;

“Masalah sosial [sengketa pidana] adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur- unsur kebudayaan dan masyarakat, yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan- keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.”[2][2]

Masalah dalam hal sengketa pidana diatas juga menyangkut masalah moral, tentang nilai yang perlu sarana sebagai penilai dan pengukurnya, sehingga ketidaksesuaian dapat diungkap sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk dan dapat diterima oleh kelompok sosial atau tidak.

2.2.3       Konsep Alternative Dispute Resolution.

Tujuan Alternative Dispute Resolution adalah terwujudnya “Win-win solution” sebagai bentuk penyelesaian perkara, sementara dalam hukum positif di Indonesia masih menganut sifat “Win-lose solution”. Dalam artikel yang dibuat oleh Prof. dr. Adrianus Meliala mengatakan bahwa masyarakat (khususnya tingkat lokal) sebenarnya memiliki kapasitas tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan perilaku seseorang atau beberapa orang warganya yang dianggap menyimpang atau melanggar pidana”[3][3], mengandung arti bahwa upaya penerapan  Alternative Dispute Resolution  sudah mendapatkan pembenaran oleh para pakar pidana.  Oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian dilakukan upaya koordinasi pemberlakuan ADR ini sebagai altenatif dalam penyelesaian sengketa, maka Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tentang Implementasi polmas dengan menerapkan ADR oleh petugas polmas.

Sedangkan pendapat pakar hukum lainnya yaitu menurut H. Priyatna Abdurasyid mengatakan bahwa ;

“Sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternative atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS / arbitrase [negosiasi dan mediasi] agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut”.[4][4]

Penekanan konsep ADR yang membedakan dengan konsep ADR yang dikemukakan  Prof. dr. Adrianus Meliala diatas adalah tidak selalu ada intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen dalam penyelesaian sengketa pidana.

Pakar hukum lainnya adalah konsep ADR menurut Philip D. Bostwick yang mengatakan bahwa ;

“A set of practices and legal techniques that aim :

a)      To permit legal disputes to be resolved outsidethe courts for the benefit of all disputants.

b)      To reduce the cost of conventional ligitation and the delay to which it is ordinary subjected.

c)      To prevent legal disputes that would otherwise likely be brought to the courts.”[5][5]

(Sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan :

a)      Menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan demi keuntungan para pihak.

b)      Mengurangi biaya ligitasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi.

c)       Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.)

Dari ketiga pendapat pakar hukum diatas maka peneliti menarik kesimpulan tentang konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu merupakan model atau mekanisme penyelesaian sengketa pidana yang berlaku pada sekelompok orang /masyarakat khususnya tingkat lokal, berupa sekumpulan prosedur atau mekanisme agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak, secara umum tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen, dan  tujuannya demi keuntungan para pihak, efisiensi biaya dan waktu, serta mencegah sengketa jalur pengadilan.

2.2.4       Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Dalam konsep ini akan diuraikan tentang beberapa hal pokok yang sangat penting dan merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Konsep ini akan menguraikan setidaknya tentang pengertian Sistem Peradilan Pidana, tujuan dan manfaat Sistem Peradilan Pidana, serta asas- asas yang diberlakukan.

Menurut pendapat Prof. Dr. H.R. Abdussalam, SIK., S.H., M.H. tentang defenisi Sistem Peradilan Pidana, mengatakan bahwa ;

“Sistem Peradilan Pidana merupakan proses penegakkan hukum yang saling berkaitan dan ketergantungan antara sub system polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, hakim, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk membuktikan terjadi tindak pidana kejahatan dan siapa tersangka/ terdakwanya.“[6][6]

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam Sistem Peradilan Pidana harus melibatkan polisi, jaksa, dan hakim untuk memutuskan perkara (pengadilan). Pelaksanaannya bekerja secara linear sejak penanganan yang dimulai oleh Polisi hingga adanya putusan hakim, kemudian pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan.

Tujuan Sistem Peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro dalam bukunya  “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Karangan Buku Ketiga”, yang dikutip oleh Prof. Dr. H.R. Abdussalam, SIK., S.H., M.H. dan Irjen Pol. Drs. DPM Sitompul, S.H., M.H. dalam buku Sistem Peradilan Pidana , dijelaskan dalam beberapa tujuan yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Selain itu, Mardjono Reksodiputro juga menguraikan manfaat Sistem Peradilan Pidana yaitu ;

1.      menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu polisi,

2.      mengetahui keberhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan,

3.      data statistik kriminal dan keberhasilan/ kegagalan  sub sistem menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan sosial pembangunan, dan

4.       memberikan jaminan kepastian hukum (keadilan tidak disebutkan) kepada individu maupun masyarakat.

Ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana[7][7] yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pidana yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut Romli Atmasasmita adalah ;

1.      Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan),

2.      Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana,

3.      Efektifitas system penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara, dan

4.      Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice.

2.2.5       Teori Peran dan Status.

Teori ini digunakan oleh peneliti untuk melihat peran dari pihak- pihak yang bersengketa atau pihak- pihak yang dimaksud menurut  H. Priyatna Abdurasyid , termasuk didalamnya adalah pihak ketiga.

Teori tentang peran dan status yang disampaikan oleh Paul B. Horton dalam bukunya berjudul  Status and Role Theory mengatakan bahwa “Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu, sedangkan status adalah kedudukan seseorang dalam suatu kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain.”, dikandung maksud ada hubungan antara peran dan status dalam kelompok atau dapat dimaknai bahwa setiap anggota dalam kelompok memiliki status dan anggota kelompok tersebut dituntut mentaati peran yang diemban.


ADRIANUS, E. MELIALA, Makalah Sebagai Narasumber pada acara diskusi kelompok I pada hari Selasa 3 Mei 2011, dengan thema “Penyelesaian Perkara Secara ADR” Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri Tahun 2011, yang dikutip oleh ZAKARIAS POERBA, “Alternatif Penyelesaian Perkara oleh Polri Melalui ADR & Restorative Justice”,  Jurnal Studi Kepolisian,  Edisi 075 Juni-November, 2011, hal. 136.

[8][2] SOEKANTO, SOEJONO, “Sosiologi (Suatu Pengantar)”, yang dikutip oleh AFANDI EKA PUTRA, “Skripsi Penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR) oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi dalam Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Sosial”, Jakarta, PTIK Press, 2008, hal. 15.

[9][3] ADIRANUS, E. MELIALA, “Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia”, dikutip dari http:/www.adrianusmeliala.com,2007.

[10][4] H. PRIYATNA ABDURRASYID, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional (BANI), 2002, hal. 17.

[11][5] PHILIP D. BOSTWICK, Going Private With the Judicial System, New York, McGraw-Hill, Inc., 1995, hal. 16.

[12][6] ABDUSSALAM, H.R. dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Restu Agung, 2007, hal. Iii.

[13][7] ROMLI ATMASASMITA, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung, Binacipta, 1996, hal. 10.


[1][1] ADRIANUS, E. MELIALA, Makalah Sebagai Narasumber pada acara diskusi kelompok I pada hari Selasa 3 Mei 2011, dengan thema “Penyelesaian Perkara Secara ADR” Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri Tahun 2011, yang dikutip oleh ZAKARIAS POERBA, “Alternatif Penyelesaian Perkara oleh Polri Melalui ADR & Restorative Justice”,  Jurnal Studi Kepolisian,  Edisi 075 Juni-November, 2011, hal. 136.

[2][2] SOEKANTO, SOEJONO, “Sosiologi (Suatu Pengantar)”, yang dikutip oleh AFANDI EKA PUTRA, “Skripsi Penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR) oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi dalam Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Sosial”, Jakarta, PTIK Press, 2008, hal. 15.

[3][3] ADIRANUS, E. MELIALA, “Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia”, dikutip dari http:/www.adrianusmeliala.com,2007.

[4][4] H. PRIYATNA ABDURRASYID, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional (BANI), 2002, hal. 17.

[5][5] PHILIP D. BOSTWICK, Going Private With the Judicial System, New York, McGraw-Hill, Inc., 1995, hal. 16.

[6][6] ABDUSSALAM, H.R. dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Restu Agung, 2007, hal. Iii.

[7][7] ROMLI ATMASASMITA, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung, Binacipta, 1996, hal. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan