Jawaban :

1.         Faktor-faktor yg hrs diperhatikan oleh administrator dlmcapai tujuan organisasi :

a.   Tugas (task), adminstrator hrs merancang tugas yg jelas mencapai tujuan tersebut. Secara tradisional, tiga kategori tugas polisi meliputi operasi, administrasi da pelayanan.

b.  Sumber Daya (Resource), administrator harus mampu sekaligus dapat menggunakan secara bijaksana berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas demi tercapainya tujuan.

c.   Struktur (structure), dengan adanya karyawan yang ditempatkan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan, orgnisasi kepolisian memerlukan struktur untuk memandu pelaksanaan tugas itu, yg meliputi hierarki, distribusi kewenangan, deskripsi tugas, kebijakan, prosedur, aturan dan peraturan. Administrator hrs menciptakan suatu kerangka kerja yg mengarahkan struktur dan organisasi ke berbagai tugas yg hrs dilakukan, baik polisi yg bertugas dlm bidang pembinaan maupun operasional.

d.  budaya (culture) administrator kepolisian harus dapat membentuk budaya organisasi yang menumbuhkan perilaku yang patut sekaligus menghancurkn perilaku tak patut.

e.  Manajemen (Management), administrator polisi jg harus menyediakan suatu bentuk manajemen dalam keplisian, manajemen dibutuhkan utk menjawab pertanyaan, mengawasi karyawan, dan secara umum utk menjaga departemen pada garis haluannya.

f.   Lingkungn (Enviromental), tujuan departemen kepolisian sebagian ditentukan oleh komunitas dan proses politik, anggaran ditentukan oleh proses politik, karyawan yang direkrut berasal dan tinggal di dunia luar, pelaksanaan tugas polisi dilakukan dalam masyarakat, dll, slah satu tugas administratot adalah mengatur interaksi departemen kepolisian dengan lingkungan sekitarnya.

2.         Dasar pemikiran Parsudi Suparlan : bhw Ilmu Kepolisian adalah sebuah ilmu yg mempelajari masalah sosial dan penanganan masalah sosial. Polisi memiliki tugas yang langsung bersentuhan dgn masyarakat. Oleh karenanya diperlukan dukungan berbagai ilmu/pengetahuan yang dapat membantu Polri dlam menangani / memecahkan masalah2 sosial dlm masyarakat. Penanganan masalah sosial mencakup 2 satuan permsalahan utama yaitu : organisasi polisi dan manajemennya dan manjemen penanganan masalah sosial oleh polisi, sehingga mau tdk mau menggunakan pendekatan antar bidang untuk keberhasilan kerjanya yg mencakup konsep2, teori2 dan metode2 utk keberhasilan penanganannya. (lihat buku Ilmu Kepolisian Parsudi Suparlan hal 27-30)

3.         a.         Pasal 15 ayat 1 huruf e, yaitu : Kepolisian RI berwenang mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangaan administratif kepolisian.

b.         Pasal 15 ayat 2 huruf  f , yaitu : memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha di Bidang Jasa Pengamanan. Dituangkan dlm Perkap No. 24 tahun 2007 ttg Badan Usaha Jasa Pengamanan.

4.         ukuran keberhasilan Polri ditentukan oleh MOP. Manajemen operasional bagi Polri memerlukan pengaturan menurut hirarki kelembagaan dr Mabes sampai Pospol yg mencakup semua unsur operasional spt Intelpol. Rekrim, Sabhara, lantas, Brimob, Polair, Poludara, Satwa. Dgn demikian dsar pemikiran kebehasilan Polri ditentukan oleh terciptanya rasa aman masyarakat, tidak ada fear of crime dan yg lebih penting lagi adanya kepercayaan masyarakat.

5.         Salah satu enjata terampuh bagi Polri dlm menghaddapi tantangan dan masalah2 ttg keberadaan Polri adalah dilaksnakannya UU No. 2 tahun 2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dgn sebaik-baiknya melalui penjabarannya dalam berbagai kebijakan dan program2 spt Grand Strategi 2005-2025, Quick Wins, Reformasi Birokrasi Polri serta progrm2 yg ditetapkan Kapolri, sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja dalam menjalankan tugas pokok Polri.  (buku Pak Awaludin hal 346)

Esensi reformasi birokrasi adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari good governance. Berdasarkan hal tersebut, maka reformasi birokrasi Polri telah menetapkan 5 (lima) agenda utama, yaitu:
1. Evaluasi kinerja dan postur Polri 2025;
2. Restrukturisasi organisasi Polri;
3. Quick wins;
4. Manajemen perubahan budaya;
5. Manajemen sumber daya manusia dan remunerasi

Bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi prioritas pertama pada Renstra Polri Tahap I yang harus diwujudkan sebagai pondasi pelaksanaan Renstra Polri Tahap II Tahun 2010-2014, selanjutnya perjalanan pembangunan Polri saat ini telah memasuki Renstra Polri Tahap II Tahun 2010-2014, dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan partnership building, dan telah dijabarkan dalam program dan anggaran Polri yang selaras dengan arah kebijakan nasional Kabinet Indonesia Bersatu II di bidang Keamanan yaitu:
1. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
2. Penerapan Quick Wins di seluruh wilayah NKRI;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM);
4. Modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari reformasi birokrasi Polri;
5. Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
6. Peningkatan profesionalisme yang diiringi kesejahteraan anggota Polri.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa kelembagaan dan kementerian harus melaksanakan reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel guna menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik.

Berkenaan dengan hal itu, Polri telah merumuskan reformasi birokrasi Polri yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana sejak bulan Desember tahun 2008, dan hingga saat ini reformasi birokrasi Polri dimaksud terus berjalan. Hal ini merupakan wujud dari keseriusan Polri untuk melakukan perubahan sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja dalam menjalankan tugas pokok Polri.

 

Iklan