Iklan

Category: TEORI TEORI HUKUM



Hukum sebagai Rekayasa Sosial, Kesalahan Pemahaman atas Pemikiran Roscoe Pound

oleh: Fokky Fuad, S.H., M.Hum

Roscoe Pound dalam sebuah pernyataannya menyatakan bahwa fungsi hukum adalah social engineering atau rekayasa sosial. Dalam pemikirannya ia menyatakan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Pendapat Roscoe Pound tersebut benar ketika ia memandang hukum sebagai sebuah putusan-putusan hakim dalam sistem hukum anglo saxon atau common law.

Pernyataan Roscoe Pound tersebut pada awal orde baru dibawa ke Indonesia oleh pakar-pakar hukum saat itu dengan pemikiran bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Dalam sistem hukum sipil (civil law system) yang diterapkan di Indonesia, yang menganut model hukum Eropa, hukum adalah sebuah aturan Undang-undang yang notabene merupakan produk kekuasaan penguasa. Dalam konteks ini, maka hukum diterapkan oleh penguasa yang memiliki kewenangan membentuk hukum, dan demi hukum siapapun harus tunduk terhadap aturan hukum tersebut.

Pada kondisi yang demikian maka hukum menjadi alat pengendali penguasa terhadap rakyatnya. Hukum menjadi alat legitimasi penguasa untuk berbuat terhadap rakyatnya. Ketika kekuasaan  berada di tangan orang-orang yang zalim maka hukum akan begitu ditakuti. Penguasa yang zalim akan menggunakan hukum untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya nyaris tanpa kendali, hal ini terjadi di banyak negara berkembang yang mengadopsi teori Roscoe Pound tersebut. Ketika fenomena Reformasi menyeruak di Indonesia, maka teori ini dijadikan sebagai salah satu kesalahan besar bidang hukum yang telah melahirkan penguasa yang out of control. Pertanyaan sederhana adalah apakah Roscoe Pound begitu gegabah mengeluarkan teori yang melahirkan penguasa yang sangat otoriter?

Dalam hal ini rupanya telah terjadi kesalahpahaman atas konsep berfikir Roscoe Pound tersebut. Teori Roscoe Pound yang sangat fenomenal tersebut lahir dari sebuah sistem yang berbeda dengan sistem yang kita anut. Ia lahir dari sebuah sistem hukum common law yang menganggap bahwa hukum adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim (Hukumnya Hakim). Roscoe Pound lahir dalam dunia hukum yang menganggap bahwa hukum itu dibentuk oleh kekuasaan hakim, bukan penguasa eksekutif!

Hukum dalam sistem common law, dibentuk oleh hakim, para pihak yang mengajukan masalah kepada pengadilan memohon keadilan agar diputuskan mana yang benar dan adil oleh para hakim. Hakim kemudian akan memeriksa kasus tersebut dan kemudian akan memutuskan apa yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak. Hakim membentuk hukum berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya tidak mengetahui yang benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta berperilaku menurut hukum. Sehingga hukum mendidik ia untuk faham akan hukum.

Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tersebut (law) diharapkan telah mampu merekayasa atau merubah perilaku (engineering) masyarakat. Dalam hal ini tidak ada unsur power penguasa untuk menekan kehendaknya terhadap rakyat, melainkan hakim yang faham hukum mendidik masyarakat bagaimana berperilaku yang sepatutnya. Hakim mendidik para pihak untuk berperilaku yang awalnya diluar hukum menjadi manusia yang sadar hukum di tengah masyarakat.

Konsep pemikiran Roscoe Pound ini menjadi salah kaprah ketika dimasukkan dalam siistem hukum yang berbeda yaitu sistem civil law yang memandang hukum yang utama adalah putusan penguasa dan bukan putusan hakim dalam sidang pengadilan! Ketika diterapkan dalam sistem yang berbeda ternyata menghasilkan makna yang sangat berbeda dari makna penerapan hukum yang dimaksud oleh Roscoe Pound! Roscoe Pound tentunya tidak pernah membayangkan bahwa teorinya akan melahirkan penguasa yang absolut, karena ia hanya berfikir bahwa hukum itu hakim bukan penguasa.

Secara sederhana dapat saya ilustrasikan seperti halnya orang yang hendak meletakkan ikan di kolam yang berbeda, ikan yang hidup di “kolam” common law ketika letakkan di “kolam” civil law yang tentu saja air, suhu, serta cuacanya sama sekali berbeda. Bukan ikan dan kolam itu yang salah tetapi orqang yang meletakkan ikan itu yang salah.

Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial

Hukum dalam pengertian Pound dimaknai sebagai sarana untuk melakukan pembaruan di masyarakat. Tool tidak diterjemahkan menjadi ’’alat’’, tetapi ’’sarana’’. Sebab, hukum berkelindan dengan konteks kemasyarakatan: faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan budayanya.MAZHAB ini berkembang di Amerika Serikat sebagai reaksi atas mazhab positivisme hukum yang diprakarsai John Austin (1790-1859) dan Hans Kelsen (1881-1973) pada abad ke-19.Oleh A.P. Edi Atmaja (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)
Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) kali pertama dikemukakan Roscoe Pound (1870-1964), pemikir yang jadi pentolan mazhab hukum anthro-sociological jurisprudence.

Penerjemahan tool sebagai alat memiliki konotasi mekanistik kaku, yang mengabaikan aspek-aspek kemasyarakatan. Pandangan Pound tersebut agaknya bertolak dari pendekatan instrumentalisme hukum yang selalu berkutat pada proposisi.

Pertama, hukum memuat sumber doktrinal yang berupa nilai dan asas-asas di mana memberikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum. Kedua, hukum selalu bersifat dinamis, tidak statis, dan secara alamiah selalu dalam keadaan berkembang.

Ketiga, hukum senantiasa berkembang secara teratur dalam suatu sistem untuk menghadapi tuntutan (ke)manusia(an). Keempat, tugas hukum untuk memelihara dan menjaga agar proses perkembangan hukum dapat teratur dan bekerja secara bebas (Atmasasmita, 2012: 71).

Di Indonesia, gagasan Pound diadopsi secara genius oleh Mochtar Kusumaatmadja. Guru besar hukum internasional dari Universitas Padjadjaran itu mengemukakan satu teori yang juga berangkat dari gagasan bahwa hukum mesti difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial, yang disebutnya Teori Hukum Pembangunan. Tulisan berikut berupaya menjelas-jabarkan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan relevansinya di masa kini.

Perubahan Teratur

Teori Hukum Pembangunan kali pertama diwacanakan kala Mochtar Kusumaatmadja menjadi pembicara dalam seminar hukum nasional pada 1973. Padahal, teori itu jauh-jauh hari sudah dimasukkan dalam materi hukum dalam Pelita I (1970-1975) ketika ia menjabat menteri kehakiman. Ada dua ide utama dalam teori tersebut. Yakni soal pendidikan hukum dan perubahan-perubahan di masyarakat.

Dalam teorinya, Mochtar Kusumaatmadja menggugat sistem pendidikan hukum nasional yang merupakan tinggalan dari pendidikan hukum Belanda. Pendidikan hukum nasional hanya mendidik mahasiswa menjadi tukang (craftsmanship), tetapi tidak mampu menganalisis perubahan-perubahan di masyarakat dan menemukan solusi atas masalah penerapan hukum di masyarakat (Kusumaatmadja, tanpa tahun: 6-8 dalam Ibid.: 63).

Untuk mencapai kemampuan analisis tersebut, diperlukan metode pengajaran ke metode Socrates yang telah berhasil diterapkan dalam sistem hukum berbasis common law. Mochtar menghendaki lulusan hukum, selain memiliki keahlian (legal skilled), perlu diikuti pula dengan etika dan tanggung jawab profesi (Kusumaatmadja, 2006: 60 dalam Loc. cit.).

Mochtar menganjurkan agar setiap lulusan hukum tidak hanya menguasai ilmu hukum an sich, melainkan juga ilmu-ilmu sosial yang non-hukum seperti ekonomi, politik, dan sosiologi. Pendapat ini sebenarnya telah lama dikemukakan oleh Pound, Eugen Ehrlich, Richard A. Posner, Robert Cooter, dan Thomas Ulen.

Teori hukum pembangunan kemudian mengemukakan premis bahwa perubahan, sebagai konsekuensi dari suatu masyarakat yang tengah membangun, mesti dilakukan secara teratur. Perubahan yang teratur, menurut Mochtar, dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau kombinasi keduanya. Perubahan yang tidak teratur melalui kekerasan, dengan demikian, harus ditolak.

Fungsi hukum adalah mempertahankan ketertiban dan keteraturan –tujuan dari masyarakat yang sedang membangun– melalui kepastian hukum. Hukum harus dapat membantu, syukur-syukur mempercepat, proses perubahan dalam masyarakat. Hukum yang baik mesti sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) di masyarakat. Implementasi fungsi hukum tersebut hanya dapat diwujudkan oleh suatu kekuasaan yang bekerja dalam rambu-rambu yang ditentukan hukum.

Komponen Penting

Kendati di masa lalu teori hukum pembangunan amat mewarnai corak kebijakan pemerintah Orde Baru (program keluarga berencana bisa disebut sebagai salah satu contoh). Kini, teori itu bisa dibilang telah diabaikan pemerintah pascareformasi sekarang ini. Betapa tidak, teori tersebut tidak dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2009-2014. Sudah tak relevankah teori hukum pembangunan sehingga pemerintah mengambil sikap demikian?

Romli Atmasasmita (2012: 76-77) menyebutkan beberapa hambatan Teori Hukum Pembangunan dalam praktik pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, kebiasaan kurang terpuji selama 50 tahun Indonesia merdeka, yakni bahwa pembuat kebijakan sering memanfaatkan celah untuk menggunakan hukum sebagai alat dengan tujuan mendahulukan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan rakyat. Misalnya, perampasan hak masyarakat adat atas tanah dengan dalih pembangunan gedung pemerintah dan jalan raya tanpa kompensasi yang proporsional.

Kedua, sukarnya menentukan tujuan pembaruan hukum. Ketiga, sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif. Keempat, sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil atau tidaknya usaha pembaruan hukum.

Kelima, para ahli hukum Indonesia menderita kebingungan soal corak hukum yang dipandang cocok untuk dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi seperti saat ini.

Oleh karena itu, Romli Atmasasmita mengajukan evaluasi mendasar yang disebutnya reorientasi pembangunan hukum nasional. Reorientasi ini meliputi, reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan lokal (hukum adat) ke dalam sistem hukum nasional dan penataan ulang kelembagaan aparatur hukum yang masih mengedepankan egoisme sektoral.

Selain itu, masalah pemberdayaan masyarakat secara khusus yang menitikberatkan pada partisipasi publik terhadap kinerja birokrasi. Kemudian, masalah pemberdayaan birokrasi (bureaucratic engineering) dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan. Pemberdayaan birokrasi, menurut Romli, diharapkan dapat mengisi kelemahan Teori Hukum Pembangunan. Selain itu, pemberdayaan birokrasi juga merupakan komponen penting dari sistem hukum, di samping substansi, struktur, dan budaya hukum menurut tesis Lawrence M. Friedman. (*)

Rekaya sosial (Social engineering) adalah campur tangan gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial.Rekaya sosial merupakan sebuah jalan mencapai sebuah perubahan sosial secara terencana.

Gerakan ilmiah yang dimaksudkan disini adalah sebuah gagasan atas perubahan tingkat/taraf kehidupan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian.

Masyarakat pada umumnya menginginkan adanya perubahan sosial kearah yang lebih baik sehingga perubahan sosial harus dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terencana

Menurut Dr Jalaludin Rakhmat rekayasa sosial terjadi karena terdapat beberapa kesalahan pemikiran manusia dalam memperlakukan masalah sosial yang disebut para ilmuwan dengan sebutan intellectual cul-de-sac yang menggambarkan kebuntuan berpikir.Salah satu bentuk kesalahan pemikiran lainnya adalah permasalahan sosial yang kerap dikait-kaitkan dengan mitos ataupun kepercayaan manusia akan suatu gerakan abtrak ‘ilusi’ yang tanpa disadari dapat merubah tatanan kehidupan bermasyaratnya.Untuk itu perlu diadakannya rekayasa sosial agar kesalahan-kesalahan berpikir seperti ini dapat diatasi sehingga masyarakat dapat melihat permaslahan yang dihadapinya sebagai sesuatu yang konkrit.

Rekayasa sosial timbul akibat adanya sentimen atas kondisi manusia.Untuk itu perlu adanya perombakan yang dimulai dari cara pandang/paradigma manusia atas sebuah perubahan.

REKAYASA SOSIAL SEBAGAI ALAT KONTROL SOSIAL

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa pola atau cara penyelesaian konflik yang berujung pada terciptanya konflik yang lain, entah itu konflik psikologial , emosional maupun kontak fisik antar sesama individu ataupun kelompok masyarakat.Hal inilah yang menjadi objek kajian dari rekayasa sosial ini dimana campur tangan sebuah gerakan ilmiah lebih dimaksudkan untuk menggeser cara pandang masyarakat kearah yang ‘benar’ demi tercapainya tujuan tertentu.

Masyarakat pada umumnya mempercayai sesuatu apabila mayoritas persepsi yang berkembangkan merujuk pada pembenaran hal tersebut sehingga kelompok masyarakat intelektual sering kali terlibat dalam perang cara pandang maupun gagasan yang terkesan ‘ego’ demi sebuah pengakuan atas cara berpikir dari masing-masing pihak.

Disinilah peran rekayasa sosial dalam merubah gaya bermasyarakat seperti ini.Adanya gagasan atas perubahan sosial kearah yang lebih baik dengan cara yang benar dan lebih realistis dapat mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam misi atas perubahan sosial tersebut.

Pada dasarnya pola-pola kontrol sosial tidak dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat tetapi lebih kepada cara untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk beraktualisasi sehingga dapat terlihat jelas peran dari masyarakat tersebut dalam proses perubahan sosial.

Lawrence M. Friedman seorang adalah yang pertama mengemukakan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang kemudian dijadikan dasar atas kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti halnya Lawrence , William Dahl seorang penulis asal Austria juga pernah menyebut perubahan sosial dengan sebutan “changed of law” atau perubahan hukum/aturan.Perubahan yang dimaksudkan disini adalah efek dari perubahan sosial yang dihasilkan dari rekayasa sosial itu sendiri.Hukum merupakan alat utama dari hasil rekayasa sosial yang kemudian dijadikan dasar terbentuknya suatu masyarakat yang sejahtera karena aturan-aturan yang diterapkan ditujukan untuk terciptanya sebuah keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

REKAYASA SOSIAL SEBAGAI ALAT P0LITIK

Politik dan Rekayasa sosial adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan meskipun pada dasarnya keduanya hampir tidak berbeda satu sama lainnya karena keduanya bertujuan mengorganisir masyarakat untuk tujuan tertentu , hanya saja rekayasa sosial punya ruang lingkup yang lebih luas serta tidak terbatas pada permasalahan kekuasan semata.Dalam dinamika politik , rekayasa sosial kerap digunakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Politik mampu memicu adanya perubahan sosial apabila masyarakat ikut berpartisipasi sebagai eksekutor dari perubahan itu tetapi tidak hanya pemerintah , masyarakat pada pada umumnya mempunyai pola yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam menginpresentasekan jalan kepada perubahan sosial ini.sehingga keseragaman pemikiran akan hal ini perlu dilakukan agar perubahan sosial ini dapat lebih mudah direalisasikan.

Dalam dinamika politik , William Dahl menganggap bahwa pemahaman terhadap perubahan sosial dapat lebih mudah apabila membagi masyarakat menjadi dua kelompok , yaitu masyarakat yang satu sebagai pihak konservatif dan lainnya sebagai pihak yang radikal.Perbedaan pandangan dapat dilihat dari konfrontasi dua kubu ini sehingga permasalahan paling substansif dari konflik inilah yang kemudian dijadikan referensi atas perubahan sosial tersebut.

Dahl mengambil beberapa contoh negara yang pemimpinnya menggunakan strategi ‘battle ideology’ atau perang ideologi lewat jalur konsolidasi “bawah tanah” untuk menciptakan konflik , cara seperti ini digunakan oleh beberapa pesohor seperti Khomeini ketika Revolusi Iran , dan Fidel Castro serta Che Guevara pada Revolusi Kuba.Menurut Dahl perencanaan konflik melalui doktrin progresif kepada masyarakat merupakan suatu syarat utama terciptanya perubahan sosial secara cepat , konflik harus ada tetapi jalan keluarnya juga telah dipersiapkan dan itulah titik utama dari sasaran perubahan sosial.Doktrinasi yang dilakukan bukan semata-mata timbul akibat kesenjangan antara pemimpin dan masyarakat tetapi tuntutan atas perubahan sistem yang tidak stabil dan tidak mampu meng-integrasi-kan masyarakat sehingga hasil dari konflik ini tidak hanya berujung pada perubahan sistem politik (Reformasi) tetapi juga perubahan yang lebih luas dan dalam (Revolusi).

Hal serupa pada dasarnya pernah terjadi juga saat Nazi melakukan upaya pembinasaan kaum yahudi pada perang dunia II.Tetapi pada dasarnya tujuan Nazi bukan semata-mata melenyapkan kaum yahudi dari Jerman tetapi semua penentang Nazi meskipun polemik yang kemudian berkembang adalah upaya genocide yang dilakukan Nazi , hal inilah yang kemudian menjadi subjek dari rekayasa sosial dimana hasil dari hal itu adalah peperangan yang pada sadarnya sebagai jalan kebebasan berpolitik bagi seluruh kaum semit di dunia.

REKAYASA SOSIAL SEBAGAI ALAT PEMERSATU BANGSA.

Rekaya sosial merupakan alat yang mampu mengintegrasikan masyarakat , hal ini dikarenakan adanya tujuan yaitu perubahan ataupun mengendalikan stagnasi akibat keadaan yang telah memenui syarat sebagai masyarakat yang sejahtera.

Sebagaimana kita tahu dalam sejarah indonesia bahwa kemerdekaan diraih atas keinginan melepaskan diri dari penjajahan , keinginan yang timbul disebabkan oleh keadaan yang sama dan perasaan sepenanggunan pun timbul karena hal tersebut.

Tetapi tentu pemaparan atas hal ini lebih kompleks apabila kita coba mengkaji makna dari sistem yang telah dibentuk pasca kemedekaan.

Ir.Soekarno maupun Moh.Hatta sadar betul bahwa mengincar kemenangan lewat jalur peperangan tidak mampu membawa indonesia pada gerbang kemerdekaan selain adanya korban jiwa dan harta benda peperangan bisa saja berlangsung bertahun-tahun lamanya tanpa ada solusi atas permasalahan tersebut , oleh karena itu perlu adanya konversi lewat jalur persuasif yaitu diplomasi.

Tidak dapat disangkal bahwa apabila perang berkepanjangan tanpa adanya diplomasi maka kemerdekaan tidaklah dapat tercapai , meskipun bila nantinya indonesia mampu memerdekakan diri lewat hal ini maka hanya sebagian besar pulau jawalah yang akan disebut ‘indonesia’.

konsolidasi untuk merampungkan seluruh pulau-pulau di nusantara menjadi satu kesatuan adalah senjata utama untuk meraih kemerdekaan secara de jure maupun de facto.

Disinilah rekayasa sosial digunakan , beberapa wacana atas kemerdekaan digunakan untuk mengintegrasikan masyarakat.Salah satu contoh adalah paham nasionalisme hingga patriotik yang menjadi landasan suatu perjuangan atas kemerdekaan yang diimpi-impikan.Bentuk-bentuk lainnya bisa kita temukan dalam beberapa slogan kenegaraan maupun dasar ideologi kita , pancasila.

Ir.Soekarno menyadari hal ini sebagai proses menuju perubahan , tetapi proses ini tidaklah mudah untuk dijalani . Maka perlu adanya kesepahaman dari masing-masing delegasi atas apa yang disebut kemerdekaan.Sebagai alat utama para pelopor kemerdekaan mengambil bahasa melayu dan mengkonversinya menjadi bahasa nasional sehingga penggunaan bahasa ini dilegalkan sebelum indonesia merdeka.

Peran kaum intelektual pada detik-detik kemerdekaan pun tidak lepas dari proses perubahan sosial yang telah direncanakan jauh sebelumnya.Konsep perubahan sosial banyak diwarnai dengan isu-isu sensitif seperti pendidikan hingga sandang pangan yang memadai sehinga Keinginan kemerdekaan tidak hanya timbul akibat adanya penjajahan tetapi pula karena keinginan untuk bersatu dalam satu payung.Meskipun isu politik pada saat itu tidak digemborkan secara gamblang namun pada dasarnya tujuan utama proses perubahan sosial di indonesia pada saat itu adalah perubahan sistem politik dan pengambil alihan kekuasaan dari pemerintahaan kolonial kekaisaran jepang.

Disisi lain , rekaya sosial kerap menjadi alat utama untuk mengembangkan isu-isu lainnya.Seperti tindakan preventif terhadap ancaman seperti yang terjadi ketika perang dunia I dan II dimana pemerintahan blok Timur menganggap adanya expansi politik besar-besaran yang dilakukan pihak Amerika dan hal ini blok barat sehingga mencari celah peperangan , meskipun isu adanya westernisasi ini tidak diakui pada sidang PBB di jenewa namun bila menilik dari masing-masing pihak maka yang akan ditemukan adalah keragaman yang satu dengan yang lain , yaitu keragaman ideologi.Terpecahnya kedua blok dan rampungnya negara-negara di masing-masing blok ini merupakan hasil dari rekayasa sosial dimana dari masing-masing pihak berusaha mengintegrasikan diri bersama anggotanya

Fungsi Hukum sebagai Rekayasa Sosial

Berbicara tentang fungsi hukum, maka yang menjadi pokok kajian adalah sejauhmana hukum dapat memberikan peranan  yang  positif dalam masyarakat, baik dalam arti terhadap  setiap individu, maupun dalam arti masyarakat secara keseluruhan. Hukum sebagai kaidah, atau hukum sebagai teori.

Dalam hubungan ini, banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya, seperti Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soleman B. Taneko (1992: 37) yang menyatakan bahwa “Fungsi Hukum itu meliputi :

1. Pengawasan/Pengendalian Sosial (Social Control).

2. Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement).

3. Rekayasa  Sosial (Social Engineering, Redistributive, atau Innovation)”.

Disini nampak bahwa menurut ahli tersebut di atas, pada dasarnya hukum mempunyai tiga fungsi yang  harus diperankan dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, juga oleh Soerjono Soekanto (1992) mengemukakan fungsi hukum yang terdiri dari :

  1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap  dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyengkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
  2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
  3. Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial (Social Control)“.

Jika kita menelaah kedua pendapat yang dikemukakan di atas mengenai fungsi hukum, maka pada dasarnya kedua pendapat tersebut adalah sama, kendatipun dalam formulasi yang berbeda.
Secara kuantitatif fungsi hukum yang terdiri tiga seperti tersebut di atas, oleh Soleman B. Taneko (1992), justru mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis seperti ungkapannya yang menyatakan bahwa “Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan ialah antara lain meliputi:

  1. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
  2. Pengawasan/Pengendalian Sosial (Social Control).
  3. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlement).
  4. Rekayasa Sosial (Social Engineering)“.

Kendatipun dalam pendapat yang terakhir menyebutkan empat fungsi hukum, namun fungsi hukum yang disebutkan terakhir, yaitu sebagai rekayasa sosial, pada dasarnya tercakup atau inklusif pada fungsi hukum lainnya. Dikatakan demikian, karena fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarahan masyarakat, akan berdampak pula sebagai upaya untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, sebagaimana makna fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Dengan demikian, kiranya dapat dimaklumi, bahwa hukum di tengah-tengah masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dilihat dari segi fungsi yang diembannya, dan diarahkan kepada terciptanya suatu kondisi yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya.

Fungsi Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Dalam uraian terdahulu, telah dikemukakan beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang jenis fungsi hukum di dalam masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang akan dibahas secara singkat disini adalah fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Walaupun tidak semua ahli yang dikemukakan pendapatnya secara langsung menyebut alat rekayasa sosial sebagai salah satu fungsi hukum, namun dapat dimaklumi, jika fungsi ini juga tercakup dalam rumusan yang dikemukakan para ahli dimaksud.

Untuk lebih meyakinkan akan adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ini,  perlu diketengahkan pendapat Rusli Effendi (1991: 81), yang menegaskan bahwa “Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai a tool of engineering, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, sangat berarti”.

Penegasan Rusli Effendy tersebut di atas, menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat.

Fungsi Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai a tool of engineering yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.

Perubahan lainnya dimaksud, antara lain menghilangkan suatu kebiasaan yang memang sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maupun dalam membentuk kebiasaan baru yang dianggap lebih sesuai, atau dapat mengarahkan masyarakat ke arah tertentu yang dianggap lebih baik dari sebelumnya.

Sejalan dengan ini, Soleman B. Taneko mengutip pendapat Satjipto Rahardjo (1993) menyatakan bahwa “Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, innovasi, sosial engineering, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya”.

Dalam kaitan ini, dapat dimaklumi bahwa ditinjau dari segi eksistensi perubahan yang merupakan sesuatu yang harus terjadi, maka fungsi hukum menjadi semakin penting dan menentukan, terutama lagi dalam era reformasi yang digulirkan dewasa ini, atau era pembangunan yang berkesinambungan.

Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan tersebut, ditegaskan oleh Muchtar Kusumaatmadja seperti yang dikutip oleh Soleman B. Taneko (1993: 36) mengemukakan bahwa “Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial”.

Ini berarti bahwa disamping fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, juga salah satu fungsi lainnya yang sangat penting dan bahkan justru harus dilaksanakan dalam era pembangunan, adalah fungsinya sebagai alat rekayasa sosial. Tentu saja sebagai alat rekayasa harus diarahkan kepada hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya.

Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya. Terhadap tanggapan dimaksud, seperti dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Achmad Ali (1996: 104), dengan menyatakan bahwa “membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah. Kita selalu menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang netral, padahal dipakainya istilah itu sebenarnya tidak netral. Istilah itu dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga  dipakai  untuk  tujuan yang buruk. Istilah itu sendiri mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat, dan yang kedua yang teramat penting adalah secara materiil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya macam masyarakat apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat”.

Pandangan yang dikemukakan terakhir di atas, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif, dan bahkan dapat diartikan negatif, terutama karena ketidakjelasan arah yang akan dituju oleh hukum dalam merekayasa masyarakat yang bersangkutan.

Dengan mengemukakan sejumlah contoh, Achmad Ali (1996)   menyatakan adanya kerugian dan keuntungan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, seperti yang diungkapkannya bahwa “Contoh dampak positif penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial antara lain :

  • Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih.
  • Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain mengenai lingkungan hidup.
  • dan sebagainya.

Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia,  justru merugikan sebagian besar warga masyarakat lainnya”.

Dengan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa fungsi hukum sebagai sarana atau alat rekayasa sosial dalam aplikasinya perlu dilakukan secara ektra hati-hati, sehingga sejauh mungkin tidak membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan, dan bahkan jika perlu dalam pelaksanaannya benar-benar tidak akan melahirkan dampak seperti tersebut.

Belajar pada pengalaman dan dari sejumlah contoh yang dianggap negatif kaitannya dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, maka memang masih ada upaya yang dilakukan agar implikasi fungsi hukum tersebut tidak terarah kepada hal-hal yang negatif.

Dalam bukunya, Achmad Ali mengemukakan pandangan Daniel S. Lev yang pada dasarnya memberikan sejumlah pertimbangan, jika akan melaksanakan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dengan kata lain, agar rekayasa sosial tidak mengarah kepada sesuatu yang dinilai  negatif, perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti yang dikemukakan dalam tulisan dimaksud.

Namun yang paling penting dalam kaitan ini adalah perlunya semua pihak yang terkait dengan aplikasi hukum di tengah masyarakat, benar-benar konsisten, baik dalam arti kejujuran, kesamaan pandangan, kerjasama, dan berbagai prinsip efektivitas lainnya.

Iklan

Karakteristik Hukum Pidana dalam Konteks Ultimum Remedium

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum“. Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturan tertulisnya dituangkan dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan hukum yaitu orang ( martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.

Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana, sering juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu merupakan ultimum remedium atau obat terakhir. Persoalan Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium perlu dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai penerapannya dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim serta perkembangannya saat ini. Maka makalah yang kami tulis dengan judul “Karakteristik Hukum Pidana dalam Konteks Ultimum Remedium”, diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan yang lebih sesuai dengan judul yang bersangkutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis adalah:

  1. Apakah yang dimaksud dengan ultimum remedium?
  2. Bagaimana karakteristik Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium?
  3. Bagaimana penerapan ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim?
  4. Bagaimana perkembangan Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium saat ini?

1.3 Tujuan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah:

  1. Untuk mendeskripsikan pengertian ultimum remedium.
  2. Untuk mendeskripsikan krakteristik ultimum remedium dalam konteks Hukum Pidana.
  3. Untuk mendeskripsikan penerapan ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.
  4. Untuk mendeskripsikan perkembangan Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium saat ini.

1.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah observasi yaitu metode pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, dilakukan dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran dan lain sebagainya.

BAB II

PEMBAHASAN

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan[1].

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi. (Andi Zainal Abidin: 1987:16)

Istilah ultimum remedium digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam rangka pembahasan rancangan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), yang antara lain menyatakan bahwa:
“Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan “onregt” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan condito sine qua non. Kedua, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah bahwa perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal dapat juga memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa pemidanaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit”.

Memang harus diakui pula, bahwa tidak semua sarjana hukum memandang pidana itu sebagai ultimum remedium. Misalnya L.H.C. Huleman dalam pidato penerimaan jabatannya sebagai Guru Besar di Rotterdam pada tahun 1965 dan A. Mulder dalam pidato perpisahannya di Leiden mengemukakan bahwa Hukum Pidana sama halnya dengan hukum lain bertujuan untuk mempertahankan hukum, dan oleh karenanya Hukum Pidana itu tidak mempunyai sifat yang berdiri sendiri.

Jadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalil ultimum remedium ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana. Berkaitan dengan karakteristik Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium ini bahwa penegakan Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Dan mengenai penerapan ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi – sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan ultimum remedium ini harus diartikan “upaya” (middel), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Seperti yang telah kami paparkan bahwa sanksi  pidana merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus  pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi  pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai ultimum remedium melainkan sebagai primum remedium (obat yang utama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai primum remedium ini dapat dilihat dalam UU mengenai terorisme dan tindak pidana korupsi. Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam dua UU tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dan kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium) lagi,  banyak perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan aturan UU yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (premium remedium). Misalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian atau perbuatan melawan hukum lainnya, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium bagi mereka, mengingat adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membolehkan adanya pejatuhan pidana penjara terhadap anak yang berumur 12-18 tahun, kemudian masyarakat menganggap keadilan tidak ditegakkan apabila anak yang melakukan kejahatan tidak dipidana, dan masyarakat menganggap bahwa siapapun yang melakukan suatu tindak pidana maka wajib dikenai sanksi berupa pidana penjara agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, hakim masih sering menganggap anak sebagai penjahat yang harus dibalas agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Jadi melihat hal tersebut di atas, bahwa dalam perkembangannya penerapan dalil ultimum remedium ini sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala – kendala, dan faktor – faktor lain salah satunya adalah karena Hukum Pidana memiliki UU yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya di dalam penerapan sanksi Hukum Pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium inidapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu UU yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif atau sanksi perdata, kemudian baru diatur tentang sanksi pidana. Jadi  apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai senjata terakhir atau ultimum remedium.

Penerapan ultimum remedium ini dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, mengingat sanksi pidana itu keras dan tajam jadi selalu diusahakan menjadi pilihan terakhir setelah sanksi lain dirasakan kurang. Namun memang dalam perkembangannya penerapan ultimum remedium ini mengalami kendala – kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar – benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut UU yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (premium remedium).

B. Saran

Ada beberapa saran yang tim penulis sertakan di antaranya :

  • jangan sampai menggunakan Hukum Pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
  • jangan menggunakan Hukum Pidana apabila pengguanaannya diperkirakan tidak efektif;
  • jangan menggunakan Hukum Pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya;
  • jangan menggunakan Hukum Pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat yang kuat;
  • jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional.

TEORI HUKUM

Ini merupakan kumpulan handout tentang kenapa teori hukum itu ada dan apa sebenarnya teori hukum. Bahan ini didapat dari pertemuan awal dengan Prof. Dr. Hata, SH., MH. Presentasi Power Pointnnya dapat diunggah dalam Teori Hukum_Kuliah 1.

  1. B.Arief Sidharta : “Teori Ilmu Hukum (rechtstheorie) secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis  menganalisis  berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya mau pun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Obyek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideologikal terhadap hukum ( Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, 2000,h.122).
  2. JJH Bruggink :” Teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum  dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan “(HR Otje Salman et.al.”Teori Hukum”, 2002,h.60).
  3. Hans Kelsen (Satjipto Rahardjo : Hukum Dalam Jagat Ketertiban, h.8-9) :
  1. The aim of a theory of law, as of any science, is to reduce chaos and multiplicity to unity.
  2. Legal theory is science, not volition. It is knowledge of what the law is, not of what the law ought to be.
  3. The Law is a normative not a natural science.
  4. Legal theory as a theory of norms is not concerned with  the effectiveness of legal norms.
  5. A theory of law is formal, a theory of the way of ordering, changing content in a specific way.
  6. f.     The relation  of legal theory to a particular system of positive law is that of possible to actual law.
  7. b.    Tujuan teori hukum, ilmu apapun, adalah untuk mengurangi kekacauan dan keragaman untuk persatuan.
  8. c.    Teori hukum adalah ilmu, bukan kemauan. Ini adalah pengetahuan tentang apa hukum itu, bukan dari apa yang hukum seharusnya.
  9. d.    Hukum adalah normatif bukan ilmu alam.
  10. e.    Teori hukum sebagai teori norma tidak peduli dengan efektivitas norma-norma hukum.
  11. f.     Sebuah teori hukum adalah formal, suatu teori cara pemesanan, konten berubah dengan cara tertentu.
  12. g.    Hubungan teori hukum untuk sistem tertentu dari hukum positif adalah bahwa mungkin untuk hukum yang sebenarnya.
  1. Perkembangn ilmu dan teknologi yang sangat pesat pada abad keduapuluh mendorong Kelsen untuk mengangkat ilmu hukum untuk  bisa maju sederajat dengan kemajuan sains waktu itu.
  2. J H von Kirchman : ilmu hukum berdiri di atas fondasi yang subyektif karena itu sebagai sains ia menjadi sangat goyah. Hanya dengan vonis tiga kata saja dari  pembuat undang-undang, maka seluruh perpustakaan menjadi bubar.
  3. Kelsen ingin membuktikan bahwa ilmu hukum itu tidak subyektif melainkan obyektif, sama dengan sains  yang lain. Ia harus membangun teori yang mengatasi subyektivitas pembuat undang-undang. A theory of law is formal. Tidak boleh mengandung muatan nilai, kepentingan dan lain-lain.
  4. Schuyt, dengan merujuk pada Holmes dan Cordozo menyarankan agar ilmu hukum melepaskan diri dari cara menganalisa persoalan  berdasar  metode hukum yang sempit dan selalu mencari pertolongan kepada lmu-ilmu lain.
  5. Kemajuan ilmu alam, ekonomi, sosial, politik seharusnya mendorong para ahli hukum untuk memanfaatkan kemajuan tsb.
  6. Hunt (The  Sociological movement in law) : The twentieth century has produced a movement towards the sociologically oriented study of law. The study of law can no longer be regarded as the exclusive preserve of legal professionals, whether practitioners or academics. There has emerged a sociological movement in law which has had as its common and explicit goal the assault on legal exclusivism.
  7. Nonet & Selznick : Hukum (di Amerika) gagal menyelesaikan persoalan hukum karena hanya melihat ke dalam dan tidak keluar. Disarankan untuk  melakukan sintesis antara jurisprudence dan social sciences.
  8. Satjipto Rahardjo : Studi sosiologis  terhadap hukum yang menumbangkan analytical positivism hanya merupakan simbul atau dorongan untuk  melakukan “studi saja terhadap hukum secara lebih benar … di belakang studi sosiologis masih berderet yang lain seperti  antropologi, sosiologi dan ekonomi….”.

Teori ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan penilaian. Menurut Radburch tugas dari teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada dasar-dasar filsafat yang paling dalam.2)
Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum.
Teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dahulu, para ahli hukum Yunani maupun Romawi telah membuat pelbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada akar-akar filsafatnya. Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika atau politik. Para ahli fikir hukum terbesar pada awalnya adalah ahli-ahli filsafat, ahli-ahli agama, ahli-ahli politik. Perubahan terpenting filsafat hukum dari para pakar filsafat atau ahli politik ke filsafat hukum dari para ahli hukum, barulah terjadi pada akhir-akhir ini. Yaitu setelah adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian, studi teknik dan penelitian hukum. Teori-teori hukum pada zaman dahulu dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum. Sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam metode dan penekanannya. Teori hukum para ahli hukum modern seperti teori hukum para filosof ajaran skolastik, didasarkan atas keyakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari luar bidang hukum itu sendiri.Teori-Teori Hukum Pada Zaman Yunani-Romawi
Plato (427-347 sebelum Masehi) beranggapan bahwa hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat. Sebagaimana yang dituliskannya dalam “The Republik”, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Pelaksanaan keadilan dipercayakan kepada para pengatur pemerintahan yang pendidikan serta kearifannya bersumber pada ilham merupakan jaminan untuk terciptanya pemerintahan yang baik.3) Dan pada karyanya yang telah diperbaharui Plato mulai mengusulkan “negara hukum” sebagai alternatif suatu sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan konsepnya mengenai negara keadilan yang dijalankan atas dasar norma-norma tertulis atau undang-undang.
Aristoteles (384-322 sebelum Masehi) adalah murid Plato yang paling termasyur. Ia adalah seorang pendidik putra raja yang bernama Aleksander Agung. Menurut Aristoteles hukum harus ditaati demi keadilan, dan ini dibagi menjadi hukum alam dan hukum positif. Hukum alam menurut Aristoteles merupakan aturan semesta alam dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang-undang. Pada Aristoteles hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan dimana-mana karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum positif adalah semua hukum yang ditentukan oleh penguasa negara. Hukum itu harus selalu ditaati, sekalipun ada hukum yang tidak adil.
Aristoteles juga membedakan antara keadilan “distributif” dan keadilan “korektif” atau “remedial”. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya didalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before the law). Keadilan jenis ini menitikberatkan kepada kenyataan fundamental dan selalu benar, walaupun selalu dikesampingkan oleh hasrat para filsuf hukum untuk membuktikan kebenaran pendirian politiknya, sehingga cita keadilan secara teoritis tidak dapat memiliki isi yang tertentu sekaligus sah. Keadilan yang kedua pada dasarnya merupakan ukuran teknik dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya dan tujuan dari perilaku-perilaku dan obyek-obyek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang obyektif.
Selanjutnya Aristoteles memberikan pembedaan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan didalam penerapannya terhadap masalah individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.4)

Pada Abad Pertengahan 
Thomas Aquinas (1225-1275) adalah seorang rohaniawan Gereja Katolik yang lahir di Italia, belajar di Paris dan Kolin dibawah bimbingan Albertus Magnus.
Didalam membahas arti hukum, Thomas Aquinas mulai dengan membedakan antara hukum-hukum yang berasal dari wahyu dan hukum-hukum yang dijangkau oleh akal budi manusia sendiri. Hukum yang didapati dari wahyu disebut hukum Ilahi (ius divinum positivum). Hukum yang diketahui berdasarkan kegiatan akal budi ada beberapa macam. Pertama-tama ada hukum alam (ius nature), kemudian juga hukum bangsa-banga (ius gentium), akhirnya hukum positif manusiawi (ius positivum humanum).
Tentang hukum yang berasal dari wahyu dapat dikatakan, bahwa hukum mendapat bentuknya dalam norma-norma moral agama. Seringkali norma-norma itu sama isinya dengan norma-norma yang umumnya berlaku dalam hidup manusia.
Untuk dapat menjelaskan hukum alam, Thomas Aquinas bertolak dari ide-ide dasar Aristoteles. Aturan alam semesta tergantung dari Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu aturan alam ini harus berakar dalam suatu aturan abadi (lex aeterna), yang terletak dalam hakekat Allah sendiri. Hakekat Allah itu adalah pertama-tama Budi Ilahi yang mempunyai ide mengenai segala ciptaan. Budi Ilahi praktis membimbing segala-galanya kearah tujuannya. Semesta alam diciptakan dan dibimbing oleh Allah, tetapi lebih-lebih manusia beserta kemampuannya untuk memahami apa yang baik dan apa yang jahat dan kecenderungan untuk membangun hidupnya sesuai dengan aturan alam itu. Oleh karena itu untuk hukum alam, Thomas Aquinas pertama-tama memaksudkan aturan hidup manusia , sejauh didiktekan oleh akal budinya. Hukum alam yang terletak dalam akal budi manusia itu (lex naturalis) tidak lain daripada suatu pertisipasi aturan abadi dalam ciptaan rasional.
Hukum alam yang oleh akal budi manusia ditimba dari aturan alam, dapat dibagi dalam dua golongan yaitu : hukum alam primer dan hukum alam sekunder. Hukum alam primer dapat dirumuskan dalam norma-norma yang karena bersifat umum berlaku bagi semua manusia. Hukum alam sekunder dapat diartikan dalam norma-norma yang selalu berlaku in abstracto, oleh karena langsung dapat disimpulkan dari norma-norma hukum alam primer, tetapi dapat terjadi juga adanya kekecualian berhubung adanya situasi tertentu. Thomas Aquinas membedakan antara keadilan distributif, keadilan tukar-menukar dan keadilan legal. Keadilan distributif menyangkut hal-hal umum. Keadilan tukar-menukar menyangkut barang yang ditukar antara pribadi seperti misalnya jual beli. Keadilan legal menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua keadilan tadi terkandung keadilan legal.5)

Teori-Teori Pada Abad XIX dan Selanjutnya
Positivisme dan Utilitarianisme
Selama abad XIX manusia semakin sadar akan kemampuannya untuk mengubah keadaan dalam segala bidang. Dalam abad ini pula muncul gerakan positivisme dalam ilmu hukum.
Oleh H.L.A Hart (lahir tahun 1907), seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut :6)

  1. Hukum adalah perintah.
  2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.
  3. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas.
  4. Penghukuman (judgement) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
  5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme ini.

Berbeda dengan John Austin (1790-1859), yang menyatakan bahwa hukum adalah sejumlah perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa didalam negara secara memaksakan, dan biasanya ditaati. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi didalam suatu negara. Sumber-sumber yang lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah (subordinate sources).
John Austin mengartikan ilmu hukum sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Menurut John Austin, tugas dari ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui ada unsur-unsur yang bersifat histeris didalamnya, namun unsur-unsur tersebut telah diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat didalam suatu negara.
Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang penganut utilitarian yang menggunakan pendekatan tersebut kedalam kawasan hukum. Dalilnya adalah bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan.7)Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan paling besar dari sejumlah terbesar rakyat.
Rudolph von Jhering sering disebut sebagai “social utilitarianism”. Ia mengembangkan segi-segi positivisme dari John Austin dan menggabungkannya dengan prinsip-prinsip utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.

Rudolph von Jhering memusatkan perhatian filsafat hukumnya kepada konsep tentang “tujuan”, seperti dikatakannya didalam salah satu bukunya yaitu bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal-usulnya pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Menurutnya hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Ia mengakui bahwa hukum itu mengalami suatu perkembangan sejarah, tetapi menolak pendapat para teoritisi aliran sejarah, bahwa hukum itu tidak lain merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.8)

John Stuart Mill berpendapat hampir sama dengan jeremy bentham, yaitu bahwa tindakan itu hendaklah ditujukan kepada tercapainya kebahagiaan. Standar keadilan hendaknya didasarkan kepada kegunaannya. Akan tetapi Ia berpendapat, bahwa asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua sentimen, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut John Stuart Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri, maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lainyang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan dengan demikian, mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.9)

Teori Hukum Murni

Hans Kelsen (1881-1973),adalah pelopor aliran ini. Bukunya yang terkenal adalah Reine Rechslehre (ajaran hukum murni).Teori hukum murni ini lazim dikaitkan dengan Mazhab Wina. Mazhab Wina mengetengahkan dalam teori hukum pencarian pengetahuan yang murni, dalam arti yang paling tidak mengenal kompromi, yaitu pengetahuan yang bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan dan sebagainya.

Teori hukum murni juga tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pembicaraan tentang etika. Dasar-dasar pokok teori Hans Kelsen adalah sebagai berikut :10)

  1. Tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity)
  2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada
  3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam
  4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum
  5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik
  6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Salah satu ciri yang menonjol pada teori hukum murni adalah adanya suatu paksaan. Setiap hukum harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Negara dan hukum dinyatakan identik, sebab negara hanya suatu sistem perilaku manusia dan pengaturan terhadap tatanan sosial. Kekuasaan memaksa ini tidak berbeda dengan tata hukum, dengan alasan bahwa didalam suatu masyarakat hanya satu dan bukan dua kekuasaan yang memaksa pada saat yang sama.
Bagian lain dari teori Hans Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai Grundnorm, yaitu suatu dalil yang akbar yang tidak dapat ditiadakan yang menjadi tujuan dari semua jalan hukum bagaimanapun berputar-putarnya jalan itu. Grundnorm merupakan induk untuk melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu

TENTANG TEORI, KONSEP DAN PARADIGMA

DALAM KAJIAN TENTANG

MANUSIA, MASYARAKAT DAN HUKUMNYA

oleh: Soetandyo Wignjosoebroto

Sesungguhnyalah tidak ada satu konsep semata wayang tentang apa yang disebut hukum itu. Maka pula, apabila diketahui bahwa apa yang disebut konsep itu sesungguhnya merupakan penentu suatu bangunan teori – seperti yang dikatakan dalam kepustakaan berbahasa Inggris bahwa ‘concepts is the building blocks of theories’, haruslah disimpulkan di sini bahwa “tiadanya kesamaan konsep akan berkonsekuansi pada akan tiadanya satu teori semata tentang apa yang disebut hukum itu”. Hukum yang dikonsepkan sebagai ‘aturanaturan undang-undang’ tentulah akan diteorikan lain dari hukum yang dikonsepkan sebagai seluruh hasil proses yudisial yang berujung pada putusan hakim’, dan akan lain pula apabila hukum dikonsepkan dalam ujud realitas atau realisasinya yang tertampak sebagai ‘keteraturan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya’.

Tentang apa yang dimaksud dengan ‘konsep’ dan ‘teori’ yang lazim dirujuk dalam berbagai wacana akademik pada umumnya. Karena perbincangan tentang ‘teori’ ini tak hanya akan

menyangkut ihwal strukturnya saja, akan tetapi juga ihwal perkembangannya — yang tak selamanya lancar-lanacar saja melainkan acap benar banyak mengalami berbagai gejolak dan konflik pemikiran – maka persoalan ‘paradigma’sudah selayaknya kalau juga dipaparkan dan dijelaskan di bab pertama ini. Relevansi perbincangan tentang ‘konsep, teori dan paradigma’ dengan permasalahan dalam kajian hukum akan dibicarakan di bab-bab berikutnya.

Tentang Konsep

Dalam bahasa sehari-hari, apa yang disebut ‘konsep’ itu tak lain daripada ‘kata’. Di sebut dalam batasan tertentu yang definitif, apa yang disebut konsep secara umum ini tak lain daripada apa yang disebut ‘terma’ dalam logika dan apa yang disebut ‘istilah’ dalam setiap perbincangan keilmuan. Apapun sebutannya dalam berbagai perbincangan, secara umum dapatlah dikatakan per definisi bahwa ‘konsep’ itu ialah simbol tertentu yang digunakan sebagai representasi objek yang diketahui dan/atau dialami oleh manusia dalam kehidupan bermsyarakatnya. Sebagai simbol bermakna, setiap konsep bermukim di alam numenon, ialah alam ide yang imajinatif, sedangkan objek yang diwakili berada di alam phenomenon, ialah alam fakta-aktual yang indrawi.[1]

Kucing sebagai hewan berkaki empat sebagaimana yang kita lihat sehari-hari di

sekitar rumah kita dengan segala ulah lakunya, misalnya, adalah objek amatan mata kita.

Sebagai objek, kucing berada di alam fenomenon yang sekaligus juga indrawi. Tetapi kata’kucing’ (dalam bahasa Indonesia) atau yang boleh juga diganti dengan kata ‘cat’ (dalam bahasa Inggris) adalah suatu simbol representatif yang berada di alam nomenon yang sekaligus juga imajinatif. Sebagai simbol representatif yang berada di alam nomenon, dan yang sekaligus juga imajinatif itu, kata atau terma ‘kucing’ ini akan bersifat abstrak dan umum, yang akan tergambar secara berlain-lainan dalam imajinasi para pewacana, dan akan “terlukis” berbeda-beda di alam imajinasi dari orang ke orang.

Konsep dalam alam imajinasi yang abstrak ini sebenarnya masih berjenjang-jenjang, terkategorikan ke dalam kelas-kelas, dari yang relatif lebih kongkrit sampaipun ke yang lebih – atau bahkan bisa yang jauh lebih – abstrak dan bermakna lebih umum atau luas. ‘Kucing’, misalnya, adalah konsep yang abstrak, tetapi ‘binatang’ adalah konsep yang lebih abstrak dan ‘makhluk’ adalah konsep yang jauh lebih abstrak lagi. Makin abstrak, akan makin luas cakupan representasinya. Kata ‘binatang’ sebagai konsep jelas tidak akan mencakup apa yang kita kenali lewat amatan sebagai ‘kucing’ saja, akan tetapi juga mencakupi hewanhewan lain seperti harimau, anjing, kambing, ayam, buaya, ikan dan lain-lain ad infinitum.

Lebih abstrak daripada konsep ‘binatang’, tentu saja konsep ‘makhluk hidup’, dan masih lebih abstrak lagi adalah konsep ‘semua makhluk’.

Sementara itu, di tingkat abstraksi manapun, sesuatu konsep bisa direduksi kembali agar lebih kongkrit dengan menambahkan kata sifat atau kata keterangan lain yang berefek mengkhususkan. Kembali pada kata ‘kucing’ sebagai contoh, ‘kucing hitam’, misalnya adalah terma atau konsep yang lebih kongkrit daripada ‘kucing’ begitu saja. ‘Kucing hitam yang kakinya pincang dan yang kemarin saya beri makan’ tak pelak lagi adalah terma yang jauh lebih kongkrit lagi. Dalam kajian zoologi, segala macam hewan tersebut di muka, yang

dicakup dalam konsep animal kingdom, bisa saja direduksi secara konseptual ke dalam dua divisi animalea yang bercakupan lebih sempit dan saling membedakan, misalnya ke dalam ‘hewan yang menyusui (mamalia) dan ‘bertelur’; yang menyusui masih akan bisa dikongkritkan lagi secara konseptual ke dalam ‘yang pemakan daging (karnivora)’ dan ‘yang pemakan tumbuh-tumbuhan (herbivora)’, dan seterusnya. Begitulah kita dapati dalam perbincangan keilmuan, kali ini mengambil zoologi sebagai contoh, adanya berbagai konsep – animalea, mamalia, herbivora – yang berbeda-beda tingkat abstraksinya, yang dengan demikian juga luas-sempit atau umum-khusus taraf cakupannya.

Dalam ilmu pengetahuan sosial, objek-objek yang terjumpai dalam kehidupan sosial pun harus dibataskan secara definitif kedalam konsep-konsep, dan persoalan yang berkenaan dengan taraf abstraksinya akan pula mesti diperhatikan. Hanya saja, cukup berbeda dari kajian-kajian ilmu hayat dengan objek hewan atau tumbuh-tumbuhan yang lebih kasat mata, kajian-kajian ilmu pengetahuan sosial akan lebih banyak berkenaan dengan objek-objek yang

tak secara langsung berkategori kasat mata. Kelas sosial (yang atas, yang tengah atau yang bawah, misalnya adalah konsep yang tak bisa dibataskan berdasarkan kerja “sekali amatan yang direk”, melainkan mesti dikerjakan dengan memperhatikan tengara-tengaranya (the signs) yang manifes di alam indrawi, yang oleh sebab itu dapat didatakan; misalnya tingkat pendapatannya, tingkat pendidikan dan keterpelajarannya, tingkat kekayaannya, dan apapun lainnya lagi. Berbeda dengan ilmu hayat atau ilmu alam kodrat lainnya, yang seabstrak apapun simbolsimbol yang dipakai sebagai konsep, selalu saja konsep-konsep itu gampang menunjukkan objek-objek rujukannya dengan sekali amatan, tidaklah demikian halnya dengan kajian ilmiah yang berobjek manusia berikut masyarakatnya. Akan diketahui nanti bagaimana dalam kajian dengan objek manusia dan/atau masyarakatnya ini – baik yang dikenali sebagai ilmu pengetahuan sosial maupun yang dikenali sebagai ilmu hukum – konsep-konsep yang dikembangkan akan condong lebih bersifat abstrak, imajinatif, dan merupakan konstruksikonstruksi rasional dalam alam pikiran daripada lebih bersifat hasil abstraksi yang berpadanan langsung dengan objek yang terjumpai sebagai fenomenon/na di alam indrawi ini. Dengan demikian, ilmu pengetahuan sosial dan ilmu hukum itu boleh dikatakan lebih gampang dicenderungkan ke gambarannya yang ideal dengan blue-sky concepts-nya daripada kajian-kajian ilmu alam kodrat (natural and life sciences) yang nyata lebih down to earth, punya padanannya yang nyata dan direk di alam indrawi.

Tentang Teori

‘Teori’ – berasal dari kata theoria dalam bahasa Latin yang berarti ‘perenungan’,

yang pada gilirannya berasal dari kata thea dalam bahasa Yunani yang berarti ‘cara atau hasil pandang’[2] — adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Adapun yang disebut pengalaman ini tidaklah hanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia dari alam kehidupannya yang indrawi, tetapi juga diperoleh dari alam kontemplatif-imajinatifnya, khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berobjek manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Apapun sumbernya, apakah pengalamannya yang indrawi ataukah pengalamannya yang kontemplatif-imajinatif murni, teori itu adalah suatu himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep-konsep yang berada di alam ide imajinatif manusia, Berada di alam imajinatif, teori adalah gambaran — atau hasil penggambaran — secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengalaman indrawi manusia, dibangun dengan bahan-bahan pembangun yang – sebagaimana kita ketahui — disebut konsep. Betullah apa yang dikatakan secara ringkas dalam kepustakaan berbahasa Inggris, seperti yang telah dikatakan di awal bab ini, bahwa concepts is the building blocks of theories. Didefinisikan dalam rumusan yang demikian, berbicara tentang ‘teori’, tak pelak lagi orang niscaya akan diperjumpakan dengan dua macam realitas. Yang pertama adalah realitas in abstracto yang berada di alam idea yang imajinatif, dan yang kedua adalah padanannya yang berupa realitas in concreto yang berada di alam pengalaman yang indrawi. Di dalam bahasa falsafati, sementara orang mengatakan bahwa realitas pertama disebut ‘realitas nomenon’ (atau

‘nomena’ apabila jamak), sedangkan yang tersebut kedua disebut ‘realtas fenomenon’ (atau‘fenomena’ apabila jamak).

Berhakikat sebagai realitas yang berada di alam nomena yang imajinatif itu, teori

hanya bisa dijembatani dengan padanannya yang berada di alam realitas fenomena, vise versa, bersaranakan simbol-simbol yang – dalam ilmu bahasa — disebut ‘kata-kata’ – atau rangkaiannya yang disebut ‘kalimat’. Ringkasnya kata, teori itu terdiri dari sehimpunan konsep berikut rangkaian-rangkaiannya yang disebut ‘hukum’ (dalam artinya yang umum dan luas). Adapun yang disebut hukum dalam artinya yang umum dan luas ini tak lain daripada kalimat-kalimat pernyataan tentang adanya keniscayaan dalam dua rupa. Yang pertama ialah keniscayaan faktual yang berasal dari hasil amatan indrawi di alam fenomena (disebut nomos atau keteraturan empirikal yang objektif); sedangkan yang kedua ialah keniscayaan moralitas yang berasal dari segugus ajaran yang diyakini kebenarannya sebagaimana yang bermaqom di alam nomena (disebut norma, atau pula aturan yang secara subjektif membedakan mana yang baik, yang karena itu wajib dijalani, dan mana pula yang buruk, yang karena itu wajib dijauhi).

Keniscayaan tersebut pertama, apabila telah teruji dan terverifikasi berdasarkan data — ialah ‘informasi yang dihimpun secara terukur dari alam empirik berdasarkan metode sains’ — akan disebut hukum alam atau hukum kodrat, atau yang didalam bahasa Inggris disebut the scientific laws of nature. Hukum kodrat adalah suatu rangkaian kata yang secara afirmatif menyatakan adanya teori tentang ada-tidaknya hubungan kausal atau korelatif antara fenomenon yang telah dikonsepkan. Misalnya tentang adanya hubungan antara ‘permintaan atas suatu komoditas’ dan ‘harga komoditas itu’ ; kian tinggi jumlah ‘permintaan’ akan kian tinggi pula ‘harga’; demikian sebaliknya, kian rendah jumlah ‘permintaan’ akan kian rendah pula ‘harga yang ditawarkan’. Teori aakan tervalidasi secara ilmiah manakala konstruksi rasionalnya seperti yang disebutkan di muka itu konform dengan data empirik yang bisa dan telah diperoleh lewat observasi, untuk selanjutnya diabstrakkan sebagai asas atau dalil yang akan menjelaskan sejumlah amatan yang serupa, di manapun dan kapanpun, yang terjadi di alam fenomena.

Berbeda dengan keniscayaan tersebut pertama, keniscayaan tersebut kedua tidaklah memerlukan verifikasi pembenaran dari konsep-konsep yang diperoleh sebagai hasil observasi. Alih-alih, kebenaran keniscayaan tersebut kedua ini berpangkal pada konsepkonsep abstrak yang disebut bahan-bahan ajaran, yang hadirnya sebagai realitas tidaklah dibenarkan atas otoritas data empirik melainkan, melainkan atas dasar asas-asas yang diyakini sebagai ‘yang telah benar dengan sendirinya (self-evident)’. Kalaupun toh diperlukan dasar pembenar yang lebih bersifat in personam, amatlah lazim kalau orang mengklaim bahwa asas-asas itu datang dari sumber kekuasaan yang teramat sentral, baik yang abstrak (wahyu Tuhan atau tradisi ajaran nenek moyang) ataupun yang lebih kongkrit dan struktural (titah raja atau putusan suatu badan legislatif).

Mana yang akan dipilih dan diyakini sebagai dasar pembenar pengetahuan berikut teori-teori yang dibangun olehnya itu akan tergantung dari paradigmanya. Paradigma yang mensyaratkan kebenaran pengetahuan itu mesti didasarkan pada kebenaran faktual yang diperoleh dari hasil amatan indrawi yang aktual akan disebut paradigma nomotetik atau kebenaran fenomenologik, sedangkan paradigma kedua yang mensyaratkan agar kebenaran pengetahuan itu harus diniscayakan berdasarkan ajaran moral, entah yang bersumber wahyu entah pula yang bersumber tradisi akan disebut kebenaran normatif atau kebenaran menologik. Sehubungan dengan kontroversi antara dua ragam dasar pembenar pengetahuan yang disebut paradigma itu, maka memperbincangkan kebenaran pengetahuan dan/atau teoriteorinya itu, tak pelak lagi, orang mestilah akan juga memperbincangkan ihwal ‘paradigma’. Apakah paradigma itu?

Tentang Paradigma

Apakah yang dinamakan’paradigma’ itu? Paradigma adalah suatu istilah yang kini amat populer dipakai dalam berbagai wacana di kalangan para akademisi untuk menyebut adanya “suatu pangkal(an) atau pola berpikir yang akan mensyarati kepahaman interpretatif seseorang secara individual atau sekelompok orang secara kolektif pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasainya”. Istilah ini berasal muasal dari bahasa Yunani klasik, paradeigma, dengan awal pemaknaannya yang filosofik, yang berarti ‘pola atau model berpikir’. Dari pangkalan berpikir yang berbeda inilah, sekalipun melihat objek yang sama, orang tak ayal lagi akan memandang objek yang sama itu dengan persepsi interpretatif — dan akhirnya juga dengan simpulan dan pandangan – yang berbeda. Segelas air, sebagai misal, di satu pihak dapat dipersepsi sebagai sebuah gelas yang berisi air, tetapi di lain pihak dapat pula

dipersepsi sebagai sejumlah air yang tengah berada di dalam sebuah gelas. Seseorang yang religius – untuk menyebut misal lain — akan cebnderung melihat manusia sebagai ruh yang terpenjara dalam tubuh yang fisikal, sedangkan seseorang yang lebih berorientasi sekular akan lebih cenderung untuk melihat manusia sebagai tubuh fisikal yang berfungsi secara biokhemikal sebagai konverter energi yang memungkin terjadinya berbaagai gerakan.

Seseorang ahli sejarah ilmu pengetahuan bernama Thomas Kuhn menggunakan

istilah paradigma itu tidak hanya untuk mengisyaratkan adanya pola atau pangkal berpikir yang berbeda, akan tetapi juga adanya potensi dan proses konflik antara berbagai pola berpikir yang akan melahirkan apa yang disebut paradigm shift. Dijelaskan olehnya[3]

bahwa, sepanjang sejarah peradabannya yang panjang, komunitas-komunitas manusia itu hanya akan dapat mempertahankan eksistensinya atas dasar kemampuannya mengembangkan pola atau model berpikir yang sama untuk mendefinisikan pengetahuan-pengetahuannya, dan menstrukturkannya sebagai ilmu pengetahuan yang diterima dan diyakini bersama sebagai “yang normal dan yang paling benar”, untuk kemudian didayagunakan sebagai penunjang kehidupan yang dipandangnya “paling normal dan paling benar” pula. Tetapi bersikukuh pada satu gugus pengetahuan dengan keyakinan paradigmatik tak selamanya bertahan dalam jangka panjang. Dari sejarah ilmu pengetahuan diketahui bahwa selalu terjadi pergeseran atau beringsutnya suatu komunitas dengan segala pengetahuan dan ilmunya itu dari satu paradigma ke lain paradigma. Inilah yang disebut the paradigm shift itu.

Demikianlah pola berpikir alias paradigma yang mendefinisikan pengetahuan suatu komunitas sebagai pengetahuan yang “normal dan normal” ini hanya bisa bertahan sepanjang kurun waktu tertentu, sampai ….. sampai suatu ketika tatkala datang krisis; ialah ketika seluruh gugus teori pengetahuan yang “normal” ternyata tak lagi dapat didayagunakan secara memuaskan untuk menjawabi persoalan hidup yang bermunculan, demikian rupa sehingga terjadi kegelisahan yang mendorong orang untuk mencari teori-teori pengetahuan baru untuk menjawabi banyak persoalan yang tak bisa dipecahkan bersaranakan pengetahun-pengethuan berparadigmaa lama, dengan “beringsut untuk beralih” ke pengetahuan pengetahuan baru

yang dibangun atas dasar paradigma yang baru. Terjadilah di sini pergeseran dari pola berpikir paradigmatik yang lama ke yang baru. Kuhn (1922- ), seorang ahli fisika, dalam kapasitasnya sebagai pengkaji sejarah ilmu pengetahuan mengatakan bahwa perkembangan intelektual dalam peradaban manusia itu tidaklah pernah berlangsung secara lempang-lempang saja dalam satu alur arus linier yang berotoritas besar (a mainstream). Alih-alih, dalam perkembangan selalu saja terjadi kritik yang mengundang gejolak, ialah tatkala paradigma lama — sebagai “ilmu yang dipandang normal dan berlegitimasi pada masanya” – gagal menjawabi masalah-masalah baru yang timbul, dan selanjutnya hanya akan menerbitkan anomali-anomali saja. Keadaan seperti itu akan mengundang paradigma baru yang bisa menawarkan alternatif. Apabila diterima, paradigma baru ini akan menjadi sumber terjadinya arus pemikiran baru, yang tak hanya akan menyandingi melainkan juga sampai bisa menandingi mainstream lama. Apabila berhasil, paradigma baru akan dominan sebagai mainstream yang meminggirkan paradigma lama, walau mungkin saja yang lama ini tidak akan lenyap begitu saja dari percaturan.

Konsep paradigm shifts membuka kesadaran bersama bahwa para pengkaji ilmu

pengetahuan itu tak akan selamanya mungkin bekerja dalam suatu suasana “objektivitas” yang mapan, yang bertindak tak lebih tak kurang hanya sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresi yang linier belaka. Para pengkaji dan peneliti ilmiah yang sejati selalu saja memiliki subjektivitas naluriah untuk bergerak secara inovatif guna mencari dan menemukan alur-alur pendekatan baru, atau untuk mempromosikan cara pendekatan yang sampai saat itu sebenarnya sudah ada namun yang selama ini terpendam dan terabaikan oleh kalangan yang selama ini berkukuh pada paradigma lama yang diyakini telah berhasil menyajikan sehimpunan pengetahuan yang “normal dan tak lagi diragukan legitimasinya”.

Kehendak untuk mencari dan menemukan alur pendekatan baru yang berbau bid’ah ini selalu saja terjadi dalam sejarah falsafati dan keilmuan manusia, khususnya apabila terjadi perubahan besar yang mendasar pada kehidupan sosial-politik, yang menghadapkan manusia warga masyarakat politik pada banyak permsalahan baru yang menghendaki jawabanjawaban yang baru pula.

 

Konflik Paradigma Yang Klasik:

Kebenaran Teologik Versus Kebenaran Saintifik

Dalam kajian filsafat sosial dan ilmu pengetahuan sosial, yang kelak meliput juga kajian tentang hukum nasional yang modern, ada dua paradigma yang sejak lama berebut dan silih berganti merebut posisi dominan, baik dalam percaturan akademik maupun dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Adapun kedua paradigma itu ialah paradigma teologik yang etik-normatif dan paradigma saintifik yang logik-empirik. Paradigma tersebut pertama tampil sebagai mainstream yang dominan sejak dari era falsafati kaum Stoa di masa sejarah Yunani kuno, sebagaimana yang diwakili antara lain oleh Aristoteles (384-322 s.M.), sedangkan paradigma yang kedua datang mencabar pada masa yang jauh lebih kemudian, ialah masa datangnya ajaran tentang kebangkitan rasio manusia yang dikenali sebagai era renesans, sebagaimana yang diwakili antara lain oleh Galileo dari Galilea (1564 -1642).

Paradigma Aristotelian:

Paradigma Aristotelian berpangkal pada kepahaman bahwa alam semesta ini berhakikat sebagai suatu keteraturan atau suatu tertib (disebut‘order’ dalam bahasa Inggris) yang sudah pre-establihed, dalam arti bahwa ‘sudah tercipta dan menjadi ada sejak awal mulanya’. Alam semesta itu sudah ada di idea Tuhan yang normatif sebelum ada dalam wujudnya yang empirik dalam alam amatan manusia. Lebih lanjut lagi alam pemikiran Aristoteles, semesta itu tidaklah cuma merupakan sesuatu “ada sebelum ada” (pre-established), akan tetapi juga disifati oleh hadirnya keselarasan (harmony) yang final dan sekaligus juga merupakan suatu rancangbangun tatanan yang terwujud hanya karena adanya suatu penciptaan oleh Yang Maha Sempurna, yang oleh sebab itu juga mengisyaratkan adanya tujuan subjektif Sang Maha Sempurna yang final (causa finalis) pula, ialah kesempurnaan yang tak akan dapat diganggu. Episteme Aristotelian — yang memahamkan semesta sebagai suatu tertib tunggal yang preestablished, finalistik, serba berkelarasan dan teleologik (<teleos = tujuan) – ini, menggambarkan semesta ini sebagai suatu tertib kodrati yang telah sempurna, yang tidak hanya ‘tak akan dapat diganggu’ akan tetapi juga ‘tak boleh diganggu’. Tak ayal lagi, alam semesta ini lalu juga dipahamkan sebagai suatu alam yang berkeniscayaan mutlak karena bersumber dari moral kesempurnaan Tuhan, yang dalam kekuasaannya sebagai Sang Khalik adalah pencipta kebaikan dan keindahan yang tak terbantah. Semesta merupakan ekspresi kecerdasan dan kearifan illahi, dan setiap elemen dalam tatanan moral seperti ini (yang anorganik maupun yang organik, tak kurang-kurangnya juga manusia) sudah dikodratkan dan karena itu haruslah pula berulahlaku menuruti keniscayaan yang sudah kodrati itu, deikian rupa agar keteraturan dan keselarasan dalam tertib semesta ini akan senantiasa terjaga. Nama Gotfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) barangkali dapatlah disebut sebagai salah seorang representasi paham Aristotelian dari masa yang boleh dibilang sezaman dengan maraknya paham Galilean yang dikatakan sebagai perintis peletakan dasar-dasar ontologik dan epistimologik bagi perkembangan ilmu pengetahuan fisika modern. Sebagai pemikir dalam garis Aristotelian, alam pemikiran Leibniz tak terlalu berbeda dengan episteme Aristotelian yang dikuasai oleh pemikiran metafisikal yang meyakini kebenaran konsep, bahwa kehidupan semesta ini telah dikuasai sejak awal mula oleh suatu imperativa keselarasan. Dengan perkataan lain, alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu tertib berkeselarasan yang telah terwujud secara pasti sejak awal mulanya sebagai suatu preestablished harmonius order yang tak sekali-kali mengenal adanya pertentangan. Leibniz menggambarkan hadirnya keselarasan semesta semisal hadirnya keselarasan yang dimainkan oleh suatu paduan orchestra. Sekian banyak pemusik (ialah satuan-satuan yang oleh Leibniz disebut monad yang independen) telah “memainkan” bagian masingmasing yang sekalipun masing-masing bertindak sendiri-sendiri secara mandiri, namun secara total terwujudlah suatu berkeselarasan. Dipahamkan bahwa keselarasan itu terwujud tak lain karena adanya partitur yang telah ada dan tercipta serta ditetapkan sejak awal mula oleh sang komposer, lama sebelum musik dimainkan oleh para monad itu dan tersaksikan secara indrawi.. Partitur itu telah hadir sebagai bagian yang inheren di dalam setiap diri satuan (pemain) yang sama-sama hadir di dalam totalitas sistem (orkestra).

Paradigma Galilean:

Paradigma Galilean, yang mencabar paradigma lama yang Aristotelian, marak pada suatu zaman tatkala sejumlah manusia pencari kebenaran mencoba memahami keteraturan alam semesta ini tidak lagi berhakikat sebagai a harmonious pre-established God’s order. Paradigma baru ini mengetengahkan pemikiran bahwa seluruh tertib semesta inisesungguhnya merupakan himpunan fragmen variabel dalam jumlah yang tak terhingga, yang secara terus-menerus berhubungan secara interaktif dalam suatu proses kausalitas di ranah indrawi, yang sekalipun tampak seperti suatu kekisruhan (chaos), yang berlangsung secara= berterusan seolah tanpa mengenal titik henti yang final, namun yang sesungguhnya – di tengah situasi yang secara indrawi tampak kisruh itu — sedang berproses secara progresif dengan keniscayaan yang tinggi, bergerak dari suatu situasi keseimbangan yang semula ke suatu situasi keseimbangan berikutnya, ad infinitum. Inilah yang kelak, dalam sains fisika, disebut homeostasis..

Demikianlah akan dikatakan secara paradigmatik dalam pemikiran yang Galilean ini bahwa semesta itu adalah sesungguhnya suatu jaringan variabel yang interaktif, yang bergerak secara dinamik dan progresif di tengah alam indrawi yang objektif, tunduk pada imperativa kausalitas yang berada di luar rencana dan kehendak sesiapapun. Imperativa kausalitas ini meniscayakan terjadinya keterulangan hubungan interaktif antar-variabel yang progresif, yang oleh sebab itu akan memungkinkan para pemantau yang dengan tekun menyimaknya untuk menengarai adanya universalitas dalam hubungan antar-variabel itu, yang pada gilirannya akan memungkinkan para pemantau ini dapat membuat prediksi apa yang akan terjadi apabila satu variabel dikontrol dan/atau dihadirkan terhadap variabel yang lain. Di sinilah letak keistimewaan paradigma Galilean yang non-teologik melainkan saintifik, yang memungkinkan terjadinya “transfer” dari episteme (pengetahuan yang murni dengan idiom-idiomnya yang normatif) ke techne (pengetahuan yang aplikatif dengan idiomidiomnya yang lugas dan rasional untuk mengatakan apa adanya). Dari paradigma yang tak hanya mengetengahkan perlunya mengetahui berbagai peristiwa kausalitas di alamnya yang objektif dan “buta nilai”, melainkan yang juga menyadari adanya kemungkinan mengontrol sebab untuk memproduksi dan mereproduksi akibat inilah lahirnya ilmu pengetahuan (science>sains) berikut berbagai metodenya untuk memanipulasi hubungan-hubungan sebabakibat ke arah ragam-ragamnya yang tak hanya bernilai ilmiah/saintifik tetapi juga yang

teknologik.

Pengetahuan Tentang Manusia Berikut Perilakunya:

Manusia Seperti ‘Apa Adanya’ Sebagai Objek Kajian Sains

Berabad lamanya pemikiran dalam rangka pencarian pengetahuan yang benar tentang ihwal manusia, berikut kebenaran perilakunya, tak pernah dilepaskan dari pengkategoriannya ke dalam rumpun episteme Aristotelian yang normatif-moralistik. Dalam kategori rumpun ini, kebenaran tentang ihwal manusia secara kategorikal akan masuk dalam perbincangan tentang rightness yang dilawankan dengan wrongdoing, dan bukan tentang persoalan factual truth yang harus dilawankan dengan falseness atau the untruth. Maka, tatkala kehidupan fauna dan flora mulai diminati sebagai objek kajian life sciences, yaitu suatu kajian dalam tradisi dan strategi Galilean yang saintifik, manusia sebagai makhluk hidup tidaklah serta merta dipandang patut untuk dikaji dalam eksistensi jasmaniahnya yang faktual itu. Vesalius, misalnya, memperoleh reaksi keras ketika ia membedah mayat untuk mempelajari anatomi tubuh manusia, yang ternyata berkemiripan dengan anatomi makhlukmakhluk hewani lainnya. Reaksi muncul karena konsep tentang manusia pada masa itu mengunggulkan manusia sebagai makhluk tercipta dalam kualitasnya yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Dalam pembedahan anatomik, tatkala Vesalius mengatakan kesaksiannya bahwa ia tidak menemukan apapun yang boleh disebut ‘ruh’ di dalam tubuh yang ia bedah itu, dan apa yang ia temukan tak berbeda secara kualitatif dengan apa yang ada di dalam tubuh-tubuh hewan, sang dokter pembedah ini mendapatkan reaksi dan dakwaan yang amat keras sebagai pengganggu kepercayaan umat yang selama ini meyakini kesempurnaan Tuhan dan refleksiNya pada makhluk-makhluk ciptaannya. Reaksi keras juga diserukan terhadap teori evolusi yang dikemukakan Charles Darwin tentang The Origin of Species dua abad kemudian. Reaksi tidak hanya dimaksudkan untuk menyangkal tesis Darwin bahwa jenis-jenis makhluk yang ada di permukaan bumi saat ini merupakan produk proses sebab-akibat yanag acak, yang berlangsung secara evolusioner, antara berbagai unsur dinamik yang ada di dalam tubuh makhluk (potensi mutasi) dan yang ada di luar tubuh (lingkungan yang menuntut kemampuan adaptif makhluk). Lebih lanjut dari itu, reaksi terutama juga sehubungan dengan tersiratnya asumsi dalam teori Darwin, bahwa evolusi yang menjelaskan asal-muasal primordial makhluk-makhluk hidup itu boleh juga dipakai untuk menjelaskan asal-muasal manusia (yang mungkin sekali primordial juga, dan tidak sempurna sejak awal mulanya).

Apapun juga kerasnya reaksi dan keberatan yang diserukan atas digunakannya

pendekatan scientism dengan paradigma Galilleannya itutanpa bisa ditahan-tahan lagi pemikiran pada alur scientism — yang meragukan kesempurnaan sistem semesta sejak awal penciptaannya – mulai masuk juga ke alam pemikiran mereka yang menempatkan manusia dan kehidupan kolektifnya sebagai objek pemikiran dan/atau kajiannya. Inilah pemikiran yang terbilang eklektik dan merupakan pengkajian yang tergolong sekular, dalam arti bahwa dan nomos an norma adalah identik, dalam arti bahwa apapun yang merupakan ‘keteraturan umum’ yang terjadi dalam kehidupan manusia, suatu nomos yang tersimak dalam wujud pola perilaku (pattern of behavior) manusia adalah sesuatu yang secara normatif harus dibilang wajar dan manusiawi, dan karena itu ya “baik-baik saja”.. Pola perilaku manusia yang mencerminkan adanya naluri egosentrik untuk mempertahankan eksistensinya yang jasmaniah, misalnya, oleh Adam Smith dikatakan secara jelas sebagai pola perilaku individual yang – sekalipun pada dasarnya adalah perilaku yang berangkat dari usaha memperjuangkan kepentingannya sendiri – adalah sesuatu fenomen yang wajar, yang oleh sebab itu tak tercela, dan harus dibilang etis jugalah adanya. Menurut Smith, dalam bukunya The Wealth of Nations (1776)justru self-interest itulah yang mendorong manusia-manusia bekerja keras untuk memperoleh meningkatkan kesejahteraan jasmaninya, dan secara total akan meningkatkan pula kesejahteraan bangsa. Perilaku yang berbasis self-interest namun mampun mendatangkan kesejahteraan bangsa inilah yang mendorong Smith untuk menggolongkan manusia bermotif ekonomi ini tidak hanya hadir sebagai Homo economicus.tapi juga sebagai Homo ethicus.

Pola perilaku manusia yang berbasis kepentingan pribadi tatkala berupaya memenuhi kebutuhan jasmaninya– yang toh dikonsepkan juga sebagai perilaku etik oleh Adam Smith — itu tersimak dalam ujud fakta–fakta lugas dalam kehidupan manusia. Proses interaktif antar-manusia ke arah tertetapkannya nilai dan harga suatu barang adalah salah satu contohnya.. Nomos yang di kemudian hardinamakan ‘hukum permintaan-penawaran’ menggambarkan dengan jelas perilaku individual manusia, namun yang kemudian berlangsung interaktif di pasar dalam suasana yang bebas, tanpa adanya order (perintah normatif), telah berproses secara acak ke terbentuknya suatu order (keteraturan nomotetik) yang berkeniscayaan. Naiknya permintaan niscaya akan menaikkan harga, dan, pada gilirannya, naiknya harga akan menaikkan penawaran. Apabila penawaran akan terus naik, maka harga akan turun, dan turunnya harga akan menaikkan permintaan. Demikianlah “goncangan chaotic” itu akan terus berlangsung sampai terjadi keseimbangan baru (yang pada saatnya akan mengalami goncangan chaotic baru oleh sebab tertentu, yang niscaya akanmenjurus ke keseimbangan – yang menggambarkan suatu tertib – yang baru pula).

 

Positivisme Yang Berparadigma Galilean Abad 18-19:

Paham Falsafati Untuk Mendasari Kajian Tentang Hadirnya Keteraturan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Manusia

 

Pada belahan awal abad 19, marak suatu pemikiran falsafati yang dikenali dengan sebutan paham positivisme. Positivisme adalah suatu paham falsafati dalam alur tradisi Galilean yang muncul dan berkembang .pada abad 18. Positivisme – yang berkembang sebagai hasil pemikiran falsafati perintisnya yang bernama Auguste Comte (1798-1857) — mencoba mendayagunakan paradigma Galilean ini untuk menjelaskan kehidupan manusia dalam masyarakatnya. Menurut Comte – yang berlatarbelakangkan kesarjanaan matemática dan fisika itu – konsep dan metode ilmu alam kodrat dapat juga dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia. Menurut Comte, kehidupan manusia itu – sebagaimana peristiwa-peristiwa yang berlangsung “seperti apa adanya” di kancah alam benda-benda anorganik yang tak bernyawa – pun terjadi di bawah imperativa hukum sebab akibat dengan segala kondisi dan faktor probabilitasnya. Hubungan sebab-akibat antar-variabel seperti itu nyata kalau terlepas dari sembarang kehendak atau rencana yang berkesengajaan yang sifatnya subjektif.

Sebagaimana halnya kejadian-kejadian di alam semesta yang tunduk pada suatu

hukum yang terbit dari suatu proses acak yang tak berada di bawah imperativa suatu grand design, menurut Comte kehidupan manusia itu selalu saja dapat dijelaskan sebagai prosesproses aktualisasi hukum sebab-akibat yang serba berdasarkan hal-hal yang tak deterministic pula sifatnya. Setiap kejadian dan/atau perbuatan dalam kehidupan manusia – yang kasuistik sekalipun — selalu saja dapat dijelaskan dari sisi sebab-sebabnya yang rasional dan alami, dan yang karena itu bersifat ilmiah/scientific. Setiap perbuatan tidaklah dapat dimaknakan dari substansinya yang berupa niat dan tujuannya sendiri yang moral-altruistik yang metafisikalitu. Berpenjelasan seperti itu, berangkat dari paradigma Gallilean yang semula didayagunakan untuk menjelasakan alam tak bernyawa saja, positivisme harus dikatakan sebagai paham monisme dalam ihwal metodologi keilmuan. Artinya, bahwa hanya ada satu metode saja dalam kajian sains yang lugas itu, baik yang akan didayagunakan dalam kajian ilmu pengetahuan alam dan hayat (natural and life sciences) maupun yang akandidayagunakan dalam kajian ilmu pengetahuan sosial (social sciences). Menurut kaum positivis ini, mempelajari perilaku benda-benda mati dalam fisika dan mempelajari perilaku manusia yang mempunyai jiwa dan ruh tidaklah perlu dibedakan. Dua macam perilaku dalam ranah yang berbeda ini dikatakan sama-sama dikontrol oleh hukum sebab-akibat yang dapat dijelaskan sebagai imperativa-imperativa yang berlaku secara universal.

Perkembangan konsep dan metodologi seperti ini, yang menggambarkan terjadinya order – ialah suatu keteraturan yang tertib yang terwujud sebagai produk interaksi atau hasil transaksi antar-manusia – tertemui juga kemudian dalam upaya para pemikir untuk menjelaskan kehidupan berhukum-hukum di tengah suasana kehidupan yang sedang go national di negeri Barat pada masa itu. Di sini, di tengah kehidupan yang kian berkembang dalam konfigurasinya yang baru sebagai organisasi negara bangsa, kekuatan pengatur yang bisa difungsikan untuk mengontrol ketertiban dalam kehidupan yang baru inipun dikonsepkan sebagai hasil tawar-menawar antar manusia warga bangsa. Transaksi lewat “suatu pasar politik” antar-manusia dan/atau antar-golongannya itulah nanti yang akan menentukan hukum baru apa yang akan diterima dan berlaku.

Di “pasar politik” — yang di masyarakat-masyarakat demokratik diinstitusikan sebagai parlemen, kalaupun sekali-sekala bisa melimpah juga ke jalanan — inilah terjadinya interaksi dan transaksi antar-manusia warga bangsa untuk menemukan “kompromi harga”. Warga bangsa dan/atau organisasi politiknya, masing-masing dengan latar belakang kepentingan dan/atau keyakinannya, menyepakatkan macam keseimbangan baru, yang didokumentasikan secara tertulis, yang di dalam kajian-kajian scientific atau quasi-scientific tentang hal ini disebut lex atau lege, (yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ‘undangundang’).

Dalam kehidupan kebangsaan, yang dikonsepkan sebagai hasil proses sejarah

sebagaimana berlangsung sebagai proses acak, (tidak menuruti suatu grand design melainkan by accidents and chances), hukum yang berfungsi sebagai penata tertib kehidupan kebangaan itu pun nyata kalau terwujud dan tersimak sebagai hasil proses sejarah, yang acak dan tidak bisa diniscayakan karena adanya suatu grand design yang final.

Di sinilah awal perkembangan suatu cabang ilmu dan ajaran baru tentang sarana

pengontrol ketertiban yang – menurut paradigmanya – merupakan hasil proses interaktif antar-warga sendiri. Inilah ilmu (nomologik<nomos+logika) dengan segala teorinya, yang menjadi dasar suatu ajaran baru dengan segala ragam doktrinnya (yang normatif) tentang penerapannya guna mengontrol ketertiban masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang lebih berketeraturan. Tanpa hendak membedakan peristilahannya, seluruh teori dan ajaran itu disebut jurisprudence (di dalam bahasa Inggris), atau rechtswetenschap (dalam bahasa Belanda), dan Rechtswissen-schaft (dalam bahasa Jerman), yang kemudian diterjemahkan dan dipopulerkan dengan penamaan ‘ilmu hukum’ dalam bahasa Indonesia.(***)

[1] Nomenon (atau nomena kalau plural) itu berasal dari bahasa Yunani klasik yang berarti ‘buah gagasan’,.Nomenon itu sendiri berasal dari kata nonein yang berarti ‘berpikiran’, yang pada gilirannya juga berasal dari kata nous yang berari ‘alam gagasan’. Sementara itu, phenomenon (atau phemomena dalam bentuknya yang plural) juga berasal dari bahasa Yunani klasik yang berari ‘fakta yang segera terlihat’. Fenomenon itu sendiri berasal dari kata phanesthai yang berarti ‘menampak’, yang pada gilirannya berasal dari kata phainein yang berarti ‘memperlihatkan’ atau ‘menunjukkan’. Demikianlah, dari arti kata-kata itu jelas sudah apa yang dimaksud dengan ‘realitas nomena’ yang bermaqom di alam imajinasi manusia dan apa pula yang dimaksud dengan ‘realitas fenomena’ yang berada di alam indrawi manusia.

[2] Dari kata dasar thea ini pulalah datangnya kata modern ‘teater’ yang berarti ‘pertunjukan’ atau ‘tontonan’ yang berkonotasi dengan pengertain ‘apa yang dilhat’..

[3]: Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: Chicago University Press, 1962).

Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dikerjakan oleh Tjun Surjaman, Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains (Bandung: Remaja Karya, 1986).


Teori Hukum Integratif dalam Konstelasi Pemikiran Filsafat Hukum (Interpretasi atas sebuah “Teori Rekonstruksi”)

Oleh: Shidarta[1]

T

atkala tulisan ini dibuat, secara kebetulan penulis juga sedang mengerjakan sebuah buku di bawah sponsor Epistema Institute untuk menerbitkan ulasan dan kritik terhadap pemikiran Prof. Mochtar Kusumaatmadja.[2] Penerbitan buku tersebut sekaligus meneruskan proyek yang sudah berjalan tahun sebelumnya, yakni dengan mempublikasikan kritik terhadap pemikiran Alm. Prof. Satjipto Rahardjo. Oleh karena Teori Hukum Integratif yang ditulis oleh Prof. Romli Atmasasmita ini diakui sebagai rekonstruksi atas pemikiran dari dua tokoh tersebut, maka tinjauan atas Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif yang telah dan akan dimuat dalam kedua buku tersebut, diproyeksikan akan ikut mewarnai ulasan di dalam makalah sederhana ini, sekalipun masing-masing mungkin saja diberi artikulasi yang berbeda sejalan dengan alur pikir yang diperagakan Teori Hukum Integratif dalam buku karya Prof. Romli Atmasasmit

Latar Belakang

Buku yang ditulis oleh Romli Atmasasmita ini, menurut pengakuannya, berangkat dari sikap skeptis masyarakat (dan penulis) terhadap penanganan perkara hukum di Indonesia, dengan kesimpulan bahwa kaum praktisi hukum di Indonesia telah ‘melupakan’ dan mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan terjebak pada ‘kotak normatif’ yang telah diwariskan oleh aliran Kelsenian. Sikap skeptis ini diperkuat dengan pengalaman penulis buku tersebut tatkala menjadi “Guru Besar Hukum Pidana Paripurna” yang diibaratkannya seperti Empu Gandring yang ditusuk secara licik oleh Ken Arok dengan keris (baca: UU Tipikor) karya si Empu sendiri.

Teori Hukum Seperti Apa?

Dilihat dari judulnya, buku ini memang didesain khusus untuk mengintroduksi sebuah teori hukum. Romli tidak memberi batasan yang jelas tentang apa yang dimaksudnya dengan teori hukum, kecuali mengutip pendapat Richard A. Posner yang menyatakan bahwa teori hukum berfokus pada masalah hukum praktis tetapi didekati dari luar disipilin ilmu hukum dengan menggunakan disiplin ilmu lain. Kegunaannya adalah untuk mengungkapkan ruang gelap (dark corners) dari suatu sistem hukum dan menunjuk jalan arah perubahan konstruktif yang sangat bernilai tentang unsur-unsur dari konsep hukum. Kegunaan lain adalah untuk membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang sistem hukum yang intinya adalah pengetahuan tentang sistem, yang berbeda maknanya dari sekadar mengetahui bagaimana menjalankannya dalam suatu sistem di mana praktisi hukum telah biasa melakukannya.

Pengutipan Romli terhadap Posner ini diletakkan di bagian pertama dari bukunya, dan oleh karena itu memberi bingkai pemikiran yang perlu dicermati bahwa seperti itulah teori hukum yang sedang ingin dibangun oleh Romli. Dalam buku yang dikutip oleh Romli, yaitu Frontiers of Legal Theory, sesungguhnya Posner sedang “bereksperimen” untuk apa yang disebutnya “… to supply the tools essential for understanding and improving the [legal] system” melalui kaca mata eksternal disiplin hukum. Dalam hal ini, Posner (2001: 1-2) mengingatkan:

It is in recognition of this limitation, of some conspicuous failures of lawyer-engineered legal reform, and of the progress of the social sciences that legal education, and legal thought more generally, have become more interdisciplinary in recent years and as a result (law being an undertheorized field relative to most of the academic field that might be thought to adjoin or intersect it) more “theoretical.” This is not entirely a good thing; a lot of legal theory is vacuous. But not all. Other disciplines have much to contribute to the understanding and improvement of law. In this book I examine contributions from economics, history, psychology, epistemology, and statistical inference.

Jadi, teori hukum yang dimaksud oleh Posner ini (dan terkesan disepakati oleh Romli), adalah teori yang menggunakan perspektif eksternal disiplin hukum. Pengertian disiplin hukum di sini dimaknai Posner secara lebih sempit, sehingga filsafat hukum tidak dimasukkannya. Lebih lanjut Posner (2001: 2) mengatakan:

By “legal theory” I mean to exclude both philosophy of law (legal philosophy, or jurisprudence)—which is concerned with the analysis of high-level law-related abstractions such as legal positivism, natural law, legal hermeneutics, legal formalism, and legal realism—and the analysis of legal doctrine, or its synonym, legal reasoning, the core analytical component of adjudication and the practice of law. Legal theory is concerned with the practical problems of law, but it approaches the from the outside, using the tool of other disciplines. It does not consider the internal perspective of the legal professional adequate to the solution even of the practical problems of law.

Patut dipertanyakan, apakah Romli sedang mencoba membangun Teori Hukum Intergratif ini ke arah analisis “high-level law-related abstractions” (seperti konon diintroduksi oleh Friedman) atau lebih kepada “practical problems of law” (sebagaimana dimaui oleh Posner)? Jika meminjam Bruggink (1995: 170-176), akan muncul pertanyaan serupa, yakni apakah ini sebuah teori yang bernuansa kontemplatif (reflektif) atau bernuansa empiris? Romli ternyata tidak secara tegas menunjukkan sikapnya. Sama seperti yang dilakukan oleh Mochtar dan Satjipto, analisis paradigmatik demikian tampaknya tidak terlalu menarik perhatian mereka. Sekalipun ada beberapa nama aliran filsafat hukum yang disinggung dalam tulisan mereka dan sesekali dipakai juga untuk mendukung satu atau dua proposisi yang dikemukakan, rupanya segera terlihat bahwa fondasi aliran-aliran besar itu tidak pernah benar-benar mereka kritisi, sehingga pada gilirannya semua persinggungan itu justru berpotensi melemahkan bangunan teoretis itu sendiri.

Dalam buku ini, Romli Atmasasmita menunjukkan bahwa ia ingin merekonstruksi pemikiran Mochtar dan Satjipto dengan menghasilkan satu teori baru. Jika ditelusuri beberapa kamus, ada dua makna kata “rekonstruksi” ini. Pertama, kata “rekonstruksi” (reconstruction) dipakai untuk menunjukkan suatu proses pemulihan keadaan yang tidak lagi berjalan normal. Jadi, ibarat kota yang hancur akibat perang, keadaan sarana dan prasarananya sudah hancur atau tidak lagi utuh, sehingga perlu direkonstruksi. Hasil rekonstruksi ini sangat mungkin akan berbeda dari tampilan awal. “When a system or policy is reconstructed, it is replaced with one that works differently” (BBC English, 1992: 963). Namun, ada arti kedua sebagaimana ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 942) yang mengartikan rekonstruksi sebagai “pengembalian seperti semula.” Kurang lebih kondisinya mirip seperti penyidik melakukan rekonstruksi atas suatu peristiwa pidana.

Teori Hukum Integratif sebenarnya tidak benar-benar berangkat dari upaya memulihkan teori Mochtar atau Satjipto dari kondisi ketidakmampuannya berjalan normal. Kedua teori ini juga tidak sungguh-sungguh ditempatkan sebagai dua pilar teori yang sepadan. Romli (2012: 85-86) menyebut teorinya sebagai Teori Hukum Pembangunan Generasi (Jilid) II. Secara terminologis, Romli sudah mencenderungkan posisi berdirinya di lingkaran pemikiran Mochtar daripada lingkaran pemikiran Satjipto. Teori Hukum Pembangunan Generasi I (Mochtar) menyita tempat sebanyak 27 halaman dalam buku ini, berbanding dengan 9 lembar saja untuk Teori Hukum Progresif (Satjipto). Kontribusi yang terpenting dari teori Satjipto, hanya ditekankan pada pemikiran bahwa hukum adalah sistem perilaku (system of behavior), suatu pemikiran yang sebenarnya juga sudah digarisbawahi oleh Mochtar ketika ia menyatakan hukum tidak hanya kompleks kaidah dan asas yang mengatur, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan. Kata “kaidah/asas” di sini menunjuk kepada unsur idiil dalam sistem hukum, kata “lembaga” merujuk ke unsur operasional, dan kata “proses” merujuk ke unsur faktual.

Posisi berdiri dalam satu lingkaran di atas juga diperlihatkan ketika Romli menegaskan pandangan Satjipto bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Pandangan ini dinilai Romli sebagai pandangan yang sejalan dengan kalangan penstudi hukum kritis (critical legal studies) yang dilandaskan pada aliran posmodernisme. Ia juga menilai bahwa marxisme hukum telah memberikan pengaruh yang besar terhadap aliran posmodernisme yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jacques Derrida dengan teori “Social Deconstruction” dan Charles Stamford [sic! maksudnya Sampford] dengan teori “Chaotic of Law” (Atmasasmita, 2012: 48-51). Lebih jauh lagi, Romli berkesimpulan bahwa nalar posmodernisme yang menjadi sumber teori chaotisme hukum dan pandangan hukum tentang “hukum yang tidak beraturan” sulit digunakan sebagai landasan pemikiran bagi penyusunan atau pembaharuan politik hukum di Indonesia (Atmasasmita, 2012: 110).

Teori Hukum Pembangunan Mochtar sebagai Titik Tolak

Sesuai dengan fokus tulisan ini, yaitu untuk menyoroti posisi Teori Hukum integratif dalam konstelasi pemikiran filsafat hukum, maka berangkat dari asumsi bahwa teori ini lebih dekat ke Teori Hukum Pembangunan Generasi I (Mochtar), maka analisis dan kritik terhadap teori Mochtar dapat ditujukan pula terhadap Teori Hukum Integratif (Teori Hukum Pembangunan Generasi II). Butir-butir pemikiran Mochtar (2002: 1-105) dapat dibentangkan sebagai berikut:

1.      Hukum adalah salah satu dari kaidah sosial (di samping kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan lain-lain), yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (living law).

2.      Hukum tidak hanya kompleks kaidah dan asas yang mengatur, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.

3.      Hukum bercirikan pemaksaan oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya, sebab tanpa kekuasaan hukum hanyalah kaidah anjuran; kekuasaan diperlukan demi kehidupan masyarakat yang tertib (teratur); hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan harus ada batas-batasnya (kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman).

4.      Kekuasaan dapat memunculkan wibawa dan bertahan lama jika ia mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai;  untuk itu, penguasa harus memiliki semangat mengabdi kepentingan umum (sense of public service), dan yang dikuasai memiliki kewajiban tunduk pada penguasa (the duty of civil obidience); keduanya harus dididik agar memiliki kesadaran kepentingan umum (public spirit).

5.      Tujuan pokok dan pertama dari segala hukum adalah ketertiban, yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur; untuk tercapai ketertiban diperlukan kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat; tujuan kedua setelah ketertiban adalah keadilan, yang isi keadilan ini berbeda-beda menurut masyarakat dan zamannya.

6.      Masyarakat Indonesia sedang dalam masa peralihan (transisi) dari tertutup menuju terbuka, dinamis, dan maju (modern); hakikat masalah pembangunan adalah pembaruan cara berpikir (sikap, sifat, nilai-nilai), baik pada penguasa maupun yang dikuasai, misalnya pada anggota masyarakat harus berubah dari sekadar bersikap mental sebagai kaula negara menjadi bersikap mental sebagai warga negara (tidak hanya pasif mengikuti perintah penguasa tetapi juga aktif mengetahui bahkan berani menuntut hak-haknya).

7.      Dalam masyarakat yang sedang membangun, hukum tidak cukup hanya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai (sifat konservatif dari hukum), tetapi juga berperan merekayasa masyarakat; namun intinya tetap harus ada ketertiban (selama perubahan dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum).

8.      Pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka.

9.      Hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat yang sedang membangun itu dapat pula merugikan, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati;  oleh sebab itu penggunaan hukum itu harus dikaitkan juga dengan segi-segi sosiologi, antropologi dan kebudayaan; ahli hukum dalam masyarakat yang sedang membangun perlu mempelajari hukum positif dengan spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya.

10.  Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib); hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan [sic] pengadilan, atau kombinasi dari keduanya; namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan meteode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan.

11.  Kendala atau kesukaran yang dihadapi dalam rangka beperannya hukum dalam pembangunan: (a) sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan (pembaruan) hukum; (b) sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif; (c) sukarnya mengadakan ukuran yang objektif tentang berhasil tidaknya usaha pembaruan hukum; (d) adanya kepimpinan kharismatis yang kebanyakan bertentangan kepentingannya dengan cita-cita legal engineering menuju suatu masyarakat atau negara hukum; (e) masih rendahnya kepercayaan dan keseganan terhadap hukum (respect for the law) dan peranannya dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang lahir melalui keguncangan politik (revolusi); (f) reaksi masyarakat karena menganggap perubahan itu bisa melukai kebanggaan nasional; (d) reaksi yang berdasarkan rasa salah diri, yaitu golongan intelektualnya sendiri tidak mempraktikkan nilai atau sifat yang mereka anjurkan; heterogenitas masyarakat Indonesia, baik dari segi tingkat kemajuan, agama, bahasa, dan lain-lain;

12.  Dalam rangka pembentukan perundang-undangan dalam era Indonesia yang sedang membangun, perlu diprioritaskan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang-bidang hukum yang netral (tidak sensitif). Ranah hukum demikian praktis tidak akan banyak menimbulkan kontroversi terkait dengan adat istiadat, agama, dan nilai-nilai primordial lainnya.

Jika diilustrasikan, maka akan tampak bahwa Teori Hukum Pembangunan menelaah pada upaya penyeimbangan antara hukum positif (law in the books) dan hukum yang hidup (living law). Fungsi hukum dengan demikian mengarah pada sarana sebagai social order (sebagai fungsi paling konservatif dari hukum) sekaligus sebagai sarana social engineering. Ini berarti, pada tahap yang paling awal, hukum wajib mengarah pada pencapaian ketertiban sebagai syarat menuju kepada kepastian dan keadilan. Jadi, Mochtar tetap menempatkan keadilan sebagai tujuan paling ideal, sekalipun ia meyakini makna keadilan ini bisa sangat beragam. Semua ini diarahkan kepada keberhasilan pembangunan nasional dalam konteks [sosial] keindonesiaan. Dalam paparannya, Mochtar sesungguhnya sudah menyinggung dengan sangat jelas arti penting aparatur pemerintah, yang oleh Romli disebut sebagai birokrat.[3] Mochtar menekankan perlunya ada sense of public service yang sebenarnya juga memposisikan birokrat sebagai “motor” dalam menggerakkan fungsi-fungsi hukum tersebut. Ini berarti, tiga hakikat hukum (sistem norma, perilaku, dan nilai) yang disebut oleh Romli dengan “tripartite character of the Indonesian legal theory of social and bureaucratic engineering” pada dasarnya sudah terkonsepkan di dalam Teori Hukum Pembangunan Generasi I dari Mochtar.

Mochtar tidak pernah secara eksplisit menyebutkan birokrat harus menjadi motor dalam Teori Hukum Pembangunan, atau tidak pernah memasukkannya sebagai unsur keempat dari sistem hukum sebagaimana diajukan oleh Romli dalam Teori Hukum Integratifnya. Mochtar malahan beberapa kali menekankan, justru pembentuk undang-undanglah sebagai motor itu. Namun, ada catatan untuk klaim ini. Pertama, seperti halnya Friedman, Mochtar juga membagi sistem hukum menjadi unsur ideal (=substansi hukum dalam teori Friedman), unsur aktual (budaya hukum), dan unsur operasional (struktur hukum). Jika Mochtar memberi label “operasional” pada subsitem struktur hukum, yang di dalamnya termasuk para birokrat, maka dengan sendirinya Mochtar ingin kaum struktural hukum inilah yang mampu mengoperasionalisasikan hukum agar hukum yang aktual itu bisa menjadi lebih ideal. Dengan demikian, secara implisit sebenarnya Mochtar juga sudah meyakini peran para birokrat ini juga sangat penting. Catatan kedua adalah tentang konteks waktu. Harus disadari benar mengenai konteks waktu ketika Mochtar menyampaikan teorinya, yakni pada masa-masa ketika kekuasaan eksekutif memang memiliki “peran lebih” (executive heavy) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam hal inisiatif pembentukan undang-undang sekalipun. Mochtar mengusulkan agar inisiator undang-undang lebih mendahulukan pembentukan undang-undang yang netral daripada yang non-netral. Sebagai pejabat penting di pemerintahan tatkala itu, Mochtar memegang peran sangat sentral dan berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya untuk menerima gagasan tadi, sehingga secara konseptual Teori Hukum Pembangunan berhasil diakomodasikan ke dalam GBHN 1973 dan Repelita II (tahun 1974/75 s.d. 1978/79). Pada saat itu, Mochtar dipercaya sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II.

Fungsi hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat sebagaimana dimaksudkan oleh Mochtar, dapat dikategorikan ke dalam fungsi hukum sebagai social control, sementara fungsi yang disebutnya lebih baru adalah fungsi hukum sebagai social engineering. Fungsi pertama adalah fungsi yang lebih mempertahankan status quo di dalam kehidupan masyarakat, yang oleh Mochtar dianggap tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kebutuhan bangsa Indonesia yang sedang membangun. Fungsi social engineering, yang kemudian diindonesiakan menjadi “pemba[ha]ruan masyarakat” dipandang sebuah tawaran yang lebih tepat guna melengkapi fungsi konvensional tersebut.

Romli di bagian lain dari bukunya mengakui bahwa pemikiran Mochtar sebenarnya sudah cukup lengkap mengakomodasi empat aspek yang diklaim sebagai unsur-unsur sistem hukum, yaitu substansi, struktur, budaya, ditambah dengan birokrasi. Ia mengatakan bahwa Mochtar telah berhasil menemukan apa yang dimaksud dengan konsep hukum dalam pengertian yang dinamis yang meliputi keempat unsur di atas sebagai suatu rangkaian yang berhubungan satu sama lain dan selalu dalam keadaan dinamis (bergerak) (Atmasasmita, 2012: 47). Hanya saja, ia menilai bahwa Teori Hukum Pembangunan belum mempertimbangkan sistem politik, sistem birokrasi, dan prinsip-prinsip “good governance” yang tidak sebesar gaungnya saat ini dalam birokrasi (Atmasasmita, 2012: 73).  Ia berkeyakinan bahwa Teori Hukum Pembangunan Mochtar lebih mengutamakan peranan hukum dan mengabaikan peran birokrasi dalam pembangunan nasional.

Kembali Lagi: Siapa yang Menjadi Motor?

Persoalan tentang siapa yang menjadi “motor” dalam pengembanan hukum (rechtsbeoefening), menjadi salah satu kunci penting untuk memposisikan pemikiran Teori Hukum Integratif. Indikator “motor” ini seringkali dipakai sebagai tolok ukur kedekatan suatu pemikiran dengan aliran-aliran klasik dalam filsafat hukum. Misalnya, Sociological Jurisprudence dan Realisme Hukum memandang motor pengembanan hukum adalah hakim. Positivisme Hukum yang berpuncak di kalangan penganut Legisme memandang motor itu adalah penguasa negara (khususnya pembentuk undang-undang). Mazhab Sejarah memandang motor itu dilakoni oleh kaum akademisi.

Jika mengacu kepada Mochtar, tokoh ini berpendapat bahwa pembentukan hukum (perundang-undangan) adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan meteode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan (Kusumaatmadja, 1997: 4). Artinya fungsi pembentuk undang-undang diposisikan Mochtar sebagai “motor,” dengan catatan bahwa memang pada masa itu peran eksekutif sebagai inisiator pembentukan undang-undang sangat menonjol, baik di tingkat pusat maupun daerah.  Mochtar juga melihat arti penting yurisprudensi dan hukum kebiasaan sebagai sumber formal hukum, tetapi ia tidak pernah memposisikan yurisprudensi dan [hukum] kebiasaan ke dalam satu kriteria, dengan memasukkan yurisprudensi sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini secara menakjubkan disarankan secara berbeda oleh Romli, dengan memberi usulan: “Seharusnya sistem hukum Indonesia dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan yurisprudensi termasuk ke dalam hirarki perundang-undangan” (Atmasasmita, 2012: 68).

Pemikiran untuk memasukkan yurisprudensi ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebuah pemikiran besar dengan implikasi yang tidak main-main. Praktis belum ada aliran pemikiran hukum yang berani memposisikan lembaga peradilan (dengan figur hakim di dalamnya) dalam derajat yang sama seperti pembuat undang-undang. Pasal 21 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië menegaskan bahwa hakim dilarang membuat putusan yang bisa mengikat umum (aslinya pasal ini berbunyi: “Geen rechter mag, bij wege van algemeene verordening, dispotitie of reglement, uitspraak doen in zaken, welke aan zijne beslissing zijn onderworpen”). Patut dicatat, bahwa pengertian yurisprudensi di sini tidak termasuk putusan-putusan hakim MA dan MK yang dikeluarkan dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan.

Pada satu bagian tulisannya, Romli menyatakan bahwa pendekatan “bureaucratic and social engineering” menggunakan konsep “panutan” dan “kepemimpinan” (Atmasasmita, 2012: 83). Dengan demikian, sebenarnya birokrat atau hakim, atau keduanya yang harus dijadikan “motor” menurut Teori Hukum Integratif, tetap belum benar-benar terjawab tegas. Juga apakah birokrasi yang lazim dimaknai sebagai jajaran eksekutif, mencakup pula para pembentuk undang-undang di jajaran legislatif?

Pada halaman 123 dari buku karya Romli, terdapat sebuah skema yang memperlihatkan sebuah pola hubungan antara rekayasa sosial dengan pikiran Mochtar (hukum sebagai sistem norma), pikiran Satjipto (hukum sebagai sistem perilaku), dan Romli sendiri (hukum sebagai sistem nilai). Bagi mereka yang terbiasa membaca buku-buku Satjipto Rahardjo era sebelum 1990-an, yaitu pada periode sebelum beliau mengintroduksi teori hukum progresifnya dan pikiran tokoh-tokoh seperti Talcott Parsons masih kerap dikutip, maka skema yang disampaikan oleh Romli ini agak sulit dipahami pembaca. Para pembaca akan memaknai bahwa rekayasa birokrasi hanya berkaitan dengan sistem norma dan sistem perilaku, sedangkan rekayasa masyarakat berkaitan dengan sistem nilai. Padahal galib dipahami bahwa nilai, norma, dan perilaku merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dibedakan. Rekayasa masyarakat, termasuk komunitas birokrasi, baru akan efektif jika befondasikan penanaman nilai-nilai. Norma hukum adalah konkretisasi dari nilai-nilai itu, yang pada gilirannya diejawantahkan melalui perilaku. Artinya, baik sistem norma (hukum positif) maupun sistem perilaku tetap perlu direkayasa agar sarat nilai, yang oleh Romli diamanatkan nilai-nilai ini antara lain harus bermuatan Pancasila.

Jika interpretasi ini tepat, maka seharusnya [norma] hukum tetap penting diposisikan sebagai instrumen (terlepas mau dimaknai sebagai alat atau sarana) dalam rekayasa sosial itu. Usul Romli (2012: 72) agar “law as a tool of social engineering” diganti menjadi “law as a social engineering” akhirnya menjadi absurd karena peran hukum dalam proses rekayasa (birokrasi dan masyarakat) tersebut menjadi tidak lagi dapat diberi tempat.

Dengan membaca ulang pemikiran Romli, barangkali ragaan di bawah ini dapat dipandang sebagai upaya interpretasi (atau bahkan reinterpretasi). Pertama, Teori Hukum Integratif menempatkan sistem nilai, sistem norma, dan sistem perilaku sebagai sebuah rangkaian (mulai dari tataran abstrak ke konkret). Kedua, sistem norma (baca: peraturan perundang-undangan dan ditambahkan oleh Romli dengan yurisprudensi) diposisikan sebagai sumber acuan dalam proyek rekayasa masyarakat. Ketiga, rekayasa masyarakat itu sendiri mencakup di dalamnya rekayasa birokrasi. Dinamika rekayasa masyarakat itu dimotori oleh birokrasi, sehingga episentrum dari proses ini memang ada pada birokrasi tadi. Dengan demikian, skema hasil interpretasi yang bisa dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

Posisi di dalam Konstelasi Pemikiran Hukum

Apabila interpretasi di atas bisa diasumsikan mendekati apa yang dimaksud oleh Teori Hukum Integratif, maka barulah sekarang dapat diposisikan di mana harus diberi tempat teori ini dalam konstelasi aliran-aliran pemikiran [filsafat] hukum. Upaya peletakan inipun lagi-lagi merupakan interpretasi subjektif yang boleh jadi tidak disepakati.

Terlepas dari adanya penolakan oleh Romli terhadap sendi-sendi mendasar dalam pemikiran Satjipto, Teori Hukum Integratif tetap mengklaim bahwa teori Romli telah memadukan pemikiran Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut H.L.A. Hart (Atmasasmita, 2012: 97). Nama H.L.A. Hart disebut-sebut di sini karena Romli setuju dengan penolakan Hart atas pandangan positivistis ala Austinian, dengan menekankan pentingnya rule of recognition dalam konsep hukum dibandingkan dengan primary rules yang menekankan pada kewajiban anggota masyarakat untuk mematuhi undang-undang (Atmasasmita, 2012: 36). Atas dasar pernyataan di atas, yaitu Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan H.L.A. Hart, berikut ini dapat ditampilkan konstelasi yang bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran ini.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra (1993: 126) suatu ketika pernah mencoba menggambarkan keterkaitan Teori Hukum Pembangunan dengan berbagai konstelasi pemikiran yang bersinggungan dengan pandangan Mochtar terebut. Hasil dari gambaran ini sangat penting untuk dikemukakan di sini (sayangnya, justru tidak pernah disinggung dalam buku karya Romli). Dalam ilustrasi itu disebutkan bahwa Teori Hukum Pembangunan adalah hasil penjumlahan antara Teori Hukum Mochtar dengan Teori Hukum Pound, disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Khusus untuk Teori Hukum Mochtar, formulasinya dibentuk melalui Teori Kebudayaan Northrop plus Teori “Policy Oriented” Lasswell-McDougal. Sementara Teori Hukum Pound juga tidak lagi tampil sebagaimana model orisinalnya, melainkan sudah direduksi konsepsi mekanisnya oleh Mochtar.

Pemikiran Northrop, Lasswell-McDougal, dan Pound memiliki karakteristik yang menarik untuk ditelaah sebagai susunan mozaik pemikiran Teori Hukum Pembangunan. Northrop disebut-sebut namanya oleh Mochtar dalam rangka untuk memperkuat pandangannya tentang hukum yang hidup, yaitu hukum dalam arti sebagai lembaga dan proses. Mochtar mencoba untuk mengakomodasi filsafat kebudayaan dari Northrop ini ke dalam teorinya.

Ada kesan paradoksal ketika pembahasan tentang hukum yang hidup ini diangkat dalam bingkai pemikiran Teori Hukum Pembangunan. Apabila tulisan demi tulisan Mochtar ditelusuri, sebenarnya akan mudah diketahui bahwa ia memang membuat banyak pernyataan tentang perlunya hukum didekati dari kaca mata sosiologi, antropologi, dan kebudayaan. Ia juga menekankan bahwa ahli hukum dalam masyarakat yang sedang membangun perlu mempelajari hukum positif dengan spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya. Pendekatan-pendekatan ini diperlukan demi tujuan agar hukum yang dibentuk oleh penguasa politik, terutama melalui perundang-undangan itu, mendapat dukungan masyarakat. Menurutnya, kekuasaan dapat memunculkan wibawa dan bertahan lama jika kekuasaan itu mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai. Dalam suasana seperti inilah hukum akan mampu memunculkan suasana ketertiban. Tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, menurut Mochtar, adalah ketertiban, yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.

Di sini terlihat bahwa hukum yang hidup dalam konsepsi Teori Hukum Pembangunan lebih ditempatkan sebagai sumber material dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, sebenarnya sumber material ini tidak cukup mendapat prioritas karena di sisi lain Mochtar sendiri menganggap nilai-nilai yang dibawa oleh hukum yang hidup ini bisa sangat resisten terhadap upaya-upaya penguasa dalam melaksanakan pembangunan. Di sinilah lalu muncul skala prioritas, sehingga Mochtar lalu lebih mendorong pembentukan perundang-undangan dengan menggunakan materi muatannya netral, dalam arti tidak sarat bermuatan nilai-nilai kultural atau primordial. Ranah hukum yang non-netral, bisa dikesampingkan terlebih dulu.[4]

Pertimbangan Mochtar untuk lebih mengedepankan pembentukan undang-undang yang netral dalam banyak hal didorong oleh semangat Mochtar untuk membuat hukum positif bisa lebih berperan dalam mendukung kemajuan pembangunan. Dalam iklim pembangunan itu, gaya pemerintahan Orde Lama yang anti-Barat serta merta berganti wajah menjadi gaya pemerintahan yang lebih ramah terhadap investor asing. Sebagai ahli hukum internasional, Mochtar meyakini bahwa hukum dapat berkontribusi dalam menarik minat investasi tetapi sekaligus tidak mengorbankan kepentingan nasional. Itulah sebabnya, kendati orisinalitas pemikiran tentang konsep production sharing tidak berasal dari Mochtar, tetapi ia termasuk orang yang mempertahankannya. Perjanjian bilateral dengan sejumlah negara terkait dengan wilayah kedaulatan juga menjadi perhatian. Dengan demikian, klaim bahwa Teori Hukum Pembangunan Mochtar berorientasi inward looking (Atmasasmita, 2012: 99), juga tidak sepenuhnya benar.

Namun, semangat eklektisistis Mochtar untuk mencampurkan pemikiran Northrop dan Pound dalam satu ramuan juga mengandung masalah. Pada satu sisi, Northrop tidak pernah berpretensi masyarakat dapat didesain melalui hukum, dan dengan sendirinya hal ini bertolak belakang dengan keyakinan Pound. Selain itu, Northrop tidak pernah bersikap chauvinis terhadap sistem hukum Barat (khususnya Anglo-Amerika), sebagaimana ditunjukkan dengan sangat arogan oleh Pound di dalam karya-karyanya.

Dua nama lain yang justru terlihat bersinggungan manis dengan pemikiran Mochtar adalah Lasswell dan McDougal. Mereka berdua mengemukakan teori yang memadukan pendekatan ilmu politik dan ilmu hukum. Kedua ahli ini menekankan pentingnya peran hukum dalam merawat demokrasi. Tidak diragukan bahwa Mochtar juga memiliki kepedulian mendalam tentang demokrasi dan harapan agar hukum memiliki peran dalam pendistribusian nilai-nilai tersebut. Mungkin ada baiknya, dalam kaitan dengan isu ini, ditelisik pandangan Mochtar tentang Pancasila.

Dalam hubungannya dengan cita hukum Pancasila ini, ada satu cuplikan catatan kaki yang menarik disampaikan oleh Bernard Arief Sidharta di dalam disertasinya, yang di dalamnya disinggung pandangan Mochtar Kusuma-Atmadja. Catatan kaki tersebut memuat uraian penjelasan dan pengakuan Bernard Arief Sidharta (2000: 184), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pada masa kini, Pancasila sebagai “base-values” sudah sepenuhnya menjadi kenyataan. Namun Pancasila sebagai “goal-values” masih belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Sebagai “goal values”, baru sila Ketuhanan dan sila Persatuan Indonesia yang sudah sepenuhnya menjadi kenyataan, sedang sila-sila lainnya masih banyak yang harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan oleh semua pihak. Gagasan untuk membedakan nilai ke dalam “base-values” dan “goal-values” dan evaluasi terhadap implementasi Pancasila ke dalam kenyataan berasal dari Mochtar Kusumaatmadja dalam suatu pembicaraan bimbingan.

Sebagai sebuah goal-values, maka cita hukum Pancasila memberikan landasan bagi tujuan hukum yaitu untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh (Sidharta, 2000: 190). Di sini terlihat, sadar atau tidak sadar, keterhubungan antara pandangan Lasswell-McDougal dan Mochtar. Namun, keterhubungan itu berakhir ketika teori Mochtar diarahkan kepada penjelasan lebih detail tentang nilai-nilai ini. Mochtar tidak memiliki ulasan apa-apa tentang nilai-nilai yang dituju (goal values), yang secara umum justru menjadi titik perhatian Lasswell.

Menurut Lasswell, perubahan sosial merupakan sebuah proses, tidak khaos. Perubahan itu bersifat interaktif karena melibatkan berbagai partisipan manusia. Oleh karena ada manusia yang terlibat di dalamnya, maka ada nilai-nilai yang dicari secara maksimal sebagai luarannya (valued outcomes). Nilai-nilai luaran dimaksud antara lain kebutuhan, keinginan, dan preferensi. Proses interaksi kolektif ini diupayakan oleh pola-pola perilaku yang relatif stabil yang diarahkan secara khusus ke pada luaran nilai tertentu, yang disebut lembaga-lembaga (institutions). Lembaga-lembaga yang menyiapkan nilai-nilai ini tertutama terfokus pada pembentukan nilai (value-shaping), yaitu produksi. Lembaga-lembaga yang berfungsi pada tahapan luaran dan pasca-luaran terfokus terutama pada value-sharing. Jadi, perubahan soasial adalah proses di mana partispan-partisipan memaksimalkan nilai-luaran bersih dengan menerapkan praktik (lembaga) yang berefek ke sumber daya.[5]

Ada delapan nilai yang disebutkan oleh Lasswell. Mochtar tampaknya tertarik dengan nilai pertama, yaitu kekuasaan (power). Menurut Mochtar, hukum bercirikan pemaksaan oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya. Menurutnya, tanpa kekuasaan hukum adalah kaidah anjuran belaka karena kekuasaan diperlukan demi kehidupan masyarakat yang tertib. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Di sini otoritas dan pengawasan sebagai kontribusi dari ilmu politik, menjadi penting untuk diberi penekanan.

Dengan meminjam konsep Talcott Parsons, dapat dikatakan bahwa teori Lasswell-McDougal lebih digunakan oleh Mochtar untuk mengalirkan energi positif dari sistem politik ke sistem hukum, bahwa hukum diakuinya sebagai produk politik. Penguasa politik seyogianya selalu beritikad baik membuat hukum yang  baik. Sebaliknya, sistem hukum akan mengalirkan nilai-nilai positifnya kepada sistem politik. Penguasa politik wajib bertindak dalam koridor hukum. Namun, teori seperti yang disampaikan oleh Lasswell-McDougal, sebagaimana dapat diacu pada ulasan Bagir Manan (224-263) seharusnya lebih tepat digolongkan sebagai teori di bidang politik (hukum) yang disumbangkan ke dalam ranah ilmu hukum daripada berupa teori yang bersifat kontemplatif untuk kepentingan penelaahan filsafat hukum.

Jadi, sekali lagi, oleh karena Teori Hukum Pembangunan Mochtar telah dijadikan pijakan bagi Teori Hukum Integratif Romli Atmasasmita, maka catatan-catatan di atas harus pula dibaca sebagai berlaku mutatis mutandis bagi Teori Hukum Integratif ini. Kritik-kritik terhadap Teori Hukum Progresif sendiri tidak akan dibahas di sini, mengingat ulasan lengkapnya telah terbit menjadi sebuah buku berjudul “Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik” (Jakarta: Epistema Institute, 2011).

Kekurangan terbesar pada karya-karya Mochtar dan Satjipto adalah ketidaksempatan mereka untuk bertamasya menelisik ke dalam akar teori-teori besar yang telah diklaim sebagai penopang pemikiran eklektisistis mereka. Upaya meramu beberapa pemikiran dalam satu loyang pemikiran tanpa menyelidiki dan menertibkan friksi-friksi fundamental di dalamnya, tentu akan menyulitkan siapapun yang ingin mengetahui alamat pasti sebuah pemikiran atau teori eklektis di dalam konstelasi pemikiran-pemikiran yang sudah mapan. Hal yang sama tampaknya berlaku untuk Teori Hukum Integratif ini. Kesulitan-kesulitan untuk memposisikan Teori Hukum Integratif itu antara lain dapat ditunjukkan dalam catatan-catatan berikut ini:

1.      Kecenderungan “teoretis” apa yang melekat pada Teori Hukum Integratif sudah menjadi tanda tanya sejak awal halaman buku ini dibuka. Sejak awal Romli sudah memaknai “teori” dengan mengikuti definisi dari Posner. Padahal, sebagaimana telah dikutip di awal tulisan ini, Posner sudah memagari makna teori hukumnya dengan menyatakan “By legal theory I mean to exclude both philosophy of law (legal philosophy, or jurisprudence)—which is concerned with the analysis of high-level law-related abstractions such as legal positivism, natural law, legal hermeneutics, legal formalism, and legal realism—and the analysis of legal doctrine, or its synonym, legal reasoning, the core analytical component of adjudication and the practice of law. Namun, dalam buku karya Romli ini, ulasan-ulasan tentang positivisme hukum, aliran hukum alam (kodrat), studi hukum kritis, justru begitu menyita lembar-lembar halaman bukunya.

2.      Kerangka berpikir Lasswell dan McDougal yang dipakai oleh Mochtar dalam menyusun Teori Hukum Pembangunan tidak mendapat singgungan sama sekali dalam ulasan Teori Hukum Integratif ini. Lasswell dan McDougal mendedikasikan teorinya ke dalam domain politik hukum dan Mochtar terlihat cukup konsisten berpegang pada alur pikir Lasswell-MacDougal ini, sehingga tidak salah apabila Teori Hukum Pembangunan didenotasikan ke dalam teori di bidang politik hukum (dan bukan teori yang mengarah ke filsafat hukum). Romli tidak secara tegas membuat kategorisasi ini sekalipun pada bagian akhir buku ini ada pernyataan bahwa teorinya terkait dengan politik hukum nasional. Ia juga ingin agar Teori Hukum Integratif dapat dijadikan rujukan untuk menyusun prediksi tentang arah pembangunan hukum di Indonesia (hlm. 114).

3.      Romli meyinggung tentang post-modernisme [sic] (lebih baku jika ditulis posmodernisme). Ia mengingatkan adanya ideologi pertentangan (conflict) dan perbedaan (difference) [sic!][6] yang dibawa oleh pemikiran anti-kemapanan dengan meletakkan pemikiran anti-logis dan asimetrikal terhadap hukum. Ia mengatakan, jika ideologi ini tidak dikritisi, maka sesungguhnya amat besar penyesalan bangsa Indonesia di kemudian hari yang telah mengakui ideologi Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia (hlm. 53). Ia menyatakan bahwa salah satu fenomena pengaruh aliran posmodernisme dalam pemikiran hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia adalah munculnya wacana bahwa setiap produk DPR RI ‘apriori’ bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas, seperti UU Penanaman Modal, UU Kepailitan, UU Pemberantasan Terorisme, UU Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, UU SJSN, UU Migas, dan UU Pertambangan (hlm. 56-57). Hal di atas, adalah fenomena dari tiga akibat sosial, yang disebut oleh Romli sebagai skeptisisme sosial, prasangka sosial, dan resistensi sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini, di mana setiap pengambil keputusan baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun hukum, sering disikapi apriori oleh pengamat dan masyarakat secara tidak tepat (hlm. 79). Di sini tertangkap kesan sangat kuat, bahwa Romli tidak dapat menerima cara pandang teori-teori kritis yang terlanjur apriori terhadap kooptasi pemilik modal dalam peraturan perundang-undangan kita. Tuduhan-tuduhan berupa nihilisme (hlm. 79), asimetris (hlm. 104), dan chaotisme (hlm. 110) dialamatkannya ke teori-teori kritis produk era posmodern, sehingga sulit digunakan sebagai landasan pemikiran bagi penyusunan dan pembaruan politik hukum di Indonesia. Namun ironisnya, Romli sendiri di bagian lain justru berkesimpulan yang membenarkan adanya fakta-fakta bahwa sistem liberalisme global yang mengutamakan kekuatan pasar atau konglomerasi telah secara permanen menguasai sistem ekonomi dan keuangan dan politik perdagangan Indonesia (hlm. 75). Padahal, justru “kemapanan yang permanen” inilah biang persoalan yang selalu ingin dibela mati-matian oleh kaum modernis, sehingga setiap perubahan yang mengusik kemapanan ini diberi label sebagai gerakan instabilitas sosial yang harus dicurigai dan dijegal sedini mungkin. Tidak ada argumentasi di sini: apakah mungkin sebuah teori yang tidak bersedia membongkar “kemapanan” dapat mengatasi penguasaan permanen kekuatan global demikian?

4.      Romli menilai bahwa peranan hukum, baik di mata Mochtar maupun Satjipto tidak sekadar sebagai alat (tools) melainkan harus dipahami sebagai sarana mencapai kemajuan peradaban manusia (hlm. 90). Padahal, konsep hukum sebagai alat menunjukkan bahwa hukum (dalam konteks ini Mochtar memaknainya lebih sempit sebagai undang-undang) haruslah sebuah produk yang sengaja didesain. Rasanya sulit untuk menjelaskan di mana relevansi antara produk by-design dan sudah jadi (given) harus berhadap-hadapan (vis-a-vis) dengan konsep “biarkanlah hukum itu mengalir” atau “law as a process; law in the making” dalam kaca mata Satjipto. Jika Romli mengklaim teorinya mengambil sumber dari keduanya, tentu pembaca berharap dapat diberi ulasan bagaimana perpaduan itu dapat menjawab divergensi pemikiran seperti ini.

5.      Romli menyebut sebuah konsep dalam Mazhab Sejarah, yang lazim disebut Volksgeist. Romli mengatakan bahwa premis Savigny mengenai Volksgeist dalam konteks heterogenitas sosial, kultural dan geografis dalam NKRI terdapat pada Pancasila sebagai ideologi dan alat pemersatu bangsa Indonesia, sekalipun tidak lekang terhadap pengaruh perkembangan masyarakat internasional dewasa ini. Ia juga mengatakan bahwa, yang penting dalam menyikapi berbagai aliran/paham di atas adalah bagaimana upaya pemerintah dengan dukungan akademisi hukum, mendekatkan proses legislasi pada kenyataaan perkembangan nilai-nilai Pancasila (hlm. 103). Di sini terlihat bahwa Volksgeist “Pancasila” di dalam pandangan Romli lebih sebagai sistem nilai yang bisa dipenetrasi secara langsung oleh masyarakat internasional tanpa melalui proses empirik dan tempaan sejarah yang panjang. Jiwa bangsa itu, menurutnya, terus berkembang dan perkembangan itu perlu disikapi melalui bantuan akademisi hukum, dengan mendekatkannya melalui proses legislasi. Romli tampaknya tidak cukup awas karena menghubungkan konsep Volksgeist dengan konsep rekayasa.

6.      Walaupun terlihat benar penghormatan Romli terhadap figur Satjipto Rahardjo, tidak dapat disembunyikan bahwa sebenarnya Romli bersikap ambigu terhadap keberadaan Teori Hukum Progresif. Di satu sisi teori ini dianggap sejalan dengan CLS dan posmodernisme (hlm. 48) yang mengusung cara berpikir chaotisme, asimetris, dan bahkan di sana-sini juga terpengaruh Marxisme (hlm. 49-50). Romli bahkan menekankan bahaya dan penyesalan jika cara berpikir asimetris ini sampai diterapkan dalam ranah praktikal (hlm. 53, 111). Namun, ironisnya Romli justru meminta agar Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo dijadikan salah satu rujukan untuk menyusun prediksi tentang arah pembangunan hukum di Indonesia di dalam Rencana Jangka Menengah (2010-2014) dan Jangka Panjang (2025) (hlm. 114).

7.      Posisi Pancasila dalam konfigurasi Teori Hukum Integratif tidak mendapat elaborasi secara mendalam. Romli menyatakan, “Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, itulah yang saya namakan Teori Hukum Integratif” (hlm. 96-97). Di sini secara eksplisit dinyatakan bahwa Pancasila ditempatkan sebagai ideologi bangsa, sebuah konsep yang bernuansa sangat politis. Kalau saja tulisan Mochtar pada tahun 1993 sempat dijadikan acuan dalam buku Romli ini, maka besar kemungkinan posisi Pancasila sebagai ideologi tidak akan dipilih sebagai sumber Teori Hukum Integratif. Mochtar dalam makalahnya untuk BP-7 Pusat pernah memberi catatan kaki, dengan kata-kata: “Selama ini Pancasila kita kenal sebagai azas, filsafat atau pedoman hidup bermasyarakat atau bernegara. Untuk menjadi ideologi perlu dipenuhi syarat-syarat lain yang akan mengurangi fleksibilitas dan ‘poly-interpretability’nya yang justru merupakan kekuatannya” (Kusumaatmadja, 1993: 233). Artinya, pemosisian Pancasila sebagai ideologi dalam sebuah teori hukum, sebagaimana dapat ditafsirkan dari catatan Mochtar itu, akan lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Catatan ini perlu diperhatikan benar-benar karena sebagai sebuah teori ilmiah tentu Romli sendiri tidak menginginkan perkembangan hukum itu menjadi terlalu rigid terkukung dalam sekat-sekat tafsiran sempit dan monolitik dari ideologi. Untuk itu Romli sendiri menekankan bahwa konsep hukum itu tidaklah statis, melainkan bersifat relatif dan seirama dengan tingkat peradaban masyarakatnya, [sekalipun] tidak bebas nilai bahkan dipengaruhi faktor-faktor non-hukum, berintikan nilai-nilai (baik-buruk, adil-tidak adil, pasti-tidak pasti, manfat-tidak manfaat) (hlm. 29).

8.      Terkait dengan butir persoalan di atas, disampaikan pula adanya relasi simetris yang diusung oleh Teori Hukum Integratif. Relasi ini dimaknai sebagai sebuah hubungan hierarkis yang menunjukkan keteraturan. Dalam relasi hierarkis itu akan sangat menarik jika ditampilkan secara eksplisit Pancasila. Ragaan pada halaman 124, justru tidak memperlihatkan posisi “ideologi” Pancasila di dalam relasi hierarkis itu, seperti: apakah Pancasila harus ditempatkan sebagai cita hukum atau Staatsfundamentalnorm?  Di sisi lain, label “ideologi” itu ternyata tidak lagi digunakan ketika Romli memberikan uraian singkat tentang relasi interaksionis dan simeteris (hlm. 126). Kali ini Pancasila diposisikannya sebagai puncak kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

9.      H.L.A. Hart disebut-sebut oleh Romli sebagai inspiratornya dalam memahami konsep hukum (hlm. 97). Alasannya adalah karena Hart menekankan pentingnya rule of recognition dalam konsep hukum dibandingkan dengan primary rules yang menekankan pada kewajiban anggota masyarakat untuk mematuhi undang-undang (hlm. 36-37). Rule of recognition dalam konsep hukum ala Hart berada dalam kriteria secondary rules, yaitu aturan tentang aturan primer. Pada tataran ini sebenarnya justru ditunjukkan posisi berdiri Hart sebagai positivis, walaupun kemudian ia sedikit bergeser ke posisi Aliran Hukum Kodrat dengan memasukkan sejumlah truisme dan memperlihatkan adanya “a minimum content of natural law” (Hart, 1961: 176).  Persoalannya lagi-lagi, di mana keterkaitan konsep-konsep hukum dari Hart ini dengan Pancasila sebagai puncak kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu? Apakah khusus untuk Indonesia, sila-sila Pancasila atau pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 bisa disandingkan dengan ultimate rule of recognition, atau sebagai truisms khas bangsa Indonesia? Boleh dikatakan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi siapa saja yang mencoba-coba mengaitkan Pancasila dengan cara berpikir H.L.A. Hart.

10.  Ragaan Teori Hukum Integratif pada halaman 127 juga berpotensi membingungkan karena kerangka konsepnya mengikuti ragaan pada halaman 123. Artinya, pembaca akan tergiring untuk mengartikan bahwa rekayasa birokrasi sama berada dalam ranah praktikal, sementara rekayasa masyarakat berada dalam ranah teoretikal. Asumsi demikian menjadi buyar ketika ranah teoretikal berupa “harmonisasi hukum internasional menjadi bagian hukum nasional” itu (hlm. 127) dihubungkan dengan kotak rekayasa masyarakat (hlm. 123). Pemilahan dan penggunaan istilah “teoretikal” dan “praktikal” ini seyogianya bisa lebih tertata seandainya konsep pengembangan hukum dari Meuwissen dijadikan referensi.

Penutup

Kehadiran sebuah teori ilmiah, apalagi dalam tahap embrional, pasti mengundang tanggapan. Keberanian seorang guru besar hukum pidana untuk memperkenalkan sebuah “rekonstruksi” berdimensi filosofis, tentu patut dihargai. Bentuk penghargaan itu, bagi komunitas ilmiah, harus ditunjukkan dengan justru mengkritisinya dan membawakan wacana kritis itu untuk dikritisi kembali. Tulisan interpretatif inipun berlandaskan pada niat dan semangat positif di atas.

Dengan segala upaya yang berhasil dipublikasikan dalam buku ini, Teori Hukum Integratif tampaknya belum berhasil membuat konstruksi baru atas pemikiran Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori Hukum Pembangunannya. Rekonstruksi baru akan terjadi apabila fondasi bangunan teori Mochtar dibongkar terlebih dulu, dikritisi, dan ditata ulang. Alih-alih melakukan rekonstruksi, pada hakikatnya bangunan Teori Hukum Integratif ini justru melakukan justifikasi atas teori Mochtar dengan sedikit memodifikasi “perabotan” di dalamnya, sementara di sisi lain pemikiran Satjipto Rahardjo (yang berada dalam kubu Realisme) tidak terlihat cukup signifikan kontribusinya dalam modifikasi ini.

Apabila ditanyakan di mana letak pemikiran Teori Hukum Integratif ini dalam konstelasi pemikiran hukum, maka sebagai sebuah teori “modifikasi” posisinya tetap pada situs yang sama dengan Teori Hukum Pembangunan. Dalam buku berjudul “Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan,” (Shidarta, 2005) posisi Teori Hukum Pembangunan ini dapat dilukiskan dengan skema di atas. Di situ terlihat bahwa Teori Hukum Pembangunan (termasuk Teori Hukum Integratif) berada dalam posisi seperti Sociological Jurisprudence, yang notabene merupakan sintesis dari Positivisme Hukum dan Mazhab Sejarah. Buah dari konfigurasi demikian membuat hukum dinalarkan doktrinal-deduktif dan nondoktrinal-induktif secara simultan, untuk kemudian diikuti lagi dengan pola doktrinal deduktif. Pola terakhir inilah yang menunjukkan kesetiaan Mochtar untuk tetap mengedepankan produk hukum berupa undang-undang sebagai sumber hukum utama dalam konteks sistem hukum Indonesia dan kontek pembangunan.

Besar harapan kita penulis buku ini tetap termotivasi untuk mengelaborasi kembali isi buku ini sambil merapikan beberapa konsep dasar yang tercecer atau luput dari perhatian. Sekaligus pada kesempatan itu pula, beberapa kesalahan penulisan yang cukup mengganggu dapat juga diperbaiki.[7]



 

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. 2012. Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publshing.

BBC. 1992. BBC English Dictionary. London: Harpercollins.

Bruggink, J.J.H. 1996. Refleksi tentang Hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Adity Bakti

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Hart, H.L.A. 1961. The Concept of Law. Oxford: Oxford University  Press.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1993. “Pancasila sebagai Ideologi dalam Pergaulan Indonesia dengan Dunia Internasional.” Dalam Oetojo Oesman & Alfian. Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Jakarta: BP-7 Pusat. Hlm. 233-238.

_________. 1995. “Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang.” Majalah Padjadjaran, No. 1 Th. 1995, hlm. 1–18.

_________. 1979. “Pembaharuan Hukum dengan Perundang-undangan Secara Berencana.” Dalam BPHN. Lokakarya Penyusunan Program Legislatif. Bandung: Binacipta, hlm. 33–43.

_________. 1997. “Pengembangan Filsafat Hukum Nasional.” Majalah Hukum Pro Justitia. Tahun XV, No. 1, Januari: hlm. 3-16.

_________. 2002. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Tulisan). Editor H.R. Otje Salman & Eddy Damian. Bandung: Alumni, 2002.

Kusumaatmadja, Mochtar & B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Buku I. Bandung: Alumni, 1999.

Lasswell, Harold D. & Myres S. McDougal. Jurisprudence for A Free Society: Studies in Law, Science and Policy. Vol. 1 & 2. New Haven: New Haven Press, 1992.

Manan, Bagir. 1999. “Pembinaan Hukum Nasional.” Dalam Mieke Komar, Etty R. Agoes, & Eddy Damian. Eds. Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.). Bandung: Alumni.

Northrop, F.S.C. The Meeting of East and West: An Inquiry Concerning World Understanding. Cet. 11. New York: The MacMillan Co., 1959.

Posner, Richard A. 2001. Frontiers of Legal Theory. New York/Oxford: Oxford University Press.

Pound, Roscoe. 1944. The Task of Law. Lancaster: Franklin & Marshall College.

_________. 1953. “Do We Need A Philosophy of Law?” Dalam: The Association of the Bar of the City of New York. Ed., Jurisprudence in Action: A Pleader’s Anthology. New York: Baker, Voorhis & Co. Hlm. 391–409.

Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

_________. 2004. Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan. Surakarta: Univesitas Muhammadiyah Surakarta.

_________. 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

_________. 2007. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan HukumJakarta: Penerbit Buku Kompas.

_________. 2009. Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

_________. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

_________. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

_________. 2009. Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum. Malang: Bayumedia.

_________. 2009. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra. 1993. Hukum sebagai suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Shidarta. 2011. “Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal.” Dalam Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan, & Yance Arizona. Eds. Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik. Jakarta: Epistema Institute & HuMa. Hlm. 51-80.

Sidharta, Bernard Arief. 2000. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju.


[1] Dosen pada Program S-1, S-2, dan S-3 Universitas Katolik Parahyangan. Beliau juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi lain di Jakarta dan Semarang. Ia adalah pengurus Epistema Insttute, sebuah lembaga nirlaba pengkajian hukum. Sejak tahun 2011 ia menjadi  Sekretaris dari Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI). Tulisan ini dibuat sebagai makalah dalam bedah buku “Tinjauan Kritis terhadap Teori Hukum Integratif” yang diadakan oleh Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, 3 Mei 2012.


[2] Setelah tahun 1990-an, Mochtar sengaja mengubah ejaan nama belakangnya dari “Kusumaatmadja” menjadi “Kusuma-Atmadja”. Ada dugaan hal ini dilakukannya untuk menghindari salah anggapan bahwa beliau adalah putera dari Mr. Kusumaatmadja.

[3] Romli menyebutkan soal rekayasa birokrasi, tetapi ia sama serkali tidak membuat analisis apapun tentang kondisi birokrasi Indonesia. Jika jantung dari birokrat yang dimaksudnya adalah para pegawai negeri, maka di Indonesia saat ini ada sekitar 4,6 juta orang yang menjadi PNS. Mereka menghabiskan anggaran (belanja pegawai) tahunan sekitar Rp182,9 trilyun atau sekitar 20,1% belanja pemerintah pusat. Untuk tiap PNS/tahun sekitar Rp39,36juta atau per bulan Rp3,28 juta. Penyebaran para birokrat ini juga menjadi permasalahan tersendiri karena banyak yang ditempatkan pada posisi yang tidak tepat dengan kinerja yang relatif rendah. Dapat dibayangkan, berapa lama waktu dan berapa banyak energi harus dihabiskan untuk membenahi birokrat ini apabila rekayasa yang dimaksud oleh Romli dijalankan secara evolutif dan lebih memilih menjaga kemapanan.

[4] Patut dicatat, bahwa keinginan untuk memberikan prioritas pembentukan undang-undang di ranah netral ini belum mencuat pada era sebelum Mochtar menduduki posisi di pemerintahan. Dalam Seminar Hukum Nasional I (Surabaya, 1963), misalnya, rekomendasi agar segera dibentuk Undang-Undang Pokok Agama, Undang-Undang Waris Nasional, dan Undang-Undang Perkawinan, masih secara eksplisit dirumuskan dalam kesimpulan seminar.

[5] Pada saat Lasswell menulis tentang teori nlai-nilai ini, ia tidak menulisnya bersama McDougal, melainkan berama Allan R. Holmberg, tetapi tulisan ini dilampirkan dalam buku Lasswell-McDougal (1992: 1379-1417).

[6] Sebenarnya ada kesalahan penerjemahan dari kata différance (Prancis) menjadi difference (Inggris). Menurut Derrida, kejelasan makna tidak pernah hadir mengingat adanya tindakan différance, yaitu makna tergelincir dalam tindakan transmisi. Dalam tiap kata selalu terkandung dalam dirinya sendiri jejak makna lain, bukan lagi satu makna tunggal. Derrida menyarankan agar kita berbicara tentang medan makna daripada tentang korespondensi antara kata per kata dengan maknanya.

[7] Beberapa kesalahan referensi juga ditemukan, seperti catatan kaki di  hlm. 40. Putusan yang dimaksud oleh Romli bukan putusan pada tingkat pengadilan negeri, melainkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan No.144/Pid/1983/PT.Mdn yang diketuai Bismar Siregar terhadap terdakwa Mertua Raja Sidabutar. Juga ada penulisan nama William Stampford (hlm. 105) yang seharusnya ditulis Charles Sampford.


Fenomena Sociological Jurisprudence Dalam Masyarakat Pruralistik: Suatu Kritik

Ilmu-ilmu sosial sudah menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pengendalian sosial yang memungkinkan masyarakat yang bersangkutan berfungsi. Salah satu jenis sistem pengendalian sosial disebut hukum. Dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian sosial, termasuk hukum adalah gejala sosial yang universal ( Lili Rasjidi;1989;1). Dalam kaitan ini dimana hukum berperan sebagai sistem pengenadalian sosial, maka ia tidak bisa dilepaskan dari kajian dan penelaahan terhadap hukum dan ilmu hukum dengan bantuan filsafat hukum. Pengkajian terhadap masalah ini menjadi penting, terutama dengan munculnya tuntutan akan hukum yang responsif sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam hubungan dengan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat itu, Rescoe Pound (1922:98-99) mengemukakan: Tujuan hukum dewasa ini adalah untuk memikirkan hukum sebagai suatu institusi sosial yang dapat memenuhi keinginan sosial-tuntutan dan permintaan yang terkait dalam eksistensi masyarakat beradabdengan memberikan pengaruh sebanyak mungkin dan dengan pengorbanan yang sedikit-dikitnya; sepanjang keinginan semacam itu terpengaruhi atau tuntutan semacam itu terpengaruhi oleh ketertiban tingkah laku manusia melalui masyarakat yang terorganisasikan secara politis.

Untuk tujuan sekarang ini saya merasa puas melihat dalam sejarah hukum tentang catatan suatu pengakuan dan pemenuhan yang terus menerus lebih luas dari kebutuhan atau tuntatan atau keinginan manusia melalui kontrol sosial; suatu pemantapan yang lebih mencakup dan lebih efektif dari kepentingan sosial; suatu peniadaan pemborosan yang secara terus menerus lebih menyeluruh dan efektif serta penghindaran perselisihan dalam kenikmatan manusia akan kebaikan eksistensi- dengan pendek kata, suatu enjinering sosial yang terus menerus lebih besar dayanya. Pound tampaknya menekankan akan arti penting dan bermamfaat hukum untuk kepentingan-kepentingan tersebut demi masyarakat seluruhnya. Kata Pound, hanya hukum yang tepat dapat muncul dalam masyarakat beradap.

Aliran Sociological Jurisprodence.

Dari bebera aliran yang dikenal dalam filsafat hukum aliran sociological jurisprudence bisa dikatakan sebagai aliran yang memiliki berbagai pendekatan, dan dipandang dapat menedekatkan cita-cita akan hukum yang responsif dengan perkembangan masyarakat. Orang yang dianggab sebagai pelopor dari aliran sociological jurisprudence ialah Eugen Ehrlich (1826-1922) berdasarkan karyanya “Fundamental Principles of The Sociologi of Law”. Ajaran Ehrlich berpangkal pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup ( Living law), atau dengan kata lain suatu pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh atropolog sebagai kebudayaan ( culture patterns).

Ehrlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan- keputusan badan yudicatif atau ilmu hukum, akan tetapi justru terletak dalam masyaratak itu sendiri. Tata tertip dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara. Sementara itu Rescoe Pound berpendapat, bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas dari ilmu hukum untuk memperkembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

Pound menganjurkan untuk mempelajari Ilmu Hikum (hukum- pen) sebagai suatu proses ( law in action), yang dibedakan dengan hukum tertulis ( Law in books). Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum ajektif. Ajaran tersebut menonjolkan masaalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan. Ajaran-ajaran tersebut dapat diperluas lagi sehingga juga mencakup masalah-masalah keputusan-keputusan pengadilan serta pelaksanaannya, dan juga antara isi suatu peraturan dengan efek-efeknya yang nyata.

Suatu yang perlu dipahami adalah pembedaan pengertian antara Sosiologi Hukum dengan Sociological Jurisprudence. Selama ini sering terjadi kesalah-pahaman sebagian orang yang menganggab antara Sosiologi Hukum dan Sociological Jurisprudence itu tidak ada bedanya. Bahkan ada kecendrungan lain yang mencoba menggiring pemikirannya untuk menempatkan aliran Sociological Jurisprudence untuk dinamakan Sosiologi Hukum.

Pemahaman tersebut adalah keliru, karena sosiologi hukum melakukan penyelidikan di bidang sosiologi dengan membahas hubungan gejala kehidupan dengan hukum, sedangkan sociological jurisprudence menyelidiki jurisprudence serta pertaliannya dengan cara menyesuaikan hubungan dan penertiban kelakuan yang menyangkut kehidupan kelompok. Yang terpenting dalam membedakan tersebut adalah; bahwa kalau sosiologi jurisprudence cara pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, dari masyarakat ke hukum. Dengan demikian setidaknya telah menmberi gambaran yang jelas bagi pikiran kita akan perbedaan antara sosiologi hukum dengan sociological jurisprudence.

Dengan terbentuknya pemahaman yang pas terhadap apa yang dinamakan aliran sociological jurisprudence, maka akan dipahami dengan mudah jaln pikiran tentang hukum menurut aliran sociological jurisprudence. Inti dari ajaran aliran ini sebagaimana yang berkembang di Amerika adalah : Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sesuai disini berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Mazhab ini mengetengahkan tentang pentingnya Living Law-hukum yang hidup dalam ma syarakat. dan kelahirannya menurut beberapa anggapan adalah merupakan suatu sinthese dari thesenya yaitu positivisme hukum dan antithesenya dari mazhab sejarah.

Dengan demikian sociological jurisprudence berpegang kepada pendapat pentingnya baik akal maupun pengalaman. Padangan ini berasal dari pada masing-masing aliran (maksudnya positivisme hukum dan mazhab sejarah) ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggub menghadapi ujian akan dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akan yang berdiri sendiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Tak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.

Thesis dari sociological jurisprudence ialah norma baik (the good norm) bagi pelaksanaan hukum positif dalam identi fikasnya dengan peraturan manusia-manusia dalam masyarakat tersebut. Hukum positif akan baik apabila ada hubungan dengan peraturan yang terletak di dasar dan di dalam masyarakat secara antropologis ; jeleknya jika tidak ada hubungan.

Kritik terhadap Aliran Sociological Jurisprudence.

Sekalipun aliran socilogical jurispridence kelihatannya sangat ideal dengan cita hukum masyarakat yang terus-menerus berubah ini, karena mengutamakan bagaimana suatu hukum itu menjadi baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, ia bukanlah tanpa kritik.

Suatu hal yang patut dipahami, bahwa dalam program sosiologi jurisrudence Pound, ia lebih mengtamakan tujuan praktis dengan (1) menelaah akibat sosial yang aktuil dari lembaga hukum dan doktirin hukum, katena itu , ia lebih memandang kerjanya hukum dari pada isi abstraknya; (2) memajukan telaah sosiologis berkenaan dengan telaah hukum untuk mempersipakan perundang-undangan, karena itu, ia menganggab hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang cerdik guna menemukan cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha usaha demikian itu; (3) mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitik beratkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya pada sanksi; (4) menelaah sejarah hukum sosiologis yakni tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara mengahasilkannya; (5) membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai bentuk yang tidak dapat berubah; (6) meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan yang tersebut diatas agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif.

Program sosiologis jurisprudence Pound itu kelihatan berpengaruh dalam pandangannya yakni apa yang disebut dengan hukum sebagai social engineering serta ajaran sociological jurisprudence yang dikembangkannya. Dimana hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini mengetengahkan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat. Dimana hukum positif akan baik apabila ada hubungan dengan peraturan yang terletak di dasar dan di dalam masyarakat secara sosilogis dan antropologis.

Adalah tidak mudah untuk mewujudkan cita hukum yang demikian. Ia tidak saja dimungkinkan oleh adanya perbenturan antara nilai-nilai dan tertip yang ada dalam masyarakat sebagai suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya. Terutama dalam masyarakat yang pruralistik. Tetapi sama sekali tidak berarti tidak bisa diterapkan. Dengan bantuan sosiologi hukum , memang ketidak mudahan itu dapat dikemukakan kesukaran-kesukaran yang ada. Dalam masyarakat yang monoistik, barangkali tidak begitu sukar menerapkan ajaran sociological jurisprudence. Berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki pruralistik –seperti masyarakat indonesia– nilai-nilai dan tata tertibnya masing-masing serta juga pola perilaku yang spesifik pula.

Kita tidak dapat melupakan fakta, bahwa setiap kelompok mempunyai tata tertip sendiri, dan fakta bahwa hubungan antara tertib ini adalah terus menerus berobah menurut tipe masyarakat yang serba meliputi, yang terhadapnya negara hanyalah merupakan suatu kelompok yang khusus dan suatu tata tertip yang khusus pula. Konsepsi ini melahan membuat dia tak dapat menciptakan masalah miskrososilogi hukum dan tipologi hukum difrensial dari kelompok khusus. Dalam konteks ini, kita sampai pada batas relativisme dan titik tinjauan fungsional yang telah merusak sosiologi hukum Rescoe Pound yang sesungguhnya sangat halus dan kaya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa adalah tidak mudah menerapkan ajaran sociological jurisprudence. Dalam menerapkannya diperlukan berbagai pendekatan untuk memahami dan menginventarisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat majemuk yang memiliki tata tertip sendiri dan pruralitik. Menurut Benjamnin Cardozo, bahwa penandasan Pound terhadap kepetingan sosial, yang kadang-kadang dianggap sebagai kendrungan kepada kerserbafaedahan sosial ( Social Utilitarianisme)- suatu pandangan yang selalu ditolaknya, yang terbukti dari perlawanannya terhadap Ihering- pada hakikatnya hanyalah merupakan suatu metode untuk mengajak pengadilan suapaya memperhatikan kenyataan kelom-pok sosial khusus dan tertip sosialnya masing- masing. Pertikaian antara kelompok hanya dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang menggabungkan kebijaksanaan adiministrtif, hukum tentang pedoman yang luwes, dan pemakaian peraturan adat yang kaku Pandangan serupa itu secara jelas tergambar dari apa yang dikemukakan Cardozo dalam karyanya ” The Nature of Judicial Proses” (1921 edisi ke 8, 1932), di mana dikemukakan, bahwa ketetapan keputusan pengadilan yang makin bertambah adalah suatu manifestasi yang tak dapat di cegah dari kenyataan bahwa proses pengadilan bukanlah penemuan, melainkan penciptaan, penciptaan yang diperhebat oleh situasi kehidupan hukum yang sesungguhnya.

Situasi ini terdiri dari atas kenyataan bahwa untuk setiap tendensi tampaknya orang harus mencari tendensi-lawan ( Counter- tendency), dan bagi tiap peraturan harus dicarikan pula lawanya pula. Lawan (Antinomes) ini dihadapkan kepada pengadilan, bukan saja karena kesenjangan serta kekosongan hukum dalam peraturan hukum dan kenyataan huku, bahwa hanya sedikit peraturan, yang ada terutama hanyalah postulat, pedoman dan derajat, tetapi juga karena sengketa antara peraturan dalam masyarakat sendiri. Karena dibalik preseden adalah konsepsi hukum dasar, yang merupakan postulat pemikiran juridis, dan dibaliknya lagi ialah kebiasaan hidup, lembaga masyarakat yang merupakan sumber konsepsi dan yang dengan suatu proses saling mempenga-ruhi, mereka kembali mengubahnya.

Demikianlah sosiologi hukum, dengan mencari hukum yang hidup sebagai sumbernya dalam kehidupan masyarakat sendiri., dapat menerangkan kesukaran yang dihadapi oleh peraturan dan undang-undang, pedoman resmi tentang kelakuan baik, yang diwujudkan dalam tata kelakuan (mores) masyarakat dan kelompok khusus.

Pandangan Cardozo juga sebagai penolakkan terhadap pandangan golongan sarjana hukum yang tetap berpendirian bahwa kenyataan tiada hukum, keculai keputusan pengadilan. Pandangan Cardozon setidaknya juga memiliki relevansi dengan pandangan hrlich yang berusaha meremehkan fungsi negara dalam pembutan undang-undang. Dan ini sejalan pula dengan pandangan Pound, bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga membahagiakan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Atau sebagaimana inti dari ajaran Ilmu Hukum sosiologis (sociological jurisprudence) yang mengutamakan kepentingan-kepentingan sosial yang lebih luas sehingga disini “kepentingan merupakan inti Ilmu Hukum sosilogis yang merupakan keinginan atau permintaan yang manusia ingin memenuhinya, baik secara pribadi, hubungan antar pribadi, maupun kelompok. Atas dasar inilah kemudian Pound membedakan kepentingan pribadi, kepentingan umum dan kepentingan sosial.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, jika masyarakat berarti bukan saja kesadaran dari dan pertenggangan dengan kehadiran sesamanya, termasuk juga di dalamnya arti bahwa sesamanya itu (yang ia pahami dan yang memahaminya) secara timbal balik disangkutkan oleh manusia itu pada perbuatan yang berarti: masyarakat adalah pergaulan antar manusia. (J.H.A Logeman ; 1956: ).

Dengan demikian, maka nilai-nilai uang hidup dalam masyarakat itu adalah nilai-nilai yang hidup dalam pergaulan antar manusia. Masalahnya sekarang, nilai nilai yang mana saja yang cocok dan dari nilai-nilai dalam kelompok-kelompok masyarakat itu dipakai sebagai ukuran bagi preses penentuan hukum ? Bila secara socilogical jurisporudence bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum . Dasar ilmiah itu berupa data mengenai pemahaman hukum dalam lingkungan sosial yang sangat penting untuk dapat menghasilkan hukum yang efektif secara sosilogis.

Karena itu bagi Pound, hukum harus berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga membahagiakan kehidupan masyarakat bersangkutan. Ini kemudian dapat berarti hukum di pandang sebagai alat yang secara alami mengontrol kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan pesyaratan-persyaratan tertip sosial.

Ricard Quineey ( 1988:97) mengemukakan; oleh karena itu dalam pemikiran hukum yang mendominasi citra kita tentang hukum, masyarakat dianggab sebagai relatif homegen dan statis, dari pada dicirikan oleh perbedaan, paksaan dan perubahan. Lagi pula, dari pada memandang hukum sebagai hasil pekerjaan kepentingan pribadi maka hukum dilihat sebagai sesuatu yang bekerja di luar kepentingan khusus demi kebaikan masyarakat keseluruhan. Dalam keadaan yang paling baik, pandangan tentang hukum tersebut merupakan konsepsi hukum yang tidak dibuat-buat. Tetapi hal itu juga berbahaya, karena dalam pada itu pandangan tersebut akan membuat kita sesuai dengan mitos.

Quinney menyarankan; hukum memandukan kepentingan-kepentingan induvidu dan kelompok tertentu dalam masyarakat. Bukannya mewakili kepentingan-kepentingan semua anggota masyarakat, tetapi hukum mewakili kepentingan-kepentingan dari penduduk tertentu saja. Hukum di buat oleh orang-orang tertentu yang mewakili kepentingan-kepentingan tertentu pula, yang mempunyai kekuatan untuk meterje-mahkan kepentingan mereka ke dalam kebijaksanaan umum.

Berlawanan dengan konsepsi politik prulalistik, hukum tidak merupakan kompromi kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat, namun mendukung beberapa kepentingan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan lainnya. Namun meskipun kenyataan demikian, kita semua dianggab terikat oleh hukum yang sama. Teori hukum tradisional mencoba untuk mengintimidasi kita- membuat kita menjadi budak- atas dasar satu mitos.

Apa yang dikemukakan Quinney, jelas tanggapan terhadap hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan sisi gelap terutama dilihat dari konsepsi politik pruralistik. Dan sebagai persangkaannya, bahwa jarang hukum tersebut produk keseluruhan masyarakat. Ini pun setidaknya bisa dikaitkan dengan apa yang dikemukakan Pound, hukum di pandang sebagai lembaga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Disisi lain, Friedman mengemukakan, secara teoritis karya Ehrlich, menunjukkan adanya tiga kelemahan pokok terhadap ajaran sociological jurisprudence yang dikembangkan Ehrlich, yang semuanya disebabkan oleh keinginanannya meremeh kan fungsi negera dalam pembuatan undang-undang.

Kelemahan itu adalah; Pertama, karya tersebut tidak memberikan kriteria yang jelas membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain. Bahwa keduanya tidak dapat dipertukarkan, sesuatu yang merupakan fakta historis dan sosial, tidak mengurangi perlunya pengujian pernedaan yang jelas. Sesuai dengan itu sosiologi hukum Ehrlich selalu hampir menjadi suatu dalam garis besar, sosilogi umum. Kedua, Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum dan adat kebiasaan sebagai satu bentuk hukum. Dalam masyarakat primitif seperti halnya dalam hukum internasional pada zaman ketika adat istiadat dipandang baik sebagai sumber hukum maupun sebagai bentuk hukum yang paling penting.

Di negara modern peran masyarakat mula-mula masih penting, tetapi kemudian berangsur berkurang. Masyarakat modern menuntut sangat banyak undang-undang yang jelas dibuat oleh pembuat undang-undang yang sah. Undang-undang semacam itu selalu derajat bermacam-macam, tergantung dari fakta hukum ini, tetapi berlakunya sebagai hukum bersumber pada ketaatan faktual ini. Kebingunan ini merembes ke seluruh karya Ehrlich. Ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum dinama negara hanya memberi sanksi pada fakta-fakta sosial. Kalau yang disebut pertama melindungi tujuan- tujuan negara yang khusus, seperti kehidupannya berdasarkan konstitusi, organisasi militer, keuangan dan administratif, jelas bahwa itu beberapa puluhan tahun yang lalu dan bukan bahkan yang lebih jelas lagi ialah bahwa sekarang tujuan-tujuan negara yang khusus ini dan bersama dengannya norma-norma hukum yang khusus dari negara, terus bertambah banyak dan lebih pengawasan yang aktif negara memperbanyak tujuan-tujuannya. Konsekwensinya adalah adat kebiasaan berkurang sebelum perbuatan udang-undang secara terperinci, terutama undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mempengaruhi kebiasaan dalam masya-rakat sama banyaknya dengan pengaruh dirinya sendiri.

Dengan beberapa hal yang kita kemukakan diatas, apa yang dikemukan Friedman memang benar, bahwa definisi yang tepat mengenai ruang lingkup dan arti ilmu hukum sosiologis (sociological jurisprudence- pen ) masih terbentur pada kesulitan-kesulitan yang tak dapat diatasi. Sangat beragammnya pendekatan pada studi mengenai hukum yang diadakan sedikit banyak oleh kecendrungan untuk ” lebih mencari bekerjanya hukum dari pada isinya abstraknya.” (*)

*. Penulis Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Dalam penulisan makalah ini, dapat ditarik kesimpulan adalah menurut RoscoePound, hukum berasal dari atas ke bawah (top down). Atas sama denganPemerintah lalu bawah sama dengan masyarakat; sedangkan menurut FriedrichKarl von Savigny, hukum berasal dari bawah ke atas (bottom up).Bawah sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan kata lain sebagaiperwakilan rakyat lalu atas sama dengan Pemerintah yang melegitimasi kemauanmasyarakat tersebut.Hukum yang diterapkan di Indonesia kebanyakan berasal daribadan eksekutif tidak dari legislatif, sehingga hukum lebih cenderung kepadakelompok-kelompok yang memegang kekuasaan. Keberadaan hukum adat tidakpernah akan mundur atau tergeser dari percaturan politik dalam membangunhukum nasional, hal terlihat dari terwujudnya ke dalam hukum nasional yaitudengan mengangkat hukum rakyat/ hukum adat menjadi hukum nasional terlihatpada naskah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 bahwa hukum adat layak diangkatmenjadi hukum nasional yang modern. Mengukuhkan hukum adat akan berartimengukuhkan pluralisme hukum dan tidak berpihak kepada hukum nasional yangdiunifikasikan (dalam wujud kodefikasi) dan ide kodefikasi dan unifikasi diprakarsaikolonial yang berwawasan universalistis, dimana hukum adat adalah hukum yangmemiliki perasaan keadilan masyarakat lokal yang pluralistis, dengan mengingatbahwa hukum kolonial dianggap sangat bertentangan dengan hukum adat adalahmerupakan tugas dan komitmen Pemerintah untuk melakukan unifikasi dankodefikasi ke dalam hukum nasional tersebut.Law as a tool of social engineering, baru siap dengan rambu-rambu pembatas danbelum siap dengan alternatif positif yang harus diwujudkan, dimana hukum nasionalharus berdasarkan hukum adat, dan juga sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.Ide law as a tool of social engineering adalah untuk memfungsikan hukum gunamerekayasa kehidupan ekonomi nasional saja dengan tidak melupakan hukum tatanegara. Hukum kolonial secara formil masih berlaku dan sebagian kaidah-kaidahnyamasih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan ketentuan peralihan,terlihat terjadi pergerakan ke arah pola-pola hukum Eropa (Belanda). Terjadipertentangan antara hukum kolonial dengan hukum adat adalah merupakan tugasdan komitmen Pemerintah untuk melakukan unifikasi dan kodefikasi ke dalam

hukum nasiona, dimana badan kehakiman diidealkan menjadi hakim yang bebasserta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan adalah harapan sebagai badanyang mandiri dan kreatif untuk merintis pembaharuan hukum lewatmengartikulasian hukum dan moral rakyat, telah melakukan konsolidasi dengandukungan politik militer dan topangan birokrasi yang distrukturkan secara monolitikserta mudah dikontrol secara sentral, megingat peran hukum adat dalampembangunan hukum nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatatterlalu besar, terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalahoperasionalisasi dan pengefektifan terhadap paham hukum sebagai perekayasa ditangan Pemerintah yang lebih efektif.4.2 SaranAdapun yang ingin penulis sampaikan disini adalah seharusnya badan legislatif sebagai pembuat undang-undang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat(kemauan masyarakat) dari pada kepentingan pribadi atau golongan, terbuktidengan banyaknya undang-undang yang dibuat oleh DPR diajukan ke MahkamahKonstitusi untuk diuji kembali