Iklan

Category: RUANG HUKUM



Prosedur Penilangan
Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar.

Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).

Ada 5 rangkap dalam buku tilang :

Slip putih:  slip ini dipegang sama pihak kejaksaan..
Slip hijau : slip ini dipegang oleh pengadilan
slip kuning: slip ini dipegang oleh kepolisian
Slip merah: berarti kita menyangkal kalau melanggar aturan, dan mau membela diri secara hukum/sidang di pengadilan setempat.
Slip biru: berarti kita mengakui kesalahan kita dan bersedia membayar denda. Kita tinggal transfer dana via ATM BRI. Sesudah itu kita tinggal bawa bukti transfer untuk di tukar dengan SIM/STNK kita yang ditahan. Dana tersebut akan langsung masuk ke Kas Negara.
Silahkan klik prosedur tilang : https://www.youtube.com/watch?v=wTO8xS6JM2E
Memang ada sedikit kekhawatiran mengenal SLIP BIRU ini. Pertama, masalah besarnya denda. Para pengendara yang kena tilang dan minta slip biru, besaran dendanya biasany akan di berikan yang maksimal, dan kita tahu bedasarkan peraturan lalu lintas yang terbaru, besaran denda minimal Rp 100 rb (tergantung jenis pelanggaran). Oleh karena itu, sebelum “berani” melanggar peraturan lalu lintas ada baiknya anda tahu denda yang akan anda terima.
Jika anda tidak mau berdosa karena menyuap, sebaiknya terima saja (bayar lewat ATM)
Slip Tilang Merah Versus Slip Tilang Biru

Saat  ditilang petugas akan mencatat nama kita berdasarkan KTP. sementara STNKnya di jadikan barang bukti dan kita akan diberi surat tilang.  Saat mendapat surat tilang, nanti disitu di beri tahu kapan tanggal sidang dan lokasi sidang. Biasanya sih di Pengadilan Negeri di kabupaten atau kota tempat kamu kena tilang.

Simpan kertas bukti tilang sampai tanggal pengadilan dan selalu bawa bukti itu sebagai Ganti STNK. “bagaimana kalau saya kena tilang ditempat lain karena STNK disita ?” petugasnya bilang :” tunjukin saja surat tilang yang ada sebagai ganti STNK”. 

Proses persidangan

Penentuan hari sidang dapat memerlukan waktu 5-12 hari dan barang sitaan baru dapat dikembalikan pada pelanggar setelah ada keputusan Hakim serta menyelesaikan perkaranya. Pertimbangkanlah resiko ini sebelum menolak tuduhan Polantas.
Persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam proses tersebut, para tertuduh pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama tertuduh satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan mengetukan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan. Sebelum palu diketukkan, maka pengemudi dapat mengajukan keberatan. Secara teori, Polantas yang bersangkutan akan turut ke Pengadilan. Kemudian, pengemudi dan Polantas akan beradu argumentasi di depan hakim.

 Menyuap Polisi
Ada sebagian pelanggar peraturan memilih untuk menyuap polisi dengan uang berlipat-lipat dari denda yang akan dijatuhkan karena adanya anggapan bahwa mengurus tilang itu sangatlah sulit. Ada pula kalanya polisilah yang meminta uang kepada pelanggar agar pelanggar bisa segera pergi dari lokasi pelanggaran tanpa mengikuti prosedur hukum. Bila penyuapan ini terbukti maka bisa membuat polisi dan penyuap dihukum penjara karena menyuap polisi/pegawai negeri adalah sebuah perbuatan melanggar hukum.

Informasi Lengkap
Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam undang-undang tentang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas :

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).

3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).

4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).

5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).

6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).

7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).

9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).

10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).

12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentusebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1)

13. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2)

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

 

Selalu patuhi rambu lalu lintas. Kebiasaan mengabaikan itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Mempraktikkan tertib lalu lintas bukan sekadar mencerminkan kepribadian diri sendiri, tapi juga menekan kecelakaan lalu lintas.

Makin sering langgar lalu lintas, makin sering pula uang anda melayang untuk membayar denda. Tapi yang paling fatal dari keseringan melanggar adalah kemungkinan besar jadi korban kecelakaan. Cintai diri anda sendiri dan keluarga yang menanti anda pulang dengan selamat.

tips saat di tilang :

a.   Selalu taati peraturan lalu lintas walaupun tidak ada polisi, karena itu pembelajaran untuk disiplin Jangan         melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu salah.
b.   Tahu peraturan lalu lintas berikut dendanya.
c.   Jangan panik sewaktu menghadapi petugas.
d.   Jika kita tahu salah, segera minta SLIP BIRU. Ada 3 macam slip yang di bawa petugas, yaitu :

(sumber: http://www.polri.go.id)

Iklan

Irwansyah baco, warga perumahan puri ginte, lingkungan larema, kelurahan simpasai, kecamatan wajo kabupaten Dompu NTB tewas di perumahan Puri Ginte senin 29 juni 2015 dan dia adalah korban dari kejahatanya sendiri. Irwansyah mencoba merampok seorang pelajar SMA dan kekasihnya katakanlah bagus dan ayu. Tapi karena perlawanan dari Bagus sehingga Irwansyah  kalah dalam duel berkelahi kemudian  meninggal, Tapi polisi  tetap menangkap bagus dan menjeratnya dengan pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan  kematian dan diancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.

Ada kisah serupa menimpa sebut saja jajang sopir angkut kota di daerah pacet, cianjur jawa barat, dia ditangkap polisi karena membunuh seorang preman, peristiwa ini terjadi karena pelaku membela diri saat dikeroyok kawanan preman oyot alias suherlan yang tewas setelah duel dengan jajang. Tapi polisi tetap menangkap dan menahan jajang diancam 7 tahun penjara dgn tuduhan melanggar pasal 351 KUHP ttg penganiayaan yang menyebabakan tewas seseorang.

Raju Andrian juga tidak beruntung karena pemuda 20 tahun di pekanbaru Riau ditangkap dengan jeratan pasal yang sama padahal dia berusaha mempertahankan sepeda motor yang akan dibegal olehpreman serta menyelematkan kekasihnya dari kemungkinan diperkosa.

Dalam KUHP dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena membela diri sendiri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2.

Berdasarkan pasal tersebut  seharusnya polisi tidak menangkap bagus, jajang dan Raju serta menjerat  mereka dengan pasal penganiayaan yang menyebabakan kematian. Tetapi masalahnya  selain KUHP ada KUHAP, dalam pasal 20 KUHAP yang membolehkan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Jadi secara hukum polisi tidak keliru menahan bagus, jajang dan raju. ketiganya harus tetap  menjalani proses hukum sampai ke pengadilan, Jika memang terbukti membela diri sesuai pasal 49 KUHP hakim mungkin akan  menyatakan mereka tidak bersalah dan membebaskan mereka  dari tuntutan jaksa. Sebab hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiil, polisi berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan.


Apakah Kasus Pidana Bisa Diselesaikan Lewat Cara Kekeluargaan?

Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Telah Dicabut?ada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Dalam delik biasa, perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Contoh delik laporan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) misalnya delik pembunuhan (Pasal 338), pencurian (Pasal 362), penggelapan (Pasal 372).

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Contoh delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), dan penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal).

Menurut Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnyaindak pidana pembunuhan seperti yang Saudara tanyakan juga termasuk dalam delik biasa/delik laporan, sehingga proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka

Jadi, pada dasarnya dalam tindak pidana yang termasuk delik biasa/delik laporan walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap dijalankan. Adapun tindak pidana yang masih dimungkinkan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian/penggelapan dalam keluarga, dan delik aduan lainnya.

(sumber hukumonline , 4 desember 2015 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503aef1a96fc6/apakah-kasus-pidana-bisa-diselesaikan-lewat-cara-kekeluargaan)

 

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (hal. 88) membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “..saya minta agar peristiwa ini dituntut”.

Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkut paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.

Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus bersembunyi: “,,saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut”.

Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (lihat Pasal 74 ayat [1] KUHP). Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP).

hukum online diakses tanggal 4 desember 2015, (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut)

 

BACA  JUGA  : MEMBELA DIRI DI JADIKAN TERSANGKA


Lima Korban “Pasal Karet” UU ITE

Kompas Tekno Jumat, 30 Januari 2015 | 16:17 WIB
 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memicu ketidakpuasan banyak pihak. Pasalnya, keberadaan pasal 27 ayat 3 yang kerap kali jadi landasan untuk membawa “curhat” atau kritik di media sosial ke ranah hukum.

Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network, Damar Juniarto mengatakan dirinya bersama sejumlah pihak mendorong agar UU ITE tersebut direvisi, terutama pada “pasal karet” tersebut.

“Revisi yang pernah dibaca dulu adalah soal pengurangan hukuman, misalnya waktu hukuman dikurangi atau dendanya dikurangi. Bukan soal pencabutan. Korban-korban menuntut UU ini dicabut, bukan dikurangi,” terang Damar kepada KompasTekno, Kamis (29/1/2015).

Sepanjang keberadaan UU kontroversial tersebut, sudah tercatat sejumlah nama orang yang jadi korban. Berikut ini hasil rangkuman KompasTekno pada sejumlah kilas balik mengenai kasus-kasus yang terkait UU ITE tersebut.

1. Prita Mulyasari

Kasus Prita Mulyasari bermula pada 15 Agustus 2008. Saat itu, Prita menuliskan surat elektronik (e-mail) berisi keluhan kepada teman-temannya terkait layanan RS Omni Internasional di Tangerang. Namun, isi e-mail untuk kalangan terbatas itu tersebar ke sejumlah mailing list di internet.

Pihak RS Omni pun mengambil langkah hukum. Prita pun dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya enam tahun penjara.

Pengadilan Negeri (PN) Tangerang sempat memvonis bebas Prita, kemudian Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) mengganjarnya dengan pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan setahun. Prita akhirnya bebas setelahPeninjauan Kembali (PK) terhadap kasusnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 17 September 2012.

2. Muhammad Arsyad

Mantan aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, M Arsyad ditahan penyidik Polda Sulselbar akibat tuduhan menghina pengurus DPP Golkar Nurdin Halid. Pelapornya adalah Abduk Wahab yang merupakan orang dekat Nurdin Halid.

Tuduhan penghinaan yang dimaksud adalah status di BlackBerry Messenger (BBM) yang diunggah Arsyad, “No Fear Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!”

Dia ditetapkan tersangka pada 13 Agustus 2013. Dia pun sempat mencicipi lantai penjara hingga akhirnya penangguhan penahanannya dikabulkan pada 16 September 2013.

3. Ervani Handayani

Saat itu, Ervani Handayani kaget karena suaminya mendadak diberi pilihan: mengundurkan diri dari perusahaan atau terima mutasi. Padahal menurut suaminya, perjanjian kerja dengan Jolie Jogja Jewellery tidak mencantumkan soal mutasi pegawai.

Setelah mendengar cerita dari sang suami, pada 30 Mei 2014, dia pun mencurahkan kegelisahannya dalam laman grup Facebook Jolie Jogja Jewellery.

Namun ternyata, Ayas, yang namanya disebut dalam “curhat” itu pun melapor ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pada 9 Juli 2014, Ervina dipanggil polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ervina pun ditahan karena melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1 dan pasal 45.
Pada 17 November 2014, permohonan penangguhan penahanan ibu rumah tangga ini dikabulkan.

4. Florence Sihombing

Seorang mahasiswi kenotariaan Universitas Gajah Mada (UGM), Florence Sihombing sempat dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 1, dan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Penyebabnya adalah statusnya di jejaring sosial Path yang dinilai menghina warga Yogyakarta.

Hingga kini, Florence masih melanjutkan proses persidangan.

5. Fadli Rahim

Fadli Rahim seorang PNS di Kabupaten Gowa diadukan ke polisi karena diduga menghina dan mencemarkan nama baik Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Kasusnya berawal dari sebuah percakapan ala “warung kopi” yang terjadi dalam grup Line dengan anggota 7 orang.

Pria ini kemudian diproses polisi. Dia sempat merasakan dinginnya lantai penjara selama 19 hari, antara 24 November 2014 sampai 31 Desember 2014.Hingga akhirnya dihadapkan ke muka sidang.

Sekitar tahun 1930-an, koran Daulat Rakjat dikenal sebagai episentrum dari perdebatan para pemikir, pemerhati, hingga pemimpin bangsa. Bung Hatta memang berniat menjadikan artikel-artikel di Daulat Rakjatsebagai media pendidikan kader.

Tidak heran apabila Daulat Rakjat banyak memuat artikel yang memancing pro-kontra dan menjadi polemik di masyarakat. Apabila tulisan membuka wawasan bersama, polemik mengkristalkan pemikiran dari sejumlah pihak demi kebaikan bangsa dan pergerakan kemerdekaan.

Polemik di media cetak ketika itu berlangsung sedemikian sehat. Perdebatan diletakkan dalam konteksnya. Tidak ada pihak yang mendendam terhadap kontra opini dari pihak lain.

Dulu, warga masyarakat, terutama kaum terdidik, memang terbiasa bantah-berbantah di surat kabar. Namun, kini, ada istilah demokrasi di ruang digital. Lambat laun demokrasi digital menjadi alternatif dari diskursus di ruang media cetak dan diskusi melalui pertemuan langsung seperti yang terjadi di warung kopi.

Diskusi di warung kopi secara umum tentu lebih asyik dibandingkan dengan diskusi di media masa atau media digital. Namun, kemacetan di kota-kota besar menyulitkan perjalanan menuju warung-warung kopi.

Dalam perkembangannya, diskusi di ruang digital juga punya nilai positif karena menjangkau lebih banyak khalayak.

Ancaman

Persoalannya, tukar-menukar pemikiran atau sekadar pernyataan sikap melalui perangkat gawai ternyata dibatasi regulasi, yaitu lewat hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam perkembangannya, UU No 11/2008 tak sekadar mengatur, tetapi juga menebarkan ancaman. Ancaman itu datang dari Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 UU No 11/2008 menyebutkan, setiap orang yang melanggar Pasal 27 Ayat 3 diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Korban dari UU ITE itu tidak sekadar masyarakat biasa saat berhadapan dengan pemerintah, instansi tertentu, atau sebuah raksasa bisnis. Namun, UU ITE juga mengancam seseorang dalam relasinya dengan orang lain.

Tidak heran apabila kemudian ada kasus seorang teman melaporkan temannya akibat percakapan di Facebook, seorang warga ditahan hanya karena dinilai menghina seorang politisi, dan seorang ibu rumah tangga dipolisikan oleh atasan suaminya.

Dalam memproses dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita, polisi juga menggunakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Forum Demokrasi Digital mencatat, sejak pemberlakuan UU ITE tahun 2008, setidaknya ada lebih dari 70 kasus dilaporkan. Tidak jarang, terlapor harus dirampas kemerdekaannya dengan dibui.

Penahanan

Wahyudi Djafar dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai, ancaman pidana penjara paling lama enam tahun sebagai nilai negatif dari Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

“Terlapor menjadi amat mudah ditahan. Siapa pelapornya? Mereka bisa berbagai pihak, seperti kepala daerah, politisi, dan pengusaha,” ujar Wahyudi.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), polisi dapat langsung menahan tersangka yang diancam hukuman pidana lebih dari lima tahun. Ketentuan itu yang dijadikan senjata untuk membuat jera seseorang sebelum dapat dibuktikan apakah bersalah atau tidak. Penahanan seolah menjadi tujuan.

Uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE telah gagal. Untungnya, pemerintah menyadari sisi negatif aturan itu dan berupaya merevisi Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

Dalam sebuah dialog bertajuk kemerdekaan berekspresi di media sosial pada awal 2015, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta supaya revisi terhadap UU ITE dipusatkan pada pasal-pasal terkait pencemaran nama baik.

Persoalannya, draf revisi dari pemerintah hanya berupaya menurunkan sanksi pidana penjara dari enam tahun menjadi empat tahun. Dengan demikian, tertutup kesempatan bagi penegak hukum untuk langsung menahan seorang tersangka karena diduga melanggar Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

“Draf itu belum diterima DPR. Kami belum dapat mengkajinya,” kata anggota Komisi I DPR, Meutya Hafid. UU ITE telah ditetapkan sebagai UU Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2015.

Revisi UU ITE, yang mungkin segera dibahas seiring mulai bersidangnya para wakil rakyat pada pertengahan Agustus ini, dengan demikian setidaknya akan menguji seberapa besar komitmen kita untuk menumbuhkembangkan demokrasi dengan mempersilakan orang bebas berpendapat.

Pada akhirnya, kita berharap media sosial menjadi ekspresi dari masa depan kita. Tentu saja ada etika yang harus dijaga dalam menggunakan media sosial. Namun, etika adalah etika sehingga jangan ada sebuah regulasi yang justru meneror kita.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Agustus 2015, di halaman 5 dengan judul “UU ITE, Demokrasi, dan Dunia Maya“. ( http://nasional.kompas.com/read/2015/08/11/15070051/UU.ITE.Demokrasi.dan.Dunia.Maya?utm_source=tekno&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&)


Beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan kontroversial mengenai dikabulkannya grasi yang diajukan oleh Terpidana mati kasus narkotika yang hukuman bagi terpidana mati ini berubah menjadi penjara seumur hidup. Pemberian grasi tersebut kemudian di kritik oleh sebagian orang karena meskipun Terpidana mati tersebut berada di Penjara, tetapi diketahui masih melakukan kejahatan yang sama. Hal ini terungkap dari kesaksian seorang kurir yang membawa sabu-sabu seberat 77 gram dari India yang mengaku disuruh oleh terpidana.Pertanyaan  adalah bagaimana agar seseorang dapat dikatakan sebagai residivis? Bagaimana penerapan hukum/ ancaman hukuman bagi terpidana narkotika tersebut?

Jawaban:

Secara umum pengaturan mengenai Residivis (pengulangan tindak pidana) diatur di dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan dapat dikatakan sebagai residivis apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya;
  2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan ke­jahatan “samenloop”, bukan “reddive”);
  3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
  4. Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

(R. Soesilo dalam bukunya yang beijudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 318)

Dari ilustrasi kasus yang digambar kan, untuk tindak pidana narkotika tidak berlaku pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 486-488 KUHP kare­na terdapat aturan khusus yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), sehingga berdasarkan asas lex specialis derogate legi generate (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) berlakulah ketentuan dalam UU Nartkotika yang diterapkan kepada Terpidana tersebut. Pengaturan mengenai residivis dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 144 yang berbunyi:

Ayat (1) : “Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana seba­gaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksi- mumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)

Ayat (2): “Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang dapat dikatakan Residivis Tindak Pidana Narkotika jika melakukan pengulangan perbuatan melanggar ketentuan tindak pidana tersebut (dalam kurun waktu 3 tahun sejak perkaranya berkekuatan hukum tetap), dapat dilakukan penuntutan oleh Penegak Hukum (Jaksa) dengan pidana maksimum dari pasal tersebut, yang ditambah dengan 1/3 (sepertiga), sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun tidak berlaku ancaman pidana dengan tambahan 1/3 (sepertiga) (vide: Pasal 144 ayat (2) UU Narkotika.

Dengan demikian, jika terpidana narkotika seperti yang saudara maksud tersebut terbukti bersalah melakukan pengulangan (residivis) tindak pidana Narkotika, maka penerapan hukum/ ancaman hukumannya tidak berlaku ancaman pidana dengan tambahan 1/3 (sepertiga) karena yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi pidana pen­jara seumur hidup (setelah adaya grasi dari Presiden).