Iklan

Category: RESENSI BUKU


WHY NATION FALL


♦    Judul: Why Nations Fail

♦    Penulis: Daron Acemoglu & James A Robinson

♦    Penerbit: Profile Books, 2013

♦    Tebal: 529 halaman

♦    ISBN: 978-1846684302

Politik Kuat Rakyat Makmur

 

Secara geografis, Amerika Serikat bertetangga dengan Meksiko. Dilihat dari indikator ekonomi, keduanya bertolak belakang. Warga AS rata-rata tujuh kali lebih makmur dibandingkan dengan rakyat Meksiko. Lima ratus tahun lalu, Meksiko dengan suku Aztec-nya jauh lebih kaya. Baru pada abad ke-19, AS mengunggulinya. Gambaran tersebut mewakili potret kesenjangan pendapatan dan kualitas hidup yang banyak ditemukan di wilayah lain di dunia.

Ekonom Daron Acemoglu dan profesor ilmu pemerintahan James Robinson selama 15 tahun me- lakukan kajian untuk menemukan akar kegagalan yang membuat suatu negara didera kemiskinan. Penelusuran lintas zaman dan kawasan ini lebih menitikberatkan pada aspek politik dan ekonomi, tidak menyinggung peran geografis ataupun kultural. Kesimpulannya menyebutkan, dibutuhkan transformasi politik untuk mengubah negara miskin menjadi kaya. Politik dengan institusinya mencakup kekuasaan dan kapasitas negara untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat Institusi ini menentukan bagaimana kekuasaan politik didistribusikan kepada warga serta memengaruhi sistem pendidikan yang dianut. Institusi politik akan menentukan arah institusi ekonomi. Interaksi keduanya menciptakan daya stimulasi bagi dunia bisnis, mendorong tumbuhnya dunia usaha yang kompetitif, kondusif, dan terbuka bagi individu untuk berpartisipasi dalam pengembangan bisnis. Tanpa institusi politik yang sehat, mustahil tercipta institusi dan iklim ekonomi yang mendukung terciptanya negara kaya.

Iklan

BUKU 1

Judul          : Beberapa Tugas dan Wewenang Polri

Pengarang   : Irjen Pol (P) Prof. Drs. DPM Sitompul, SH, MH

Penerbit       : Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, Tahun 2004

Jumlah        : 196 Halaman

          Buku ini menuliskan tentang tugas Polri sebagai salah satu alat penegak hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.  Tugas ini sangatlah mulia dan merupakan tugas berat terlebih dalam prakteknya pelaksanaan tugas Polri cenderung bersifat individu.  Karena sifat tugas yang individu dan sarat akan pengambilan keputusan yang bersifat segera, maka setiap individu Polri melekat kewenangan diskresi.  Kewenangan diskresi mengandung maksud suatu wewenang yang diberikan kepada Polri untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral (Thomas J Aaron, 1960, 8).  Oleh karena itu supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maka perlu dibatasi dengan asas kewajiban.

Sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mengedepankan langkah-langkah preventif seperti patroli.  Selain untk lebih dekat dengan masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan warga, maka dengan berpatroli Polri lebih cepat bertindak jika sewaktu-waktu terjadi gangguan di masyarakat.  Agar pelaksanaan patroli dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan simpati masyarakat (sense of attention) serta dapat menumbuhkan rasa untuk membantu tugas Polri maka diperlukan kemampuan ideal anggota Polri.

Tugas-tugas Polri disamping menegakkan hukum di dalam negeri, juga terlibat dalam penegakkan hukum yang berlaku secara internasional.  Seperti dalam menangani kejahatan pada pesawat udara/penerbangan (konvensi Tokyo, 1963).  Begitu juga penegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku secara internasional (konvensi Wina, 1961) khususnya cara-cara menangani atau menghadapi misi diplomatik.

Tugas lain Polri adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.  Kemanunggalan Polri dengan wakyat sesuai dengan tugasnya maka Polri  diharapkan dapat memahami keinginan serta kebutuhan yang diharapkan masyarakat.  Atas keanekaragaman suku bangsa, maka Polri dapat sebagai pemersatu dengan menjada ketertiban dan keteraturan sosial yang terpelihara dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara.

Buku ini mengulas juga tentang wewenang penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana.  Dalam bab lain juga juga membahas tentang tugas Polri dan penerapan prinsip individualisme pidana kebijakan legislatif di Indonesia. Termasuk juga pertanggungjawaban tugas Polri jika melanggar hak asasi manusia. Konvensi Tokyo 1963 dan Konvensi Wina 1961 terhadap tugas Polri juga disinggung lebih mendalam.  Lebih jauh juga membahas tentang penggunaan senjata api dalam tugas Polri ditinjau dari aspek hukum pidana dan aspek hukum kepolisian.

BUKU 2

Judul          : Menjadi Fasilitator Genius (Kiat Mendampingi Masyarakat)

Pengarang   : Wahyudin Sumpeno

Penerbit       : Pustaka Pelajar, Edisi I, Yogyakarta, Oktober 2009

Jumlah        : 374 Halaman

Bagian satu membahas tentang cara memberdayakan sesama. Secara khusus dalam hal memfasilitasi, tergambar  dalam aspek kegiatan yakni menggali potensi dan kebutuhan; memecahkan masalah; memosisikan peran dan tindakan; mengajak masyarakat untuk berpikir; memberikan kepercayaan; kemandirian dan pengambilan keputusan; membangun jaringan kerja; menjadi pendamping yang efektif; menghayati kebutuhan masyarakat; menyadari kekuatan dan kelemahan diri; bekerja dengan penuh tanggung jawab; menikmati tugas; menetapkan prioritas; dan berpikir positif.

Bagian kedua berbicara tentang profesionalisme dan etika fasilitasi.  Bagian ini terlebih dahulu mendefinisikan tentang etika dan kode etik.  Selanjutnya lebih mendalam membahas tentang etika pendampingan; tanggung jawab profesi; aturan yang tegas dan lugas; kontrol kualitas dan kinerja; sanksi; kinerja dan pengembangan karier.

Bagian ketiga membahas tentang membangun kemitraan (partnership building).  Hal-hal yang dibicarakan antara lain tentang prinsip-prinsip kemitraan yaitu keterlibatan masyarakat; otonomi dan saling menguntungkan; pertanggungjawaban; keterbukaan; kebutuhan; kesetaraan; membangun hubungan dan saling menghormati; berbagi dalam visi dan informasi; mendukung penguatan masyarakat madani; penguatan kelembagaan masyarakat; dan profesionalisme.  Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kemitraan yaitu tujuan organisasi/kelompok masyarakat serta interaksi dan pola hubungan.

Bagian keempat membahas tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan.  Beberapa hal yang harus diketahui dalam pengambilan keputusan adalah analisis masalah dan klasifikasi keputusan; analisis situasi dan kondisi masyarakat; analisis partisipatif.  Sedangkan langkah-langkahnya yaitu melihat sesuatu yang tampak; mengumpulkan fakta; mengatur fakta; menunjukkan masalah sesungguhnya secara tepat; mengembangkan alternatif pemecahan; memilih alternatif terbaik.  Tata cara pengambilan keputusan diantaranya keputusan perseorangan; musyawarah-demokrasi; minoritas; aklamasi.

Bagian kelima menceritakan tentang menjalin komunikasi interpersonal. Terlebih dahulu dijelaskan mengapa perlu komunikasi personal. Selanjutnya dijelaskan tentang fungsi dan peran komunikasi dalam hubungan interperpersonal yaitu membangun jalinan personal; menggunakan persepsi orang lain; memberikan perhatian yang cukup; memberikan tanggapan yang bermakna; kemampuan diri merupakan indikator jalinan; memperhitungkan kesan pertama; dan saling percaya.

Bagian keenam menceritakan tentang berbicara efektif dalam masyarakat. Terlebih dahulu dijelaskan bagaimana menjadi pembicara efektif.  Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpenampilan berbicara adalah mengembangkan citra suara; kualitas suara; kecepatan suara; nada suara; intonasi suara; volume suara; penggunaan jeda.  Sedangkan kiat berbicara efektif yaitu memberikan semangat kepada orang lain; dan menggalang persahabatan.

Bagian ketujuh membahas tentang memberi dan menerima umpan balik. Pada awalnya memberikan definisi tentang umpan balik, karakteristik umpan balik, bentuk umpan balik.  Hambatan dalam memberi dan menerima umpan balik adalah kurangnya memahami pokok masalah; menyentuh ego dan harga diri.  Kapan saatnya memberikan umpan balik yaitu pada waktu yang tepat; menyampaikan yang positif dulu; sasaran umpan balik; sertailah dengan usulan; gunakan fakta secara obyektif.

Bagian kedelapan membahas tentang mengelola rapat dan pertemuan. Terlebih dahulu dijelaskan tentang bentuk dan jenis pertemuan. Sedangkan tahapan yang harus ditempuh saat rapat dan pertemuan yaitu tahap persiapan; tahap pelaksanaan; tahap kesimpulan dan penutup.  Bentuk rapat bisa berbentuk lingkaran; berbentuk U; dan berhadapan.

Bagan kesembilan membahas tentang mengelola media dan informasi. Dijelaskan tentang fungsi dan peran media.  Beberapa jenis media sebagai sumber informasi dapat berwujud seperti papan pengumuman; brosur, pamflet, poster, surat edaran; kotak saran dan kritik; foto dan dokumentasi.  Prinsip-prinsip dalam mengembangkan media informasi yaitu mudah; murah; menarik; mengena; menggugah; menantang.

Bagian kesepuluh membahas tentang negosiasi. Awalnya membahas tentang apa itu negosiasi; kapan negosiasi dilakukan.  Kriteria dalam menetapkan tujuan negosiasi yaitu rasional; konsistensi; realistis; koheren; dapat diukur.  Sedangkan tahapan negosiasi adalah persiapan; membuka negosiasi; proses negosiasi; penutup dan kesepakatan. Kekuatan tawar menawar dalam negosiasi dapat dipilih sebagai berikut memberikan tawaran tinggi; memberikan tawaran rendah; menawar lebih dulu; menawar terakhir.

BUKU 3

Judul          : Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)

Penyusun    : Mujahid A. Latief; T. Rifqy Thantawi; Hardian Aprianto;

                     M. Jodi Santoso; Ikhwan Fakroji; Yuniarti Widyaningsih;

                      Diani Indah Rahmitasari; Totok Suryawan

Penerbit       : Komisi Hukum Nasional, Edisi II, Jakarta, Desember 2007

Jumlah        : 358 Halaman

Bagian pertama mengulas tentang desain pembangunan hukum.  Awalnya membahas implikasi amandemen UUD 1945 terhadap perencanaan hukum yang tidak ada lagi GBHN yang ditetapkan oleh MPR  karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga Presiden terpilih menuntut reorientasi perencanaan pembangunan yang disandarkan pada janji-janji kampanye. Kemudian masuk ke ranah program hukum di daerah pasca Pilkada langsung. Selanjutnya yang terakhir membahas tentang pengadilan-pengadilan khusus. Disain pembentukan pengadilan khusus hanya akan disusun secara arbitrer dan tidak akan mencapai efektifitas pelayanan keadilan bagi masyarakat. Rekomendasi dari KHN agar disain pembentukan pengadilan khusus tidak sekedar ditentukan oleh keputusan politik DPR  bersama Presiden tanpa memperhatikan kenyataan di lembaga yudikatif.

Bagian kedua membahas tentang memberantas korupsi dan pencucian uang.  Berbagai lembaga pemberantasan korupsi dibentuk dan mengalami resistensi seperti Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibatalkan oleh MA tahun 2000, atau dimodifikasi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang dilebur kedalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya menjelaskan tentang menyederhanakan penanganan perkara korupsi, kemudian dilanjutkan dengan supervisi KPK dalam pemberantasan korupsi.  Selanjutnya membahas tentang tindak lanjut laporan BPK oleh DPR dan pemberantasan korupsi.  Diceritakan pula tentang penggunaan hukum perdata untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Kebutuhan untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif,   terkoordinasi diantara berbagai lembaga hukum (kepolisian, kejaksaaan dan KPK) dan tidak berjalan lambat. Aturan-aturan yang ada dirumuskan kembali secara lebih pasti dan rinci, sehingga menutup peluang diskresi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan sekaligus lebih memberikan kepastian hukum.

Bagian ketiga menceritakan tentang akuntabilitas lembaga penegak hukum dan advokat. Terlebih dahulu dibahas tentang penyalahgunaan wewenang Polisi dan Jaksa dalam peradilan pidana. Hal ini terjadi seperti terlihat saat penangkapan dan penahanan yang berkepanjangan oleh Polisi dan Jaksa, perkaranya tidak segera disidangkan, kekerasan dan penyiksaan, adanya mafia peradilan. Selanjutnya dijelaskan tentang transparansi dan akuntabilitas pengawasan Jaksa dan pengawasan terhadap KPK. Terakhir menjelaskan tentang pelanggaran kode etik advokat serta mekanisme pengaduan dan penyelesaiannya.  Setelah UU tahun 2003 tentang advokat diberlakukan, belum diikuti mekanisme yang jelas dan memenuhi standar akuntabilitas.

Bagian keempat membahas tentang profesi hukum dan pendidikan tinggi hukum.  Untuk menjadi profesional dalam praktek hukum, seorang sarjana hukum harus menjalani pendidikan lanjutan sesuai dengan profesinya masing-masing. Selanjutnya membahas standar minimum profesi Polisi dan Jaksa.  Khusus pembahasan Jaksa akan diuraikan tentang rekrutmen calon Jaksa, sistem pendidikan dan pelatihan Jaksa.  Pendidikan dan pelatihan bagi profesi hukum dirancang secara sistematik, terorganisir, dan diselenggarakan oleh satu lembaga. Kemudian membahas tentang perekrutan Hakim adhoc pengadilan niaga serta pendidikan dan pelatihan Hakim.  Selanjutnya menjelaskan tentang pendidikan profesi advokat. Semenjak berlakunya UU No 18/2003 tentang Advokat, seseorang yang ingin  menjadi advokat tidak ada kewajiban mengikuti pendidikan khusus.  Yang terkahir membahas tentang reformasi dan reorientasi pendidikan tinggi hukum.

BUKU 4

Judul          : Prasangka dan Konflik

Penyusun    : Prof. Dr. Alo Liliweri, MS

Penerbit       : LKiS, Cetakan II, Yogyakarta, Maret 2009

Jumlah        : 437 Halaman

Bab 1 membahas definisi etnik dan ras.  Istilah etnik dan ras identik dengan SARA yaitu suku, agama, ras dan antar golongan. Disini dijelaskan berbagai pendapat tentang etnik dan ras. Begitu juga terhadap definisi tentang ras dijelaskan secara detail menurut beberapa pendapat pakar.

Bab 2 membahas tentang etnik sebagai identitas sosial dan budaya. Dimulai dengan mengulas tentang apa yang menjadi identitas etnik.  Selanjutnya disebutkan faktor-faktor pembentuk identitas diri yang merujuk pada asal usul.  Identitas budaya diartikan sebagai rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang kita ketahui batas-batasnya.  Terdapat tiga bentuk identitas yaitu identitas pribadi, identitas sosial dan identitas budaya.

Bab 3 membahas tentang masyarakat majemuk dari multi etnik dan multikultur ke pluralisme dan multikulturalisme. Terlebih dahulu dijelaskan tentang makna dari masyarakat majemuk. Kemudian memahami pluralisme jika dihubungkan dengan konsep-konsep lain, makna pluralisme sebagai doktrin,  makna pluralisme dalam konsep ilmu pengetahuan (ilmu sosial). Makna multikulturalisme ditinjau dari konsep yang menjelaskan dua perbedaan, dihubungkan dengan konsep sosial, dikaitkan dengan pendidikan multikultural serta meultikultural sebagai sebuah idiologi.

Bab 4 memahami konsep mayoritas dan minoritas dalam masyarakat. Diawali dengan mengulas tentang makna mayoritas dan minoritas dari berbagai pakar. Mayoritas dan minoritas dapat dikatakan sebagai identitas baik sebagai identitas mayoritas, identitas minoritas dan identitas birasial. Terdapat beberapa tipe kelompok minoritas yaitu kelompok ras, kelompok etnik, kelompok agama dan kelompok berdasarkan jenis kelamin.

Bab 5  mengulas tentang hubungan antar ras dan antar etnik.  Diawali dengan menguraikan tentang interaksi sosial antar manusia meliputi empat unsur utama yaitu struktur sosial, tindakan sosial, relamensi sosial dan impresi manajemen.  Beberapa bentuk hubungan antar ras dan antar etnik yaitu asimilasi, akomodasi, adaptasi, migrasi, stratifikasi, kompetisi, eksterminasi, ekspulsi dan eksklusi, segresi, fusi.

Bab 6 menjelaskan tentang prasangka antar etnik.  Dijelaskan tentang definisi prasangka, sebab-sebab prasangka dan bentuk-bentuk prasangka. Selanjutnya memahami tentang diskriminasi, beberapa dimensi dari diskriminasi, tipe-tipe dari diskriminasi.  Beberapa tahap yang dapat mengurangi prasangka yaitu mengurangi cara berfikir yang etnosentris, berkomunikasi dengan memasuki kode simbolik pesan dari kebudayaan orang lain, melakukan desentralisasi relasi melalui kode budaya yang kita miliki, mencari dan menciptakan media antar budaya demi menyatukan simbol antar budaya.

Bab 7 memahami konflik antar etnik.  Terdapat beberapa mitos tentang konflik yang seringkali dikatakan benar padahal tidak selamanya benar. Menjelaskan pula pengertian dari konflik antar etnik, membedakan konflik dan persaingan, sumber-sumber konflik, tipe-tipe konflik.  Terdapat beberapa katagori faktor pendorong konflik berdasarkan konflik internal, konflik eksternal, konflik realistik, konflik tidak realistik.

Bab 8 memahami model proses dan penyelesaian konflik.  Diawali dengan pengenalan beberapa istilah menyelesaikan konflik yaitu pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik, transformasi konflik.  Beberapa model/strategi mengakhiri konflik yaitu meninggalkan konflik, menghindari konflik, menguasai konflik, melayani konflik, mencari pertolongan, bersikap humoris, menunda penyelesaian, kompromi, mengintegrasikan, dan konfrontasi.

BUKU 5

Judul          : Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan

                     (Dulu, Kini dan Esok)

Penyusun    : Jenderal Pol (P) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA

Penerbit       : PTIK Press, Jakarta, 2007

Jumlah        : 98 Halaman

Bab satu mengulas tentang pendahuluan. Sebagai pendahuluan, mengisahkan secara global isi dari bab demi bab. Diawali dengan pemberitaan di media massa tentang rancangan undang-undang keamanan nasional yang diprakarsai oleh Departemen Pertahanan.  Selanjutnya disinggung bahwa buku ini hanya menjelaskan tentang kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan kita.

Bab dua mengulas tentang perbandingan sistem kepolisian antar negara. Dikatakan bahwa untuk mempelajari sistem kepolisian antar negara harus diketahui secara lengkap tentang sejarah negara dan kepolisiannya; undang-undang dasar serta sistem ketatanegaraannya; hukum yang mengatur kepolisian; serta hukum yang menentukan fungsi utama dan tugas pokok kepolisian.

Bab tiga mengulas tentang sejarah singkat Polri sampai dengan era reformasi.  Sejarah singkat Polri berturut-turut diawali pada penjajahan Hindia Belanda; pendudukan Jepang; revolusi fisik; zaman Republik Indonesia Serikat; zaman demokrasi Parlementer; zaman demokrasi Terpimpin; dan zaman orde baru.

Bab empat mengulas tentang Polri di era reformasi. Dijelaskan bahwa bagaimana Polri di era reformasi.  Beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan posisi Polri yaitu pemisahan Polri dari ABRI; amandemen UUD 1945; lahirnya UU No. 2/2002 tentang Polri; reformasi Polri.  Secara tegas dikemukakan bahwa Polri telah mencanangkan reformasi Polri yang mencakup reformasi struktural; reformasi instrumental; dan reformasi kultural.

Bab lima mengulas tentang Polri dewasa ini.  Dijelaskan bahwa beberapa langkah yang telah dilaksanakan Polri dewasa ini adalah KOD sebagai penjabaran desentralisasi administratif Polri; kinerja Polri dibawah Presiden; dan pelaksanaan UU No.2/2002 tentang Polri. Di dalam pelaksanaan UU No. 2/2002 telah diuraikan tentang rumusan fungsi, tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang Polri; dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional; mewakili pemerintah RI dalam organisasi internasional; dan menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Bab enam mengulas tentang issue-issue sekitar Polri.  Issue-issue  yang terjadi di sekitar Polri yaitu adanya kerancuan istilah pertahanan dan keamanan; kepolisian nasional Indonesia dan otonomi daerah; kenapa Polri dibawah Presiden; Polri super body tidak ada yang mengawasi; Polri keenakan buat kebijakan sendiri dan laksanakan sendiri; kontroversi sekitar RUU Keamanan Nasional; serta hubungan TNI dan Polri.

Bab tujuh mengulas tentang Polri dan tantangan masa depan. Disini hanya membahas tantangan Polri kedepan berasal dari extern dan intern.  Ditinjau dari extern terlihat dari belum pulihnya krisis multidimensial, kejahatan transnasional. Sedangkan dari intern dikemukakan bahwa Polri harus serius dalam melaksanakan reformasi struktural, instrumental dan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

Alo Liliweri MS, Prof. Dr. Prasangka dan Konflik, PT. LkiS, Yogyakarta, 2009

Awaloedin Djamin, Jenderal Pol (P), Prof. Dr. MPA, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan : Dulu, Kini dan Esok, PTIK Press, Jakarta, 2007.

Komisi Hukum Nasional, Kebijakan Reformasi Hukum, Suatu Rekomendasi, KHN RI, Jakarta, November 2007

Sitompul DPM, Irjen Pol (P), Prof, Drs, SH, MH, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Divkum Polri, Jakarta, 2004

Wahyudin Sumpeno, Menjadi Fasilitator Genius, Kiat-Kiat Dalam Mendampingi Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Oktober 2009.

ADR DAN ARBITRASI


Judul:

ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitr&e Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum

Penults:

Suyud Margono

Editor:

Drs. Akhria Nazwar Sofyan Mansyur, S.Pd.

Perancang Isi:

Rizal Komang

Perancang Sampul:

Hari Pramono

Diterbitkan oleh:

Penerbit Ghalia Indonesia

Jl. Rancamaya Km. 1, Waning Nangka No. 47, Bojongkerta, Ciawi – Bogor Selatan 16720 Telp.: (0251) 240628 (hunting)

Fax: (0251) 243617 email: editorialydh@cbn.net.id

ISBN: 979-450-361 -4

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cetakan Pertama: Juni 2002 Cetakan Kedua: Agustus 2004

 

 

BAB I PENDAHULUAN

 

Salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada era globalisasi adalah moving quickly. Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era super industrialis sekarang telah mengantar umat manusia ke suatu kehidupan “dunia tanpa batas” (borderless world).[1] Keadaan ini digambarkan John Naisbitt[2] sebagai perubahan yang dihadapi manusia. Dunia yang dihuni manusia telah berubah menjadi global village (perkampungan global) dengan sistem perekonomian single economy. “The World moving from trade countries to a single economy. One economy. One market place”.

Perkampungan global dan kesatuan ekonomi dalam dunia tanpa batas dengan sendirinya membawa bangsa Indonesia ke kancah business in global village, free market, and free competition. Ini berarti bangsa Indonesia tidak dapat menampik kenyataan bahwa corak dan konsep pasar bebas dan persaingan bebas dalam segala bentuk terpaksa diterima sebagai kenyataan. Selanjutnya, untuk memperlancar dan menyehatkan free trade and free competition, bangsa- bangsa di dunia telah melahirkan multinational agreement atau persetujuan internasional. Tujuan utama persetujuan tersebut adalah untuk mewujudkan orde ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas.

Mitra dagang Indonesia diluar negeri menghadapi kenyataan bahwa kegiatan transaksi bisnis berkembang sangat cepat dan semarak. Imbasnya, kegiatan ekonomi dan bisnis dalam negeri pun mengalami kemajuan yang cepat. Setiap tahun ratusan kegiatan transaksi bisnis terjadi setiap hari, baik domestik maupun dengan dunia luar.[3]

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/ difference) antarpihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus di- selesaikan.

Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan, dan biaya produksi meningkat. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat.

Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa di antara para pihak yang terlibat, peranan penasihat hukum dalam menyelesaikan sengketa itu dihadapkan pada alternatif penyelesaian yang dirasakan paling menguntungkan kepentingan kliennya.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berla wanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum remedium) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang mem- butuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian

Seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang. Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah (quick and lower in time and money to the parties).

Di samping model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan (ordinary court), dalam praktek di Indonesia dikenalkan pula model yang relatif baru. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR (alternatif dispute resolution) yang di antaranya meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase.[4] Walaupun penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan model ADR, namun tidak menutup peluang penyelesaian perkara tersebut secara litigasi. Penyelesaian perkara secara litigasi tetap dapat dipergunakan manakala penyelesaian secara nonlitigasi tidak membuahkan hasil. Jadi, penggunaan ADR adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian Sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.[5]

Lembaga penyelesaian sengketa yang bertipe demikian yang akan dibicarakan dalam penulisan ini. Buku ini mencoba menemukan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan dapat memenuhi tuntutan suasana perdagangan bebas dan persaingan bebas dalam semaraknya perdagangan global.

Perjanjianmempakanprosedurdanundang-undangbagipihak- pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dan tidak dibenarkan untuk membatalkan ataupun mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak ataupun tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.[6]

Sahnya suatu perjanjian menurut hukum perdata Indonesia adalah apabila masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

a.                   sepakat dari mereka yang mengikatkan diri;

b.                  kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c.                   suatu hal tertentu;

d.                  suatu sebab yang halal.[7]

Apabila suatu perjanjian telah disepakati (konsensus) maka masing-masing pihak terikat karenanya dan berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mungkin saja mengalami hambatan-hambatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan perjanjian yang telah mereka lakukan. Pihak vang mengadakan perjanjian lazimnya sudah menyadari kemungkinan semacam ini mengingat pelaksanaan perjanjian tidak terjadi seketika, tetapi memerlukan tenggang waktu. Menyadari keadaan seperti ini dan keinginan untuk tetap menjaga kelangsungan hubungan baik yang telah terjalin, bahkan kadang-kadang juga menghendaki apabila timbulnya sengketa setidaknya diselesaikan tanpa diketahui pihak luar atau lain, di dalam perjanjian tersebut para pihak mencantumkan klausul khusus.[8]

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, antara lain:

a.       melalui perjanjian informal;

b.       melalui konsiliasi;

c.       melalui arbitrase;

d.       melalui pengadilan.[9]

Apabila masing-masing pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara baik-baik, penyelesaian sengketa tersebutdapatdiperjanjikan untuk diselesaikandiluarhukumacara. Janji yang telah disepakati bersama merupakan merupakan undang- undang bagi yang bersangkutan (pacta sunt servanda). Jadi, yang dijadikan dasar hukum dalam alternative dispute resolution atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya di luar hakim negara. Masalah ini diakui oleh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Berdasarkan UU di atas, cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak, apakah melalui proses peradilan ataukah menggunakan cara penyelesaian sengketa yang lain. Di Indonesia, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (dalam hal kontrak dagang) bebas menentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam mengambil keputusan bisnisnya.

Setelah sekian lama bergulat mengenai perlunya perubahan mengenai pedoman arbitrase yang sesuai dan dapat diterima, baik nasional maupun internasional, serta perlunya pelembagaan AIternative dispute resolution (ADR) melalui perangkat perundang- undangan, pada tanggal 12 Agustus 1999 pemerintah mengesahkan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang \rbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Model arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 rahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat iiselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa mengenai hak yang nenurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan mereka.


1              Keinichi Ohmae, Bordeless World, Harper Business (Printed in USA: Maknisey Company Inc. 1990), p. 12

[2]              Lihat John Naisbitt, Megatrend2000, Pan Books (Publised in Great Britain: Sidgwick & Jackson Ltd. 1990), p. 2

[3]              M. Yahya Harahap, Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa ( Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997) halaman 142

 

[4]               Wahyu Nugroho. Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. News letter No. 21, Juni 1995.

[5]              Basuki Rekso Wibowo.Studi Perbandingan Beberapa Model Altematif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Pro lustitia No. 4, Tahun 16, Qktober 1996, hlm 25

[6]              Pasal 1338 ayal (1) dan ayat (2) KUH Perdata.

[7]              Pasal 1320 KUH Perdata

[8]              Agnes M. Toar, Uraian Singkat tenlang Arbitrase Dagang di Indonesia, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995), him. 73 Ibid., him. 72

[9]              Ibud,hal 10


 

navy seal  

MISI GERONIMO DARI SAKSI UTAMA

JUDUL: NO EASY DAY: THE AUTOBIOGRAPHY OF A NAVY SEAL

PENULIS: MARK OWEN & KEVIN MAURER

PENERBIT: DUTTON, 2012

TEBAJ: XIII + 316 HALAMAN

ISBN: 978-0-525-95372-2

Sejak duduk di bangku SMP, Owen bercita-cita menjadi bagian dari Navy SEAL, pasukan khusus Angkatan Laut AS. Posisi itu dicapainya tahun 1998. Setelah serangan 11 September 2001, ia berangan-angan dilibatkan pada operasi pe- nangkapan Osama bin Laden. Keinginannya terkabul ketika ia bersama 24 anggota tim kecil Navy SEAL diterbangkan dengan dua helikopter khusus pada awal Mei 2011. Mereka terbang rendah menuju kota Abbottabad, Pakistan. Dalam operasi militer khusus dan rahasia yang digelar oleh AS, Owen adala salah satu anggota yang bergerak ke lantai tiga tempat persembunyian Osama, dan menyaksikan kematiannya.Sebagai saksi sekaligus pelaku, Owen tergerak untuk menuliskan kisahnya demi kebenaran operasi dengan nama sandi Geronimo itu. Meskipun dalam judul disebutkan sebagai otobiografi, nama Mark Owen sebagai penulis bukanlah identitas sebenarnya. Demi alasan keamanan, sejumlah nama anggota Navy SEAL disamarkan. Dengan alasan yang sama, Owen tidak membeberkan teknik, taktik, dan prosedur dalam melakukan penyerangan dengan tetap mempertahankan detail peristiwanya. Mulai dari kesuksesan mengidentifikasi keberadaan Osama, persiapan penyerbuan, kecelakaan yang menimpa salah satu helikopter, hingga konfirmasi melalui radio mengabarkan tewasnya pemimpin Al Qaeda yang tertembak di bagian kepalanya.

Dalam 14 tahun kariernya sebagai pasukan khusus, Owen bertugas untuk ratusan misi, termasuk di Afganistan, Irak, dan penyelamatan Kapten Richard Phillips dari perompak Somalia. Cerita pengalaman ini melengkapi pencapaiannya di Angkatan Laut yang ditinggalkannya pasca kesuksesan misi Geronimo.


SEJARAH TEORI HUKUM DAN PERKEMBANGANYA

Judul Buku : TEORI HUKUM
Penulis : Dr. Bernard L.Tanya,SH.,MH,dkk
Penerbit : GENTA PUBLISHING 2010
Tebal : xii+260 hlm

Buku ini mereferensi dari beberapa tulisan buku yang telah ada sebelumnya ditulis oleh beberapa ahli hukum yang menulis tentang perkembangan hukum dari zaman ke zaman. Tulisan dalam buku ini akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana hukum tersebut bisa dipahami oleh semua orang mulai dari sejarah maupun sampai kepada sosiologi hukum itu sendiri. Dalam buku teori hukum ini penulis menuliskan bagaimana konsep hukum dan teori hukum yang tumbuh sebagian besar berasal dari tradisi Barat. Penulis tidak serta merta menuliskan semua teori yang ada pada zamanya tapi setidaknya dari masing-masing teori yang dimunculkan bisa mencerminkan warna kosmologi dan semangat zamanya. Setiap bab buku teori hukum ini akan menjelaskan setiap teori dari masing masing zamanya, adapun beberapa bab terakhir akan menjelaskan tentang beberapa penjelasan makna dan kajian hukum.

Dalam Buku teori hukum ini ada ratusan teori yang dikelompokkan menjadi tujuh era /zaman hukum, misal dalam zaman klasik ada teori hukum artinya teori hukum tidak bisa lepas dari konteks budaya dan sejarah yang melatarbelakangi lahirnya teori itu, dalam zaman klasik teori hukum muncul karena berkorelasi dengan sosial budaya pada waktu itu. Sejarah awal teori hukum dimulai dari alam pikiran yunani kuno dan dalam era zaman klasik berbagai teori hukum yg muncul atau teori hukum yang dikategorikan teori hukum zaman klasik ada sejumlah konsep hukum atau yuridis yg muncul. Kalau kita lihat pada zaman klasik, sebenarnya sudah komprehensif teori hukum yang muncul pada waktu itu, hanya dalam perkembangan sejarah hukum ada yang bersifat kontinuitas (suistanable) dan diskontinuitas, kalau dibandingkan dari 6 konsep hukum pada zaman klasik yang perlu kita dalami dan yang perlu dikembangkan lebih dalam ialah konsep hukum dari plato ( hukum  sebagai keadilan) , Socrates ( hukum sebagai keajikan) dan ketiga hukum dari Aristoteles ( social etis ). Apa yg dikemukan dalam teori atau konsep hukum yang muncul terkait dengan masalah apa yang terjadi saat itu.

Pada abad pertengahan ada 2 teori hukum yang berkembang dalam era akhir keruntuhan zaman romawi dan diawal perkembangan Kristen disitulah muncul 2 teori dari St.Agustinus dan teori Thomas Aquinas basicnya adalah moral ajaran Kristen. Moralitas ajaran Kristen menjadi basis penjelasan teori hukum. Bahwa walaupun agustinus dan Thomas Aquinas mengakui bahwa moralitas Kristen adalah basis utama dari teori hukum mereka tapi mereka berpendapat bahwa selain dari hukum berbasis dari ajaran agama ( les eternal ) itu  juga diakui hukum positif ( les temporalis) , jadi ada 2 konfigurasi hukum yang dimunculkan yang menjiwai hukum positif dan  hukum positif yang dibuat manusia itu harus mengacu pada hukum ilahi.

Pada Era Renaissance subyek utama adalah manusia dengan kemampuan logika, kemampuan rasio, kemampuan berpikirnya yang menentukan tentang substansi hukum, apa yang menjadi hukum ditentukan manusia itu sendiri, hukum adalah buatan manusia. Era renaissance disini mulai ada pemisahan secara tegas antara gereja yang mengurusi akhirat dengan manusia  dengan kemampuan ilmu pengetahuan mengurusi masalah keduniawan. Pada era ini muncul john Bodin yang berpendapat  apa yang menjadi hukum positif adalah perintah penguasa yang sah dan teori ini menjadi pelopor teori kedaulatan Negaraselain itu ada dua tokoh pada era ini yaitu hobbes dan Grotius yang  lebih berbicara kepada apa yang menjadi substansi hukum, Hobbes mengatakan hukum sebagai tatanan keamanan sedangkan  Hugo menginspirasi muncul teori tentang hukum sebagai kesadaran sosialitas.

Pada Era Aufklarung manusia adalah individu-individu yang rasional, bebas, dan otonom. Mereka mampu menentukan jalan yang dianggap baik bagi dirinya , termasuk dalam membentuk institusi hidup bersama. Pada era ini muncul teori tentang hukum sebagai tatanan perlindungan hak hak dasar manusia. Dimana seperti John Locke,Immanuel Kant, Rousseau berpegang pada kebebasan individu dan keutamaan rasio. Selain itu ada Christian Wolff yang mengatakan bahwa tiada hukum tanpa kewajiban yang mendahului dan Wolff mengajukan tiga eselon norma yang menjadi norma hukum. Montesquieu membagi jenis jenis hukum menjadi empat dan lebih terkenal dengan teori nya tentang Trias Politica serta kebebasan politik. Hume menyampaikan teori tentang keadilan yang bertumpu pada keterjaminan pemilikan yang wajar serta memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Sedangkan pada teori Bentham terkenal dengan manusia sebagai manusia yang egois namun ini mendapat tantangan dari muridnya John stuart Mill yang menghubungkan keadilan dengan kegunaan umum.

Pada Teori hukum Abad 19 ditandai dengan terjadinya revolusi sosial ekonomi  terutama akibat revolusi industri. Bahwa hukum dikaitkan dengan kekuasaan serta revolusi industry pada waktu itu, kemudian kita akan melihat dalam konteks sosial disini suatu hukum apabila ada sanksinya, itulah bentuk hubungan antara hukum dengan kekuasaan. Beberapa tokoh dalam aliran ini adalah Karl Marx yang mengatakan bahwa hukum adalah legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Selain itu adalah bagaimana hukum yang dibuat  ideal bagi suatu bangsa dan masyarakat dikemukakan oleh Savigny, Jhering, Henry Maine. Sementara Durkheim menempatkan hukum sebagai moral sosial sebagai ekspresi solidaritas sosial yang bekembang dalam suatu masyarakat. Tokoh pada aliran ini berikutnya adalah tokoh beraliran positivisme hukum yaitu John Austin dengan analytical legal positivism bahwa ada kekuasaan yang memberikan perintah dan ada yang menurutinya, selanjutnya dari Ernst Bierling yang menyampaikan bahwa hukum itu ide umum tata aturan positiif.

Pada Teori hukum Abad 20 terbagi menjadi 3 aliran besar teori yaitu Teori Neo Kantian, Teori dari kubu Neo Positivisme dan teori dari kubu realism hukum. Teori hukum yang dikelompokkan dalam teori Neo- Kantian sebenaranya teori yang mengkritik  terhadap  positivism hukum dari john Austin bahwa hukum adalah perintah yang sah dari penguasa, kalau tadi mengkritisi postivisme hukum maka apabila kita masuk ke kubu Neo Postivisme hukum itu adalah untuk memperbaharui dari positivisme hukum sedangkan pada  teori hukum dalam Kubu realism hukum ini adalah hukum yang berkembang di Negara anglo saxon bahwa hukum yang memaknai bukan UU tapi keputusan hakim dan hukum itu adalah perilaku hakim . Dalam realism hukum ,hukum itu dimaknai secara kausitis sama yang berkembang sekarang dalam kenyataan sehari hari realism hukum sudah dilakukan polisi yaitu memberikan keputusan terbaik sesuai dengan kasusnya dengan memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Pada Teori hukum transisi disini penulis membahas bagaimana perkembangan teori hukum yang sedang berkembang saat ini yaitu teori hukum Responsive dari  Nonet Selznick dan teori hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo  dimana kedua teori tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Pada teori hukum Responsif mengatakan instrument  itu tidak hanya berdiri sendiri tapi harus ditata sehingga tujuan yang luas  bisa dicapai maka teori ini membandingkan represif dan otonom kemudian hukum Responsive adalah hukum yg berdasarkan pada substansif, hukum yang sifatnya inklusif membuka diri terhadap variable lain. Sedangkan pada teori hukum Progresif bahwa  keadilan itu harus dicapai sebagai tujuan dimana orientasi ke penegak hukum dihubungakan dengan nilai keadilan.

          Pada bab 4 sampai bab 6 selanjutnya penulis memuat tentang makna dan kajian tentang hukum. Pemaknaan hukum yang dikaitkan dengan beberapa tokoh teori hukum yang sudah ada pada bab sebelumnya. Selain itu penulis juga menyampaikan bahwa ilmu hukum sebagai ilmu praktis yang berpusat pada logika aturan sangat jauh dari memadai untuk mengkaji hukum yang berhakikat kompleks itu. Dalam Buku teori hukum ini maka kita bisa mengetahui dan mempelajari dalam buku ini yaitu pertama, hubungan antara ilmu hukum ,teori hukum dan filsafat hukum, memahami porsinya, ruang lingkup dan hubunganya. Kedua, masuk pada teori hukum yang perlu kita pahami yaitu pengelompokan atau tipolgi dari teori hukum. Dalam buku ini ada 7 kelompok Tipologi teori hukum dari zaman klasik hingga zaman kekinian. Pengelompokan teori hukum tersebut dilihat dari topologinya berdasarkan sejarah, social budaya dan pertanyaan apa yang akan dijawab. Pada zaman klasik berbeda dengan konteks pada era kekinian selanjutnya kita harus tahu Teori hukum apa yang masuk dalam kelompok zaman klasik, pertengahan dan seterusnya. Dalam buku ini kita akan mempelajari yaitu siapa ahlinya, apa nama teorinya, apa inti konsep ajaran dari teori hukum itu, selanjutnya bagaimana kita gunakan teori hukum tersebut untuk menjelaskan atau analisis masalah masalah hukum.  Untuk memahami terhadap lahirnya teori hukum harus melihat adanya 3 konteks : 1. Teori hukum tidak terlepas dari sejarah itu dibuat, 2. Teori hukum itu tidak terlepas dari konteks budaya dimana teori tersebut berkembang pada masa itu, 3. Teori hukum tidak terlepas dari mana suatu pertanyaan yang dijawab tergantung masalah hukum yang dijawab,analisis atau ditemukan penjelasanya berdasar teori hukum tersebut.

Buku ini sudah sangat baik dalam memberikan penjelasan terhadap teori hukum yang ada walaupun belum secara lengkap dapat ditulis. Akan tetapi buku ini sangat baik menjadi pegangan bagi para praktisi hukum terutama para penegak hukum sehingga dalam tugasnya bisa dapat menilai dimana teori hukum tersebut digunakan terutama dalam mengkaji dan analisa suatu masalah hukum.

LANDASAN TEORI HUKUM INTEGRATIF

Judul Buku : TEORI HUKUM INTEGRATIF
Penulis : Prof.Dr.Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.
Penerbit : GENTA PUBLISHING 2012
Tebal : xvi+128 hlm

Dalam buku ini, Prof. Romli Atmasasmita menunjukkan bahwa ia ingin merekonstruksi pemikiran Mochtar dan Satjipto dengan menghasilkan satu teori baru. Bermula dari analisis kritikalnya  terhadap teori hukum pembangunan Mochtar  Prof Romli secara terbuka mengemukakan bahwa teori Mochtar perlu direkonstruksi dari Social engineering menjadi social bureaucratic engineering. Dalam masalah birokrasi yang menjadi  perhatian utamanya diperlukan perubahan sikap mental kearah yang tidak koruptif melalui perundang-undangan dan tindakan yang represif. Prof Romli sangat prihatin dengan masalah penyalahgunaan wewenang dan korupsi dikalangan penegak hukum sehingga beliau mencari akar penyebab krisis penegakan hukum. Teori hukum Integratif yang ditulis dalam buku ini merupakan suatu penyempurnaan dari teori teori hukum sebelumnya yang bersumber dari teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan teori hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

Bagian pertama buku ini diawali dengan pertanyaan apakah hukum itu?, pertanyaan ini dimaksudkan untuk bersama- sama membahas dan mengkritisi  konsep hukum para tokoh sejak Socrates, Plato hingga pada generasi ahli filsafat  hukum abad ke 20. Akhir uraian bagian pertama diisi perkembangan mengenai konsep hukum menurut teori hukum alam, positivism sampai pada paham Sociological Yurispudence (Ehrlich) dan pandangan Roscoe Pound tentang hukum sebagai rekayasa social diserta dengan beberapa kritik terhadap aliran positivism hukum. Dalam buku karya Romli ini, ulasan-ulasan tentang positivisme hukum, aliran hukum alam (kodrat), studi hukum kritis, justru begitu menyita lembar-lembar halaman bukunya. Apa yang ingin disampaikan oleh Prof.Romli pada bab I bahwa konsep hukum dapat dipahami sebagai sistem norma (karakter normative), sebagai sistem perilaku ( behavior ) dan sebagai sistem nilai ( values ) yang merupakan bagian dari aktivitas masyarakat tertentu, pada waktu dan tempat tertentu. Uraian mengenai konsep hukum dengan tiga karakter tersebut merupakan inti teori hukum Integratif yang akan diuraikan dalam bagian kedua buku ini. Pada Bagian kedua buku ini menguraikan Teori Hukum Pembangunan dan perbandinganya dengan Teori hukum Progresif yang ditempatkan di bawah judul teori –teori hukum pembangunan di Indonesia. Pandangan Prof.Romli mengenai konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan penyelenggaraan Negara atau social and bureaucratic engineering yang diklaim sebagai Teori hukum pembangunan Jilid II melengkapi Teori hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja.

Buku yang ditulis oleh Romli Atmasasmita ini berangkat dari sikap skeptis masyarakat (dan penulis) terhadap penanganan perkara hukum di Indonesia, dengan kesimpulan bahwa kaum praktisi hukum di Indonesia telah ‘melupakan’ dan mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan terjebak pada ‘kotak normatif’ yang telah diwariskan oleh aliran Kelsenian yaitu konsep hukum sebagai kehendak penguasa. Teori Hukum Integratif sebenarnya tidak benar-benar berangkat dari upaya memulihkan teori Mochtar atau Satjipto dari kondisi ketidakmampuannya berjalan normal. Kedua teori ini juga tidak sungguh-sungguh ditempatkan sebagai dua pilar teori yang sepadan. Romli (2012: 85-86) menyebut teorinya sebagai Teori Hukum Pembangunan Generasi (Jilid) II. Secara terminologis, Romli sudah mencenderungkan posisi berdirinya di lingkaran pemikiran Mochtar daripada lingkaran pemikiran Satjipto.

Teori Hukum Pembangunan Generasi I (Mochtar) menyita tempat sebanyak 27 halaman dalam buku ini, berbanding dengan 9 lembar saja untuk Teori Hukum Progresif Satjipto. Satjipto Rahadrjo tidak memberikan definisi tentang hukum melainkan telah mengemukakan hukum harus dipandang oleh teoritisi dan praktisi hukum, untuk manusia bukan sebaliknya. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan hukum kritis ( critical legal studies)  bahwa pendapat Satjpto Rahardjo berbeda dengan pendapat Hart dan Ehrlich. Pemikiran Mochtar sejalan dengan pemikiran eugen Ehrlich tentang pandangan sosiologis terhadap hukum dan dengan Pound tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pandangan Satjipto berbeda dengan pandangan Mochtar kusumatmadja tentang konsep “Social engineering”, Satjipto  mengutip pendapat Olati dan menyebut sebagai “dark engineering”. Pengertian istilah pertama menempatkan peranan hukum sebagai pengendali aktivitas anggota masyarakat sedangkan pengertian istilah kedua menempatkan peranan hukum sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Kontribusi yang terpenting dari teori Satjipto, hanya ditekankan pada pemikiran bahwa hukum adalah sistem perilaku (system of behavior), suatu pemikiran yang sebenarnya juga sudah digarisbawahi oleh Mochtar ketika ia menyatakan hukum tidak hanya kompleks kaidah dan asas yang mengatur, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan. Kata “kaidah/asas” di sini menunjuk kepada unsur idiil dalam sistem hukum, kata “lembaga” merujuk ke unsur operasional, dan kata “proses” merujuk ke unsur faktual. Jika diilustrasikan, maka akan tampak bahwa Teori Hukum Pembangunan menelaah pada upaya penyeimbangan antara hukum positif (law in the books) dan hukum yang hidup (living law). Fungsi hukum dengan demikian mengarah pada sarana sebagai social order (sebagai fungsi paling konservatif dari hukum) sekaligus sebagai sarana social engineering. Ini berarti, pada tahap yang paling awal, hukum wajib mengarah pada pencapaian ketertiban sebagai syarat menuju kepada kepastian dan keadilan. Jadi, Mochtar tetap menempatkan keadilan sebagai tujuan paling ideal, sekalipun ia meyakini makna keadilan ini bisa sangat beragam. Semua ini diarahkan kepada keberhasilan pembangunan nasional dalam konteks [sosial] keindonesiaan. Mochtar sesungguhnya sudah menyinggung dengan sangat jelas arti penting aparatur pemerintah, yang oleh Romli disebut sebagai birokrat. Mochtar menekankan perlunya ada sense of public service  yang sebenarnya juga memposisikan birokrat sebagai “motor” dalam menggerakkan fungsi-fungsi hukum tersebut. Ini berarti, tiga hakikat hukum (sistem norma, perilaku, dan nilai) yang disebut oleh Romli dengan “tripartite character of the Indonesian legal theory of social and bureaucratic engineering” pada dasarnya sudah terkonsepkan di dalam Teori Hukum Pembangunan Generasi I dari Mochtar.

Mochtar tidak pernah secara eksplisit menyebutkan birokrat harus menjadi motor dalam Teori Hukum Pembangunan, atau tidak pernah memasukkannya sebagai unsur keempat dari sistem hukum sebagaimana diajukan oleh Romli dalam Teori Hukum Integratifnya. Romli di bagian lain dari bukunya mengakui bahwa pemikiran Mochtar sebenarnya sudah cukup lengkap mengakomodasi empat aspek yang diklaim sebagai unsur-unsur sistem hukum, yaitu substansi, struktur, budaya, ditambah dengan birokrasi. Ia mengatakan bahwa Mochtar telah berhasil menemukan apa yang dimaksud dengan konsep hukum dalam pengertian yang dinamis yang meliputi keempat unsur di atas sebagai suatu rangkaian yang berhubungan satu sama lain dan selalu dalam keadaan dinamis (bergerak) (Atmasasmita, 2012: 47). Hanya saja, ia menilai bahwa Teori Hukum Pembangunan belum mempertimbangkan sistem politik, sistem birokrasi, dan prinsip-prinsip “good governance” yang tidak sebesar gaungnya saat ini dalam birokrasi (Atmasasmita, 2012: 73).  Romli berkeyakinan bahwa Teori Hukum Pembangunan Mochtar lebih mengutamakan peranan hukum dan mengabaikan peran birokrasi dalam pembangunan nasional. Mochtar juga melihat arti penting yurisprudensi dan hukum kebiasaan sebagai sumber formal hukum, tetapi Mochtar tidak pernah memposisikan yurisprudensi dan [hukum] kebiasaan ke dalam satu kriteria, dengan memasukkan yurisprudensi sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini secara menakjubkan disarankan secara berbeda oleh Romli, dengan memberi usulan: “Seharusnya sistem hukum Indonesia dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan yurisprudensi termasuk ke dalam hirarki perundang-undangan” (Atmasasmita, 2012: 68).

Apabila tulisan demi tulisan Mochtar ditelusuri, sebenarnya akan mudah diketahui bahwa ia memang membuat banyak pernyataan tentang perlunya hukum didekati dari kaca mata sosiologi, antropologi, dan kebudayaan. Ia juga menekankan bahwa ahli hukum dalam masyarakat yang sedang membangun perlu mempelajari hukum positif dengan spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya. Pendekatan-pendekatan ini diperlukan demi tujuan agar hukum yang dibentuk oleh penguasa politik, terutama melalui perundang-undangan itu, mendapat dukungan masyarakat. Menurutnya, kekuasaan dapat memunculkan wibawa dan bertahan lama jika kekuasaan itu mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai. Dalam suasana seperti inilah hukum akan mampu memunculkan suasana ketertiban. Tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, menurut Mochtar, adalah ketertiban, yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.

Dengan segala upaya yang berhasil dipublikasikan dalam buku ini, Teori Hukum Integratif tampaknya belum berhasil membuat konstruksi baru atas pemikiran Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori Hukum Pembangunannya. Rekonstruksi baru akan terjadi apabila fondasi bangunan teori Mochtar dibongkar terlebih dulu, dikritisi, dan ditata ulang. Alih-alih melakukan rekonstruksi, pada hakikatnya bangunan Teori Hukum Integratif ini justru melakukan justifikasi atas teori Mochtar dengan sedikit memodifikasi “perabotan” di dalamnya, sementara di sisi lain pemikiran Satjipto Rahardjo (yang berada dalam kubu Realisme) tidak terlihat cukup signifikan kontribusinya dalam modifikasi ini. Namun, ironisnya Romli justru meminta agar Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo dijadikan salah satu rujukan untuk menyusun prediksi tentang arah pembangunan hukum di Indonesia di dalam Rencana Jangka Menengah (2010-2014) dan Jangka Panjang (2025) (hlm. 114).

Terlepas dari adanya penolakan oleh Romli terhadap sendi-sendi mendasar dalam pemikiran Satjipto, Teori Hukum Integratif tetap mengklaim bahwa teori Romli telah memadukan pemikiran Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut H.L.A. Hart (Atmasasmita, 2012: 97). Nama H.L.A. Hart disebut-sebut di sini karena Romli setuju dengan penolakan Hart atas pandangan positivistis ala Austinian, dengan menekankan pentingnya rule of recognition dalam konsep hukum dibandingkan dengan primary rules yang menekankan pada kewajiban anggota masyarakat untuk mematuhi undang-undang (Atmasasmita, 2012: 36). Jika Romli mengklaim teorinya mengambil sumber dari keduanya, tentu pembaca berharap dapat diberi ulasan bagaimana perpaduan itu dapat menjawab divergensi pemikiran seperti ini.

Pada satu bagian tulisannya, Romli menyatakan bahwa pendekatan “bureaucratic and social engineering” menggunakan konsep “panutan” dan “kepemimpinan” (Atmasasmita, 2012: 83). Dengan demikian, sebenarnya birokrat atau hakim, atau keduanya yang harus dijadikan “motor” menurut Teori Hukum Integratif, tetap belum benar-benar terjawab tegas. Juga apakah birokrasi yang lazim dimaknai sebagai jajaran eksekutif, mencakup pula para pembentuk undang-undang di jajaran legislatif?

Pada halaman 123 dari buku karya Romli, terdapat sebuah skema yang memperlihatkan sebuah pola hubungan antara rekayasa sosial dengan pikiran Mochtar (hukum sebagai sistem norma), pikiran Satjipto (hukum sebagai sistem perilaku), dan Romli sendiri (hukum sebagai sistem nilai). Bagi mereka yang terbiasa membaca buku-buku Satjipto Rahardjo era sebelum 1990-an, yaitu pada periode sebelum beliau mengintroduksi teori hukum progresifnya dan pikiran tokoh-tokoh seperti Talcott Parsons masih kerap dikutip, maka skema yang disampaikan oleh Romli ini agak sulit dipahami pembaca. Para pembaca akan memaknai bahwa rekayasa birokrasi hanya berkaitan dengan sistem norma dan sistem perilaku, sedangkan rekayasa masyarakat berkaitan dengan sistem nilai. Padahal dipahami bahwa nilai, norma, dan perilaku merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dibedakan. Rekayasa masyarakat, termasuk komunitas birokrasi, baru akan efektif jika befondasikan penanaman nilai-nilai. Norma hukum adalah konkretisasi dari nilai-nilai itu, yang pada gilirannya diejawantahkan melalui perilaku. Artinya, baik sistem norma (hukum positif) maupun sistem perilaku tetap perlu direkayasa agar sarat nilai, yang oleh Romli diamanatkan nilai-nilai ini antara lain harus bermuatan Pancasila.

Dengan membaca ulang pemikiran Romli, barangkali di bawah ini dapat dipandang sebagai upaya interpretasi (atau bahkan reinterpretasi). Pertama, Teori Hukum Integratif menempatkan sistem nilai, sistem norma, dan sistem perilaku sebagai sebuah rangkaian (mulai dari tataran abstrak ke konkret). Kedua, sistem norma (baca: peraturan perundang-undangan dan ditambahkan oleh Romli dengan yurisprudensi) diposisikan sebagai sumber acuan dalam proyek rekayasa masyarakat. Ketiga, rekayasa masyarakat itu sendiri mencakup di dalamnya rekayasa birokrasi. Buku ini sangat bagus untuk dibaca sebagai bahan pemikiran untuk para praktisi hukum pada saat ini dalam menyelesaikan masalah masalah hukum.

.

MENGURAIKAN TEORI HUKUM

Judul Buku : TEORI HUKUM 
Penulis : Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H.
Penerbit : CAHAYA ATMA PUSTAKA 2012
Tebal : vi+101 hlm

Dalam buku teori hukum yang ditulis oleh Prof.Sudikno bermanfaat bagi para pembaca untuk mempelajari teori hukum dengan pengendapan metodologis dalam mempelajari hukum sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik, uraian lebih jelas, serta wawasan yang lebih luas tentang hukum serta mudah menyelesaiakan masalah masalah hukum. Dalm buku ini penulis mencoba menguraikan tentang apa teori hukum itu, bagaimana hubunganya dengan dogmatic hukum serta luas lapanganya.

Pada Bab I akan dijelaskan tentang pengertian dan letak Teori hukum dari berbagai pendapat ahli hukum. Teori hukum yang kita bicarakan dalam buku Sudikno itu masuk dalam teori hukum di positivism hukum. Perlu dibedakan juga bahwa Teori hukum tidak sama dengan ilmu hukum. Teori hukum bukanlah ilmu hukum,sebaliknya ilmu hukum bukan teori hukum. Adanya tumpang tindih antara keduanya sehingga menimbulkan kebingungan pengertian Teori hukum bagi  para sarjana hukum oleh karena itu penulis mencoba memberikan pemahaman apa itu ilmu hukum sebelum mempelajari teori hukum. kalau kita lihat buku ini  membahas 3 bidang  hukum itu sendiri yaitu ilmu hukum itu sendiri, teori hukum itu sendiri dan  filsafat hukum itu sendiri. Ilmu hukum obyeknya hukum positif  atau disebut juga dogmatik hukum, sangat teknis kemudian berorientasi pada problem solving dan dikaitkan dengan masalah yang bersifat praktis, itulah substansinya dari ilmu hukum yaitu pertama, hukum positif ( hukum yang berlaku pd waktu dan tempat tertentu –ius constitutum) dan kedua, hukum yg diberlakukan pd masa depan ialah ius constituendo. Penulis juga menjelaskan bahwa Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum dengan perkataan lain ilmu hukum adalah obyek teori hukum. Sebagai teorinya teori maka teori hukum disebut sebagai meta teori ilmu hukum.Teori hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya , bukan mengenai hukum disuatu tempat dan di suatu waktu seperti halnya ilmu hukum. Dalam bab I penulis juga  menjelaskan tujuan mempelajari teori hukum dan ilmu hukum serta manfaat bagi para  praktisi hukum dalam mempelajari teori hukum karena ilmu hukum sering tidak memberi jawaban yang memuaskan.

Pada bab II dijelaskan bahwa kepentingan manusia selalu diganggu oleh bahaya disekelilingnya, oleh karena itu perlunya ada perlindungan maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berwujud kaidah social, termasuk didalamnya kaidah hukum. Tatanan kaidah social dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kaidah social dengan aspek kehidupan pribadi dan kaidah social dengan aspek kehidupan antar pribadi. Dijelaskan juga oleh penulis tentang fungsi dari kaidah hukum dimana kaidah hukum tersebut ada dalam kesadaran hukum dari manusia namun manusia sering melanggaranya. Pada bab ini penulis menjelaskan juga tentang peradilan dimana putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun kadang dalam putusan peradilan terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum maka hakim berdasarkan kebebasanya dapat memilikh keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau Negara. Peradilan dan pembentuk undang – undang  merupakan salah satu yang berdasarkan ilmu dalam kegiatan praktik hukum yang merupakan seni hukum. Pada akhir bab II ini penulis menjelaskan tentang ilmu hukum bukan saja dikenal sebagai ajaran hukum dan ilmu hukum yang kita pelajari selama ini yang merupakan ilmu peradilan ( ilmu pembentuk undang –undang ) , namum ilmu hukum disebut juga ilmu hukum dogmatic, ilmu hukum dalam arti sempit dan ilmu hukum dalam arti yang sesungguhnya karena meliputi sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan sebagainya selain itu ilmu hukum disebut juga ilmu hukum sistematis karena tugasnya mengurai secara sistematis kaidahhukum dari hukum positif.

Pada bab III penulis mencoba menjelaskan kembali apakah dogmatik hukum itu menurut pandangan dari beberapa ahli hukum. Kemudian Dogmatik hukum diartikan sebagai cabang ilmu hukum yang mempelajari hukum positif (hukum yang tertulis dan tidak tertulis) serta penyelesaian atau pemecahan masalah masalah hukum ( yurispudensi), kemudian dogmatik hukum itu dikatakan bukan ilmu dalam arti yang sebenarnya dalam arti bukan ilmu tentang das sein melaikan ilmu tentang das sollen maka dogmatic hukum bersifat praktis dan konkret. Obyek dogmatik hukum  pada hakikatnya meliputi asas hukum, peraturan hukum konkret, sistem hukum dan penemuan hukum. Penulis juga menjelaskan bagaimana hukum itu berlangsung melalui pikiran yang bersifat abstrak , umum dan mendasar  yang disebut asas hukum dan yang kemudian dikonkretisasi menjadi norma atau kaidah hukum dan selanjutnya dikonkretisasi  lebih lanjut menjadi peraturan hukum konkret. Jadi hukum direalisasi dalam empat tahap yaitu asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum konkret dan yurispudensi. Dalam ulasan terakhir dari bab ini penulis menjelaskan tentang penemuan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum karena Peraturan hukum yang ada tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan,melaksanakan dan menegakkanya. Dalam hal ini penulis mengatakan bahwa hukum harus dicari , ditemukan bukan diciptakan dan dalam menemukan hukum digunakan metode atau cara penemuan hukum.  Tugas penemuan hukum ini sangat berkaitan erat dengan apa yang dilakukan oleh hakim.

Pada Bab IV penulis menjelaskan tentang Filsafat hukum yang dimulai dengan pengertian kata filsafat menurut para ahli hukum. Menurut penulis bahwa filsafat ialah perenungan atau bertukar pikiran dengan dirinya sendiri sedalam dalamnya mengenai segala sesuatu dimulai dengan bertanya mengapa atau bagaimana. Kemudian filsafat hukum diartikan sebgai berusaha untuk mendalami sifat khas hukum dalam berbagai bentuknya, mencari das Ding an sich dari hukum dan hendak memahami hukum sebagai suatu prinsip yang ada didalamnya. Filsafat hukum mencoba menjelaskan apa yang dirasakan belum puas oleh Dogmatik hukum serta mempermasalahkan hal hal yang tidak dapat dijawab oleh dogmatic hukum. Dengan demikian semua permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan pada dasarnya dapat menjadi obyek filsafat hukum. Pada akhir dari bab ini Penulis juga menyampaikan tentang ruang lingkup dari filsafat hukum, tujuan pemberian kuliah  filsafat hukum dan dasar kekuasaan yang ditanyakan oleh filsafat hukum dalam hubungan antara hukum dengan kekuasaan.

Pada Bab V penulis menyampaikan tentang bagaimana sejarah lahirnya Teori hukum yang dimulai dari abad 19  dimana diawali dengan fenomena ajaran hukum umum. Ajaran  hukum umum adalah ilmu tentang das sein. Materialnya memang berupa peraturan tetapi tidak mencari isi norma, melainkan menentukan kebenaran tentang norma. Dari ajaran hukum umum ini lahirlah teori hukum dan teori hukum yang akan dibicarakan  ini berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan disuatu waktu. Teori hukum yaitu pengetahuan dalam pikiran kita tidak ada kaitanya yg bersifat praktis tapi mencoba menjelaskan dan menyelesaikan hal yg bersifat praktis sehingga dari situlah muncul sejumlah hipotesa hipotesa, kata teori hukum merupakan lawan dari praktek hukum karena  praktek hukum itu adalah obyek kajian  dr ilmu hukum , Seseorang yang dianggap meletakkan dasar teori hukum adalah Hans Kelsen ( 1881-1973) dengan menerbitkan suatu majalah yang  menggunakan nama teori hukum. Pada saat perang dunia ke II teori hukum menjadi kurang diperhatikan  akibat dari fasisme. Kemudian pada akhir bab ini penulis menjelaskan pengertian teori hukum dari beberapa ahli hukum, sifat dari teori hukum dan luas dari lapangan teori hukum itu.

Dari buku Teori hukum ini penulis mencoba menjelaskan teori hukum yang menguraikan aliran aliran teori hukum, bagaimana hubunganya dengan dogmatic hukum serta luas lapanganya. Jelas juga bahwa kita bisa mengetahui bagaimana hubungan antara ilmu hukum, Teori hukum dan Filsafat hukum dan para pembaca bisa mengetahui letak serta penjelasan dari masing masing bagian tersebut. Dari tulisan Prof Sudikno ini sangat bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi hukum untuk bisa mengetahui Teori hukum dalam kegiatan prakteknya sehari hari maupun dalam pengembangan ilmu hukum.