Iklan

Category: MASALAH KEPOLISIAN



PASAL PASAL MANDUL DALAM RUU KUHP TERKAIT DENGAN TUGAS  KEPOLISIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat mesti berhati-hati dalam merevisi Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang diajukan pemerintah.  Revisi KUHP itu dikritisi banyak kalangan karena dinilai mengandung “pasal-pasal karet” yang kontroversial dan ancaman bagi masyarakat. Pemerintah telah menyerahkan rancangan uu KUHP kepada DPR per 11 Desember 2012. Berkas revisi KUHP dengan surat R-88/pres/12/2012 itu memuat 766 pasal. Dibanding KUHP lama produk kolonialis Belanda ( wet boek van strafrecht ), revisi KUHP menambah 197 pasal. Namun rancangan  KUHP baru ini dikritisi sejumlah kalangan karena dinilai mengandung pasal controversial hingga pasal karet (hatzai artikelen ) yang dapat mengancam kebebasan. Beberapa pasal yang mendapat sorotan public antar lain  soal penghinaan kepada presiden (Pa­sal 265 dan 266), penyadapan (Pasal 300-303), soal komunisme (Pasal 212 dan 213), hingga soal santet (Pasal 293) dan hidup bersama (Pasal 485)[1] Pemerintah dan DPR diminta tidak memaksakan rekodifikasi secara menyeluruh terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pemaksaan terhadap rekodifikasi justru kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum. Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan, jika KUHP baru ber bentuk kodifikasi, hal itu dapat menimbulkan problem penyesuaian. “Nanti polisi, hakim, dan jaksa direpotkan dengan unsur yang berbeda-beda lagi,” ujarnya [2] Apabila RUU KUHP ini disahkan maka tentu saja juga akan menjadi tantangan tugas bagi Polri dalam penegakan hukum maupun proses penyidikan untuk menghadapi pasal pasal mandul atau pasal karet yang kadang menjadi bumerang bagi kepolisian. Kewenangan kepolisian tentu akan besar dengan bertambahnya sejumlah pasal dalam RUU KUHP sedangkan beberapa kewenangan yang ada sebelumnya masih banyak yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai tindakan kepolisian terhadap RUU KUHP pasal 293 tentang santet dan 485 tentang kumpul kebo.

1.2.   Permasalahan

a.         Bagaimana analisa hukum secara sosiologis dari RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485  ?

b.         Bagaimana tindakan kepolisian dalam RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485  terkait dengan pelaksanaan tugas  ?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Tulisan ini disusun dengan maksud yaitu menjelaskan tentang analisa hukum terhadap RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485 dan kewenangan kepolisian terkait dengan pasal pasal tersebut sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi petugas kepolisian dalam bertindak.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Fakta – fakta

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

(1) Setiap orang yg menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberi batuan jasa kpd orang lain bhw karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

(2)       Jika pembuat tindak pidana sbgmn dimaksud pd ayat 1 melakukan perbuatan tersebur untuk mencari keuntungan atau menjadikan sgb mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3

Penjelasan :

Ketentuan ini dimaksud utk mengatasi keresahan masyarakat yg ditumbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yg  secara hukum menimbulkan kesulitan dlm pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main Hakim sendiri yg dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yg dituduh sebagai Dukun teluh (santet)

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

Penjelasan :

Ketentuan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah “kumpul kebo”

 

2.2       Analisa  hukum terhadap pasal RUU KUHP 293 dan psal 485

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

Usulan revisi KUHP yang memasukkan santet ke dalam kategori tindak kejahatan yang dapat dipidana telah memicu polemik dalam masyarakat. Undang-undang yang mengatur suatu hal berdimensi su­pernatural seperti santet memang selalu kontroversial. Dalam kajian antropologi, san­tet merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena terkait cosmological belief masya­rakat, baik primitif maupun mo­dern. Kompleksitas makin tinggi bila santet dikaitkan dengan upaya pengaturan dalam undang-un­dang karena harus mendudukkan secara jelas dua hal: budaya dan tindak kejahatan (culture and criminal offense). Kejahatan terkait santet {wit­chcraft-related crime) harus dipahami dalam tiga kategori perbuatan. Pertama, perbuatan santet, terhadap orang lain yang menyebabkan luka, derita, nasib buruk, sakit, bahkan kematian. Kedua, syak wasangka/tuduhan terhadap seseorang sebagai dukun santet disebut witchcrqft accusations sebagai pelaku san­tet, acapkali memicu kemarahan massa yang berujung anarki.

Ketiga. tindakan main hakim sendiri oleh kerumunan orang (taking the law into people’s hands) terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun santet yang sering berakibat kematian. Di sinilah letak komplikasi masalah santet sebagai tindak ke­jahatan berkonsekuensi hukum. Karena itu, apabila kejahatan santet hendak diatur di dalam KUHP, harus didefinisikan lebih dulu jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana dan dipilah per­buatan mana yang dapat disebut tindak kejahatan.

Para ahli antropologi menyebut santet sebagai penjelmaan psychic phenomenon sehingga ti­dak ada fakta keras (hard facts) yang dapat menjadi bukti konkret untuk mendukung sangkaan atas suatu tindak kejahatan san­tet. Untuk menguatkan tuduhan bahwa seseorang telah menyantet orang lain pun biasanya hanya merujuk pada circumstantial evi­dence bukan empirical eviden­ce yang tecermin pada sikap iri, dengki, cemburu, marah, dendam, atau permusuhan satu orang dengan orang lain. Ketiadaan bukti fisik membuat hukum positif tidak bisa menjangkau tin­dak kejahatan santet atau menerima sebagai suatu realitas sosial

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Terkait kumpul kebo, itu merupakan semangat positif untuk meminimalisir adanya pemyalahgunaan seks atau perzinahan. Tetapi memang perlu dikonstruksikan dengan baik redaksinya sehingga tidak memunculkan multitafsir, disalahgunakan untuk menfitnah orang lain. Semangat RUU KUHP sesuatu yang perlu diapresiasi karena bagaimana pun, di budaya apa pun, adat apa pun di Indo­nesia ini, apalagi bicara norma agama semua sepakat tidak mengakui kumpul ke­bo, hubungan di luar pernikahan tidak dibenarkan. Dan masyarakat kita melihat itu bentuk kesalahan dan perbuatan terlarang dan itu harus diangkat menjadi norma hukum positif.

Perlu dipertegas, nikah siri itu syah sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang Pemikahan. Syarat syahnya pernikahan itu sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Walaupun ada komplikasinya di pasal 3 UU itu, harus tercatat di catatan negara. Jadi, kalau syahnya, nikah siri syah maka tercatat itu hanya tambahan sebagai persyaratan administratif. Oleh karena itu yang dilarang ini dalam kumpul kebo adalah orang yang berhubungan suami istri atau layaknya suami istri diluar ikatan pernikahan. Nikah siri itu ikatan pernikahan namun memang perlu mengkonstruksikan kalimatnva nanti di UU KUHP jangan sampai disa­lahgunakan untuk memfitnah orang lain tapi sebenaranya semangatnya sangat positif sekali.

Apabila kalau kita membahas pasal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:
1. Setiap orang, artinya setiap makhluk hidup yang bukan binatang dan bukan tumbuhan, bisa laki laki atau perempuan, tanpa disebutkan batasan umurnya, berarti bisa juga ABG atau bahkan anak – anak, bisa juga kakek nenek.

2. Melakukan hidup bersama sebagai suami istri, apakah yang dimaksud “hidup bersama sebagai suami istri” ? apakah satu rumah tidur bareng, atau dalam kamar hotel, kos kosan, siapa yang bisa mendefinisikan hidup bersama ?

3. Diluar Perkawinan yang Sah, dalam definisi UU perkawinan disebutkan perkawinan yang sah adalah apabila dicatatkan melalui lembaga resmi yaitu KUA atau Catatan Sipil, Perlu dipertegas, nikah siri itu syah sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang Pemikahan. Syarat syahnya pernikahan itu sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Walaupun ada komplikasinya di pasal 3 UU itu, harus tercatat di catatan negara. Jadi, kalau syahnya, nikah siri syah maka tercatat itu hanya tambahan sebagai persyaratan administratif. Oleh karena itu yang dilarang ini dalam kumpul kebo adalah orang yang berhubungan suami istri atau layaknya suami istri diluar ikatan pernikahan. Nikah siri itu ikatan pernikahan namun memang perlu mengkonstruksikan kalimatnva nanti di UU KUHP jangan sampai disa­lahgunakan untuk memfitnah orang lain tapi sebenaranya semangatnya sangat positif sekali.

2.3       Tindakan kepolisian  terhadap pasal RUU KUHP 293 dan psal 485

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

Santet adalah suatu fenomena yang penuh misteri dalam dua konteks. Pertama, santet melibatkan kekuatan gaib yang tidak bisa dideteksi indera manusia sehingga sangat sulit untuk melakukan obyektivikasi. Obyektivikasi adalah suatu proses mematerialkan (baca: membuktikan) suatu gejala sosial agar dapat diamati, diidentifikasi, dan dieksaminasi oleh banyak bukan hanya satu orang untuk diterima sebagai peristiwa faktual atau kenyataan obyektif. Kedua, perbuatan santet selalu tersembunyi dan dilakukan di suatu wilayah di luar jangkauan pengamatan langsung orang lain sehingga tidak ada yang dapat mengklaim tuduhan santet berdasarkan observasi dan bukti empiris. Dukun santet bekerja memanfaatkan kekuatan gaib atau memanipulasi magic power. Dalam konteks ini, hukum for­mal yang bersandar pada pembuktian empiris seolah tidak berdaya ketika ada tuntutan untuk memprosekusi tindak kejahatan santet. Bagi aparat penegak hukum yang mencoba melakukan penyidikan dan membuktikan tindak pidana santet akan mengalami kesulitan dikarenakan kedua hal tersebut diatas yaitu kesulitan dalam mendeteksi melalui panca indera manusia dan kedua santet dilakukan dimana saja dan tidak bisa kita ketahui.

Apabila terjadi tindak pidana Santet dan menimbulkan korban maka timbul pertanyaan bagaimana dan mulai dari mana dari pihak penyidik kepolisian akan mulai menyidik. Kepolisian pasti akan berusaha mencari pembuktian yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana Santet, namun timbul pertanyaan apakah korban mengetahui pelakunya yang melakukan tindak pidana Santet ? Adakah saksi yang mengetahui tentang tindak pidana Santet tersebut? Apakah  penyidik   memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana santet? Bagaimana proses pembuktikan tindak pidana santet tersebut hingga ke pengadilan ? Apabila seseorang yang menyatakan memiliki kemampuan gaib dan dengan kemampuanya dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan masyarakat yang menjadi korban santet apakah juga dapat dipidana ? Dalam RUU KUHP pasal 293 disebutkan setiap orang yg menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Apabila dengan disahkanya RUU KUHP pasal 293 apakah ada orang yang ingin melakukan santet akan menyatakan dirinya sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut ? tentu saja tidak karena para pelaku tersebut sadar bahwa apabila mereka menyatakan memiliki kemampuan gaib maka akan menjadi tersangka dan dapat dipidana dan diproses hukum. Dan para pelaku yang ingin memanfaatkan seseorang yang memiliki kekuatan Gaib untuk melakukan santet tentu sadar tidak akan berhubungan dengan orang yang sudah dikenal memiliki kekuatan gaib karena akan sangat mudah tercium dan terungkap apabila melakukan tindak pidana santet. Dalam perumusan pasal 293 RUU KUHP ini lebih kepada seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melakukan kejahatan tapi bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melawan kejahatan gaib tersebut. Dengan munculnya permasalahan tersebut maka pihak kepolisian kemudian akan kesulitan dalam penegakan hukum karena masih banyaknya presepsi serta belum jelas pendefinisian tindak pidana santet ini. Apakah juga masyarakat yang meminta tolong terhadap seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk menyembuhkan seseorang yang menjadi korban kejahatan gaib harus juga diproses hukum, apabila ini dilakukan maka polisi juga akan melakukan tindakan yang kontraproduktif sedangkan saat ini banyak aparat kepolisian di Indonesia sadar dan mengakui bahwa seseorang yang memiliki kekuatan gaib bisa melawan kuasa gelap dan mengusir roh jahat sehingga aparat pun akan ragu dan tidak mungkin melaksanakan penegakan hukum terhadap orang yang memiliki kemampuan gaib tersebut.  Selain itu pihak penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan dalam proses pembuktian dan  penyidikan dalam tindak pidana santet akan mulai timbul keraguan dalam proses pembuktian karena masalah yang dihadapi tidak dapat dibuktikan secara empiris dan logika manusia. Apabila keraguan ini sudah muncul maka akan timbul keenganan dari penyidik untuk menerima dan melanjutkan proses penyidikan santet tersebut.

Dilain pihak sebagian masyarakat bisa memaklumi kesulitan pembuktian tindak kejahatan santet dalam penegakan hukum. Bagi pihak lain, terlebih lagi korban santet, ketidakberdayaan aparat penegak hukum mengadili tindak kejahatan santet menjadi alasan menggerakkan mob justi­ce. Suatu bentuk peradilan ko- munal melalui mobilisasi massa dan digerakkan logika massa Mob justice cenderung eksesif karena ia merefleksikan public out­rage yang menjelma dalam aksi brutal, seperti membakar orang yang dituduh dukun santet. Hal ini juga menjadi permasalahan apabila pihak kepolisian tidak melakukan penegakan hukum akan muncul aksi main hakim sendiri oleh masyarakat.

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Kriminalisasi Kumpul kebo disebutkan dalam RUU KUHP dalam pasalnya yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak Rp 30 juta,” pasal 485 Rancangan KUHP. Dengan adanya Kriminalisasi pasal tersebut maka penulis memprediksikan  sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum “nakal” akan berpesta pora, mereka akan “menjebak” pasangan yang masuk kamar hotel berduaan, dan dengan mudahnya mereka akan menangkap setiap pasangan yang tidak dilengkapi surat nikah resmi.
2. Hotel akan menjadi sasaran “sweeping” aparat dan kita tidak menutup mata mereka dapat pemasukan dari pasangan yang belum menikah, demikian juga para pengusaha kos-kosan dan kontrakan.  Selain itu pengusaha tersebut akan mengeluarkan biaya ekstra kepada aparat agar tidak di “sweeping”.

3. Banyak orang akan merasa “tidak nyaman” dengan undang – undang ini karena menarik area paling “privacy” seseorang ke dalam ranah hukum.

            Pihak kepolisian juga akan menghadapi masalah yang sama yaitu adanya keraguan melakukan penegakan hukum terhadap pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo walaupun tujuanya positif namun akan bertentangan dengan adat dan budaya dibeberapa daerah di Indonesia yang mengakui adanya kumpul kebo. Tentu saja seperti di masyarakat yang memiliki budaya hidup bersama ( kumpul kebo ) akan menjadi kontraproduktif apabila pihak kepolisian melakukan penegakan hukum. Kemudian pasangan belum menikah yang tinggal serumah bagaimana pihak kepolisian dapat mengkategorikan kumpul kebo, dan  seandainya kedua  pasangan yang kumpul kebo tersebut sudah sepengetahuan dari keluarganya masing masing apakah juga dikategorikan kumpul kebo dan diproses pidana. Dalam  mendefinisikan hidup bersama apakah pihak kepolisian memiliki definisi terhadap hidup bersama dan kategori melanggar hukumnya seperti apa sehingga hidup bersama ( kumpul kebo ) dapat diproses oleh hukum pidana. Kemudian untuk memproses tindak pidana kumpul kebo ini apakah ada yang melapor atau petugas yang langsung menangkap langsung juga masih menjadi masalah yang menjadi pertanyaan. Beberapa masalah ini tentu saja akan menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kumpul kebo. Kembali lagi adanya keraguan penyidik untuk mendefinisikan tindak pidana ini menjadi keraguan untuk bertindak sehingga menjadikan pasal ini sebagai pasal yang mandul.

BAB III

PENUTUP 

Dengan adanya RUU KUHP mengenai pasal 293 ( santet ) dan pasal 485 ( kumpul kebo )  maka menimbulkan multi tafsir dan belum adanya definisi yang  jelas terhadap kedua pasal tersebut sehingga dalam proses penyidikan akan mengalami kesulitan dalam pembuktian sehingga akan mempengaruhi tindakan dan kewenangan penyidik untuk melakukan penegakan hukum. Apabila pihak kepolisian melakukan penegakan hukum  tentu akan menimbulkan kontra produktif dengan budaya masyarakat di Indonesia yang masih banyak memiliki kepercayaan terhadap ilmu gaib serta kumpul kebo yang dibeberapa daerah di Indonesia diakui oleh masyarakatnya.  Perlunya juga untuk mengawasi tindakan aparat kepolisian yang nantinya akan memanfaatkan pasal pasal tersebut untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya.

 

 


[1]              Koran kompas,Ancaman pasal karet, hari  senin tanggal 8 April 2013 hal.1

[2]              Koran kompas, RUU KUHP berpotensi timbulkan kekacauan hukum, hari  jumat 12 April 2012

Iklan

CYBERCRIME


BAB I

PENDAHULUAN

1.       Pandangan umum

Sejalan dengan kemajuan teknologi informatika yang demikian pesat, melahirkan internet sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan umat manusia. Internet, yang didefinisikan oleh TheU.S. Supreme Court sebagai: “international network of interconnected computers” (Reno v. ACLU, 1997), telah menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi setiap orang bukan saja sekedar untuk berkomunikasi tapi juga melakukan  kapan saja dan di mana saja.

Saat ini berbagai cara untuk dapat berinteraksi di “dunia maya” ini telah banyak dikembangkan. Salah satu contoh adalah lahirnya teknologi wireless application protocol (WAP) yang memungkinkan telepon genggam mengakses internet, membayar rekening bank, sampai dengan memesan tiket pesawat. Beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan penyedia jasa akses internet di Indonesia, berencana untuk mengembangkan televisi digital virtual studio untuk wilayah Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya (Bisnis Indonesia, 07/07/2000). Televisi digital yang rencananya akan menyajikan informasi terkini di bidang keuangan, bisnis, teknologi informasi dan pasar modal selama 24 jam ini menggunakan jaringan internet dan satelit sebagai media operasionalnya.

Melihat perkembangan ini, para pengamat dan pakar internet berpendapat bahwa saat ini internet sedang memasuki generasi kedua, yang mana ciri-ciri dan perbandingannya dengan internet generasi pertama adalah sebagai berikut:

  Internet generasi I Internet generasi II
Tempat mengakses Di depan meja Di mana saja
Sarana Hanya PC Peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet
Sumber pelayanan Storefront Web e-service otomatis
Hubungan antar provider Persaingan ketat Transaksi
Lingkup aplikasi Aplikasi terbatas e-service modular
Fungsi IT IT sebagai asset IT sebagai jasa

Sumber: Bisnis Indonesia

Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tersebut membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori mengatakan: “crime is a product of society its self“, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut sebagai cybercrime. Walaupun jenis kejahatan ini belum terlalu banyak diketahui secara umum, namun The Federal Bureau of Investigation (FBI) dalam laporannya mengatakan bahwa tindak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai cybercrime telah meningkat empat kali lipat sejak tiga tahun belakangan ini (Indonesian Observer, 26/06/2000), di mana pada tahun 1998 saja telah tercatat lebih dari 480 kasus cybercrime terjadi di Amerika Serikat ( http://emergency.com/cybrcm98.htm). Hal ini membuat lebih dari 2/3 warga Amerika Serikat memiliki perhatian serius terhadap perkembangan cybercrime, sebagaimana hasil polling yang dilakukan EDI, suatu perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang TI (Indonesian Observer, 26/06/2000).

2.       Apakah Cybercrime itu?

Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai computer crime. TheU.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai:”…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution“. Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development, yaitu: “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data“. Andi Hamzah dalam bukunya Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer (1989) mengartikan: “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal“.

Dari beberapa pengertian di atas, computer crime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas computer crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih (Wisnubroto, 1999).

Perkembangan pesat internet telah menimbulkan berbagai sengketa dan konflik hukum yang cukup serius bagi pemakainya. Banyak berbagai persoalan yang tidak terduga sebelumnya, dalam lima tahun terakhir ini bermunculan.  Ini tidak lain akibat pesatnya akselerasi teknologi informatika. Salah satunya terjadinya kemajuan yang tidak terduga dalam bentuk-bentuk e-commerce termasuk e-government. Dalam tatanan konvensional transaksi-transaksi yang dilakukan melalui media Internet di Indonesia belum dapat dijangkau hukum.

Karena kejahatan ini potensial menimbulkan kerugian pada beberapa bidang : politik, ekonomi sosial budaya yang signifikan dan lebih memprihatinkan dibandingkan dengan ledakan bom atau kejahatan yang beintensitas tinggi lainnya bahkan dimasa akan datang dapat mengganggu perekonomian nasional melalui jaringan infrastruktur yang berbasis teknologi elektronik (perbankan, telekomunikasi satelit, jaringan listrik dan  lalu lintas penerbangan, dsb)

Dalam hal ini, Polri sebagai aparat penegak hukum secara serius mengantisipasi Cyber Crime dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan kejahatan internasional yang menggunakan hi-tech karena kejahatan ini sangat intens, jangkauannya sangat luas serta pelaku rata-rata mempunyai intelektualitas yang tinggi dan mempunyai komunitas tersendiri serta memerlukan penanganan secara komprehensif.

BAB II

KASUS DAN PERMASALAHAN

Internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer tapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Apalagi pada saat internet sudah memasuki generasi kedua, perangkat komputer konvensional akan tergantikan oleh peralatan lain yang juga memiliki kemampuan mengakses internet.

Hal ini akan lebih jelas terlihat pada perkembangan tindak kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan komputer sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

  Pra-Internet Internet generasi I Internet generasi II
Locus terjadi pada satu sistem komputer atau pada Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN). selain masih pada satu sistem komputer, LAN atau WAN, juga di internet cenderung hanya terjadi di internet
Sarana perangkat komputer menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan internet menggunakan peralatan apapun, yang terhubung dengan internet
Sasaran Data dan program komputer segala web content segala web content
Pelaku menguasai penggunaan komputer menguasai penggunaan internet sangat menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya
Lingkup Regulasi regulasi lokal regulasi lokal sangat membutuhkan regulasi global

Tabel di atas memperlihatkan dua hal yang signifikan pada kejahatan di internet generasi kedua, yaitu pelaku dapat melakukan kejahatan tersebut di mana pun (mobile) dan dengan peralatan apapun. Hal inilah yang membuat penggunaan istilah cybercrime atau kejahatan di internet akan lebih relevan dibandingkan istilah computer crime.

Meskipun begitu, ada upaya untuk memperluas pengertian computer agar dapat melingkupi segala kejahatan di internet dengan peralatan apapun, seperti pengertian computer dalam The Proposed West Virginia Computer Crimes Act, yaitu: “an electronic, magnetic, optical, electrochemical, or other high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility or communications facility directly related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated typewriter or type-setter, a portable hand-held calculator, or other similar device” (http://www.cybercrimes.net/). Namun begitu, tetap saja pada prakteknya pemahaman publik akan pengertian computer adalah perangkat komputer konvensional (PC, Notebook, Laptop) yang biasa terlihat.

 

3.       Beberapa Bentuk Cybercrime

Adapun kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokan dalam beberapa bentuk, antara lain:

  • Unauthorized Access to Computer System and Service

  Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.

Kita tentu tidak lupa ketika masalah Timor Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker (Kompas, 11/08/1999). Beberapa waktu lalu, hacker juga telah berhasil menembus masuk ke dalam database berisi data para pengguna jasa America Online (AOL), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang e-commerce, yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi (Indonesian Observer, 26/06/2000). Situs Federal Bureau of Investigation (FBI) juga tidak luput dari serangan para hacker, yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini dalam beberapa waktu lamanya (http://www.fbi.org).

  • Illegal Contents

  Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.

  • Data Forgery

  Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

  • Cyber Espionage

  Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized.

  • Cyber Sabotage and Extortion

  Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber-terrorism.

  • Offense against Intellectual Property

  Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

  • Infringements of Privacy

  Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

4.       Kendala yang dihadapi Polri sebagai aparat penegak hukum.

 

Berbagai bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi tersebut di atas, kadang kala berbenturan dengan berbagai factor yang merupakan kendala dalam penegakkan hukumnya. Adapun factor factor yang mempengaruhi tersebut, diantaranya :

  1. a.                  Perangkat hunum yang belum memadai.

Undang-undang atau perangkat hukum positif adalah instrument terakhir dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penyidikan karena penerapan delik-delik hukum yang salah akan mementahkan penyidikan yang dilakukan. Walaupun penyidiknya sudah mampu dan memahami profil dan budaya para hacker / preker, teknik-teknik serta modus operandi para hacker / preker[1], serta sudah didukung oleh laboratorium yang canggih sekalipun.

Namun fakta-fakta yang ada menunjukan bahwa hukum selalu ketinggalan dengan teknologi sebagaimana dikatakan oleh Panji R Hardinoto (2000), hukum sebagai produk perkembangan social budaya (termasuk teknologi) disadari atau mau tidak mau, hukum  selalu tertinggal oleh technologi driven yang dominant.

Jaringan komputer telah melingkupi dunia. Agar sistem terhindar dari penyalah gunaan diperlukan adanya pembakuan konstruksi dan operasi yang bersifat internasional. Bagi Amerika Serikat dinas penegakkan hukumnya yang bisa bergerak secara internasional adalah “Federal Bereau of Investigation”(FBI).

Untuk memberikan juridiksi kepada FBI inilah maka tahun 1977 pernah diajukan sebuah rancangan Undang-undang tetapi gagal. Kemudian dalam tahun 1979 dicoba lagi untuk mengajukan rancangan Undang-undang lain, tetapi gagal lagi, belum diperoleh persetujuan dari kongres mengenai pengesahan dari rancangan undang-undang ini.[2] Hingga tahun 1981 rancangan undang-undang ini masih tetap menunggu keputusan kongres. Sebagian besar isi dari rancangan undang-undang yang masih terkatung-katung ini telah diterbitkan dalam “Congressional Record” dan dalam sebuah majalah perdagangan, ”Computer World”.[3]

b.         Fasilitas Komputer Forensik

Untuk membuktikan jejak-jejak para hacker, cracker,dan precker dalam melakukan aksinya, terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polri belum memadai karena belum ada Computer Forensik[4]. Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai Fasilitas Forensic Computing yang memadai.

BAB III

PEMBAHASAN

5.       Karakteristik Cybercrime

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, cybercrime memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu antara lain:

  1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.
  2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet.
  3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
  4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
  5. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

 

6.       Perang Melawan Cybercrime

Saat ini berbagai upaya telah dipersiapkan untuk memerangi cybercrime. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul “Computer-Related Crime: Analysis of Legal Policy “. Laporan ini berisi hasil survey terhadap peraturan perundang-undangan Negara-negara Anggota beserta rekomendasi perubahannya dalam menanggulangi computer-related crime tersebut, yang mana diakui bahwa sistem telekomunikasi juga memiliki peran penting dalam kejahatan tersebut.

Melengkapi laporan OECD, The Council of Europe (CE) berinisiatif melakukan studi mengenai kejahatan tersebut. Studi ini memberikan guidelines lanjutan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilarang berdasarkan hukum pidana Negara-negara Anggota, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil warga negara dan kebutuhan untuk melakukan proteksi terhadap computer-related crime tersebut. Pada perkembangannya, CE membentuk Committee of Experts on Crime in Cyberspace of the Committee on Crime Problems, yang pada tanggal 25 April 2000 telah mempublikasikan Draft Convention on Cyber-crime sebagai hasil kerjanya ( http://www.cybercrimes.net), yang menurut Prof. Susan Brenner (brenner@cybercrimes.net) dari University of Daytona School of Law, merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur hukum pidana dan aspek proseduralnya untuk berbagai tipe tindak pidana yang berkaitan erat dengan penggunaan komputer, jaringan atau data, serta berbagai penyalahgunaan sejenis.

7.       Upaya penegakan hukum Cyber Crime di Indonesia.

 

  1. a.                  Penyempurnaan perangkat hukum ( Piranti lunak ).

 

Polri bekerja sama dengan para ahli hukum dan organisasi lainnya yang sangat berkepentingan atau keamanan usahanya sangat tergantung dari kesempurnaan undang-undang di bidang cyberspace (pengusaha e-commerce dan banking) sedang memproses untuk merancangnya agar diIndonesia terwujud cyberlaw yang sempurna.

Upaya tersebut secara garis besarnya adalah: menciptakan undang-undang yang bersifat lex specialist[5], melakukan sintesa serta analogi yang lebih luas terhadap KUHP ( Kitab Undang Undang Hukum Pidana ). Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia dan instansi lainnya yang terkait (Telkom).

b.         Mendidik para penyidik

Dalam hal menangani kasus Cyber Crime diperlukan penyidik yang sudah  berpengalaman [6], pendidikannya diarahkan untuk menguasai teknik penyidikan dan menguasai administrasi penyidikan serta dasar-dasar pengetahuan di bidang computer dan profil Hacker.

c.         Membangun Fasilitas Forensic Computing

Fasilitas Forensic Computing yang akan didirikan Polri diharapkan akan dapat melayani tiga hal penting, yaitu :

(1)               evidence collection

(2)               forensic analysis

(3)               expert witness

d.         Meningkatkan upaya penyidikan dan kerjasama internasional

Dalam hal penanganan kasus Cyber Crime dan kasus-kasus penyalahgunaan kartu kredit, Polri telah melakukan koordinasi /joint investigation dengan pihak US Secret Services baik di Semarang maupun di D.I.Yogyakarta.

Terhadap kasus-kasus penggunaan nomor-nomor kartu kredit secara tidak sah yang terjadi dan sedang dalam proses penyidikan Polri, tersangka dapat dijerat atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana langkah langkah yang telah dilakukan sebagai berikut :

  1. Mengadakan penelitian ulang terhadap TKP, para saksi dan berkas-bekas perkara cyber crime yang sedang ditangani  oleh para penyidik Polri.
  2. Sworn written affidafit[7] dilakukan dengan bantuan US Secret Service dan disosialisasikan kepada PU dan pengadilan untuk menjadi alat bukti yang sah dalam proses pengadilan.
  3. Melakukan Koordinasi dengan Jaksa pengiriman internasional dalam hal pengungkapan perkara.
  4. Melibatkan saksi ahli dari AKKI

P E N U T U P

 

8.       Kesimpulan.

 

  Cyber crime merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius dan komprehensif, karena dampak dari kejahatan ini sangat luas dan banyak merugikan perekonomian masyarakat. Hal terburuk yang akan terjadi apabila tidak ditanggulangi segera adalah Cyber crime akan berkembang dan tidak terkendali dan dampaknya dapat sangat fatal bagi kehidupan masyarakat.

Dari berbagai upaya yang dilakukan tersebut, telah jelas bahwa cybercrime membutuhkan global action dalam penanggulangannya mengingat kejahatan tersebut seringkali bersifat transnasional. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah:

  • Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut
  • Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional
  • Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime
  • Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi
  • Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties.

Demikian penulisan makalah ini dibuat dan kami yakin bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisannya, sehingga besar harapan kami atas koreksi para pengajar dalam melengkapi dan menyempurnakan makalah ini.


[1] seseorang yang mampu menembus suatu jaringan dan memberitahu kepada jaringan tersebut tentang keadaan pengamanan jaringannya yang dapat ditembus oleh orang lain

[2] Disebut dengan The Federal Computer Protection Act”

[3] Menurut Computer World jika rancangan undang-undang ini disahkan akan sangat memperkuat    kewenangan dinas-dinas penegak hukumnya.

[4] Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa soft copy (image, program, dsb).

[5] menyempurnakan undang-undang pendukungnya

 

[6] bukan penyidik pemula

[7] BAP sumpah untuk saksi dan korban yang berada di luar negeri

[8] Asosiasi Kartu Kredit Indonesia


Mata Kuliah : Perilaku Organisasi

 

Kasus 1

            Polri sebagai suatu organisasi public mempunyai tujuan dan target yang akan dicapai. Sebagai contoh adalah Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, tempat dimana saya pernah bekerja selaku Kepala Seksi (Kasi) Kecelakaan Lalu lintas ( Laka Lantas ) yang memiliki beberapa tujuan organisasi yaitu :

  1. Mengurangi jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang dapat ditekan melalui langkah langkah pencegahan laka lantas ( Traffic accident prevention) yang bersifat fisik dan efektif di wilayah hokum Polda Riau
  2. Mengurangi jumlah korban meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas yang masih dapat ditolong
  3. c.       Mengurangi jumlah tenggang waktu antara kejadian sampai pada penyelesaian perkara
  4. Meningkatkan proporsi jumlah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Meninggal dunia atau luka-luka berat dengan penahanan tersangka
  5. Mengurangi persentase kasus-kasus yang gagal di Pengadilan karena penyidikan  atau penyiapan kasus yang salah melalui peningkatkan kualitas penyidik dalam mempersiapkan dan menangani kasus laka lantas.

Demikianlah beberapa tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran /2004 yang Saya cuplikkan dalam tulisan ini. Namun dalam kenyataannya tidak semua target tersebut dapat tercapai pada periode yang telah ditentukan. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh organisasi ditempat saya bertugas antara lain adalah :

  1. Jumlah Penyidik laka lantas yang sangat rendah dibanding dengan jumlah kecelakaan yang terjadi. Sebagai gambaran umum jumlah personil, mari kita lihat sample data-data berikut (perkiraan Saya sesuai pengamatan dan pengalaman) :
    1.                Seksi Laka Ditlantas Polda : 4 Polri, 2 PNS
    2.               Unit laka Satlantas Pekanbaru : 12 Polri, 3 PNS
    3.                Unit laka Satlantas Batam : 14 Polri, 2 PNS, 2 PHL
    4.                Unit laka Satlantas Lainnya : 4-6 Polri, 1-2 PNS

Jumlah ini tentu tidak mencukupi untuk menangani seluruh permasalahan penyidikan laka lantas serta upaya-upaya pencegahan yang dilakukan bersama unit-unit lainnya. Anehnya, di seksi-seksi lain justru ada anggota yang menjadi “invisible worker” alias pengangguran tak kentara. Permasalahan yang dihadapi tidak banyak dan tidak rumit, tetapi jumlah personilnya banyak, misalnya SAMSAT dan Unit SIM. Alasannya adalah untuk kecepatan pelayanan masyarakat. Cukup masuk akal, tetapi tak terbukti mempercepat proses pelayanan tersebut.

Dengan perkataan lain, proporsi antara jumlah personil yang bertugas dibandingkan kuantitas dan kualitas masalah yang ditangani tidak proporsional.

Kekurangan personil ini diyakini tentu mempengaruhi  jumlah penyelesaian perkara dan kecepatan pengananan perkara laka lantas.

  1. Tidak memadainya pengetahuan dan keterampilan personil yang tergabung pada Seksi Laka Lantas. Sebagian besar dari mereka justru tidak pernah bertugas sebagai “Penyidik Laka Lantas” di Satuan-satuan Operasional Lalu Lintas. Ada yang berasal dari Satuan Intelejen, Satuan Reserse, Bidang Pengamanan Profesi dan Lain-lain. Hanya Saya dan seorang anggota yang pernah mengikuti kursus-kursus Laka Lantas. Selebihnya secara formal tidak memiliki “background” Lalu Lintas, khususnya “ Kecelakaan  Lalu Lintas”. Menurut pengamatan Saya, Hal ini telah membudaya dalam proses mutasi anggota Polri di Polda Riau. The Right Man on the right place tidak benar-benar diterapkan dalam penempatan personil polri. Barangkali anggota-anggota yang tidak memiliki “background” lalu lintas itu, akan lebih bermanfaat jika dikembalikan ke Direktorat-direktorat asal sesuai pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Tidak memadainya pengetahuan dan keterampilan personil yang bertugas di Seksi laka menyebabkan minim-nya kontribusi aktif serta ide-ide dalam mengatasi permasalahan laka lantas yang semakin hari semakin kompleks. Atau dengan perkataan lain : bagaimana anggota akan turut serta dalam pencapaian tujuan, sedangkan pengetahuan dasar akan masalah yang dihadapinya saja ia tidak tahu ?

  1. Tidak berfungsinya manajemen sumber informasi dan komunikasi dengan baik. Masalah yang dihadapi adalah kecepatan arus informasi yang begitu lambat dan manipulasi data yang dilaporkan. Sebagai sebuah seksi yang bertugas mengumpulkan seluruh data kecelakaan lalu lintas di Polda Riau dan memberikan bantuan teknis (assistensi) terhadap permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh Satuan-Satuan Lalu Lintas di jajaran Polres/Polresta/Poltabes, kecepatan dan keakuratan data yang dilaporkan menjadi kunci pokok dalam penilaian permasalahan yang sedang ditangani oleh sebuah Unit Laka Lantas di Polres/Polresta/Poltabes sehingga dapat diputuskan apakah Seksi Laka pada Direktorat harus “turun tangan” atau tidak. Keterlambatan dan ketidakakuratan data yang dilaporkan sering berbuah “complain” dari masyarakat. Misalnya, Jumlah korban lebih dari 3 orang, tetapi hanya dilaporkan 2, perkiraan penyebab kecelakaan adalah akibat pengemudi “melanggar aturan” lalu lintas, tetapi dilaporkan “out of control”. Hal ini jelas akan menghambat pencapaian target-target sebagaimana disebutkan di atas, tetapi tidak tampak ada usaha memperbaiki keadaan sehingga masalah manajemen informasi dan komunikasi ini dapat berlangsung dengan baik.

Menurut pendapat saya, “jalan pintas” ini ditempuh oleh para penyidik di wilayah Polres/Polresta/Poltabes untuk menekan “image” bahwa Satuan lalu lintas di wilayahnya GAGAL mencegah atau mengantisispasi kecelakaan lalu lintas.

            Untuk mengatasi masalah masalah tersebut diatas kami mencoba menerapkan beberapa alternative solusi antara lain :

  1. Permasalahan personil yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan tugas adalah masalah klasik, tetapi fakta menunjukkan hal ini selalu terjadi di organisasi kepolisian. Oleh karena itu untuk menambah jumlah personil polri di Seksi laka lantas perlu diajukan kepada Direktur Lalu Lintas Polda Riau permohonan penambahan penyidik/penyidik pembantu. Dalam mengajukan permohonan tersebut cobalah untuk terlebih dahulu berkomunikasi dengan atasan dengan maksud sebagai “pre information”  sebelum surat permohonan resmi diajukan. Coba gmbarkan secara matematis proporsi anggota yang seharusnya bekerja di seksi laka dan jumlah perkara yang ditangani sehingga akhirnya timbul pertanyaan dari atasan “apakah jumlah personil di Seksi Laka cukup untuk melaksanakan tugas sesuai proporsi yang sebenarnya?”. Dengan demikian pada saat surat permohonan diajukan, atasan, dalam hal ini Direktur Lalu Lintas, akan menyetujui permohonan tersebut.
  2. Untuk mengatasi rendahnya pengetahuan dan keterampilan personil, perlu dilaksanakan internal service training atau pelatiha-pelatihan internal. Bisa berupa kelas formal atau diskusi-diskusi kasus yang akan memaksa personil menambah pengetahuannya tentang Kecelakaan lalu lintas dan penanganan perkaranya. Mengadakan pelatihan-pelatihan penanganan Tempat kejadian perkara dan  pertolongan pertama korban laka lantas. Upaya ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan personil di seksi laka, sehingga dapat secara maksimal bekerja dalam Seksi tersebut.
  3. Untuk mengatasi keterlambatan dan ketidakakuratan data, perlu diperkenalkan system reward yang tidak mendasarkan penilaian kepada “kejadiannya” tetapi pada “proses penanganan perkaranya” dan sanksi kepada unit-unit yang memanipulasi laporan data laka lantas. Disamping itu perlu pula dibangun suatu database system yang berbasis computer dan secara otomatis tersimpan dan tersambung ke database pusat. Membangun suatu jaringan system informasi atau jaringan komunikasi data yang online tentu tidak mudah, tetapi untuk sementara dapat dilakukan dengan penyeragaman software dan format laporan sehingga mempermudah pemrosesan dan hasil yang lebih valid. Untuk membandingkan laporan-laporan dari unit-unit, Seksi laka harus pro aktif mencari data pembanding baik yang termuat pada media massa, data Asuransi Jasa Raharja atau data Korban di Rumah Sakit.

Kasus 2

Lepasnya Polri dari TNI menyebabkan adanya perubahan budaya organisasi polri dari budaya yang bersifat militer menjadi lebih sipil. Untuk itu diperlukan perubahan struktur untuk dapat menunjang pergeseran budaya organisasi. Polri yang selama ini menganut system sentralisasi harus merubahnya menjadi desentralisasi. Tugas harus dibagi menjadi lebih spesifik lewat spesialisasi kerja, tugas yang sama/mirip dapat dikoordinasikann perlu dikelokpok-kelompokkan atau disebut departementalisasi. Hal ini sebagai wujud “shifting power” yang menjadi ciri kepolisian yang demokratis. Mabes polri selama ini menjadi pusat kekuatan yang “dominant dan ditakuti” oleh seluruh organisasi dibawahnya, dengan system desentralisasi akan berubah menjadi sebuah “badan pengawas” kinerja organisasi kepolisian di daerah-daerah.

Struktur organisasi yang ada selama ini, baik di Mabes Polri maupun di Polda, terlalu “gemuk” dan rumit. Dengan sendirinya, karena organisasi itu besar dan kompleks, ia diisi oleh banyak personil dan bagaimanapun personil-personil yang banyak itu perlu diberi porsi pekerjaan. Organisasi harus dibuat ramping dan sederhana. Memang prinsip perubahan ini berarti melakukan proses rasionalisasi, yakni mengurangi jumlah jabatan. Paradigma ini jauh dari populer karena dianggap menghilangkan sumber nafkah dan jabatan banyak orang. Tetapi bagaimanapun pendekatan tersebut mesti dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Bisa saja rasionalisasi ini tidak dilakukan secara radikal, mendadak, umpamanya untuk waktu sepuluh atau lima belas tahun ke depan. Bila struktur organisasi organisasi itu ramping, sumber daya ekonomi yang tadinya dipakai untuk membayar upah pegawai yang banyak bisa dialokasikan untuk menaikkan upah pegawai yang sedikit. Di negara-negara maju, struktur organisasi organisasi polisi cukup ramping, jumlah personilnya sedikit, tetapi tingkat upahnya cukup tinggi, dan perangkat teknologi berperan besar dalam membantu pekerjaan polisi. Semua itu memungkinkan prinsip-prinsip organisasi kepolisian yang rasional dan profesional menjadi bisa diterapkan dengan baik. Dan yang terpenting organisasi itu kemudian bisa mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan, bahkan melakukan tindakan preventif, dan bisa ikut mendorong dan atau memfasilitasi perubahan ke arah yang lebih progresif dari kehidupan masyarakat.

Pandangan fisiologis dari organisasi masa lalu yang menganggap Pemimpin adalah Kepala dan struktur organisasi adalah badannya, dimasa datang sulit dikembangkan lagi. Karena lalu tidak sesuai dengan perilaku organisasi modern, yang lebih memerlukan keterlibatan langsung seorang pemimpin dalam dinamika konkrit organisasi. Dimana interaksi tidak terlalu bersifat hierarkhis lagi tetapi lebih bersifat kebersamaan. Seperti molekul dalam tubuh manusia, yang melawan penyakit secara bersama dan memanfaatkan O2 yang masuk dalam tubuh secara bersama pula. Bahkan digambarkan seperti kelompok ikan yang bergerak seirama, berubah arah bersama, menikmati makanan dan malapetaka secara bersama pula. Organisasi yang ada sekarang, banyak dianggap sebagai mekanisme dan dinamika semu. Sedang dimasa depan organisasi akan diaplikasikan benar-benar seperti pola yang organik, terpadu, holistik dan alamiah. Dengan kata lain; kalau sekarang banyak organisasi tunggal dimasa datang organisasi akan hadir dalam bentuk terurai, dan terbagi diantara berbagai organisasi[1].

Pandangan tentang bentuk organisasi sebagaimana disebutkan diatas tentu akan ditentang oleh orang-orang yang selalu berpikir “bahwa yang ada sekarang sudah cukup baik?” atau “Belum tentu organisasi yang baru nanti akan lebih baik dari yang sekarang?”. Banyak pihak ( intern kepolisian ) yang menganggap bahwa budaya militerisme dan sentralistik adalah yang paling cocok dan terbaik untuk Polri saat ini karena mereka menganggap budaya sipil adalah budaya yang terlalu longgar dan tidak disiplin serta terlalu lemah untuk diterapkan dalam organisasi kepolisian yang senantiasa berhadapan dengan kejahatan dan kekerasan. Budaya organisasi memang tidak mudah berubah, tetapi bukan tidak mungkin.

Pihak-pihak yang disebutkan diatas jumlahnya tidak sedikit dan sangat lantang bersuara. Untuk itu, beberapa kiat berikut mugkin perlu dilaksanakan sejak dini. Pertama, memperluas dan memperkuat perhatian, pengetahuan dan pemahaman personil polri tentang militerisme dan civil society. Kedua, menggelar wacana tandingan terhadap pelaku-pelaku yang masih saja memanfaatkan militerisme dan kekerasan untuk memperjuangkan kepentingan atau menyelesaikan permasalahan intern dan sosial. Tepatnya, diseminasi pengetahuan tentang militerisme menampilkan dirinya dalam wujud kampanye antimiliterisme. Kampanye antimiliterisme bisa dilakukan dengan banyak cara. Mulai dari bentuk yang formal seperti pelatihan, workshop, tulisan ilmiah, sampai selebaran, atau lomba melukis antimiliterisme. Kampanye bisa menggunakan media sekolah-sekolah kepolisian, ceramah-ceramah, slogan dan motto, dan media komunikasi internal seperti bulletin atau majalah internal.

Kasus 3

Permasalahan yang sering dihadapi oleh anggota polri adalah rendahnya disiplin dan motivasi anggota. Sebagai seorang pimpinan pada sebuah organisasi kepolisian kita harus memiliki strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk menentukan strategi dalam mengatasinya, Kita harus mencoba mencari akar permasalahan, mengapa seorang personil/anggota polri tidak disiplin atau tidak berkinerja sesuai kemampuan yang dimilikinya? Mengapa anggota tersebut rendah motivasinya? Kita perlu meneliti apakah lingkungan kerja yang ada mendukung pelaksanaan tugas. Apakah anggota tersebut memiliki kondisi bekerja yang menguntungkan; rekan  sekerja yang membantu; peralatan yang memadai; aturan dan prosedur yang mendukung untuk berkerja; cukup informasi untuk melakukan pekerjaan yang dikaitkan dengan penugasan yang diberikan; waktu yang memadai untuk melakukan pekerjaan yang baik; dan sebagainya. Jika ternyata “TIDAK”, kinerja, disiplin dan motivasi akan terganggu.

Keadaan semacam ini akan menimbulkan Frustasi dalam diri anggota tersebut. Frustasi sebagai akibat dari motivasi (dorongan) yang terhambat yang membuat seseorang tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam suatu organisasi kepolisian, sebenarnya banyak sekali sekali, bahkan hamper keseluruhan tugas polisi sangat potensial mengembangkan “STRESS”. Contoh, seorang anggota polisi yang berdiri di bawah terik matahari, mengatur lalu lintas, mengawasi situasi dan harus menindak orang-orang yang melanggar, menghirup udara yang penuh debu dan gas buangan kendaraan secara terus menerus tanpa mampu melakukan apa yang menjadi keinginannya ( misalnya istirahat dan minum ) merupakan tekanan yang sangat berat terhadap fisik dan mentalnya. Semua hal ini mendorong stress yang berat bagi anggota polisi.

Penyimpangan-penyimpangan, ketidakdispilinan, kinerja dan motivasi kerja yang rendah pada dasarnya merupakan perwujudan dan tampilan dari mental yang tertekan beban stress.

Sebagai seorang pemimpin dalam organisasi kepolisian, keadaan seperti diatas harus segera dicari jalan keluarnya. Membangkitkan kembali motivasi dan kedisiplinan anggota yang sudah dihinggapi gejala frustasi.

Salah satu cara yang cukup efektif dalam menigkatkan motivasi anggota adalah mngembangkan situasi adil dan keadilan dalam organisasi polisi. Anggota selalu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan yang mereka lakukan dengan masukan dan keluaran orang lain dan kemudian akan berrespon jika terjadi ketidakadilan.

Menurut hasil penelitian, secara hiostoris prinsip keadilan dalam organisasi berfokus pada keadilan distributive atau keadilan yang dipersepsikan dari banyaknya dan alokasi dari ganjaran ( reward ) yang diterima individu. Disamping itu keadilan juga harus mempertimbangkan keadilan procedural, yaitu keadilan yang dipahami berdasarkan proses digunakan untuk menetapkan distribusi imbalan.

Selain Keadilan dalam organisasi yang kita pimpin, kita juga harus dapat memberikan harapan bagi anggota. Harapan yang ada dalam organisasi menentukan kuatnya kecendrungan untuk bertindak dalam suatu cara, bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu keluaran (hasil) tertentu dan pada daya tarik dari keluaran  tersebut bagi anggota.

Seorang anggota dapat dimotvasi untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik bila ia meyakini upaya yang dilakukannya akan menghantar ke suatu penilaian kinerja yang yang baik, dan suatu penilaian kinerja yang baik akan mendapat ganjaran dari organisasi berupa bonus, kenaikan gaji, promosi pangkat atau jabatan, atau ganjaran lain yang sesuai harapan anggota tersebut.

Singkatnya, sebagai pimpinan kita harus dapat memahami tujuan-tujuan individu anggota dan keterkaitan antara upaya dan kinerja, antara kinerja dan ganjaran, dan akhirnya antara ganjaran dan tercapainya tujuan individual anggota tersebut sehingga kita dapat menentukan strategi pemotivasian anggota dengan tepat.

Ingatlah bahwa dalam hirarki kebutuhan menurut Maslow bahwa kebutuhan tertinggi adalah Penghargaan dan Aktualisasi diri. Penghargaan secara internal mencakup rasa hormat, harga diri, otonomi dan prestasi. Penghargaan secara eksternal mencakup status, pengakuan dan perhatian. Sedangkan aktualisasi diri merupakan dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu. Pengahargaan dan aktualisasi diri harus kita dorong pemenuhannya, sehingga anggota tersebut termotivasi dan meningkat kinerjanya.

Ada nasehat baik yang dapat kita jadikan teladan dalam menigkatkan kinerja anggota polisi; “Jika anggota tidak dapat melaksankan tugasnya karena TIDAK TAHU, BERI TAHU ia dengan pengetahuan-pengetahuan yang ia perlukan. Jika anggota tidak dapat melaksanakan tugasnya karena TIDAK MAMPU, BERI LATIHAN sehingga ia menjadi terampil melaksanakan tugasnya. Jika ia tidak dapat melaksakan tugasnya karena TIDAK MAU, BERI MOTIVASI sehingga ia menyadari dan ikhlas melaksanakan tugasnya”

Tugas polisi sekali lagi adalah tugas yang rentan terhadap beban mental yang dapat menyebabkan ketidakdisiplinan dan turunnya kinerja atau motivasi kerja. Oleh karena itu, selaku pimpinan kita harus senantiasa memperhatikan lingkungan kerja yang kondusif bagi terlaksananya tugayang dibebankan organisasi kepada anggota. Ciptakan Keadilan dalam organisasi, beri anggota harapan dan dorongan untuk dapat memenuhi kebutuhannya akan penghargaan dan aktualisasi diri.

Masih banyak cara untuk memotivasi anggota, tetapi setidaknya salah satunya harus senantiasa dijalankan. Pimpinan tidak hanya menuntut kerja, tetapi juga mampu memberi motivasi anggota.


[1]  Kunarto ,BEBERAPA FAKTOR PENENTU KULTUR POLRI, Permasalahan dan Pemetaan Pemikiran dalam Seminar “Membangun Kultur Baru Polri”, 23 September 1999


                  PROFIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEDEPAN DENGAN KONSEP

 GOOD GOVERNANCE

Pendahuluan

      Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlansung secara berdayaguna, berhasilguna,bersih dan bertanggunggjawa, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Wacana good governance mulai mengemuka sekitar tahun 1998-an seiring jalannya reformasi, yang merupakan salah satu konsekuensi reformasi didalam sistem pemerintahan. Secara gampangnya good governance dapat dipahami secara  reduksionistik, yaitu tata pemerintahan yang baik. Namun definisi good governance diatas terlalu sederhana untuk dipahami dan untuk menjawab bagaimana pemerintahan yang baik itu diwujudkan. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar apa itu  good governance, maka secara luas  good governance dapat didefinisikan sebagai sejumlah nilai, kebijakan, dan institusi untuk menata ekonomi, politik, dan sosial melalui kerjasama pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha, serta mempunyai delapan karakteristik utama, yaitu :

  1. Partisipasi, yang berarti seluruh bagian dari masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui organisasi yang terbuka dengan jaminan hak untuk berasosiasi serta mengekspresikan pendapat.
  2. Aturan hukum, yang bermakna ditegakkannya hukum secara adil dan tidak memihak, aparat hukum independen, aparat kepolisian tidak korup, serta perlindungan hak-hak asasi manusia.
  3. Transparasi, yang berarti keputusan dan pelaksanaannnya dilakukan dengan mengikuti aturan serta ketersediaan informasi yang dapat diakses semua pihak.
  4. Keresponsifan, yang berarti semua institusi dan proses yang melayani kepentingan semua pihak dijalankan dalam kerangka waktu yang jelas.
  5. Berorientasi pada konsensus, yang bermakna ada mediasi bagi kepentingan-kepentingan yang beragam dalam masyarakat sehingga tercapai kesepakatan.
  6. Kesederajatan dan keinklusifan yang mengandaikan seluruh elemen masyarakat terlibat serta memiliki peluang setara untuk mengambil keputusan.
  7. Keefektifan dan keefesienan, yang berarti proses dan berbagai lembaga mampu memproduksi hasil yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak dengan memperhatikan perlindungan lingkungan alam.
  1. Pertanggungjawaban, yang berarti lembaga-lembaga pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik.

Pembahasan

Profil Kepolisian Negara RI  kedepan dalam menyikapi tuntutan konsep good governance haruslah dilakukan secara nyata bukan hanya slogan yang terus didengung-dengunkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak butuh janji, yang dibutuhkan adalah sikap nyata Polri dalam mereformasi dirinya sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam menciptakan good governance. Tolak ukur dalam keberhasilan Polri secara umum dapat dilihat dalam lima hal, yaitu bertambah profesional, independen atau otonom, representatif, akuntabel serta demokrasi. Untuk mencapai tolak ukur keberhasilan Polri tersebut perlu suatu perencanaan strategic yang disusun harus mencakup:

1)      Uraian tentang visi, misi, strategi, dan factor-faktor kunci keberhasilan Polri.

2)      Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi.

3)      Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tugas pokok Polri dan fungsi instansi bersangkutan.

Disamping itu yang harus diperhatikan Polri  dalam rangka membentuk profil Polri kedepan dengan menggunakan konsep good governance dapat dicermati dalam tiga aspek, yaitu:

  1. Aspek struktural.

Reformasi struktural menyangkut posisi dan hubungan kelembagaan Polri dalam konteks ketatanegaraan. Hal yang paling mendasar menyangkut aspek struktural ini adanya perubahan kedua UUD 1945 pasal 30,  TAP NO VI/ MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TAP NO VII/ MPR/ 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU NO 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam reformasi struktural ini relatif selesai, namun independensi Polri sebagai lembaga penegak hukum merupakan area yang sensitif dari dahulu, sekarang dan kedepan. Ini terbukti pada awal tahun ini dimana Menhan Juwono Sudarsono yang hendak mengakuisisi Polri kedalam Dephan dalam rangka RUU Hankamneg. Meski segera diklarifikasi, tiap ide yang mencoba menggiring kembali institusi kepolisian kedalam zona militer akan dianggap sebagai langkah mundur bagi perwujudan good governance.

  1. Aspek instrumental

Aspek instrumental ini menyangkut aneka sistem dan prosedur, kebijakan dan petunjuk maupun manual yang perlu dirubah sehubungan pemisahan Polri dari TNI menjadi organisasi sipil. Yang perlu dirubah dan diciptakan mulai dari kode etik profesi polisi, bahan-bahan ajaran yang berbau militeristik, petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan sebagainya.

Dalam konteks penegakkan hukum, Polri harus lebih menjadi pengendali kejahatan ketimbang penumpas kejahatan, yaitu dengan mengembangkan konsep Community Policing yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan kejahatan.

  1. Aspek kultural

Aspek kultural menyangkut perubahan sikap dan prilaku anggota Polri dari yang sebelumnya disepakati sebagai cenderung militeristik, arogan, gemar kekerasan dan tidak mau dikontrol harus dirubah menjadi Polri yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara tulus dan ikhlas. Berbeda dengan dua aspek sebelumnya yang tercatat berbagai kemajuan, terhadap aspek kultural ini situasinya jalan ditempat. Kesulitan mengubah mental dan prilaku bawahan salah satunya adalah hampir tidak ditemukan model yang dapat dicontoh aspek-aspek positifnya.

Kesimpulan

            Kelemahan dari pendekatan Polri melalui tiga aspek tersebut adalah tidak adanya parameter atau indikator keberhasilan. Agar konsep good governance dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan reformasi Polri tidak mandek, stagnan bahkan mundur kembali, ada baiknya diadakan kombinasi pada tingkat konseptual, dilanjutkan dengan implementasi tentunya. Untuk  menjalankannya tentu saja memerlukan manajemen yang cocok untuk diterapkan pada organisasi Polri. Policing By Objective/PBO (Pemolisian berorientasi Pencapaian Sasaran) sebagai manajemen, sangat tepat untuk dijadikan acuan bagi organisasi Polri. PBO adalah proses manajemen yang didesentralisasi secara luas, seluruh pimpinan pada seluruh lapisan atau tingkat dilibatkan dalam semua proses manajemen, dan sangat sistematis serta hasilnya dapat dihitung. Dengan penggunaan PBO, diharapkan Polri sebagai salah satu institusi yang menjalankan good governance dapat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan hukum dan sesuai harapan masyarakat, dengan tetap memperhatikan norma-norma dimasyarakat serta menghormati hak azazi manusia.


BAB I

MASA KECIL

1. Masa kanak-kanak

n  Nama Lengkap            : Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo

n  Tempat Tanggal Lahir  : Bogor, 7 Juni 1908 ( Gunseikoanbu,1986 : 184 ).

n  Agama                          : Islam

n  Ortu kandung

1)      AYAH                     : Martomihardjo ( Haji Abubakar )

2)      IBU                          : Katidjah

n  Namun masa kecil RS Soekanto di rumah oma dan opa Ermeling  ( Perwira KNIL Jendral Zeni ) .  Kakek dan Nenek dari ibu  RS Soekanto ( Haji Abdurahman dan Hajah Siti Halimah ) tinggal di rumah emerling dan punya anak wanita bernama Katidjah ( Ibu Kandung RS Soekanto ).

n  Bersaudara ada 6 orang ( 3 laki-laki dan 3 perempuan ).

n  Hobby masa kecilnya   : Berburu dengan Opa Emerling , Berenang di sungai Cisadane dan membentu gundukan dari tanah dalam berbagai kreasi.

n  Motto                            : Sedikit bicara banyak bekerja

  1. Mengenyam pendidikan

n  Pendidikan                   :

n  EuropeseLagereSchool ( E.L.S ) 1914

n  H.B.S ( K.W.IIISchool )tamat tahun 1928 ( Tim Buku KW III, 1992 : 192 )

n  RechtHoogeSchool ( Sekolah Tinggi Hukum ) di Jakarta sampai Tk-II keluar.

n  Pendidikan Aspiran Komisaris Polisi di Sukabumi tahun 1930-1933

( Untuk mengikuti sekolah ini cukup dilematis terhadap senior-seniornya di Kepanduan Bangsa Indonesia ).

2. Berumah tangga

n  Masa perkenalan           : kenal dengan istrinya ( Bua Hadidjah ) oleh adik perempuannya ( Soenarti ) sekolah di SKP ( Sekolah Kepandaian Putri ) Jakarta ketika pulang ke bogor di atas kereta.

n  Masa pacaran                : tidak dirstui oleh orang tua wanita dengan alasan tertentu namun akhirnya dapat juga diterima dengan pengertian-pengertian tertentu.

n  Masa pertunangan        : Tidak terlalu lama mengingat yang dibutuhkan hanyalah restu kedua ortu terutama ortu wanita yang berasaol dari boloang mongondow sulawesi utara.

n  Masa pernikahan           : dilaksanakan di jakarta21 April 1932 ( Perkawinan antar suku sangatlah jarang saat itu ).

 

BAB II

MASA PERGERAKAN

 1. Aktif pada organisasi kepemudaan

n  Dimotori                       : KI Hadjar Dewantoro

n  Nama organisasinya      : Taman Siswo

n  Belanda menentang dengan keluarnya ordonansi Sekolah Liar yang berlaku 1 oktober 1932 dan Ki Hadjar Dewantoro protes melalui surat tanggal 3 Oktober 1932.

2. Sekilas Bua hadidjah lena mokoginta

n  Istrinya pun ketika 16 tahun ( 1928 ) adalah wakil wanita dalam sumpah pemuda dari jong celebes.Dan pernah sekolah di Mulo, pendidikan Jogugu ( 1932 ).

n  Apa yang diperbuat para pemuda-pemudi tersebut adalah semangat persatuan dan kesatuan melalui ilmu pengetahuan/kecerdasan bangsanya

BAB III

MENJADI ANGGOTA POLISI

1. RS. Soekanto Pada zaman belanda

n  Setelah sekolah aspiran komisaris polisi si Sukabumi

n  Penempatan pertama di Stand Politie di Semarang dengan 4 bagian :

1)      Bagian sekretariat, urusan umum, arsip dan ekspedisi ( administrasi )

2)      Bagian Reserse

3)      Bagian pengawasan umum

4)      Bagian lalu lintas

n  Karier dan reputasi diperolehnya dipatnya selama berdinas di Reserse seperti membongkar kasus pembunuhan, dll

n  Penempatan keduanya di Purwokerto ( 1934 ) dan mendapat kenaikkan pangkat menjadi Komisaris Polisi Kelas II

n  Penempatan Ketiganya kembali ke Semarang sebagai Kepala Seksi IV, dimana saat itu meletus Perang Dunia II tahun 1939 , dimana Negeri Belanda diduduki oleh Jerman. Tugas polisi saat itu juga ikut menagkap orang Jerman dan Jepang yang menyusup.

n  RS.Soekanto menggantikan posisi jabatan seniornya sebagai kepala seksi II, dan kemudian pindah ke Banjarmasin, Informasi di kalangan Bisnismen Belanda “Hoe Zat di INlandse Commissaris Zyn? Bagaimana seharusnya Komisaris pribumi ini? “.

n  RS.Soekanto kemudian di ajak berdansa ( Tamu Kehormatan ) dan tak disangka oleh kalangan Belanda bahwa ia piawai dalam hal itu. Termasuk budaya Belanda lainnya seperti billyard, bridge, dan bowling. à Caranya ia mempersiapkan dirinya. Kecuali minuman keras ia tidak mampu.

2. RS. Soekanto Pada zaman jepang

n  Jepang berhasil menghancurkan Pearl Habour, 8 Desember 1941, dan 10 Januari 1942 mendarat di Tarakan Kalimantan timur, Balikpapan, Pontianak, dan Martapura.

n  Aparat pemerintah Belanda saat itu segera dievakuasi dengan kapal ke Jawa termasuk wanita dan anak-anak. Namun RS.Soekanto tetap berada di Kalimantan untuk membantu mengumpulkan senjata Belanda dan kemudian menyerahkannya kepada Komandan Militer di sungai Barito dan kemudian ia diajak kembali dengan pesawat ke Jakarta untuk memberikan kesaksian di Bandung untuk penarikan pasukan militer Belanda yang berada di Banjarmasin. Dan Lalu ia pulang ke Bogor bertemu keluarganya – ke Bataviauntuk menghadap kepala Direktur Binnelands Bestur untuk naik pangkat menjadi Komisaris Polisi Tk I dan ditempatka di Bandung – Namun Posisinya sudah di duduki oleh Komisaris Polisi Kelas II Yusuf Snock Hurgrunya yang di tunjuk oleh Jepang. Sebab Jepang saat itu ( 1 Maret 1942 ) telah menduduki Teluk Banten, Eretan, dan Krangan. ( Di pimpinan Komandan Tentara XVI – Letjend Hotoshi Imamura ).

n  RS.Soekanto memutuskan untuk kembali ke Bogor dari Bandung untuk bertenmu dengan keluarganya.

n  Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan perjanjian di Kalijati antara Imamura ( Jepang ) dgn Gub.Jend Tjarda van Starkenborg Stachower.

n  Satu hari komandan kempetai ( Polisi Militer-Jepang ) datang ke tempat kediaman RS.Soekanto – Lalu ia dipromosikan menjadi Kepala Kepolisian Keresidenan di Jakarta 1942 – Pangkat Itto Keishi ( Komisaris Tk I ) , kantornya sekarang menjadi Museum Fattahilah. Wilayahnya dari Balaraja –Sagalaherang.

n  Shuchokan, Kempetai Bucho/ Kepala bagian Kepolisian, Chiang Bucho/ Kepala Bagian keamanan, Kempetai ( Poisi Bagian Kriminal) , Tokkokato ( Polisi Bagian Khusus ), Genzumin ( Pegawai Polisi Indonesia).

n  RS.Soekanto sangat memperhatikan anak buah dalam pendidikan, diantaranya mengikuti Ken Pei di Sukabumi :

1)      Keibu R.Abdul Rivai.

2)      Keibu R. Saleh Sastranegara

3)      Keibu R Soeandi Natapraja

4)      Keibu Gatdjali.

n  RS.Soekanto à lewat gagasan juga jepang mengijinkan berdirinya sekolah polisi di Jakarta ( Jakarta Shu Keisatsu Gakko, di Cililitan Besar ( Depan Rumah Sakit RS.Soekanto ) sekarang Kramat Jati.

n  Karena beredar isu bahwa RS.Soekanto keturunan Belanda , maka ia dipindahkan dari Shuchokan ke Jawa Kaisatsu di Sukabumi ( Gunsekanbu 1986 : 118 )

1)       FUTUKA (Bagian Rendah ) à Tamat jadi agen Polisi ( Junsha)

2)      KOTOKA ( Bagian Tinggi ) à Tamat jadi Komandan Polisi ( Junsha Bucho )

n   Wapaupun selama di Sukabumi pun ia mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dalam banayak hal, namun ia tetap melakukan komunikasi dan gerakan bawah tanah untuk mendengungkan sumpah pemuda.

n  Jepang akhirnya takluk oleh sekutu dengan peristiwa pengeboman Nagasaki dan Hiroshima 8 dan 9 Agustus 1945.

BAB IV

MEMBENTUK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Sebagai Kepala Kepolisian Negara ( KKN )

n  Momentum Kemerdekaan Indonsia     : Hari Jumat,17 Agustus 1945, Soekarno – Hatta atas nama Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakrta. Dan hari Minggunya atas usul Otto Iskandar Dinata, telah ditetapkan tentrang status Polisi, yaitu :

1)      Supaya susunan kepolisian pusat  dan daerah segera  dipindahkan

2)    Polisi dan susunannya yang ada dii waktu ini, masih tetap adanya, ditambah dengan tenaga pimpinan olah bekas-bekas PETA dan pamirnpin rakyat

3)    Supaya diperintahkan dengan petunjuk-petunjuk sikap baru terhadap rakyat ( Sekretariat Negara R.I 1995 : 463)

n  Polisi tidak dilucuti senjata oleh Jepang, namun PETA dan HEIHO dilucuti ( Nugroho Noto Susanto, 1983 : 40 ).

n  Menurut Jendral AH.NAsution, pelucutam senjata dan pembubaran organisasi PETA dan HEIHO itu dilakukan Jepang antara tanggal 10, 19 dan 20 Agustus 1945. Karena kekhawatiran Jepang apabila PETA dan HEIHO memberontak, naumn hal telah melangggar perintah sekutu di pimpin Jend Mac Athrur ( A.H.Nasution,1966 ; hal 64 ).

n  Pada era inilah dapat dipastikan Kepolisian Republik Indonesia, telah dapat menamipilkan kader-kader dan perwira terbaiknya, seperti antara lain tercatat :

1)      Pimpinan Polisi Istimewa Semarang à Inspektur Pol Tk II RM Bambang Soeprapto Dipokoesoemo

2)      Pimpinan Polisi Istimewa Yogyakarta à Inspektur Pol Tk I Sastroatmodjo.

3)      Isnpektur Tk I Domopranoto, Pembantu Inspektur Polisi (PIP ) Tingkat Ostenryk Citro Soenaryo dan PIP Tk I Ratna Atmadja di Surakarta, serta  Inspektur Pol Tk I M.Yasin, selaku pimpinan Polisi Istimewa Surabaya, yang karena keberanian dan ketokohannya kemudian dikenal dan terkenal dengan Proklamasi Kepolisiannya pada tanggal 21 Agustus 1945.

4)      Termasuk kepolisian di luar Jawa.

n  Kapan dilantik sebagai Kapolri  pertama KNRI , pada tanggal 29 September 1945 oleh President RI Soekarno “ Soekarno-Hatta meneruskan menyususn pucuk pimpinan negara baru pada tanggal 29 September 1945 diselesaikan pengangkatan-pengangkatan Menteri, Gubernur dan Pejabat lainnya. Susunan anggota Kabinet adalah sebagai berikut : …Said Soekanto sebagai Kepala Polisi…”( A.H. Nasution, 1971 : 244 ).

n  Mengapa RS.Soekanto yang terpilih sebagai Kapolri pertama walau masih ada seniornya seperti : Ating Natakusumah, Asikin Natanegara, R.Soemarto dan lain-lain. Bahkan umur, pendididkan, maupun pengalaman kerja masih belum ada apa-apanya. Jawabannya “…Upaya RS.Soekanto untuk meminta Jepang menyerahkan SPN Sukabumi kepadanya itu, merupakan caya umumnya dilakukan oleh pemuda-pemuda militan yang bekerja di jawatan-jawatan di dalam mengambil alih jawatan-jawatannya dari tangan Jepang dengan atau tanpa kekerasan ( CST Kansil, dkk 1983 ; hal 44 )

n  Mengenai hal terkait di Sukabumi diceritakan oleh saksi sejarah ( Irjen Pol ( Purn ) Toti Soebianto tanggal 29 September 2000 ) yang kala itu berdinas sebagai staff  instruktur SPN Sukabumi.  Kemudian diangkat menjadi pembantu dekat dan ajudan pribadi RS Soekanto setelah beliau menjabat sebagai KApolri Pertama.

n  Kantor Polisi saat itu di bekas Kantor Chianbu, menjadi satu dengan Kantor Depdagri di Jl.Riswijk ( Jl. Veteran sekarang) jakarta. Sedangkan keluarga menempati rumah di Jl. Pengangsaan Timur No.43

n  Tugas yang diembannya dari President Soekarno adalah :

1)      Struktur Polisi NEgara

2)      Watak Polisi Negara

3)      Falsafah hidup polisi Negara dalam cakupan hidup Pancasila.

n  Tanggal 1 Oktober 1945, keluar Maklumat Pemerintah yang ditanda tanggani oleh “Mendagri, Menkeh, dan Jaksa Agung “berbunyi : Dalam menjalankan Kepolisian Kehakiman ( Justice le politie ) pimpinan di pegang oleh Jaksa Agung. Segala hal-hal yang perlu  dimintakan instruksi dari pihak atas, hendaknya disampaikan kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, paduka Tuan Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, dengan alamat Depdagri. Rijswijk Nomor 7. Hendaknya maklumat ini diperhatikan yang berkepentingan atau bersangkutan. ( Kusno Diprojo, 1951 : 49 ).

n  Konsolidasinya dilaksanakan melalui sususnan yang sudah ada dan komunikasi dengan daerah berjalan baik berkat perjuangan Dinas Kereta Api, serta Dinas Pos dan Tegraf. ( Mengenag Syahrir, 1980 : 177 ).

n  Pembantu Kapolri saat itu adalah Keibu R.Totti Soebianto ( Ajudan & Sekretaris ) dan 6 orang Kotoka angkatan V antara lain ( ANdi MAlarangen, Mohammad Salim, Edy Supendi, Urip Stanto, Begos, dan Balya ( Kotoka 1943 -1945 ), 1983 : 79 )

n  Peristiwa Kontak Fisik dengan Inggris dan NICA

à Lokasi pertempuran sepanjang Hotel Des Indes Capital arah senen-jatinegara. Juga terjadi di Jaga Monyet, Tanah tinggi, Raden Saleh, Gang Tengah, dan bebebrapa tempat lainnya.  13 orang Polisi Tewas di pimpin Komandan Polisi Lukman.

20 November 1945 Polisi Seksi Penjaringan digeledah oleh Inggris dan NICA dan menyita 18 karabin dan pisto, Kantor Polisi Seksi Pasar Baru juga mendapat serangan, termasuk Kantor Polisi Seksi Jatinegara