Iklan

Category: MASALAH KEPOLISIAN



naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf

2015-12-07_2057

Semoga bermanfaat

Iklan

Menuliskan tentang pembangunan untuk Polri atau perubahan untuk Polri, namun setelah kami merenung, ada hal yang mendasar yang tidak bisa ditinggalkan, hal yang tidak boleh diabaikan sebelum berbicara tentang berbagai macam program, yaitu Teori Maslow.

Tujuan hidup setiap manusia akan didesak atau didorong oleh beberapa kebutuhan dan jika di uraikan tentang teori kebutuhan yang tersusun dalam bentuk piramida, maka kebutuhan manusia meliputi:

1. KEBUTUHAN FISIK
Sering kali kebutuhan ini disebut dengan kebutuhan makan untuk mengisi perut dan gejala alami yaitu LAPAR, kebutuhan sandang meliputi pakaian supaya manusia tidak telanjang. Pada era modern ini pengertian kebutuhan sandang dapat berkembang menjadi SARANA perlengkapan dalam mendukung kehidupannya dan kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan papan atau RUMAH atau tempat tinggal untuk menampung keluarganya supaya bisa berteduh dari hujan, beristirahat dan mengasuh anak anaknya.

2. KEBUTUHAN KEAMANAN
Setelah kebutuhan pertama tadi (kebutuhan fisik) terpenuhi, maka manusia akan membutuhkan rasa aman dari segala ancaman, manusia akan membutuhkan perlindungan atas hak haknya dan kepentingannya dan manusiapun menginginkan rasa nyaman dalam melangsungkan hidupnya, termasuk melindungi apa yang dimilikinya baik yang berupa materiil (tampak) ataupun non-materiil (abstrak).

3. KEBUTUHAN SOSIAL
Setelah kebutuhan pertama dan kedua terpenuhi, maka kebutuhan manusia akan meningkat supaya di akui dalam melaksanakan aktifitasnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri, sehingga dalam melangsungkan hidupnya, manusia menginginkan untuk diakui dengan cara apapun itu, manusia membutuhkan untuk dihormati dan manusia menginginkan diterima dilingkungannya.

4. KEBUTUHAN EGO
Setelah kebutuhan ketiga tercapai, maka manusia akan meningkatkan kebutuhan (egonya) privacy nya yaitu ingin mendominasi atau peran yang dominan atau eksis dalam kelompoknya atau bahasa mudahnya adalah keinginan untuk memimpin dikelompoknya.

5. KEBUTUHAN AKTUALISASI
Setelah semuanya tercukupi, maka manusia akan mencapai kebutuhan yang paling atas yaitu memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Pada tahapan ini, si manusia akan selalu mengembangkan kreasi, inovasi dan lain-lainnya supaya tetap bisa mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidupnya.

Dari uraian diatas, maka manusia tidak akan pernah berhenti untuk memenuhi kebutuhannya sebelum malaikat mencabut nyawanya, dan ada sebagian kalangan yang berpendapat jika kebutuhan Fisik dan Kemananan ibarat dua sisi mata uang.

Mengapa Polisi harus paham teori kebutuhan…?

Ribuan tahun yang lalu fungsi kepolisian telah ada dengan tugas hanya sebagai penjaga malam atau menjaga makanan, sehingga lahirnya fungsi kepolisian, sama atau berbarengan dengan lahirnya masyarakat, maka bisa dikatakan antara masyarakat dan Polisi menyatu (satu bagian).

Di era Modern, Polisi menjadi lembaga birokrasi pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang dan puluhan aturan yang dijadikan dasar mereka untuk bekerja, sehingga antara masyarakat dan Polisi semacam terpisah karena peraturan yang telah membatasinya.

Menjawab pertanyaan, mengapa Polisi harus paham teori kebutuhan, bahwa masyarakat yang dihadapinya mempunyai perbedaan pada tingkat kebutuhan, sehingga dalam penyelesaikan perkaranya pun akan menghadapi tantangan yang berbeda pula.

Beberapa contoh kasus tanpa melihat teori kebutuhan.
1) Pencurian buah kakao yang dilakukan oleh nenek minah, mungkin melakukan pencurian karena ada pada tahap 1 atau 2, sehingga saat Polisi memprosesnya, dianggap Polisi tidak mempunyai empati.

2) menangani kasus Pelindo tentunya akan mendapatkan tantangan yang berbeda karena yang dihadapi sudah bukan pada tataran yang paling mendasar.

Polisi seringkali dikatakan sebagai penegak hukum bagai pisau, tumpul keatas dan tajam kebawah. Selama Polisi tidak dikuatkan pada tataran kebutuhan yang paling dasar, maka Polisi dalam menjalankannya akan berada pada posisi lemah.

Pernah kami tuliskan bahwa sebagian kalangan menengah keatas, akan lebih senang jika Polisi tidak dipenuhi kebutuhan fisiknya, dan mereka juga dengan senang hati akan tetap membantu Polisi dalam mendukung Operasionalnya, baik Operasional Tugas ataupun Operasional untuk kebutuhan hidup, karena jika Polisi kuat maka beresiko akan menjaga jarak dengan kalangan tertentu yang diduga ada pelanggaran hukum.

(Sumber : Sofwan hermanto,2015)


image

SIM Online
Apa sih SIM  online itu? Ternyata itu adalah layanan POLRI kepada masyarakat yang mengurus SIM dilakukan secara online, layanan yang diberikan adalah layanan untuk  SIM perpanjangan & alih golongan.
Terus cara kerjanya gimana?
Pelayanan SIM online diberikan kepada masyarakat yang berada di luar kota asal tempat tinggal sesuai KTP.
Misalnya seseorang sedang bekerja di kota Surabaya padahal KTP nya Semarang dan SIM yang dimilikinya dibuat di Semarang (sudah habis masa berlakunya), untuk perpanjangan/peningkatan yang bersangkutan tidak perlu kembali ke kota Semarang cukup datang ke satpas Colombo Surabaya. (Nggak harus pulang kampung)
Sementara 45 Satpas yg  terkoneksi adalah :
1. Polrestabes Medan
2. Polresta Palembang
3. Daan Mogot
4. Polrestro Jakarta Utara
5. Polrestro Jakarta Barat
6. Polrestro Jakarta Selatan
7. Polrestro Jakarta Pusat
8. Polrestro Jakarta Timur
9. Polresta Tanggerang
10. Polres Tanggerang Kab 1
11. Polres Tanggerang Kab 2
12. Polrestro Bekasi Kota
13. Polres Bekasi
14. Polresta Depok
15. Polresta Depok (Pasar Segar)
16. Polrestabes Bandung
17. Polrestabes Semarang
18. Polres Sleman
19. Polrestabes Surabaya
20. Polresta Denpasar
21. Polresta Pontianak
22. Polrestabes Makassar
23. Polresta Banda Aceh
24. Polresta Padang
25. Polresta Pekanbaru
26. Polresta Bandar Lampung
27. Polresta Bengkulu
28. Polresta Jambi
29. Polres Mataram
30. Polres Kupang
31. Polres Bulungan
32. Polresta Banjarmasin
33. Polres Palangkaraya
34. Polres Mamuju
35. Polresta Kendari
36. Polresta Manado
37. Polresta Palu
38. Polresta Ambon
39. Polresta Jayapura
40. Polres Manokwari
41. Polres Serang
42. Polresta Pangkal Pinang
43. Polresta Gorontalo
44. Polres Ternate
45. Polresta Balerang
Sambil proses berjalan akan dikoneksikan seluruh satpas, biar semua masyarakat bisa merasakan layanan ini.


Antara HAM dan demokrasi  memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun sebaliknya negara  yang demokratis pastilah menjamin eksistensi  HAM. Suatu negara belum dapat dikatakan demokratis apabila tidak menghormati dan melindungi HAM. Kondisi yang dibutuhkan untuk memperkokoh tegaknya HAM adalah alam demokratis di dalam kerangka negara hukum ( rule of law state ). Konsep negara hukum dapat dianggap mewakili model negara demokratis ( demokrasi ). Implementasi dari negara yang demokratis diaktualisasikan melalui sistem pemerintahan yang berdasarkan atas perwakilan ( representative government) yang merupakan refleksi dari demokrasi tidak langsung. Menurut Julius Stahl dan A.V.Dicey suatu negara  hukum haruslah memenuhi beberapa unsur penting, salah satu unsur tersebut antara lain yaitu adanya jaminan atas HAM. Dengan demikian untuk disebut sebagai negara hukum harus terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.[1]

Dari pendapat di atas, sesungguhnya dapat dilihat bagaimana hubungan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Demokrasi punya keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia karena sebagaimana dikemukakan tadi, makna terdalam dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara. Posisi ini berarti, secara langsung menyatakan adanya jaminan terhadap hak sipil dan politik rakyat (Konvenan Hak Sipil dan Politik), pada dasarnya dikonsepsikan sebagai rakyat atau warga negara untuk mencapai kedudukannya sebagai penentu keputusan politik tertinggi. Dalam persepktif kongkret ukuran untuk menilai demokratis atau tidaknya suatu negara, antara lain; berdasarkan jawaban atas pertanyaan seberapa besarkah tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang dimiliki oleh atau diberikan kepada warga Negara di Negara itu ? Makin besar tingkat kebebasan, kemerdekaan dimaksudkan di sini adalah kebebasan, kemerdekaan dan hak sebagaimana dimasukkan dalam kategori Hak-Hak Asasi Manusia generasi pertama. Misalnya, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kemerdekaan untuk menganut keyakinan politik, hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.

Hanya kemudian patut dijelaskan lebih lanjut, bahwa persoalan demokrasi bukanlah sebatas hak sipil dan politik rakyat namun dalam perkembangannya, demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial dan budaya rakyat.  Sama sebagaimana parameter yang dipakai di dalam Hak Asasi Manusia generasi pertama (hak sipil dan politik), maka dalam perspektif yang lebih kongkret negara demokratis juga diukur dari sejauh mana negara menjamin kesejahteraan warga negaranya, seberapa rendah tingkat pengangguran dan seberapa jauh negara menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak. Hal inilah yang secara langsung ataupun tidak langsung menegaskan bagaimana hubungan yang terjalin antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa, Hak Asasi Manusia akan terwujud dan dijamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu manjamin tegaknya Hak Asasi Manusia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

                Oleh karena itu tidak terlalu keliru jika Francis Fukuyama mengatakan bahwa “sejarah telah berakhir (the end of history)”, manakala harus menjelaskan fenomena yang demikian. Dengan diadopsinya system nilai demokrasi, terutama liberal, maka secara langsung dan tidak langsung, telah mengakhiri sebuah evolusi persaingan antara dua ideology besar di dunia, yakni demokrasi liberal yang berdasarkan ekonomi pasar, di satu pihak, melawan komunisme serta sentralisme ekonomi di pihak lain, dengan ideology yang disebut pertama sebagai pemenangnya, dimasa yang lalu soviet dan AS adalah kubu yg selalu bertikai, bipolar, amerika yang pro kebebasan dan soviet yang anti kekerasan, tapi sekarang sudah bubar jadi dunia sekarang seolah olah miring  memihak kepada ide kebebasan, yang oleh fukuhiyama disebut the end of history ( tdk ada lagi otoritarian isu) [2] Pada saat yang sama, mereka melihat banyak negara barat atau Negara non-barat lainnya yang menerapkan system demokrasi liberal, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada tahap inilah pikiran-pikiran demokrasi liberal mencuat ke permukaan. Apa yang disebut sebagai Gelombang Demokrasi Ketiga, telah menjadi warna dominan dari wacana bernegara di seluruh dunia. Meski Huntington mengingatkan bahwa tidak berarti semuanya akan berjalan dengan mulus, namun fenomena global sekarang mengarah pada apa yang dikatakan Fukuyama tersebut di atas, “The End of History”. [3]

REFERENSI :

Indria Samego, bahan perkuliahan bagi Mahasiswa Angkatan II Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK Jakarta, disampaikan pada tanggal 25 Maret  2013.

Tim penyusun Kadeham, Pendidikan Kadeham, Universitas trisakti, cetakan pertama, 2003

Indria samego, Disampaikan di depan Peserta Silatnas ICMI, “Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Peradaban”, Jakarta, 19 Desember 2012


[1]           Tim penyusun Kadeham, Pendidikan Kadeham, Universitas trisakti, cetakan pertama, 2003

[2]           Indria Samego, bahan perkuliahan bagi Mahasiswa Angkatan II Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK Jakarta, disampaikan pada tanggal 25 Maret  2013.

[3]           Indria samego, Disampaikan di depan Peserta Silatnas ICMI, “Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Peradaban”, Jakarta, 19 Desember 2012


PASAL PASAL KARET  DALAM RUU KUHP TERKAIT DENGAN TUGAS  KEPOLISIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat mesti berhati-hati dalam merevisi Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang diajukan pemerintah.  Revisi KUHP itu dikritisi banyak kalangan karena dinilai mengandung “pasal-pasal karet” yang kontroversial dan ancaman bagi masyarakat. Pemerintah telah menyerahkan rancangan uu KUHP kepada DPR per 11 Desember 2012. Berkas revisi KUHP dengan surat R-88/pres/12/2012 itu memuat 766 pasal. Dibanding KUHP lama produk kolonialis Belanda ( wet boek van strafrecht ), revisi KUHP menambah 197 pasal. Namun rancangan  KUHP baru ini dikritisi sejumlah kalangan karena dinilai mengandung pasal kontroversial hingga pasal karet (hatzai artikelen ) yang dapat mengancam kebebasan. Beberapa pasal yang mendapat sorotan public antar lain  soal penghinaan kepada presiden (Pa­sal 265 dan 266), penyadapan (Pasal 300-303), soal komunisme (Pasal 212 dan 213), hingga soal santet (Pasal 293) dan hidup bersama (Pasal 485)[1] Pemerintah dan DPR diminta tidak memaksakan rekodifikasi secara menyeluruh terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pemaksaan terhadap rekodifikasi justru kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum. Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan, jika KUHP baru ber bentuk kodifikasi, hal itu dapat menimbulkan problem penyesuaian. “Nanti polisi, hakim, dan jaksa direpotkan dengan unsur yang berbeda-beda lagi,” ujarnya [2] Apabila RUU KUHP ini disahkan maka tentu saja juga akan menjadi tantangan tugas bagi Polri dalam penegakan hukum maupun proses penyidikan untuk menghadapi pasal pasal mandul atau pasal karet yang kadang menjadi bumerang bagi kepolisian. Kewenangan kepolisian tentu akan besar dengan bertambahnya sejumlah pasal dalam RUU KUHP sedangkan beberapa kewenangan yang ada sebelumnya masih banyak yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai tindakan kepolisian terhadap RUU KUHP pasal 293 tentang santet dan 485 tentang kumpul kebo.

1.2.   Permasalahan

a.         Bagaimana analisa hukum dari RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485  ?

b.         Bagaimana tindakan kepolisian dalam RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485  terkait dengan pelaksanaan tugas  ?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Tulisan ini disusun dengan maksud yaitu menjelaskan tentang analisa hukum terhadap RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485 dan kewenangan kepolisian terkait dengan pasal pasal tersebut sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi petugas kepolisian dalam bertindak.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Fakta – fakta

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

(1) Setiap orang yg menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberi batuan jasa kpd orang lain bhw karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

(2)       Jika pembuat tindak pidana sbgmn dimaksud pd ayat 1 melakukan perbuatan tersebur untuk mencari keuntungan atau menjadikan sgb mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3

Penjelasan :

Ketentuan ini dimaksud utk mengatasi keresahan masyarakat yg ditumbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yg  secara hukum menimbulkan kesulitan dlm pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main Hakim sendiri yg dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yg dituduh sebagai Dukun teluh (santet)

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

Penjelasan :

Ketentuan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah “kumpul kebo”

 

2.2       Analisa  hukum terhadap pasal RUU KUHP 293 dan psal 485

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

Usulan revisi KUHP yang memasukkan santet ke dalam kategori tindak kejahatan yang dapat dipidana telah memicu polemik dalam masyarakat. Undang-undang yang mengatur suatu hal berdimensi su­pernatural seperti santet memang selalu kontroversial. Dalam kajian antropologi, san­tet di indonesia merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena terkait cosmological belief masya­rakat, baik primitif maupun mo­dern. Kompleksitas makin tinggi bila santet dikaitkan dengan upaya pengaturan dalam undang-un­dang karena harus mendudukkan secara jelas dua hal: budaya dan tindak kejahatan (culture and criminal offense). Kejahatan terkait santet {wit­chcraft-related crime) harus dipahami dalam tiga kategori perbuatan. Pertama, perbuatan santet, terhadap orang lain yang menyebabkan luka, derita, nasib buruk, sakit, bahkan kematian. Kedua, syak wasangka/tuduhan terhadap seseorang sebagai dukun santet disebut witchcrqft accusations sebagai pelaku san­tet, acapkali memicu kemarahan massa yang berujung anarki. Ketiga. tindakan main hakim sendiri oleh kerumunan orang (taking the law into people’s hands) terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun santet yang sering berakibat kematian.

Para ahli antropologi menyebut santet sebagai penjelmaan psychic phenomenon sehingga ti­dak ada fakta keras (hard facts) yang dapat menjadi bukti konkret untuk mendukung sangkaan atas suatu tindak kejahatan san­tet. Untuk menguatkan tuduhan bahwa seseorang telah menyantet orang lain pun biasanya hanya merujuk pada circumstantial evi­dence bukan empirical eviden­ce yang tecermin pada sikap iri, dengki, cemburu, marah, dendam, atau permusuhan satu orang dengan orang lain. Ketiadaan bukti fisik membuat hukum positif tidak bisa menjangkau tin­dak kejahatan santet atau menerima sebagai suatu realitas sosial

Di sinilah letak komplikasi masalah santet sebagai tindak ke­jahatan berkonsekuensi hukum. Karena itu, apabila kejahatan santet hendak diatur di dalam KUHP, harus didefinisikan lebih dulu jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana dan dipilah per­buatan mana yang dapat disebut tindak kejahatan. Sesuai dengan pasal 293 RUU KUHP maka disebutkan orang yang hanya mengatakan bahwa dia bisa menyantet bisa di hukum, hal ini akan menjadi polemik apabila tidak dikategorikan dengan jelas unsur pidana perbuatanya.

            Dengan adanya pasal 293  RUU KUHP tentang santet maka nanti penerapanya harus mampu dapat dilakukan oleh penegak hukum, namun sejauh mana pasal ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh penyidik adalah terkait dengan bagaimana seorang pelaku yang dapat ditahan dan kategori perbuatan yang dilakukan apakah dilihat hanya dari segi formil saja atau juga akibatnya. Kemampuan petugas untuk menghadapi pasal ini juga harus dipertimbangkan apakah nanti para penegak hukum mampu memenuhi unsur dari pasal santet ini.

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Terkait kumpul kebo, itu merupakan semangat positif untuk meminimalisir adanya pemyalahgunaan seks atau perzinahan. Tetapi memang perlu dikonstruksikan dengan baik redaksinya sehingga tidak memunculkan multitafsir, disalahgunakan untuk menfitnah orang lain. Semangat RUU KUHP sesuatu yang perlu diapresiasi karena bagaimana pun, di budaya apa pun, adat apa pun di Indo­nesia ini, apalagi bicara norma agama semua sepakat tidak mengakui kumpul ke­bo, hubungan di luar pernikahan tidak dibenarkan. Dan masyarakat kita melihat itu bentuk kesalahan dan perbuatan terlarang dan itu harus diangkat menjadi norma hukum positif.

Perlu dipertegas, nikah siri itu syah sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang Pemikahan. Syarat syahnya pernikahan itu sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Walaupun ada komplikasinya di pasal 3 UU itu, harus tercatat di catatan negara. Jadi, kalau syahnya, nikah siri syah maka tercatat itu hanya tambahan sebagai persyaratan administratif. Oleh karena itu yang dilarang ini dalam kumpul kebo adalah orang yang berhubungan suami istri atau layaknya suami istri diluar ikatan pernikahan. Nikah siri itu ikatan pernikahan namun memang perlu mengkonstruksikan kalimatnva nanti di UU KUHP jangan sampai disa­lahgunakan untuk memfitnah orang lain tapi sebenaranya semangatnya sangat positif sekali.

Apabila kalau kita membahas pasal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:
1. Setiap orang, artinya setiap makhluk hidup yang bukan binatang dan bukan tumbuhan, bisa laki laki atau perempuan, tanpa disebutkan batasan umurnya, berarti bisa juga ABG atau bahkan anak – anak, bisa juga kakek nenek.

2. Melakukan hidup bersama sebagai suami istri, apakah yang dimaksud “hidup bersama sebagai suami istri” ? apakah satu rumah tidur bareng, atau dalam kamar hotel, kos kosan, siapa yang bisa mendefinisikan hidup bersama ?

3. Diluar Perkawinan yang Sah, dalam definisi UU perkawinan disebutkan perkawinan yang sah adalah apabila dicatatkan melalui lembaga resmi yaitu KUA atau Catatan Sipil, Perlu dipertegas, nikah siri itu syah sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang Pemikahan. Syarat syahnya pernikahan itu sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing.

2.3       Tindakan kepolisian  terhadap pasal RUU KUHP 293 dan psal 485

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

Santet adalah suatu fenomena yang penuh misteri dalam dua konteks. Pertama, santet melibatkan kekuatan gaib yang tidak bisa dideteksi indera manusia sehingga sangat sulit untuk melakukan obyektivikasi. Obyektivikasi adalah suatu proses mematerialkan (baca: membuktikan) suatu gejala sosial agar dapat diamati, diidentifikasi, dan dieksaminasi oleh banyak bukan hanya satu orang untuk diterima sebagai peristiwa faktual atau kenyataan obyektif. Kedua, perbuatan santet selalu tersembunyi dan dilakukan di suatu wilayah di luar jangkauan pengamatan langsung orang lain sehingga tidak ada yang dapat mengklaim tuduhan santet berdasarkan observasi dan bukti empiris. Dukun santet bekerja memanfaatkan kekuatan gaib atau memanipulasi magic power. Dalam konteks ini, hukum for­mal yang bersandar pada pembuktian empiris seolah tidak berdaya ketika ada tuntutan untuk memprosekusi tindak kejahatan santet. Bagi aparat penegak hukum yang mencoba melakukan penyidikan dan membuktikan tindak pidana santet akan mengalami kesulitan dikarenakan kedua hal tersebut diatas yaitu kesulitan dalam mendeteksi melalui panca indera manusia dan kedua santet dilakukan dimana saja dan tidak bisa kita ketahui.

Apabila terjadi tindak pidana Santet dan menimbulkan korban maka timbul pertanyaan bagaimana dan mulai dari mana dari pihak penyidik kepolisian akan mulai menyidik. Kepolisian pasti akan berusaha mencari pembuktian yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana Santet, namun timbul pertanyaan apakah korban mengetahui pelakunya yang melakukan tindak pidana Santet ? Adakah saksi yang mengetahui tentang tindak pidana Santet tersebut? Apakah  penyidik   memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana santet? Bagaimana proses pembuktikan tindak pidana santet tersebut hingga ke pengadilan ? Apabila seseorang yang menyatakan memiliki kemampuan gaib dan dengan kemampuanya dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan masyarakat yang menjadi korban santet apakah juga dapat dipidana ? Dalam RUU KUHP pasal 293 disebutkan setiap orang yg menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Apabila dengan disahkanya RUU KUHP pasal 293 apakah ada orang yang ingin melakukan santet akan menyatakan dirinya sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut ? tentu saja tidak karena para pelaku tersebut sadar bahwa apabila mereka menyatakan memiliki kemampuan gaib maka akan menjadi tersangka dan dapat dipidana dan diproses hukum. Dan para pelaku yang ingin memanfaatkan seseorang yang memiliki kekuatan Gaib untuk melakukan santet tentu sadar tidak akan berhubungan dengan orang yang sudah dikenal memiliki kekuatan gaib karena akan sangat mudah tercium dan terungkap apabila melakukan tindak pidana santet. Dalam perumusan pasal 293 RUU KUHP ini lebih kepada seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melakukan kejahatan tapi bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melawan kejahatan gaib tersebut. Dengan munculnya permasalahan tersebut maka pihak kepolisian kemudian akan kesulitan dalam penegakan hukum karena masih banyaknya presepsi serta belum jelas pendefinisian tindak pidana santet ini. Apakah juga masyarakat yang meminta tolong terhadap seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk menyembuhkan seseorang yang menjadi korban kejahatan gaib harus juga diproses hukum, apabila ini dilakukan maka polisi juga akan melakukan tindakan yang kontraproduktif sedangkan saat ini banyak aparat kepolisian di Indonesia sadar dan mengakui bahwa seseorang yang memiliki kekuatan gaib bisa melawan kuasa gelap dan mengusir roh jahat sehingga aparat pun akan ragu dan tidak mungkin melaksanakan penegakan hukum terhadap orang yang memiliki kemampuan gaib tersebut.  Selain itu pihak penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan dalam proses pembuktian dan  penyidikan dalam tindak pidana santet akan mulai timbul keraguan dalam proses pembuktian karena masalah yang dihadapi tidak dapat dibuktikan secara empiris dan logika manusia. Apabila keraguan ini sudah muncul maka akan timbul keenganan dari penyidik untuk menerima dan melanjutkan proses penyidikan santet tersebut.

Dilain pihak sebagian masyarakat bisa memaklumi kesulitan pembuktian tindak kejahatan santet dalam penegakan hukum. Bagi pihak lain, terlebih lagi korban santet, ketidakberdayaan aparat penegak hukum mengadili tindak kejahatan santet menjadi alasan menggerakkan mob justi­ce. Suatu bentuk peradilan ko- munal melalui mobilisasi massa dan digerakkan logika massa Mob justice cenderung eksesif karena ia merefleksikan public out­rage yang menjelma dalam aksi brutal, seperti membakar orang yang dituduh dukun santet. Hal ini juga menjadi permasalahan apabila pihak kepolisian tidak melakukan penegakan hukum akan muncul aksi main hakim sendiri oleh masyarakat.

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Kriminalisasi Kumpul kebo disebutkan dalam RUU KUHP dalam pasalnya yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak Rp 30 juta,” pasal 485 Rancangan KUHP. Dengan adanya Kriminalisasi pasal tersebut maka penulis memprediksikan  sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum “nakal” akan berpesta pora, mereka akan “menjebak” pasangan yang masuk kamar hotel berduaan, dan dengan mudahnya mereka akan menangkap setiap pasangan yang tidak dilengkapi surat nikah resmi.
2. Hotel akan menjadi sasaran “sweeping” aparat dan kita tidak menutup mata mereka dapat pemasukan dari pasangan yang belum menikah, demikian juga para pengusaha kos-kosan dan kontrakan.  Selain itu pengusaha tersebut akan mengeluarkan biaya ekstra kepada aparat agar tidak di “sweeping”.

3. Banyak orang akan merasa “tidak nyaman” dengan undang – undang ini karena menarik area paling “privacy” seseorang ke dalam ranah hukum.

            Pihak kepolisian juga akan menghadapi masalah yang sama yaitu adanya keraguan melakukan penegakan hukum terhadap pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo walaupun tujuanya positif namun akan bertentangan dengan adat dan budaya dibeberapa daerah di Indonesia yang mengakui adanya kumpul kebo. Tentu saja seperti di masyarakat yang memiliki budaya hidup bersama ( kumpul kebo ) akan menjadi kontraproduktif apabila pihak kepolisian melakukan penegakan hukum. Kemudian pasangan belum menikah yang tinggal serumah bagaimana pihak kepolisian dapat mengkategorikan kumpul kebo, dan  seandainya kedua  pasangan yang kumpul kebo tersebut sudah sepengetahuan dari keluarganya masing masing apakah juga dikategorikan kumpul kebo dan diproses pidana.

Dalam  mendefinisikan hidup bersama apakah pihak kepolisian memiliki definisi terhadap hidup bersama dan kategori melanggar hukumnya seperti apa sehingga hidup bersama ( kumpul kebo ) dapat diproses oleh hukum pidana. Kemudian untuk memproses tindak pidana kumpul kebo ini apakah ada yang melapor atau petugas yang langsung menangkap langsung juga masih menjadi masalah yang menjadi pertanyaan. Beberapa masalah ini tentu saja akan menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kumpul kebo. Kembali lagi adanya keraguan penyidik untuk mendefinisikan tindak pidana ini menjadi keraguan untuk bertindak sehingga menjadikan pasal ini sebagai pasal yang mandul.

 

BAB III

PENUTUP

 

 

Dengan adanya RUU KUHP mengenai pasal 293 ( santet ) dan pasal 485 ( kumpul kebo )  maka menimbulkan multi tafsir dan belum adanya definisi yang  jelas terhadap kedua pasal tersebut sehingga dalam proses penyidikan akan mengalami kesulitan dalam pembuktian sehingga akan mempengaruhi tindakan dan kewenangan penyidik untuk melakukan penegakan hukum. Apabila pihak kepolisian melakukan penegakan hukum  tentu akan menimbulkan kontra produktif dengan budaya masyarakat di Indonesia yang masih banyak memiliki kepercayaan terhadap ilmu gaib serta kumpul kebo yang dibeberapa daerah di Indonesia diakui oleh masyarakatnya.  Perlunya juga untuk mengawasi tindakan aparat kepolisian yang nantinya akan memanfaatkan pasal pasal tersebut untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya.


[1]              Koran kompas,Ancaman pasal karet, hari  senin tanggal 8 April 2013 hal.1

[2]              Koran kompas, RUU KUHP berpotensi timbulkan kekacauan hukum, hari  jumat 12 April 2012