Iklan

Category: KRIMINOLOGI



28

KRIMINOLOGI FEMINIS (KF)

SUSAN F. SHARP

Universitas Oklahoma

Kriminologi secara tradisional merupakan salah satu bidang studi yang paling androcentic (berpusat pada pria) di dalam ilmu pengetahuan sosial. Mayoritas penelitian dan teori didasarkan pada kajian tentang kriminalitas pria dan respon SPP terhadap pelaku pelanggaran pria. Wanita, ketika dianggap sama sekali jahat, diwakili dengan cara-cara yang negative dan stereotipe, dengan fokus pada kegagalan mereka untuk terikat kepada model perilaku wanita “tradisional” yang cocok, sebagaimana dijelaskan oleh W.I. Thomas (1923) dalam pandanganya yang paternalistic tentang wanita. KF berupaya untuk menangani kegagalan untuk mempertimbangkan perbedaan penting dalam jalur pria dan wanita menuju kejahatan, tipe kejahatan, viktimisasi dan hukuman dengan meningkatkan pemahaman tentang pelanggaran pria dan wanita serta respon SPP kepada kejahatan mereka.

Pakar KF berupaya untuk menempatkan gender di tengahj wacana ini, yang membawa cara-cara wanita memahami dunia ini menuju pengetahuan tentang kejahatan, kriminalitas, dan respon terhadap kejahatan.

Jangkauan KF

Memang telah kelihatan bahwa pria benar-benar melakukan pelanggaran/kejahatan yang jauh lebih banyak, khususnya yang dirasa penting bagi kriminologi, daripada yang dilakukan wanita (baca Daly & Chesney-Lind, 1988). Fokus ini telah menjadi bagian dari hubungan kriminologi dengan legislative dan system lembaga pemasyarakat (lapas). Bidang ini berkembang sebagiannya untuk membantu memperbaiki pemahaman tentang mengapa manusia melakukan kejahatan sehingga kebijakan-kebijakan bisa diberlakukan untuk mengurangi kejahatan-kejahatan itu. Wanita tidak hanya melakukan lebih sedikit kejahabatan, tetapi mereka juga melakukan kejahatan yang kurang menarik bagi orang-orang yang prihatin dengan keselamatan public. Jadi para wanita sebagian besar tidak diperhatikan hingga tahun 1970-an.

Disamping itu pendekatan bebas nilai orang Weber terhadap kajian kriminologi telah gagal mengenali bahwa pengalaman peneliti itu sendiri membentuk dan merumuskan pendekatan mereka sendiri terhadap penelitian mereka. Hal ini menghasilkan sebuah asumsi yang tidak direflektifkan bahwa data dan teori-teori tentang anak laki-laki dan pria akan digeneralisasikan kepada anak perempuan dan wanita. Peneliti dan pakar teori telah mengasumsikan bahwa kajian tentang kejahatan pria merupakan studi generic tentang kejahatan dan wanita yang terlibat di dalam kejahatan lebih sekedar penyimpangan dari norma daripada menjadi subyek untuk dikaji. Akhirnya, pendekatan feminis terhadap kriminologi lahir dari kritik terhadap praktek ini.

Memang hanya dalam 30 tahun terakhir ini KF berkembang menjadi perspektif yang diakui di dalam kriminologi. Namun, istilah kriminologi feminis adalah sesuatu yanbg menyesatkan; barangkali akan lebih baik bicara tentang kriminologi-kriminologi feminis. KF melampaui jangkauan yang luas dari perspektif teoritis dan metodologis yang menempatkan cara-cara dimana gender membentuk pengalaman di tengah-tengah pertanyaan keilmuan. KF berfokus pada serangkaian luas isu-isu yang terkait dengan wanita dan kejahatan, termasuk penjelasan teoritis tentang kejahatan, respon-respon terhadap pelanggaran wanita, pembuatan program bagi penjara wanita, wanita sebagai pekerja di bidang lapas, dan kebutuhan khusus penjara wanita atau wanita yang dipenjara. Pemikiran feminis bukanlah sebuah pendakatan homogeny; pendekatan ini menggabungkan fokus feminis liberal pada peluang yang sama bagi wanita, feminis Marxist berfokus pada hubungan kelas dan kapitalisme sebagai sumber tekanan kepada wanita, campuran dominasi pria dengan struktur ekonomi dan politik dari feminis sosialis sebagai sumber ketidakadilan, dan feminis radikal berfokus pada dominasi patriarchal dari wanita. Namun, pendekatan feminis ini memiliki kesamaan dalam hal fokus mereka terhadap cara-cara dimana struktur jenis kelamin masyarakat dikaitkan dengan kejahatan.

 

Lahirnya Kriminologi Feminis

Hingga pertengahan abad ke-20, sebagian besar berfokus pada pelaku pelanggaran dan respon SPP terhadap kejahatan pria. Ketiadaan perhatian terhadap pelanggaran wanita berasal dari fakta bahwa sebagian besar kejahatan dilakukan oleh pria. Namun, pada dua decade terakhir dari abad ke-20, tingkat pemenjaraan wanita meningkat tajam, yang mengarah kepada merebaknya penelitian terhadap anak perempuan, wanita, kejahatan, dan SPP. Banyak sarjana menunjuk “perang terhadap narkoba” dan reformasi penghukuman federal pada tahun 1980-an sebagai penjelasan utama tentang kenaikan yang besar dalam hal wanita yang dipenjara serta lahirnya keilmuan kriminologi feminis. Jelas, perang terhadap narkoba dan reformasi federal adalah kekuatan yang mengendalikan di belakang kenaikan yang luar biasa dalam pemenjaraan wanita. Namun, akar dari KF ini mendahului perubahan-perubahan ini. Akar itu ditemukan di dalam feminismen gelombang kedua serta kriminilogi radikal pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an.

Argument Kesetaraan Gender

Pada tahun 1960-an, para sarjana mulai berpendapat bahwa wanita tidak diperhatikan dalam penelitian dan pembuatan teori kriminologi. Minat awal ini tidak datang dari AS tetapi sebaliknya dari Kanada dan Inggris (cf. Bertrand, 1969 dan Heidensohn, 1968). Menurut pakar ini, peran gender telah sebagian besar tidak diperhatikan, tidak ada lagi yang lain yang melakukan kejahatan selain pria. Jadi teori-teori telah dikembangkan yang bisa menjelaskan kesenjangan gender di dalam kejahatan tetapi bahwa hanyalah ketiadaan kemampuan untuk menjelaskan kejahatan wanita sebaik penjelasan tentang kejahatan pria. Feminisme gelombang kedua pada abad ke-20 mengarah kepada sebuah minat yang diperbaharui dalam pelaku pelanggaran wanita. Ada 2 byku penting yang diterbitkan pada awal tahun 1970-an, yang dihasilkan dari fokus feminism liberal gelombang kedua tentang kesetaraan gender, yaitu:

(1) Sisters in Crime, tulisan Adler (1975), dan

(2) Women and Crime

Walaupun keduanya berfokus pada aspek yang berbeda dari isu itu dan mencapai kesimpulan yang agak sama, keduanya berpendapat bahwa gerakan wanita abad pertengahan ke-20 merubah baik partisipasi wanita dalam kejahatan dan persepsi tentang partisipasi wanita di dalam kejahatan. Tentu saja, di tenga-tengah thesis dari kedua karya ini adalah bahwa wanita akan terlibat di dalam kejahatan akibat liberalisasi wanita. Juga dengan berfokus pada perlakuan yang setara, respon peradilan pidana terhadap pelanggaran wanita akan menjadi lebih keras dan kurang “perhatian.”

Kedua buku ini sangat penting dalam menjembatani perhatian yang lebih banyak terhadap kejahatan wanita dan respon SPP terhadap kejahatan wanita, tetapi fokusnya atas peluang kejahatan yang meningkat bagi wanita yang datang dari tekanan atas kesetaraan telah dikritik oleh pakar KF. Ada 2 tema luas yang muncul di kalangan kritik tersebut, yaitu:

  1. Para pakar mempertanyakan apakah pelaku pelanggaran wanita dari kelas bawah melakukan sebuah keinginan untuk mencapai kesetaraan dengan pelaku pelanggaran pria atau apakah kenaikan dalam kejahatan wanita bisa saja karena “feminisasi kemiskinan’ karena komposisi keluarga di dalam kemiskinan menjadi semakin didominasi oleh rumah tangga yang dikepalai wanita. Disamping itu, para pakar ini menjelaskan bahwa pelaku pelanggaran wanita yang berpendapatan rendah cenderung untuk memiliki pandangan yang lebih stereotipe dan tradisional tentang peran wanita, yang mempertanyakan ide bahwa pelaku pelanggaran ini sedang mencoba untuk berkompetisi dengan pria dalam realism kejahatan (Daly & Chesney-Lind, 1988).
  2. Analisa yang cermat atas data gagal untuk mendukung argument bahwa kesenjangan antara pria dan wanita yang melakukan pelanggaran sedang menyempit (Steffensmeier & Allan, 1996). Fokus pemikiran KF mulai pindah kepada cara-cara dimana struktur sosial dan ekonomi membentuk kehidupan wanita serta partisipasi mereka dalam kejahatan.

 

Pengaruh Kriminologi Kritis

Factor utama kedua di dalam munculnya KF selama tahun 1970-an adalah kemunculan “kriminologi baru” atau pendekatan radikal dan konflik terhadap kajian kejahatan. Dengan akar intelektual yang tertanam di dalam teori konflik dan Marxist, perspektif ini memandangn kejahatan sebagai hasil tekanan, khususnya gender, ras, dan tekanan kelas. Baik kriminologi radikal maupun KF lahir selama timbulnya kesadaran sosial dan politik yang tinggi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Di AS dan banyak Negara Barat, era ini ditandai dengan perubahan sosial yang cepat dan kerusuhan politik. Idiologi dan struktur kekuatan yang ada ditentang dan gerakan sosial muncul, termasuk gerakan anti perang, gerakan gak-gak sipil dan gerakan liberalisasi wanita.

Namun para pakar KF dengan cepat menjadi agak bebas dari ilusi dengan apa yang dianggap sebagai yang sangat idealistic dan pendekatan kriminologi/kritis yang masih berpusat pada pria. Pandangan “kriminologi baru” tentang pelaku pelanggaran sebagai seorang pejuang yang bijaksana yang dilibatkan dalam sebuah perjuangan menghadapi negara yang sangat berpengaruh (Young, 1979) juga membuat marah feminis radikal yang bekerja untuk mengakhiri kekerasan dari teman dekat dan perkosaan. KF mulai berfokus pada cara-cara dimana sebuah masyarakat patriarchal memungkinkan terjadinya pelecehan terhadap wanita. Feminism radikal, dengan berfokus pada konsekuensi dari patriarchal, berkontribusi kepada badan keilmuan KF yang sedang berkembang.

Feminisme Radikal dan Kriminologi Feminisme

Selama awal-awal tahun 1970-an, pakar feminis radikal (FR) dan para aktivis untuk berjuang mereformasi respon public terhadap kejahatan, seperti perkosaan dan kekerasan oleh pasangan. Sebelum revisi kebijakan dan UU, korban perkosaan seringkali disalahkan atas viktimisasi mereka. Dua karya seminal selama pertengahan tahun 1970-an membawa viktimisasi tentang wanita oleh pria ke dalam bagian depan KF dan sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran KF. Karya Susan Brownmiller (1975), Against Our Will  adalah sebuah analisa yang sangat kritis tentang peran dominasi pria dalam kejahatan perkosaan. Sama halnya juga dengan Carol Smart (1976) yang mengkritik teori-teori kriminologi utama (yang berlaku saat ini), tidak hanya atas kegagalan mereka untuk meneliti kejahatan melalui lensa yang digenderkan tetapi juga untuk asumsi mereka bahwa viktimisasi adalah pengalaman yang sama untuk emua korban. Smart berpendapat bahwa teori-teori utama gagal mengenali bagaimana struktur patriarchal masyarakat berkontribusi terhadap dan membentuk viktimisasi wanita.

Kontribusi feminism radikal terhadap perkembangan KF sangat penting dengan 2 alasan:

  1. Dalam kolaborasi dengan akitivis masyarakat, para pakar feminis radikal mampu menghasilkan perubahan sosial. Kekerasan terhadap wanita menjadi sebuah masalah perhatian public. Perlindungan bagi wanita yang dipukuli mulai muncul di seluruh bagian negeri, dan UU perkosaan diformulasikan untuk melindungi korban dari pemeriksaan yang berlebihan. Hingga pertengahan tahun 1970-an, korban perkosaan secara khusus ditempatkan pada persidangan diri mereka sendiri. Pembuktian perkosaan mengharuskan barang bukti yang sebenarnya ditolak korban serta bukti yang menguatkan. Juga sikap seksual korban di masa lalu bisa digunakan sebagai bukti oleh pembela. Pendekatan feminis terhadap perkosaan memasukkan perspektif dari korban, dan akhirnya UU perlindungan perkosaan diberlakukan yang melarang penggunaan perilaku seksual masa lalu korban menjadi barang bukti.
  2. Keilmuan feminis tentang perkosaan dan kekerasan pasangan intim mempengaruhi kriminologi utama (yang berlaku saat ini). Hal ini mengarah kepada sebuah pemahaman yang direvisi tentang kompleksitas viktimisasi. Statistic mendukung posisi feminis bahwa viktimisasi wanita berbeda secara intrinsic dan fundamental dari viktimisasi pria. Sebagai contoh, wanita jauh lebih cenderung menjadi korban atau mengalami viktimisasi oleh seseorang yang dekat dengannya. Dari perspektif feminis radikal, hal ini karena institusi sosial dan norma mempermudah viktimisasi wanita.

Banyak sekali seperti keilmuan feminis tentang kekerasan seksual, penelitian KF telah membantu membentuk kembali pemahaman kita tentang KDRT dan antara pasangan hidup. Banyak peneliti awal tentang kekerasan pasangan intim berasal dari karya yang menggunakan Conflict Tactics Scale yang dikembangkan oleh Strauss dan Gelles (1986). Pakar feminis telah menjelaskan bahwa walaupun skala ini menghukur kejadian/insiden dari taktik agressif yang berjangkauan luas, namun skala ini gagal menempatkan taktik itu di dalam konteks. Penelitian Stanko (1990) tentang kekerasanb sehari-hari memberikan bukti bahwa viktimisasi wanita seringkali tidak dilaporkan. Jadi, penelitian yang dilakukan oleh KF, sesuai denga aktivisme, berdampak tidak hanya terhadap UU tetapi juga praktek polisi. Akhirnya, Survei Viktimisasi Kejahatan Nasional (NCVS) dirumuskan kembali untuk menangani pengalaman-pengalaman korban wanita. Pertanyaan-pertanyaan tentang perkosaan dan penganiayaan seksual ditambahkan dan juga pertanyaan tentang viktimisasi di dalam RT (Britton, 2000). Pada tahun 1994, UU Federal Violence Against Women disahkan. Program-program pencegahan dan intervensi dikembangkan, penuntutan yang agressif dilakukan, dan pendanaan untuk penelitian disediakan. Terakhir ini, UU Internasional Violence Against Women membawa fokus ini kepada hal-hak wanita terhadap keselamatan ke lingkun internasional.

Teori-Teori Kriminilogi Dari Perspektif Feminis

Teori-teori Utama (Yang sedang berlaku sekarang) dan Kriminologi Feminis

Desakan utama dari KF adalah kritik terhadap perkembangan teori-teori utama (yang sedang berlaku saat ini) yang berbasis penelitian dengan anak laki-laki dan pria. Pendekatan “tambahkan wanita dan kendalikan” dari kriminologi utama yang sedang berlaku saat ini berarti bahwa gender, jika dipertimbangkan, telah seringkali digunakan hanya sebagai sebuah variable control. Walaupun hal ini telah memberikan penegasan bahwa pria jelas lebih criminal dibandingkan dengan wanita, jelas tidak ada informasi tentang kriminalitas wanita bisa dikumpulkan melalui tipe penelitian ini. Ada 2 asumsi yang tidak dibicarakan di sini yang melekat pada pendekatan ini dimana KF mengambil isu ini, yaitu:

  1. Asumsi tersirat bahwa, karena pria jauh lebih cenderung terlibat dalam perilaku jahat dibandingkan wanita, maka wanita agak tidakpenting di dalam bidang ini.
  2. Kriminologi utama yang sedang berlaku mengasumsikan bahwa pria dan wanita adalah sama dan apa yang bisa berfungsi menjelaskan kriminalitas pria akan berfungsi sama baiknya untuk menjelaskan kriminalitas wanita.

Teori-teori seperti teori strain (Merton 1938) telah dikritik pakar KF atas fokus terhadap tujuan ekonomi dan kegagalan mereka untuk memperhitungkan bagaimana hubungan pribadi bisa saja berkontribusi terhadap kriminalitas. Merton menyatakan bahwa kejahatan sebagian besar adalah hasil dari memiliki mimpi orang Amerika sebagai tujuan tetapi ketiadaan peluang untuk mencapai tujuan ini dengan cara-cara atau sikap yang legal. Pakar KF menyatakan bahwa teori Merton jelas tidak sama persis bisa digunakan kepada wanita. Mereka menjelaskan bahwa, walaupun wanita jelas secara financial dihalangi dibandingkan pria, namun wanita melakukan kejahatan yang lebih sedikit (Belknap & Holsinger, 2006). Sama halnya juga dengan teori pembelajaran dan asosiasi diferensial dengan fokus mereka terhadap sikap[ dan perilaku teman, telah dikritik atas kegagalan mereka untuk menjelaskan sifat gender dari hubungan teman. Ketika penyimpangan pria sangat dihubungkan dengan memiliki teman yang memiliki perilaku dan sikap yang menyimpang, hal ini jelas jauh lebih tidak benar terhadap wanita. Sesungguhnya wanita yang secara intim dekat dan terlibat dengan pria penyimpang yang lebih tua bisa saja diperkenalkan dengan kejahatan dan kenakalan oleh pasangan intimnya ini dibandingkan oleh temannya.

Namun, pakar KF lainnya telah menyatakan bahwa teori-teori utama yang sedang berlaku saat ini bisa saja masih digunakan jika teori-teori itu direstrukturisasi dan dioperasionalkan dengan cara yang lebih sensitive terhadap predictor kejahatan baik pada diri pria maupun wanita. Khususnya teori general strain dari Agnew (1992) berupaya untuk menjadi sensitive secara gender. Dengan memasukkan sebuah cakupan yang luas dari sumber-sumber strain (filter) di dalam teori, dia berupaya untuk membahas keprihatinan yang disuarakan oleh kaum feminis. Dalam teorinya ini, dia secara eksplisit berfokus pada pada hubungan filter serta pengalaman hidup negatif, yang keduanya merupakan predictor yang penting dari kenakalan wanita. Dia juga menjelaskan bahwa pria dan wanita cenderung memiliki reaksi emosional yang berbeda untuk melakukan pemaksaan, memiliki keahlian dan sumber daya yang berbeda dalam menghadapi masalah, dan melakukan tipe pelanggaran yang berbeda (Broidy & Agnew, 1997). Operasionalisasi feminis dari teori general strain bisa secarah eksplisit meneliti peran sejarah pelecehan dalam meramalkan kejahatan wanita. Agnew berpendapat bahwa bukanlah pemaksaan itu tetapi sepertinya respon emosional yang negative itulah yang memaksa yang mengarah kepada kejahatan. Lagi-lagi, analisa bergender dan mendalam akan berfokus pada bagaimana respon emosional dan sumber daya untuk menanganinya yang berdasarkan gender dan bagaimana hal ini akan membantu mengembangkan hubungan yang berbeda antara eksperimen kehidupan wanita dan pria dan partisipasi mereka kemudian di dalam kejahatan.

Sama halnya jug, teori-teori wacana kehidupan bisa saja menawarkan peluang untuk sebuah eksplorasi bergender tentang kriminalitas wanita. Teori-teori ini tidak saja meneliti factor-faktor penting di dalam inisiasi perilaku criminal tetapi juga meneliti kejadian-kejadian yang bisa saja mengubah jalur dari criminal menjadi non-kriminal, atau sebaliknya. Dalam pemahaman yang luas, teori wacana kehidupan menyatakan bahwa adalah kepentingan sebuah kejadian atau alasan lah yang menentukan kecenderungan bahwa seseorang terlibat dalam perilaku criminal akan mundur. Di dalam kasus pria, hal ini bisa saja berupa perkawinan atau karir. Namun bagi wanita bisa saja penting untuk meneliti alasan-alasan lain. Khususnya, kelahiran seorang anak bisa saja memberikan motivasi yang cukup bagi seorang wanita yang terlibat dalam perilaku criminal untuk merubah jejaknya menjadi perilaku non-kriminal.

Secara keseluruhan, penggunaan gender dari teori utama yang sedang berlaku tidak disambut dengan baik oleh pakar KF. Banyak pakar KF ini menyatakan bahwa teori-teori ini gagal meneliti secara rinci cara-cara dimana pengalaman anak perempuan dan wanita membentuk kehidupan mereka. Sebaliknya, teori Feminist Pathways berfokus secara eksplisit pada hubungan antara pengalaman kehidupan dan kriminalitas di masa depan, dengan mengatakan bahwa seseorang harus mempertimbangkan peran masyarakat patriarchal jika seorang benar-benar berharap untuk memahami kejahatan dan kriminalitas wanita.

Bab 28/KRIMINOLOGI KAUM FEMINIS PART II

Teori Feminist Pathways

Mungkin terobosan yang paling besar dalam teori dan penelitian KF adalah model FP. Dalam upaya untuk menunjukkan bagaimana kejahatan wanita terkait dengan pengalaman kehidupan wanita dan anak perempuan, teori ini berfokus pada cara-cara dimana tempat/kedudukan wanita di dalam masyarakat mengarahkan mereka kepada gaya hidup criminal. Dalam banyak artikel dan buku, Mada Chesney-Lind (baca Chesney-Lind & Posko, 2004) telah menjelaskan bagaimana system peradilan kenakalan patriarchal dan pelecehan anak membentuk peluang anak perempuan, yang pada akhirnya memaksa mereka masuk ke dalam gaya hidup criminal. Meda menyatakan bahwa, tidak seperti anak laki-laki, keterlibatan awal anak perempuan dengan system peradilan kenakalan sebagian besar akibat pelanggaran status, seperti lari dari rumah atau terlibat dalam kegiatan seksual. Standar ganda patriarchal berarti bahwa anak perempuan yang terlibat dalam perilaku ini dianggap immoral dan membutuhkan “perbaikan”. Anak perempuan dan wanita telah menghadapi institusionalisasi atas keterlibatan mereka dalam perilaku yang sebagian besar dilakukan pria. Tentu saja anak perempuan yang dicurigai atas tindakan seksual yang “tidak pantas” telah diperlakukan lebih keras daripada baik anak laki-laki ataupun anak perempuan yang terlibat dalam kegiatan criminal. Adalah dalam system patriarchal inilah, pendekatan paternalistic terhadap control sosial perilaku wanita yang mendorong mereka ke dalam hubungan dengan system peradilan kenakalan. Lebih jauh lagi, ada kegagalan untuk mengenal bahwa perilaku seksual awal, seperti melarikan diri dari rumah, seringkali berasal dari pelecehean di dalam rumah. Daripada mewawancarai tentang kehidupan anak-anak perempuan yang dilecehkan, masyarakat telah bereaksi dengan standar ganda yang memberikan gadis-gadis ini label sebagai pemberontak atau immoral. Dengan menghukum gadis-gadis ini atas perilaku yang bisa saja sesungguhnya menjadi pelajaran.

Dengan menghukum gadis-gadis ini atas perilaku yang bisa saja sesungguhnya menjadi pelindung bagi diri mereka (misalnya, melarikan diri dari pelecehan atau rumah yang ditinggalkan), masyarakat bisa saja lebih jauh lagi membatasi peluang hidup mereka dengan mengidentifikasi mereka sebagai orang yang nakal. Perspektif ini juga meneliti hubungan antara pelecehan dan penyalahgunaan substansi (zat-zat), jumlah satu pelanggaran yang mengarah kepada pemenjaraan seorang wanita. Penyalahgunaan substansi dipandang sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah. Para anak perempuan dan wanita seringkali menggunakan alcohol dan narkoba untuk memediasi trauma mereka yang diakibatkan oleh pelecehan yang mereka alami. Ini adalah hal yang sangat penting, karena mayoritas anak gadis dan wanita yang dipenjara memiliki masalah penyalahgunaan substansi/zat. Sama halnya juga bahwa mayoritas pelaku pelanggaran ini memiliki sejarah pelecehan fisik, seksual atau emosional. Teori FP berupaya meneliti wanita muda dan pelanggaran yang mereka lakukan.

Kriminologi Socialist Feminist

Sebagaimana dibahas sebelumnya, sebagian dari kritik kaum feminis terhadap kriminologi adalah pemeriksaan atau penelitian kejahatan tidak bergender. Keilmuan KF telah mengarah kepada upaya untuk memasukkan sebuah pemahaman yang lebih jelas tentang pengalaman baik pria maupun wanita. Masserschmidt (1986) berfokus pada cara-cara dimana kapitalisme patriarchal membangun pengalaman-pengalaman baik pria maupun wanita. Dia meletakkan sebuah teori yang berupaya mencoba menjelaskan baik kejahatan pria maupun kejahatan wanita dari berbagai tipe dan mengatakan bahwa seseorang tidak bisa mengabaikan baik struktur ekonomi atau hubungan gender dalam hubungan sesungguhnya apapun dari kejahatan. Teorinya menyatakan bahwa pria kelas rendah yang dimarjinalkan dan minoritas terlibat dalam kejahatan jalanan karena peluang mereka yang terhalang dan peran mereka sebagai pria dalam masyarakat kapitalistis patriarchal. Sebaliknya, struktur hubungan gender dalam masyarakat cenderung untuk menempatkan kejahatan wanita kepada penipuan dan pencurian kecil-kecilan (level rendah).

Masserschmidt (1986) juga meneliti eksploitasi seksual wanita di dalam perdagangan seks di negara-negara dunia ketiga, yang menunjukkan bagaimana baik patriarchal dan kapitalisme menempatkan wanita-wanita ini dalam situasi keputusasaan dimana mereka menyerah/menerima untuk dieksploitasi agar selamat atau bisa bertahan. Disamping itu, dia menggambarkan kaitan antara ketidakadilan ekonomi dan pola-pola keluarga yang didominasi pria dalam diskusinya tentang kekerasan pria terhadap wanita. Akhirnya, dia memberikan sebuah campuran yang sangat sempurna dari teori-teori tentang keistimewaan pria serta teori-teori tentang kapitalisme dalam pemeriksaannya tentang kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih, yang terutama dilakukan pria. Karyanya sangat penting bagi pengembangan KF karena dia langsung membahas atau menangani kritik kaum feminis bahwa sebagian besar kriminologi mengabaikan bagaimana hubungan gender membangun kejahatan. Teorinya menggambarkan bahwa pendekatan feminis sadar akan baik itupengalaman pria ataupun pengalaman wanita, yang berupaya mengiluminasi bagaimana gender dikaitkan secara intrinsic dengan kejahatan.

Kriminologi Feminist dan Marjinalitas Ganda

Sebagaimana di banyak ilmu pengetahuan sosial, keilmuan KF awal telah dikritik karena asumsinya bahwa pengalaman semua wanita adalah sama. Hal ini telah mengarah kepada keilmuan yang mengakui efek yang saling jalin menjalin dari gender, ras, kelas, dan identitas seksual.
Ada sebuah interaksi yang berkembang dari interaksi status-status. Tindakan dan peluang seseorang dibangun oleh penempatan seseorang di antara dimensi-dimensi ini. Jadi, pengalaman, misalnya, wanita Hispanik berbeda dari pria Hispanik serta wanita kulit putih ataupun wanita Afrika Amerika (Burgess-Proctor, 2006).

Metodologi dalam Kriminologi Feminis

KF tidak hanya melewati banyak topic, tetapi KF juga menggunakan banyak metodologi. Pakar-pakar KF menggunakan baik metode kualitatif maupun kuantitatif, yang seringkali melakukan triangulasi atau kombinasi keduanya untuk menggambarkan kelebihan masing-masing. Pada sisi kuantitatif, mereka bisa saja meneliti data-data resmi dan menggunakan survey berskala luas untuk meneliti baik hubungan antara pengalaman wanita dan pelanggaran mereka dan respons resmi terhadap wanita dan bagaimana mereka bisa diwarnai oleh gender. Pada penelitian kualitatif, pakar feminis menggunakan metodologis berjangkauan luas. Khususnya kelompok fokus, interview mendalam, dan sejarah kehidupan memberikan informasi untuk membantu meredakan kompleksitas dari hubungan antara viktimisasi dan pelanggaran. Seringkali sebuah kombinasi digunakan, dengan informasi dari survey-survei atau data resmi yang menyatakan pertanyaan untuk diteliti secara kualitatif dan penelitian kualitatif yang menginformasikan statistiknya (c.f. Owen, 1998).

Satu aspek terakhir dari keilmuan dan penelitian feminis harus dibahas. Kita telah melihat kriminologi utama yang sedang berlaku menempatkan penekanan pada peneliti yang mengambil sikap bebas nilai, yang memisahkan dirinya dari masalah subyek penelitian. Namun dari perspektif feminis hal ini tidak mungkin. Argumentasinya adalah bahwa kita tidak pernah bebas dari keyakinan dan nilai-nilai kita sendiri, yang membentuk penelitian kita. Disamping itu, pendekatan KF menyatakan kebutuhan adanya praxis or participatory action research. Kebalikan dari pendekatan dengan nilai netral dari banyak penelitian ilmu pengetahuan sosial, penelitian aksi partisipatori dan metodologi yang dikendalikan praxis (praktek) menekankan kepentingan penelitian yang dipacu menuju perubahan sosial. Dalam KF, hal ini berarti bekerja menuju perubahan dalam UU, kebijakan, dan penjara.

Keilmuan Kriminologi Feminis

Masalah subyek KF, sebagaimana di dalam keseluruhan kriminologi, termasuk topic yang sangat luas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pendekatan kaum feminis terhafap teorisasi kriminologi telah menjadi fokus yang sangat penting. Juga terbukti bahwa kekerasan terhadap wanita adalah bagian dari teka-teki itu. KF mengakui bahwa tidak dikotomi yang jelas antara korban dan pelaku pelanggaran; sebaliknya pelaku pelanggaran wanita sangat cenderung juga menjadi korban, apakah itu pelecehan masa kanak-kanak atau pelecehan ketika sudah dewasa (Belknap, 1996). Selanjutnya, peran keibuan harus diperhitungkan, dan banyak pakar KF telah meneliti efek pemenjaraan wanita dengan skala luas terhadap wanita dan anak-anak mereka (Sharp, 2003).

Penelitian yang ekstensif telah meneliti pelanggaran wanita dan anak-anak perempuan. Banyak keilmuan KF sejak pertengahan tahun 1980-an telah berfokus pada respon SPP terhadap pelanggaran oleh wanita. Perang terhadap narkoba dan tuntunan penghukuman federal dari tahun 1980-an menghasilkan jumlah yang luas biasa dari wanita yang dikirim ke penjara federal dan negara bagian. Perubahan yang dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan dari penghukuman yang tidak ditentukan dengan tepat mengakibatkan hukuman-hukuman yang mandatory bagi wanita pelaku pelanggaran dari kelas bawah. Khususnya penuntutan yang agressif dalam pelanggaran narkoba telah berdampak kepada wanita, khususnya wanita berkulit berwarna. Pada akhir tahun 2007, lebih dari 100.000 wanita dipenjara atas dakwaan kejahatan serius.

Hal ini mengarah kepada penelitian yang ekstensif tentang penangkapan, penuntutan, penjatuhan vonis dan pemenjaraan wanita pelaku pelanggaran. Para pakar KF juga berfokus pada kondisi-kondisi di penjara wanita dan program yang tersedia bagi tahanan wanita (cf. Sharp, 2003). Dua karakteristik utama dari keilmuan KF dibuktikan dalam penelitain itu, yaitu:
Pakar feminis telah secara konsisten mengungkapkan bahwa perlakuan terhadap anak perempuan dan wanita di dalam masyarakat membantu membentuk perilaku criminal mereka. Namun fokus ini tidak berakhir dengan menjelaskan jalan/jalur wanita menuju kejahatan tetapi sebaliknya menuju ke karakteristik kedua;
Pakar feminis menjelaskan bahwa karena wanita dan pria memiliki pengalaman yang berbeda serta motivasi terhadap kejahatan dan jenis-jenis kejahatan, maka SPP seharusnya tidak dirancang untuk memperlakukan wanita sama dengan pria.

Jadi, sangat banyak keilmuan sekarang ini telah berfokus baik pada masalah-masalah wanita yang dipenjara maupun kesulitan-kesulitan dengan bagaimana system ini melayani mereka.

Penekanan ini oleh pakar KF bisa saja lebih baik dipahami dengan melihat sebuah contoh. Mungkin seorang gadis muda yang secara fisik atau seksual dilecehkan di rumah. Akhirnya, dia bisa saja melarikan diri, atau bisa saja mulai menggunakan narkoba, dan bisa saja terlibat dalam perilaku seksual, mungkin demi uang atau narkoba untuk selamat atau bisa bertahan. Akhirnya dia tertangkap dan dikembalikan kepada orang tuanya. Akibat perilakunya itu, kondisi di rumahnya bisa saja menjadi lebih buruk, dengan lebih banyak pelecehan atau aturan yang tidak logis. Lagi-lagi dia melarikan diri, barangkali tertangkap karena kepemilikan narkoba. Tergantung kepada lokasinya, statusnya, dan sumber daya keluarganya, bisa saja dia ditempatkan di sebuah fasilitas anak nakal dan dianggap pemberontak. Ketika berada di sana, dia bisa saja mengalami lebih banyak pelecehan. Ketika bebas, kembali ke rumahnya atau komunitasnya, dia menemukan bahwa sekarang dia diberi label/cap sebagais eorang gadis “buruk.” Dia bisa saja ketinggalan secara akademis di sekolah; dia bisa saja memiliki kesulitan menemukan teman-teman yang bisa saling berbagi; dan dia mulai bermain dengan teman-teman yang lebih tua dan lebih tangguh. Dia lalu bertemu pria muda, beberapa tahun lebih tua, yang kelihatannya memiliki akses ke narkoba. Mereka akhirnya menjadi teman akrab dan dia hamil. Pada saat ini, dia bisa saja cukup usia, sehingga orangtuanya tidak lagi melaporkannya menghilang. Dia keluar dari sekolah dan mempunyai anak. Pacarnya kemudian pergi meninggalkannya, mungkin karena bosan atau karena sebuah pilihan

Sekarang dia telah menjadi seorang ibu tunggal yang berpendidikan rendah dengan harga diri yang rendah, mungkin dengan masalah narkoba. Dia sulit untuk menemukan pekerjaan dan untuk bekerja. Dia bisa saja mencuri untuk mempertahankan hidupnya dan anaknya, dan penggunaan narkoba. Akhirnya dia bisa saja menemukan pria lain untuk mendukung kehidupannya. Hubungan ini cenderung penuh dengan pelecehan. Harga dirinya bahkan menjadi lebih rendah. Namun penggunaannya terhadap narkoba semakin meningkat, dan akhirnya dia didakwa atas kejahatan serius dan dikirim ke penjara. Dia bisa saja mendapat perawatan menyangkut narkoba atau tidak sebelum pemenjaraannya. Dengan seorang anak yang masih bergantung kepadanya, pilihannya semakin terbatas. Dia bisa saja menjalani hukuman percobaan, tetapi ketidakmampuannya untuk jauh dari narkoba serta ketidakmampuannya untuk memiliki sebuah pekerjaan dan untuk membayar kehidupannya membuatnya menjadi seorang yang mengalami masa percobaan yang tidak patuh. Segera setelah dia tiba di penjara dia menemukan bahwa beberapa program di sana untuk membantunya dengan kebutuhan terbesarnya: penyalahgunaan narkoba, isu viktimisasi, harga diri yang rendah, pendidikan, pelatihan kerja, dan perencanaan bagaimana menyatukan diri dengan masyarakat dengan sukses setelah lepas dari penjara. Jadi, segera dia dilepaskan, dia dengan cepat jatuh lagi ke dalam perilaku yang sama yang mengirimnya ke penjara. Dia ditangkap kembali, pembebasan bersyaratnya dibatalkan dan dia dipenjara kembali. Situasinya diperparah dengan fakta bahwa dia adalah orangtua tunggal. Anaknya bisa saja tinggal bersama dengan keluarganya, atau pelayanan sosial bisa saja campur tangan dan menempatkan anaknya di perawatan orangtua angkat. Ketika pria dipenjara, ibu sang anak biasanya tetap tinggal bersama dengan anak-anaknya, tetapi ketika wanita yang dipenjara, mayoritas pria tidak ada yang sepenuh waktunya mengurus anak-anaknya, yang menciptakan kesulitan bagi sang anak serta juga sang ibu.

Sekarang wanita ini bahkan lebih tertekan dan merasa dia telah gagal sebagai seorang ibu. Siklus itu kemudian berlanjut. Tanpa intervensi yang efektif yang membantunya menangani trauma masa lalunya dan isu kesehatan mentalnya, kecenderungan bahwa dia akan lepas dari narkoba sangat kecil. Tanpa bantuan dalam meningkatkan pendidikannya dan keahliannya dalam bekerja, membangun sebuah jaringan dukungan kesehatan, dan menemukan tempat tinggal yang aman ketika lepas dari penjara, maka akan kecik peluang baginya untuk berhasil jika lepas dari penjara lagi.

Scenario ini menggambarkan kompleksitas dan sifat saling mengunci dari KF. Teori-teori yang mengiluminasikan viktimisasi dan pengalaman wanita bisa sajamembantu menjelaskan perilaku criminal mereka dimana teori-teori utama yang sedang berlaku tidak bisa menjelaskannya. Kesadaran tentang jalan kecil wanita menuju kejahatan menunjuk kepada kebutuhan bagi penjara dan program-program penjara yang dimajukan demi kebutuhan pelaku pelanggaran wanita.

Jadi, system penjara dan pembuatan program di dalam penjara wanita telah menjadi fokus utama dari penelitian KF. Karena system lapas muncul dalam merespon pelanggaran pria, maka kebutuhan dan kemampuan wanita seringkali tidak diperhitungkan. Pakar KF menunjukkan, melalui penelitian mereka tentang karakteristik tahanan wanita, tipe program apa yang paling menguntungkan bagi wanita serta yang mungkin tidak efektif.

Bahkan perawatan penyalahgunaan substansi/zat, rehabilitasi kejuruan dan terapi di penjara dipandang melalui lensa bergender. Selama tahun 1990-an, komunitas terapi dan program kamp sepatu boot telah menjadi bentuk rehabilitasi yang lazim di penjara-penjara AS. Namun program ini tidak sama dalam hal kecocokannya bagi pria dan wanita. Di antara isu-isu lainnya, wanita merespon kurang secara positif terhadap konfrontasi, sebuah program yang paling pokok dari dua jenis program di atas (Marcus-Mendoza, Klein-Saffran & Lutze, 1998). Penjara wanita juga cenderung memiliki masalah kesehatan yang bisa saja menghalangi partisipasi mereka dalam kegiatan yang membutuhkan kekuatan fisik (Sharp, 2003). Akhirnya, untuk meningkatkan kecenderungan masuknya kembali yang sukses, keibuan juga harus diperhitungkan. Denga  2/3 tahanan wanita yang adalah ibu bagi anak-anak kecil mereka, maka jelas hal ini kelihatan menjadi isu sosial yang serius.

Keseluruhan bidang peradilan pidana telah lama didominasi oleh pria, sebagian karena kebanyakan penjahat adalah pria. Dengan kenaikan yang cepat baik dalam keilmuan KF dan tahanan wanita, maka ada pekerjaan yang semakin dikembangkan oleh pakar KF yang mengambil pendekatan bergender terhadap pengkajian pemolisian, lembaga pemasyarakatan dan UU. Pendekatan ini khususnya berfokus pada dua aspek dari sifat pekerjaan peradilan pidana yang bergender, yaitu:
Pendekatan ini melihat atau meneliti bagaimana wanita dan pria berbeda di dalam praktek pekerjaan mereka. KF menanyakan karakteristik apa yang dibawa wanita yang bekerja di bidang peradilan pidana ke dalam pekerjaan mereka dan bagaimana karakteristik itu mempengaruhi pekerjaan mereka.
Beberapa pakar KF telah meneliti cara-cara dimana struktur penegakan hukum, lapas, dan pengadilan terus menerus mengarah kepada ketidaksetaraan gender (Britton, 2000).

Kriminologi Feminis pada abad Ke-21

Untuk mendapatkan penerimaan yang luas terhadap keilmuan KF adalag tugas yang sulit. Mengingat fakta bwa bidang kriminologi telah didominasi oleh pakar yang lebih condong kepada teori-teori dan penelitian utama yang sedang berlaku, penelitian yang menentang perspektif utama ini telah menemukan kesulitan atau sekedar ketidaktertarikan. Hal ini telah mengarah kepada kesulitan yang cukup besar untuk mempublikasikan keilmuan ini serta marjinalisasi karya-karya keilmuan ini yang telah dipublikasikan. Tentu saja, bahkan tidak ada sebuah sesi tentang wanita dan kejahatan di dalam pertemuan-pertemuan Masyarakat Kriminologi Ameriak hingga tahun 1975.

Publikasi dalam jurnal-jurnal kriminologi juga sulit dan banyak keilmuan feminis dialihkan kejurnal kriminologi yang lebih kecil, dan sangat tidak bergengsi. Pada tahun 1989, jurnal Wanita & Criminal Justice diluncurkan, khususnya didedikasikan untuk publikasi penelitian keilmuan tentang aspek-aspek keterlibatan wanita dan anak gadis/perempuan di dalam SPP. Kemudian pada tahun 1995, jurnal Violence Against Women diluncurkan untuk mempublikasikan keilmuan yang dikaji ulang teman seprofessi tentang kekerasan berbasis gender dan korban wanita. Pada tahun 2006, Sage Publication memperkenalkan isu pertama dari Feminist Criminology, publikasi resmi pertama dari Divisi untuk Wanita dan Kejahatan dari Masyarakat Kriminologi Amerika.

Kriminologi Feminis dari Sebuah Perspektif Global

KF telah menyatakan memiliki dampak yang lebih banyak di luar AS daripada di dalam negeri itu. Hal ini karena fokus pada kekerasan terhadap wanita adalah sebuah tanda resmi dari KF serta sebuah masalah yang diakui secara internasional. Penelitian telah berfokus pada pelecehan wanita di Negara-negara Muslim dan di India, mutilasi alat kelamin atau sunat wanita, dan pembunuhan anak bayi perempuan. Karena perhatian internasional telah digambarkan pada keadaan yang buruk dari wanita dan anak perempuan/gadis di berbagai belahan dunia, penelitian yang mengambil pandangan kaum feminis tentang viktimisasi wanita telah disambut dengan baik (Maidment, 2006). Pada level internasional, perhatian yang cukup besar dicurahkan kepada eksploitasi wanita dan anak gadis di dalam industry seks global. Di samping itu, pakar KF mengkaji cara-cara dimana UU dan kebijakan peradilan pidana di seluruh dunia bisa saja melakukan viktimisasi kepada wanita, yang memberikan sanksi bagi mereka karena melanggar norma gender tradisional, khususnya menyangkut seksualitas. Sebagai contoh,di beberapa Negara Muslim, wanita yang diperkosa bisa saja dipandang dan diperlakukan sebagai pelaku pelanggaran daripada sebagai korban karena mereka telah melanggar harapan-harapan yang menyangkut seksualitas wanita.

Beberapa pakar KF baru-baru ini telah menegaskan bahwa ada reaksi balik global yang tidak baik terhadap upaya-upaya kaum feminis untuk memperbaiki situasi anak perempuan/gadis dan wanita, tidak saja di Negara-negara dunia ketiga tetapi juga di Negara industry Barat.

Kesimpulan

Walaupun kemajuan dalam publikasi keilmuan kaum feminis telah dilakukan, namun hal ini masih agak dimarjinalisasikan di dalam keseluruhan disiplin. Journal utama yang sedang berlaku saat ini tidak hanya menerbitkan hanya sedikit publikasi keilmuan kaum feminis, namun textbook yang ada juga memberikan perhatian yang sangat sedikit terhadap teori KF. Jadi, generasi baru dari kriminolog dididik dan hanya diberikan sedikit informasi tentang KF. Hal ini digambarkan dalam penelitian mereka serta dalam pengajaran mereka dan mentoring pakar baru. Sehingga siklus ini tetap bertahan dengan kriminolog yang menerima pendidikan yang sangat sedikit tentang KF (Renzetti, 1993).

Namun, KF masih tetap hidup dan baik-baik saja. Divisi Wanita dan Kejahatan adalah salah satu bagian terbesar dari Masyarakat Kriminologi Amerika, beberapa penerbit utama memiliki beberapa seri buku yang berfokus pada wanita dan kejahatan, dan pakar-pakar bar uterus bermunculan. Divisi Wanita dan Kejahatan, yang mulai dengan sekelompok kecil pakar pada pertengahan tahun 1980-an, sekarang telah bertahan selama hampir ¼ abad , dan pakar kaum feminis telah diakui sebagai Fellow oleh Masyarakat Kriminologi Amerika. Keilmuan KF saat ini menyertakan pembangunan teori dan pengujian teori, serta penelitian terhadap kekerasan terhadap wanita; kejahatan wanita; wanita di dalam SPP, baik sebagai pelaku pelanggaran maupun sebagai pekerja. Karakteristik yang mendefenisikan KF adalah penekanan pada bagaimana struktur sosial mempengaruhi pria dan wanita secara berbeda, hubungan antara penelitian dan aktivisme, dan keterkaitan antara viktimisasi dan melakukan pelanggaran di kalangan wanita.

Iklan

25 KRIMINOLOGI BUDAYA (KB)

Jeff Ferrell

Universitas Kristen Texas

Selama dua decade terakhir, kriminologi budaya telah muncul sebagai sebua perspektif yang berbeda tentang kejahatan dan control kejahatan. Sebagaimana namanya, KB menekankan peran budaya—yaitu, gaya dan symbol, subkultur kejahatan, dinamika media massa bersama dan factor-faktor terkait—dalam membentuk sifat criminal, tindakan criminal, dan bahkan peradilan pidana. Pakar KB mempertahankan pendapat mereka bahwa factor-faktor ini harus dipertimbangkan/diperhitungkan jika kita akan memahami kejahatan dalam bentuk-bentuknya yang manapun; sebagai sebuah momentum viktimisasi di jalan atau di rumah, sebagai sebuah kegiatan kolektif atau kelompok, atau sebuah sebuah isu perhatian sosial terhadap politisi atau public.

Para pakar KB, misalnya, mengkaji cara-cara dimana subkultur criminal merekrut dan mendapatkan anggota melalui pengalaman bersama dan tertutup, gaya pakaian yang berbeda, dan cara bicara yang eksklusif. Mereka meneliti cara-cara dimana petugas polisi menunjukkan wewenang dan otoritas mereka melalui seragam polisi dan bahasa khusus dan cara-cara dimana otoritas peradilan pidana disimbolkan di pengadilan atau penjara. Para pakar KB seringkali berfokus pada teknologi media dan media massa dan proses dimana pertunjukkan televisi, film yang popular, dan laporan surat kabar mengkomunikasikan citra tertentu dari kejahatan, criminal/penjahat, dan peradilan pidana dan sangat mempengaruhi persepsi public tentang mereka. Sama juga halnya dengan mereka melihat cara-cara dimana para politisi dan legislator mendefenisikan beberapa kejahatan karena lebih penting dari kejahatan lainnya dan kemudian menerjemahkan defenisi itu ke dalam hukum dan kebijakan penegakan hukum. Para KB mengatakan bahwa fokus yang luas terhadap budaya dan komunikasi memungkinkan pakar, siswa dan public untuk mengembangkan sebuah pemahaman yang lebih dalam dan lebih kritis tentang kejahatan dan peradilan pidana. Dari pandangan ini, masalah subyek kriminologi bukan sekedar penjahat dan apa yang mereka lakukan; sebaliknya, masalah subyek ini harus menyertakan cara-cara dimana kejahatan dirasakan oleh orang lainnya; makna-makna khusus bahwa kejahatan yang datang kepada penjahat, korban, lembaga pencegah kejahatan dan warga sehari-hari; dan konsekuensi dari makna dan persepsi ini untuk kegiatan criminal, kebijakan control kejahatan dan bahkan politik masyarakat temporer.

Memang penting bahwa para KB memaksudkan perspektif ini untuk mempeluas masalah subyek dan pendekatan analitis dari kriminologi konvensional—namun pakar KB juga meminta KB untuk memberikan sebuah alternative yang berbeda bagi kriminologi konvensional dan pada saat-saat tertentu untuk secara langsung menghadapi apa yang mereka anggap sebagai kelemahan dan keterbatasannya saat ini. Sebagaimana telah dikatakan, perbedaan antara KB dan bentuk-bentuk kriminologi yang lebih konvensional sebagian adalah satu masalah subyek; selama beberapa decade terakhir, kriminologi konvensional sebagian besar telah menghilang dari analisa komponen-komponen kehidupan sosial—media, gaya, simbolisme dan makna—yang dikatakan para pakar KB sangat penting untuk sebuah kriminologi yang dikembangkan secara maksimal—atau sebagaimana dibahas dalam bab ini, memasukkan mereka kembali—ke dalam kriminologi.

Tetapi, sebagaimana akan kita lihat, ketegangan antara perpspektif KB dan KK (kriminologi konvensional) berlangsung lebih dalam daripada sekedar masalah subyek. Para pakar KB mengutarakan bahwa banyak teori-teori kriminologi kontemporer yang lebih popular tidak cukup bisa menjelaskan kejahatan dengan tepat karena teori-teori itu tidak menyertakan pemahaman apapun tentang budaya, komunikasi dan makna. Sebaliknya mereka berpendapat bahwa sebagian besar metode penelitian yang digunakan secara luas di dalam KK dirancang dengan cara sedemikian rupa bahwa mereka tidak terelakkan lagi tidak memperhatikan fitur-fitur yang paling penting dari kejahatan, budaya, dan kehidupan sosial. Dan mereka menjelaskan bahwa banyak kegagalan-kegagalan saat ini adalah hasil dari identifikasi yang berlebihan dari KK dengan peradilan pidana, dan ketergantunganya yang berlebihan terhadap pinjaman pemerintah dan defenisi hukum tentang kejahatan. Dalam pemahaman ini, KB dirancang tidak hanya untuk mengkaji kejahatan, tetapi untuk mengkaji dan mengkritik praktek-praktek yang aksiomatik dari kriminologi kontemporer.

Teori

KB telah berkembang dari sebuah sintesis dua orientasi teoritis utama, yang satu sebagian besar Inggris, dan lainnya adalah Amerika. Pada tahun 1970-an, para pakar yang bergabung dengan Sekolah Kajian Budaya Birmingham, National Deviancy Conference, dan “kriminologi baru” di Inggris (S. Cohen 1972: Taylor, Walton & Young, 1973) mulai meneliti dinamika budaya yang khas melalui kewenangan mana yang dilaksanakan dan dipertahankan. Dalam konteks ini mereka juga meneliti dimensi-dimensi idiologis dari kejahatan dan control kejahatan—yaitu, cara-cara dimana isu-isu kejahatan dan keprihatinan seringkali tumpang tindih menjadi agenda politik yang lebih luas—dan mereka menggabungkanya semua ini menjadi kemunculan pola-pola ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dengan mengkonsepkan kembali sifat control sosial dan perlawanan terhadapnya, para pakar ini mendokumentasikan praktek-praktek budaya yang terkait dengan kelas sosial, menyelidiki dunia-dunia yang menyenangkan dan budaya-budaya terlarang sebagai tempat penyimpangan dan merekam kampenye mediasi dan idiologi-idiologi yang sangat penting bagi control hukum dan control sosial. Dengan cara ini mereka mulai mengkonseptualisasikan beberapa dari banyak kaitan antara proses-proses budaya dan criminal.

Selama waktu yang hampir bersamaan, titik awal kedua dari KB muncul di kalangan sosiolog dan kriminolog Amerika yang menggunakan teori interaksionisme dan teori labeling di dalam kajian mereka tentang kejahatan dan penyimpangan (Becker, 1963). Para pakar ini berpendapat  bahwa sifat dan konsekuensi kejahatan tidak melekat dalam tindakan criminal individu; sebaliknya sifat dan konsekuensi itu sebagian besar ditentukan oleh reaksi orang lain terhadap sebuah tindakan atau seseorang—yaitu, dengan persepsi orang lain dan dengan makna yang mereka lekatkan kepada tindakan atau individu itu. Dengan membunuh orang lain, misalnya, bisa berarti banyak hal terhadap banyak orang: pembunuhan, pembelaan diri, kepahlawanan, atau kegialaan. Sama halnya dengan politisi atau petugas polisi atau keluarga korban pada akhirnya membuat pembunuhan itu menjadi sebuah symbol sesuatu yang lain; penurunan moralitas, bahayanya senjata pai, atau kebutuhan atas hukum yang lebih kuat. Realitas sosial kejahatan—ketakutan tentang kejahatan, model-model untuk menghadapi kejahatan, bahaya-bahaya sosial yang dicederai oleh kejahatan, bahkan pengalaman intuitif dari kejahatan sebagaimana pelaku atau korban yang kemudian dipandang sebagai bagian dari proses politik dan budaya yang sedang berjalan. Seperti rekan mereka di Inggris, pakar teori labeling dan interaksionis simbolis Amerika mulai menghubungkan kejahatan, budaya dan kekuasaan. Secara signifikan, mereka juga mulai mendokumentasikan kaitan-kaitan ini melalui penelitian etnografis di dalam dunia pengguna narkoba, dunia pelacuran dan “dunia luar” lainnya (Becker, 1963), yang menghasilkan serangkaian studi kasus yang mengungkapkan bagaimana penjahata dan pejuang anti kejahatan sama-sama membangun makna dan merundingkan komunikasi yang simbolis.

Di dalam decade berikutnya, kedua orientasi ini berkembang, dengan pakar teori budaya Inggris dan “kriminolog baru” memberikan kepada pakar Amerika kritik-kritik teoritis yang canggih tentang control idiologis dan pakar interaksionis Amerika yang menawarkan inspirasi etnografis kepada pakar Inggris. Pada pertengahan tahun 1960-an, kedua orientasi ini disintesiskan untuk pertama kali menjadi “kriminologi budaya” yang khas (Ferrel & Sanders, 1995) yang, ketika membangun khususnya di atas kedua fundasi kembar ini, juga menyatukan pekerjaan peneliti subkultur, pakar teori postmodern, geografi budaya, dan pakar teori politik progressif. Dengan meneliti lebih jauh komponen simbolis kejahatan, KB baru ini berfokus terutama pada dua dinamika:

1)   cara-cara dimana pelaku kejahatan memasukkaan atau menyatukan komponen-komponen budaya dari gaya, pakaian dan bahasa, dan

2)   cara-cara dimana pelaku budaya seperti seni dan music seringkali dikriminalisasi oleh otoritas hukum dan pelaku moral (Becker, 1963).

Dengan menghormati sejarah informal dari ko-evolusi trans-Atlantik, KB yang lebih formal ini juga telah berlanjut mengintegrasikan hasil karya akademisi dari AS, Inggris dan setelah itu.

Para pakar KB saat ini menggunakan berbagai model teoritis yang memasukkan dan memperluas orientasi intelektual ini. Di kalangan yang lebih berpengaruh di sini adalah konsep ‘‘edgework’’, sebagaimana dikembangkan oleh Steve Lying  (1990, 2005), Jeff Ferrel (1996), dan lain-lain (Ferrel, Milovanovic & Lying, 2001). Pakar-pakar teori ini berpendapat bahwa tindakan-tindakan luar biasa dan seringkali beresiko melanggar hukum—penulisan graffiti, balapan jalanan, BASE (building, antenna, span, earth) melompat (misalnya melompat dari bangunan, jembatan, tebing dengan parasut)—paling baik bisa dipahami bukan sebagai momen di luar control yang merusak diri sendiri tetapi sebagai sebuah situasi dimana peserta menyatakan kembali sebuah pemahaman tentang dirinya melalui percampuran resiko dan keahlian indah dan mendebarkan. Jenis konsep ‘edgework’ memungkinkan peserta untuk mengembangkan jenis keahlian yang sangat baik yang saat ini seringkali tidak ada dari kebosanan kehidupan sehari-hari dan pekerjaan rutin, dan konsep ini memaksa peserta untuk menguji keahlian ini dalam situasi yang bermakna yang sangat bermasalah. Campuran keahlian dan resiko ini menyebabkan peserta bergerak lebih dekat ke edge (tepian), semakin berkilau keahlian seseorang sebagai pembalap jalanan atau penulis graffiti, maka semakin banyak resiko yang muncul—dan semakin banyak resiko yang diambil seseorang maka akan pasti semakin berkilau keahlian seseorang. Dengan cara ini, para pakar KB berupaya masuk ke dalam apa yang dinamakan Jack Katz (1988) “seduction of crime” (godaan kejahatan)—yaitu di dalam makna pengalaman dan godaan bagi peserta—manakala juga melihat pengalaman edgework ini sebagai sebuah respon terhadap sebuah kekuatan sosial yang lebih besar dan bersifat de-humanisasi. Konsep edgework ini juga membantu menjelaskan dinamika ironis antara kejahatan dan peradilan pidana. Mengingat bahwa edgework menghasilkan sebuah tindakan kejutan yang memancing adrenalin ketika peserta mencampurkan keahlian dan resiko, strategi penegakan hukum yang agressif yang dirancang untuk menghentikan edgework illegal ini seringkali hanya meningkatkan resiko dan juga memperkuat pengembangan lebih jauh lagi keahlian itu—sehingga memperkuat pengalaman yang dicari peserta dan diupayakan pihak otoritas untuk dicegah.

Dua teori KB lain sepertinya sama membahas kaitan antara pengalaman, emosi, persepsi dan kondisi sosial yang lebih luas. Mike Presdee (2000) menyatakan bahwa kejahatan kontemporer seperti pengguna narkoba, ritual geng, pembakaran, dan bersenang-senang dengan mobil curian bisa dipahami melalu sebuah teori carnival. Carnival dalam banyak sejarah masyarakat adalah sebuah waktu dari vulgaritas yang berlebihan, konyol dan berbahaya yang diritualisasikan; walaupun demikian karena carnival diritualisasikan dan begitu melekat dengan periode dan tempat tertentu, maka carnival juga mengandung keinginan yang berbahaya, berfungsi sebagai sebuah tipe keselamatan emosional sementara setelah suasana normal pulih. Sekarang Presdee berpendapat bahwa carnival sebagian besar telah hancur, dinyatakan melanggar hukum di beberapa masyarakat dan diubah menjadi keanehan yang diatur secara legal dan dikomersilkan di tempat lain. Akibatnya beberapa sisa-sisa dari carnival sekarang dibeli, dijual dan dikonsumsi dalam beberapa bentuk pornografi sadomasokis atau merendahkan realitas pertunjukkan televisi, tetapi yang lain-lain dianggap sebagai kejahatan, yang semuanya lebih berbahaya karena sekarang menjadi potongan yang longgar dari kebijakan di dalam sebuah ritual komunitas.

Jack Young (1999) melebarkan fokus ini dalam membahas eknomi kontemporer dan dinamika budaya dan hubungan keduanya denga kriminalitas. Teorinya tentang exclusion/inclusion mencatat bahwa masyarakat kontemporer didefenisikan dengan peningkatan ekonomi dan eksklusi legal dari porsi besar populasi dari masyarakat utama yang “terhormat.” Hilangnya jutaan pekerjaan, berlangsungnya pekerjaan dengan gaji yang rendah, dan kemunduran ekonomi di banyak kota, tingkat penahanan missal di AS—semuanya berfungsi mengeluarkan banyak orang miskin, minoritas etnis, dan bahkan bekas kelas menengah dari masyarakat utama yang nyaman. Namun demikian pada saat yang sama, kelompok ini dan lainnya cenderung semakin disertakan (inclusion) secara budaya; walaupun kekuasaan media massa dan periklanan massa, mereka belajar untuk menginginkan barang-barang consumer dan symbol-simbol gaya hidup sukses yang sama sebagaimana diinginkan orang lainnya. Level frustasi yang semakin meningkat, kebencian/perlawanan, ketidakamanan, dan penghinaan adalah akibatnya—dan dengan mereka, seperti dijelaskan Young, kejahatan balas dendam dan serta frustasi. Mengulangi pendapat yang disuarakan oleh Robert K. Merton (1938) dengan formulasi terkenalnya tentang adaptasi kepada sifat-sifat yang dipancing secara sosial, Young menyatakan bahwa sifat yang diperberat antara eksklusi ekonomi dan inklusi budaya membantu kita memahami semua sikap-sikap kejahatan, dari orang-orang yang memiliki nafsu jahat kepada orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi.

Sebuah model teoritis akhir khususnya berfokus pada interplay (interaksi) antara media, kejahatan dan peradilan pidana dalam masyarakat kontemporer. Teori Ferrel, Hayward dan Young (2008) tentang media loop and spiral  menyatakan bahwa kita sekarang jauh melampaui pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang seberapa akuratnya media melaporkan kejahatan atau apakah citra media menyebabkan kejahatan copycat (peniruan kata-kata atau perilaku orang lain). Sebaliknya, mereka mengatakan, kehidupan sehari-hari saat ini sudah sangat menyatu dengan teknologi media dan citra media bahwa sebuah pemisahan yang jelas antara sebuah kejadian dan citra yang ditengahinya jarang ada, dan begitu juga para kriminolog dihadapkan dengan sebuah efek____dimana kejahatan dan citra kejahatan itu berputar ke belakang satu sama lain. Ketika anggota geng melakukan penganiayaan dengan kekerasan sambil merekamnya dan memasukkannya ke dalam dunia maya, ketika pertunjukkan TV realitas menjebak peserta mereka di dalam penganiayaan sesungguhnya dan penangkapan, ketika petugas polisi mengubah strategi penegakan hukum mereka di jalan karena mereka mobil polisi mereka memiliki kamera atau kehadiran kamera-kamera baru, kemudian kejahatan dan media telah menjadi terpadu. Lebih dari itu _____ ini seringkali menghasilkan kembali diri mereka selama waktu itu, merentang sepanjang spiral kejahatan, peradilan pidana dan media. Videotape kegiatan polisi, misalnya, seringkali menjadi dasar penuntutan kasus di pengadilan, yang kemudian diliput di media lokal dan nasional; sama halnya dengan citra kriminalitas yang seringkali berfungsi selama sepanjang waktu sebagai bukti hukum, hiburan yang dipasarkan, dan makanan ternak untuk pelaporan berita. Karena hal inilah, maka para pakar KB berpendapat, bahwa kriminologi yang bermanfaat dari kekerasan dan kejahatan sehari-hari harus juga menjadi KB dari media dan representasi.

Metode-metode

Orientasi teoritis KB saling jalin-menjalin dengan metode penelitiannya. Sebagaimana telah terlihat KB dan berbagai teorinya berfokus pada makna kejahatan, sebagaimana dibangun pada situasi tertentu dan lebih umum; pada emosi dan pengalaman yang menganimasikan kejahatan dan peradilan pidana; dan pada peran representase yang dimediasi dan simbolisme budaya dalam pembentukan persepsi kejahatan dan penjahat. Pakar KB membutuhkan metode-metode yang bisa membawa mereka ke dalam situasi dan pengalaman kriminal tertentu dan yang bisa menyesuaikan diri mereka dengan emosi. Makna dan simbolisme. Mereka juga membutuhkan metode yang bisa menmbus sinamika teknologi media dan media massa dan yang bisa menangkap sesuatu dari ______ dan spiral yang menyatukan kejahatan dan citranya.

Dari sudut pandang KB, misalnya, penelitian survei dan analisa statistik tentang hasil-hasil survei—metode-metode yang paling luas digunakan dalan KK—melarang oleh disain mereka keterlibatan mendalam apapun dengan makna, emosi dan proses-proses sosial dimana emosi dan makna dihasilkan. Metode ini memaksa kompleksitas pengalaman dan emosi manusia menjadi pilihan-pilihan sederhana yang diatur sebelumnya oleh peneliti dan sehingga mengurangi peserta penelitian terhadap kategori-kategori penghitungan dan tabulasi silang yang dikontrol secara cermat. Metode ini menghilangkan peneliti dari orang-orang dan situasi-situasi yang akan dikaji, yang menciptakan satu tipe penelitian jarak jauh yang abstrak yang tidak menyertakan dinamika penting dari kejahatan dan peradilan—ambiguitas, kejutan, kemarahan—dari proses-proses penelitian kriminologi (Kane, 2004). Walaupun demikian yang lebih buruknya lagi, para pakar KB ini berpendapat metode semacam ini seringkali digunakan secara tepat karena metode ini benar-benar menghasilkan temuan yang aman dan statistik abstrak di dalam pelayanan lembaga politik atau organisasi peradilan pidana, sehingga kehilangan ilmu pengetahuan yang mandiri dan kritis yang dipandang oleh pakar KB sangat perlu untuk analisa dan penelitian kriminologi yang baik.

Daripada mengandalkan metode semacam ini, maka para pakar KB seringkali beralih kepada metode penelitian etnografi: penelitian lapangan mendalam dan jangka panjang dengan orang-orang yang akan dikaji.

Para pakar KB yang sangat tenggelam di dalam kehidupan para penjahat, korban kejahatan, atau petugas polisi bisa menjadi bagian dari proses dimana orang-orang tersebut membuat makna dan bisa menyaksikan cara-cara dimana mereka membuat pemahaman tentang pengalaman mereka melalui kode-kode simbol dan bahasa bersama. Dengan berbagi dengan mereka tentang situasi dan pengalaman mereka dan rentan terhadap tragedi mereka dan kemenangan mereka, para pakar KB ini belajar sesuatu dari emosi-emosi yang melalui pengalaman mereka tentang kejahatan, viktimisasi dan peradilan pidana.

Bagi pakar KB. Tujuan untuk emndapatkan pengetahuan emosional dan budaya yang dalam terdapat di dalam konsep criminological verstehen. Sebagaimana dikembangkan oleh sosiolog Max Weber, konsep verstehen berarti pemahaman subyektif atau appresiatif atas tindakan dan motivasi orang lain—sebuah pemahaman yang dirasakan mendalam yang sangat penting untuk sepenuhnya memahami kehidupan mereka. Ketahuilah bahwa di sini metode-metode KB kenyataannya bertentangan dan sebagai kebalikan dari metode KK. Daripada “obyektifitas” dari survei-survei yang ditentukan sebelumnya dan analisa statistik yang menghasilkan hasil-hasil penelitian yang akurat, sebagaimana diasumsikan secara umum, kenyataannya ini adalah subyektifitas emosional yang memastikan keakurasian dalam penelitian; tanpa hal ini maka peneliti bisa saja mengamati sebuah kejadian atau informasi yang terlarang tetapi akan memperoleh sedikit pemahaman tentang maknanya atau konsekuensinya bagi pelaku-pelaku yang terlibat.

Perbedaan yang mirip bisa dilihat dalam pendekatan pakar KB terhadap penelitian media. Para pakar KK paling sering mengkaji media dan kejahatan dengan menggunakan metode “content analysis”—yaitu pengukuran kategori isi statis di dalam teks media. Walaupun demikian para pakar KB berpendapat bahwa interaksi yang cair di kalangan media, kejahatan dan peradilan pidana tidak bisa ditangkap dalam  kesimpulan kuantitatif dari frekuensi kata tekstual atau tipe sumber. Selanjutnya content analysis secara teratur digunakan dengan niat yang secara obyektif membuktikan tingkat perbedaan antara sifat “nyata” dari sebuah isu kejahatan dan representasi media yang “bias” dari isu kejahatan itu—tetapi pendekatan ini melupakan dinamika yang lebih kompleks dari celah dan spiral media dan multiplicitas audien dan interpretasi yang akan membingungkan kenyataan dan representase itu sebagaimana sebuah isu kejahatan berjalan di atas jalurnya.

Dalam content analysis tradisional ini, para pakar KB menggunakan dua metode alternatif:

  1. Metode ethnographic content dari David Altheide (1987)—sebuah pendekatan yang mengkonseptualisasikan analisa tersebut sebagai sebuah penelitian untuk makna dan proses ambil dan serahkan intellektual antara peneliti dan peserta penelitian. Metode ini dirancang untuk menghasilkan keterlibatan yang mendalam dengan teks itu dan maknanya. Metode ini juga dirancang untuk mendekati teks media bukan sebagai sebuah entitas tunggal tetapi sebagai sebuah proses budaya yang terjadi yang memasukkan berbagai dinamika media, politik, dan budaya. Seperti content analysis konvensional, metode ini memungkinkan para peneliti untuk mengdentifikasi dan menganalisa pola-pola tekstual, tetapi juga membuka jalan menuju media yang memiliki celah dan cair yang semakin mendefenisikan kejahatan dan peradilan.
  2. Pendekatan kedua melangkah satu langkah lebih jauh dan kenyataanya kembali ke ethnografi; pekerjaan lapangan dengan penjahat, pekerja peradilan pidana atau lainnya ketika mereka melakuka interaksi dengan media massa, mengembangkan citra kehidupan mereka sendiri, atau bahkan menemukan media alternatif mereka sendiri (Snyder, 2009).

Aplikasi-aplikasi

 

Perspektif KB telah diaplikasikan ke dalam sejumlah bidang subyek di dalam kriminologi; dimana para pakar KB telah menyelidiki dinamika simbolisme, makna, dan representasi yang sangat banyak dari berbagai situasi kejahatan dan peradilan pidana.

Beberapa karya yang sangat dikenal dalam KB telah menggunakan metode etnografi untuk menggali subkultur terlarang dan interaksi mereka dengan otoritas hukum dan media. Perhatian yang besar ini terhadap dinamika subkultur tertentu telah memungkinkan para pakar KB untuk menghadapi media dan stereotipe peradilan pidana dari subkultur ini dan untuk memperdalam pengetahuan tentang mereka. Ferrel (1996, 2001, 2006), misalnya telah melaksanakan etnografi partisipatori jangka panjang dari 3 subkultur perkotaan:

(1) Penulis graffiti hip-hop,

(2) Aktivis politik level jalanan, dan

(3) Pemungut sampah (pemulung).

Dalam tiap kasus, temuan Ferrel telah berfungsi memanusiakan anggota subkultur, mengungkapkan cara-cara dimana anggota itu telibat dalam tindakan kolektif yang bermakna dan menentang validitas kampanye peradilan pidana yang agressif terhadap mereka. Sebaliknya, Mark Hamm (1997, 2002) yang menggunakan penelitian etnografi jangka panjang di kalangan berbagai subkultur yang terkait dengan para ektrismis dan teroris sayap kanan telah mengungkapkan dimensi yang tersembunyi dari strategi dan idiologi mereka dan juga sangat membantu memperkuat upaya hukum untuk mengontrol mereka. Dari perspektif pakar KB, maka, sebuah pemahaman yang dalam tentang sebuah nilai dan praktek subkultur bisa membantu membentuk lebih banyak respon hukum dan public yang tepat terhadap mereka, apakah respon-respon itu akhirnya menjadi lebih toleran atau lebih menghukum. Dengan gaya yang sama, peneliti lain telah menggunakan perspektif KB di dalam studi etnografi yang mendalam tentang pembalap jalanan, para pemuda pelaku tawuran, petugas polisi, komunitas imigran, pemakai narkoba dan geng pemuda.

Keith Hayward (2004) khususnya telah mengembangkan sebuah analisa KB yang komprehensif tentang kejahatan perkotaan dan control sosial perkotaan di dalam konteks budaya konsumerisme. Berdasarkan dan dengan merevitalisasi tradisi yang telah berlangsung lama dari teori kriminologi dan pengetahuan perkotaan, Hayward telah mengungkapkan banyak cara dimana budaya konsumerisme telah merasuki kehidupan perkotaan dan ruang perkotaan, saling jalin-menjalin dengan praktek, baik dari control hukum dan kejahatan dan dalam banyak cara yang mendefenisikan kota itu sendiri. Dengan mata para pakar KB untuk makna yang disituasikan dan interaksi simbolisme, dia juga telah mendokumentasikan keberadaan dua jenis kehidupan kota yang berbeda di dalam wilayah perkotaan yang luas; di satu sisi, kota dari perencana perkotaan dan otoritas hukum yang teratur dan rasional, dan di sisi lain, kota yang ambigu dan spontan dari para ekonomi di bawah tanah dan subkultur perkotaan yang illegal.

Serangkaian kajian KB telah meneliti interaksi kejahatan, media dan representasi. Banyak kajian ini telah menyelidiki dinamika kompleks dimana media menggunakannya untuk membangun sebuah keprihatinan kejahatan atau isu peradilan pidana dan cara-cara dimana dinamika media ini sebaliknya jalin-menjalin dengan persepsi public dan kebijakan peradilan pidana. Dengan cara ini, para pakar KB telah meneliti, sebagai contoh, kampanye media massa yang mengelilingi kebijakan penghukuman “three strikes and you’re out” dan gerakan-gerakan “get smart on crime,” dan mereka telah menganalisa representasi tentang pelecehan seksual anak, penggunaan narkoba regional, penjahat wanita, dan kontroveri music popular. Perspektif KB juga telah diaplikasikan kepada jangkauan bentuk-bentuk media popular yang luas, termasuk music heavy metal, music bluegrass, buku komik dan karton, pertunjukkan televisi (contoh, CSI [Crime Scene Investigation]) dan filem-filem tentang penjara dan pemolisian. Para pakar KB juga telah meneliti media dan representasi di luar batas-batas konvensional dari media massa, yang berfokus khususnya pada cara-cara dimana representase, kejahatan dan subkultur penjahat yang dimediasikan semakin saling terkunci. Sebagai contoh para pakar KB telah secara cermat mengkaji simbolisme kultur dari kuil yang dibangun sebagai kenangan dari kejadian 11 September 2001, serangan terhadap AS dan pengingat simbolis yang ditawarkan oleh kuil di sisi jalan terhadap korban dari tragedy otomotif. Mereka juga telah mendokumentasikan cara-cara dimana graffiti, yang menggabungkan periklanan, dan pesan politik digabungkan di dalam ruang kota bersama dan cara-cara dimana subkultur criminal semakin didefenisikan oleh kemampuan mereka untuk menemukan media miliki mereka dan juga mengkomunikasikan melampaui satu lokalitas apapun.

Perbandingan-Perbandingan

Ada 2 perbandingan yang bermanfaat diteliti:

  1. Perbandingan antara KB dan beberapa perspektif kriminologi yang lebih konvensional, dan
  2. Perbandingan antara KB dan pendekatan lain yang, seperti KB, berupaya untuk membedakan diri mereka dari kriminologi utama.

Dari sudut pandang pakar KB, realitas kejahatan dan viktimisasi tidak pernah obyektif atau dibuktikan sendiri tetapi selalu dalam dalam proses dibangun, dinterpretasikan, dan diargumentasikan—dan mengikuti apa yang dikatakan dalam teori labeling, proses ini tidak terelakkan lagi sedang terjadi. Maka, bagi pakar KB masalah subyek kriminologi adalah bukan realitas yang obyektif, “jelas” dan bisa diukur dari kejahatan atau peradilan kejahatan tetapi sebaliknya proses budaya yang kompleks dimana realitas ini dibangun dan dibaut bermakna. Dalam pemahaman ini, sebagai contoh, tingkat KDRT bukanlah fakta yang obyektif yang bisa diukur tetapi melainkan realitas yang berpindah yang dipengaruhi oleh bagaimana pasangan RT mendefenisikan kekerasan dan bagaimana mereka memilih untuk melaporkannya kepada polisi, diskresi polisi dalam merespon pengaduan tentang KDRT itu, berbagai perundang-undangan menyangkut KDRT, visibilitas yang lebih besar atau lebih sedikit tentang KDRT di media—dan lebih jauh lagi, interaksi di kalangan semua factor-faktor ini. Karena itu para pakar KB harus memiliki metode-metode seperti etnografi atau etnografi content analysis yang bisa meletakkan mereka di dalam proses interaksi yang sedang terjadi dimana penjahat dan korban kejahatan, petugas polisi dan reporter berita secara bersama membuat kejahatan itu menjadi logis.

Salah satu pendekatan kriminologi utama, kenyataannya, adalah salah satu yang paling popular secara politis dan paling luas digunakan di dalam peradilan pidana—yang juga sangat kontras dengan orientasi KB. Model Broken Windows (Wilson & Kelling, 2003) tentang sebab akibat kejahatan dan pencegahan kejahatan menyatakan bahwa jendela yang rusak, graffiti, dan pemandangan umum yang sama tentang property yang ditelantarkan dan kejahatan tindak pidana ringan berfungsi sebagai undangan terhadap kriminalitas lebih yang besar. Menurut model ini, pemandangan semacam ini menunjukkan kepada public dan penjahat yang potensial sebagai ketiadaan kepedulian public dan kegagalan sebuah control sosial; akibatnya, public mulai putus asa, penjahat melihat tanda ini sebagai dorongan untuk melakukan kejahatan yang lebih besar atau serius, dan begitu juga dengan sebuah spiral dari ketiakpedulian yang lebih jauh dan kejahatan meningkat. Karena diadopsi secara luas oleh politisi dan pejabat peradilan pidana, logika dari model the broken windows telah melahirkan kampanye agressif polisi terhadap kejahatan kehidupan dengan kualitas skala kecil, seperti penulisan graffiti, dan pengemisan, dan strategi penegakan hukum polisi yang menargetkan populasi perkotaan marjinal seperti tunawisma.

Pakar KB, di sisi lain, berpendapat bahwa walaupun model the broken windows ini bisa saja menawarkan sebuah preteks pengetahuan yang nyaman bagi kampanye peradilan pidana semacam itu, namun model ini sama sekali tidak memadai sebagai sebuah teori kejahatan—dan lebih dari itu, ketidakmemadaiannya itu langsung berasal dari kesalahannya dalam memahami tanda-tanda KB utama seperti simbolisme dan makna. Dari sudut pandang kritis ini, model the broken windows hanya mengasumsikan makna dari simbolisme sehari-hari dan menyalahkan sidat persepsi publikd daripada penyelidikan atau pemahaman yang sesungguhnya terhadap simbolisme itu. Pakar KB di dalam penelitian etnografi mereka menemukan bahwa makna simbolis dari fenomena semacam the broken windows dan graffiti jalanan ternyata lebih kompleks daripada sekedar undangan terhadap kejahatan yang lebih besar atau tanda-tanda control sosial yang diasumsikan pakar teori the broken windows. Para pakar KB berpendapat bahwa pekerjaan kriminolog adalah menyelidiki lingkungan perkotaan ini dan meneliti berbagai makna ini dan bukan, sebagaimana di dalam model the broken windows, memberlakukan persepsi yang diasumsikan dan konsekuensi-konsekuensi di dalam pelayanan politik tertentu dan agenda peradilan pidana.

Dalam jenis kritik ini, KB jelas bertentangan dengan lebih banyak pendekatan kriminologi utama, tetapi juga mengungkapkan kesamaan dengan berbagai perspektif kriminologi alternative lainnya. Pertama adalah Teori Subkultur—yang secara luas digunakan baik oleh pakar Kb maupun kriminilog utama. Sebagaimana dikembangkan oleh Al Cohen (1955) dan lainnya, teori subkultur ini pada umumnya berpendapat bahwa kriminolog harus memahami banyak kasus perilaku criminal sebagaimana berada berakar di dalam realitas bersama dari subkultur criminal. Karena hal ini, para kriminolog harus meneliti dinamika kultur tertentu yang mendefenisikan subklutur tersebut—aturan berbicara dan bersikap, gaya berpakaian, emosi bersama, masalah umum—dan sebaliknya harus menyelidiki cara-cara dimana kriminalitas subkultur ini bisa saja menawarkan sebuah solusi kolektif (jika tidak sempurna) kepada anggotanya untuk menyelesaikan masalah mereka. Pendekatan subkultur ini jelas menawarkan banyak kesamaan dengan KB; pendekatan ini sama halnya menawarkan sebuah kritik yang sama tentang model-model kriminologi yang akan tidak memperhatikan, atau sekedar mengasumsikan kelembutan makna, simbolisme dan gaya yang membentuk subkultur criminal.

Pendekatan kriminologi lainnya—Convict criminology—yang secara lebih terbuka setujua dengan KB dalam hal sikap kritis mereka terhadap kriminologi utama dan peradilan pidana. Pendekatan ini sebagian besar ini muncul dari pakar/sarjana yang pernah dipenjara dan yang telah mentransformasikan pemenjaraan mereka sendiri ke dalam sebuah kritik terhadap SPP; pendekatan ini menggunakan penelitian etnografi dan pendekatan lain untuk membangun sebuah analisa budaya yang kritis tentang pemenjaraan massal, kebijakan peradilan pidana yang telah menghasilkannya, dan jenis-jenis penelitian penjara utama dan stereotip media yang mendukungnya. Kriminologi feminis (KF) sepertinya setuju dengan KB dalam analisa tentang jenis-jenis asumsi budaya yang membuat baik kriminologi dan peradilan pidana lebih condong kepada kelompok-kelompok istimewa, serta sebuah kritik terhadap distorsi media tentang penjahat wanita dan korban kejahatan (Chesney-Lind & Irvin, 2008).

Arah Di Masa Depan

Model-model teoritis pakar KB seperti konsep “edgework” dan “seduction of crime” memfokuskan perhatian pada dinamika terdekat dan tertentu yang membentuk pengalaman dan emosi criminal. Akibatnya, pakar KB telah mengembangkan gagasan “instant ethnograhphy” (Ferrel dkk., 2008)—yaitu keterlibatan segera dan mendalam dari seorang peneliti dalam momen-momen melepaskan diri dari krminalitas atau perbuatan melanggar hukum—dan mulai menggunakan metode ini dalam mengkaji pelompat-pelompat BASE dan kelompok lain.

Gagasan baru—liquid etnoghraphy(Ferrel dkk., 2008)—telah berkembang dari pemikiran kembali yang sama tentang penelitian etnigrafi. Etnografi biasanya berfokus pada satu kelompok atau subkultur tunggal yang bisa didefenisikan yang menempati sebuah lokasi berbeda. Namun saat ini kelompok dan subkultur seringkali berpindah, bergerak menuju lokasi baru atau bercampur dengan kelompok baru atau ekonomi global dan migrasi global yang mengaburkan batas-batas dan indentitas yang berbeda. Lebih jauh lagi, sebagaimana telah terlihat dengan konsep celah media dan spiral, kelompok sosial saat ini lebih cenderung dibaurkan dengan citra mereka sendiri, sebagai representasi dari kelompok yang datang membentuk kelompok itu sendiri dan mengalir di kalangan media alternative, media massa, dan institusi lainnya. Maka pendekatan liquid etnoghraphy adalah sebuah tipe etnografi yang disesuaikan dengan situasi-situasi ini—yaitu etnografi yang sensitive terhadap dinamika komunitas transitory; membaur dalam di dalam interaksi yang sedang terjadi dari citra-citra itu; dan sadar tentang ambiguitas, sifat yang berpindah dari kehidupan sosial kontemporer.

Sadar dengan masalah ini dan sensitive terhadap isu gaya dan representase, pakar KB meresponnya dengan semakin melakukan percobaan dengan gaya-gaya keilmuan baru dan model-model komunikasi alternative, dengan tujuan membaut kriminologi semakin terlibat bagi siswa, pembuat kebijakan dan public. Dalam panjangnya laporan, pakar KB dari waktu ke waktu menerbitkan manifesto—teks tertulis yang singkat dan tajam yang mengkomunikasikan ide-ide dan isu-isu utama secara tepat. Daripada mengandalkan bentuk-bentuk penulisan akademik tradisional, pakar KB kadang-kadang menulis cerita-cerita pendek yang memuat tema-tema KB, atau dikenal dengan nama true fiction—yaitu cerita-cerita mencampurkan sejumlah isu-isu kejahatan aktuak yang sedang terjadi ke dalam sebuah bentuk narasi yang lebih menarik pembaca.

Kesimpulan

Kriminologi budaya (KB) menekankan peran yang sangat penting dari simbolisme, makna, dan emosi dalam membentuk realitas kompleks dari kejahatan dan control kejahatan untuk semua pihak-pihak yang terlibat: criminal, korban, agen control kejahatan, politisi, media, dan public. KB di dalam cara ini dirancang untuk beroperasi sebagai sebuah tantangan ganda: terhadap asumsi public yang sederhana tentang kejahatan dan peradilan pidana dan terhadap teori-teori dan metode-metode kriminologi utama yang tidak menyertakan kekuatan-kekuatan budaya. Saat ini, kata pakar KB, tidak akan ada kajian yang bermanfaat terhadap kejahatan kalau tidak menyertakan kajian terhadap budaya.


ANALISA PSIKOLOGI

TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN

 

Peristiwa ini terjadi pada saat saya melaksanakan dinas di Polsek Metro Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai  Kanit/Resintel dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 1998, pukul 23.00 Bbwi di Pangkalan Metro Mini Komplek DKI Sunter Podomoro Kel.Sunter Agung  Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara yang dilakukan oleh 7(tujuh) orang laki-laki yang semuanya bekerja sebagai supir dan kernet di Bus Metro Mini. Pemerkosaan tersebut mereka lakukan  terhadap seorang wanita yang mengaku bernama DONNA (bukan nama sebenarnya) yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak mempunyai pekerjaan dan hidup secara tidak menentu di Jakarta.

 

            Analisa Kasus.

–          Adapun peristiwa tersebut berawal dari Sdri DONNA yang baru datang dari Bandung seorang diri dengan tujuan mencari pekerjaan di Jakarta dan sesampainya di Jakarta karena tidak memiliki saudara di Jakarta maka yang bersangkutan menjadi gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap sehingga setiap harinya berpindah tempat.

–          Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 1998 sekitar pukul 14.00 Sdri.DONNA naik Metromini 29 dengan tujuan tidak jelas karena sudah berputar sekali maka salah satu pelaku (kernet) menayakan tujuan daripada Sdri.DONNA namun Sdri.DONNA mengatakan bahwa dia tidak mempunyai tujuan kemana-mana dan saat itu dia hanya seorang diri dan tidak memiliki saudara di Jakarta.

–          Mengetahui hal tersebut kernet tersebut menyampaikan pada supir bahwa orang tersebut tidak punya tujuan dan belum tahu akan pergi kemana sehingga  mereka sepakat berdua untuk membiarkan saja.

–          Setelah malam  hari saat kenderaan akan kembali kepangkalan Sdri.DONNA masih saja bertahan di dalam kenderaan tersebut, sehingga supir dan kernet menyuruh Sdri.DONNA untuk turun namun hal tersebut ditolak oleh Sdri.DONNA dan bersikeras untuk tidur di Bus Metro Mini tersebut, karena Sdri.DONNA berkata demikian maka Sdri.Donni dibawa sekalian ke pangkalan MetroMini.

–          Setibanya dipangkalan Metromini tersebut yang letaknya ada di  Komplek DKI Sunter Podomoro Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara maka Sdri.DONNI dengan Supir dan Kernet tersebut  bertemu dengan teman-temannya yang lain sesama supir yang juga sedang nongkrong di pangkalan tersebut selanjutnya saling berkenalan.

–          Selanjutnya mereka makan bersama di warung dekat pangkalan Metro Mini tersebut dan dilanjutkan dengan ngobrol dan bercanda.

–          Setelah larut malam karena yang lain ingin istirahat maka mereka kernet dengan Sdri.DONNA  tinggal berdua di warung tersebut dan setelah beberapa saat kernet tersebut mengajak Sdr.DONNA untuk istirahat di dalam Bus Metro Mini dan hal tersebut dipenuhi oleh Sdri.DONNA.

–          Di dalam Bus Metro Mini tersebut mulai kernet tersebut merayu Sdri.DONNA untuk melakukan persetubuhan namun ditolak oleh Sdri.DONNA, karena ditolak maka  kernet tersebut keluar dari bus untuk membeli minuman kopi di warung dan menemui rekan-rekannya yang lain yang tidur di lain bus.

–          Setelah mereka sepakat untuk menyetubuhui Sdrti.DONNA maka kernet dan supir terlebih dahulu menemui Sdri.DONNA yang sedang tiduran di dalam bus tersebut dan mereka kembali merayu Sdri.DONNA untuk melakukan hubugan badan, namun tetap di tolak oleh Sdri.DONNA. Merasa kesal terhadap penolakan tersebut maka mereka  erdua mulai memaksa dengan mengancam Sdri.DONNA akan mengusir dia jika tidak bersedia melayani permintaan mereka, karena merasa ketakutan maka Sdri.DONNA terpaksa melayani sang supir dan kernet tersebut,.

–          Selang beberapa lama teman-teman si supir dan kernet yang sudah menunggu di bus yang lain mulai masuk kedalam bus tersebut dan dengan tetap di bawah ancaman Sdri.DONNA dipaksa melayani mereka semua secara bergantian.

–          Setelah selesai melampiaskan nafsunya maka para pelaku pergi meninggalkan Sdri.DONNA sendirian di dalam bus tersebut dan menuju ke warung untuk minim kopi.

–          Pada saat itu mulai timbul niat Sdr.DONNA untuk lari dari tempat tersebut dan pada saat ada kenderaan ojek melewati pangkalan tersebut Sdri.DONNA loncat lewat jendela dan melarikan diri untuk berusaha  meminta tolong namun teriakannya kurang keras sehingga tidak terdengar oleh tukang ojek tersebut.

–          Melihat Sdri.DONNA melarikan diri para pelaku mulai panik dan selanjutnya mengejar Sdri.DONNA namun sekitar 500 meter dari tempat kejadian Sdri.DONNA berusaha menyelamatkan diri denga menyeburkan diri kedalam kali, dan kebetulan sedang lewat anggota hansip yang sedang melaksanakan ronda malam.

–          Mengetahui hal tersebut anggota Hansip yang berjumlah 5 orang tersebut menolong Sdri.DONNA dan berhasil menangkap 2 (dua) dari 7 (tujuh) orang pelaku yang selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanjung Priok.

–          Menerima laporan tersebut Anggota Yanmas segera menghubungi patroli yang sedang bertugas di lapangan dan kebetulan saya dengan 1 Unit Anggota Reserse sedang melakukan Observasi dilapangan dan setelah menerima berita tersebut melalui HT maka saya dengan tim meluncur ke TKP dan berhasil menangkap seluruh pelaku dan membawa mereka ke Polsk Metro Tanjung Priok. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, keterangan korban dan bukti-bukti yang ada di TKP maka dapat disimpulkan telah terjadi Tindak Pidana Pemerkosaan.

 

Analisa Psikoanalisis

Dari peristiwa/kejadian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap seoarng peremuan yang dilakukan sekelompok pemuda yang sebenarnya bukan penjahat dimana mereka memeiliki pekerjaan tetap sebagai kernet dan supir. Perbuatan tersebut juga mereka lakukan secara spontan dan tanpa menyadari telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana yang sangat berat.

Mengamati peristiwa tersebut , saya katakan peristiwa karena selain korban mengalami tragedi yang tidak akan terlupakannya juga para pelaku yang tanpa pernah disadarinya dan diimpikannya akan menerima hukuman yang stimpal dengan perbuatannya, dapat kita analisa dari Ilmu Psikologi Sosial tentang hal-hal yang menyebabkan (1) si perempuan tersebut memiliki peluang untuk menjadi korban pemerkosaan (2) si pelaku yang pada dasarnya tidak memiliki “track record” sebagai penjahat sampai dapat melakukan perbuatan tersebut mengingat si korban adalah golongan orang yang seharusnya di tolong.

Berbicara tentang peristiwa tersebut terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya hakekat dari pada manusia tersebut. Menurut kaum Epicuren, mereka berpendapat bahwa manusia itu bersifat hedonistik, trtarik pada interest dan maunya menang sendiri sehingga manusia itu dikenal sebagai pencari kesenangan. Dari teori ini dapat diketahui bahwa manusia itu akan berusaha melakukan apa saja untuk dapat membuat dirinya menjadi senang dan puas sehingga dalam situasi tertentu lupa dengan hak-hak orang lain dan lupa akan kewajiban mereka yang berakibat pada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Bentuk kesenangan yang sering dilakukan sering pula harus mengorbankan orang lain seperti yang dikemukakan Sigmund Freud bahwa manusia memiliki dua jenis naluri atau insting yakni insting seksual dan insting ego. Dengan kedua insting ini manusia menjadi memiliki prilaku agresif .

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan cara berpikir manusia maka dari penelitian yang dilakukannya  oleh Clark Hull mengajukan konsep dorongan yang mana dorongan tersebut mengenergikan manusia untuk berprilaku agresif. Dorongan yang timbul dari dalam diri manusia itu sendiri untuk berprilaku agresif juga didukung oleh Doktrin Hedonisme yang menyebutkan manusia  sebagai pencari keuntungan akan selalu berusaha agar dapat memperoleh sesuatu jika  ada peluang untuk yang dianggapnya menguntungkan akan segera melaksanakannya.

Dari prilaku yang ditunjukkan para tersangka walaupun secara bersama-sama dan dengan cara bergantian melakukan persetubuhan dengan korban tersebut maka belum tentu ide/gagasan  untuk melakukan hal tersebut merupakan ide mereka secara bersama-sama akan tetapi pasti ada orang yang memulai memunculkan ide tersebut yang selanjutnya mengaja teman-temannya yang lain untuk malakukannya. Mendengar hal tersebut tersangka yang lain yang menerima/mendengar ide tersebut mulai mengolah ide tersebut dalam pikiran mereka masing-masing dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan. Mengetahui hal tersebut merupakan sesuatu yang menyenangkan maka timbullah suatu dorongan internal yang melahirkan prilaku agresif pada diri mereka.

            Bagaimana hal tersebut terjadi sehingga manusia dapat berprilaku demikian? M.Sheriff & CW.Sherif mengemukakan teori motivasi yang menjelaskan bahwa prilaku manusia bersumber dari faktor internal yang didasari oleh suatu kebutuhab dari masing-masing fungsi organisme, seperti keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Berdasarkan dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa motif terbagi atas dua jenis yakni Motif Biogenik dan Motif Sosiogenik. Disebutkan bahwa dari pengalaman manusia tentang hal yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan akan meningkatkan Ego dala diri manusia. Jika hal tersebut tidak dapat diimbangi oleh Super Ego maka prilaku agresif tersebut menjadi tidak balance.

Para tersangka yang rata-rata berusia menanjak dewasa menurut hasil pemeriksaan penyidik, bahwa mereka sudah mempunyai pengalaman seksual lawan jenisnya sehingga dengan adanya tawaran ataupun pancingan dari salah satu temannya maka langsung timbul naluri/insting untuk melakukan hubungan seks.

Ditambah pila dengan kesempatan dan ajakan/pengaruh  dari teman  tersebut semakin memungkinkan untuk mewujudkan  diwujudkan.

            Pengaruh lingkungan yang saat ini sangat begitu mudah menemukan hal-hal yang berbau pornografi juga sangat berperan dalam melahirkan dorongan internal untuk berprilaku agresif.. Dari hasil penelitian Court (1985) menemukan bahwa bahwa frekwensi pemerkosaan menjadi meningkat akibat dari pengaruh hal-hal yang berbau pornografi tersebut dimana manusia menjadi seakan kehilangan moralnya pada saat terpancing oleh nafsu birahinya. Keadaan ini sangat mempengaruhi pertimbangan psikologi manusia ditambah lagi dengan penyiaran televisi/film yang bersifat porno.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Belson (1978) dengan analisis faktornya membuktikan bahwa Film/TV yang berbau porno mempengaruhi tingkat agrevitas anak laki-laki. Pernyataan tersebut didukung lagi dengan hasil  penelitian yang dilakukan oleh Eron & Huesman (1985). Dengan studi jangka panjang dia membuktikan bahwa anak-anak yang sering menonton film tentang kekerasan cenderung lebih menyukai kekerasan di banding dengan yang tidak. Saat ini tidak sulit bagi anak-anak untuk menemukan atau untuk menonton film porno.

            Pengaruh kelompok juga sangat berperan terhadap prilaku agresif dimana pengaruh kelompok itu dapat menurunkan kendali moral orang tersebut. Orang yang tadinya ragu-ragu atau takut unruk melakukan sesuatu, dengan adanya dorongan/ajakan dari kelompoknya menjadi berani dan ikut-ikutan untuk melakukannya. Tersangka yang tadinya mau istirahat untuk persiapan bekerja esok harinya menjadi terpengaruh setelah menerima ajakan dari orang lain yang pada akhirnya lebih mengutamakan tujuan kelompoknya daripada tujuan pribadinya. Dalam kondisi tersebut seseorang yang terpengaruh akan mengalami kerancuan tanggung jawab artinya ia tidak merasa bertanggung jawab karena dilakukan secara bersama-sama.

            Pengaruh keperibadian juga sangat berpengaruh terhadap prilaku agresif, berdasarkan Teori Sifat (Trait) manusia dibagi dalam dua type yakni Type A adalah manusia yang bersifat kompetitif, selalu buru-buru, ambisius dan sebagainya, sedangkan Type B adalah manusia yang memiliki sifat ambisi yang tidak terlalu tinggi, tidak buru-buru, tidak cepat tersinggung dan sebagainya. Berdasarkan teori ini orang Type A lebih agresif dibanding sehingga orang yang bertype A jika dihadapkan pada situasi tertentu dengan adanya stimulus dari teman atau kelompoknya akan lebih cepat bereaksi.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Harder & Lewis (1986) mengemukakan bahwa orang yang pemalu karena adanya pengaruh atau paksaan dari teman atau kelompoknya akhirnya menjadi berani unatuk berkenalan dengan teman laki atau teman perempuannya. Demikian juga para tersangka, mungkin pada awalnya tidak berani melakukan hal tersebut bahkan mungkin melarang akhirnya menjadi mau dan berani setelah adanya desakan dari kelompoknya.

        


UPAYA PENANGGULANGAN

VIKTIMISASI STRUKTURAL PADA KORBAN

PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA

 

1. PENDAHULUAN

         a.      Latar  Belakang

         Dampak kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan setiap orang di dunia dengan cepat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Krisis ekonomi dan politik di dunia menjadi salah satu faktor pendorong  yang  mempercepat arus perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Kondisi yang demikian dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meraih keuntungan dari aksi kejahatan yang tidak hanya merugikan individu secara ekonomi namun juga dengan melanggar hak asasi manusia (HAM), seperti kejahatan perdagangan manusia.

         Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terorganisir, karena sebagian kejahatan dilakukan dengan melibatkan jaringan kejahatan lintas negara. Dipicu dengan semangat pengakuan terhadap hak asasi manusia, berbagai kasus kejahatan kemanusiaan seperti halnya perdagangan manusia menjadi isu global. Sedemikian krusialnya masalah perdagangan manusia sehingga Persatuan Bangsa-Bangsa melalui Kantor Komisi Hak Asasi Manusia (Office of High Commissioner of Human Rigths) mengeluarkan Fact Sheet No. 14 tentang Contemporary Forms of Slavery yang ditujukan untuk penanggulangan perdagangan manusia.

         Perdagangan manusia juga merupakan kejahatan yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, karakteristik dan letak geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebabkan wilayah kedaulatan Indonesia tidak dapat terbebas dari aktifitas penyelundupan manusia dimana dalam kejahatan tersebut terkait pula dengan perdagangan manusia didalamnya.

         b.      Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : “ Bagaimana upaya penanggulangan viktimisasi struktural pada korban perdagangan manusia di Indonesia” .

2.      PEMBAHASAN

a.     Kondisi riil perdagangan manusia di Indonesia

         Definisi perdagangan manusia mengalami perkembangan sampai ditetapkannya Protocol to Provent, Suppres and Punish Trafficking in Perons Especially Women and Children Suplemeting the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksud dengan perdagangan manusia adalah:

         (a)…. The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of person, by means oh threat or use of force or other for more coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulneralibility or a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other form of sexual explanation, forced labour services, slavery or practices similar to slavery, servitude or forced labour services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs. (Terjemahan bebas: ” … rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/ pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi yang minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan organ-organ tubuh”).

         “Perdagangan manusia” mengandung arti sebagai pergerakan manusia meninggalkan daerah asalnya secara terpaksa (karena ada ancaman) maupun tidak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat eksploitasi, menekan dan menindas secara psikologis, fisik, seksual maupun ekonomi di tempat tujuan. Secara singkat, “perdagangan manusia” adalah perdagangan manusia lintas batas di dalam maupun di luar negeri, termasuk penyelundupan manusia ke luar lintas batas negara.

         Pengertian Korban dalam UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan manusia adalah:”seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan manusia”. Selain itu, UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberi pengertian korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

         Dengan semakin berkembangnya teknologi di satu pihak dan semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin karena krisis ekonomi, sehingga para sindikat memanfaatkan situasi ini dengan melakukan berbagai bentuk dan cara untuk menjalankan aktivitas perdagangan manusia, sebagai berikut:

 a.     Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia

         Ada berbagai bentuk perdagangan manusia, diantaranya yaitu:

1)      Buruh migran, baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa perlindungan, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang, termasuk anak di bawah umur, bermigrasi tanpa sepengetahuan Departemen Tenaga Kerja, melalui jalur informal atau melanggar hukum, sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi mulai dari perekrutan hingga proses pra-keberangkatan, selama bekerja dan setelah kembali.

2)      Pekerja/ Pembantu Rumah Tangga (PRT). PRT kerap menghadapi bahaya besar karena sifat pekerjaan mereka yang bertempat di rumah pribadi dan tertutup dari sorotan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi, dan biasanya mereka dikurung dirumah ketika majikan mereka pergi. Karena PRT masuk dalam sektor informal, profesi ini seringkali tidak diatur oleh pemerintah dan berada di luar jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional.

3)      Perempuan atau anak yang dipekerjakan sebagai pelacur. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Banyak perempuan-perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencarikan mereka pekerjaan di luar negeri atau di luar daerah, dan tidak mengetahui dari bentuk yang sebenarnya dari pekerjaan mereka sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka, dan mereka tidak berani mengadu kepada pihak yang berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrut mengunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dan dijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerjaan di sektor hiburan kemuian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks komersial.

4)      Kerja Paksa. Orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan sama sekali.

5)      Pengantin pesanan. Ada kecenderungan yang marak di kalangan laki-laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Cina, Australia, Amerika Utara dan Eropa. Kebanyakan perempuan yang banyak dipesan berasal dari AsiaTenggara, Eropa Timur dan Amerika Latin. Meskipun banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktek-praktek perbudakan.

6)      Pedofilia (orientasi seksual yang obyeknya anak-anak). Orang dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil bila melakukan hubungan seksual seperti sodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, berfantasi tentang anak-anak kecil. Beberapa aktifitas pedofilia yang masuk dalam kategori perdagangan anak, biasanya menjauhkan anak-anak dari orang tua maupun lingkungan keluarga dengan tujuan tertentu seperti eksploitasi seksual.

7)      Tenaga Penghibur. Perempuan atau anak perempuan yang direkrut untuk bekerja di tempat hiburan malam menemani pengunjung. Banyak kasus terjadi dimana perempuan yang direkrut mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau melayani para pengunjung.

8)      Pengemis dan anak jalanan. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia di mana anak-anak direkrut, diculik untuk dijadikan pengemis dan anak jalanan.

b.     Modus Operandi

         Modus operandi sindikat perdagangan manusia dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1)      Dengan ancaman dan pemaksaan. Biasanya dilakukan oleh trafficker yang telah dikenal dekat dengan pelaku. Dalam hal tersebut pelaku menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang lebih superioritas dibanding korban, sehingga membuat korban berada dalam tekanan dan kedudukan tersubordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak dapat menolak keinginan pelaku.

2)      Penculikan. Biasanya korban diculik secara paksa atau melalui hipnotis oleh anggota sindikat. Tak jarang juga korban diperkosa terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak berdaya.

3)      Penipuan, kecurangan atau kebohongan. Modus tersebut merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat trafficking. Korban ditipu oleh anggota sindikat yang biasanya mengaku sebagai pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang menyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikutinya tanpa mengetahui kondisi kerja yang akan dijalani.

4)      Penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perdagangan manusia banyak aparat yang menyelahgunakan kekuasaannnya untuk membacking sindikat perdagangan manusia. Pemalsuan identitas kerap kali dilakukan oleh aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengurusan data diri, seperti pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP) dan akta kelahiran. Dibagian imigrasi juga sering terjadi kolusi antara pelaku dengan pegawai imigrasi sehingga perdagangan manusia yang ditujukan ke luar negeri dapat melewati batas negara dengan aman.

5)      Rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dilakukan dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa.

6)      Berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment,  perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. lbu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang barangkeperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

         Modus operandi kejahatan ini semakin kompeks dalam bentuknya maupun teknis operasionalnya, baik dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun bersindikat. Dari beberapa modus operandi dalam serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk perdagangan manusia, khususnya bentuk perdagangan perempuan dan anak dapat dikelompokkan, antara lain:

1)      sebagai pembantu rumah tangga, akibat dan krisis ekonomi.

2)      untuk komoditas seksual (dilacurkan) dan pomografi.

3)      untuk tenaga perahan untuk pekerjaan-pekerjaan dalam kurungan, perbudakan, budak paksa atau tenaga kerja paksa antara lain: pekerja anak untuk perkebunan.

4)      sebagai pengemis, pengamen atau pekerjaan jalanan lainnya.

5)      Adopsi palsu dan/ atau penjualan bayi, yang sering kali ditemukan didaerah konflik atau daerah miskin.

6)      sebagai isteri melalui pengantin pesanan (Mail Order Bride) yang kemudian dieksploitasi.

7)      alat untuk melakukan perdagangan narkotika

8)      Dipekerjakan di perkebunan dan pabrik-pabrik atau tenaga kasar dengan upah sangat murah.

9)      sebagai obyek sasaran eksploitasi seksual oleh orang yang mengidap pedofilia, atau orang-orang yang mempunyai kepercayaan tertentu yang hanya mau melakukan hubungan seksual dengan anak-anak.

10)   sebagai obyek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau obyek pencangkokan organ tubuh.

11)   sebagai komoditi dalam pengiriman tenaga kerja imigran.

12)   sebagai alat bayar hutang.

         Modus operandi dengan jebakan hutang menjadi satu modus utama yang digunakan oleh semua trafficker karena dianggap cukup efektif dalam mengendalikan korbannya. Jeratan hutang dimanfaatkan untuk mengikat korban agar tidak kembali ke daerah asal dan terus bekerja di lokasi yang sudah diatur oleh trafficker. Hutang yang dibebankan kepada korban berdasarkan kalkulasi pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk kepentingan pemberangkatan korban dari daerah asal ke daerah tujuan. Dalam kasus-kasus jeratan hutang, biasanya hutang sudah timbul sejak memulai proses perpindahan ke daerah lain untuk tujuan mencari atau bekerja. Tidak hanya masalah korban tidak mempunyai uang untuk membayar semua biaya untuk keperluan bekerja, melainkan para korban juga dikondisikan untuk mempunyai hutang kepada pelaku dengan jumlah yang besar, seperti dompet dan uang dirampas, korban dijanjikan bekerja dengan biaya gratis atau ditanggung pelaku sehingga korban tidak perlu memikirkan atau mempersiapkan biaya. Situasi tersebut menjadikan trafficker mempunyai kendali penuh terhadap diri korban. sehingga mudah memaksakan kehendak dan kepentingannya kepada korban. Akibatnya para korban mengalami kesulitan untuk keluar atau melepaskan diri dari situasi yang mengeksploitasi mereka.

         Modus perdagangan manusia yang akhir-akhir ini juga marak adalah menghilangkan dokumen ketika korban sudah sampai ditempat tujuan, supaya mereka masuk lagi ke Indonesia melalui jalan-jalan tikus. Hanya saja ketika mereka tertangkap biasanya tidak diproses hukum, selain pertimbangan bahwa mereka merupakan warga Indonesia. Kalaupun tertangkap, mereka hanya diberi pengarahan bahwa apa yang dilakukannya salah dan dijelaskan mengenai pentingnya dokumen bagi mereka. Mereka biasanya akan diinapkan di kantor polisi semalam atau diserahkan ke Dinas Sosial, yang biasanya kemudian dipulangkan oleh Dinas Sosial secara gratis dengan menggunakan kapal laut. Atau bila mereka mau membiayai kepulangannya sendiri, maka polisi membantu pengurusannya untuk pulang langsung ke daerah asalnya. Bantuan tersebut diperlukan agar mereka tidak dijadikan sasaran pemerasan oleh tekong-tekong di sini. Karena kadang-kadang mereka dikenakan paket biaya pulang mulai dari carter mobil menuju ke pesawat, biaya pesawat, biaya kapal, dan sebagainya.

         Modus lainnya adalah  perkawinan palsu. Modus ini terungkap dari kasus yang dilakukan oleh orang Malaysia yang melakukan pernikahan dengan orang Indonesia dan tercatat dilakukan di Bekasi. Namun ketika keabsahan pernikahan tersebut- dicek di KUA Bekasi, ternyata buku nikahnya fiktif karena tidak tercatat di KUA. Jadi pernikahan tersebut sebenarnya hanya sebagai modus trafficking yang dilakukan untuk mengelabui petugas penegak hukum, karena realitanya mereka yang menjadi korban pernikahan ini akhirnya dijual ke negara lain..Ada juga modus di mana orang Nigeria mengawini secara resmi perempuan Indonesia yang masih produktif tetapi membutuhkan finansial. Kemudian setelah hamil dan melahirkan, mereka di bawa ke luar negeri. Selanjutnya perempuan tersebut diberi ongkos untuk pulang ke Indonesia tetapi anaknya ditinggal di luar negeri.

         Modus operandi tersebut terjadi dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari keluarga, kawan, calo, penyalur tenaga kerja (agen), oknum aparat, sindikat serta pengguna.

b.     Viktimisasi struktural perdagangan manusia di Indonesia 

         Fenomena perdagangan manusia ibarat fenomena gunung es, dimana angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Berdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM), kasus perdagangan manusia di Indonesia saat ini semakin meningkat, dengan lebih dari 80 persen korbannya adalah perempuan selanjutnya diikuti oleh anak-anak. Kejahatan Perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap HAM dengan modus operandi yang semakin beragam dan dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, jerat hutang, kawin kontrak dan kawin usia dini.

         Berdasarkan studi kasus diatas, maka penulis berpendapat telah terjadi viktimisasi struktural pada perdagangan manusia di Indonesia. Dimana korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Viktimisasi struktural yang terjadi dalam kasus perdagangan manusia ini menurut saya  dapat dikategorikan sebagai economically structural victimization dan social structural victimization .

         Terkait dengan kejahatan perdagangan manusia, Indonesia telah menjadi salah satu sasaran utama dari para trafficker. Menurut IPEC (suatu organisasi di bawah International Labor Organization) sampai saat ini diperkirakan jumlah total pekerja seks di Indonesia mencapai lebih dari 650.000 orang perempuan dalam usia anak-anak. Anak-anak perempuan banyak diperdagangkan dan dipekerjakan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya serta kota tujuan lainnya seperti: Batam, Bali dan Medan. Bahkan perdagangan manusia ini juga dilakukan secara lintas negara seperti Taiwan, Singapura, Hongkong, Brunei dan lain-lain

         Para aktivis pembela buruh migran memasukkan persoalan buruh migran sebagai bagian dari persoalan “perdagangan manusia”, karena pola rekrutmen calon tenaga kerja yang berlangsung di Indonesia selama ini sampai pemberangkatan dan perlakuan di tempat tujuan mengandung semua unsur “perdagangan manusia”. Memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah/ negara asal korban untuk menjerat korbannya. Kebiasaan ‘ngenger’ atau merantau, ketidaksetaraan jender, kemiskinan, gaya hidup konsumtif dan bencana alam sering digunakan pelaku untuk menjerat korban keluar dari situasi tersebut dan dengan kekuasaan yang dimilikinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual.

         Negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya agar tidak menjadi korban atau dirugikan dari perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran bersama seluruh penyelenggara negara, masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk peduli terhadap orang yang menderita, terlanggar haknya, atau menjadi korban dari perbuatan sewenang-wewenang dan tidak manusiawi dari orang lain.

c.     Penanggulangan viktimisasi struktural perdagangan manusia di Indonesia 

         Mengingat begitu seriusnya masalah perdagangan manusia tersebut maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia secara lebih efektif. Perdagangan manusia, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik antara aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi.

         Pada kasus penanggulangan viktimisasi struktural perdagangan manusia di Indonesia ini dapat dilakukan dengan  kerjasama di antara semua pihak yang bergerak di dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia, khususnya perempuan, antara lain adanya keterbatasan setiap institusi, baik secara kewenangan dalam hukum atau keahlian profesional, dibutuhkannya penanganan kasus secara komprehensif dan terpadu bagi pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan yang memang memiliki karakteristik yang kompleks (misalnya kejahatan lintas wilayah, lintas negara) sehingga membutuhkan penanganan yang tidak biasa (extraordinary). Oleh karena itu kebutuhan akan kerjasama tidak dapat dihindari. Kerjasama ini pada dasarnya juga bertujuan untuk memberikan kembali hak-hak korban dalam kasus perdagangan manusia.

         Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penaggulangan perdagangan manusia secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum. Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat memaksimalkan jaringan kerjasama dengan antara aparat penegak hukum lainnya di dalam suatu wilayah negara, untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerjasama dengan aparat penegak hukum di negara tujuan bisa dilakukan melalui pertukaran informasi, atau bahkan melalui mutual legal assistance (MLA), bagi pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan lintas negara

         Selain upaya represif, dibutuhkan juga upaya preventif dengan menggunakan metode pendekatan secara sosial (Sosia/ CrimePrevention) dalam upaya mencegah “perdagangan perempuan” seperti yang diungkapkan oleh M. Kemal Dermawan bahwa Social Crime Prevention adalah segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran.

         Indonesia mempunyai UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yang disahkan pada tanggal 19 April 2007 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

         Koordinasi dan kerjasama di antara semua pihak yang bergerak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan sangat diperlukan. Keperluan membangun Koordinasi intra-lintas-nasional antar instansi, antara lain, karena (a) adanya keterbatasan setiap institusi baik secara kewenangan dalam hukum atau keahlian profesional, (b) dibutuhkannya penanganan kasus secara komprehensif dan terpadu bagi pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan yang memang memiliki karakteristik yang kompleks (misalnya kejahatan lintas wilayah, lintas negara) sehingga membutuhkan penanganan yang tidak biasa (extraordinary).

         Terwujudnya Koordinasi intra-lintas-nasional antar instansi tersebut dimungkinkan jika ada dukungan kesediaan dari segenap pelaku pencegahan dan penaggulangan perdagangan perempuan yang telah ada, dukungan legal, serta dukungan dan fasilitasi yang memadai. Kerjasama lintas negara menjadi salah satu kunci pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia. Karena itu, Indonesia perlu mengadopsi ketentuan internasional berkaitan dengan pencegahan dan penindakan pelaku penyelundupan manusia dengan mengesahkan dua protokol internasional terkait. Disamping itu Indonesia juga harus memperkuat payung hukum dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan mengesahkan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara (Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air). Protokol ini merupakan pelengkap bagi Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisir.

         Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan (prevention), menindak dan menghukum(prosecution) dengan tegas pelaku perdagangan orang (trafficker), serta melindungi (protection) korban melalui upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM-nya agar mereka bisa mandiri dankembali berintegrasi ke masyarakat. Mengingat bahwa perdagangan orang berkaitan dengan kejahatan terorganisir lintas negara, maka kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional serta kerjasama dengan badan-badan dan LSM internasional akan terus dibina dan dikembangkan.

         Kerjasama lintas negara menjadi salah satu kunci pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia, karena sifatnya sudah mengglobal. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi ketentuan internasional berkaitan dengan pencegahan dan penindakan pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia. dengan mengesahkan dua protokol internasional. Indonesia juga memperkuat payung hukum dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan mengesahkan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara (Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air). Protokol ini merupakan pelengkap bagi Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisir.

         Masalah lainnya adalah masuknya imigran gelap yang berasal dari Timur Tengah dan Asia, seperti : Afganistan, Pakistan, Vietnam dll yang akan menuju ke Australia dan Selandia Baru, dimana Indonesia dijadikan sebagai “wilayah transit”. Meskipun para imigran tersebut sudah ditangani oleh lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, namun karena cukup banyak imigran yang ditampung di Indonesia telah cukup menimbulkan masalah sosial di sekitar wilayah penampungannya.

3.      KESIMPULAN DAN SARAN

         Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a.      Perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap HAM dengan modus operandi yang semakin beragam dan dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, jerat hutang, kawin kontrak dan kawin usia dini. Dimana sebelumnya korban diiming-imingi dengan tawaran yang menggiurkan.        Terkait dengan kejahatan ini yang menjadi masalah paling krusial bagi Indonesia adalah pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) secara illegal yang menimbulkan masalah di luar negeri, seperti: TKI yang terlantar dan menjadi korban kejahatan di tempat kerja, perdagangan wanita dan anak dibawah umur untuk bisnis sex, jual beli bayi, dan mempekerjakan anak dibawah umur secara illegal.

b.      Upaya pencegahan dan penanggulangan terpadu terhadap perdagangan manusia, menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap perdagangan perempuan di daerah tujuan dan atau transit belum terlaksana secara efektif, sehingga tindak perdagangan manusia masih banyak terjadi. Dalam rangka menanggulangi perdagangan manusia tersebut diperlukan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan terpadu antar institusi terkait, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional.

c.      Kerjasama lintas negara menjadi salah satu kunci dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia. Karena itu, Indonesia perlu mengadopsi ketentuan internasional berkaitan dengan pencegahan dan penindakan pelaku penyelundupan manusia tersebut.

Viktimisasi struktural yang terjadi dalam kasus perdagangan manusia ini menurut saya  dapat dikategorikan sebagai economically structural victimization dan social structural victimization , adapun alasannya  adalah karena modus operandi dengan jebakan hutang menjadi satu modus utama yang digunakan oleh semua trafficker karena dianggap cukup efektif dalam mengendalikan korbannya. Jeratan hutang dimanfaatkan untuk mengikat korban agar tidak kembali ke daerah asal dan terus bekerja di lokasi yang sudah diatur oleh trafficker. Adapun social struktural victimization  karena menyangkut kehidupan social para korban perdagangan manusia pada masyarakat sekitar maupun negara.

 

Penanganan perdagangan manusia tidak dapat dilakukan oleh institusi Polri sendiri, melainkan harus dilakukan secara terpadu dan sinergis oleh seluruh institusi yang berkewenangan. Melalui pelaksanaan program kemitraan diharapkan terwujud sinergisme antara Polri dengan instansi lintas sektoral dalam penanggulangan dan antisipasi perdagangan manusia. Kemitraan yang diharapkan terwujud adalah kemitraan yang dapat mendukung secara sinergis setiap kegiatan penanggulangan dan antisipasi kejahatan perdagangan manusia baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif (penegakan hukum). Dengan demikian akan terwujud kesamaan persepsi dan pola tindak terhadap setiap aktifitas perdaganghan manusia yang dapat menangkal berbagai modus operandi seperti pelanggaran perijinan, penggunaan dokumen palsu, penggunaan illegal permit, atau penyalahgunaan wewenang di berbagai tempat-tempat rawan seperti pelabuhan laut, bandara, jalur pantai, pulau-pulau terluar, stasiun KA/bus/angkot, tempat penampungan, tempat hiburan, dan tempat-tempat rawan lainnya.

         Upaya penanggulangan perdagangan manusia harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Pemerintah harus menjadi the strong leadership dalam menangani kasus ini. Saat ini telah ada upaya yang signifikan dari pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan perdagangan manusia. Salah satu capaian dalam kasus ini yaitu terbentuknya Undang-Undang Perdagangan Manusia tahun 2007. Disamping itu dalam pencegahan kejahatan ini Pemerintah tidak hanya berhenti hanya dengan menggelar seminar-seminar, tetapi langsung bertindak ke kantung-kantung rekrutmen.            Sedangkan dalam rangka kerja sama internasional, berbagai organisasi Internasional baik formal maupun informal menggelar berbagai pertemuan antar negara dengan menetapkan kesepakatan-kesepakatan internasional baik multilateral maupun bilateral dalam rangka perlindungan individu sebagai korban kejahatan dari pelanggaran hak-hak asasi manusia.

BAHAN BACAAN

BUKU:

  • Prof.Adrianus Meliala PhD, Viktimologi (Bunga rampai kajian tentang korban kejahatan),Dep Kriminologi UI.
  • Muhammad Mustofa, Kriminologi( Kajian sosiologi terhadap Kriminalitas,perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum), Sari Ilmu Pratama 2010
  • Dra. Mamik Sri Supatmi, Dasar-dasar Teori sosial kejahatan
  • Louise Brown: Sex  Slaves, Sindikat perdagangan erempuan di Asia, Yayasan obor Indonesia 2005.
  • Sulistyowati Irianto: Perdagangan perempuan dalam jaringan pengedaran narkotika,Yayasan obor Indonesia 2005.
  • Penanganan Polri terhadap kasus perdagangan perempuan dan anak
  • Drs. Adami Chazawi: Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa
  • Drs. Abdul Wahid,SH,MH : Perlindungan terhadap korban kekerasan
  • Panduan untuk penegak hukum: Memerangi perdagangan manusia

JURNAL:

  • PEREMPUAN 36, Pendampingna korban trafiking untuk pencerahan dan kesetaraan


BAB 20. KONFLIK NORMA SIKAP

THORSTEN SELLIN

KONFLIK ATURAN-ATURAN BUDAYA

Konflik norma sikap bisa saja timbul dalam cara atau sikap yang berbeda dari yang bari saja dijelaskan. Ada kelompok-kelompok sosial di muka bumi ini yang memiliki norma sikap yang kompleks, yang karena perbedaan dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial yang dikembangkan oleh kelompok ini, kelihatannya membuat mereka terpisah dari kelompok yang lain dalam banyak hal. Kita bisa saja berharap timbulnya konflik norma ketika penduduk pedesaan pindah ke kota, tetapi kita mengasumsikan, bahwa sang penduduk tadi telah menyerap norma dasar budaya yang terdiri dari norma kota dan desa. Seberapa besar konflik itu cenderung tidak akan terjadi ketika Timur dan Barat bertemu, atau ketika orang suku pegunungan Corsica dipindahkan ke kawasan East Side di New York yang berada di dataran rendah. Konflik budaya memang tidak terhindarkan ketika norma-norma satu wilayah budaya atau sub-budaya berimigrasi atau bersentuhan dengan norma-norma wilayah budaya lain, dan menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar peneliti khusus tentang konflik budaya atau kenakalan remaja telah berkaitan dengan aspek konflik ini dibandingkan dengan yang disebutkan sebelumnya.

Konflik antara norma-norma aturan budaya yang berbeda bisa terjadi:

1)      ketika aturan-aturan ini berbenturan di perbatasan wilayah budaya yang bersebelahan;

2)      ketika, sebagaimana kasusnya dengan norma hukum, hukum satu kelompok budaya diperluas untuk mencakup wilayah kelompok budaya lain, atau

3)      ketika anggota salah satu kelompok budaya bermigrasi ke kelompok budaya lain.

Sebagai contoh, Speck mencatat bahwa “dimana kelompok-kelompok yang terkenal dengan nama Montagnais yang semakin sering berhubungan dengan kelompok-kelompok Whites, maka reputasi mereka semakin menurun di kalangan pedagang yang mengenal mereka melalui hubungan dagang pada waktu itu. Tuduhan yang dibuat adalah bahwa kelompok Montagnais semakin kurang jujur dalam hubungannya dengan hutang mereka, kurang dipercaya dengan properti, kurang dipercaya, dan lebih cenderung terikat dengan alkohol dan kebebasan seksual karena hubungan dengan masyarakat perbatasan semakin lebih mudah bagi mereka. Richard White melaporkan pada tahun 1933 tentang contoh-contoh yang aneh tentang orang Naskapi yang membobol gudang-gudang pedagang.”

Ilustrasi-ilustrasi yang sama sangat banyak terdapat pada karya-karya antropolog budaya. Kita hanya perlu mengingat efeknya terhadap orang Indian Amerika dari konflik budaya yang disebabkan oleh kebijakan kita tentang akulturasi dengan tipu muslihat dan kekuatan. Dalam contoh ini, bukan hanya sekedar kontak dengan budaya orang kulit putih, agamanya, metode bisnisnya, dan minuman alkoholnya, yang memperlemah adat istiadat suku mereka. Disamping itu, orang Indian harus tunduk kepada hukum kaum kulit putih dan tentu saja hal ini menimbulkan konflik serta, sebagaimana selalu terjadi ketika norma-norma hukum diberlakukan kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak peduli dengan hukum itu. Maunier dalam membahas penyebaran hukum Perancis di Aljazair, baru-baru ini menyatakan:

“Dalam memperkenalkan Hukum Pidana ini di koloni kami, sebagaimana yang kami lakukan, kami bertransformasi ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang dulunya diperbolehkan atau bahkan diperintahkan oleh budaya mereka. Jadi, di kalangan Kabilah Aljazair, pembunuhan isteri yang melakukan zinah merupakan pembunuhan ritual yang dilakukan oleh sang ayah atau saudara laki-laki sang wanita itu dan bukan oleh suaminya, sebagaimana terjadi dimanapun. Wanita itu telah dijual oleh keluarganya kepada keluarga suaminya, sehingga kehormatan sanak saudara wanita itu telah dirusak oleh pengkhianatannya. Ayahnya atau saudaranya laki-laki memiliki hak dan kewajiban untuk membunuhnya dalam rangka membersihkan kehormatan keluarga yang telah rusak dengan darahnya. Pembunuhan untuk balas dendam juga merupakan tugas, dari keluarga ke keluarga, dalam kasus pembunuhan atau bahkan dalam kasus penghinaan kepada sanak saudara: vendetta (balas dendam dimana keluarga orang yang terbunuh mencoba untuk membunuh si pelaku atau keluarganya) yang dinamakan rekba dalam bahasa Kabila, diberlakukan oleh hukum kehormatan. Namun hal ini adalah kejahatan di dalam hukum/UU Perancis! Pembunuhan untuk balas dendam, yang direncanakan sebelumnya, adalah pembunuhan, yang bisa dihukum dengan hukuman mati!

…Lalu apa yang seringkali terjadi ketika pihak berwenang kita mengejar kriminal itu, bersalah atas pelanggaran terhadap keselamatan publik serta terhadap moralitas: musuh publik dari aturan Perancis, tetapi yang bertindak sesuai dengan adat istiadat yang dihormati? Para saksi pembunuhan itu, yang merupakan sanak saudara atau tetangga, tidak mau melakukan tuntutan terhadap si pelaku; ketika mereka ditanya, mereka berpura-pura tidak tahu; dan mengakibatkan pengejaran itu sia-sia. Seorang hakim Perancis telah berbicara tentang konspirasi sikap diam tadi di antara orang Aljazair; sebuah konspirasi yang bertujuan untuk memelihara adat-istiadat ini, yang selalu diikuti dan dipatuhi, terhadap pelanggaran oleh kekuasaan kita. Hal ini merupakan aspek tragis dari konflik hukum. Sebuah keputusan baru-baru ini melarang para suami di kalangan Kabilah untuk mengambil keuntungan secara sewenang-wenang dengan kekuasaan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan hukum ini untuk menolak keberadaan isterinya, dengan meminta suami baru isterinya itu membayar uang dengan jumlah yang sangat besar—ini adalah adat istiadat yang dinamakan lefdi. Sebelumnya, seseorang yang menikahi seorang isteri yang ditolak suaminya tidak membayar apapun kepada bekas suami wanita itu. Kelihatannya bahwa orang pertama yang mencoba memanfaatkan dirinya menyangkut hukum baru itu dibunuh karena melanggar adat istiadat lama. Penghapusan hukum kuno tidak selalu terjadi tanpa protes atau perlawanan. Sesuatu yang dianggap kejahatan adalah sebuah tugas atau kewajiban; dan aturan yang kita coba tegakkan kadang-kadang dibuat untuk merusak kepercayaan pada takhyul; ini adalah dewa-dewa dan makhluk halus, dan dipercaya yang akan menghukum siapapun yang gagal melakukan balas dendam demi kehormatannya.”

Ketika UU Soviet diberlakukan hingga ke wilayah Siberia, efek yang sama juga dialami. Annossov dan Wirschubski menyatakan bahwa para wanita di kalangan suku-suku di Siberia, yang taat kepada hukum, yang membuka penutup kepala atau jilbab mereka dibunuh oleh sanak saudara mereka karena melanggar salah satu norma suku mereka yang paling sakral.

Hubungan antara kenakalan dan perpindahan angota satu kelompok budaya ke kelompok budaya lain akan dibahas nanti dalam bab ini.

Kami telah mencatat bahwa konflik budaya merupakan konsekuensi alami dari proses-proses perbedaan sosial, yang menghasilkan sebuah pengelompokan sosial tanpa batas waktu, yang masing-masing dengan defenisinya sendiri tentang situasi kehidupan, interpretasinya sendiri tentang hubungan sosial, ketidakpeduliannya atau kesalahpamahannya sendiri tentang nilai-nilai sosial kelompok lain. Transformasi budaya dari jenis homogen dan yang terintegrasi dengan baik menjadi jenis heterogen dan tidak terintegrasi lalu disertai oleh peningkatan situasi konflik. Sebaliknya, pengoperasian penyatuan proses-proses akan mengurangi sejumlah situasi konflik. Konflik-konflik seperti ini di dalam pengubahan budaya bisa saja dibedakan/dipisahkan dari konflik-konflik yang diciptakan manakala sistem budaya yang berbeda bertemu satu sama lain, tanpa memperhatikan karakter atau tahap pengembangan sistem-sistem ini. Dalam salah satu kasus, sikap anggota sebuah kelompok yang terlibat di dalam konflik aturan ini dalam beberapa hal akan dinilai tidak normal oleh kelompok lain.

 

STUDI KONFLIK BUDAYA

Dalam studi konflik budaya ini, beberapa pakar prihatin dengan efek dari konflik budaya ini terhadap sikap orang-orang tertentu, sebuah pendekatan yang secara alamiah lebih disukai oleh psikolog dan psikiater dan sosiolog yang telah menggunakan teknik sejarah kehidupan. Pakar-pakar ini memandang konflik-konflik ini sebagai sesuatu yang bersifat internal. Wirth menyatakan secara kategorinya bahwa sebuah “konflik budaya bisa dikatakan menjadi sebuah faktor dalam kenakalan remaja jika sang individu hanya merasakannya atau bertindak seolah-olah konflik itu ada.” Konflik budaya adalah konflik mental, namun karakter dari konflik ini dipandang secara berbeda oleh berbagai disiplin ilmu yang menggunakan istilah ini. Kelompok psikiater Freud menganggap hal ini sebagai perjuangan antara dorongan/ keinginan biologis yang sangat dalam yang menuntut ekspresi dan aturan-aturan yang diciptakan secara budaya yang memberikan peningkatan kepada mekanisme yang merintangi atau menghalangi ekspresi ini dan mengendalikannya di bawah level kesadaran pikiran, darimana dorongan itu timbul baik dengan tipu muslihat dalam beberapa cara yang bisa diterima secara sosial, seperti sikap yang tidak normal ketika mekanisme yang menghambat buyar, atau seperti sakit saraf ketika mekanisme yang menghalangi berfungsi terlalu baik. Di sisi lain, sang sosiolog menganggap konflik mental sebagai benturan antara norma-norma sikap antagonis yang digabungkan dalam kepribadian. “Konflik mental di dalam diri seseorang bisa saja selalu dijelaskan di dalam hal konflik dari budaya-budaya yang berbeda,” kata Burgess dalam mendiskusikan kasus yang disajikan oleh Shaw di dalam acara The Jack-Roller.

Jika pandangan ini diterima, maka penelitian sosiologi tentang konflik budaya dan hubungannya dengan sikap yang tidak normal akan selalu harus sangat terbatas pada sebuah kajian tentang kepribadian cangkokan/peranakan budaya. Kajian yang signifikan hanya akan dilakukan hanya dengan teknik kasus kehidupan sejarah yang diterapkan dalam diri orang-orang dimana konflik tersebut diinternalisasikan, dan tentu saja kelompok kontrol yang tepat digunakan.

Namun, ketidakhadiran konflik mental, dalam pemahaman sosiologis, mungkin saja akan dikaji dengan baik dalam hal konflik budaya. Sebuah contoh mungkin bisa menjelaskan hal ini. Beberapa tahun lalu seorang ayah dari Sisilia yang tinggal di New Jersey membunuh anak lelaki berusia 16 tahun yang menggoda anak perempuannya. Sang ayah ini heran atas penangkapannya karena dia semata-mata membela kehormatan  keluarganya yang memang sudah menjadi tradisi mereka. Dalam kasus ini, konflik mental dalam pemahanan sosiologis memang tidak ada. Konflik ini bersifat eksternal dan terjadi antara norma-norma atau aturan-aturan budaya. Kita bisa saja berasumsi bahwa dimana konflik semacam itu terjadi maka pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma akan meningkat semata-mata karena orang-orang yang telah menyerap norma-norma satu kelompok budaya atau berimigrasi ke tempat atau kelompok budaya lain dan konflik seperti ini akan terus berlanjut selama proses akulturasi belum selesai. Maka maka hanya dalam hal inilah pelanggaran-pelanggaran itu dianggap konflik mental.

Jika konflik budaya akan dianggap kadang-kadang sebagai dipersonalisasikan, atau mental, dan kadang-kadang sepenuhnya terjadi dengan cara yang impersonal sebagai konflik aturan-aturan kelompok, maka jelas bahwa penelitian itu jangan dibatasi pada penyelidikan konflik mental dan hal ini bertentangan dengan pernyataan kategoris dari Wirth bahwa adalah suatu hal yang mustahil untuk menunjukkan keberadaan sebuah konflik budaya “secara obyektif……..dengan sebuah perbandingan antara dua aturan budaya” prosedur ini tidak hanya memiliki sebuah fungsi yang jelas, tetapi akan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah dikenal dengan baik oleh sosiolog tersebut.

Penekanan pada teknik sejarah kehidupan telah berkembang dari asumsi bahwa “pengalaman seseorang pada saat yang sama mengungkapkan kegiatan kehidupan kelompoknya” dan bahwa “sifat dalam individu ini adalah sebuah ekspressi kebiasaan dalam masyarakat.” Hal ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah pendekatan yang valid. Melalui pendekatan ini kita akan berharap untuk menemukan generalisasi sifat ilmiah dengan mengkaji orang-orang yang:

1)      telah menghasilkan norma-norma sikap mereka dengan mengambilnya dari berbagai kelompok  dengan norma-norma yang bertentangan, atau

2)      yang memiliki norma-norma yang diambil dari sebuah kelompok yang aturannya bertentangan dengan aturan-aturan kelompok yang menilai sikap itu.

Dalam kasus yang pertama kita bisa berbicara tentang konflik budaya mental atau internal; sementara dalam kasus kedua konfliknya memang bersifat eksternal.

Jika norma sikap sebuah kelompok, dengan mengacu pada situasi kehidupan yang diberikan, tidak konsisten, atau jika dua kelompok memiliki norma-norma yang tidak konsisten, maka kita akan berasumsi bahwa anggota dari berbagai kelompok ini akan secara individu merefleksikan sikap-sikap kelompok semacam itu. Dengan mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Burgess, bahwa berpengalaman-pengalaman sebuah kelompok akan mengungkapkan kegiatan kehidupan anggotanya. Sementara norma-norma ini tanpa diragukan lagi bisa dengan cara terbaik ditetapkan oleh sebuah studi dari sejumlah wakil anggota kelompok yang memadai, norma-norma itu bisa saja bagi beberapa kelompok paling tidak cocok dengan kepastikan yang memadai untuk melayani tujuan-tujuan penelitian oleh sebuah kajian lembaga-lembaga sosial, administrasi pidana, novel, drama, pers, dan ekspressi lain tentang sikap-sikap kelompok. Identifikasi kelompok yang didiskusikan ini telah dilakukan, dan mungkin saja untuk menentukan sejauh mana konflik semacam ini direfleksikan dalam sikap-sikap anggota mereka. Studi perbandingan berdasarkan tingkat pelanggaran dari anggota kelompok-kelompok ini, kecenderungan jumlah/angka tersebut, dll., akan mendominasi pendekatan ini terhadap masalah itu.

Maka, sebagai kesimpulannya, konflik budaya bisa saja akan dikaji, baik sebagai konflik mental ataupun konflik aturan-aturan budaya. Kriminolog biasanya akan cenderung berkonsentrasi pada konflik semacam ini antara norma-norma sikap yang legal dan tidak legal. Konsep konflik gagal untuk memberikannya lebih dari kerangka kerja umu tentang referensi untuk penelitian. Namun dalam prakteknya, konsep konflik telah menjadi sangat sama dengan konflik antara norma-norma sistem budaya atau norma-norma wilayah budaya. Sebagian besar penelitian yang telah menggunakannya telah dilakukan kepada kelompok-kelompok imigran atau kelompok ras di Amerika Serikat, barangkali karena kemudahan dimana kelompok semacam ini bisa diidentifikasi, dengan adanya data-data statistik yang lebih banyak yang mengakui pengelompokkan semacam ini, dan perbedaan yang sangat menyolok antara beberapa norma beberapa pendatang dan norma kita.