Iklan

Category: ARTIKEL LEPAS



Mengapa yang Hebat Bisa Jatuh

Suatu ketika Jim Collins, penulis buku terkenal The Mighty Fall, diundang ke West Point untuk memimpin diskusi yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa hebat. Siapa mereka? Duabelas orang jenderal Angkatan Bersenjata AS, 12 orang Chief Executive Officer (CEO), dan 12 orang pemimpin sektor sosial.Diminta untuk memimpin diskusi dengan topik tentang Amerika, Jim bingung: “Mengerti apa saya?”

Tapi ia kemudian menemukan satu isu menarik untuk diangkat, yakni sanggupkah Amerika menegakkan kembali kebesarannya, ataukah Amerika tengah menuju titik nadir dari negara hebat menjadi negara biasa? Sejarah menunjukkan, kata Jim, bahwa yang hebat bisa jatuh. Dan itu berulang kali terjadi seperti ditunjukkan oleh Kerajaan Mesir kuno, Dinasti Chou, Athena, Roma. Bahkan Inggris yang selama satu abad pernah menjadi kekuatan adidaya global pun berkurang pengaruhnya. Bisakah AS bertahan?

Di saat istirahat, Jim didekati seorang CEO perusahaan tersukses di Amerika.“Sepanjang pagi ini saya memikirkan terus pertanyaan Anda dalam konteks perusahaan saya,” ujar CEO tersebut. “Kami menikmati keberhasilan yang luar biasa dalam tahun-tahun terakhir, dan saya khawatir. Lalu, yang saya ingin tahu: Bagaimana Anda mengetahui hal itu? Ketika Anda berada di puncak dunia, menjadi bangsa paling kuat di Bumi, perusahaan paling sukses di industri Anda, pemain terbaik dalam pertandingan Anda, kekuatan dan keberhasilan Anda mungkin menutupi fakta bahwa Anda tengah berada di jalan menuju kemerosotan.”

Kini giliran pertanyaan “bagaimana Anda tahu” mengusik pikiran Jim.Seandainya tahu, mungkinkah kecenderungan untuk merosot dapat dihindari?Sepulang dari West Point, Jim terinspirasi untuk menulis buku mengenai apa yang bisa dipelajari dari kemunduran perusahaan hebat, dan apa yang bisa dilakukan untuk menghindari takdir serupa? Maka, lahirlah How the Mighty Fall. Ia sampai pada penglihatan bahwa seperti halnya penyakit: kemorosotan itu sukar dideteksi tapi mudah diobati di tahap awal; lebih mudah dideteksi tapi lebih sukar diobati di tahap akhir.

Pertanyaan yang diajukan kepada Jim itu mirip dengan pertanyaan yang pernah diterima oleh Jagdish N. Sheth, seorang guru besar pemasaran. Adalah Duanne Ackerman, Chairman Emeritus BellSouth Corporation, yang mengajukan pertanyaan paling berwawasan dalam pandangan Jag, yakni “Mengapa perusahaan bagus gagal?” Mengapa ikon-ikon bisnis AS, seperti Sears, Dana Corporation, AT&T, Xerox, IBM, dan Kodak sempat terpuruk?

Setidaknya terdapat tiga teori mengenai sebab kematian perusahaan. Pertama, teori populasi atau, meminjam istilah yang dipopulerkan oleh Charles Darwin,survival of the fittest (yang paling cocok dengan lingkungan, itulah yang mampu bertahan hidup). Perusahaan mati karena perusahaan baru yang lebih baik hadir dan mengambil alih bisnisnya. Seleksi alamlah yang memilih mana perusahaan yang bisa bertahan hidup dan mana yang terpaksa harus menutup kantornya.Saat ini kita jarang sekali mendengar orang menyebut Lycos dan Altavista, karena orang lebih mengenal Yahoo! dan Google.

Teori kedua menyebutkan bahwa perusahaan mempunyai siklus hidup berupa kelahiran, tumbuh, berkembang, dan kemudian mati. Siklus ini tak bisa dihindari. Pendeknya, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menghindari kematian perusahaan. Ajal itu pasti tiba. Napster adalah contoh, walau kematiannya bukan karena sebab dari dalam, melainkan “dibunuh” oleh kekuatan-kekuatan dari luar.

Beberapa tahun lalu, perusahaan yang didirikan oleh Shawn Fenn ini mengembangkan peranti lunak file sharing untuk musik. Pengguna internet yang memiliki file musik di komputer mereka dapat saling bertukar file dengan pengguna di tempat lain. Industri musik, produser, sebagian besar seniman musik meradang dan menuntut Napster. Setelah lama berjuang, tak banyak pilihan bagi Fenn, ia tak sanggup mempertahankan hidup Napster.

Teori ketiga berpendapat bahwa sebagian besar perusahaan bisa hidup selamanya, tulis Jag dalam The Self-Destructive Habits of Good Companies, asalkan orang-orangnya menyadari, mengoreksi, bahkan mencegah timbulnya kebiasaan merusak diri. Jag meyakini bahwa kebiasaan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, bukan suratan takdir. Jag menunjukkan sejumlah kebiasaan yang bisa membuat perusahaan sukses menjadi terpuruk, sedangkan Jim memperlihatkan tahapan-tahapan perusahaan menuju kehancuran.

Dalam How the Mighty Fall, Jim menyebutkan bahwa pada tahap pertama, perusahaan terbuai oleh keberhasilannya. Momentum yang terakumulasi mampu membawa perusahaan bergerak maju lagi, sekalipun bila pemimpinnya membuat keputusan yang buruk atau disiplin organisasi mulai longgar.Situasinya akan bertambah buruk jika orang-orang menjadi arogan karena keberhasilan. Mereka kehilangan wawasan mengenai faktor-faktor yang sesungguhnya melandasi keberhasilan. Ketika retorika sukses (“Kita sukses karena kita melakukan hal-hal yang spesifik”) menggantikan pemahaman dan wawasan (“kita sukses sebab kita memahami mengapa kita melakukan hal-hal spesifik dan dalam kondisi seperti apa hal-hal itu tidak lagi berhasil”), kemerosotan akan mengikuti. Arogansi ini disebut juga oleh Jag sebagai kebiasaan buruk yang mengawali kejatuhan.

Arogansi dalam Tahap 1 (“Kita begitu hebat, kita bisa melakukan apa saja!”), menurut Jim, membawa kepada Tahap 2, the Undisciplined Pursuit of More—skala yang lebih, pertumbuhan yang lebih, kedalaman yang lebih; apapun yang dilihat sebagai “keberhasilan” oleh mereka yang berada di kekuasaan.Perusahaan-perusahaan di Tahap 2 menjauh dari kreativitas yang disiplin yang membawa mereka pada kebesaran, membuat lompatan yang tidak disiplin ke area di mana mereka tidak bisa menjadi hebat atau tumbuh lebih cepat dari yang dapat mereka capai dengan kesempurnaan—atau keduanya. Ketika suatu organisasi tumbuh melampaui kemampuannya untuk mengisi posisi kuncinya dengan orang yang tepat, perusahaan itu tengah membangun kejatuhannya.

Lompatan diskontinyu ke wilayah di mana Anda tidak memiliki passion yang menyala adalah tidak disiplin. Mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan nilai-nilai inti adalah tidak disiplin. Berinvestasi banyak dalam arena baru yang Anda tidak mampu mencapai kapabilitas yang menonjol, yang lebih baik dari kompetitor, adalah tidak disiplin. Mengabaikan bisnis inti sembari melompat ke petualangan baru adalah tidak disiplin. Mengkompromikan nilai-nilai Anda atau kehilangan wawasan mengenai tujuan inti Anda dalam mengejar pertumbuhan dan ekspansi adalah tidak disiplin.

Sikap arogan dan berpuas diri juga bisa menjadi batu sandungan, menurut Jag.Ia memberi contoh bagaimana sikap ini sempat menghinggapi Andy Grove, pendiri Intel. Ketika ia menjabat CEO produsen microchips itu, Grove serta sebagian jajarannya, sempat meremehkan chips buatan Advanced Micro Devices (AMD), yang waktu itu masih perusahaan kecil dibandingkan dengan Intel.Namun, tatkala hanya dalam waktu satu tahun IBM, Sun Microsystem, dan Hewlett-Packard sudah menjadi pelanggan AMD, Intel terpaksa harus mengejar ketertinggalannya.

IBM juga pernah melewati masa ketika mengingkari bahwa industri komputer tengah berubah dan karena itu IBM terlambat berubah dan tetap berkutat memproduksi mainframe. Para eksekutif IBM waktu itu bagaikan tidak mempercayai adanya realitas baru berupa kehadiran personal computer (PC).

Di sisi lain, banyak perusahaan yang hanya mengamati pesaing di sekitarnya dan jarang melihat jauh ke depan. Mereka kurang menyadari hadirnya penantang potensial yang ancamannya belum tertangkap oleh radarnya.Pengalaman industri otomotif Amerika Serikat memberikan pelajaran penting.Saat itu, General Motors, Ford, dan Chrysler bersaing ketat satu sama lain tatkala produsen Jepang masuk dan kemudian menguasai pasar otomotif negeri itu.

Di tahap 3 menurut teori Jim, tanda-tanda peringatan internal mulai berdenyut, namun hasil eksternal masih cukup kuat untuk menjelaskan bahwa data yang terlihat mengganggu hanyalah kesulitan temporer, atau merupakan siklus, atau malah tidak seburuk itu, dan tidak ada yang secara fundamental salah. Di tahap ini, pemimpin memangkas data negatif, memperkuat data positif, dan meletakkan yang positf pada data yang meragukan. Mereka yang berkuasa mulai menyalahkan faktor eksternal bagi kemunduran perusahaan ketimbang mengambil tanggung jawab.

Sikap puas diri, menurut Jag, menyebabkan Anda mengabaikan realitas dan enggan bertindak. Kebiasaan tersebut sangat mudah menjangkiti perusahaan besar, dengan ukuran dan skala bisnis mengisolasinya dari perubahan cepat di dunia luar. Sikap puas diri berkembang dari ilusi “gen unggul”—bahwa hal buruk tidak mungkin terjadi di sini.

Dalam kacamata Jag, kebiasaan buruk seperti fanatisme wilayah juga bisa menjadi ancaman serius. Seiring pertumbuhan dan kesuksesan, perusahaan cenderung mengorganisasi diri berdasarkan apa yang disebut oleh Jag sebagai “kubu-kubu fungsional.” Bila cukup besar, akan muncul juga “kubu-kubu geografis” seperti kantor regional atau operasi internasional. Proses ini wajar dan rasional, tapi menurut Jag, memiliki konsekuensi negatif karena menimbulkan kebiasaan negatif yang merusak, seperti semangat kewilayahan.

Bagaimana para pemimpin merespons kondisi yang semakin buruk? Risiko kumulatif semakin buruk di Tahap 3 dan melemparkan perusahaan ke dalam jurang yang tajam. Pertanyaan kritisnya ialah: Bagaimana kepemimpinannya merespons? Akankah ia kembali kepada disiplin-disiplin yang mendatangkan kebesaran dulu atau memilih cara penyelamatan yang cepat? Bila langkah kedua ini yang diambil, menurut Jim, perusahaan akan jatuh ke Tahap 4. Juru Selamat lazimnya adalah pemimpin visioner yang kharismatis, strategi hebat tapi tidak teruji, transformasi radikal, revolusi kultural yang dramatis, atau banyak lagi solusi “peluru perak”. Hasil awal dari tindakan dramatis ini memang terlihat positif, tapi menurut Jim, tak akan bertahan lama.

Semakin lama perusahaan berada di Tahap 4, dengan berulang kali menembakkan peluru perak, semakin mungkin perusahaan itu kian merosot. Di Tahap 5, menurut Jim, kemunduran yang menumpuk dan kesalahan yang mahal mulai menggerogoti kekuatan finansial dan spirit individual hingga para pemimpin kehilangan seluruh harapan untuk membangun masa depan yang hebat.

Inti perjuangannya bukanlah hanya sekedar selamat, tetapi bagaimana membangun kembali perusahaan sehingga mampu menciptakan dampak menonjol pada dunia yang disentuhnya, yang akan meninggalkan lubang yang sukar diisi perusahaan lain bila perusahaan tersebut mati. Tentu saja, untuk menyelesaikan tugas ini dibutuhkan pemimpin yang memahami prinsip itu. ***

sumber : http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/mengapa-yang-hebat-bisa-jatuh/ tanggal 5 juli 2013

Iklan

Pemberantasan narkoba dilakukan dengan menekan semaksimal mungkin demand (permintaan). Mirip prinsip ekonomi: jika demand ditekan otomatis supply (peredaran) narkoba menyusut. Apa saja langkahnya? Diperlukan paradigma yang sama antar unsur penegak hukum dan keadilan. Penyalah guna narkoba yang sebelumnya diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana kriminal, sesuai dengan penyempumaan undang-undang, kini diperlakukan sebagai korban. Dekriminalisasi pengguna narkoba telah ada dasar hukumnya. Pada 1976, UU No 9 tentang Narkotika mengamanatkan hakim dalam memutuskan perkara pengguna narkoba untuk dirinya sendiri dapat memerintahkan terdakwa untuk menjalani perawatan atas biaya sendiri. UU No 22/1997 tentang Narkotika menyempumakan hakim dapat menetapkan dan memutuskan pengguna narkoba untuk menjalani perawatan atau pengobatan. Dan masa perawatan/pengobatan itu diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Kini UU No 35/2009 tentang Narkotika dan penjelasan KUHAP Pasal 21 ayat 4 huruf b menjelaskan: tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus tempat perawatan. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung No .03/2011 mengamanatkan penempatan korban penyalah guna narkoba di tempat perawatan (rehabilitasi).

Penempatan korban narkoba di lapas terbukti tidak menyelesaikan masalah. Malah menimbulkan masalah baru. Dalam banyak kasus si korban pengguna yang ditahan di lapas kini ‘berkembang’ menjadi bagian pengedar. Banyak bandar narkoba di penjara masih leluasa mengatur. Bisa jadi malah lebih aman. Kementerian Hukum dan HAM seharusnya lebih mengerti soal ini. Semakin banyak korban pengguna narkoba yang

dimasukkan satu penjara dengan bandar sama saja dengan membiakkan anggota baru sindikat narkoba. Amanat undang- undang sudah jelas: korban narkoba harus direhabilitasi. Bukan lagi dipenjara. Hakim Indonesia selayaknya paham soal ini karena sudah diamanatkan dalam SEMA No.03/2011 ( FORUM No.09 JUNI 2013)

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Rehabilitasi dapat diajukan oleh  orang tua /wali bagi pecandu yang belum cukup umur, dan yg cukup umur wajib melaporkan atau dilaporkan keluarganya ke lembag rehabilitasi sosial yg ditunjuk pemerintah utk mendapatkan pengobatan ( psl 55 Uu Narkotika)

Syarat permohonan rehabilitasi al ;

1. Surat permohonan bermeterai ke BNN berisi antara lain :

 a. Identitas pemohon/tersangka, b. Hubungan pemohon dan                       tersangka, c. Uraian kronologis dan pokok permaslahan penangkapan tersangka.

2. Pas foto tersangka 4×6 (1 lembar)

3. FC Surat nikah bila pemohon suami/isteri tsk

4. FC surat izin beracara bila pemohon adalah kuasa hukum/pengacara tsk dan surat kuasa dari keluarga

5. Surat keteranga ndr tempat bekerja

6. FC surat penangkapan dan penahanan

7. Surat keterangan dr tempat rehabilitasi, bila yg bersangkutan pernah atau sdg proses rehabilitasi

8. Surat rekomendasi dari penyidik , jaksa penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/ asesmen.

(Forum, No. 29 Desember 2015)


PASAL PASAL KARET  DALAM RUU KUHP TERKAIT DENGAN TUGAS  KEPOLISIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat mesti berhati-hati dalam merevisi Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang diajukan pemerintah.  Revisi KUHP itu dikritisi banyak kalangan karena dinilai mengandung “pasal-pasal karet” yang kontroversial dan ancaman bagi masyarakat. Pemerintah telah menyerahkan rancangan uu KUHP kepada DPR per 11 Desember 2012. Berkas revisi KUHP dengan surat R-88/pres/12/2012 itu memuat 766 pasal. Dibanding KUHP lama produk kolonialis Belanda ( wet boek van strafrecht ), revisi KUHP menambah 197 pasal. Namun rancangan  KUHP baru ini dikritisi sejumlah kalangan karena dinilai mengandung pasal kontroversial hingga pasal karet (hatzai artikelen ) yang dapat mengancam kebebasan. Beberapa pasal yang mendapat sorotan public antar lain  soal penghinaan kepada presiden (Pa­sal 265 dan 266), penyadapan (Pasal 300-303), soal komunisme (Pasal 212 dan 213), hingga soal santet (Pasal 293) dan hidup bersama (Pasal 485)[1] Pemerintah dan DPR diminta tidak memaksakan rekodifikasi secara menyeluruh terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pemaksaan terhadap rekodifikasi justru kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum. Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan, jika KUHP baru ber bentuk kodifikasi, hal itu dapat menimbulkan problem penyesuaian. “Nanti polisi, hakim, dan jaksa direpotkan dengan unsur yang berbeda-beda lagi,” ujarnya [2] Apabila RUU KUHP ini disahkan maka tentu saja juga akan menjadi tantangan tugas bagi Polri dalam penegakan hukum maupun proses penyidikan untuk menghadapi pasal pasal mandul atau pasal karet yang kadang menjadi bumerang bagi kepolisian. Kewenangan kepolisian tentu akan besar dengan bertambahnya sejumlah pasal dalam RUU KUHP sedangkan beberapa kewenangan yang ada sebelumnya masih banyak yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai tindakan kepolisian terhadap RUU KUHP pasal 293 tentang santet dan 485 tentang kumpul kebo.

1.2.   Permasalahan

a.         Bagaimana analisa hukum dari RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485  ?

b.         Bagaimana tindakan kepolisian dalam RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485  terkait dengan pelaksanaan tugas  ?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Tulisan ini disusun dengan maksud yaitu menjelaskan tentang analisa hukum terhadap RUU KUHP pasal 293 dan pasal 485 dan kewenangan kepolisian terkait dengan pasal pasal tersebut sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi petugas kepolisian dalam bertindak.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Fakta – fakta

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

(1) Setiap orang yg menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberi batuan jasa kpd orang lain bhw karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

(2)       Jika pembuat tindak pidana sbgmn dimaksud pd ayat 1 melakukan perbuatan tersebur untuk mencari keuntungan atau menjadikan sgb mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3

Penjelasan :

Ketentuan ini dimaksud utk mengatasi keresahan masyarakat yg ditumbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yg  secara hukum menimbulkan kesulitan dlm pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main Hakim sendiri yg dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yg dituduh sebagai Dukun teluh (santet)

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

Penjelasan :

Ketentuan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah “kumpul kebo”

 

2.2       Analisa  hukum terhadap pasal RUU KUHP 293 dan psal 485

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

Usulan revisi KUHP yang memasukkan santet ke dalam kategori tindak kejahatan yang dapat dipidana telah memicu polemik dalam masyarakat. Undang-undang yang mengatur suatu hal berdimensi su­pernatural seperti santet memang selalu kontroversial. Dalam kajian antropologi, san­tet di indonesia merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena terkait cosmological belief masya­rakat, baik primitif maupun mo­dern. Kompleksitas makin tinggi bila santet dikaitkan dengan upaya pengaturan dalam undang-un­dang karena harus mendudukkan secara jelas dua hal: budaya dan tindak kejahatan (culture and criminal offense). Kejahatan terkait santet {wit­chcraft-related crime) harus dipahami dalam tiga kategori perbuatan. Pertama, perbuatan santet, terhadap orang lain yang menyebabkan luka, derita, nasib buruk, sakit, bahkan kematian. Kedua, syak wasangka/tuduhan terhadap seseorang sebagai dukun santet disebut witchcrqft accusations sebagai pelaku san­tet, acapkali memicu kemarahan massa yang berujung anarki. Ketiga. tindakan main hakim sendiri oleh kerumunan orang (taking the law into people’s hands) terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun santet yang sering berakibat kematian.

Para ahli antropologi menyebut santet sebagai penjelmaan psychic phenomenon sehingga ti­dak ada fakta keras (hard facts) yang dapat menjadi bukti konkret untuk mendukung sangkaan atas suatu tindak kejahatan san­tet. Untuk menguatkan tuduhan bahwa seseorang telah menyantet orang lain pun biasanya hanya merujuk pada circumstantial evi­dence bukan empirical eviden­ce yang tecermin pada sikap iri, dengki, cemburu, marah, dendam, atau permusuhan satu orang dengan orang lain. Ketiadaan bukti fisik membuat hukum positif tidak bisa menjangkau tin­dak kejahatan santet atau menerima sebagai suatu realitas sosial

Di sinilah letak komplikasi masalah santet sebagai tindak ke­jahatan berkonsekuensi hukum. Karena itu, apabila kejahatan santet hendak diatur di dalam KUHP, harus didefinisikan lebih dulu jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana dan dipilah per­buatan mana yang dapat disebut tindak kejahatan. Sesuai dengan pasal 293 RUU KUHP maka disebutkan orang yang hanya mengatakan bahwa dia bisa menyantet bisa di hukum, hal ini akan menjadi polemik apabila tidak dikategorikan dengan jelas unsur pidana perbuatanya.

            Dengan adanya pasal 293  RUU KUHP tentang santet maka nanti penerapanya harus mampu dapat dilakukan oleh penegak hukum, namun sejauh mana pasal ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh penyidik adalah terkait dengan bagaimana seorang pelaku yang dapat ditahan dan kategori perbuatan yang dilakukan apakah dilihat hanya dari segi formil saja atau juga akibatnya. Kemampuan petugas untuk menghadapi pasal ini juga harus dipertimbangkan apakah nanti para penegak hukum mampu memenuhi unsur dari pasal santet ini.

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Terkait kumpul kebo, itu merupakan semangat positif untuk meminimalisir adanya pemyalahgunaan seks atau perzinahan. Tetapi memang perlu dikonstruksikan dengan baik redaksinya sehingga tidak memunculkan multitafsir, disalahgunakan untuk menfitnah orang lain. Semangat RUU KUHP sesuatu yang perlu diapresiasi karena bagaimana pun, di budaya apa pun, adat apa pun di Indo­nesia ini, apalagi bicara norma agama semua sepakat tidak mengakui kumpul ke­bo, hubungan di luar pernikahan tidak dibenarkan. Dan masyarakat kita melihat itu bentuk kesalahan dan perbuatan terlarang dan itu harus diangkat menjadi norma hukum positif.

Perlu dipertegas, nikah siri itu syah sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang Pemikahan. Syarat syahnya pernikahan itu sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Walaupun ada komplikasinya di pasal 3 UU itu, harus tercatat di catatan negara. Jadi, kalau syahnya, nikah siri syah maka tercatat itu hanya tambahan sebagai persyaratan administratif. Oleh karena itu yang dilarang ini dalam kumpul kebo adalah orang yang berhubungan suami istri atau layaknya suami istri diluar ikatan pernikahan. Nikah siri itu ikatan pernikahan namun memang perlu mengkonstruksikan kalimatnva nanti di UU KUHP jangan sampai disa­lahgunakan untuk memfitnah orang lain tapi sebenaranya semangatnya sangat positif sekali.

Apabila kalau kita membahas pasal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:
1. Setiap orang, artinya setiap makhluk hidup yang bukan binatang dan bukan tumbuhan, bisa laki laki atau perempuan, tanpa disebutkan batasan umurnya, berarti bisa juga ABG atau bahkan anak – anak, bisa juga kakek nenek.

2. Melakukan hidup bersama sebagai suami istri, apakah yang dimaksud “hidup bersama sebagai suami istri” ? apakah satu rumah tidur bareng, atau dalam kamar hotel, kos kosan, siapa yang bisa mendefinisikan hidup bersama ?

3. Diluar Perkawinan yang Sah, dalam definisi UU perkawinan disebutkan perkawinan yang sah adalah apabila dicatatkan melalui lembaga resmi yaitu KUA atau Catatan Sipil, Perlu dipertegas, nikah siri itu syah sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang Pemikahan. Syarat syahnya pernikahan itu sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing.

2.3       Tindakan kepolisian  terhadap pasal RUU KUHP 293 dan psal 485

a.         Pasal 293 RUU KUHP tentang Santet

Santet adalah suatu fenomena yang penuh misteri dalam dua konteks. Pertama, santet melibatkan kekuatan gaib yang tidak bisa dideteksi indera manusia sehingga sangat sulit untuk melakukan obyektivikasi. Obyektivikasi adalah suatu proses mematerialkan (baca: membuktikan) suatu gejala sosial agar dapat diamati, diidentifikasi, dan dieksaminasi oleh banyak bukan hanya satu orang untuk diterima sebagai peristiwa faktual atau kenyataan obyektif. Kedua, perbuatan santet selalu tersembunyi dan dilakukan di suatu wilayah di luar jangkauan pengamatan langsung orang lain sehingga tidak ada yang dapat mengklaim tuduhan santet berdasarkan observasi dan bukti empiris. Dukun santet bekerja memanfaatkan kekuatan gaib atau memanipulasi magic power. Dalam konteks ini, hukum for­mal yang bersandar pada pembuktian empiris seolah tidak berdaya ketika ada tuntutan untuk memprosekusi tindak kejahatan santet. Bagi aparat penegak hukum yang mencoba melakukan penyidikan dan membuktikan tindak pidana santet akan mengalami kesulitan dikarenakan kedua hal tersebut diatas yaitu kesulitan dalam mendeteksi melalui panca indera manusia dan kedua santet dilakukan dimana saja dan tidak bisa kita ketahui.

Apabila terjadi tindak pidana Santet dan menimbulkan korban maka timbul pertanyaan bagaimana dan mulai dari mana dari pihak penyidik kepolisian akan mulai menyidik. Kepolisian pasti akan berusaha mencari pembuktian yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana Santet, namun timbul pertanyaan apakah korban mengetahui pelakunya yang melakukan tindak pidana Santet ? Adakah saksi yang mengetahui tentang tindak pidana Santet tersebut? Apakah  penyidik   memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana santet? Bagaimana proses pembuktikan tindak pidana santet tersebut hingga ke pengadilan ? Apabila seseorang yang menyatakan memiliki kemampuan gaib dan dengan kemampuanya dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan masyarakat yang menjadi korban santet apakah juga dapat dipidana ? Dalam RUU KUHP pasal 293 disebutkan setiap orang yg menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Apabila dengan disahkanya RUU KUHP pasal 293 apakah ada orang yang ingin melakukan santet akan menyatakan dirinya sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut ? tentu saja tidak karena para pelaku tersebut sadar bahwa apabila mereka menyatakan memiliki kemampuan gaib maka akan menjadi tersangka dan dapat dipidana dan diproses hukum. Dan para pelaku yang ingin memanfaatkan seseorang yang memiliki kekuatan Gaib untuk melakukan santet tentu sadar tidak akan berhubungan dengan orang yang sudah dikenal memiliki kekuatan gaib karena akan sangat mudah tercium dan terungkap apabila melakukan tindak pidana santet. Dalam perumusan pasal 293 RUU KUHP ini lebih kepada seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melakukan kejahatan tapi bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk melawan kejahatan gaib tersebut. Dengan munculnya permasalahan tersebut maka pihak kepolisian kemudian akan kesulitan dalam penegakan hukum karena masih banyaknya presepsi serta belum jelas pendefinisian tindak pidana santet ini. Apakah juga masyarakat yang meminta tolong terhadap seseorang yang memiliki kemampuan gaib untuk menyembuhkan seseorang yang menjadi korban kejahatan gaib harus juga diproses hukum, apabila ini dilakukan maka polisi juga akan melakukan tindakan yang kontraproduktif sedangkan saat ini banyak aparat kepolisian di Indonesia sadar dan mengakui bahwa seseorang yang memiliki kekuatan gaib bisa melawan kuasa gelap dan mengusir roh jahat sehingga aparat pun akan ragu dan tidak mungkin melaksanakan penegakan hukum terhadap orang yang memiliki kemampuan gaib tersebut.  Selain itu pihak penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan dalam proses pembuktian dan  penyidikan dalam tindak pidana santet akan mulai timbul keraguan dalam proses pembuktian karena masalah yang dihadapi tidak dapat dibuktikan secara empiris dan logika manusia. Apabila keraguan ini sudah muncul maka akan timbul keenganan dari penyidik untuk menerima dan melanjutkan proses penyidikan santet tersebut.

Dilain pihak sebagian masyarakat bisa memaklumi kesulitan pembuktian tindak kejahatan santet dalam penegakan hukum. Bagi pihak lain, terlebih lagi korban santet, ketidakberdayaan aparat penegak hukum mengadili tindak kejahatan santet menjadi alasan menggerakkan mob justi­ce. Suatu bentuk peradilan ko- munal melalui mobilisasi massa dan digerakkan logika massa Mob justice cenderung eksesif karena ia merefleksikan public out­rage yang menjelma dalam aksi brutal, seperti membakar orang yang dituduh dukun santet. Hal ini juga menjadi permasalahan apabila pihak kepolisian tidak melakukan penegakan hukum akan muncul aksi main hakim sendiri oleh masyarakat.

b.         Pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo

Kriminalisasi Kumpul kebo disebutkan dalam RUU KUHP dalam pasalnya yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak Rp 30 juta,” pasal 485 Rancangan KUHP. Dengan adanya Kriminalisasi pasal tersebut maka penulis memprediksikan  sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum “nakal” akan berpesta pora, mereka akan “menjebak” pasangan yang masuk kamar hotel berduaan, dan dengan mudahnya mereka akan menangkap setiap pasangan yang tidak dilengkapi surat nikah resmi.
2. Hotel akan menjadi sasaran “sweeping” aparat dan kita tidak menutup mata mereka dapat pemasukan dari pasangan yang belum menikah, demikian juga para pengusaha kos-kosan dan kontrakan.  Selain itu pengusaha tersebut akan mengeluarkan biaya ekstra kepada aparat agar tidak di “sweeping”.

3. Banyak orang akan merasa “tidak nyaman” dengan undang – undang ini karena menarik area paling “privacy” seseorang ke dalam ranah hukum.

            Pihak kepolisian juga akan menghadapi masalah yang sama yaitu adanya keraguan melakukan penegakan hukum terhadap pasal 485 RUU KUHP tentang kumpul kebo walaupun tujuanya positif namun akan bertentangan dengan adat dan budaya dibeberapa daerah di Indonesia yang mengakui adanya kumpul kebo. Tentu saja seperti di masyarakat yang memiliki budaya hidup bersama ( kumpul kebo ) akan menjadi kontraproduktif apabila pihak kepolisian melakukan penegakan hukum. Kemudian pasangan belum menikah yang tinggal serumah bagaimana pihak kepolisian dapat mengkategorikan kumpul kebo, dan  seandainya kedua  pasangan yang kumpul kebo tersebut sudah sepengetahuan dari keluarganya masing masing apakah juga dikategorikan kumpul kebo dan diproses pidana.

Dalam  mendefinisikan hidup bersama apakah pihak kepolisian memiliki definisi terhadap hidup bersama dan kategori melanggar hukumnya seperti apa sehingga hidup bersama ( kumpul kebo ) dapat diproses oleh hukum pidana. Kemudian untuk memproses tindak pidana kumpul kebo ini apakah ada yang melapor atau petugas yang langsung menangkap langsung juga masih menjadi masalah yang menjadi pertanyaan. Beberapa masalah ini tentu saja akan menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kumpul kebo. Kembali lagi adanya keraguan penyidik untuk mendefinisikan tindak pidana ini menjadi keraguan untuk bertindak sehingga menjadikan pasal ini sebagai pasal yang mandul.

 

BAB III

PENUTUP

 

 

Dengan adanya RUU KUHP mengenai pasal 293 ( santet ) dan pasal 485 ( kumpul kebo )  maka menimbulkan multi tafsir dan belum adanya definisi yang  jelas terhadap kedua pasal tersebut sehingga dalam proses penyidikan akan mengalami kesulitan dalam pembuktian sehingga akan mempengaruhi tindakan dan kewenangan penyidik untuk melakukan penegakan hukum. Apabila pihak kepolisian melakukan penegakan hukum  tentu akan menimbulkan kontra produktif dengan budaya masyarakat di Indonesia yang masih banyak memiliki kepercayaan terhadap ilmu gaib serta kumpul kebo yang dibeberapa daerah di Indonesia diakui oleh masyarakatnya.  Perlunya juga untuk mengawasi tindakan aparat kepolisian yang nantinya akan memanfaatkan pasal pasal tersebut untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya.


[1]              Koran kompas,Ancaman pasal karet, hari  senin tanggal 8 April 2013 hal.1

[2]              Koran kompas, RUU KUHP berpotensi timbulkan kekacauan hukum, hari  jumat 12 April 2012


Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Masa Orde Baru

 Sejak awal berkuasa, rejim orde baru telah mencatat berbagai peristiwa pelanggaran HAM. Selama 32 tahun berkuasa, orde baru mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan tindakan kekerasan dan represi untuk mempertahankan kekuasannya. Bahkan di akhir kejatuhannya, orde baru meninggalkannya dengan peristiwa kekerasan!

1965:

  1. Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh jendral Angkatan Darat.
  2. Penangkapan, penahanan dan pembantaian massa pendukung dan mereka yang diduga sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia. Aparat keamanan terlibat aktif maupun pasif dalam kejadian ini.

1966:

  1. Penahanan dan pembunuhan tanpa pengadilan terhadap PKI terus berlangsung, banyak yang tidak terurus secara layak di penjara, termasuk mengalami siksaan dan intimidasi di penjara.
  2. Dr Soumokil, mantan pemimpin Republik Maluku Selatan dieksekusi pada bulan Desember.
  3. Sekolah- sekolah Cina di Indonesia ditutup pada bulan Desember.

1967:

  1. Koran- koran berbahasa Cina ditutup oleh pemerintah.
  2. April, gereja- gereja diserang di Aceh, berbarengan dengan demonstrasi anti Cina di Jakarta.
  3. Kerusuhan anti Kristen di Ujung Pandang.

1969:

  1. Tempat Pemanfaatan Pulau Buru dibuka, ribuan tahanan yang tidak diadili dikirim ke sana.
  2. Operasi Trisula dilancarkan di Blitar Selatan.
  3. Tidak menyeluruhnya proses referendum yang diadakan di Irian Barat, sehingga hasil akhir jajak pendapat yang mengatakan ingin bergabung dengan Indonesia belum mewakili suara seluruh rakyat Papua.
  4. Dikembangkannya peraturan- peraturan yang membatasi dan mengawasi aktivitas politik, partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, Golkar disebut- sebut bukan termasuk partai politik.

1970:

  1. Pelarangan demo mahasiswa.
  2. Peraturan bahwa Korpri harus loyal kepada Golkar.
  3. Sukarno meninggal dalam ‘tahanan’ Orde Baru.
  4. Larangan penyebaran ajaran Bung Karno.

1971:

  1. Usaha peleburan partai- partai.
  2. Intimidasi calon pemilih di Pemilu ’71 serta kampanye berat sebelah dari Golkar.
  3. Pembangunan Taman Mini yang disertai penggusuran tanah tanpa ganti rugi yang layak.
  4. Pemerkosaan Sum Kuning, penjual jamu di Yogyakarta oleh pemuda- pemuda yang di duga masih ada hubungan darah dengan Sultan Paku Alam, dimana yang kemudian diadili adalah Sum Kuning sendiri. Akhirnya Sum Kuning dibebaskan.

1972:

  1. Kasus sengketa tanah di Gunung Balak dan Lampung.

1973:

  1. Kerusuhan anti Cina meletus di Bandung.

1974:

  1. Penahanan sejumlah mahasiswa dan masyarakat akibat demo anti Jepang yang meluas di Jakarta yang disertai oleh pembakaran- pembakaran pada peristiwa Malari. Sebelas pendemo terbunuh.
  2. Pembredelan beberapa koran dan majalah, antara lain ‘Indonesia Raya’ pimpinan Muchtar Lubis.

1975:

  1. Invansi tentara Indonesia ke Timor- Timur.
  2. Kasus Balibo, terbunuhnya lima wartawan asing secara misterius.

1977:

  1. Tuduhan subversi terhadap Suwito.
  2. Kasus tanah Siria- ria.
  3. Kasus Wasdri, seorang pengangkat barang di pasar, membawakan barang milik seorang hakim perempuan. Namun ia ditahan polisi karena meminta tambahan atas bayaran yang kurang dari si hakim.
  4. Kasus subversi komando Jihad.

1978:

  1. Pelarangan penggunaan karakter- karakter huruf Cina di setiap barang/ media cetak di Indonesia.
  2. Pembungkaman gerakan mahasiswa yang menuntut koreksi atas berjalannya pemerintahan, beberapa mahasiswa ditahan, antara lain Heri Ahmadi.
  3. Pembredelan tujuh suratkabar, antara lain Kompas, yang memberitakan peritiwa di atas.

1980:

  1. Kerusuhan anti Cina di Solo selama tiga hari. Kekerasan menyebar ke Semarang, Pekalongan dan Kudus.
  2. Penekanan terhadap para penandatangan Petisi 50. Bisnis dan kehidupan mereka dipersulit, dilarang ke luar negri.

1981:

  1. Kasus Woyla, pembajakan pesawat garuda Indonesia oleh muslim radikal di Bangkok. Tujuh orang terbunuh dalam peristiwa ini.

1982:

  1. Kasus Tanah Rawa Bilal.
  2. Kasus Tanah Borobudur. Pengembangan obyek wisata Borobudur di Jawa Tengah memerlukan pembebasan tanah di sekitarnya. Namun penduduk tidak mendapat ganti rugi yang memadai.
  3. Majalah Tempo dibredel selama dua bulan karena memberitakan insiden terbunuhnya tujuh orang pada peristiwa kampanye pemilu di Jakarta.Kampanye massa Golkar diserang oleh massa PPP, dimana militer turun tangan sehingga jatuh korban jiwa tadi.

1983:

  1. Orang- orang sipil bertato yang diduga penjahat kambuhan ditemukan tertembak secara misterius di muka umum.
  2. Pelanggaran gencatan senjata di Tim- tim oleh ABRI.

1984:

  1. Berlanjutnya Pembunuhan Misterius di Indonesia.
  2. Peristiwa pembantaian di Tanjung Priuk terjadi.
  3. Tuduhan subversi terhadap Dharsono.
  4. Pengeboman beberapa gereja di Jawa Timur.

1985:

  1. Pengadilan terhadap aktivis- aktivis islam terjadi di berbagai tempat di pulau Jawa.

1986:

  1. Pembunuhan terhadap peragawati Dietje di Kalibata. Pembunuhan diduga dilakukan oleh mereka yang memiliki akses senjata api dan berbau konspirasi kalangan elit.
  2. Pengusiran, perampasan dan pemusnahan Becak dari Jakarta.
  3. Kasus subversi terhadap Sanusi.
  4. Ekskusi beberapa tahanan G30S/ PKI.

1989:

  1. Kasus tanah Kedung Ombo.
  2. Kasus tanah Cimacan, pembuatan lapangan golf.
  3. Kasus tanah Kemayoran.
  4. Kasus tanah Lampung, 100 orang tewas oleh ABRI. Peritiwa ini dikenal dengan dengan peristiwa Talang sari
  5. Bentrokan antara aktivis islam dan aparat di Bima.
  6. Badan Sensor Nasional dibentuk terhadap publikasi dan penerbitan buku.Anggotanya terdiri beberapa dari unsur intelijen dan ABRI.

1991:

  1. Pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap pemuda- pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya. 200 orang meninggal.

1992:

  1. Keluar Keppres tentang Monopoli perdagangan cengkeh oleh perusahaannya Tommy Suharto.
  2. Penangkapan Xanana Gusmao.

1993:

  1. Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993

1994:

  1. Tempo, Editor dan Detik dibredel, diduga sehubungan dengan pemberitaan kapal perang bekas oleh Habibie.

1995:

  1. Kasus Tanah Koja.
  2. Kerusuhan di Flores.

1996:

  1. Kerusuhan anti Kristen diTasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan Kerusuhan Tasikmalaya. Peristiwa ini terjadi pada 26 Desember 1996
  2. Kasus tanah Balongan.
  3. Sengketa antara penduduk setempat dengan pabrik kertas Muara Enim mengenai pencemaran lingkungan.
  4. Sengketa tanah Manis Mata.
  5. Kasus waduk Nipah di madura, dimana korban jatuh karena ditembak aparat ketika mereka memprotes penggusuran tanah mereka.
  6. Kasus penahanan dengan tuduhan subversi terhadap Sri Bintang Pamungkas berkaitan dengan demo di Dresden terhadap pak Harto yang berkunjung di sana.
  7. Kerusuhan Situbondo, puluhan Gereja dibakar.
  8. Penyerangan dan pembunuhan terhadap pendukung PDI pro Megawati pada tanggal 27 Juli.
  9. Kerusuhan Sambas – Sangualedo. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Desember 1996.

1997:

  1. Kasus tanah Kemayoran.
  2. Kasus pembantaian mereka yang diduga pelaku Dukun Santet di Jawa Timur.

1998:

  1. Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus, aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan diperkosa dan harta benda hilang. Tanggal 13 – 15 Mei 1998.
  2. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di jakarta, dua hari sebelum kerusuhan Mei.
  3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demonstrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13 – 14 November 1998 dan dikenal sebagai tragedi Semanggi I.

1999:

  1. Pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah dan muridnya di Aceh. Peritiwa ini terjadi 24 Juli 1999
  2. Pembumi hangusan kota Dili, Timor Timur oleh Militer indonesia dan Milisi pro integrasi. Peristiwa ini terjadi pada 24 Agustus 1999.
  3. Pembunuhan terhadap seorang mahasiswa dan beberapa warga sipil dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Peristiwa Ini terjadi pada 23 – 24 November 1999 dan dikenal sebagai peristiwa Semanggi II.
  4. Penyerangan terhadap Rumah Sakit Jakarta oleh pihak keamanan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 1999.

Diolah oleh redaksi sekitarkita.com dari berbagai sumber.

SWOT


SWOT ANALYSIS


Ada berbagai model untuk menganalisis lingkungan internal dan ekternal organisasi. Jika prinsip KISS (keep it simple and short) menjadi pedoman dasar, maka kecuali SWOT analysis, barangkali tidak ada pendekatan yang lebih sederhana dan mudah dipahami dan dilaksanakan.

Hampir semua pimpinan puncak organisasi sampai dengan tingkat supervisor mengetahui SWOT analysis. Bahkan sebuah majalah berita mingguan (MBM) “papan atas” di Indonesia “hanya” menggunakan SWOT analysis untuk membuat perencanaan jangka panjang dan rencana kerja tahunan perusahaan.

Jika memang mudah, untuk apa dipersulit? Jika dengan SWOT analysis suatu organisasi sudah mendapatkan data dan informasi yang relevan, lengkap, akurat, valid, terkini, mudah dipahami yang dapat dijadikan dasar untuk membuat rencana kerja, “makruh” hukumnya meninggalkan pendekatan atau model analisis lain.

Perlu dipahami bahwa intisari dari swot analysis tidak sekedar mengidentifikasi dan membuat daftar lengkap tentang kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan peluang dan ancaman dari eksternal organisasi. Jika kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sudah diketahui, adalah lebih penting bagi organisasi untuk menyusun dan mengeksekusi swot strategy.

Apa yang dimaksud SWOT Analysis?.

SWOT merupakan akronim dari Strengths (kekuatan-kekuatan), Weaknesses (kelemahan-kelemahan), Opportunities (peluang-peluang), dan Threats (ancaman-ancaman). Strengths dan weaknesses merupakan kondisi internal organisasi, sedangkan opportunities dan threats merupakan kondisi ekternal organisasi.

Brandname yang kuat, reputasi yang positif di benak pelanggan, akses yang kuat terhadap jaringan distribusi adalah contoh dari kekuatan-kekuatan organisasi. Sebaliknya, brandname yang lemah, reputasi yang negatif di benak pelanggan, dan akses yang lemah terhadap jaringan distribusi adalah contoh dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Beberapa contoh dari peluang antara lain adalah kebutuhan pelanggan yang belum terlayani, kehadiran teknologi baru, pemberian insentif bea masuk dan keringanan perpajakan. Sedangkan kondisi eksternal yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi antara lain menguatnya bargaining power pemasok dan pembeli, regulasi baru yang membatasi gerak, maupun kehadiran teknologi baru.

Pada prinsipnya, tidak selalu kondisi yang merupakan kelemahan-kelemahan dari suatu organisasi akan selalu dan selamanya menjadi kelemahan organisasi. Tergantung dari kemampuan suatu organisasi menyiasati kondisi yang selama ini menjadi kelemahannya, suatu kelemahan bisa berubah menjadi kekuatan dari organisasi.

Demikian juga dengan kondisi yang menjadi peluang bagi organisasi, tidak selalu berdampak positif bagi organisasi, bahkan dapat berubah menjadi ancaman. Perubahan-perubahan yang relatif cepat di bidang teknologi misalnya, dapat dianggap sebagai peluang sekaligus ancaman terhadap organisasi, tergantung dari kemampuan organisasi menghadapi perubahan teknologi tersebut.

Mengapa SWOT Analysis?

Analisis terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi sangat penting bagi suatu organisasi sehingga organisasi dapat membuat perencanaan stratejik yang akuntabel. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan internal organisasi serta peluang dan ancaman dari eksternal organisasi, maka organisasi dapat menyusun sasaran stratejik dan  merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran stratejik.

SWOT  Interactions

Setelah mengetahui kondisi internal dan kondisi eksternal organisasi, adalah penting untuk mengetahui hubungan-hubungan masing-masing kondisi internal dengan kondisi eksternal organisasi. Menurut Dr. Kevin Lance Jones, hubungan antara masing-masing SWOT dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. SWOT Interactions

 swot 1

Interaksi antar kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman dari eksternal organisasi akan menghasilkan leverage, constraints, problems dan vulnerability.

Interaksi antara kekuatan-kekuatan organisasi dengan berbagai peluang eksternal membentuk leverage. Artinya, kekuatan-kekuatan organisasi dapat menunjang organisasi untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari peluang. Jika kelemahan-kelemahan organisasi dihadapkan dengan berbagai peluang, maka kelemahan-kelemahan tersebut menjadi constraints bagi organisasi untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari berbagai peluang.

Kekuatan-kekuatan organisasi yang dihadapkan pada ancaman-ancaman eksternal akan menempatkan organisasi dalam kondisi vulnerable. Sedangkan kelemahan-kelemahan organisasi akan menempatkan organisasi dalam masalah jika berhadapan dengan berbagai ancaman eksternal.

SWOT Strategy

Setelah mengetahui karakteristik dari interaksi masing-masing kondisi internal dan eksternal organisasi, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi yang tepat. Ringkasan SWOT Strategy ditunjukkan gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 2. SWOT Strategy

 swot 2

S-O Strategy berusaha fokus dan prioritas pada berbagai peluang yang sesuai dengan kekuatan-kekuatan organisasi. Organisasi berusaha memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya untuk merealisasikan berbagai peluang yang ada. Sedangkan W-O Strategies fokus dan prioritas mengatasi berbagai kelemahan organisasi yang dapat menjadi constraints dalam menyikapi berbagai peluang. Dalam hal ini, fokus dan prioritas adalah memperbaiki berbagai kelemahan organisasi, bukan pada merealisasikan peluang.

S-T strategies berusaha mengidentifikasi berbagai alternatif cara untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan organisasi menghadapi berbagai ancaman eksternal. Organisasi berusaha memanfaatkan kekuatan-kekuatannya untuk melemahkan atau meminimalkan dampak kemungkinan terjadinya dan dampak negatif dari ancaman dari eksternal. Sedangkan W-T strategies merupakan strategi yang defensif untuk melindungi berbagai kelemahan-kelemahan organisasi sehingga tidak menjadi “sasaran empuk” dari ancaman eksternal.

Dalam menghadapi SWOT organisasi, perlu dipahami bahwa jangan overestimate terhadap kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan kompetitif organisasi. Sebab, bagaimanapun kekuatan-kekuatan organisasi adalah bersifat relatif dan tidak ada yang pasti dalam hal keunggulan kompetitif yang abadi (silakan baca artikel “Only the Paranoid Survive” dan “Strategic Inflection Point” dalam blog ini, category : Change Management).

Demikian pula dengan menghadapi kelemahan-kelemahan organisasi, tidak perlu underestimate. Kelemahan-kelemahan organisasi juga tidak seharusnya membuat kecil hati dalam posisi “underdog”. Orang Jawa memiliki peribahasa “marwito marganing maruto”. Angin dari buritan dan haluan pada prinsipnya dapat dimanfaatkan oleh kapal untuk melaju ke depan.

Prinsip-prinsip dalam ilmu alam sesungguhnya dapat dimanfaatkan sebagai strategi menghadapi kompetitor. Syamsul Anwar Harahap, mantan petinju nasional kelas welter ringan yang kemudian menjadi komentator pertandingan tinju, seringkali memberikan contoh bagaimana petinju yang semula dianggap “underdog”, justru mampu mengalahkan lawannya yang “Raja KO” dengan kemenangan knock out (KO).

Kekuatan dan pukulan keras seorang petinju tidak berarti apa-apa jika lawan yang dihadapinya selalu bergerak dan mampu menghindar sehingga ia hanya “memukul angin”. Pukulan seorang petinju “underdog” bisa menjadi sebuah pukulan dengan kekuatan dan keras yang berlipat-lipat ganda kalau tepat mengenai sasaran dan pada saat yang bersamaan petinju lawan dalam kekuatan penuh “menyongsong” pukulan. Dalam hal ini, hukum momentum berlaku. Inilah strategi “mengalahkan lawan dengan menggunakan kekuatan lawan”.

Satu lagi strategi yang biasa dilakukan oleh petinju yang “lemah” adalah berusaha “menghindar”. Cara umum yang dilakukan oleh semua petinju adalah berputar menjauhi titik kekuatan lawan dan bergerak menuju titik kelemahan lawan. Jika seorang petinju kuat dalam pukulan kiri atau kidal, maka petinju lawannya akan menjauhinya dengan cara bergerak mundur melingkar menjauhi pukulan kiri kuat dan mendekati pukulan lawan yang relatif lemah. Bukankah memilih melayani niche market pada intinya  adalah strategi menghindari kekuatan lawan?

Dalam olahraga sepakbola, tubuh yang relatif pendek tidak selalu menjadi titik kelemahan. Tubuh para pesepakbola Spanyol yang memperkuat dan merebut Piala Eropa 2008 dan Piala Dunia 2010 relatif pendek dibandingkan tubuh kebelasan lawan mereka. Tubuh yang relatif pendek ternyata sesuai dengan strategi permainan bola-bola bawah, operan jarak pendek dan relatif cepat.