Iklan

Category: ARTIKEL KORAN



Apakah Kasus Pidana Bisa Diselesaikan Lewat Cara Kekeluargaan?

Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Telah Dicabut?ada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Dalam delik biasa, perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Contoh delik laporan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) misalnya delik pembunuhan (Pasal 338), pencurian (Pasal 362), penggelapan (Pasal 372).

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Contoh delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), dan penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal).

Menurut Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnyaindak pidana pembunuhan seperti yang Saudara tanyakan juga termasuk dalam delik biasa/delik laporan, sehingga proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka

Jadi, pada dasarnya dalam tindak pidana yang termasuk delik biasa/delik laporan walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap dijalankan. Adapun tindak pidana yang masih dimungkinkan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian/penggelapan dalam keluarga, dan delik aduan lainnya.

(sumber hukumonline , 4 desember 2015 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503aef1a96fc6/apakah-kasus-pidana-bisa-diselesaikan-lewat-cara-kekeluargaan)

 

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (hal. 88) membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “..saya minta agar peristiwa ini dituntut”.

Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkut paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.

Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus bersembunyi: “,,saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut”.

Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (lihat Pasal 74 ayat [1] KUHP). Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP).

hukum online diakses tanggal 4 desember 2015, (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut)

 

BACA  JUGA  : MEMBELA DIRI DI JADIKAN TERSANGKA

Iklan

Lima Korban “Pasal Karet” UU ITE

Kompas Tekno Jumat, 30 Januari 2015 | 16:17 WIB
 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memicu ketidakpuasan banyak pihak. Pasalnya, keberadaan pasal 27 ayat 3 yang kerap kali jadi landasan untuk membawa “curhat” atau kritik di media sosial ke ranah hukum.

Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network, Damar Juniarto mengatakan dirinya bersama sejumlah pihak mendorong agar UU ITE tersebut direvisi, terutama pada “pasal karet” tersebut.

“Revisi yang pernah dibaca dulu adalah soal pengurangan hukuman, misalnya waktu hukuman dikurangi atau dendanya dikurangi. Bukan soal pencabutan. Korban-korban menuntut UU ini dicabut, bukan dikurangi,” terang Damar kepada KompasTekno, Kamis (29/1/2015).

Sepanjang keberadaan UU kontroversial tersebut, sudah tercatat sejumlah nama orang yang jadi korban. Berikut ini hasil rangkuman KompasTekno pada sejumlah kilas balik mengenai kasus-kasus yang terkait UU ITE tersebut.

1. Prita Mulyasari

Kasus Prita Mulyasari bermula pada 15 Agustus 2008. Saat itu, Prita menuliskan surat elektronik (e-mail) berisi keluhan kepada teman-temannya terkait layanan RS Omni Internasional di Tangerang. Namun, isi e-mail untuk kalangan terbatas itu tersebar ke sejumlah mailing list di internet.

Pihak RS Omni pun mengambil langkah hukum. Prita pun dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya enam tahun penjara.

Pengadilan Negeri (PN) Tangerang sempat memvonis bebas Prita, kemudian Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) mengganjarnya dengan pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan setahun. Prita akhirnya bebas setelahPeninjauan Kembali (PK) terhadap kasusnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 17 September 2012.

2. Muhammad Arsyad

Mantan aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, M Arsyad ditahan penyidik Polda Sulselbar akibat tuduhan menghina pengurus DPP Golkar Nurdin Halid. Pelapornya adalah Abduk Wahab yang merupakan orang dekat Nurdin Halid.

Tuduhan penghinaan yang dimaksud adalah status di BlackBerry Messenger (BBM) yang diunggah Arsyad, “No Fear Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!”

Dia ditetapkan tersangka pada 13 Agustus 2013. Dia pun sempat mencicipi lantai penjara hingga akhirnya penangguhan penahanannya dikabulkan pada 16 September 2013.

3. Ervani Handayani

Saat itu, Ervani Handayani kaget karena suaminya mendadak diberi pilihan: mengundurkan diri dari perusahaan atau terima mutasi. Padahal menurut suaminya, perjanjian kerja dengan Jolie Jogja Jewellery tidak mencantumkan soal mutasi pegawai.

Setelah mendengar cerita dari sang suami, pada 30 Mei 2014, dia pun mencurahkan kegelisahannya dalam laman grup Facebook Jolie Jogja Jewellery.

Namun ternyata, Ayas, yang namanya disebut dalam “curhat” itu pun melapor ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pada 9 Juli 2014, Ervina dipanggil polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ervina pun ditahan karena melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1 dan pasal 45.
Pada 17 November 2014, permohonan penangguhan penahanan ibu rumah tangga ini dikabulkan.

4. Florence Sihombing

Seorang mahasiswi kenotariaan Universitas Gajah Mada (UGM), Florence Sihombing sempat dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 1, dan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Penyebabnya adalah statusnya di jejaring sosial Path yang dinilai menghina warga Yogyakarta.

Hingga kini, Florence masih melanjutkan proses persidangan.

5. Fadli Rahim

Fadli Rahim seorang PNS di Kabupaten Gowa diadukan ke polisi karena diduga menghina dan mencemarkan nama baik Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Kasusnya berawal dari sebuah percakapan ala “warung kopi” yang terjadi dalam grup Line dengan anggota 7 orang.

Pria ini kemudian diproses polisi. Dia sempat merasakan dinginnya lantai penjara selama 19 hari, antara 24 November 2014 sampai 31 Desember 2014.Hingga akhirnya dihadapkan ke muka sidang.

Sekitar tahun 1930-an, koran Daulat Rakjat dikenal sebagai episentrum dari perdebatan para pemikir, pemerhati, hingga pemimpin bangsa. Bung Hatta memang berniat menjadikan artikel-artikel di Daulat Rakjatsebagai media pendidikan kader.

Tidak heran apabila Daulat Rakjat banyak memuat artikel yang memancing pro-kontra dan menjadi polemik di masyarakat. Apabila tulisan membuka wawasan bersama, polemik mengkristalkan pemikiran dari sejumlah pihak demi kebaikan bangsa dan pergerakan kemerdekaan.

Polemik di media cetak ketika itu berlangsung sedemikian sehat. Perdebatan diletakkan dalam konteksnya. Tidak ada pihak yang mendendam terhadap kontra opini dari pihak lain.

Dulu, warga masyarakat, terutama kaum terdidik, memang terbiasa bantah-berbantah di surat kabar. Namun, kini, ada istilah demokrasi di ruang digital. Lambat laun demokrasi digital menjadi alternatif dari diskursus di ruang media cetak dan diskusi melalui pertemuan langsung seperti yang terjadi di warung kopi.

Diskusi di warung kopi secara umum tentu lebih asyik dibandingkan dengan diskusi di media masa atau media digital. Namun, kemacetan di kota-kota besar menyulitkan perjalanan menuju warung-warung kopi.

Dalam perkembangannya, diskusi di ruang digital juga punya nilai positif karena menjangkau lebih banyak khalayak.

Ancaman

Persoalannya, tukar-menukar pemikiran atau sekadar pernyataan sikap melalui perangkat gawai ternyata dibatasi regulasi, yaitu lewat hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam perkembangannya, UU No 11/2008 tak sekadar mengatur, tetapi juga menebarkan ancaman. Ancaman itu datang dari Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 UU No 11/2008 menyebutkan, setiap orang yang melanggar Pasal 27 Ayat 3 diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Korban dari UU ITE itu tidak sekadar masyarakat biasa saat berhadapan dengan pemerintah, instansi tertentu, atau sebuah raksasa bisnis. Namun, UU ITE juga mengancam seseorang dalam relasinya dengan orang lain.

Tidak heran apabila kemudian ada kasus seorang teman melaporkan temannya akibat percakapan di Facebook, seorang warga ditahan hanya karena dinilai menghina seorang politisi, dan seorang ibu rumah tangga dipolisikan oleh atasan suaminya.

Dalam memproses dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita, polisi juga menggunakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Forum Demokrasi Digital mencatat, sejak pemberlakuan UU ITE tahun 2008, setidaknya ada lebih dari 70 kasus dilaporkan. Tidak jarang, terlapor harus dirampas kemerdekaannya dengan dibui.

Penahanan

Wahyudi Djafar dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai, ancaman pidana penjara paling lama enam tahun sebagai nilai negatif dari Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

“Terlapor menjadi amat mudah ditahan. Siapa pelapornya? Mereka bisa berbagai pihak, seperti kepala daerah, politisi, dan pengusaha,” ujar Wahyudi.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), polisi dapat langsung menahan tersangka yang diancam hukuman pidana lebih dari lima tahun. Ketentuan itu yang dijadikan senjata untuk membuat jera seseorang sebelum dapat dibuktikan apakah bersalah atau tidak. Penahanan seolah menjadi tujuan.

Uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE telah gagal. Untungnya, pemerintah menyadari sisi negatif aturan itu dan berupaya merevisi Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

Dalam sebuah dialog bertajuk kemerdekaan berekspresi di media sosial pada awal 2015, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta supaya revisi terhadap UU ITE dipusatkan pada pasal-pasal terkait pencemaran nama baik.

Persoalannya, draf revisi dari pemerintah hanya berupaya menurunkan sanksi pidana penjara dari enam tahun menjadi empat tahun. Dengan demikian, tertutup kesempatan bagi penegak hukum untuk langsung menahan seorang tersangka karena diduga melanggar Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

“Draf itu belum diterima DPR. Kami belum dapat mengkajinya,” kata anggota Komisi I DPR, Meutya Hafid. UU ITE telah ditetapkan sebagai UU Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2015.

Revisi UU ITE, yang mungkin segera dibahas seiring mulai bersidangnya para wakil rakyat pada pertengahan Agustus ini, dengan demikian setidaknya akan menguji seberapa besar komitmen kita untuk menumbuhkembangkan demokrasi dengan mempersilakan orang bebas berpendapat.

Pada akhirnya, kita berharap media sosial menjadi ekspresi dari masa depan kita. Tentu saja ada etika yang harus dijaga dalam menggunakan media sosial. Namun, etika adalah etika sehingga jangan ada sebuah regulasi yang justru meneror kita.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Agustus 2015, di halaman 5 dengan judul “UU ITE, Demokrasi, dan Dunia Maya“. ( http://nasional.kompas.com/read/2015/08/11/15070051/UU.ITE.Demokrasi.dan.Dunia.Maya?utm_source=tekno&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&)


Pemberantasan narkoba dilakukan dengan menekan semaksimal mungkin demand (permintaan). Mirip prinsip ekonomi: jika demand ditekan otomatis supply (peredaran) narkoba menyusut. Apa saja langkahnya? Diperlukan paradigma yang sama antar unsur penegak hukum dan keadilan. Penyalah guna narkoba yang sebelumnya diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana kriminal, sesuai dengan penyempumaan undang-undang, kini diperlakukan sebagai korban. Dekriminalisasi pengguna narkoba telah ada dasar hukumnya. Pada 1976, UU No 9 tentang Narkotika mengamanatkan hakim dalam memutuskan perkara pengguna narkoba untuk dirinya sendiri dapat memerintahkan terdakwa untuk menjalani perawatan atas biaya sendiri. UU No 22/1997 tentang Narkotika menyempumakan hakim dapat menetapkan dan memutuskan pengguna narkoba untuk menjalani perawatan atau pengobatan. Dan masa perawatan/pengobatan itu diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Kini UU No 35/2009 tentang Narkotika dan penjelasan KUHAP Pasal 21 ayat 4 huruf b menjelaskan: tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus tempat perawatan. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung No .03/2011 mengamanatkan penempatan korban penyalah guna narkoba di tempat perawatan (rehabilitasi).

Penempatan korban narkoba di lapas terbukti tidak menyelesaikan masalah. Malah menimbulkan masalah baru. Dalam banyak kasus si korban pengguna yang ditahan di lapas kini ‘berkembang’ menjadi bagian pengedar. Banyak bandar narkoba di penjara masih leluasa mengatur. Bisa jadi malah lebih aman. Kementerian Hukum dan HAM seharusnya lebih mengerti soal ini. Semakin banyak korban pengguna narkoba yang

dimasukkan satu penjara dengan bandar sama saja dengan membiakkan anggota baru sindikat narkoba. Amanat undang- undang sudah jelas: korban narkoba harus direhabilitasi. Bukan lagi dipenjara. Hakim Indonesia selayaknya paham soal ini karena sudah diamanatkan dalam SEMA No.03/2011 ( FORUM No.09 JUNI 2013)

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Rehabilitasi dapat diajukan oleh  orang tua /wali bagi pecandu yang belum cukup umur, dan yg cukup umur wajib melaporkan atau dilaporkan keluarganya ke lembag rehabilitasi sosial yg ditunjuk pemerintah utk mendapatkan pengobatan ( psl 55 Uu Narkotika)

Syarat permohonan rehabilitasi al ;

1. Surat permohonan bermeterai ke BNN berisi antara lain :

 a. Identitas pemohon/tersangka, b. Hubungan pemohon dan                       tersangka, c. Uraian kronologis dan pokok permaslahan penangkapan tersangka.

2. Pas foto tersangka 4×6 (1 lembar)

3. FC Surat nikah bila pemohon suami/isteri tsk

4. FC surat izin beracara bila pemohon adalah kuasa hukum/pengacara tsk dan surat kuasa dari keluarga

5. Surat keteranga ndr tempat bekerja

6. FC surat penangkapan dan penahanan

7. Surat keterangan dr tempat rehabilitasi, bila yg bersangkutan pernah atau sdg proses rehabilitasi

8. Surat rekomendasi dari penyidik , jaksa penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/ asesmen.

(Forum, No. 29 Desember 2015)


DEMOKRATISASI PERADILAN MILITER


Jika tidak diwaspadai, tidak mustahil jebakan akan tetap menghadang dan mengakibatkan penanganan kasus tidak tuntas. Jebakan pertama menyangkut pertanyaan, apakah pelaku harus diadili di pengadilan umum atau pengadilan militer?

Terhadap pertanyaan ini telah muncul beberapa alternatif, mi- salnya dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Peradilan Militer, dalam hal ini UU Nomor 31 Tahun 1997. Sebagai- mana diketahui, pembahasan di badan legislasi mengalami kebuntuan sehingga nasib revisi UU menjadi terkatung-katung. Mungkinkah kasus ini menjadi amunisi baru bagi badan pembentuk UU untuk merampungkan tugasnya dan meletakkan peradilan militer dalam kerangka the rule of law architecture?

Kedua, tuntutan agar Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) agar perkara itu diadili di badan peradilan umum. Tampaknya, kelompok ini meragukan kredibilitas peradilan militer da­lam menyelesaikan perkara tersebut secara tuntas.

Saling melengkapi

Kegusaran di atas dapat dipahami. Namun, dapat dikemukakan bahwa kedua alternatif di atas berisiko teijadinya peradilan yang berlarut-larut karena revisi UU atau berharap pemerintah mengeluarkan perppu justru ti­dak kondusif dilakukan saat ini. Presiden bahkan menyatakan agar persoalan itu diproses melalui jalur hukum yang adil (due process of law). Hal itu berarti harapan agar dikeluarkan perppu terlalu berlebihan.

Setelah penyelidikan, tim in vestigasi mengungkap dan me-ngerucut dengan 11 orang dengan aktor utama berinisial U. Maka, langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap pa­ra pelaku dengan menggunakan jalur hukum formal. Para pelaku tunduk pada yurisdiksi dan menjadi justitiabelen peradilan mi- liter adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Dengan demikian, pengadilan yang berwenang mengadili adalah peradilan mi- liter. Terlalu gegabah menyatakan bahwa apabila pelaku diadili di peradilan militer, akan timbul ketidakadilan meskipun penga- laman tentang hal itu telah berbicara banyak kepada kita.

Ketika beberapa oknum melakukan penganiayaan terhadap seorang warga sipil di Papua, dan hal itu mendapat atensi dari sejumlah presiden dunia, antiklimaksnya berupa putusan yang menjatuhkan hukuman kepada para pelaku maksimum satu ta- hun. Mereka didakwa melanggar Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yakni dengan sengaja tidak memenuhi suatu panggilan tugas yang sah. Padahal, para pelaku jelas telah melakukan penganiayaan sebagaimana ditentukan Kitab Undang-Un­dang Hukum Pidana (KUHP).

Begitu juga dalam kasus Cebongan, para pelaku tidak cukup dikenakan pasal-pasal dalam KUHPM karena apa yang dilakukan pelaku tidak terdapat pengaturannya. Untuk menjawabnya, permasalahan tersebut harus dikembalikan kepada sejarah pembentukan kedua UU itu. Pada tahun 1799, di Belanda, rancangan KUHP dan KUHPM dibahas dan direncanakan selesai bersama-sama. Kemudian, pada tahun 1886, atas prakarsa Van Der Hoeven Guru Besar Universitas Leiden disadari bahwa tidak mungkin membuat dua UU dengan materi sama. Disadari bahwa KUHP merupakan lex ge-neralis, sedangkan KUHPM ada- lah lex specialis.

Di Indonesia, melalui UU No 39 Tahun 1947, baik Pasal 1 maupun Pasal 2, ditegaskan bahwa sepanjang tidak terdapat keten- tuan dalam KUHPM, yang ber- laku adalah ketentuan dalam KUHP. Kedua UU saling melengkapi, seperti halnya penyelidikan oleh TNI, Polri, dan Komnas HAM. Begitu juga dalam keadaan yang amat perlu, untuk meng- akomodasi aspirasi masyarakat dan tuntutan keadilan, diangkat majelis hakim atau tim oditur dari kalangan sipil yang diberi pangkat tituler.

Demokratisasi

Peristiwa ini hams dijadikan momentum perubahan dalam sistem peradilan militer. Landasannya adalah demokratisasi. Artinya, masyarakat sipil dapat mengontrol jalannya peradilan. Di pihak lain, peradilan militer ha­ms dilakukan transparan kepada publik. Demokratisasi peradilan militer ini merupakan bagian da­ri pembenahan kultur hukum di lingkungan militer. Sementara revisi UU atau perppu hanya ba­gian pembenahan substansi dan struktur hukum.

Pembenahan kultur hukum lebih penting karena pembenahan substansi ataupun struktur akan sia-sia jika budaya hukum tidak bembah. Melalui pembenahan kultural, tentu tidak ada tempat terjadinya impunitas karena yang hendak diwujudkan adalah prinsip-prinsip the rule of law. Jiwa korsa para pelaku patut diapresiasi, tetapi tanggung jawab hu­kum tetap tidak boleh diabaikan. Bagaimanapun, hukum hams di- tegakkan dan premanisme diberantas. Peradilan militer harus membuka diri dengan mengako- modasi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Di lain pihak, peradilan militer berada

di bawah MA untuk mewujudkan sub­stansi keadilan dan pertanggung jawaban kepada publik.

(sumber : Kompas hari Jumat 19 April 2013, hal 7, M ALI ZAIDAN Pengamat Hukum )

KEWENANGAN DPD


KEWENANGAN DPD

(Kompas, hal. 5 , 28 Maret 2013 )

Mahkamah Konstitusi mengembalikan tiga kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi, yaitu mengusulkan rancangan undang-undang, turut membahas RUU, dan menyusun Program Legislasi Nasional. Ini sama dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kewenangan DPD tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 22 D), tetapi direduksi di dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.Rabu (27/3/2013), Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi sejumlah pasal UU No 27/2009 yang diajukan DPD yang diwakili Ketua DPD Irman Gusman serta dua Wakil Ketua DPD, yaitu La Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Sidang pembacaan putusan dipimpin Ketua MK Mahfud MD.

Dalam pertimbangannya, Ha­kim Konstitusi Hamdan Zoelva mengungkapkan, Pasal 22 D Ayat (1) dan (2) UUD1945 tegas memberikan kewenangan legislasi ke- pada DPD. DPD berwenang me ngajukan dan ikut membahas RUU yang terkait dengan otono- mi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengungkapkan, Pasal 22 D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPD dapat mengajukan RUU ke DPR “Kata ‘dapat’ tersebut bisa di- maknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 yang menya­takan Presiden berhak mengaju­kan RUU kepada DPR Dengan demikian, DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden,” ujar AkiL

MK juga mengamini hak dan kewenangan DPD yang sama de­ngan DPR dan Presiden dalam membahas RUU sejak pemba- hasan pada tingkat porta ma oleh Komisi atau Panitia Khusus DPR Hak dan kewenangan itu, antara lain, menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan dan membahas daftar inventarisasi masalah, serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan tingkat satu DPD juga menyampaikan pendapat pada pembahasan ting- kat dua dalam Rapat Paripurna DPR sampai tahap sebelum persetujuan.

Tak beri persetujuan

Meski demikian, MK tetap berpegang pada Pasal 20 Ayat (2) UUD1945 bahwa DPD tidak ikut memberikan persetujuan terhadap RUU untuk menjadi UU. Pasal 20 Ayat (2) hanya menyebutkan bahwa persetujuan dilakukan oleh Presiden dan DPR Menyusul putusan MK tersebut, Irman mengatakan akan segera menggelar pertemuan kon- sultasi dengan pimpinan DPR dan Presiden Susilo Rambang Yudhoyono. Pertemuan tersebut untuk membahas tindak lanjut dan konsekuensi putusan MK.

Kuasa hukum DPD, Todung Mulya Lubis, mengatakan, putus­an MK telah meluruskan kembali makna Pasal 22 D UUD 1945 yang memang memberikan hak konstitusional kepada DPD membahas UU dari awal hingga akhir. Ke depan, proses legislasi tak lagi dimonopoli DPR

Ketua Litigasi DPD I Wayan Sudirta meminta DPR tidak lagi melecehkan putusan MK. Sebelumnya, DPR tidak mengindahkan putusan MK mengenai domisili calon anggota DPD yang tak boleh dari luar provinsi.

Sebelum uji materi :

DPD tidak memiliki kewenangan unutk ikut dalam program leislasi Nasional, pembahasan RUU di bidang tertentu tidak mengikutsertakan DPD

Setelah Uji materi :

DPD memiliki kewenangan ikut serta mengajukan dan membahsa program legislasi nasional terkait ;

perimbangan keuangan pusat daerah, otonomi daerah, pembentukan,pemekaran dan penggabungan daerah, penggelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi lain, Kedudukan DPD setara dengan DPR dan presiden, RUU dibahas oleh tiga lembaga, bukan dua lembaga.