Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini masih menerapkan legalitas hukum dengan memperlakukan anak sama dengan orang dewasa dalam proses peradilan pidana sehingga anak pelaku tindak pidana cenderung untuk diberikan hukuman penjara. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA  yang telah mengadopsi paradigma keadilan restoratif dan diversi  merupakan sebuah jawaban bagi perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Proses peralihan dari paradigma retributif kepada keadilan restoratif ini menjadi suatu permasalahan bagi komponen subsitem peradilan pidana yang akan menegakkan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga diperlukan suatu kesiapan dari masing masing lembaga penegak hukum. Berdasarkan fenomena tersebut dalam penelitian ini terdapat 2 (dua)  permasalahan  yaitu ; Bagaimana Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dapat meningkatkan kesiapannya dalam penerapan diversi  sesuai UU SPPA dan  Benarkah Pengadilan lebih siap dibandingkan Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka penerapan diversi sesuai UU SPPA

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui lembaga yang paling siap dan responsif maupun yang belum dalam menjalankan kebijakan menghadapi pemberlakuan UU SPPA. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian studi lapangan ( field research) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, obeservasi dan telaah dokumen. Sementara itu, analisis data telah dilakukan dengan menggunakan teknis analisis data menurut Miles dan Huberman.

Penelitian terhadap permasalahan pertama menemukan bahwaKepolisian merupakan lembaga yang paling responsif dan siap dalam menghadapi UU SPPA selanjutnya diikuti oleh pengadilan dan terakhir adalah Kejaksaan. Selanjutnya penelitian terhadap permasalahan kedua ini menemukan bahwa tidak benar  pengadilan saja yang sudah siap dan memiliki pengalaman menerapkan ide diversi dalam penanganan ABH sesuai UU SPPA tetapi Kepolisian dalam hal ini penyidik Polri dalam prakteknya sudah melakukan diversi terhadap beberapa tindak pidana ringan yang dilakukan ABH dengan menggunakan prinsip keadilan Restoratif.

Iklan