Pemberantasan narkoba dilakukan dengan menekan semaksimal mungkin demand (permintaan). Mirip prinsip ekonomi: jika demand ditekan otomatis supply (peredaran) narkoba menyusut. Apa saja langkahnya? Diperlukan paradigma yang sama antar unsur penegak hukum dan keadilan. Penyalah guna narkoba yang sebelumnya diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana kriminal, sesuai dengan penyempumaan undang-undang, kini diperlakukan sebagai korban. Dekriminalisasi pengguna narkoba telah ada dasar hukumnya. Pada 1976, UU No 9 tentang Narkotika mengamanatkan hakim dalam memutuskan perkara pengguna narkoba untuk dirinya sendiri dapat memerintahkan terdakwa untuk menjalani perawatan atas biaya sendiri. UU No 22/1997 tentang Narkotika menyempumakan hakim dapat menetapkan dan memutuskan pengguna narkoba untuk menjalani perawatan atau pengobatan. Dan masa perawatan/pengobatan itu diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Kini UU No 35/2009 tentang Narkotika dan penjelasan KUHAP Pasal 21 ayat 4 huruf b menjelaskan: tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus tempat perawatan. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung No .03/2011 mengamanatkan penempatan korban penyalah guna narkoba di tempat perawatan (rehabilitasi).

Penempatan korban narkoba di lapas terbukti tidak menyelesaikan masalah. Malah menimbulkan masalah baru. Dalam banyak kasus si korban pengguna yang ditahan di lapas kini ‘berkembang’ menjadi bagian pengedar. Banyak bandar narkoba di penjara masih leluasa mengatur. Bisa jadi malah lebih aman. Kementerian Hukum dan HAM seharusnya lebih mengerti soal ini. Semakin banyak korban pengguna narkoba yang

dimasukkan satu penjara dengan bandar sama saja dengan membiakkan anggota baru sindikat narkoba. Amanat undang- undang sudah jelas: korban narkoba harus direhabilitasi. Bukan lagi dipenjara. Hakim Indonesia selayaknya paham soal ini karena sudah diamanatkan dalam SEMA No.03/2011 ( FORUM No.09 JUNI 2013)

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Rehabilitasi dapat diajukan oleh  orang tua /wali bagi pecandu yang belum cukup umur, dan yg cukup umur wajib melaporkan atau dilaporkan keluarganya ke lembag rehabilitasi sosial yg ditunjuk pemerintah utk mendapatkan pengobatan ( psl 55 Uu Narkotika)

Syarat permohonan rehabilitasi al ;

1. Surat permohonan bermeterai ke BNN berisi antara lain :

 a. Identitas pemohon/tersangka, b. Hubungan pemohon dan                       tersangka, c. Uraian kronologis dan pokok permaslahan penangkapan tersangka.

2. Pas foto tersangka 4×6 (1 lembar)

3. FC Surat nikah bila pemohon suami/isteri tsk

4. FC surat izin beracara bila pemohon adalah kuasa hukum/pengacara tsk dan surat kuasa dari keluarga

5. Surat keteranga ndr tempat bekerja

6. FC surat penangkapan dan penahanan

7. Surat keterangan dr tempat rehabilitasi, bila yg bersangkutan pernah atau sdg proses rehabilitasi

8. Surat rekomendasi dari penyidik , jaksa penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/ asesmen.

(Forum, No. 29 Desember 2015)

Iklan