Antara HAM dan demokrasi  memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun sebaliknya negara  yang demokratis pastilah menjamin eksistensi  HAM. Suatu negara belum dapat dikatakan demokratis apabila tidak menghormati dan melindungi HAM. Kondisi yang dibutuhkan untuk memperkokoh tegaknya HAM adalah alam demokratis di dalam kerangka negara hukum ( rule of law state ). Konsep negara hukum dapat dianggap mewakili model negara demokratis ( demokrasi ). Implementasi dari negara yang demokratis diaktualisasikan melalui sistem pemerintahan yang berdasarkan atas perwakilan ( representative government) yang merupakan refleksi dari demokrasi tidak langsung. Menurut Julius Stahl dan A.V.Dicey suatu negara  hukum haruslah memenuhi beberapa unsur penting, salah satu unsur tersebut antara lain yaitu adanya jaminan atas HAM. Dengan demikian untuk disebut sebagai negara hukum harus terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.[1]

Dari pendapat di atas, sesungguhnya dapat dilihat bagaimana hubungan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Demokrasi punya keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia karena sebagaimana dikemukakan tadi, makna terdalam dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara. Posisi ini berarti, secara langsung menyatakan adanya jaminan terhadap hak sipil dan politik rakyat (Konvenan Hak Sipil dan Politik), pada dasarnya dikonsepsikan sebagai rakyat atau warga negara untuk mencapai kedudukannya sebagai penentu keputusan politik tertinggi. Dalam persepktif kongkret ukuran untuk menilai demokratis atau tidaknya suatu negara, antara lain; berdasarkan jawaban atas pertanyaan seberapa besarkah tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang dimiliki oleh atau diberikan kepada warga Negara di Negara itu ? Makin besar tingkat kebebasan, kemerdekaan dimaksudkan di sini adalah kebebasan, kemerdekaan dan hak sebagaimana dimasukkan dalam kategori Hak-Hak Asasi Manusia generasi pertama. Misalnya, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kemerdekaan untuk menganut keyakinan politik, hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.

Hanya kemudian patut dijelaskan lebih lanjut, bahwa persoalan demokrasi bukanlah sebatas hak sipil dan politik rakyat namun dalam perkembangannya, demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial dan budaya rakyat.  Sama sebagaimana parameter yang dipakai di dalam Hak Asasi Manusia generasi pertama (hak sipil dan politik), maka dalam perspektif yang lebih kongkret negara demokratis juga diukur dari sejauh mana negara menjamin kesejahteraan warga negaranya, seberapa rendah tingkat pengangguran dan seberapa jauh negara menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak. Hal inilah yang secara langsung ataupun tidak langsung menegaskan bagaimana hubungan yang terjalin antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa, Hak Asasi Manusia akan terwujud dan dijamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu manjamin tegaknya Hak Asasi Manusia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

                Oleh karena itu tidak terlalu keliru jika Francis Fukuyama mengatakan bahwa “sejarah telah berakhir (the end of history)”, manakala harus menjelaskan fenomena yang demikian. Dengan diadopsinya system nilai demokrasi, terutama liberal, maka secara langsung dan tidak langsung, telah mengakhiri sebuah evolusi persaingan antara dua ideology besar di dunia, yakni demokrasi liberal yang berdasarkan ekonomi pasar, di satu pihak, melawan komunisme serta sentralisme ekonomi di pihak lain, dengan ideology yang disebut pertama sebagai pemenangnya, dimasa yang lalu soviet dan AS adalah kubu yg selalu bertikai, bipolar, amerika yang pro kebebasan dan soviet yang anti kekerasan, tapi sekarang sudah bubar jadi dunia sekarang seolah olah miring  memihak kepada ide kebebasan, yang oleh fukuhiyama disebut the end of history ( tdk ada lagi otoritarian isu) [2] Pada saat yang sama, mereka melihat banyak negara barat atau Negara non-barat lainnya yang menerapkan system demokrasi liberal, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada tahap inilah pikiran-pikiran demokrasi liberal mencuat ke permukaan. Apa yang disebut sebagai Gelombang Demokrasi Ketiga, telah menjadi warna dominan dari wacana bernegara di seluruh dunia. Meski Huntington mengingatkan bahwa tidak berarti semuanya akan berjalan dengan mulus, namun fenomena global sekarang mengarah pada apa yang dikatakan Fukuyama tersebut di atas, “The End of History”. [3]

REFERENSI :

Indria Samego, bahan perkuliahan bagi Mahasiswa Angkatan II Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK Jakarta, disampaikan pada tanggal 25 Maret  2013.

Tim penyusun Kadeham, Pendidikan Kadeham, Universitas trisakti, cetakan pertama, 2003

Indria samego, Disampaikan di depan Peserta Silatnas ICMI, “Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Peradaban”, Jakarta, 19 Desember 2012


[1]           Tim penyusun Kadeham, Pendidikan Kadeham, Universitas trisakti, cetakan pertama, 2003

[2]           Indria Samego, bahan perkuliahan bagi Mahasiswa Angkatan II Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK Jakarta, disampaikan pada tanggal 25 Maret  2013.

[3]           Indria samego, Disampaikan di depan Peserta Silatnas ICMI, “Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Peradaban”, Jakarta, 19 Desember 2012

Iklan