Beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan kontroversial mengenai dikabulkannya grasi yang diajukan oleh Terpidana mati kasus narkotika yang hukuman bagi terpidana mati ini berubah menjadi penjara seumur hidup. Pemberian grasi tersebut kemudian di kritik oleh sebagian orang karena meskipun Terpidana mati tersebut berada di Penjara, tetapi diketahui masih melakukan kejahatan yang sama. Hal ini terungkap dari kesaksian seorang kurir yang membawa sabu-sabu seberat 77 gram dari India yang mengaku disuruh oleh terpidana.Pertanyaan  adalah bagaimana agar seseorang dapat dikatakan sebagai residivis? Bagaimana penerapan hukum/ ancaman hukuman bagi terpidana narkotika tersebut?

Jawaban:

Secara umum pengaturan mengenai Residivis (pengulangan tindak pidana) diatur di dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan dapat dikatakan sebagai residivis apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya;
  2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan ke­jahatan “samenloop”, bukan “reddive”);
  3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
  4. Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

(R. Soesilo dalam bukunya yang beijudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 318)

Dari ilustrasi kasus yang digambar kan, untuk tindak pidana narkotika tidak berlaku pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 486-488 KUHP kare­na terdapat aturan khusus yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), sehingga berdasarkan asas lex specialis derogate legi generate (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) berlakulah ketentuan dalam UU Nartkotika yang diterapkan kepada Terpidana tersebut. Pengaturan mengenai residivis dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 144 yang berbunyi:

Ayat (1) : “Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana seba­gaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksi- mumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)

Ayat (2): “Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang dapat dikatakan Residivis Tindak Pidana Narkotika jika melakukan pengulangan perbuatan melanggar ketentuan tindak pidana tersebut (dalam kurun waktu 3 tahun sejak perkaranya berkekuatan hukum tetap), dapat dilakukan penuntutan oleh Penegak Hukum (Jaksa) dengan pidana maksimum dari pasal tersebut, yang ditambah dengan 1/3 (sepertiga), sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun tidak berlaku ancaman pidana dengan tambahan 1/3 (sepertiga) (vide: Pasal 144 ayat (2) UU Narkotika.

Dengan demikian, jika terpidana narkotika seperti yang saudara maksud tersebut terbukti bersalah melakukan pengulangan (residivis) tindak pidana Narkotika, maka penerapan hukum/ ancaman hukumannya tidak berlaku ancaman pidana dengan tambahan 1/3 (sepertiga) karena yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi pidana pen­jara seumur hidup (setelah adaya grasi dari Presiden).

Iklan