n  FALSAFAH DAN ETIKA BISNIS

      Berbekal pada pengertian falsafah sebagai ilmu yang bermakna mencari  kebenaran dibalik semua fakta yang kita hadapi  maka falsafah bisnis pada hakekatnya juga bermakna mencari kebenaran atas eksistensi bagi insan bisnis. Mengambil pola pikir tersebut falsafah bisnis adalah induk etika para pebisnis dengan obyeknya adalah pebisnis dan obyek formulanya adalah prilaku pengusaha dan alasan serta tata prilaku dan pola tindak dalam memilih prilaku itu. Khusus pada pembahasan falsafah digunakan metoda spekulatif dan tanpa pembuktian. Untuk jelasnya falsafah bisnis merupakan suatu  methoda berpikir dan menemukan kebenaran tentang eksistensi pebisnis beserta tindakan dan prilakunya. Dalam hal ini ingin digambarkan bahwa bisnis tersebut memang mutlak harus ada dan perlu serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghadapi permasalahan yang sangat kompleks yang ada ditengah-tengah masyarakat yang berakar dari tuntutan hidup manusia yang dipadu dengan tata kehidupan yang sangat luas spektrumnya.

Terkait dengan hal tersebut maka Indonesia juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dikatakan sedang mengalami suatu keadaan degradasi etika moral yang luas diberbagai sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, demikian juga pengusaha. Hal ini terkait erat dengan Dinamika pembangunan ekonomi dan perkembangan tekhnologi. Fenomena Globalisasi dimana dunia seolah-olah tanpa batas akibat kemajuan tekhnologi komunikasi dan informatika. Dipengaruhi pula oleh isu-isu dunia yang sedang berkembang antara lain : demokrasi, transparansi, HAM, dan Lingkungan Hidup.

n  PERUBAHAN POLITIK DAN DEKADENSI DI BIDANG EKONOMI

Adanya perubahan politik dan tatanan pemerintahan di Indonesia antara lain ditunjukkan dengan : Reformasi 1998, berlakunya UU No 22/1999 dan PP No 25/2000 tentang Pemerintahan Daerah, serta terjadinya perubahan struktur organisasi TNI/POLRI. Hal itu semua mengakibatkan terjadi pergeseran-pergeseran atau bahkan dekadensi di bidang  ekonomi, etika, moral, dan social. Disamping itu kejahatan ekonomi juga semakin canggih dan perlu penanganan yang lebih antisipatif dan korektif. Ini semua perlu perangkat UU dan peraturan hukum yang baru atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dan juga perlu aparat yang lebih siap dan bersedia untuk mengayomi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dengan tulus ikhlas. Serta perlu kepastian penerapan hukum atas kejahatan yang terjadi.

Berbicara tentang kepastian hukum dalam dunia ekonomi, maka tentu tidak lepas dari  pelaku bisnis di Indonesia. Investasi yang dijalankan oleh pelaku bisnis membutuhkan suatu keadaan yang sehat. Banyak investaor dalam maupun luar mengalami kondisi yang di perkosa. Demokrasi yang kebablasan membuat sistem investasi yang mandul karena adanya ketakutan untuk menginvestasikan modal bisnisnya di Indonesia. Hal-hal tersebut tentu dipengaruhi oleh birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, Ketidakpastian hukum, keamanan Umum (terorisme, pemerasan, penjarahan dan lain-lain), Politik Negara yang tidak menentu terhadap bisnis, pungutan liar, kontrak yang tidak dihormati, penyelesaian masalah perburuhan yang berat sebelah (selalu anti majikan), pengaruh serikat buruh yang berkelebihan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai contoh Peraturan perburuhan RI sekarang hampir sama dengan di eropa barat. Contoh : buruh maspion di surabaya sejumlah 3000 karyawan yang melakukan mogok kerja. Permasalahannya bila mereka mogok maka siapa yang akan memberikan pekerjaan buat mereka. Hal ini bila dibandingkan dengan di china maka bertolak belakang sebab di negara tersebut buruh tidak boleh mogok. Di indonesia buruh melakukan TP.pencurian maka mereka malahan harus mendapatkan pesangon.(Sumber : DR.BAMBANG RACHMADI pemimpin perusahaan terkemuka Mc. Donald di Indonesia ).

Memang harus disadari bahwa hak-hak buruh juga harus diperhatikan namun negara ini juga membutuhkan investasi. Oleh karenanya menurut DR. Bambang RACHMADI hal ini di negara demokrasi juga harus dilakukan secara seimbanglah. Kepentingan masyarakat memang penting, demikian juga peranan investor dan pengusaha juga penting. Untuk itu kedua hal ini harus mendapatkan porsi yang proporsional. Tidak berarti sama rata-sama rasa melainkan kepentingan negara haruslah menjadi tujuan utama. Untuk Indonesia dewasa ini dengan perekonomian yang tidak menentu dan malah boleh dikatakan tidak mendapatkan perhatian yang serius maka dapat berunjung pada keruntuhan sebuah negara. Contoh sudah ada yaitu Negara Uni Soviet. Memang bukan semerta-merta karena masalah ekonomi, akan tetapi setidak-tidaknya hal itu juga berpengaruh terhadap bangkitnya disintegrasi pada suatu negara.

n  PERANAN POLRI DALAM MENDUKUNG INVESTASI

Sejalan dengan reformasi internal ditubuh organisasi Polri, maka telah dilakukan penegakan hukum yang tegas, antisipatif, korektif, dan adil untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Menjamin keamanan dalam negeri untuk menciptakan suasana kondusif bagi berlangsungnya kegiatan bisnis di Indonesia. Sebagai contoh China massa dinasty chieng kai Sek boleh dikatakan hampir saja koleps karena banyak pengusaha yang ditelanjangi oleh masyarakat buruh. Banyak kaum cendikiawan yang mengkritik kebijakan dinasty itu harus mendapatkan hukuman yang tidak adil bahkan harus mendekam seumur hidup atau juga pengusaha serta cendikiawan yang dipandang ekstrim harus menerima hukuman mati. Akan tetapi dalam pencarian bentuk yang solutif maka ekonomi china dapat kembali tumbuh dan bahkan hingga kini pesat karena adanya kebijakan yang proporsional bahkan negara melarang buruh untuk mogok dan demo. Masyarakat china hanya fokus pada bisnis. Shanghai yang dulunya sebuah kota miskin yang memprihatinkan sekarang telah maju. China pun memasuki babak baru suatu bangsa besar dengan kekuatan ekonomi yang sangat pesat. Untuk mendukung hal tersebut, maka Polri harus aktif memberikan sumbangsihnya sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu mewibawahi hukum negara. Sesuai Undang-Undang Kepolisian pasal 13 disebutkan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

n  KEJAHATAN EKONOMI DAN HUKUMNYA

Terkait dengan tugas pokok, fungsi dan perannya maka Polri harus mampu untuk menangani secara profesional dan beretika terkait jenis-jenis kejahatan ekonomi sbb :

  1. Kejahatan Korporat

Dilakukan oleh Perusahaan atau pengurusnya (Direksi dan Komisaris), dengan bentuk : Perusahaan dan Pengurus Fiktif, penyelundupan , penggelapan pajak, operasi tanpa atau tidak sesuai dengan ijin, persaingan usaha tidak sehat, merugikan bahkan membahayakan konsumen. Adapun UU dan peraturan hokum yang mengatur :

–          UU No 3/1982 tentang wajib daftar perusahaan

–          UU No 1/1995 tentang Perseroan Terbatas

–          UU No 5/1995 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

–          UU No 8/1999 tentang Perlingdungan Konsumen

–          UU No 4/1998 tentang Kepailitan

–          KUHP

  1. Kejahatan Pasar Modal

Dilakukan di Pasar Modal dengan bentuk antara lain : Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam. Adapun UU dan Peraturan Hukum yang mengatur :

–          UU No 8/1995 tentang Pasar Modal

–          PP No 45/1995 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 8/1995

–          KUHP

  1. Kejahatan Dunia Cyber (Informatika)

Dilakukan melalui media Internet dan komputer (dunia cyber) dengan bentuk : penipuan, pembobolan rekening bank, dan pornografi. Adapun UU dan Peraturan Hukum yang mengatur :

–          Belum ada aturan hokum trehadap Cyber Crime kecuali hanya berpedoman pada KUHP.

  1. Kejahatan Perasuransian

Dilakukan melalui media perasuransian dengan bentuk : penipuan, penyalahgunaan ijin operasi, penggelapan premi, dan pemalsuan dokumen asuransi. Adapun UU dan Peraturan Hukum yang mengatur :

–          UU No 2/1992 tentang usaha Perasuransian

–          KUHP

  1. Kejahatan Perundistrian dan Perdagangan

Dilakukan dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan dengan bentuk : pelanggaran ijin usaha, peniruan produk industri, SNI wajib, label, ML dan MD, Halal dsan oplosan. Adapu UU dan Peraturan Hukum yang mengatur:

–          UU No 5/1984 tentang Perindustrian di Indonesia

–          UU No 7/1996 tentang Pangan

–          UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

–          UU No 23/1992 tentang Kesehatan

–          KUHP

  1. Kejahatn Perbankan

Dilakukan dalam bidang Perbankan dengan bentuk : Pelanggaran ijin Usaha, Penipuan, rahasia Bank, dan Pembukuan Palsu. Adapun UU dan peratura Hukum yang mengatur :

–          UU No 10/1998 tentang Perbankan

–          UU No 23/1999 tentang BI

–          KUHP

  1. Kejahatan HAKI

Dilakukan dalam bidang HAKI dengan bentuk : Pemalsuan Merk, Peniruan desain Industri, dan hak cipta. Adapun  UU dan peraturan Hukum yang mengatur :

–          UU No 5/1984 tentang Perindustrian di Indonesi

–          UU No 15/2001 tentang Merk

–          KUHP

  1. Kejahatan Penyelundupan

Dilakukan dengan cara penyelundupan dengan bentuk Penyelundupan fisisk, Administratif, dan under-invoicing. Adapu UU dan Peraturan Hukum yang mengatur :

–          UU No 10/1995 tentang Kepabeanan

–          UU Perpajakan

–          KUHP

n  ETIKA PROFESI DAN PENEGAKKAN HUKUM

Untuk menjaga marga maka bisnis juga harus ada etikanya misalnya saja MC Donald, etikanya jika 3 kali terlambat diberhentikan, Korupsi kecil langsung diberhentikan, Pelecehan sex harus diberhentikan. Untuk itu pesan moral DR.Bambang kepada anak-anaknya adalah bahwa kamu tdk perlu terlalu pintar yang penting jadilah orang yang baik. Prinsip pertanggung jawaban hukum bagi koorporasi di indonesia masih dalam proses. Para pengusaha yang merupakan pelaku bisnis harus menegakkan etika bisnis melalui assosiasinya, kalau tidak, ekonomi kita akan hancur. Karena para pengusaha memiliki profesi bisnis yang beragam, sebaliknya dokter melalui assosiasinya IDI boleh dikatakan kuat karena profesinya hanya satu dan sesuatu terkait perijinannya juga melalui IDI.

Akan tetapi yang patut ditegakkan terkait dengan pertanggung jawaban etika adalah “moralitas”.  Dengan demikian etika bisnis memiliki nilai yang mutlak sebab mengandung unsur nilai tanggung jawab dan kewajiban baik manusia-manusia, dan bukan hanya sebagai warga negara saja, terhadap negara, hukum yang berlaku, dsb. Dua-duanya, kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikannya sebagai warga negara memang tidak identik. Menurut Aristoteles dalam tulisannya dikatakan bahwa identitas anatar manusia yang baik dan warga negara yang baik hanya terdapat apabila negara sendiri baik. Apabila negara itu adalah buruk, barangkali jahat sebagai manusia, jadi seseorang yang betul-betul bertanggung jawab, akan buruk sebagai warga negara, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan negara yang buruk.

Demikian tulisan ini dibuat semoga dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran bagi kepentingan negara, rakyat dan juga pengusaha.

Iklan