Berkas Perkara terdiri dari kelengkapan mindik dari upaya paksa yang telah dilakukan oleh Penyidik terhadap pengungkapan kasus yang terjadi dan sedang ditangani, serta hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik serta kelengkapan administrasi penyidikan lainnya dalam kaitan hubungan Criminal Justice Sistem. Secara lebih mendalam, penulis akan menguraikan manfaat dari bedah berkas perkara yang dilakukan, dalam tiap tiap tahapnya.

 1.                Pembuatan Laporan Polisi

Manfaat yang kita dapat adalah kita dapat mengetahui apakah dalam pembuatan Laporan Polisi sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud sudah sesuai dengan peruntukannya (Laporan Polisi Model A atau B), yang mana masing masing pembuatan laporan Polisi dimaksud mempunyai karakteristik pembuatan yang berbeda-beda. Dikaitkan lagi dengan apakah pelapor dalam kasus dimaksud atau yang dilaporkan merupakan pelapor yang mempunyai kompetensi, hal ini terutama dalam kasus kasus yang merupakan delik aduan. Selain itu juga harus dilengkapi dengan surat pengaduan resmi di atas materai tentang kasus yang dilaporkan.   Disamping itu hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan laporan polisi tersebut adalah apakah dalam laporan polisi yang dibuat sudah ditandatangani oleh pelapor dalam kolom yang telah disediakan. Hal ini remeh, namun mengingat pelapor yang berdomisili di luar pulau, akan menyulitkan bagi penyidik untuk meminta tanda tangan pelapor di kemudian hari.

 2.                Pelaksanaan Pemeriksaan

a)    Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

(1)  Apakah penerapan pasal yang dipersangkakan dalam kasus aquo sudah tepat.

(2)  Apakah ada pelanggaran terhadap perundang undangan lainnya yang belum dicantumkan atau dipersangkakan oleh pemeriksa.

(3)  Apakah pertanyaan pertanyaan yang diajukan sudah tepat atau masih prematur, berkaitan dengan pemenuhan unsur unsur pidana dari perkara yang dipersangkakan.

(4)  Apakah syarat formil dari pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan hukum acara pidana.

(5)  Apakah pertanyaan yang diajukan sudah sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (tanda baca), untuk menghindari adanya persepsi yang berbeda beda dari pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik.

(6)  Apakah pemeriksaaan terhadap para saksi yang diperiksa sudah cukup memenuhi unsur unsur pidana dari pidana yang dipersangkakan, ataukah masih diperlukan dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi lain yang justru sangat penting untuk pembuktian dari pidana yang dipersangkakan.

(7)  Apakah pemeriksaan telah dilakukan sesuai tanggal dan jam sesuai surat pemanggilan yang telah dibuat penyidik kepada orang yang dipanggil (asas pelayanan).

(8)  Apakah pemanggilan memang sudah tepat ataukah ada unsur rekayasa ( yang tidak perlu dipanggil tetapi dipanggil penyidik ).

(9)  Apakah pertanyaan wajib dalam setiap Berita Acara Pemeriksaan telah ditanyakan oleh penyidik dalam pemeriksaannya, seperti : Apakah dalam pemeriksaan ini saudara didampingi penasehat hukum atau tidak, Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani atau tidak, Apakah saudara mengerti diperiksa sekarang ini, Apakah saudara merasa ditekan atau dipaksa oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini.

(10)Apakah pemeriksa sudah menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka (bila tersangka tidak mampu) , yang mana penyidik diwajibkan untuk menyediakannya , seperti tersangka yang tidak mampu, tersangka yang diancam pidana 5 (lima) tahun ke atas.

(11)Apakah penyidik telah membuat Berita Acara Penolakan didampingi penasehat hukum, apabila tersangka menolak didampingi penasehat hukum.

(12)Apakah pemeriksaan yang akan dilakukan telah sebelumnya dibuatkan rencana penyidikan terlebih dahulu agar penyidikan yang dilakukan efektif dan efisien atau terencana dengan baik.

b)   Pembuatan Resume

(1)  Apakah resume yang dibuat sudah memenuhi analisa yuridis dikaitkan dengan analisa kasus yang terjadi.

(2)  Apakah pembuatan analisa yuridis telah tepat dan telah memenuhi unsur unsur pidana dari pidana yang dipersangkakan.

3.                Upaya Paksa

a. Pemanggilan

1)            Apakah pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka telah sesuai prosedur pemanggilan sesuai hukum acara pidana, menyangkut masalah toleransi waktu yang diberikan penyidik terhadap saksi atau tersangka yang dipanggil.

2)            Apakah pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan informasi atau keterangan apa yang akan dibutuhkan oleh penyidik dalam pemeriksaannya, untuk memenuhi unsur pidana yang dipersangkakan (snow ball system).

3)            Apakah ada saksi atau tersangka yang belum dipanggil, padahal hal tersebut sangat penting bagi pengungkapan kasus yang ditangani.

4)            Apakah   saksi atau tersangka yang dipanggil telah dibuatkan surat pemanggilan dan telah disebutkan secara jelas kapasitas orang yang dipanggil tersebut (apakah sebagai saksi atau tersangka.

5)            Kita dapat mengetahui apakah upaya pemanggilan, baik terhadap saksi maupun tersangka telah dilakukan sesuai hukum acara pidana maupun asas pelayanan. Maksud memenuhi asas pelayanan ini 

 

b. Penggeledahan.

1)            Apakah upaya penggeledahan yang dilakukan telah memenuhi syarat formil atau kelengkapan mindik yang mendasarinya ( sudah dibuat sprin atau belum ).

2)            Apakah personil yang terlibat dalam upaya paksa penggeledahan sudah sesuai dengan surat perintah yang ada (menyangkut masalah pertanggung jawaban).

3)            Apakah obyek yang akan dilakukan penggeledahan sudah tepat dan tidak mengada mengada. Harus sesuai dengan obyek kasus yang dipersangkakan.

4)            Apakah obyek penggeledahan sudah disebutkan dengan tepat dalam surat penyitaan( penggeledahan badan, ruma)

5)            Apakah penggeledahan badan yang dilakukan terhadap wanita sudah melibatkan Polwan, bhayangkari atau wanita lain yang telah diberi arahan untuk melakukan penggeledahan.

6)            Apakah telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan setelah upaya paksa penggeledahan dilakukan.

7)            Apakah prosedur pelaksanaan penggeledahan telah dilaksanakan sesuai hukum acara pidana yang mengaturnya. Hal ini menyangkut adanya obyek penggeledahan yang tidak ada penghuninya ataupun perlunya dihadirkan 2 (dua orang saksi dan kepala desa untuk menyaksikan).

8)                  Apakah dalam berita acara penggeledahan yang dibuat sudah dibeikan tembusan kepada pemilik obyek yang digeledah (penggeledahan rumah).

c.Penyitaan.

1)            Apakah upaya penyitaan yang dilakukan telah memenuhi syarat formil atau kelengkapan mindik yang mendasarinya ( sudah dibuat sprin atau belum ).

2)            Apakah personil yang terlibat dalam upaya paksa penyitaan sudah sesuai dengan surat perintah yang ada (menyangkut masalah pertanggung jawaban).

3)            Apakah obyek yang akan dilakukan peyitaan sudah tepat dan tidak mengada mengada. Harus sesuai dengan obyek kasus yang dipersangkakan / barang bukti atau petunjuk yang diperlukan dalam pembuktian perkara aquo.

4)            Apakah obyek penyitaan sudah disebutkan dengan tepat dalam surat penyitaan.

5)            Apakah telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan setelah upaya paksa penyitaan dilakukan.

6)            Apakah prosedur pelaksanaan penyitaan telah dilaksanakan sesuai hukum acara pidana yang mengaturnya. Hal ini menyangkut adanya obyek penyitaan di suatu tempat yang tidak ada penghuninya ataupun perlunya dihadirkan 2 (dua orang saksi dan kepala desa untuk menyaksikan).

7)                  Apakah sudah dibuatkan surat tanda penerimaan dari barang barang yang disita oleh Petugas Polri dan kemudian apakah sudah ditanda tangani oleh pemilik barang barang atau yang diberi kuasa atas barang yang disita.

8)                  Terhadap benda bergerak yang akan disita, apakah penyidik telah memintakan penetapan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini dikarenakan perlakuan terhadap benda bergerak ataupun tidak bergerak menyangkut penyitaan adalah berbeda.

9)                  Apakah ada barang bukti yang masih belum disita atau tidak perlu disita.

d. Penangkapan.

1)            Apakah upaya penangkapan yang dilakukan telah memenuhi syarat formil atau kelengkapan mindik yang mendasarinya ( sudah dibuat sprin atau belum ).

2)            Apakah personil yang terlibat dalam upaya paksa penangkapan sudah sesuai dengan surat perintah yang ada (menyangkut masalah pertanggung jawaban).

3)            Apakah orang yang akan dilakukan penangkapan sudah tepat dan tidak mengada mengada.

4)            Apakah penangkapan yang dilakukan sudah memenuhi minimal bukti permulaan yang cukup dalam pidana yang dipersangkakan. Jangan terburu buru dalam penangkapan, hal ini juga menyangkut masalah tindak pidana dalam delik aduan, yang mana pelapor yang berkompetensi belum melaporkan kasusnya kepada kepolisian, walaupun dalam keadaan tertangkap tangan.

5)            Apakah telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan setelah upaya paksa penangkapan dilakukan.

6)            Apakah tembusan surat perintah penangkapan telah diberikan kepada keluarga tersangka.

e. Penahanan.

1)            Apakah upaya penahanan yang dilakukan telah memenuhi syarat formil atau kelengkapan mindik yang mendasarinya ( sudah dibuat sprin atau belum ).

2)            Apakah personil yang terlibat dalam upaya paksa penahanan sudah sesuai dengan surat perintah yang ada (menyangkut masalah pertanggung jawaban).

3)            Apakah orang yang akan dilakukan penahanan (identitas/biodata lengkap) sudah tepat dan tidak mengada mengada.

4)            Apakah penahanan yang dilakukan sudah memenuhi syarat syarat penahanan dan minimal bukti permulaan yang cukup dalam pidana yang dipersangkakan. Jangan terlalu memaksakan penahanan, jika tidak perlu. Misalnya apabila tersangka tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatannya atau tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, maka penyidik tidak perlu melakukan penahanan. Tidak harus penangkapan disertai atau diikuti dengan penahanan.

5)            Apakah telah dibuatkan Berita Acara Penahanan setelah upaya paksa penahanan dilakukan.

6)            Apakah tembusan surat perintah penahanan telah diberikan kepada keluarga tersangka.

7)            Apakah tembusan surat perpanjangan penahanan sudah diberikan kepada keluarganya, apabila penyidik merasa perlu untuk memperpanjang penahanan tersangka.

Dari uraian tahap demi tahap dalam penyidikan guna kepentingan pemberkasan perkara  tersebut di atas, jelaslah kita dapat tarik beberapa manfaat dan kegunaan dari bedah berkas perkara yang kita lakukan, diantaranya adalah :

  1. Agar dalam upaya penyidikan yang telah dilakukan penyidik dalam mengungkap suatu perkara pidana yang ditangani tidak cacat hukum atau sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu KUHAP dan KUHP.
  2. .Untuk menghindari adanya penyimpangan penyimpangan atau kecurangan kecurangan oleh penyidik selama proses penyidikan berlangsung.
  3. Untuk menghindari adanya tuntutan pra peradilan.
  4. Agar penyidikan yang dilakukan efektif dan efisien.
  5. Untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan serta penyimpangan dari proses penyidikan atau berkas perkara yang telah ditangani sebelumnya. Sehingga dapat dijadikan pengalaman dan pengetahuan agar tidak terulang lagi pada penyidikan / pemberkasan kasus / perkara di kemudian hari.
  6. Untuk menghindari adanya hak hak saksi ataupun tersangka yang dilanggar selama proses penyidikan berlangsung.
Iklan