TINDAK PIDANA KORUPSI

I.      Apa pendapat Sdr. Tentang Pengertian Korupsi ?

Jawab :

Pada dasarnya terdapat berbagai definisi atau batasan mengenai pengertian korupsi baik yang dirumuskan  dari sejumlah kajian akademis dan organisasi internasional antara lain sbb :

  1. Menurut Mark Philip (1997) pada artikel “defining political corruption”  mengidentifikasikan tiga pengertian korupsi secara luas :

Pertama, public office-centered corruption yaitu korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya (mencakup kolusi dan nepotisme).

Kedua, public interest-centered yaitu korupsi yang terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada jabatan/kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain), akibatnya tindakan tersebut merusak kedudukannya dan kepentingan publik.

Ketiga,  market-centered corruption yaitu individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai lembaga ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi.

  1. Menurut Robert S. Leiken (1997 : 55 – 73) dalam artikelnya “controlling the global corruption epidemic” merumuskan korupsi adalah penggunaan kekuasan public (public power) untuk mendapatkan keuntungan (material) pribadi atau kemanfaatan politik.
  2. Menurut World Bank (1997)

Bentuk-bentuk tindakan yang termasuk korupsi yakni :

–          public office is abused for private gain when an official accepts solicits, or extorts a bribe.

–          It is also abused when private agents actively offers bribes to circumvent public policies and processes for competitive advantage and profit.

–          Public office can also be abused for personal benefit even no bribery occurs, through patronage and nepotism, the theft of state assets, or the divertion of state revenue

  1. Menurut Syed Huseein Alatas (1990 : 3-4) dalam buku “Corruption : its nature,causes and consequences”;  mendefinikan corruption is the abuse of trust in the interest of private gain.
  2. Di samping itu korupsi dapat dibagi dalam berbagai kategori dan tipologi apakah berdasarkan tempat terjadinya (di tingkat politik dan birokrasi pada sektor publik atau sektor privat), tingkat intensitasnya( isolatif atau systemic), luas cakupannya (grand corruption and petty corruption), pelakunya ( personal atau institusional), metodenya (tradisional dan modern) dan sebagainya.
  3. Disamping konsep pengertian korupsi tersebut diatas, terdapat juga pengertian korupsi dalam arti Hypercorruption yang mencakup state capture dan administrative corruption.

State capture refers to the actions of individuals, groups, or firms both in the public and private sectors to influence the formation of laws, regulations, decrees, and other government policies to their own advantage as a result of the illicit and non-transparent provision of private benefits to public officials. State Capture diukur dalam 6 indikator sbb :

1)    the sale of parliamentary voices on laws to private interest ( pembuatan UU yang menguntungkan pihak tertentu)

2)    the sale of presidential decrees to private interest (kasus inpres Mobnas Timor dan BPPC- Cengkeh)

3)    central bank mishandling of funds (kasus BLBI dan KLBI)

4)    the sale of court decisions in criminal cases (vonis pengadilan thd kasus pidana yang controversial)

5)    the sale of court decisions in commercial cases (vonis hakim manulife)

6)    illicit contributions paid by private interests to political parties and election campaign (missal kasus money politik)

administrative corruption refers to the intentional imposition of distortions in the prescribed implementation of existing laws, rules, and regulations to provide advantages to either state or non-state actors as a result of the illicit and non-transparent provision of private gains to public officials. administrative corruption also includes such familiar examples of “grease payments” as bribes to gain licenses, to smooth customs procedures, to win public procurement contracts, or to be given priority in the provision of a variety of other government services. Finally, state officials can simply misdirect public funds under their control for their own or their family’s direct financial benefit. At the root of this form of corruption is discretion on the part of public officials to grant selective exemptions, to prioritize the delivery of public services, or to discriminate in the application of rules and regulations.

  1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat pengertian korupsi adalah “ penyelewenangan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
  2. Menurut Ensiklopodi Ilmu-ilmu social 2nd edition (2000 : 179 – 180) korupsi adalah pengabaian atau penyisihan atas suatu standar yang seharusnya ditegakkan.

–          secara sempit korupsi diartikan sebagai pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak berwenang demi memenuhi kepentingannya sendiri

–          korupsi politik adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah atau politis bagi keuntungan mereka sendiri.

–          Bentuk-bentuk korupsi yang paling umum adalah penerimaan uang suap, pemerasan terhadap anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penyalahgunaan informasi resmi.

Dari beberapa pengertian korupsi tersebut di atas, menurut pendapat Saya dapat ditarik beberapa esensi dasar mengenai pengertian korupsi yaitu :

–          Tindakan dan perilaku seseorang yang menyalahgunaan wewenangnya, kedudukannya atau kepercayaan kepadanya baik di sektor publik maupun sektor swasta semata-mata untuk kepentingannya baik secara pribadi atau orang lain atau kelompok/korporasi

–          Tindakan tersebut merugikan atau patut diduga akan merugikan kepentingan publik dan negara

–          Korupsi dapat dikategorisasi menurut tipologinya seperti : tempat terjadinya, luas cakupannya, tingkat intensitasnya, para subyeknya, metodenya dan sebagainya.

Hal ini akan membantu kita dalam mengenali dan memahami berbagai aspek korupsi : sebab-sebabnya, konsekuensinya dan cara pemecahannya. Strategi melawan korupsi dapat dirumuskan berdasarkan pemahaman aspek-aspek tersebut nantinya.

II.            Jelaskan perkembangan UU Pemberantasan TP Korupsi di Indonesia sampai saat ini ?

Jawab :

Pembahasan mengenai perkembangan UU pemberantasan TP Korupsi didasarkan berdasarkan kronologis menurut waktu yaitu sebagai berikut :

  1. Peraturan penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957, tentang :

–          suatu perbuatan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain / suatu badan secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

–          Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji /upah dari suatu badan atau negara dan mempergunakan atau menyalahgunakan kewenangan atau jabatan

  1. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No Prt/013/Peperpu/1958, tentang : “Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda”
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 24/Prp/1960 tentang : “pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi (LN No 72 Tahun 1960).”
  3. UU No 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN No 19/1971) yang mengangkat kembali rumusan tindak pidana korupsi dari UU No 24/Prp/1960
  4. UU No. 28 Tahun 1999 tentang : “Penyelenggaraan negera yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme”
  5. UU No 31/1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Dalam UU ini tidak memberikan penjelasan apa itu korupsi, hanya menyebutkan siapa yang dapat dikategorikan sebagai koruptor.

  1. UU No.20 / 2001 tentang perubahan UU No 31/1999 tentang pemberantasan tipikor

            Ditinjau dari dimensi waktu, maka perundang-undangan yang dikeluarkan berikutnya tentang korupsi selalu merupakan perbaikan/penyempurnaan daripada isi peraturan/perundangan sebelumnya. Di mana tuntutan perubahan dan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan dan dinamisasi masyarakat, serta mengakomodasi strategi pemberantasan tipikor secara komprehensif dihadapkan pada bentuk-bentuk korupsi yang dinamis.

            Pada perkembangan terakhir dikeluarkan UU No. 20/2001 tentang perubahan UU. No. 31/1999 tentang pemberantasan TP Korupsi yang memuat beberapa hal sebagai penyempurnaan dari perundang-undangan sebelumnya guna mencapai kepastian hukum, menciptakan kesamaan penafsiran dan perlakuan yang adil dalam pemberantasan TP Korupsi, yaitu :

  1. tetap menegaskan korupsi sebagai delik formil
  2. tetap menegaskan subyek tipikor mencakup orang perorangan dan koorporasi
  3. tetap memperluas pengertian pegawai negeri
  4. perluasan sumber perolehan petunjuk sebagai alat bukti
  5. mengatur ketentuan hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan / tersembunyi dan baru terungkap setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap.
  6. Menegaskan ketentuan tentang asas pembuktian terbalik, yang tidak berdasarkan pada ajaran pembuktian negatif menurut undang-undang.
  7. Menetapkan aturan peralihan guna mengatur kevakuman aturan yang terjadi setelah dikeluarkannya UU No. 31/1999
  8. Dan sebagainya

           

III.   Jelaskan perbedaan UU pemberantasan Korupsi tersebut secara kronologis ?

Jawab :

Perbedaan UU Tindak Pidana Korupsi secara Kronologis:

V a r i a b e l

UU No. 3/1971

UU No.  31/1999

UU No. 20/2001

Perumusan batasan delik korupsi Delik materil Delik formil Delik formil
Subyek tipikor Orang-perorangan Orang dan koorporasi Orang dan koorporasi
Ancaman sanksi pidana Hanya ancaman maksimum Terdapat ancaman minimum dan ancaman maksimum, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan Terdapat ancaman minimum dan ancaman maksimum, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan
Perumusan pasal-pasal tipikor yang melanggar KUHP Hanya dirumuskan pasal-pasal KUHP-nya saja tanpa diuraikan unsure-unsurnya  dalam satu bagian  yaitu pasal 1 ayat 1 huruf c Tidak diuraikan unsure-unsurnya pada setiap pasal dari KUHP yang diacu Diuraikan unsure-unsurnya pada setiap pasal dari KUHP yang diacu
Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan Tidak dicantumkan secara tegas pembentukan tim gabungan – pasal 27 – pada kasus tipikor yang sulit pembuktian dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung pasal 27 – pada kasus tipikor yang sulit pembuktian dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung
Berkaitan dengan rahasia bank maka Jaksa agung meminta ijin kepada Mentri Keuangan untuk minta keterangan ttg keuangan tersangka (pasal 9) Permintaan ijin kepada Gubernur Bank Indonesia Permintaan ijin kepada Gubernur Bank Indonesia
Peran serta masyarakat Belum ditegaskan Ditegaskan dalam UU tentang peran serta masyarakat (pasal 41 dan 42) Sejalan dengan UU 31/1999
Komisi pemberantasan tipikor Belum dicantumkan Telah diamanatkan dalam pasal 43 Sejalan dengan UU 31/1999
Masa pemberlakuan Sejak diundangkan hingga tanggal 16 Agustus 1999 khusus bagi kasus tipikor yang terjadi sebelum tanggal 16 Agustus 1999 16 Agustus 1999 – 21 nov 2001 berlaku bagi kasus tipikor yang terjadi pada kurun waktu tersebut 21 Nov 2001 s/d sekarang

berlaku bagi kasus tipikor yang terjadi sejak diundangkanPerumusan pengertian pegawai negeriSesuai pasal 2Pengertian pegawai negeri diperluasPengertiannya sama telah diperluas jugaPerluasan sumber perolehan alat bukti petunjuk Belum diaturDiatur dalam pasal 26 APembuktian terbalikTidak adaTelah diatur secara terbatasMerupakan asas pembuktian terbalik  dan tidak manganut asas pembuktian negatif menurut undang-undangKetentuan ttg tipikor yang nilainya kurang dari 5 juta Tidak diaturAda ketentuan tentang maksimum pidana dan dendanyaPengajuan gugatan perdata Belum terakomodirDiatur hal negara untuk mengajukan gugatan perdata thd harta benda terpidana yang disembunyikan/tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan berkekuatan tetapKetentuan peralihanTidak adaTidak diaturDiatur pada pasal 43 A dan 43 B

IV.  Jelaskan tentang asas pembuktian terbalik dalam UU Korupsi !

Jawab :

Asas pembuktian terbalik dalam UU No. 20/2001 tertuang pada pasal 37 yakni :

(1)  Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi

(2)  Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Penjelasan pasal 37 :

Ayat (1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination)

Ayat (2) Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettlijk)

Asas pembuktian terbalik merupakan salah satu kekhususan hukum acara pada UU Tipikor,  namun demikian hal ini merupakan asas pembuktian terbalik yang terbatas sebab jaksa penuntut umum masih tetap wajib membuktikan dakwaannya walaupun terdakwa dalam persidangan tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber  penambahan kekayaannya, sedangkan keterangan kekayaannya sbgm dimaksud dalam pasal 37 A ayat (1) UU 20//2001 digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian pada pasal 37 ayat 2 dan penjelasannya ditegaskan bahwa ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang atau negative wettelijk bewijsleer) dalam arti kekuatan pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa tidak mengisyaratkan adanya keyakinan hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tipikor. Sehingga dengan dasar pembuktian tersebut maka pengadilan dapat memutuskan bahwa dakwaan tidak terbukti.

V.   Jelaskan tentang alat bukti dalam UU Korupsi no 20/2001 !

      Jawab :

Pada UU  No.20 / 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 / 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dituangkan pada :

Pasal 26 yaitu “Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Penjelasan Pasal 26 : kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping).

Pasal 26 A yakni “ Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

  1. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  2. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

      Penjelasan Pasal 26 A

      Huruf a

Yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film, compact disk read only memory (CD ROM) atau write once read many (WORM)

Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks dan faksimili.

Huruf b Cukup Jelas

Maka alat bukti pada UU No.20/2001 adalah seperti yang dirumuskan pada pasal 184 (1) UU No. 8/1981 ttg KUHAP  : “alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

  1. keterangan saksi
  2. keterangan ahli
  3. surat
  4. petunjuk
  5. keterangan terdakwa

Namun salah satu perkecualian yakni alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188 (2) KUHAP  hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, pada UU No.20/2001 diperluas lagi asal perolehannya sebagaimana tertuang dalam pasal 26 A dan penjelasannya tersebut di atas.

VI.  Bagaimana strategi pemberantasan korupsi di Indonesia !

Jawab :

Sebelum menyatakan suatu strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, kita hendaknya memahami bahwa korupsi di negeri ini telah memenuhi kategori state capture dan administration corruption yang merupakan bagian dari grand corruption; di mana secara mendasar strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus diupayakan untuk menyentuh akar permasalahan penyebab terjadinya berbagai macam bentuk korupsi tersebut bukan pada gejalanya/simptomsnya.

Secara strategis dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

  1. meningkatkan akuntabilitas politik dengan cara pengembangan mekanisme transparansi pada pengambilan kebijakan oleh pejabat publik, pemberitahuan jumlah kekayaan pejabat publik dsb.
  2. memperkuat mekanisme lembaga kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan cara meningkatkan kredibilitas sistem peradilan dengan hakim yang bebas dan akuntabel, penyelenggaran audit independen dan sebagainya.
  3.  memberdayakan partisipasi masyarakat sipil melalui mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi dan kebutuhan kontrolnya, merumuskan rencana kegiatan memerangi korupsi dan memonitor perilaku dan kegiatan pemerintah (pejabat publik).
  4. peningkatan kebebasan pers dan media sebagai partner masyarakat dalam mengontrol dan mengakses berbagai informasi guna memerangi korupsi.
  5. menciptakan dan  mengembangkan kompetisi pada bisnis sektor swasta secara sehat dan terbuka, menghindari deregulasi dari pemerintah yang menguntungkan suatu kelompok.
  6. melakukan perubahan (reformasi) manajemen pada sektor-sektor pelayanan publik, melalui keterbukaan dan akuntabilitas publik di bidang keuangan dan anggaran melalui audit independen serta keterlibatan publik yang lebih luas.

Keseluruhan strategi tersebut tidak akan berjalan bila tidak dipenuhi dulu beberapa prasyarat yakni :

  1. adanya political will (kemauan politis) yang kuat serta didukung komitmen yang tinggi dari pemerintah guna memerangi korupsi. Di sini ditekankan bahwa realitas kasus korupsi hendaknya dilihat dari sisi penegakkan hukum bukan sebagai komoditas politis dengan menegakkan asas persamaan di muka hukum, di mana hal ini bertujuan jauh ke depan bukannya sebaliknya kasus politik sebagai political bargaining bagi elite parpal dan pemerintah.
  2. Budaya transparency dan public accountability dilaksanakan oleh segenap komponen atau lembaga baik di sektor publik maupun privat khususnya aparat pada sistem peradilan pidana.
  3. Adanya kesatuan persepsi dari segenap komponen bangsa Indonesia bahwa korupsi adalah bahaya bersama yang harus dihadapi secara bersama-sama, berkesinambungan dan konsisten.

VII. Apa pendapat Sdr. Terhadap rencana pembentukan komisi pemberantasan TP Korupsi !

Jawab :

Pada dasarnya saya mendukung pembentukan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi karena alasan-alasan :

–          hal tersebut telah diamanatkan dalam UU No. 20 / 2001 tentang pemberantasan tipikor.

–          Diharapkan upaya memerangi korupsi akan semakin efektif di mana anggota komisi tersebut berasal dari unsure masyarakat dan unsure pemerintah

–          Di samping itu komisi ini bertugas dan berwenang melakukan kordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati secara mendalam berkaitan dengan pembentukan komisi tersebut agar mencapai sasaran yaitu :

Pertama, berkaitan dengan tugas penyelidikan dan penyidikan. Pada dasarnya bukanlah menjadi soal siapa yang menyelidik dan menyidik kasus korupsi sepanjang lembaga tersebut diberi wewenang, melainkan esensi bahwa setiap kasus korupsi yang dilidik dan disidik hendaknya dapat tuntas dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Selain itu bagaimanakah hubungan kerja dan koordinasi dengan pihak penyidik Polri dan penyidik Jaksa.

Kedua, mengenai tugas penuntutan dari komisi tersebut. Apakah nantinya tidak terjadi overlapping dengan kewenangan kejaksaan serta hal-hal teknis lainnya berkaitan dengan penuntutan dalam sistem peradilan pidana ?

Ketiga, mengenai struktur organisasi, keanggotaan dan hubungan tata cara kerjanya. Apakah merupakan suatu  instansi yang terpusat ataukah terdesentralisasi sesuai dengan semangat otonomi daerah, dan apakah komisi ini mampu mengungkap berbagai tindak korupsi yang bersifat sistematik bila hanya mengandalkan anggota-anggota dari unsure pemerintah dan masyarakat (apakah mampu mengungkap berbagai dugaan korupsi yang dilakukan oleh lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif).

Keempat, belajar dari sejarah bahwa pernah dibentuk tim terpadu pemberantasan tipikor sekitar tahun 1970-an, namun tidak berhasil bahkan korupsi makin merajalela merasuki berbagai aspek kehidupan baik publik maupun privat, oleh karena itu bagaimanakah strategi mengembangkan basis dengan dukungan gerakan masyarakat anti korupsi yang mendukung komisi tersebut.

Kelima, kiranya menjadi renungan bersama guna menentukan akar masalah penyebab korupsi serta membangun persepsi dan komitmen bersama memberantas korupsi. maka menurut pendapat saya tugas awal dari komisi ini adalah meneliti akar masalah sebab korupsi di Indonesia.

Keenam, bagaimanakah tingkat independensi, akuntabilitas serta tranparansi dari komisi tersebut, dalam arti adanya jaminan bahwa tidak akan ada intervensi baik dari pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan yang bersifat politis dalam proses penegakkan hukum terhdap kasus korupsi yang dilakukan oleh komis tersebut.

Iklan