TANGGAPAN TERHADAP MAKALAH TENTANG

“ HARAPAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP POLRI DALAM RANGKA MENGANTSIPASI ERA GLOBALISASI “

PENDAHULUAN

            Judul diatas merupakan makalah yang disampaikan oleh Dosen Politik Penegakkan Hukum PTIK, Dr. Indriyanto Seno Adji S.H., M.H sebagai salah seorang nara sumber dalam acara sarasehan yang diselenggarakan oleh Dislitbang Mabes Polri belum lama ini. Berangkat dari topik penulisan makalah tersebut yaitu “ Menangkap Aspirasi Masyarakat Terhadap Tuntutan Kebutuhan Layanan Fungsi Kepolisian Di Era Modern   “ maka kami mencoba mengupas beberapa permasalahan yang disampaikan dalam tulisan tersebut menurut perspektif Polri sebagai bagian dari sistem peradilan Pidana, yang apabila kami inventarisir berisi 3 sub judul sbb  :

  1. Kepolisian dan sistem peradilan pidana : Pemahaman dan perkembangannya dalam kerangka fungsi penegakan hukum.
  2. Menuju Pembaharuan Penyidikan : Kearah Hukum Pidana (Formil) yang Perspektif.
  3. Dependensi Polri dan Fungsi Kemanan Negara.

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk  “ menanggulangi kejahatan “. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebahagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya si pelaku ke muka sidang pengadilan dan mendapat hukuman. Namun gambaran diatas bukanlah sebagai keseluruhan tugas dari sistem peradilan pidana itu karena sebahagian tugas yang lain adalah bagaimana mencegah mereka yang sedang ataupun telah melakukan perbuatan pidana itu tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu (Prof. Mardjono Reksodiputro).

Kita mengetahui komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini adalah : Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan – Lembaga Pemasyarakatan. Di ibaratkan sebagai sebuah “ Bejana Berhubungan “ yang berarti apabila salah satu pihak terdapat masalah maka akan mempengaruhi kualitas dipihak yang lain.

Independensi tugas kepolisian semenjak di pisahkan dari TNI menuntut Polri untuk bekerja lebih profesional, menghormati HAM dan Harus berusaha memperbaiki citranya kembali di mata masyarakat dengan merebut simpati masyarakat dengan cara merespon dengan cepat apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat dan segera menindak lanjutinya apabila ingin tugas pokok yang diemban dapat berhasil. Namun sifat Independensitas tersebut harus diikuti pula oleh kontrol baik oleh masyarakat, LSM, Praktisi hukum, akademisi hukum maupun pemerhati masalah kepolisian lainnya.

PEMBAHASAN

a.  Kepolisian dan sistem peradilan pidana : Pemahaman dan perkembangannya dalam kerangka fungsi penegakan hukum.

Diatas telah dijelaskan mengenai tugas dari suatu sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang didalamnya terdapat empat instansi penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Menurut penulis bahwa Ini harus dibedakan maksudnya dengan apa yang disebut dengan Administrasi peradilan Pidana (Criminal Justice Administration) karena Administrasi peradilan pidana merupakan bagian dari cara kerja sub sistem peradilan yaitu merupakan jalannya prosedural dari suatu acara persidangan pidana, dari sejak adanya dakwaan sampai diucapkannya putusan terdakwa.

            Dalam tulisan makalah yang disampaikan pada sub judul ini penulis mendeskripsikan mengenai masalah Arogansi institusional dan Sektoral. Kami sependapat dengan hal tersebut karena sebagai sebuah sistem, maka cara kerja ke empat komponen sub sistem harus mempunyai komitmen kontribusi bersama untuk mencapai tujuan hukum dan bukan berdasarkan tujuan kepentingan tertentu, gejala yang terlihat sekarang adalah terjadinya kekurang percayaan masyarakat terhadap hukum dan kecenderungan masing-masing sub-sistem peradilan pidana ( terutama Polri dan Kejaksaan ) tersebut terkadang terkesan jalan sendiri-sendiri dan masing masing merasa yang paling berwenang untuk melaksanakan sehingga out put dari kehendak adanya suatu penegakkan hukum menjadi tidak optimal, dan ini menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap terciptanya “ Due process of Law “.

b.         Menuju Pembaharuan Penyidikan : Kearah Hukum Pidana ( Formil ) yang Perspektif.

            Ada dua bahasan utama dalam sub judul ini yang dapat kami cermati,  yang pertama adalah masalah “ Illegally secured evidance  “ atau perolehan bukti secara tidak sah yang menimbulkan pemikiran untuk mengaktifkan lagi fungsi “ Hakim komisaris “ yang bersumber dari pasif-nya lembaga pra-peradilan yang ada, dan yang kedua adalah masih kembali di seputaran dualisme kewenangan penyidikan antara Polri dan Kejaksaan

            Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan bukan saja tanggung jawab Kepolisian, Pengadilan dan kejaksaan turut bertanggung jawab melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana terhadap pelaku akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Selama masing-masing komponen sistem ini masih merumuskan fungsi dan tugas mereka secara terkotak-kotak ( terisolasi )  dari komponen lainnya  maka “satu tujuan bersama yang di hayati bersama” akan sulit di capai.

            Menyangkut masalah “ Illegally secured evidance “, Kami berpendapat sangat setuju bahwa Penyiksaan (torture) dalam proses pemeriksaan perkara merupakan suatu hal yang harus dihindari karena paradigma cara kerja kepolisian yang baik dalam proses penyidikan adalah “ mencari pembuktian, bukan pengakuan “ , dalam arti si tersangka boleh saja mengelak dari tuduhan dan tidak mau memberikan keterangannya namun penyidik akan mencari alat bukti untuk menguatkan tuduhan terhadap si tersangka sesuai pasal 184 KUHP. Lagi pula barang bukti yang di dapat dari hasil penyiksaan tersebut tidak akan diakui sebagai barang bukti yang sah di muka sidang pengadilan nantinya ( Pasal 15 Convention Againts Terture ), misalnya suatu berita acara penyidikan terbukti dilakukan dengan kekerasan akan berakibat batal demi hukum, sangat disayangkan bukan ?

            Kita harus ingat bahwa untuk diri kita, kita dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, tetapi bukankah kita tidak pernah bebas/terlepas dari “resiko” menjadi seorang tersangka atau kemudian menjadi terdakwa ? disinilah letaknya kita harus mengatensi masalah kekerasan dalam proses peradilan. Untuk itu menurut kami bahwa “ Due Process of law “ atau peradilan hukum yang benar dan adil berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, adalah tonggak utama sistem peradilan pidana dalam negara hukum. Telah banyak dilakukan tinjauan terhadap permasalahan ini, termasuk didalamnya mengenai eksistensi lembaga pra-peradilan yang dinilai terlalu pasif dan hanya mempersoalkan kesalahan prosedur penangkapan dan hanya penahanan saja tetapi tidak mengakses ke masalah lain yang lebih komprehensif dan justru menonjol dan sering terjadi misalnya tentang terjadinya kekerasan ( Torture ) dalam proses penyidikan tingkat pertama di Kepolisian.

Menurut kami ada baiknya untuk mengembangkan eksistensi fungsi lembaga pra-peradilan dari sekedar komplain terhadap masalah prosedur penangkapan dan penahanan oleh Polri menjadi masalah kekerasan, namun harus dilakukan peninjauan lebih komprehensif lagi karena dikhawatirkan akan terjadi “ over confidence “ dari lembaga ini dalam bertindak sehingga akan menjadi “ momok yang menakutkan dan menghantui ” bagi Polri untuk melakukan upaya hukum yang lebih dinamis. Karena Polri telah terus berusaha bekerja atas dasar hukum dan menjunjung tinggi HAM karena dalam KUHAP kita sendiri telah memberikan porsi yang terlalu besar kepada tersangka seperti mudah melakukan pra-peradilan jika merasa tidak puas dengan tindakan polisi, sebaliknya tak ada sangsi apapun buat tersangka jika pra-peradilannya itu ternyata keliru. Sedangkan Polri diberi sangsi cukup berat jika di persalahkan dalam pra-peradilan.

            Usulan lain yang mengemuka dalam permasalahan ini adalah usulan seperti ide semula dengan mengembalikan fungsi lembaga pra-peradilan kepada “ Hakim Komisaris ”.  Fungsi lembaga ( hakim komisaris ) ini nantinya menjadi tidak saja sebagai lembaga yang memiliki fungsi examinating judge, tetapi juga meliputi fungsi investigating judge, dimana diharapkan berperan proaktif sebelum adanya pelaksanaan suatu upaya paksa dari peyelidik/penyidik/penuntut, selain itu hakim komisaris juga dapat bertindak proaktif terhadap persoalan penyiksaan atau kekerasan terhadap tersangka / terdakwa itu tadi, dimana didalamnya ada kewajiban bagi penyidik/Penuntut umum untuk menghadapkan tersangka/terdakwa kepada hakim komisaris dalam jangka waktu tertentu dengan ancaman lepasnya demi hukum dari penahanan apabila mereka tidak dapat menghadirkannya dalam waktu yang ditentukan tersebut.

            Menanggapi masalah kembali mengaktifkan “hakim komisaris” ini, menurut kami itu merupakan suatu ide yang cukup baik untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak tersangka/narapidana, untuk itu diperlukan seorang hakim yang dapat secara aktif melakukan pengawasan ini, jelas kiranya bahwa tugas yang akan “dibebankan” kepada seorang hakim komisaris adalah tugas yang sangat berat karena harus melakukan evaluasi terhadap pidana dan tindakan diatas, oleh karena itu di perlukan seorang hakim senior dengan pengalaman yang luas dan tak mungkin jabatan hakim komisaris ini dipangku oleh seorang hakim yang baru memulai kariernya, di sinilah letak permasalahannya karena jumlah hakim senior dan berpengalaman sangat terbatas, andaikata suatu saat nanti jumlahnya banyakpun, akan tetap terjadi kendala karena tentunya para hakim yang senior tadi tentu akan lebih memilih untuk mengabdi secara operasional di kewilayahan atau kantor-kantor pengadilan yang lebih “menjanjikan” dari pada bertugas menjadi hakim komisaris yang menuntut kerja keras dan pertanggung jawaban moral yang tinggi yang kurang disertai jaminan kesejahteraan dibanding seperti ia menjadi hakim operasional di kewilayahan dan menurut kami itu manusiawi sifatnya.

c.         Dependensi Polri dan fungsi keamanan negara.

            Ada satu masalah yang mengemuka dan menjadi sorotan dalam tulisan pada sub judul ini yaitu mengenai eksistensi Advokat / pengacara / Penasehat hukum. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP mempertegas masalah perlindungan dan menjamin hak-hak Azasi manusia dalam proses Peradilan didalamnya tersurat azas-azas yang antara lain  :

  1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun.
  2. Praduga tak bersalah.
  3. Hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi.
  4. Hak untuk mendapat bantuan hukum.
  5. Hak kehadiran terdakwa di muka sidang pengadilan.
  6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.
  7. Serta peradilan yang terbuka untuk umum.

Dalam butir ke empat dari azas umum yang terdapat dalam KUHAP di sebutkan mengenai hak dari tersangka/terdakwa untuk didampingi penasehat hukum. Azas ini menurut hemat kami merupakan akibat logis dari ketiga azas sebelumnya, Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama dimuka hukum, dan para pejabat hukum harus memperlakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah, dengan akibat apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi dan atau rehabilitasi, dan hal tersebutlah yang menjadi tugas utama seorang penasehat hukum terhadap kliennya yaitu memastikan bahwa selama proses peradilan terhadap si klien tidak terdapat kesewenangan dan hak-hak nya tetap dilindungi oleh pejabat hukum yang menjalankan tugasnya. Selama ini memang penasehat hukum selalu dianggap sebagai “ Pemain “ yang berada diluar sistem walaupun untuk di Indonesia sebenarnya kebebasan penasehat hukum lebih besar dibanding di negara-negara Liberal seperti Amerika dan Eropa, apalagi di Malaysia dengan penerapan ISA ( Internal Security Act ) yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada para penasehat hukum untuk berkonsultasi kepada klien yang tertuduh sebagai tersangka kasus kejahatan terhadap kepentingan negara.

Menurut kami menempatkan profesi Penasehat hukum sebagai sub sistem peradilan pidana merupakan suatu pemikiran yang maju apabila memang kondisi hukum di negara tersebut sudah benar-benar mapan dalam menjamin kepastian hukum, menarik untuk menyimak kasus Pengacara Elza Sarif. SH dalam kasus Tomi tempo hari, sikap pro aktif yang ditunjukkan oleh penasehat hukum dalam kasus tomi ini yang terbukti dengan sengaja melakukan penyuapan kepada saksi untuk memberikan keterangan yang meringankan terdakwa tomi mencerminkan perekayasaan sebenarnya yang di tuding banyak pihak banyak dilakukan oleh pejabat hukum ternyata telah mengkontaminasi dan terjadi juga secara nyata pada fungsi penasehat hukum yang sebenarnya adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa hak-hak si tersangka tidak dilanggar oleh penyidik dalam proses pemeriksaan. Apabila fungsi penasehat hukum menjadi sub bagian dari sistem peradilan pidana dikhawatirkan independensitas penasehat hukum akan menurun karena sebagai pemain yang termasuk dalam sistem akan sulit untuk melepaskan diri dari ikatan intervensi sesama aparat penegak hukum yang berada pada satu jalur bersama untuk tujuan hukum yang sebenarnya keliru namun menjadi benar akibat adanya kepentingan besar lain yang harus lebih diutamakan, sehingga di Indonesia yang kondisi penegakkan hukumnya belum optimal menurut kami untuk sementara waktu menempatkan penasehat hukum sebagai “ pemain di luar sistem yang koordinasinya masih terkadang kacau masih lebih baik sebagai salah satu kontrol terciptanya proses hukum yang melindungi hak-hak tersangka / terdakwa sesuai prosedur dan kode etik penasehat hukum yang benar.

PENUTUP

            Demikian tanggapan dari Sindikat XV terhadap makalah tentang “ Harapan dan aspirasi masyarakat terhadap Polri dalam rangka mengantisipasi era globalisasi  “ diatas, Peran dan fungsi yang komprehensif polri dalam memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat dan sebagai penegak hukum, memerlukan Social control untuk menghindari segala bentuk intervensi dan kesalahan mekanisme prosedural atas penegakkan hukum.

            Koordinasi yang erat antar sesama aparat penegak hukum terkait lainnya di tunjang dengan kedekatan Polri dengan masyarakat menjadi modal dasar untuk melangkah lebih maju dalam melaksanakan tugas pokok Polri ke depan. Masyarakat mengharapkan paradigma Polri yang dahulu yang angker, arogan dan menjadi alat penguasa pada era Orde Baru berubah menjadi sosok Polri yang mengayomi secara profesional, mandiri dan sebagai alat negara penegak hukum dan sekaligus ikut tunduk juga terhadap hukum.

Iklan