B A B  I

MENCARI FAKTOR-FAKTOR SEBAB KEJAHATAN

(Suatu Uraian Selayang Pandang)

Sebab-sebab Kriminalitas dan Sistem Pembinaan

Hubungan antara mencari “sebab kejahatan” dengan mencari “sistim pembinaan yang efektif” dapat diterangkan sebagai berikut :

– Seorang individu yang melanggar suatu norma (hukum) mempunyai suatu sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma tersebut. Sikap tertentu yang mana membuat dia tidak merasa perlu untuk menaati norma yang bersangkutan.

– Didasarkan pada asumsi bahwa sikap tersebut (yang merupakan hasil dari proses sosialisasi individu) dapat dirubah asalkan kita dapat mengerti sebab-sebab timbulnya sikap “melanggar norma” tersebut.

– Maka pembinaan si pelanggar hukum / narapidana ditujukan kepada perubahan sikap tersebut ( perubahan pada kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma yang bersangkutan).

Oleh karena itu pengertian akan “sebab” orang melanggar akan sangat membantu untuk menemukan cara terbaik untuk “pembinaan” (dalam arti usaha untuk melakukan perubahan sikap).

Penekanan pada istilah “pencegahan kejahatan” untuk menggantikan istilah “pemberantasan kejahatan” (yang berarti pemusnahan), didasarkan pada pendapat Emile Durkheim bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dimusnahkan habis.

Mencari sebab-sebab Kriminalitas

Pengetahuan kriminologi dewasa ini belum dapat secara tegas menentukan sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum), tetapi masih pada taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

v  Pengertian sebab dalam ilmu-ilmu sosial tidak sama dengan dalam ilmu alam;

v  Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli kriminologi mengenai luasnya pengertian kejahatan sebagai obyek kriminologi;

v  Perlu dicegah kesalahan akibat  “evil – causes – evil fallacy.

Maka untuk mencari sebab-sebab kejahatan yang dicari adalah faktor-faktor yang dalam kaitan dengan faktor lain akan menghasilkan kejahatan / multi factor theory (faktor-faktor necessary but not sufficient).

Kemudian untuk pengumpulan data  dalam penelitian terdapat dua macam pendekatan :

  1. pendekatan dengan teori umum dahulu, misalnya : Sutherland
  2. pendekatan dengan pengumpulan data secara langsung, tanpa suatu teori umum, misal : Sheldon Glueck.

Teori-teori sosiologis utama yang disusun untuk mencoba menerangkan sebab-sebab kejahatan dan sekaligus merupakan dasar pengumpulan data melalui penelititan, adalah sbb :

  1. teori ‘conflict of conduct norms’ dari Thorsten Sellin 1928
  2. teori ‘differential association’ dari Edwin H Sutherland 1934
  3. teori ‘ cultural transmission’ dari Clifford R Shaw dan Henry D, McKay 1942
  4. teori ‘ anomie’ dari Robert K Merton 1938
  5. teori ‘ criminal sub-culture’ dari Alberth K Cohen – 1955
  6. teori ‘ differential opportunity structure’ dari Richard A Cloward dan Lloyd E Ohlin – 1960

Penggunaan teori-teori tersebut bila diterapkan bagi masyarakat Indonesia harus disesuaikan dan dilakukan dengan hati-hati, serta memperhatikan kritik-kritik terhadap teori-teori tersebut.

Faktor-faktor yang necessary but not sufficient sebagai sebab kejahatan yaitu faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu kejahatan bersama-sama dengan faktor-faktor lain. Beberapa faktor penting untuk diperhatikan antara lain :

v  dalam teori-teori ekologis (misalnya Sha &McKay) :

  • kepadatan penduduk dan mobilitas sosial (horisontal dan vertikal)
  • kota dan pedesaan
  • urbanisasi dan urbanism
  • deliquency areas dan perumahan
  • distribusi menurut umur dan kelamin

v  teori-teori konflik kebudayaan (misalnya Sellin) : masalah suku, agama, kelompok minoritas.

v  Teori-teori ekonomis (Bonger) : pengaruh kemiskinan dan kemakmuran

v  Teori differential association (sutherland) :pengaruh mass media

v  Teori anomie dan sub-culture (Merton, Cohen, Cloward & Ohlin) ;

  • Perbedaan nilai dan norma antara middle class dan lower class;
  • Ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.

v  Faktor peranan keluarga khususnya untuk masalah kelikuensi anak (pengecualian faktor broken home : suatu konsep yang luas dan samar dan perlu diteliti lebih jauh).

Salah satu premise yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bahwa kriminalitas merupakan yang pasti dari perkembangan sosial (sosial change) yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi (pada umumnya di negara berkembang).

B A B   I I

STATISTIK KEJAHATAN DI INDONESIA

(Analisa dan Usul)

 

Pelaksanaan usaha pencegahan kejahatan yang efektif dan efisien harus didasarkan kepada pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, oleh karena itu suatu sistim penyusunan statistik kejahatan sebagai alat untuk mengukur keadaan kriminalitas dalam masyarakat harus secara jelas merumuskan :

  1. kegunaan umum dari statisitik tersebut;
  2. batas-batas kemampuannya sebagai alat pengukur;
  3. cara-cara interpretasi daripada angka-angka yang disusun dala m statistik tersebut;
  4. cara-cara pengumpulan dari berbagai sumber data yang dibutuhkan;
  5. kebulatan dari sistim tersebut, sehingga dapat dilakukan cross-reference angka-angka dari berbagai tabel dalam statistik kejahatan.

Di samping itu juga diperlukan suatu pusat pengumpulan, penyusunan, penganalisaan dan penerbitan data statistik kejahatan, serta peraturan yang memberikan landasan hukum bagi keharusan dan kewajiban untuk menyampaikan data statistik yang diperlukan oleh pusat tersebut.

Dalam pembuatan suatu sistim penyusunan statistik kejahatan maka ada beberapa masalah umum yang perlu diperhatikan :

  1. statistik kejahatan disusun berdasarkan kejahatan-kejahatan yang diketahui dan dicatat, sehingga dapat dianggap sebagai sample yang tepat dari keseluruhan kejahatan yang terjadi.
  2. bagaimana kejahatan yang tercatat dianalisa dengan pengetahuan yang cukup dan pengertian yang tepat, sehingga memberikan hasil yang optimal.
  3. bagaimana penyusunan sistim statistik kriminal yang baik sehingga dapat dianalisa dan diinterpretasikan bersama-sama dengan data statistik lainnya yang disusun dalam lapangan ekonomi dan sosial lainnya.

Di samping itu juga memperhatikan  :

v  sampai dimanakah angka-angka kejahatan yang tidak diketahui pelakunya ini dapat dipergunakan ?

v  pencatatan data pelaku kejahatan yang diketahui dan tertangkap secara lengkap a.l : umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan dan sebagainya.

v  Apakah sumber data untuk pengukuraan kriminalitas harus diambil dari salah satu instansi penegak hukum ataukah dari semua instansi tersebut (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LP) ?

v  Data apasajakah yang perlu diambil dari catatan-catatan instansi tersebut ? yang hendaknya tidak saja menunjukan perbandingan kuantitatif tetapi juga kualitatif dari pada kejahatan menurut waktu dan tempat.

  1. Keperluannya dibuat suatu sistim untuk penyusunan (dan penerbitan) data statistik kejahatan yang dapat dipercaya dan sah.

Penyusunan laporan mengenai pengukuran dan perbandingan keadaan kriminalitas menurut tempat dan waktu digunakan untuk menilai apakah usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan ada manfaatnya.

Laporan tersebut juga dapat digunakan perumusan kebijakan kriminal (criminal policy) serta penghitungan, pengukuran dan peramalan kerugian-kerugian yang telah dan masih akan mungkin diderita masyarakat sebagai akibat dari kejahatan. Juga laporan yang tepat akan membantu para ahli perencana pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan nasional yang telah memperhitungkan pula akibat-akibat dan hambatan-hambatan yang mungkin timbul dari kenaikan kriminalitas.

Penyusunan laporan tersebut dapat dilakukan melalui pengumpulan angka-angka statistik kejahatan yang terjamin validity dan reliability.

  1. Beberapa masalah umum yang perlu mendapat perhatian

q Kejahatan yang dicatat merupakan sample

Kejahatan yang tercatat sebagai cermin untuk melihat fluktuasi keadaan seluruh kejahatan didasarkan pada asumsi bahwa hubungan antara ‘jumlah seluruh kejahatan’ dengan ‘yang tercatat’ adalah konstan/tetap. Tetapi asumsi ini tidak pernah terbukti (bahwa ratio angka tercatat dengan angka gelap adalah tetap).

Besar – kecilnya angka gelap digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jenis kejahatan tercatat manakah yang relilable sebagai cermin dari pada fluktuasi kejahatan. Misalnya Amerika Serikat hanya memilih 7 (tujuh) macam kejahatan sebagai cermin pengukuran kriminalitas dalam masyarakat.

q Kejahatan yang tidak dapat diselesaikan

Tidak semua kejahatan yang dicatat terselesaikan sebab adanya penyusutan perkara kejahatan (criminal case mortality). Oleh karena itu ada dua pertanyaan yang dapat diajukan yaitu :

  1. sampai seberapa jauhkah diperoleh kepastian bahwa perkara-perkara kejahatan yang tidak dapat diselesaikan polisi memenag adalah laporan dari kejahatan yang sebenarnya terjadi ?
  2. sampai seberapa jauhkah dapat diperoleh kepastian bahwa perkara-perkara kejahatan-kejahatan yang tidak diteruskan ke pengadilan koleh kejaksaan dan atau yang sampai pada pengadilan tetapi diputuskan tidak terbukti oleh pengadilan adalah memang perkara-perkara dari kejahatan yang sebenarnya terjadi ?

q Angka perimbangan (rate)

Angka perimbangan (rate) ini menyatakan besarnya frekuensi dari kejahatan tercatat di dalam penduduk dengan jumlah tertentu (per 10.000 atau 100.000 penduduk). Namun agar lebih cermat, maka perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan dalam komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur dan sebagainya, demikian pula status ekonomi, tingkat pendidikan dan lain-lain.

q Memperbandingkan angka perimbangan

Memperbandingkan angka perimbangan menurut waktu dan tempat yang menitikberatkan pada perbandingan jumlah kejahatan, hendaknya juga turut diperhitungkan derajat keseriusan dari jumlah kejahatan tersebut sehingga diperoleh hasil analisa yang komprehensif.

Sedangkan perbandingan angka kejahatan antar negara, agar dibentuk suatu sistim perbandingan antara statistik kejahatan yang valid dan reliable di berbagai negara.

q Sumber data

Dewasa ini penyusunan data statistik bersumber pada angka-angka dari kepolisian, tetapi juga perlu diperhatikan data dari sumber lain sehingga diperoleh pengertian yang menyeluruh tentang masalah kejahatan dan upaya penanggulangannya. Oleh kartena itu penyusunan statistik kejahtan harus memperhatikan pertama-tama kegunaan daripada statistik tersebut.

q Pilihan data

Perumusan mengenai data apakah yang dikumpulkan  dari sumber-sumber tersebut serta mana dan bagaimana harus disusun dalam statistik kejahatan ke dalam sistim tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu :

–          harus dapat dibedakan antara angka-angka yang berhubungan dengan kejadian kejahatan dan yang berhubungan dengan si pelaku pelanggar hukum

–          harus dapat diikuti perkembangan angka-angka tersebut dari instansi-instansi kepolisian-kejaksaan-pengadilan hingga ke pembinaan tuna warga.

–          Harus dapat diperoleh data mengenai jumlah kejadian kejahatan : yang dilaporkan tetapi tidak beralasan (palsu) – diselesaikan polisi – diserahkan kepada kejaksaan – diteruskan kepada pengadilan – dinyatakan terbukti oleh pengadilan

–          Harus dapat diperoleh data mengenai jumlah orang yg ditangkap untuk pemeriksaan – dilepaskan karena tidak terbukti – diserahkan ke kejaksaan – diteruskan ke pengadilan – dinyatakan bersalah oleh pengadilan – macam pidana yang dijatuhkan pengadilan yang diterima oleh LP dan oleh bagian bimbingan masyarakat (pidana bersyarat).

–          Data mengenai kerugian korban : hilangnya nyawa – hilang / berkurangnya kemampuan mempergunakan anggota badan – kerugian rohaniah lainnya – kerugian keuangan dll.

–          Harus dapat diperoleh data baik dari pelanggar hukum maupun korban mengenai umu – kelamin – suku – pekerjaan dsb.

–          Khusus mengenai anak delikuensi harus diperoleh data minimal mengenai : nama-umum-alamat-pendidikan sekolah/kejuruan-aktifitas kelompok-peristiwa delikuensi-kerugian/luka korban-tuduhan pokok dan tambahan-lingkungan tempat tinggal-keluarga-bagaimana perkara sampai ke Polisi-keputusan mengenai perkara tersebut dll.

  1. Keadaan di Indonesia

Pada dasarnya instansi-instansi kepolisian – kejaksaan – pengadilan – lembaga pemasyarakatan telah melakukan pengumpulan data untuk pengolahan statistik, namun lebih ditekankan lagi mengenai hubungan dan kerja sama antar isntansi tersebut maupun dengan pihak lain untuk mengusahakan data dalam menganalisa keadaan kriminalitas yang sebenarnya menurut waktu dan tempat. Di samping itu disusun suatu standart agar data tersebut adalah valid dan reliable dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, yang pada akhirnya usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat direncakan atas dasar data  empiris yang reliable dan valid tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut agar diingat betapa besar kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat.

Namun demikian suatu keseragaman sistem pengumpulan. Penyusunan dan pengolahan statistik kriminal di Indonesia harus dilakukan secara adaptif dan transparan berdasarkan sumber data valid dan reliable pada instansi tersebut di atas agar pada akhirnya statistik kejahatan tersebut dapat dipercaya dan sah menjadi alat pengukur keadaan kriminalitas di Indonesia.

B A B  III

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TEORITIK

TENTANG

KAUSA KEJAHATAN DI INDONESIA

Usaha untuk melihat perkembangan pemikiran kriminologi di Indonesia lebih merupakan suatu analisis subyektif yang harus dianggap sebagai suatu penjajakan (eksplorasi) saja daripada suatu penelusuran bahan pustaka yang obyektif.

Mengapa “Kausa Kejahatan”.

Dapat digolongkan menjadi tiga bagian besar / mashab tentang kausa kejahatan yang mempengaruhi perkembangan pemikiran teoritik kriminologi, yaitu :

1. mashab klasik, dengan tokohnya Cesare bonesana, Marchese de Beccaria (1738 – 1794), yang kemudian pemikirannya dimodifikasi oleh mashab neo-klasik melalui Code Penal Perancis 1819 (code penal pertama : 1791 dan yang kedua : 1810);

menurut mashab klasik/neoklasik bahwa manusia memiliki kebebasan memilih perilaku (free will) dan selalu bersikap rasional dan hedonistik.

Dengan pendekatan ini kausa kejahatan (dalam arti luas) dilihat sebagai tidak berimbangnya cost/hukuman dan benefit/hasil kejahatan.

Ketidakseimbangan ini perlu diperbaiki melalui sistem peradilan pidana (termasuk sistem pemidanaan) yang akan mengurangi kejahatan.

Caranya melalui studi tentang efektifitas hukum pidana (termasuk efektifitas kerja penegak hukum serta beratnya pidana yang diancamkan dan dijatuhkan).

Oleh karena itu manurut mashab klasik/neoklasik, pemidanaan sebagai cara untuk menanggulangi kejahatan (control of crime) dapat dibenarkan (sebagai pembenaran terhadap hukum pidana dan sistim peradilan pidana yang berlaku di dunia kita sekarang ini).

 2. mashab positivis, dengan pelopornya Cesare Lombroso (1835 – 1909), yang dianggap sebagai awal pemikiran ilmiah kriminologi tentang sebab-musabab kejahatan (crime causation;

menurut mashab ini bahwa perilaku manusia ditentukan sebagian oleh faktor-faktor biologis, tetapi sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia sosial-kultural di mana manusia hidup.

Oleh karena itu maka menurut mashab ini penanggulangan kejahatan bukan hanya melalui penjatuhan pidana saja, melainkan harus dilakukan  dengan menyelesaikan kausa-nya terlebih dahulu.

 3. mashab kritikal (critical criminology), yang dimulai dengan masuknya perpektif interaksionis, misalnya Howard S Becker dengan labeling approach to crime (1963) dan kemudian mengembangkan pendekatan sociology of conflict misalnya oleh Richard Quinney (1970) dan Wiliian J Chambliss & Robert B Seidman (1971).

Pendekatan mashab ini ditujukan pada proses-proses sosial yang mendasari dan membentuk dunia di mana manusia ini hidup. Jumlah kejahatan yang terjadi maupun karakteristik para pelaku kejahatannya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu dirumuskan dan dilaksanakan  (pelaksanaan penegakan hukum).

Bila pendekatan interaksionisme dalam mashab ini mengupas bagaimana proses diberikannya ‘label kejahatan’ dan penjahat oleh masyarakat.

Maka pendekatan konflik menitik beratkan pada aspek ‘kuasa’ (power) dalam perumusan kejahatan, dalam pengertian bahwa mereka yang mempunyai kuasa yang lebih besar akan lebih mudah menentukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingannya sebagai kejahatan, juga akan mampu mempengaruhi pelaksanaan (penegakan) hukum pidana.

Kausa kejahatan (dalam arti yang luas) di sini ada di dalam masyarakat sendiri, oleh karena itu penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan membangun masyarakat yang lebih demokratis  (mengurangi prosses konflik kuasa yang tidak wajar dan mengurangi proses diskriminasi terhadap mereka yang kurang kuasa) dan dengan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar hukum pemula (mengurangi “labeling” yang menimbulkan krisis jati diri dan “secondary deviance”).

Bagaimanakah di Indonesia ?

Pada dasarnya kriminologi di Indonesia  masih bertitik tolak pada pengertian kausa kejahatan dalam arti sempit (dalam arti mashab positivis). Tokoh kriminologi aliran positivis antara lain seperti Bonger cukup mempengaruhi terutama terlihat dalam pengertian kejahatan (yang digambarkan dengan dua lingkaran bertitik pusat satu ‘immoral and illegal dan illegal but not immoral); dan keyakinan akan kuatnya pengaruh lingkungan khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor ekonomi.

Dengan pendekatan differential association-nya Sutherland, maka pengertian faktor pengaruh lingkungan diperluas dengan adanya aspek “proses belajar” dalam berkenalan dengan kejahatan dan pemahaman terhadap kaitan penegakan hukum pidana dalam mempelajari kausa kejahatan.

Kemudian pemikiran Sellin (culture conflict), Merton (anomie), Cohen (deliquent subculture), Cloward dan Ahlin (illegitimate opportunity structure), Matza (deliquency and drift) dll turut juga mempengaruhi pemikiran kriminologi di Indonesia.

Pendekatan tersebut di atas menyebabkan bertumbuhnya pemikiran kriminologi sosiological theories yang menekankan pada social relations bukan pada karakteristik individu (abnormality or individual deviance).

Selanjutnya berkembang pemikiran untuk mencari hubungan antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas didasarkan adanya hubungan negatif (inverse relationship) : bila keadaan ekonomi buruk, maka kejahatan meningkat dan sebaliknya. Serta pendekatan dengan hubungan positif (direct relationship) : kriminalitas sebagai suatu kelanjutan dari kegiatan ekonomi, yang jarang dibicarakan.

Dalam pembahasan tema-tema tersebut di atas, hendaklah perlu diperhatikan juga mengenai analisa statistik kriminal resmi baik dari kepolisian maupun dari Biro Pusat Statistik, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan juga perhitungan tidak resmi (melalui penelitian khusus seperti self-report studies atau victim surveys) sehingga dapat dianalisis penyebaran perilaku menyimpang di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum.

Beberapa kenyataan di masyarakat dewasa ini, menunjukkan adanya tuntutan agar memperberat ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan untuk menekan meningkatnya kejahatan. Keyakinan bahwa ancaman yang berat dan tindakan-tindakan yang tidak membeda-bedakan serta kepastian dalam penyelenggaraan peradilan pidana dapat menanggulangi meningkatnya kriminalitas, di mana hal ini mencerminkan pemikiran mashab klasik yang lebih mengutamakan perbaikan “administration of justice” sebagai upaya penangkalan (deterence) kejahatan. Namun demikian sejak tahun 1960-an telah ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan yaitu sebagai pembinaan narapidana (treatment approach, yang merupakan pemikiran dalam mashab positivis) dalam proses re-integrasi sosial.

Hal tersebut di atas mengindikasikan ambivalensi  pemikiran antara pemidanaan (mashab klasik) dengan pembinaan (mashab positivis)  yang menunjuk pula bahwa   politik kriminal (criminal policy) tentang hal tersebut belumlah jelas.

Perkembangan selanjutnya yang didorong oleh kesadaran dalam kriminologi Indonesia bahwa kausa kejahatan tidak cukup dengan perbuatannya (mashab klasik) dan atau pelakunya (mashab positivis) yaitu berupa pemahaman tentang proses kriminalisasi (the process of defining spesific people and actions as criminals), yang merupakan pemikiran mashab kritikal, ditandai dengan pengkajian literatur tulisan dari Schur (crimes without victims : deviant behaviour and public policy, 1965); Becker (outsiders – studies in the sociology of deviance, 1963); Quinney (the social reality of crime, 1970); Chambliss & Seidman (Law, Order and Power, 1971).

Dalam pendekatan interaksionis ini dicoba untuk dimengerti arti perbuatannya oleh pelaku kejahatan sendiri mulai dari non-criminal self image hingga criminal image yang disebabkan oleh tekanan status degradation ceremony.

Pendekatan ini juga menerangkan timbulnya secondary deviance yaitu suatu keadaan di mana si- pelaku sebagai reaksi terhadap tekanan-tekanan di atas menempatkan dirinya di sekitar suatu “deviant identity” dan karena itu kemudian menjadi seorang residivis. Dengan pendekatan ini diusahakan juga memahami arti dari peristiwa kejahatan itu baik bagi para aprat penegak hukum, bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat tersebut, sehingga kita akan dapat menjelaskan reaksi sosial terhadap kejahatan tersebut.

Pendekatan ketiga mashab tersebut pada realitanya sama-sama dipergunakan dalam masyarakat.

Iklan