MEMBANGUN CITRA POLRI

DENGAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS POLRI DALAM

PENEGAKAN HUKUM

BAB  I

P E N D A H U L U A N

 

Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik merupakan  alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan  pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat yang amat berpengaruh terhadap Citra Polri.

Salah satu hal yang menyebabkan turunnya kewibawaan penegakan hukum apabila ditinjau dari sudut penegaknya adalah kenyataan, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk  atau pluralistis. Ada kecenderungan kuat dari penegak hukum untuk .senantiasa mengusahakan keseragaman dalam penegakan hukum, yang kadang-kadang dilakukan tanpa memperhitungkan variasi-variasi prinsipiel yang merupakan kenyataan. Penegakan hukum di wilayah perkotaan sudah pasti lain dengan yang sifatnya dilakukan di pedesaan. Di wilayah per-kotaan karena sifatnya yang  sangat heterogen kadang-kadang  diperlukan variasi-variasi. Keseragaman memang memudahkan pekerjaan, akan tetapi keseragaman (misalnya dalam wujud kepastian hukum.) belum tentu menghasilkan keadilan. Padahal, keadilan merupakan inti penegakan hukum yang berwibawa (termasuk kewibawaan para penegaknya).

Kecenderungan lain yang tampak dalam kenyataan adalah, bahwa para penegak hukum lebih mementingkan kedudukan daripada peranannya. Kenyataan demikian menimbulkan kesulitan-kesulitan besar untuk menegakan hukum yang adil secara terpadu. Tekanan pada kedudukan disandang oleh para penegak hukum. Konsekuensinya adalah  pengaruh dan persepsi negatif (dari warga masyarakat terhadap pola perilaku penegak hukum).

Gambaran tentang keterpurukan citra Polisi, seakan membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehari-hari. Sebuah analisis dari seorang pakar kriminologi Amerika Serikat, Sutherland, dalam bukunya berjudul “Criminal Homicide, A Study of Culture and Conflict”  yang diterbitkan tahun1960 di California, membahas berbagai kasus perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama polisi. Menurut Suttherland, tugas dan pekerjaan polisi sehari-hari terlampau sering bergaul dengan dunia kejahatan dan pejahat, sehingga secara tidak disadari polisi menjadi sangat akrab dan tak asing lagi dengan kejahatan. Dampak negatif yang sering tak mengerti adalah polisi telah berada dalam lintasan kritis, seakan-akan ia tengah berdiri pada sebuah perbatasan yang sangat rawan antara tugasnya sebagai penegak hukum dan terhadap kejahatan yang tengah ditanganinya. Sekurang-kurangnya ada empat hal yang mempengaruhi mengapa oknum penegak hukum seperti polisi berperilaku menyimpang, yakni: (1) adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada dirinya; (2) kurangnya perasaan bersalah; (3) keberanian mengambil resiko; dan (4) sulitnya untuk mendapatkan keteladanan dari lingkungannya.[1]

Perilaku menyimpang yang demikian itu secara tidak langsung menggambarkan bahwa administrasi peradilan pidana serta perilaku para penyelenggaranya belum menunjukkan hasil yang maksimal yang diharapkan. Bahkan, sebaliknya penyelenggaraan peradilan pidana secara potensial menampakkan aspek-aspek yang bersifat kriminogen. Steven Box dalam tulisannya yang berjudul Power, Crime and Mystication mengidentifikasi bermacam-macam bentuk kebrutalan (kejahatan) polisi dalam proses penyelesaian perkara pidana antara lain: (1) membunuh atau menyiksa tersangka; (2) mengancam, menahan, mengintimidasi dan membuat “catatan hitam” bagi orang-orang yang tidak bersalah, dan (3) melakukan korupsi, antara lain dengan cara menerima suap supaya tidak melakukan atau menjalankan hukum, dan memalsukan data atau fakta atau keterangan dan menghentikan pengusutan perkara pidana baik secara langsung atau tidak langsung guna mendapatkan sesuatu keuntungan.[2]

Senada dengan Steven Box, dalam buku pedoman pelatihan untuk anggota Polri disebutkan pula, bahwa tindakan menutup-nutupi kejahatan dan melakukan korupsi dan menerima suap, tidak saja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, tetapi juga berarti melakukan tindakan melanggar hukum. Dengan demikian, ketika warga masyarakat mengetahui tindakan polisi yang melanggar hukum tersebut akan melihat polisi sebagai pelanggar hukum dan bukan sebagai penegak hukum. [3]

Perilaku polisi yang mengarah kepada perbuatan jahat dalam menjalankan tugasnya itu setidak-tidaknya merupakan tindakan pelanggaran etika jabatan. Menurut Abdul Wahid, tindakan yang demikian itu sebagai akibat dari kondisi psikologis atau kepribadian yang sedang dikolonisasi oleh ideologi Machiavelis yang dipopulerkan melalui prinsip “serba menghalalkan segala cara”. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa kebenaran yang berada di depan mata dan  sebagai manifestasi kewajiban untuk ditegakkan, direkayasa dan dianggap sebagai penghalang cita-cita. Sementara itu, kenaifan, kebejatan dan kejahatan dianggap sebagai terobosan logis untuk memperkaya diri, membangun kejayaan atau menarik kedudukan yang terhormat di mata publik. [4]

Orientasi penegakan hukum yang demikian itu, menurut Satjipto Rahardjo, dapat saja didorong masuk jalur lambat, dan dalam keadaan yang serba lambat seperti itu memberikan ruang yang luas untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok dan sekaligus menjadi lahan bisnis yang subur bagi kalangan tertentu. Keadaan seperti itu tak mustahil memunculkan pertanyaan dari masyarakat, bahwa apakah hukum kita ini memang diarahkan untuk menghasilkan keadilan ataukah sedang bekerja untuk menutup-nutupi sesuatu (cover-up)?. [5]

Gambaran yang dikemukakan di atas bukan mau menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan yang dijalankan oleh polisi adalah buruk, melainkan hanyalah sekedar mengingatkan bahwa praktik- praktik “kotor” seperti itu selalu saja ada dalam lingkaran pekerjaan polisi. Oleh sebab itu, adalah suatu kebohongan belaka bila Polri kemudian menilai dirinya sebagai institusi yang tak bercacat dan selalu berhasil dalam segala gerak langkahnya. Begitu pula adalah tidak terlalu benar apabila kita menilai bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dan diandalkan oleh Polri, karena seakan-akan Polri selama ini hanya berdiam diri saja. [6] Jend. Pol. (Purn) Kunarto mengingatkan pula, bahwa tindakan, perbuatan, karya, hasil kerja polisi yang baik itu masih sangat besar ketimbang yang bernilai negatif. Bukti dari pernyataan itu adalah bahwa pembangunan yang berhasil dijalankan  dewasa ini mustahil dapat dicapai tanpa kondisi aman, dan yang menjadi pilar utama dari kondisi aman tersebut adalah Polri. [7]

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  Penilaian seperti di atas memberikan makna yang sebenarnya tentang apa yang secara faktual telah dilakukan Polisi, tidak sekedar mengerti landasan normatif tugas mereka. Dengan demikian kualitas citra Polri amat ditentukan oleh evaluasi masyarakat terhadap kinerja Polri di lapangan. Kualitas citra Polri sebagaimana diuraikan di atas sangat dipengaruhi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sehari-hari.

BAB II

PERMASALAHAN

Uraian yang dipaparkan dalam latar belakang tersebut telah menunjukkan gambaran yang relatif lengkap mengenai kemerosotan citra Polri dalam penaggulangan tindak pidana, termasuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan raya. Dengan demikian, fokus utama dari kajian ini adalah terletak pada bagaimana membangun citra Polri di mata masyarakat. Bertolak dari fokus kajian yang demikian itu, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam studi adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Membangun Citra Polri Dengan Transparansi Dan Akuntabilitas Polri Dalam Penegakan Hukum?

BAB III

PEMBAHASAN

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Citra Polri di mata masyarakat juga dapat diperbaiki dengan melaksanakan praktik penegakan hukum secara transparan dan akuntabilitas. Di dalam Rencana Strategis Polri  (Renstra Polri)  secara tegas dinyatakan, bahwa strategi yang dipandang tepat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah dengan mengupayakan trans-paransi dan akuntabilitas dalam melakukan penegakan hukum. Transparansi penegakan hukum tersebut berorientasi pada masalah keterbukaan (openness), kepercayaan (trust), menghargai keragaman dan perbedaan (diversity), serta tidak diskri-minatif. Sedangkan, masalah akuntabilitas (accountable) Polri dalam melakukan penegakan hukum berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jalurnya secara logis (traceable), dan dapat diaudit dan diperbaiki (auditable) mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.[8]

Berbagai upaya yang telah diprogramkan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, antara lain: (1) menggalang komitmen Polri di semua tingkatan untuk menjalankan tugas  dan wewenangnya secara transparan, akuntabel dan profesional. Penegasan komitmen tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk kontrak sosial (social contract) antara Polri dengan publik; (2) membuat laporan kinerja (“rapor”) yang disampaikan secara rutin kepada lembaga publik (DPRD); (3) membuat open house secara rutin agar warga masyarakat dapat memberikan masukan demi perbaikan kinerja dan cara kerja Polri; (4) memenuhi laporan kekayaan pejabat Polri ke KPKN; (5) membuat sistem pengaduan (complaint management) yang baik dapat diakses, menciptakan sistem komunikasi secara efektif dengan warga, membuat komisi kepolisian di tingkat daerah dan lain sebagainya. [9]

Persoalan krusial yang cenderung memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum pada umumnya (termasuk Polri) adalah adanya kesan seolah-olah Polri bertindak diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum. Salah satu indikator yang sering dipakai oleh warga masyarakat untuk menilai tindakan diskriminatif aparat penegak hukum adalah tentang perlakuan terhadap warga masyarakat biasa dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan (power) yang diduga melakukan tindak kriminal. Warga masyarakat sering mempertanyakan, mengapa orang-orang yang memiliki  power  yang besar itu begitu sulit dijamah oleh hukum, sementara orang-orang kecil yang melakukan tindak kejahatan akan dengan mudah digelandang ke hadapan penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya?

Selain itu, adanya kewenangan yang demikian besar bagi Polri untuk melakukan diskresi juga dapat menjadi bumerang bagi Polri untuk tidak dipercaya oleh masyarakat. Situasi ketidakpercayaan itu bisa muncul andaikata tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari pihak Polri itu sendiri. Apalagi kalau kewenangan tersebut justru dimanfaatkan untuk menutup-nutupi kasus-kasus kriminal pelanggaran lalu lintas tertentu demi melindungi orang atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, masyarakat juga berhak tahu mengapa dalam kasus kriminal atau pelanggaran tersebut dilakukan diskresi dan kalau perlu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menelusuri kebenaran dari diskresi tersebut.

Tidak bisa diingkari bahwa penggunaan kekuasaan secara diskresi seperti itu memiliki kecenderungan yang sangat kuat dan peka dari penilaian-penilaian dan prasangka-prasangka yang negatif terhadap kepolisian. Oleh karena diskresi yang dilakukan oleh Polri itu lebih mengandalkan pertimbangan dan keputusan pribadi, maka tak mustahil akan muncul pertanyaan tentang apakah diskresi yang diambil itu tergolong “sah” atau “legitimate”, ataukah tergolong diskresi yang “tidak adil” dan “diskriminatif”. [10]

  Sekalipun ada nada-nada sumbang yang meragukan praktik-praktik diskresi yang dilakukan oleh Polri, namun Satjipto Rahardjo mengingatkan, bahwa oleh karena hukum itu dirumuskan secara umum dan abstrak sementara pemolisian bukanlah pekerjaan yang abstrak, sehingga wajar bila Polri kemudian diberi kewenangan untuk membuat penafsiran dan pilihan-pilihan hukum  in optima forma. Salah satu institusi untuk mewadahi perilaku memilih tersebut adalah kekuasaan untuk melakukan diskresi (discrecionary power). [11] Namun, langkah yang ditempuh oleh Polri tersebut harus ditunjang oleh adanya transparansi dan akuntabilitas agar tidak menyimpang menjadi sesuatu yang “tidak adil” atau diskriminatif.

BAB IV

PENUTUP

1.     Kesimpulan

Pentingnya akuntabilitas polisi dalam negara demokrasi telah disepakati para pakar dalam berbagai tulisan mereka sebagaimana dinyatakan oleh Bent,A.E. (1974) dalam tulisannya berjudul Police Accountability: Dilemmas of democratic control dalam buku The Politics of Law Enforcement:  …….It has long been argued that, without proper and adequate accountability mechanism in place, the police may be used as an arm of opression by the state, or may behave antisocially and illegally for their own ends….. ( …tanpa adanya mekanisme akuntabilitas, polisi dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan penindasan, atau berperilaku anti sosial dan ilegal untuk tujuan polisi sendiri…).

Akuntabilitas kepolisian meliputi dua aspek yaitu pertama, kegiatan operasional dan pelayanan kepolisian. Masyarakat menuntut agar layanan kepolisian diberikan secara efektif dan sumberdaya yang dialokasikan kepada kepolisian digunakan secara efisien.  Kedua, perilaku anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas. Masyarakat menuntut agar anggota kepolisian berperilaku baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perilaku anggota polisi sangat penting bagi warga yang berhubungan dengan polisi terutama warga yang tergolong kelompok rentan seperti para manula, warga miskin, dan perempuan. Akuntabilitas disini bukan saja menuntut agar polisi bertindak sesuai hukum, tetapi juga agar polisi memperlakukan warga secara manusiawi. [12]

Akuntabilitas kepolisian pada umumnya didasarkan pada keinginan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian, untuk melindungi hak-hak dan kebebasan masyarakat, agar polisi bekerja sesuai ketentuan hukum, dan bahwa terdapat pengawasan terhadap kegiatan kepolisian.

Transparansi dan akuntabilitas Polri dimasa lalu dapat dikatakan rendah yang antara lain disebabkan ketiadaan keterbukaan, masyarakat umum kurang mendapat informasi tentang penanganan berbagai kegiatan kepolisian dan penanganan atas laporan/keluhan masyarakat. Hal ini terutama disebabkan situasi politik pada waktu yang lalu.

Adanya  transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam peningkatan hubungan Polri dengan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan Polri. Hubungan polisi dengan masyarakat yang positif didasarkan pada kepercayaan (trust) akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Oleh sebab itu dalam rangka Reformasi Polri maka  pembangunan sistim akuntabilitas dan pembentukan lembaga pengawasan eksternal ( civilian oversight ) merupakan agenda yang penting.

2      Saran

Kunci penegakan hukum yang adil dan kewibawaannya, untuk Indonesia khususnya adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya, hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Apabila sikap tindaknya hukumnya juga kurang baik (walaupun, misalnya, perundang-undangannya sudah cukup lengkap dan baik). Sebaliknya, apabila sikap tindak petugas atau penegak hukum dianggap adil, maka dengan sendirinya juga berkembang suatu persepsi bahwa hukumnya sudah cukup baik (dan benar).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anton Tabah,  Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

Bruce, David and Neild, Rachel, The Police that we Want: A handbook for oversight of police in South Africa, (2005

Erlyn Indarti Erlyn Indarti, Diskresi Polisi. Semarang: Lembaga Penerbit Undip, 2000

Stevan Box., “Police Crime” dalam Power, Crime and Mystification. London & New York: Tavistok Publications, 1983

Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri, Jakarta: 2006

Abdul Wahid. Modus-Modus kejahatan Modern. Bandung: PT. Tarsito, 1993

JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL

Jend. Pol. (Purn) Kunarto, “Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Agar Tugas dan Tanggung Jawab Polisi Tidak Menjurus Kepada Tindakan Negatip”,  Makalah Seminar Nasional Polisi II tentang Pertanggungjawaban Polisi,  Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip di Semarang pada 15 Juli 1996

AKBP. Drs. A. Kamil Razak, M.H.,dalam artikelnya berjudul “Profesionalisme, Perwujudan Paradigma Baru Polri”, Harian Pikiran Rakyat, 3 Juli 2006

Satjipto Rahardjo dalam Karolus Medan dan Frans J. Rengka (Ed),  Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003

Satjipto Rahardjo, “Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan dengan Tugasnya: Penjelajahan terhadap Peta Permasalahan”,  Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia II,  diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, 15 Juli 1995

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri),

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategis Polri Menuju 2005-2025.


[1] (kf. Anton Tabah,  Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, halaman 151-153).

[2] Stevan Box., “Police Crime” dalam Power, Crime and Mystification. London & New York: Tavistok Publications, 1983, halaman 81-82

[3] Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri, Jakarta: 2006, halaman 71

[4] Abdul Wahid. Modus-Modus kejahatan Modern. Bandung: PT. Tarsito, 1993, halaman 34.

[5] Satjipto Rahardjo dalam Karolus Medan dan Frans J. Rengka (Ed),  Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003, halaman 173-177 & 168-172

[6] Pandangan yang demikian sebagaimana diungkapkan pula oleh AKBP. Drs. A. Kamil Razak, M.H.,dalam artikelnya berjudul “Profesionalisme, Perwujudan Paradigma Baru Polri”, Harian Pikiran Rakyat, 3 Juli 2006

[7] Jend. Pol. (Purn) Kunarto, “Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Agar Tugas dan Tanggung Jawab Polisi Tidak Menjurus Kepada Tindakan Negatip”,  Makalah Seminar Nasional Polisi II tentang Pertanggungjawaban Polisi,  Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip di Semarang pada 15 Juli 1996, halaman 7

[8] Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri), halaman 11.

[9]. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategis Polri Menuju 2005-2025.

[10]. Erlyn Indarti Erlyn Indarti, Diskresi Polisi. Semarang: Lembaga Penerbit Undip, 2000, halaman 61

[11]. Satjipto Rahardjo, “Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan dengan Tugasnya: Penjelajahan terhadap Peta Permasalahan”,  Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia II,  diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, 15 Juli 1995, halaman 9-10

[12] Bruce, David and Neild, Rachel, The Police that we Want: A handbook for oversight of police in South Africa, (2005), hal. 6

Iklan