KEWENANGAN DPD

(Kompas, hal. 5 , 28 Maret 2013 )

Mahkamah Konstitusi mengembalikan tiga kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi, yaitu mengusulkan rancangan undang-undang, turut membahas RUU, dan menyusun Program Legislasi Nasional. Ini sama dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kewenangan DPD tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 22 D), tetapi direduksi di dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.Rabu (27/3/2013), Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi sejumlah pasal UU No 27/2009 yang diajukan DPD yang diwakili Ketua DPD Irman Gusman serta dua Wakil Ketua DPD, yaitu La Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Sidang pembacaan putusan dipimpin Ketua MK Mahfud MD.

Dalam pertimbangannya, Ha­kim Konstitusi Hamdan Zoelva mengungkapkan, Pasal 22 D Ayat (1) dan (2) UUD1945 tegas memberikan kewenangan legislasi ke- pada DPD. DPD berwenang me ngajukan dan ikut membahas RUU yang terkait dengan otono- mi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengungkapkan, Pasal 22 D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPD dapat mengajukan RUU ke DPR “Kata ‘dapat’ tersebut bisa di- maknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 yang menya­takan Presiden berhak mengaju­kan RUU kepada DPR Dengan demikian, DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden,” ujar AkiL

MK juga mengamini hak dan kewenangan DPD yang sama de­ngan DPR dan Presiden dalam membahas RUU sejak pemba- hasan pada tingkat porta ma oleh Komisi atau Panitia Khusus DPR Hak dan kewenangan itu, antara lain, menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan dan membahas daftar inventarisasi masalah, serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan tingkat satu DPD juga menyampaikan pendapat pada pembahasan ting- kat dua dalam Rapat Paripurna DPR sampai tahap sebelum persetujuan.

Tak beri persetujuan

Meski demikian, MK tetap berpegang pada Pasal 20 Ayat (2) UUD1945 bahwa DPD tidak ikut memberikan persetujuan terhadap RUU untuk menjadi UU. Pasal 20 Ayat (2) hanya menyebutkan bahwa persetujuan dilakukan oleh Presiden dan DPR Menyusul putusan MK tersebut, Irman mengatakan akan segera menggelar pertemuan kon- sultasi dengan pimpinan DPR dan Presiden Susilo Rambang Yudhoyono. Pertemuan tersebut untuk membahas tindak lanjut dan konsekuensi putusan MK.

Kuasa hukum DPD, Todung Mulya Lubis, mengatakan, putus­an MK telah meluruskan kembali makna Pasal 22 D UUD 1945 yang memang memberikan hak konstitusional kepada DPD membahas UU dari awal hingga akhir. Ke depan, proses legislasi tak lagi dimonopoli DPR

Ketua Litigasi DPD I Wayan Sudirta meminta DPR tidak lagi melecehkan putusan MK. Sebelumnya, DPR tidak mengindahkan putusan MK mengenai domisili calon anggota DPD yang tak boleh dari luar provinsi.

Sebelum uji materi :

DPD tidak memiliki kewenangan unutk ikut dalam program leislasi Nasional, pembahasan RUU di bidang tertentu tidak mengikutsertakan DPD

Setelah Uji materi :

DPD memiliki kewenangan ikut serta mengajukan dan membahsa program legislasi nasional terkait ;

perimbangan keuangan pusat daerah, otonomi daerah, pembentukan,pemekaran dan penggabungan daerah, penggelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi lain, Kedudukan DPD setara dengan DPR dan presiden, RUU dibahas oleh tiga lembaga, bukan dua lembaga.

Iklan