FILSAFAT DAN ETIKA KEPOLISIAN

 

Kata kunci filsafat adalah AMAN, yang meliputi security, surety, safety dan peace.

Mengapa kita mempelajari Filsafat : agar kita lebih “bijaksana” yaitu tindakan yang kita lakukan mengutamakan orang banyak. Untuk memperoleh kebenaran hakiki, membentuk manusia bijaksana dan meningkatkan kebahagiaan manusia.

Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yang juga diambil dari bahasa Yunani; philosophia. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata (philia = persahabatan, cinta dsb.) dan (sophia = “kebijaksanaan”). Sehingga arti harafiahnya adalah seorang “pencinta kebijaksanaan

Etika : ilmu yang berkaitan dengan kebaikan dan buruk, tidak melanggar hukum, agama, adat istiadat.

Tokoh utama filsafat antara lain Plato, Immanuel Kant, Karl Heinrich Marx,

Pembidangan dalam filsafat yang menyangkut tema tertentu antara lain : Metafisika mengkaji hakikat segala yang ada. Dalam bidang ini, hakikat yang ada dan keberadaan (eksistensi) secara umum dikaji secara khusus dalam Ontologi. Adapun hakikat manusia dan alam semesta dibahas dalam Kosmologi. Epistemologi mengkaji tentang hakikat dan wilayah pengetahuan (episteme secara harafiah berarti “pengetahuan”). Epistemologi membahas berbagai hal tentang pengetahuan seperti batas, sumber, serta kebenaran suatu pengetahuan. Aksiologi membahas masalah nilai atau norma yang berlaku pada kehidupan manusia. Dari aksiologi lahirlah dua cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia: etika dan estetika. Etika, atau filsafat moral, membahas tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak dan mempertanyakan bagaimana kebenaran dari dasar tindakan itu dapat diketahui. Beberapa topik yang dibahas di sini adalah soal kebaikan, kebenaran, tanggung jawab, suara hati, dan sebagainya. Estetika membahas mengenai keindahan dan implikasinya pada kehidupan. Dari estetika lahirlah berbagai macam teori mengenai kesenian atau aspek seni dari berbagai macam hasil budaya.

TEORI ETIKA, terdiri dari

HEDONISME

Doktrin etika yang mengajarkan bahwa hal terbaik bagi manusia adalah mengusahakan “kesenangan” (Hedone), menurut Aristipos, yang sungguh baik bagi manusia adalah kesenangan. Kesenangan itu bersifat badani belaka, karena hakikatnya tidak lain dari pada gerak dalam badan. Sedangkan menurut Epikuros (341 – 270 s.M.) Kesenangan adalah tujuan hidup manusia. Menurut kodratnya setiap manusia mencari kesenangan. Kesenangan yang dimaksud bukanlah kesenangan inderawi, tetapi kebebasan dari rasa nyeri dalam tubuh kita dan kebebasan dari keresahan dalam jiwa.

EUDEMONISME

Menurut Aristoteles (384 – 322): Bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan akhir yang disebut kebahagiaan. Tetapi apa itu kebahagiaan?, Manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara baik kegiatan-kegiatan rasionalnya dengan disertai keutamaan.

UTILITARISME

Anggapan bahwa klasifikasi kejahatan harus didasarkan atas kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap  terhadap para korban dan masyarakat. Menurut kodratnya manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika manusia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Karena menurut kodratnya tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan semua orang. Moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. (The greatest happiness of the greatest number)

DEONTOLOGI

Adalah konsep moral yang menitik beratkan pada kewajiban. Konsep ini menyiratkan adanya pembedaan di antara sekian kewajiban yang hadir bersamaan. Satu persoalan kadang terlihat baik dari satu sudut pandang tetapi buruk dari sudut pandang yang lain. Penilaian baik dan buruk tidak semata-mata bertolak dari nilai kebaikan dan keburukan begitu saja. Baik dan buruk dinilai berdasarkan konteks terjadinya suatu perbuatan. Bisa saja perbuatan A benar berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diterima oleh masyarakat, tetapi konteksnya menyebabkan perbuatan itu terlihat buruk dan berdampak negative manakala dilakukan.

Deontologi berasal dari kata Yunani, deon yang berarti “sesuatu yang harus” (David McNaughton). Teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant (1724 – 1804). Tulisan-tulisan Kant tentang moral dapat ditemukan dalam karya-karyanya, antara lain Groundwork of the Metaphisics of Moral (1785), Critique of Practical Reason (1788), dan The Metaphisycs of moral (1797). Menurut Kant, yang bisa disebut baik dalam arti yang sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik. Hal-hal yang lain seperti kekayaan, intelegensia, kesehatan, kekuasaan dan sebagainya disebut sebagai kebaikan yang terbatas, yang baru memiliki arti manakala ia dipakai oleh kehendak baik manusia (Bertens, 254). Kant menolak pandangan moral kaum utilitarianism yang mengedapankan tujuan yang ingin dicapai sebagai landasan moral dari suatu perbuatan. Bagi Kant, suatu perbuatan dinilai baik manakala dilakukan atas dasar kewajiban, yang disebutnya sebagai perbuatan berdasarkan legalitas, tidak penting untuk tujuan apa perbuatan itu dilakukan. Ajaran ini menekankan bahwa seharusnya kita melakukan “kewajiban” karena itu merupakan “kewajiban” kita, dan untuk itu alasan (reason) tidak diperlukan sehingga perbuatan itu dilakukan.

APAKAH ETIKA ITU ?

Etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar, atau apa yang paling tepat, dalam suatu situasi tertentu; memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi.

Kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos atau taetha yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan atau adat istiadat. Oleh filsuf Yunani, Aristoteles, etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan dan suara hati.

Kata yang agak dekat dengan pengertian etika adalah moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan cara hidup. Secara etimologi, kata etika (bahasa Yunani) sama dengan arti kata moral (bahasa Latin), yaitu adat istiadat mengenai baik-buruk suatu perbuatan.

Etika juga diartikan pula sebagai filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan-tindakan baik ataupun buruk manusia di dalam mencapai kebahagiaannya. Apa yang dibicarakan di dalam etika adalah tindakan manusia, yaitu tentang kualitas baik (yang seyogyanya dilakukan) atau buruk (yang seyogyanya dihindari) atau nilai-nilai tindakan manusia untuk mencapai kebahagiaan serta tentang kearifannya dalam bertindak.

Tetapi sebenarnya moral dan etika adalah tidak sama. Kata moral lebih mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasional, kritis dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika menuntun seseorang untuk memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu. Dalam artian ini, etika dapat disebut filsafat moral. Etika dipakai untuk yang lebih umum/ konseptual/ prinsipal. Dan moral dipakai untuk yang lebih khusus/ spesifik. Jadi etika adalah prinsip-prinsip moral. Contohnya etika berbicara tentang prinsip kesetiaan, berdasarkan prinsip itu, moral berbicara tentang perceraian. Ada moral yang membolehkan dan ada yang menentang perceraian, tetapi prinsipnya sama.

Etika dan Etiket

Etika (ethics) berarti moral sedangkan etiket (etiquette) berarti sopan santun.

Persamaan antara etika dengan etiket yaitu: Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai hanya mengenai manusia, tidak mengenai binatang karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket. Kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yag harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Adapun perbedaannya adalah :

Etiket menyangkut cara melakukan suatu perbuatan. Etiket menunjukkan cara yang tepat artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Etika tidak terbatas pada cara melakukan suatu perbuatan, justru etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etika lebih absolut. Perintah seperti “jangan berbohong”, “jangan mencuri” merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar.

Etiket hanya memadang manusia dari segi lahiriah saja sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Penipu dapat saja bertutur kata dengan lembut, berarti memegang etiket, namun itu dilakukan untuk menipu, berarti mempunyai etika tidak baik. Orang munafik biasanya selalu mempunyai etiket yang baik namun etikanya selalu tidak baik karena apa yang ada di dalam berbeda dengan apa yang dikeluarkan.

Etika dan Moral

Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran moral mengajarkan bagaimana orang harus hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematik terhadap anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban manusia.

Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai dan ajaran moral. Etika merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai 5 ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif (tidak sekadar melaporkan pandangan moral melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya).

Pluralisme moral diperlukan karena: Pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah budaya dan agama yang hidup berdampingan. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional. Berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup.

Etika dan Moralitas

Etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang mereflesikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai lima ciri khas yaitu rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif.

Rasional berarti mendasarkan diri pada rasio atau nalar, pada argumentasi yang bersedia untuk dipersoalkan tanpa perkecualian; Kritis berarti filsafat ingin mengerti sebuah masalah sampai ke akar-akarnya, tidak puas dengan pengertian dangkal; Sistematis artinya membahas langkah demi langkah; Normatif menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya.

Etika dan Agama

Etika tidak dapat menggantikan agama. Agama merupakan hal yang tepat untuk memberikan orientasi moral. Pemeluk agama menemukan orientasi dasar kehidupan dalam agamanya. Akan tetapi agama itu memerlukan ketrampilan etika agar dapat memberikan orientasi, bukan sekadar indoktrinasi. Hal ini disebabkan empat alasan sebagai berikut:

1.    Orang agama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. Ia tidak puas mendengar bahwa Tuhan memerintahkan sesuatu, tetapi ia juga ingin mengerti mengapa Tuhan memerintahkannya. Etika dapat membantu menggali rasionalitas agama.

2.    Seringkali ajaran moral yang termuat dalam wahyu mengizinkan interpretasi yang saling berbeda dan bahkan bertentangan.

3.    Karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat maka agama menghadapi masalah moral yang secara langsung tidak disinggung-singgung dalam wahyu. Misalnya bayi tabung, reproduksi manusia dengan gen yang sama.

4.    Adanya perbedaan antara etika dan ajaran moral. Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional semata-mata sedangkan agama pada wahyunya sendiri. Oleh karena itu ajaran agama hanya terbuka pada mereka yang mengakuinya sedangkan etika terbuka bagi setiap orang dari semua agama dan pandangan dunia.

Etika dan Budaya

Dalam setiap gerak manusia baik secara individu ataupun kelompok dalam hajat hidupnya senantiasa memiliki gagasan atau sistem ide, perilaku atau sistem sosial dan hasil karya atau budaya fisik. Selama semua dipergunakan dalam memenuhi hidupnya dan diperoleh dengan cara belajar terus menerus berarti mereka berbudaya. Pada tataran sistem ide merupakan suatu komplek gagasan yang memang sangat abstrak, namun dapat diketahui oleh orang dengan cara berdialog. Adapun wujudnya berupa adat -istiadat, etika, norma, aturan, undang-undang, hukum. Benang merah yang menyambung antara etika dan budaya sebenarnya terletak pada ruang sistem ide ini. Karena beragam nilai sumbernya memang dari gagasan yang dalam hal ini adalah sistem ide. Semua ini bisa mengendalikan sistem social atau perilaku manusia dalam hidupnya. Berarti bisa diungkapkan apabila manusia itu memiliki suatu etika sudah barang tentu manusia itu berbudaya demikian sebaliknya. Dari uraian itu tampak jelas keterkaitan antara budaya dengan etika, bahwa kebudayan secara utuh merupakan induk munculnya berbagai macam pranata yang dalam hal ini harus dijadikan milik diri manusia dalam rangka hidup bermasyarakat sesuai dengan masing -masing pendukungnya.

APA HATI NURANI ?

Hati Nurani adalah kesadaran akan kewajiban berhadapan dengan sistuasi konkret yang saya hadapi kini dan disini. Berkaitan dengan adanya kesadaran (conscientia = bersama dengan, turut mengetahui) tentang perbuatan dan tentang pelaku (diri sendiri). Semacam instansi dalam batin kita, yang menilai dari segi moral perbuatan-perbuatan yang kita lakukan.

Semacam instansi dalam batin kita, yang menilai dari segi moral perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kesanggupan manusia mengenal dirinya (berefleksi) penggandaan sejenis dalam melihat realita dalam posisi subyek sekaligus obyek.

Hakikat-hakikat Hati Nurani

1.    Penghayatan atas yang baik dan yang buruk di dalam tingkah laku yang konkret.
Hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia dalam situasi konkret.

2.    Kekuatan Hati Melebihi Kekuatan Pikiran, Akal manusia sungguh sangat liberal dan radikal mampu menembus ruang dan waktu mengembara dari khayal ke khayal, mampu berfikir untuk berkreasi dan berinovasi, membuat aturan-aturan untuk dirinya dan sesamanya, bahkan dengan akal itu pula manusia dapat berbuat sangat kejam, melanggar norma-norma yang dapat merusak sistem kehidupan.

3.    Pemberi Peringatan yang Paling Halus.

       Hati nurani itu penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan kebenaran yang hakiki. Dengan demikian kenapa hati nurani ini tidak kita jadikan sebagai salah satu pertimbangan yang mendasar didalam pengambilan suatu keputusan terhadap apa yang akan kita kerjakan. Suatu philosofi yang mendasarkan bahwa seseorang jika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya, maka dia akan dihantui oleh kesalahan-kesalahan. tersebut.

4.    Hati nurani merupakan martabat terdalam diri manusia.

       Hati nurani diberikan secara langsung oleh Sang Pencipta kepada manusia. Anugrah inilah yang mampu membantu manusia dalam membedakan suatu hal yang baik dan yang buruk. Hati nurani inilah yang memberikan dorongan bagi manusia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Karenanya apabila kita tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh hati nurani, maka hal itu sama dengan mengkhianati martabat terdalam yang ada pada diri kita serta menghancurkan integritas pribadi kita sebagai manusia.

5.    Hati nurani tempat kesadaran manusia untuk merefleksikan diri.

Kesadaran inilah yang mampu membedakan manusia dengan mahluk ciptaan Tuhan lainnya. Hati nurani inilah yang menuntut manusia untuk melakukan perbuatan yang bersifat moral (baik dan buruk).

6.    Bersifat retrospektif dan prospektif.

Hati nurani retrospektif memberikan penilaian terhadap perbuatan-perbuatan yang telah berlangsung di masa lampau. Hati nurani retrospektif mampu mencela dan menuduh apabila perbuatan yang dilakukan manusia tergolong amoral (perbuatan yang buruk), memberikan kepuasan apabila perbuatan yang dilakukan terpuji dan dianggap baik. Dengan demikian hati nurani dapat dianggap sebagai badan kehakiman dalam batin manusia mengenai perbuatan yang telah berlangsung.

7.    Hati nurani juga berkaitan dengan personal dan adipersonal manusia.

       Hati nurani personal berkaitan dengan pribadi yang bersangkutan. Hati nurani ini akan berkembang seiring dengan perkembangan seluruh kepribadian manusia, dan hanya memberikan penilaian atas perbuatannya sendiri. Sedangkan pada aspek adipersonal hati nurani mempunyai suatu aspek transenden yang artinya melebihi pribadi kita. Bagi umat beragama hati nurani adipersonal berkaitan dengan dimensi religius.

8.    Pegangan menuju keputusan yang baik dan benar.

Dalam setiap pertimbangan yang kita miliki dan dalam melakukan atau memutuskan sesuatu selalu dipengaruhi oleh logika dan hati nurani.

9.    Hati nurani makin lama makin terasa dan memiliki peranan

Seiring perkembangan zaman, terjadi pula banyak perubahan dalam tatanan masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan di bidang tata moral masyarakat. Dalam kehidupan moral sehari-hari, peranan hati nurani makin lama makin memiliki peranan. Jika dalam masyarakat tidak ada lagi konsensus mengenai norma moral, dan jika kesadaran bersama akan patokan menjadi kabur, maka perbuatan seringkali tergantung pada keyakinan pribadi dan pada hati nurani. Agar mampu mengambil keputusan yang baik dan benar, seseorang harus memiliki hati nurani yang dewasa dan matang.

10. Hati nurani yang luhur dapat membuat manusia melakukan hal besar, dan di sisi lain, hati nurani yang tersesat dapat membuat manusia melakukan hal yang sama sekali tidak berperikemanusiaan.

11.  Pengendali Hidup Manusia

Institusi pengendali hidup manusia sebenarnya tidak satu perkara atau hal, melainkan banyak hal, diantara pengendali itu ada yang saling menguatkan, ada yang saling merobohkan. Pengendali hidup manusia adalah kebutuhan jasmaniah, kondisi alam lingkungannya, peradaban dimana ia dilahirkan, akal fikirannya, perasaannya, keyakinannya, situasi politik dan sosialnya, serta hati nuraninya. Hati nurani merupakan tempat keberadaan nilai-nilai yang bersifat fitrah. Hati nurani merupakan kekuatan pendorong bagi manusia untuk selalu rindu pada kebenaran. Sehingga apabila kehidupan sosial kita dibangun di atas hati nurani, maka kehidupan sosial kita akan aman damai.

12. Kebaikan ini akan terasa mudah apabila kita sering mengikuti hati nurani dalam berbicara dan bertindak. Hati nurani cenderung kepada kebaikan. Kebaikan ini akan terasa mudah apabila kita sering mengikuti hati nurani dalam berbicara dan bertindak.

PEMBINAAN HATI NURANI

Hati nurani butuh penyegaran, didikan, latihan, rekreasi, reorientasi, penanaman paradigma. Hati nurani merupakan pemberian Sang Pencipta yang perlu dibina. Pembinaan ini ada yang halus dan jitu, ada yang kuran tepat dan longgar, serta ada pula yang tumpul. Hati nurani yang tumpul biasanya disebabkan adanya salah didikan yang ditanamkan sejak kecil. Keadaan hati nurani (longgar, tumpul, maupun jitu), semuanya bergantung pada pendidikan lingkungan. Karenanya dibutuhkan suatu pembinaan terhadap hati nurani agar moral manusia tetap terjaga.

Kesadaran manusia dalam bertindak dan merfleksikan apa yang telah dilakukan sangat dipengaruhi oleh hati nurani. Hati nurani inilah yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan moral (baik atau buruk), serta melakukan penilaian terhadap sikap yang telah ataupun hendak dilakukan. Pembinaan hati nurani yang tidak tepat dapat berakibat pada rusaknya nilai – nilai moral yang ada dalam diri manusia.

Hati nurani dan super ego

Struktur kepribadian manusia menurut sigmund Freud, Id(Es) : ambang bawah sadar, Super ego / ideal ego (Uberic/Idealich) : ambang kesadaran, Ego (Ich) : ruang dan puncak kesadaran (unsur rasionalitas / menegerti ada pada lapisan ego), Kesadaran moral : tuntutan super ego dan terutama keterbukaan ego terhadap seluruh realitas dengan segala nilai-nilainya.

DISKUSI  I

NILAI-NILAI LUHUR TRIBRATA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN FALSAFAH PANCASILA

 

  1. 1.        Nilai Luhur Tribrata dalam Perspektif Falsafah Pancasila

Pancasila sebagai ideologi negara diperoleh berdasarkan penggalian sejarah kepribadian bangsa. Tribrata pun digali secara ilmiah dari kepribadian kepolisian sejak dulu hingga kini. Keduanya merupakan pedoman berupa asas-asas yang bersifat sangat umum sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap perbuatan yang terjadi di masyarakat. Tribrata mengandung sendi-sendi yang tersimpul dalam Pancasila sehingga Tribrata seolah-olah mendapat sinar dari Pancasila.

  1. 2.        Sosok Insan Bhayangkara Ideal berdasarkan Tribrata

Tribrata sebagai pedoman hidup bagi anggota Polri berisikan asas-asas yang patut dipedomani oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Tribrata dapat berperan sebagai hati nurani polisi yang mengontrol segala tingkah laku dan perbuatan anggota Polri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sosok Insan Bhayangkara ideal adalah sosok anggota Polri yang diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia dan dicita-citakan oleh founding fathers Polri yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tribrata, maka sosok Insan Bhayangkara ideal adalah sosok anggota Polri yang berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tribrata.

Sosok Insan Bhayangkara ideal berdasarkan Tribrata yaitu:

  1. Polisi yang memiliki tabiat dan watak yang selalu dekat berhubungan dengan rakyat dan mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa.
  2. Polisi yang mampu memberi contoh dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menjadi teladan yang baik bagi seluruh warga negara dan memperlakukan warga negara lainnya secara sederajat.
  3. Polisi yang mempunyai kewajiban untuk mengindahkan norma-norma keagamaan, peri kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan, tidak memaksakan ketertiban dan keamanan kepada masyarakat, melainkan mengutamakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kaidah-kaidah yang berlaku demi kelangsungan hidup masyarakat

DISKUSI II

LINTAS SEJARAH POLRI DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN NEGARA HUKUM (DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI)

Bila dikaitkan dengan profesi Polri bahwa dalam pembukaan UUD 1945 sangat menonjol masalah etika dan moral utamanya yang berhubungan dengan kemerdekaan itu merupakan “hak” dan menghapuskan penjajahan adalah “kewajiban”, serta “kewajiban” selanjutnya untuk memajukan bangsa dengan membentuk pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan Pancasila.

Makna Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan amanat untuk UU no 2 tahun 2002 yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 34 ayat (1) bahwa anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang dan pengawal dan pengamanan Negara RI. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat Negara penegak hokum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi. Oleh karena itu setiap anggota Polri tanpa menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan akan berpengaruh dalam sikap dan perilakunya

Mencermati hal tersebut diatas, dan kita ketahui bersama bahwa keadaan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya amat kompleks. Dan akan bertambah komplek untuk masa yang akan dating, justru menuntut kepolisian yang lebih professional, kepolisian yang memiliki kemampuan menganalisis dan mengatasi masalah-masalah ketertiban dan keamanan umum dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan cepat. Keadaan masyarakat Indonesia masa kini jauh berbeda daripada keadaan masyarakat Indonesia jaman Hindia Belanda. Kemampuan petugas polisi, terlebih lagi kemampuan professional para pejabat atasannya, harus jauh lebih professional, jauh lebih luas cakupannya dan jauh lebih mendalam pengetahuannya daripada anggota-anggota kepolisian dalam masa sebelumnya.

DISKUSI III

FILSAFAT TRIBRATA DALAM PERUBAHAN BUDAYA POLRI

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi  organisasi sosial masyarakatnya.

Tribrata adalah nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntutan moral bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya menghadapi perubahan budaya yang ada dalam masyarakat. Adanya perubahan budaya dalam masyarakat harus disikapi secara responsif, arif dan bijaksana oleh Polri dalam mengemban nilai-nilai Tribrata guna menghindari tindakan merugikan masyarakat atau menyingkirkan nilai-nilai Tribrata itu sendiri. Pada muaranya perubahan budaya masyarakat menuntut pelaksanaan tugas Polri yang lebih profesional, yang tertumpu pada perubahan aspek kultural Polri untuk mewujudkan kultur Polri yang lebih profesional. Polri yang mampu menjawab tantangan tugas dan siap menghadapi setiap perubahan budaya yang ada pada masyarakat pada jamannya.

DISKUSI IV

KEPRIBADIAN DAN JATI DIRI POLRI YANG BERKARAKTER TRIBRATA

  1. 1.        Etika Kepribadian

Etika kepribadian menganggap keberhasilan lebih merupakan suatu fungsi kepribadian, citra masyarakat, sikap dan perilaku, keterampilan dan teknik, yang melicinkan proses interaksi manusia. pada dasarnya mengambil dua jalan yaitu : teknik menjalin hubungan manusia dan masyarakat, dan sikap mental positif. Untuk itu agar seseorang bisa diterima disuatu lingkungan maka orang tersebut harus mengenal dan memahami perilaku sudah tentu tidak lepas dari masalah etika. Sesuai dengan etika kepribadian, disana suatu keahlian dan teknik bisa dipelajari dan menjadi citra publik, suatu kepribadian dan sikap bisa berkembang menghasilkan kesuksesan.

Manfaat etika dalam pergaulan sehari-hari antaranya:Disenangi, disegani dan dihormati orang lain, Memudahkan hubungan dengan orang lain, Memelihara suasana yang menyenangkan, Memberi keyakinan pada diri sendiri, Meningkatkan citra pribadi di mata masyarakat.

2.    Etika Kepribadian Dalam Kode Etik Profesi Polri

Etika Profesi Polri merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika hubungan dengan masyarakat. Untuk mengatur perilaku Polri sesuai dengan Pasal 34, 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka dikeluarkanlah Kode Erik Profesi Polri yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol Kep/32/VTI/2003 dan direvisi dengan Peraturan Kapolri No Pol 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006.

Dalam Kode Etik Kepolisian yang mencakup empat etika, salah satunya adalah etika kepribadian yang mengandung arti sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama. Kewajiban sebagai anggota Polri dalam etika kepribadian meliputi : Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa; Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya

  1. 3.        Gambaran Kepribadian Jati Diri Polri Berkarakter Tribrata

Petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tetap berpegang teguh pada Tri Brata dan pada peranannya sebagai penegak hukum yang harus bertindak adil. Perangkat penegak hukum terutama Polri sebagai garda terdepan harus dapat mengikuti perkembangan dinamika masyarakatnya. Dapat bersikap progresif tidak bertahan pada pola lama (konservatif), dan mampu mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi (Antisipatif), serta protagonis yang apresiasinya tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat normative saja tetapi juga berorientasi kepada masyarakatnya. Petugas penegak hukum yang memiliki etos kerja, profesionalisme dan dedikasi yang didukung dengan nilai kepedulian, akan merupakan landasan yang kuat untuk bertekad menyelesaiakan setiap tugas yang diembannya. Perilaku atau jati diri Bhayangkara yang berkarakter Tribrata (Bakti, Dharma, Waspada) memiliki sifat : Jujur, Tanggung jawab, Disiplin, Kerjasama, Adil, Visioner, Peduli, Satunya kata dan perbuatan, Kesederhanaan, Kesantunan, Ketaatan, Keiklasan, Kesungguhan.

Pertemuan X (23-8-2011)

Kuliah umum dari Kombes Pol Dra. Sri Rumiati, M.Si  tentang Etika Kepribadian

q  Secara umum sebagai seorang polisi diperlukan profile kepribadian yang ideal.

q  Idealnya sebagai seorang polisi (Polri) diharapkan memiliki profile yang terdiri dari 3 aspek dasar : Aspek Kecerdasan Umum, Aspek Sikap Kerja, Aspek Kepribadian.

q  Sebagai seorang polisi sangat penting berespon yang tepat terhadap segala situasi yang terjadi. Karena secara teoritis sudah ada acuan jelas tentang perilaku normal dan abnormal.

Pertemuan XI (7-9-2011)

DISKUSI V

PROFESI PENEGAK HUKUM DAN POLRI SEBAGAI PENEGAK HUKUM

  1. 1.        Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari  sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses  penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

  1. 2.        Polri Sebagai Penegak Hukum

Polri sebagai penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum (anggota Polri) itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

  1. Institusi penegak hukum (Polri) beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
  2. Budaya kerja yang terkait dengan anggota Polri, termasuk mengenai kesejahteraan anggota Polri, dan
  3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan Polri maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja Polri, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum oleh Polri secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu :

  1. Pembuatan hukum (‘the legislation of law’ atau ‘law and rule making’),
  2. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law, dan
  3. Penegakan hukum (the enforcement of law).
  4. Ketiganya membutuhkan dukungan adminstrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable).

DISKUSI VI

ETIKA KEPOLISIAN DIKAITKAN DENGAN REFORMASI DAN BUDAYA MASYARAKAT MADANI

  1. Reformasi di masyarakat memacu Polri untuk melaksanakan reformasi di tubuh Polri itu sendiri, hal ini ditandai seiring dengan pengaruh era globalisasi dan perkembangan teknologi, maka Polri sebagai organisasi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menyesuaikan dirinya dengan perubahan-perubahan nilai yang terjadi di masyarakat. Proses penyesuaian diri ini dapat dilakukan dengan Reformasi (proses perubahan yang radikal / cepat) atau melalui Transformasi (proses perubahan yang melalui proses yang panjang seperti metamorfosa). Transformasi ataupun Reformasi tersebut perlu dilakukan untuk membuat ”organisasi” selalu siap menghadapi segala perubahan dalam tiap elemen lingkungan stratejik (politik, hukum, sosial budaya, ekonomi dan teknologi) dengan cara merubah dirinya sendiri secara terencana dan terkendali.
  2. Dalam melaksanakan tugas, kita memerlukan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan tugas Polri harus menggunakan pendekatan kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengedepankan pencegahan, bersifat edukatif dan persuasif, tapi tidak meninggalkan sikap serta tindakan tegas.Masyarakat harus menjadi mitra, teman, bahkan sahabat baik kita selaku anggota Polri. Polisi tidak selalu menempatkan diri sebagai penguasa, tapi justru harus mewujudkan kondisi agar masyarakat merasa memiliki dan mencintai Polri.
  3. Tujuan utama Community Policing adalah:
    1. Terwujudnya model pemolisian yang protagonis dengan kedekatan polisi dan masyarakat sebagai pilar utamanya.
    2. Terbinanya kerja sama dan tanggung jawab bersama antara Polri dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan kamtibmas.
    3. Berkembangnya potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
    4. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas melalui cara-cara yang positif, proaktif, konstruktif, dan kreatif serta menguntungkan semua pihak yang berkecimpung dalam pembinaan kamtibmas.
  4. Dalam Community Policing, keberhasilan polisi tidak hanya terletak pada kemampuan dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatnya kerja sama dan kompentensi masyarakat dalam binkamtibmas di lingkungannya.

 

DISKUSI VII

ETIKA KEPOLISIAN DAN KEPEMIMPINAN POLRI

  1. Pemimpin

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan lebih, kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Menurut Henry Pratt Fairchild, menyatakan pemimpin dalam arti luas ialah seorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku social dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptensi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.

Pemimpin adalah pemimpin yang memiliki kompetensi untuk mewujudkan visi organisasi secara bersama-sama dengan sumber daya manusia yang dipimpinnya. Pimpinan yang mampu menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi kearah masa depan yang lebih cemerlang. Pimpinan yang berpenampilan menggetarkan dan penuh kewibawaan sehingga mampu membangun semangat setiap pribadi untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan cita – cita bersama. Pimpinan yang tidak hanya menguasai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi, tetapi juga memiliki semangat membara untuk bersama – sama menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat.

  1. Kepemimpinan yang beretika Kepolisian dalam Kepemimpinan Polri

Hakekat kepemimpinan adalah suatu seni atau gaya sesorang menjalankan kepemimpinannya dalam memimpin organisasi untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh sumberdaya menjalankan misi agar dapat mendekati visi yang ditetapkan. Kepemimpinan yang memiliki dan memahami wawasan jauh kedepan dan memiliki kemampuan membawa organisasinya berkembang dan mampu menghadapi segala tantangan perkembangan lingkungan strategik sehingga dalam perannya sebagai pemimpin dapat menjadi contoh yang baik terhadap bawahannya dan dipercaya oleh masyarkat. Kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang memiliki kewibawaan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Kepemimpinan tidak selalu berkaitan dengan otoritas (kewenangan) akan tetapi lebih pada karakter (watak) sang pemimpin yang memiliki kelebihan-kelebihan yang dioperasikan sesuai dengan harapan-harapan pengikut pada situasi tertentu

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diatas, seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus memahami etika profesinya. Dalam organisasi kepolisian, kepemimpinan Polri harus dijalankan berdasarkan etika kepolisian. Etika Kepolisian adalah norma atau sekumpulan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing tugas dan untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Manfaat etika adalah memperkuat hati nurani yang baik dan benar, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa hidupnya, pengabdiannya, pelaksanaan tugasnya dan tingkah lakunya adalah berguna, bermanfaat bagi masyarakat, karenanya dia dihargai,diterima, bahkan ditempatkan secara terhormat didalam masyarakatnya. Sehingga dapat mengangkat martabat kepolisian didalam masyarakat jika dilaksanakan dengan baik. Demikian halnya dalam menjalankan kepemimpinan, bila etika kepolisian dijalankan dengan baik dan benar maka segala visi yang ditetapkan akan dapat dicapai dengan gemilang tanpa ada cemoohan ataupun celaan baik dari internal maupun eksternal Polri. Akan terwujud pemimpin sejati yang bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan dalam kepemimpinan Polri di masa sekaran dan masa yang akan datang.

Iklan