Ekskalasi Demo BBM 2012

(Sebuah Analisa Sosiologi Konflik)

Sutrisno*

Analisis pendek ini difokuskan terhadap  kemungkinan ekskalasi atau peluang membesarnya demonstrasi dari  kalangan masyarakat terhadap rencana pemerintah yang akan menaikan harga bahan bakar minyak  pada 1 april 2012.  Untuk  fair-nya sebuah analisis ini perlu dikemukakan disini bahwa ; pertama, analisis ini hanya didasarakan pada sejumlah data yang berasal dari publikasi media massa, tanpa mempertimbangkan masukan data yang bersifat “underground” (yang biasa deperoleh dari kalangan inetelejen[1]). Padahal  dalam konteks ukuran kemungkinan tingkat anarkhi, data intelejen ini akan memberikan tingkat akurasi. Kedua, kenyataan demo di lapangan masih terus bergerak sementara tulisan ini selesai pada pukul 10.00 wib, 28 Maret 2012,  jadi tak menjangkau perkembangan terakhir atas  data yang  fluid (mencair) itu.

Latar Belakang; sebuah ‘gerakan’ massa anti kenaikan BBM

Secara teoritik (misalnya, Smelser, Dehrendorf, Cosser) menjelaskan tingkat ekskalasi dan anarkhi sebuah gerakan sosial (gerakan massa dalam kontek ini diartikulasikan melalui demomstrasi) mempunyai paling tidak dua dimensi latar belakang. Latar Pertama, adanya gejala deprivasi (maupun deprivasi relatif) yang berkepanjangan. Latar Kedua, soliditas dan solidaritas  kelompok yang ter-pinggirkan.   Dua dimensi ini, akan dipakai untuk mengukur kemungkinan ekskalasi dan kemungkinan anarkhi, dan kemudian bagaimana negara khususnya kepolisian selayaknya mengambil sikap atas demonstrasi semacam ini.

Deprivasi / Deprivasi Relatif.  Deprifasi dalam pengeritan yang longgar adalah proses marjinalisasi atau peminggiran. Korban dari proses deprivasi ini adalah kaum marjinal. Proses deprivasi dalam kerangka pembacaan terhadap demo kenaikan BBM 2012 adalah: bahwa rencana pemarintah ini tidak wellcome terhadap aspirasi masyarakat / rakyat yang hidup bak ‘permukaan air yang telah mendekati lubang hidung’, jika air ini bergerak sedikit saja akan sangat mengganggu nafas hidup. Tetapi  Dari sejumlah laporan media massa isu penolakan kenaikan  anti kenaikan BBM bukan dibangun oleh kalangan kelompok deprivasi semacm ini. Disini, tak relefan memaksakan analisis gaya Marxian secara telanjang.  Atau dalam kesimpulan yang umum atas penggunaan konsep deprivasi ini maka konsep ini sejauh ini tidak relefan untuk membaca gejolak anti kenaikan BBM. Jadi, kita tinggalkan analis semacam ini disini. Maka kemungkinan lain adalah pada mengenanya gejala deprivasi relatif. Gejala deprivasi relatif ini artinya gerakan demo tidak dilakujkan oleh nota bene kelompok yang terpinggirkan itu. Pada dasarnya, suara paling nyaring dari anti kenaikan BBM berbasis pada oposisi politik SBY. Nama Kwik Kian Gie sangat strategis disini, bahkan kalangan oposisi SBY pada level supra struktur politik di parlemen tidak sekeras Kwik ini.  Dalam sebuah situs http://rimanews.com gagasan Kwik ditulis dalam 7 halaman dengan sangat lugas menandaskan bahwa Rezim SBY melakukan kebohongan. Situs ini ditulis sangat rasional, masuk akal dengan angka-angka yang  meyakinkan bahwa tak semestinya BBM ini naik meskipun harga minyak dunia naik.  Kesimpulan ‘tragis’ yang keluar dari kajian Kwik ini adalah bahwa pemerintah telah melanggar UUD RI.

Gagasan Kwik ini menjadi “energi-moral” bagi sejumlah kalangan. Dalam pembacaan sosiolog Dahrendorf  “energi moral” jauh lebih penting sebagai energi gerakan sosial (demonstrasi) ketimbang klaster-klaster kelompok politik. Lebih – lebih kalangan pemerintah nampakya kurang bisa melakukan counter wacana terhadap pandangan kritis Kwik. Jawaban pemerintah diwakili Menteri ESDM Jero Wacik dalam debat Jakarta Lawyer Club kurang bisa memenuhi pandangan kritis Kwik. Jawsaban Jero Wacik hanya normatif, prinsip yang sering dikemukakanya adalah “masaq pemerintah berbohong!”. Padahal, yang diperlukan adalah jawaban teknis angka, sebagaimana Kwik dalam analisisnya.

 

Kelompok Pendemo

            Penting disini mengidentifikasi siapa mereka kelompok pendemo itu. Domain utama kelompok pendemo ini adalah yang mempercayai wacana yang dikembangkan Kwik. Tidak mudah memahami angka-angka analisis Kwik ini bagi kalangan masyarakat luas, kecuali kalangan mahasiswa dan anak-anak muda perkotaan. Maka kelompok pendemo berasal dari domain sosial ini (mahasiswa dan anak muda kota), ditambah kalangan buruh.  Dua kelompok ini sepanjang sejarah penggulingan rezim maupun kerusuhan massa paling getol berada di depan melalui isu-isu populis. Bisa jadi karut marut kinerja instrumen negara menambah rasa un-trust terhadap pemerintah. Karut marut ini meliputi  fenomena korupsi di institusi pemerintah; pajak; kepolisian (utamanya isu Rekening Gendut)  ; kejaksaan. Penyelesaian yang masih menyimpan banyak pertanyaan perihal pemanfaatan sumber daya alam di daerah perkebunan dan pertamnbangan. Harus diakui bahwa citra kepolisian meskipun lembaga ini telah kerja keras melakukan banyak hal, namun ternyata citra yang dibangunnya  tidak berdiri sendiri. Citra kepolisian dipengeruhi pula, misalnya, gonjang –ganjing  pemerintah, dan sejumlah lembaga negara lain (presiden  [2], misalnya).

Ekskalasi

Telah diurai bahwa kelompok pendemo dalam kontek BBM adalah berasal dari kelompok deprivasi relatif (bukan kelompok deprivasi mutlak). Karena, sekali lagi, demo BBM digerakkan melalui “energi moral” wacana Kwik;  kelompok ini berbasis pada mahasiswa dan anak muda perkotaan. Maka kemungkinan ekskalasi dapat dipantau melalui dua realitas berikut ;

 Pertama,  Sementara dalam kajian Harian Kompas melalui jejak pendapat, bahwa sesungguhnhya (justru) kalangan muda perkotaan yang disebut di atas  bersifat pragmatis. Analisis Kompas menegaskan anak muda kota pasca reformasi ini telah jauh berbeda dengan era sebelumnya. Pragmatisme anak muda kota hari ini tak terlalu berbahaya bagi hadirnya gerakan sosial berwarna anarkhi. Ini ada hubungannya dengan lumpuhnya heroisme dikalangan mereka. Kalau sekedar menyebut nama; Budiman Sudjatmiko, Pius Lustrilanang, Andi Arief, Rosa Damayanti,  adalah anak muda yang keras pada masa lalu. Hari ini perjuangan  mereka telah “selesai” dan belum ada penggantinya. Sementara mereka sudah bisa dan biasa ngobrol di ruang ber-AC di kafe-kafe.   Bagi Dahrendorf, gerakan massa yang besar, solid dan kuat (potensi untuk melakukan anarkhi) memerlukan tiga prasyarat; teknis, sosiologis, dan politis. Tiga syarat ini nampaknya tak terpenuhi, meskipun “energi moral” itu ada melalui wacana Kwik.

Kedua, instrumen – instrumen demokrasi pada hari ini telah mampu mematahkan kemungkinan gejolak gerakan masa yagn  masiv. Dalam kasus BBM ini supra-struktur politik telah berada dalam koridor demokrasi; tidak ada dominasi partai politik dominan (Partai Demokrat) terhadap oposisi. Fenomena ini jauh berbeda dibandingkan dengan  dasawarsa tahun 90-an yang melahirkan gerakan sosial yang masiv.

            Sampai tanggal 27 Maret 2012 ketika analisis ini telah selesai ditulis, nampaknya tak ada suatu insiden serius. Sejumlah media massa pada hari sebelumnhya menulis kamngkinan puncak demo pada tanggal ini akan turun sejuta manusia pendemo di Jakarta (Warta Kota 26/3/2012), ternyata ‘tidak gitu-gitu amat’ .  Ini tak bisa dikatakan bahwa ekskalasi demostrasi bisa di-isolasi, tetapi karena sejumlah prasyarat gerakan sosial masiv ini tak terpenuhi.  Namun, kemungkinan ekskalasi ini akan membengkak melalui isu-isu hak asasi manusia dalam kaitan pelibatan TNI yang masuk pada ruang yang salah. Istilah “salah” ini bukan dalam pengertian yang koheren, karena nampaknya masuknya TNI dalam domain ini (bagaimanapun) mempunyai tafsir legal. Persoalannya adalah tafsir ini acapkali bersifat hegemonik. Bisa jadi dalam waktu yang tak panjang sejumlah LSM yang konsern terhadap HAM memasuki wilayah ini dan  hegemoni wacana bukan dilakukan oleh (aktor) negara tetapi justru dilakjukan oleh LSM.

 

Data yang Terus ‘Bergerak’

Harian Kompas hari ini (28 Maret 2012) mengangkat laporan demo aksi penolakan rencana kenaikan BBM hasil liputannya hingga kemarin sore dengan  head line  “Bentrok di Beberapa Tempat”.  Dari 14 wilayah demonstrasi yang dipantau Kompas, di 5 wilayah yang dikategorikan sebagai benntrok dan ricuh, selebihnya 9 wilayah tergolong tertib.  Realitas inilah yang menarik, perlu kajian dengan kedalaman yang  khusus, misalnya dengan  pertanyaan: “mengapa /bagaimana terjadi berbeda-beda dalam (karekter demonstrasi) itu ?”  Kalau dibuka file sejumlah demo di wilayah – wilayah di Indonesia, rasanya tiga wilayah yang selalu mengandung dimensi anarkhi, secara berurutan ; Makasar, Medan, dan Jakarta.  Tetapi file ini hanya tuntunan untuk membangun hipotesis awal, lebih lanjut pertanyaan yang menarik : “mengapa di daerah-daerah tertentu itu cenderung anarkhis?”.

Penutup

Dari pembacaan melalui sejumlah teoritisi sosiologi konflik atas  struktur sosial masyarakat Indonesia, minimal kondisi struktur sosial pasca tahun 2005  ini maka potensi gerakan sosial yang besar (masiv) dan keras sangat kecil. Terutama merujuk Dahrendorf, memerlukan tiga syarat untuk meledaknya sebuah gerakan sosial masiv itu; tiga syarat ini belum terpenuhi untuk kondisi sekarang. Maka dari fenomena ini ada baiknya kepolisian meletakkan warning; Pertama,   kedepan nanti jika tiga kondisi di atas terpenuhi maka keberhasilan mengelola demonsstrasi masiv sangat bertumpu pada kekuatan intelejen. Untuk ini perlu jauh-jauh hari kepolisian menganalisis wajah intelejennya; utamanya pada (infastruktur) pendidikan dan  organisasi garis komando. Dan, tentu saja pada level Polda pembacaan atas data intelejen memerlukan keahlian akademis yang kuat. Top Menejer pada level ini sebaiknhya melibatkan sosiolog dan psikolog.  Kedua, Relasi TNI dalam ruang publik bagaimanapun belum jelas di dalam praksis. Maka “kekosongan”  ini  menjadi sangat penting bagi kepolisian untuk segera ancang-ancang membuat draft (meskipun hanya tafsir atas regulasi yang ada) tentang  posisi TNI di ruang  publik. Paling tidak sasarannya tata kelolanya tidak lagi debatable dengan wacana kalangan akademisi sebagai basis demokrasi (meskipun tak harus  berkesesuaian dengan kalangan  LSM). Ketiga, selayaknya kepolisian (STIK – PTIK) melakukan kajian melalui penelitian yang serius terhadap karakteristik-karakteristik demonstrasi di wilayah-wilayah di Indonesia, sehingga mempunyai “pakem” dalam identifikasi wilayah atau struktur demonstrasi yang potensi terhadap anarkhisme.

—Bravo—


* Sutrisno, Staf pengajar Sosiologi dan Konflik Sosial  STIK-PTIK, adalah Kandidat Doktor Sosiologi Universitas Indonesia dengan konsentrasi kajian  Kekuasaan dan Konflik.

 

[1] . Sebagai ilustrasi, era Orde Baru kekuatan intelejen negara (kepolisian maupun non-kepolisian) relatif kuat (lihat, misalnya Honna dalam “Serdadu Memburu Hantu”; 2010) . Data intelejen cukup membantu aparat keamanan menyususn strategi proporsional (tidak berlebihan dan tidak pula keteter). Pernah, pada suatu hari di tahun 1995 mencium gelagat rencana strategi demonstrasi dengan warna kekerasan di sejumlah kampus dan kantong –kantong aktifis buruh di Jakarta. Intel ini masuk hadir di setiap kampus di Jakarta dan memberi laporan secara berkala. Budiman Sudjatmiko cs. tertangkap di Bekasi sebalum aksi . Namun, sejumlah aktifis kiri “hilang” (dihilangkan?) entah kemana. Tahun 2000 beredar ‘khabar burung’  terutqama dari kalangan Kontras bahwa Prabowo Subiyanto ada dibalik penculikan itu. Fenomena ini yang membuat mengerasnya aksi-aksi demo yang kemudian memaksa Suharto turun. Sejumlah kalangan menilai, cara – cara menghilangkan aktifis ini sebagai mencederai para  jasa para intel itu.

[2] . Sejumlah jejak pendapat yang rutin dilakukan harian Kompas menunjukan angka popularitas SBY merosot dari tahun ke tahun. Pada bidang hukum pun tak jauh berbeda dengan kecenderungan merosotnya angka popularitas SBY. Karena, barangkali, “SBY” dalam kerangka berfikir agregasi bukanlah aktor, ia kemudian diartikulasikan menjadi “Rezim”.

Iklan