Judul:

ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitr&e Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum

Penults:

Suyud Margono

Editor:

Drs. Akhria Nazwar Sofyan Mansyur, S.Pd.

Perancang Isi:

Rizal Komang

Perancang Sampul:

Hari Pramono

Diterbitkan oleh:

Penerbit Ghalia Indonesia

Jl. Rancamaya Km. 1, Waning Nangka No. 47, Bojongkerta, Ciawi – Bogor Selatan 16720 Telp.: (0251) 240628 (hunting)

Fax: (0251) 243617 email: editorialydh@cbn.net.id

ISBN: 979-450-361 -4

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cetakan Pertama: Juni 2002 Cetakan Kedua: Agustus 2004

 

 

BAB I PENDAHULUAN

 

Salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada era globalisasi adalah moving quickly. Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era super industrialis sekarang telah mengantar umat manusia ke suatu kehidupan “dunia tanpa batas” (borderless world).[1] Keadaan ini digambarkan John Naisbitt[2] sebagai perubahan yang dihadapi manusia. Dunia yang dihuni manusia telah berubah menjadi global village (perkampungan global) dengan sistem perekonomian single economy. “The World moving from trade countries to a single economy. One economy. One market place”.

Perkampungan global dan kesatuan ekonomi dalam dunia tanpa batas dengan sendirinya membawa bangsa Indonesia ke kancah business in global village, free market, and free competition. Ini berarti bangsa Indonesia tidak dapat menampik kenyataan bahwa corak dan konsep pasar bebas dan persaingan bebas dalam segala bentuk terpaksa diterima sebagai kenyataan. Selanjutnya, untuk memperlancar dan menyehatkan free trade and free competition, bangsa- bangsa di dunia telah melahirkan multinational agreement atau persetujuan internasional. Tujuan utama persetujuan tersebut adalah untuk mewujudkan orde ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas.

Mitra dagang Indonesia diluar negeri menghadapi kenyataan bahwa kegiatan transaksi bisnis berkembang sangat cepat dan semarak. Imbasnya, kegiatan ekonomi dan bisnis dalam negeri pun mengalami kemajuan yang cepat. Setiap tahun ratusan kegiatan transaksi bisnis terjadi setiap hari, baik domestik maupun dengan dunia luar.[3]

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/ difference) antarpihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus di- selesaikan.

Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan, dan biaya produksi meningkat. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat.

Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa di antara para pihak yang terlibat, peranan penasihat hukum dalam menyelesaikan sengketa itu dihadapkan pada alternatif penyelesaian yang dirasakan paling menguntungkan kepentingan kliennya.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berla wanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum remedium) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang mem- butuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian

Seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang. Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah (quick and lower in time and money to the parties).

Di samping model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan (ordinary court), dalam praktek di Indonesia dikenalkan pula model yang relatif baru. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR (alternatif dispute resolution) yang di antaranya meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase.[4] Walaupun penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan model ADR, namun tidak menutup peluang penyelesaian perkara tersebut secara litigasi. Penyelesaian perkara secara litigasi tetap dapat dipergunakan manakala penyelesaian secara nonlitigasi tidak membuahkan hasil. Jadi, penggunaan ADR adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian Sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.[5]

Lembaga penyelesaian sengketa yang bertipe demikian yang akan dibicarakan dalam penulisan ini. Buku ini mencoba menemukan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan dapat memenuhi tuntutan suasana perdagangan bebas dan persaingan bebas dalam semaraknya perdagangan global.

Perjanjianmempakanprosedurdanundang-undangbagipihak- pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dan tidak dibenarkan untuk membatalkan ataupun mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak ataupun tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.[6]

Sahnya suatu perjanjian menurut hukum perdata Indonesia adalah apabila masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

a.                   sepakat dari mereka yang mengikatkan diri;

b.                  kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c.                   suatu hal tertentu;

d.                  suatu sebab yang halal.[7]

Apabila suatu perjanjian telah disepakati (konsensus) maka masing-masing pihak terikat karenanya dan berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mungkin saja mengalami hambatan-hambatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan perjanjian yang telah mereka lakukan. Pihak vang mengadakan perjanjian lazimnya sudah menyadari kemungkinan semacam ini mengingat pelaksanaan perjanjian tidak terjadi seketika, tetapi memerlukan tenggang waktu. Menyadari keadaan seperti ini dan keinginan untuk tetap menjaga kelangsungan hubungan baik yang telah terjalin, bahkan kadang-kadang juga menghendaki apabila timbulnya sengketa setidaknya diselesaikan tanpa diketahui pihak luar atau lain, di dalam perjanjian tersebut para pihak mencantumkan klausul khusus.[8]

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, antara lain:

a.       melalui perjanjian informal;

b.       melalui konsiliasi;

c.       melalui arbitrase;

d.       melalui pengadilan.[9]

Apabila masing-masing pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara baik-baik, penyelesaian sengketa tersebutdapatdiperjanjikan untuk diselesaikandiluarhukumacara. Janji yang telah disepakati bersama merupakan merupakan undang- undang bagi yang bersangkutan (pacta sunt servanda). Jadi, yang dijadikan dasar hukum dalam alternative dispute resolution atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya di luar hakim negara. Masalah ini diakui oleh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Berdasarkan UU di atas, cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak, apakah melalui proses peradilan ataukah menggunakan cara penyelesaian sengketa yang lain. Di Indonesia, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (dalam hal kontrak dagang) bebas menentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam mengambil keputusan bisnisnya.

Setelah sekian lama bergulat mengenai perlunya perubahan mengenai pedoman arbitrase yang sesuai dan dapat diterima, baik nasional maupun internasional, serta perlunya pelembagaan AIternative dispute resolution (ADR) melalui perangkat perundang- undangan, pada tanggal 12 Agustus 1999 pemerintah mengesahkan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang \rbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Model arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 rahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat iiselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa mengenai hak yang nenurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan mereka.


1              Keinichi Ohmae, Bordeless World, Harper Business (Printed in USA: Maknisey Company Inc. 1990), p. 12

[2]              Lihat John Naisbitt, Megatrend2000, Pan Books (Publised in Great Britain: Sidgwick & Jackson Ltd. 1990), p. 2

[3]              M. Yahya Harahap, Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa ( Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997) halaman 142

 

[4]               Wahyu Nugroho. Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. News letter No. 21, Juni 1995.

[5]              Basuki Rekso Wibowo.Studi Perbandingan Beberapa Model Altematif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Pro lustitia No. 4, Tahun 16, Qktober 1996, hlm 25

[6]              Pasal 1338 ayal (1) dan ayat (2) KUH Perdata.

[7]              Pasal 1320 KUH Perdata

[8]              Agnes M. Toar, Uraian Singkat tenlang Arbitrase Dagang di Indonesia, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995), him. 73 Ibid., him. 72

[9]              Ibud,hal 10

Iklan