SATU INDONESIA

(Meneguhkan masyarakat multikultur)

MEDIA INDONESIA, SENIN 10 DESEMBER 2001

INDONESIA BARU DALAM

PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME

Oleh : Alm. Prof. Dr. Parsudi Suparlan (Guru Besar Antropologi UI)

Indonesia baru adalah cita-cita reformasi yang dibangun dari perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, penegak hukum secar adil dan beradab, pemerintah yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan social yang menjadi jaminan rasa aman untuk kelancaran produktifitas, dan kehidupan perekonomian yang  mensejahterakan rakyat.

Diantara apa yang dicita-citakan tersebut, yang paling mendasar dan patut menjadi perhatian kita semua adalah corak masyarakat Indonesia yang majemuk (plural society) yang menjadi wadah dan sasaran dari reformasi bagi menuju Indonesia Baru. Masyarakat Majemuk Indonesia ini, seperti halnya masyarakat majemuk lainnya, mempunyai potnsi untuk menjadi wadah dan kebijakan politik pemerintah nasional yang despotic, atau otoriter-militeristik. Untuk mengatasinya maka landasan ideology masyarakat majemuk Indonesia harus di ubah menurut dan sesuai dengan prespektif multikulturalisme yang menekankan keanekaragaman kebudayaan atau multikultur.

MULTIKULTURALISME.

Multikulturalisme adalah sebuah ideology yang mengakui dan mengagungkan perbedaan, yangmencakup perbedaan-perbedaan individual dan perbedaan secara budaya. Perbedaan secara budaya mendorong upaya terwujudnya keanekaragaman atau pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat yang mempunyai keanekaragamankebudayaan. Penekanan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan keanekaragaman kebudayaan adalah pada saling mengakui keberadaan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda, saling memaham, dan saling menghargai. Tercakup dalam pengertian keaneka ragaman kebudayaan dari mereka yang tergolong sebagai kelompok yang minoritas.

Dalam pegertian multikulturisme, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bagsa seperti Indonesia) dilihat sebagai mempunyai  sebuah kebudayaan yang utama dan berlaku umum (main-stream) didalam kehidupan masyarakat tersebut. Kebudayaan dari sebuah masyarakat atau bangsa merupakan sebuah mozaik, dan didalam mozaik tersebut terdapat keanekaragaman kebudayaan dari dan yang ada dalam masyarakat atau bangsa tersebut. Model multikulturisme ini sebenarnya telah digunakan oleh para pendiri bangsa Indonesia  dalam mendisain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa Indonesia, sebagai mana yang terungkap didalam penjelasan Pasal 32, UUD 1945, yang berbunyi :….kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah…… puncak-puncak kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai budaya atau inti kebudayaan di daerah-daerah atau suku bangsa.

Model Multikulturisme ini bertentangan dengan model monokulturisme yang menekankan keseragaman atau kesatuan kebudayaan, yang tergolong kebuayaan-kebudayaan sebagai terdiri atas sebuah kebudayaan yang dominan atau mayoritas dan lainnya sebagai kebudayaan-kebudayaan minoritas  yang harus meleburkan diri kedalam kebudayaan yang dominan  tersebut. Model ini dikenala dengan kebijakan asimilasi atau pembauran.dalam kebijakan  ini mereka yang termasuk golongan minoritas harus menganti jati diri menjadi golongan yang dominan dengan cara mengadopsi kebudayaan dominan tersebut menjadi kebudayaan mereka untuk dijadikan sebagai atributbagi jati diri mereka yang baru. Seperti orang-orang Cina di Indonesia.

Dalam model multikulturisme penekanannya adalah pada terwujudnya kesederajatan individu serta ungkapan-ungkapan budaya yang berbeda-beda. Juga pada saling pengayaan budaya melaui proses-proses pengadopsian unsure-unsur budaya yang dianggap cocok dan berguna bagi pelaku dalam kehidupan tampa ada hambatan-hambatan berkenaan dengan asal kebudayaan yang diadopsi tersebut karena adanya batas-batas suku bangsa yang primodial yang biasanya sukar untuk dilanggar.

Multikulturisme tidak mungkin dapat terwujud tampa dibarengim dan didukung oleh demokrasi. Demokrasi sebagai sebuah ideology yang menjadi pedoman untuk mengatur tatanan kehidupan politik dalam bernegara dan bermasyarakat mencakup prinsip-prinsip  kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan  persetujuan dari yang diperintah, kekauasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, persamaan didepan hukum, proses-proses hukum yang wajar, pembatasan kekuasaan pemerintah secara kontitusional, kemajemukan secara social, secra ekonomi, dan secara politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, dan kerjasama dan mufakat. Demokrasi menekankan hak individu  dan bukannya hak kelompok atau lebih khusus lagi bukan hak kelompok suku bangsa.

Karena demokrasi adalah juga sebuah perjuangan individu-individu untuk meperebutkan atau mempertahankan haknya, maka demokrasi sebenarnya adalah sebuah ideology konflik, untuk sebuah konsessus. Karena itu tampa adanya hukum yang adil  dan  beradab maka demokrasi hanya akan menghasilkan kehidupan yang kacau balau, yang peneuh dengan konflik untuk menang-menangan dan penidasan dari yang kuat terhadap yang lemah.

Multikulturisme yang  menekankan kesetaraan derajat dalam perbedaan, saling memahami perbedaan dan hidup bersama secara harmoni dalam perbedaan, sebenarnya adalah sebuah ideology  yang mendukung dilaksanakannya  ideology kesederajatan individu dari demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kesetaraan derajat dalam perbedaan yang tidak terdapat dalam masyarakat majemuk.

MASYARAKAT MAJEMUK.

Masyarakat majemeuk adalah sebuah masyarakat negara yang terdiri atas masyarakat-masyarakat suku bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh system nasional dari masyarakat negara tersebut. Dalam masyarakat majemuk, seperti masyarakat Indonesia, penekanan keanekaragaman bukan terletak pada kebudayaan tetapi pada suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai wilayah tempat hidupnya yang diakui sebagai hak ulayatnya yang merupakan tempat sumber-sumber daya dimana warga suku bangsa tersebut memanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka.

Permasalahan yang terutama dihadapi oleh masyarakat majemuk adalah hubungan antar pemerintah nasional dan masyarakat-masyarakat suku bangsa yang diperintahnya dan diantara warga suku-suku bangsa yang berbeda. Permasalahannya terletak pada siapa atau pihak mana yang paling berhak atas sumber-sumber daya yang ada didalam wilayah-wilayah atau hak ulayat suku bangsa, yang sebenarnya tercakup dalam wilayah kedaulatan dan kekuasaan system nasional. Bila pemerintah nasional kuat dibandingkan dengan kekuatan politik yang dipunyai masyarakat-masyarakat suku bangsa, seperti pemerintahan Soeharto yang otoriter Militeristik, maka system nasional dengan tampa adanya sesuatu ristensi akan menghendaki semua wilayah Indonesia sebagai wilayah hak milik dan hak guna dari pemerintah nasional tampa mengindahkan adanya  hak ulayat yang berlaku. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan dalam pemerintahan Presiden Soeharto yang mengungkapkan hal ini antara lain, HPH, Kontra eksploitasi tambang mineral dengan investor asing, dsb.

Masalah lain yang tidak terlihat pada permukaan kehidupan social, tetapi yang mendasar dan mendalam didalam kehidupan warga suku-suku bangsa di Inonesia adalah jati dir suku bangsa atau kesukubangsaan. Kalau kita mendifinisikan suku bangsa sebagai sebagai sebuah katogori atau golongan social yang askritif, suku bangsa adalah sebuah pengorganisasian  social yang askritif  yakni warga suku bangsa mengaku dan diakui sebagai warga sesuatu suku bangsa karena dilahirkan oleh orang tua dari suku bangsa tertentu  atau dilahirkan dan berasal dari daerah tertentu. Berbeda dengan berbagai jati diri yang dipunyai oleh seseorang yang diperoleh, sebagai setatus-setatus dalam berbagai struktur  social  dalam masyarakatnya, yang sewaktu-waktu dapat dibuang atau tidak berfungsi dalam interaksi, jatidiri suku bangsa atau kesuku bangsaan tidak dapat dibuang untuk diganti dengan sesuatu jati diri lain yang diperolehnya. Jati diri suku bangsa atau asal yang askritif ini tetap melekat  dalam dirinya sejak kelahirannya. Kesukubangsaan dapat disimpan  atau tidak digunakan dalam interaksi tetapi tidak dapat dibuang atau dihilangkan.

Dalam setiap interaksi, jatidiri akan tampak adanya atribut-atribut yang digunakan olehpelaku dalam mengekspresikan jatidirnya. Dalam hubungan antar suku  bangsa atribut dari jatidiri suku  bangsa adalah kebudayaan suku bangsanya. Seserang yang dilahirkan dalam keluarga sesuatu suku bangsa , akan sejak kecil  mau atau tidak mau terpaksa harus hidup dengan berpedoman  pada kebudayaan suku bangsanya yang diajarkan oleh orang tuanya untuk menjadi manusia  menurut konsepsi kebudayaan suku bangsanya tersebut. Sehingga setelah dia dewasa akan menggunakan kebudayaan suku bangsanya sebagai pedoman  bagi kehidupan yang dinyakini  kebenarannya. Ia juga akan mengekspresikannya dalam interaksi dengan warga suku  bangsa lainnya sebagai atribut bagi jatidirinya, untuk menunjukan apa dan siapa dirinya dalam interaksi tersebut.

Kalau kesuku bangsaan terbentuk  melalui proses pewarisan yang askritif, maka kepemilikan sesuatu kebudayaan oleh seseorang  adalah melalui proses belajar mengenai kebudayaan tersebut. Setiap orang dapat mempelajari kebudayaan apapun  yang diinginkannya untuk dijhadikan pedoman bagi kehidupannya dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya. Selai itu juga bisa dijadikan  atribut bagi diri budayanya sesuai dengan  dan didalam interaksi-interasi dimana dia terlibat di dalamnya.

Tetapi, dalam proses pembelajaran kebudayaan suku bangsa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, si anak tidak mempunyai pilihan lain, kecuali harus hidup menurut kebudayaan suku bangsa yang di punyai orang tuanya. Kebudayaan ini diajarkan kepadanya untuk diyakini kebenarannya dan di jadikan pedoman bagi kehidupannya agar dia menjadi manusia menurut konsepsi kebudayaan suku bnagsanya. Sehingga, kebudayaan suku bangsa juga bersifat askritif dalam hal nahwa kebudayaan suku bangsa tersebut didapat seseorang melalui suatu proses pembelajaran yang “dipaksa” termasuk pembelajaran agama sebagai keyakinan keagamaan oleh anak yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakatnya. Keyakinan keagamaan menjadi nilai-nilai budaya yang menjadi inti dari kebudayaan suku bangsa si anak yang primodial, atau yang pertama dipelajari dan diyakini serta yang utama dalam kehidupan.

Dalam masyarakat majemuk yang penekanannya adalah pada perbedaan-perbedaan suku bangsa dan kesuku bangsaan, warga yang dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam sauna yang askriptif  dan primodial. Warga masyarakat tersebut juga mengembangkan  dan memantapkan chauvinisme dan etnosentrisme, dan memahami serta memperlakukan serat kelompok suku bangsa lain secara stereotype dan penuh dengan prasangka. Sehingga, masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat yang rawan konflik, terutama konflik antar suku bangsa yang saling menghancurkan. Dalam masyarakat majemuk termasuk Indonesia, system nasional  yag seharusnya dibangun berdasarkan pada nassionalisme atau ideology kebangasaan yang rasional dan terbebas dari kesuku bangsaan yang primodial justru bercorak primodial  karena para pejabatnya mewakili berbagai suku bangsa yang askritif hakikinya. Karena itu ideology suku bangsa sering kali terwujud  dalam berbagai kebijakan social, politi, dan ekonomi  yang dibuatnya, baik secara sadar ataupun berdasarkan intuisinya yang primodial untuk memperoleh dukungan social  dan politik baik secara langsung maupun tidak langsung dari golongan suku bangsanya.

Karena dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, yang system nasionalnya juga askritif dan  karena itu diskriminatif, maka seseorang itu tidak mungkin dapat menjadi dapat menjadi seorang Indonesia tampa menjadi warga sesuatu suku bangsa yang digolongkan sebagai “Pribumi”.  Permasalahan ini menjadi suatu permasalahan yang serius dan bertentangan  dengan model multikulturalisme, pada waktu kitta berbicara mengenai masalah Cina. Apapun yang dilakukan orang Cina, seperti berasimilasi menjadi orang Indonesia atau beragama Islam, tetap saja mereka itu digolongkan sebagai orang Cina dan yang pendatang dan yang karena itu “Wajib” untuk didiskriminasi.

 SUKU BANGSA DAN MULTIKULTURALISME.

Suku bangsa sebagai golongan social yang askritif dan sebagai masyarakat pemilik kebudayaan suku bangsa akan tetap ada dalam  masyarakat multicultural, tetapi sebagai sebuah ideology dan sebuah kekuatan politik seharusnya diredupkan perannya . peranan suku bangsa tidak lagi ada dalam kehidupan publik atau masyarakat luas, tetapi berada dalam suasana-suasana suku bangsa yang merupakan ungkapan-ungkapan budaya suku bangsa dalam kehidupan masyarakat suku bangsa yang bersangkutan. Model berfikir ini mungkin sejalan dengan model kebijakan politik di zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang melarang didirikannya partai politik suku bangsa akan tetapi mengagungkan kehidupan budaya suku bangsa di dalam lingkungannya  sendiri, dan menampilkan ungkapan-ungkapan budaya tersebut secara nasional dibawa lambing Bhinneka Tunggal Ika dengan penekanannya pada keanekaragaman kebudayaan.

Penekanan konsep multikulturalisme adalah terfokus pada saling memahami dalam kehidupan dengan segala perbedaan social dan budaya,  baik secara individual maupun secara kelompok atau masyarakat. Individu dilihat sebagai refleksi dari suatu social dan budaya  dimana  mereka itu menjadi bagian dari padanya. Permasalahanya bukan terletak pada waktu hubungan antar budaya  tersebut bergeser menjadi hubungan antarjati diri. Pada waktu hubungan antar jati diri masih berada pada ruang lingkup kerja atau berdasarkan atas status-status social yang diperoleh, maka hubungan antar jati diri yang berlangsung akan menhgacu pada struktur satuan social tempat interaksi tersebut berlangsung. Tetapi, waktu hubungan tersebut menjadi hubungan antar jati diri suku bangsa maka maka hubungan tersebut akan menapikan peranan pemahaman antar budaya yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, karena hubungan antar suku bangsa menenkankan penggunaan seteriotipe dan prasangka untuk mempertegas perbedaan dan batas-batas suku bangsa diantara mereka. Karena itu didalam ideology multikulturalisme pengaktifan kesuku bangsaan antara suku bangsa diupayakan untuk diredupkan atau ditiadakan.

Multikulturalisme berfungsi sebagai pengikat dan jembatan  yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan,  termasuk perbedaan-perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang beranekaragam kebudayaannya. Yang dimaksukan adalah bahwa perbedaan-perbedaan tersebut terwadahi ditempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan system nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan social. Sedangkan kesukubangsaan dan masyarakat suku bangsa  dengan kebudayaan suku bangsanya tetap dapat hidup dalam ruang lingkup atau suasana kesukubangsaanya. Tetapi, didalam suasana-suasananasional dan tempat-tempat umum yang cirri-cirinya yang seharusnya adalah kebangsaan dengan pluralisme budayanya, maka kesuku bangsaan atau dominasi sesuatu kebudayaan suku bangsa tertentu seharusnya tidak ada.

Dengan kata lain politik kesukubangsaan tidak mungkin hidup atau ditoleransi untuk dapat hidup dalam suasana nasional atau umum. Karena hanya akan menjadi acuan pemecah-belah integritas bangsa, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Model ini mungkin dapat kita temui dalam kebijakan politik kesukubangsaan  yang dibuat oleh Presiden Soekarno dalam rezim Orde Liberal (sebelum Orde Lama) , yaitu yang melarang keberadaan partai-partai politik berdasarkan suku bangsa.

POLITIK KESUKUBANGSAAN DALAM MULTIKULTURALISME.

Bila kesukubangsaan tidak seharusnya dimunculkan dalam arena nasional dan umum, bagaimana dengan kemunculannya dikabupaten atau provinsi dalam rangka otonomi daerah ? sebagiknya konsep nasional dan umum harus didefinisikan untuk kejelasannya, karena pengertian nasional dan umum sebetulnya dan seharusnya mencakup juga pusat-pusat system  nasional atau pemerintahan daeri wilayah-wilayah administrasi yang sekarang berada  dalam system otonomi daerah. Jadi, bukan hanya Jakarta saja yang merupakan wilayah nasional dan umum. Dengan demikian, adalah menjadi kewajiban dari pemerintah  pada tingkat kabupaten dan provinsi untuk menciptakan adanya sebuah konsep mengenai wilayah-wilayah nasional dan umum yang dibedakan dari wilayah-wilayah suku bangsa.

Di samping itu, penegasan konsep pluralisme budaya yang menjamin hak-hak hidup minoritas atau pendatang yang bermukim diwilayah tersebut untuk berbeda dari  mainstream yang ada dan di jamin pula tingkat kesetaraan derajat hak-hak hidup merewka. Golongan minoritas ini tidak seharusnya diperlakukan sebagai katagori suku bangsa, tetapi sebagai varian ungkapan budaya dari kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka tindakan pembedaanantara yang “Asli” dan yang “Pendatang” harus ditinjau ulang. Karena dalam konsep yang sekarang berlaku, mereka yang asli adalah siapa saja dan yang hidup  dimana saja asalkan yang bersangkutan itu merupakan keteurunan  dari asli suku bagsa di daerah tesebut. Sedangkan keturunan pendatang  yang sudah hidup turun-menurun di suatu wilayah tersebut digolongkan sebagai pendatang. Padahal, keturunan pendatang inilah yang jauh lebih tahu dan hanya tahu mengenai kehidupan  di daerah dimana dia hidup dibandingkan dengan mereka yang “Asli” tetapi tetap hidup secara turun-menurun diluar daerahnya. Sehingga, yang “Asli” atau “Putra Daerah” seharusnya adalah mereka yang dilahirkan di daerah tersebu. Mereka ini sebenarnya telah menjadi “Putra Daerah” ditempat lain.

Dengan cara ini maka pluralisme budaya dapat  dikembangkan untuk meredam kemunculan kesukubangsaan sebagai potensi konflik. Budaya ini menjadi pelik di Indonesia, sehingga Presiden Soekarno melarang partisipasi kesukubangsaan melalui partai-partai  politik suku bangsa didalam arena politik nasional maupun daerah, karena kawatir menjadi acuan bagi penggalangan politik yang memecahbelah  intergrasi kehidupan berbangsa menjadi negara-negara suku bangsa.

Iklan