TINDAK PIDANA EKONOMI DI LUAR UU NO. 7/DRT/TAHUN 1955
DAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DI LUAR UU NO.7 TAHUN 1992

1. U m u m
Dengan terpuruknya perekonomian Indonesia setelah didera krisis monoter yang menurut para ahli merupakan dampak dari bobroknya sistem dan mekanisme perbankan serta perekonomian di negeri kita, telah membuat sebagian kalangan terpaksa menoleh untuk memperoleh alternatif pemecahan keluar dari kondisi yang tidak menguntungkan ini.
Salah satu aspek yang menjadi harapan untuk mendukung upaya pemulihan kondisi ini, adalah penegakan hukum yang akan diemban oleh para penegak hukum. Sehingga sangatlah penting untuk mendalami peraturan perundang- undangan mengenai permasalahan perbankan dan tindak pidana ekonomi lainnya.
Selain aspek penguasaan perundang-undangan itu sebagai gambaran profesionalisme dalam bekerja, dukungan masyarakat serta mentalitas personil penyidik Polri yang sehatlah yang merupakan senjata utama untuk mewujudkan Polri mandiri dalam pelaksanaan penyidikan yang tidak mungkin dapat diintervensi oleh kalangan lainnya. Karena betapapun banyaknya dan baiknya undang-undang yang dibuat kalau pelaksananya tidak benar tetap akan menjadi sia-sia belaka seperti yang dikatakan oleh pepatah bahwa kesemuanya tergantung pada “The man behind the gun”

2. Tindak Pidana Ekonomi
Tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dihimpun atau ditunjuk secara limitatif oleh Undang-undang No. 7 / Drt / 1955 tentang pengusutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
Ada beberapa jenis TPE yang diatur dalam Undang-undang No. 7 / Drt / 1955 yaitu yang berdasarkan pasal 1 sub1e,pasal 1 sub 2e dan pasal 1 sub 3e dan yang diatur di luar Undang-undang No. 7 / Drt /1955.
TPE yang diatur di luar dari Undang-undang No. 7 / Drt / 1955, antara lain :
a. Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang Peratuaran Lalu lintas Devisa .
b. Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Perpajakan.
c. Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Hak atas Kekayaan Intelektual-Merk.
d. Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak sehat.
e. Undang-undang No. 11 tahun 1965 tentang Pergudangan.
f. Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
g. Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Peridustrian.
h. Undang-undang No.4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya rekam.
i. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
j. Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
k. Undang-undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.
l. Undang-undang No. 13 tahun 1997 tentang Paten.
m. Undang-undang No32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komuditi.

3. Tindak Pidana Perbankan
Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran suatu ketentuan dalam bidang perbankan sebagaimana yang telah diatur dalam perturan perbankan atau dalam peraturan perundang-undang lainnya yang ditunjuk untuk itu.
Selain yang diatur dalam undang-undang perbankan( Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan Undang-undang No. 10 tahun 1998), tindak pidana yang berhubungan dengan masalah perbankan dapat ditemukan pada KUHP antara lain :
a. Tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP yang menyangkut pemalsuan surat-surat / warkat bank dan dokumen lainnya.
b. Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
c. Tindak pidana penggandaan danpemalsuan anggunan kredit sebagaimana diatur dalam pasal 385 KUHP.
d. Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 dan 415 KUHP.
e. Tindak pidana persaingan curang sebagaimana diatur dalam pasal 382 bis dan 390 KUHP.

Beberapa faktor yang dindikasikan menyebabkan terjadinya TP Perbankan antara lain adalah masih ditemukannya banyak celah dalam peraturan perbankan yang menyebabkan para penjahat kerah putih ini dapat memanfaatkannya. Lemahnya pengawasan dari BI selaku otoritas pengawas perbankan juga amat berperan selain faktor intern lain yang merupakan kendala dari bank tersebut.

Iklan