SYARAT PENGAJUAN GRASI

Pertanyaan ;

Apakah pem­berian grasi telah mengintervensi kekuasaan kehakiman? Kemudian bagaimana sebenarnya prosedur dan persyaratan pengajuan Grasi?

Jawaban:

Grasi merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada presiden (lihat pasal 14 uud 1945). Pada dasarnya, grasi adalah pemberian dari presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan. Atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberi­an grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberi­an grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana (lihat penjelasan undang-undang ri nomor 22 tahun 2002 tfentang grasi selanjutnya disebut uu no.22 tahun 2002).

Pasal 2 ayat (1) uu no.22 tahun 2002 menyatakan: terhadap putusan pengadil­an yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Putusan pemidanaan yang dapat diajukan grasi kepada presiden adalah pi­dana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2  tahun dan permohonan grasi tersebut hanya dapat diajukan 1 kali. (lihat pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 un­dang-undang nomor 5 tahun 2010 ten­tang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi).

Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana, kuasa hukum terpidana, keluarga terpidana dengan persetujuan terpi­dana, dalam hal terpidana dijatuhi pi­dana mati, permohonan grasi dapat dia­jukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana (lihat ketentuan pa- sal 6 uu no.22 tahun 2002). Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putu­san pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Presiden berhak mengabulkan atau menolak per­mohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari mahkamah agung.

Iklan